-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanra… 1/21
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
93/PUU-X/2012 (STUDI KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA)
Ol! " A#$%&&'!' R'!*+ SH.I.+MH1
,
A#&'
Tulisan ini mengangkat tentang sejauh mana kewenangan Peradilan Agama dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah umumnya dan perbankan syariah khususnya pasca
lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/P!"/#$%# mengenai &udicial 'e(iew
atas ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) tentang Perbankan *yariah+ ,su utama
sesungguhnya adalah sejauh mana pemahaman atas putusan MK benar!benar memberikan
kewenangan mutlak kepada Peradilan Agama tanpa ada lagi pilihan -orum penyelesaian ke
Peradilan mum+ .alu bagaimana dengan pilihan -orum lain secara Non litigasi dalam
penjelasan pasal ayat # tersebut0 apakah ikut tidak berkekuatan hukum mengikat lagi1
Tulisan ini bisa dikatakan bersi-at deskripti- analitis dalam penyajiannya0 dimulai dari
penyajian kewenangan PA pasca ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 tentang peradilan
Agama0 berlanjut kepada pasca ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) Tentang Perbankan
*yariah dan pada akhirnya Pasca Putusan MK sendiri+ ata!data yang digunakan adalah data
primer0 sekunder termasuk data terkini seperti wawancara dengan Ketua Mahkamah
Konstitusi pasca putusan MK yang dicoba dikomparasikan sebagai bahan analisis+
*esuai dengan analisa hasil penelitian0 dapat ditarik kesimpulan bahwa choice of forum baik
secara litigasi 4Peradilan mum5 maupun non litigasi untuk menyelesaikan sengketa
perbankan syariah yang di tentukan dalam penjelasan pasal ayat # ndang!ndang No #%tahun #$$) tidak lagi mempunyai hukum mengikat secara keseluruhannya tanpa terkecuali+
Peradilan Agama sebagai satu!satunya lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan
sengketa perbankan syariah0 namun jika para pihak sepakat untuk tidak menyelesaikan di
Peradilan Agama0 maka ketentuan penyelesaian dengan memilih -orum di luar Peradilan
Agama 4non litigasi5 dapat dibenarkan manakala ada kesepakatan tertulis terlebih dahulu
diantara para pihak dan -orum penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip!
prinsip syariah 4pasal ayat # dan 35+
Tulisan ini sangat disadari banyak kekurangan dari segala sisi baik cara penulisan hingga
pemaparan analisisnya0 saran dan kritik sangat membantu penulis untuk memperbaikinya di
masa yang akan datang+
I. PENDAHULUAN
&auh sebelum putusan MK Nomor 93/P!"/#$%# mengenai judicial review terhadap
ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) tentang Perbankan *yariah diketok pada tanggal #9
Agustus #$%30 polemik mengenai pasal yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dijudicial
re(iew sudah sering diangkat dalam diskusi!diskusi0 seminar0 penelitian0 jurnal bahkan sudah
1 67akim pada Pengadilan Agama *ambas!Kalimantan 8arat
%
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanra… 2/21
pernah diajukan materi permohonan serupa ke MK oleh seorang dosen ni(ersitas ,slam
,ndonesia bernama adan Muttaien meskipun pada akhirnya dicabut 4hukumonline+com5+
7asil penelitian atau seminar seakan mengerucut kepada kesimpulan bahwa ndang!ndang
Nomor #% tahun #$$) tentang Perbankan *yari:ah akan menuai pertentangan di kemudian
hari dikarenakan salah satu materi ndang!ndang tersebut0 yaitu Pasal ayat # dan 3
beserta penjelasannya berpotensi menimbulkan legaldisorder 4kegaduhan hukum5+ 4Tesis+
Abdurrahman 'ahim0 ;M< #$%%5
Pasal 55
(1). Penyelesaian sengketa Perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama
(!). "alam hal #ara #ihak telah mem#erjanjikan #enyelesaian sengketa selain
sebagaimana dimaksud #ada ayat (1)$ #enyelesaian sengketa dilakukan sesuai
isi akad.
(%). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud #ada ayat (!) tidak boleh
bertentangan dengan #rinsi# &yariah.
Penjelasan Pasal 55
(1) uku# jelas
(!) ang dimaksud dengan Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad* adalahu#aya sebagai berikut
a. +usyawarah
b. +ediasi #erbankan
c. +elalui ,adan Arbitrase &yari-ah asional (,asyarnas) atau lembaga
arbitrase lain dan/atau
d. +elalui #engadilan dalam lingkungan dalam Peradilan Umum.
(%) uku# jelas.
alam Pasal ayat % tersebut secara jelas menyatakan bahwa lembaga yang
berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syari=ah adalah Peradilan Agama+ 7al ini
memperkuat atau sejalan dengan ketentuan Pasal >9 ayat 4%5 ndang!ndang Nomor 3 tahun
#$$2 tentang Peradilan Agama bahwa ?Pengadilan Agama bertugas0 berwenang memeriksa0
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang!orang yang beragama
,slam di bidang@ 4i5 ekonomi syari:ahB+ *ecara yuridis tidak ada yang dilanggar dalam Pasal
#
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanra… 3/21
ayat % tersebut dikarenakan telah singkron dengan ndang!ndang yang mengatur
sebelumnya+
alam penjelasan Pasal ayat # ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) dinyatakanapabila para pihak memperjanjikan maka penyelesaian dapat dilakukan sesuai akad+ Manakala
dilihat pada penjelasan Pasal ayat # tersebut0 pilihan penyelesaian sesuai akad tersebut
?dibatasiB di antaranya melalui jalur non litigasi dan litigasi+ iantara pilihan melalui non
litigasi adalah jalur musyawarah0 mediasi perbankan0 melalui 8adan Arbitrase *yariah
Nasional 48asyarnas50 sementara jalur litigasi adalah melalui Peradilan mum+
7asil analisa yuridis bahwa Pasal ayat # tersebut terjadi dualisme penyelesaian
sengketa ekonomi syariah0 dimana Pasal ayat # memberi ruang yang sama dalam hal
kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada ?Peradilan mumB+ Ketua
Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung ',0 '+ 7+ Andi *yamsu Alam0 *70+M7
menyatakan bahwa ada kesan dari pembuat ndang!ndang bahwa yang berwenang
mengadili sengketa Perbankan syari=ah adalah dua badan peradilan yaitu Peradilan Agama
dan juga Peradilan mum+
#ada waktu 0ndang0ndang omor % tahun !223 lahir$ PA secara Absolut
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah$ termasuk #erbankan syari'ah$ adanyaundangundang omor !1 tahun !224 tentang Perbankan &yari-ah ada #andangan
#embuat 0ndang0ndang bahwa duaduanya (PAP) berwenang mengadili$ kita
tidak tahu mengenai #olitik hukumnya kena#a sam#ai ini terjadi karena itu wewenang
#emerintah dan "P$B 4wawancara0 #9 Nopember #$%$ di ruang Kerja Tuada ldilag
MA',5
Pasal ayat # ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) secara yuridis dinilai
bertentangan dengan ndang!ndang Nomor 3 Tahun #$$2 Tentang Peradilan Agama+
Kenapa ndang!ndang yang datang kemudian bisa bertentangan dengan ndang!ndang
yang sebelumnya sudah mengatur tentang -orum penyelesaian sengketa1 isinilah mulai
perdebatan panjang mengenai produk hukum ndang!ndang tentang Perbankan *yariah
yang pertama kali lahir hingga pada lahirnya putusan MK Nomor 93/P!"/#$%#+
Pertanyaan tentang kenapa dan apa -aktor penyebab yang melatarbelakangi lahirnya
Pasal ayat # ?pasal banciB tersebut dapat dijawab dan dianalisa dengan berbagai disiplin
ilmu dan cabang pohon ilmu hukum+ *alah satunya penelitian yang sudah pernah penulis
lakukan medio tahun #$$)!#$%$ mengenai -aktor politik hukum seperti apa yang mampu
3
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanra… 4/21
melahirkan Pasal ayat # sehingga menjadi masalah dikemudian hari+ *alah satu data yang
perlu dikaji untuk mengetahuinya tentu dengan menganalisa risalah persidangan pembahasan
dari awal hingga menjadi ndang!ndang di ewan Perwakilan 'akyat 4P'!',5+ engan
mengkaji risalah sidang pembahasan pembuatan ndang!ndang0 setidaknya dapat
menganalisa tarik ulur serta perdebatan apa yang berlangsung selama pembahasan sehingga
dapat ditarik kesimpulan mengenai -aktor kepentingan apa yang menyusupi pikiran para
pembuat ndang!ndang serta kemana arah politik hukum saat pembuatannya+ Namun pada
kesempatan kali ini penulis akan mencoba -okus kepada pembahasan mengenai kewenangan
PA pasca putusan MK Nomor 93/P!"/#$%#+
II. PEMBAHASAN
A. T'&* Ul%& K'' P&'$*l' A'' D'l' U$'-U$' N& 3
'!% 200
iangkatnya point tersebut di atas bukanlah tanpa alasan0 timbul pertanyaaan bukankah
tonggak kebangkitan Peradilan Agama secara yuridis telah dimulai pasca undang!undang
Nomor C tahun %9)9 tentang Peradilan Agama atau setidak!tidaknya bergeser ke belakang
lebih jauh sejak dilahirkan ndang!ndang Nomor % tahun %9C> tentang Perkawinan1 Alasan Pertama0 setidaknya lahirnya ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 merupakan tonggak
sejarah di era milinium dimana Peradilan Agama bangkit dari masa kelam dan menggeliat
dengan diberikannya kewenangan baru di luar kewenangan menangani masalah perdata
keluarga yang secara politik hukum merupakan suatu pergeseran yang signi-ikan dari
pembuatan ndang!ndang Peradilan Agama+
Kedua, Perdebatan mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menangani
sengketa ekonomi syariah atau perbankan syariah khususnya jika ditarik benang merahnya
dimulai sejak lahirnya ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 tentang Peradilan Agama yang
merupakan amandemen dari ndang!ndang Nomor C tahun %9)9+ *ecara politik hukum
pembuatan ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 di P' ', kala itu sangat kental indikasi
adanya upaya ?pengkerdilan tersistematisB oleh pihak yang tidak ?senangB dengan
diperluasnya kewenangan PA+ Ada beberapa catatan penulis tentang perubahan mendasar atau
dengan meminjam istilah r+ &aenal Aripin sebagai ?perubahan -undamentalB yang diberikan
kepada PA yang sarat dengan perdebatan di legislasi@
>
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanra… 5/21
Pertama, dihapuskannya hak opsi dalam penyelesaian perkara waris+ 7ak opsi menurut
Abdullah Tri Dahyudi dalam 4Anshori0 #$$C< %5 adalah hak untuk memilih sitem hukum
yang dikehendaki para pihak berperkara sebagai acuan hukum yang akan diterapkan dalam
penyelesaian suatu perkara+ alam ndang!ndang Nomor C tahun %9)9 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum butir kedua bahwa ?8idang
kewarisan adalah mengenai siapa!siapa yang menjadi ahli waris0 penentuan harta
peninggalan0 penentuan bagian masing!masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta
peninggalan tersebut0 bilamana berdasarkan hukum ,slam+ *ehubungan dengan hal tersebut
para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang
dipergunakan dalam pembagian warisanB+
alam ndang!ndang Nomor 3 Tahun #$$2 Tentang Perubahan atas ndang!
ndang Nomor C Tahun %9)9 tentang Peradilan Agama dinyatakan hak opsi telah
dihapuskan+ *ehingga kewenangan PA semakin kokoh dan tidak lagi seperti kerakap di atas
batu0 dimana saat hak opsi diberlakukan bagi orang ,slam maka terbuka peluang yang sangat
besar terhadap pengenyampingan hukum ,slam oleh penganutnya sendiri+ Peradilan Agama
ibaratkan punya ? gigi ta#i tum#ul B punya kewenangan tapi tidak sepenuhnya diberikan karena
?umatnyaB sendiri dapat berpaling dari Peradilan Agama yang notabene menyelesaikan
dengan sistem hukum ,slam+ 48asi jalil0#$$2< 35
Penghapusan hak opsi dalam menyelesaikan sengketa kewarisan dalam ndang!
ndang Nomor 3 tahun #$$2 tersebut menurut Ketua Panja ' tentang Peradilan Agama0
Akil Mukhtar0 secara sosiologis sudah benar karena umat ,slam punya hak untuk bisa
mengikuti hukum!hukum yang berkaitan dengan syari:ah/Agama ,slam+ 7ukum waris ,slam
merupakan wilayah Agama dan diatur dalam syari:at ,slam0 maka untuk menyelesaikannya
sudah tentu lembaga litigasi yang subjek hukumnya orang!orang ,slam yaitu PeradilanAgama+
landasan sosiologisnya jelas bahwa umat 6slam mem#unyai hak untuk mengikuti
hukumhukum yang berkaitan dengan 6slam khususnya konteks kemasyarakatan$
egara kita mengakui hal ini$ kalau hak o#si diberikan tidak te#at$ karena lembaga
Peradilan yang subjek hukumnya orang 6slam ya Peradilan Agama. 7ena#a harus
diberikan o#si lagi$ itulah makanya dulu hak o#si diha#uskan #ada 0ndang0ndang
omor % tahun !223 tentang Peradilan Agama ituB 4wawancara dengan Ketua Panja
4panitia kerja5 ' Peradilan Agama r+ Akil Mukhtar0 tanggal #C April #$%$ di ruang
kerja Mahkamah Konstitusi5
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanra… 6/21
Kedua $ sengketa kepemilikian+ alam ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 diatur
manakala terjadi sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lainnya selama subjek
hukumnya adalah orang!orang ,slam maka diselesaikan melalui Pengadilan Agama
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal $ ndang!ndang tersebut+
Pasal $
4%5 alam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal >90 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus
lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan mum+
(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 4%5 yang
subjek hukumnya antara orang!orang yang beragama ,slam0 objek sengketa tersebut
diputus oleh pengadilan Agama bersama!sama perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal >9+*ebelumnya dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan dalam perkara yang
menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal $
ndang!ndang Nomor C tahun %9)90 sengketa tersebut terlebih dahulu diselesaikan dalam
lingkungan Peradilan mum+ 7al ini menurut penulis sangat merugikan secara politik hukum
dalam hal penegakan/implementasi hukum dalam masyarakat+ i satu sisi ndang!ndang
sudah memberikan kewenangan mengadili tetapi dalam hal yang sama ndang!ndang juga
membatasinya0 sehingga terkesan bahwa ndang!ndang tidak bersunguh!sungguh
memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama+
Ketiga+ asas penundukan diri terhadap hukum ,slam+ Menurut penulis hal ini dapat
dikatakan sebagai suatu perubahan mendasar dan -undamental dari lahirnya ndang!ndang
Nomor 3 tahun #$$2+ *ebagaimana diketahui bahwa asas yang berlaku pada Peradilan Agama
salah satunya ialah ?Asas personalitas ke,slamanB+ Artinya bahwa Pengadilan Agama hanya
menyelesaikan perkara!perkara perdata tertentu sebagaimana kewenangan yang diberikan
kepadanya selama subjeknya adalah orang!orang yang beragama ,slam saja+ *ebagaimanaPasal >9 ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 ?Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa0 memutus0 dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang!orang yang
beragama ,slam di bidang++B
Menurut Anshori 4#$$C
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanra… 7/21
hukum ,slam0 jika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi maka terhadap kedua belah pihak
yang bersengketa tidak berlaku asas personalitas ke,slaman+
Namun dalam penjelasan Pasal >9 ndang!ndang Nomor 3 Tahun #$$2 tentangPeradilan Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Eantara orang!orang yang
beragama ,slamE adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya
menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum ,slam mengenai hal!hal yang menjadi
kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini+
Maksud dari ndang!ndang tersebut seperti dijelaskan oleh Ketua Panja ' tentang
Peradilan Agama Akil Mukhtar0 bahwa yang dapat ditundukkan atau yang dapat tunduk
kepada kewenangan Pengadilan Agama bukan hanya orang!orang yang beragama ,slam saja0
tetapi siapapun baik personal 4perorangan5 maupun badan hukum0 muslim maupun Non
muslim boleh menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama selama menundukkan dirinya
terhadap hukum ,slam secara sukarela+ *ebagaimana kutipan wawancara dengan Akil
Mukhtar@
kalau dulu Peradilan Agama hanya boleh mengadili orangorang yang secara formil
da#at dibuktikan dia bergama 6slam saja$ sebagaimana diatur dalam Pasal 89 0ndang
0ndang omor : tahun 1949$ namun sekarang sudah di#erluas bahwa sia#a#un selama dirinya menundukkan diri ke#ada hukum 6slam secara sukarela maka boleh
menyelesaikan #erkaranya di Peradilan Agama$ hal ini seiring dengan #emberian
kewenangan ke#ada Peradilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari-ah$ maka
demikianlah #olitik hukumnya saat itu* (wawancara tanggal !: A#ril !212 di ruangan
kerja hakim +ahkamah 7onstitusi).
*udah jelas bahwa latar belakang dimasukkannya asas penundukan diri terhadap hukum
,slam adalah dikarenakan perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa ekonomi syariah+ *ebab dalam perspekti- praktek bisnis syariah sangat
dimungkinkan keterlibatan Non Muslim sehingga diperbolehkan bagi dirinya untuk tunduk
terhadap hukum ,slam+
Keempat 0 perluasan kewenangan PA dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
atau dalam bahasa belanda berarti ?compettentieB+ Pasal >9 huru- 4i5 undang!undang Nomor 3
tahun #$$2 4lihat bunyi pasal di atas5 PA telah diberikan kewenangan dalam menyelesaikan
sengketa Fkonomi *yariah+
C
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanra… 8/21
Ada tiga kewenangan Peradilan Agama dalam tersebut yang terbilang masih baru0
diantaranya kewenangan menyelesaikan perkara Gakat0 in-a dan sengketa ekonomi syariah+
Namun yang menjadi -okus penelitian ini adalah kewenangan Peradilan Agama dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah+ Fkonomi syari:ah sendiri sangat luas sekali
cakupannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal >9 ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2
Tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan ?ekonomi syari:ahB adalah
perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari:ah0 meliputi@ a+ B'
4'&*5'!+ b+++dst+
*iapa sangka proses lahirnya pasal >9 huru- 4i5 begitu alot dan penuh perjuangan0
terlebih perjuangan meyakinkan para pembuat ndang!ndang dan pemerintah akan kesiapan
PA serta mematahkan stigma negati- mereka terhadap PA+ 8erbagai resistensi 4penolakan5
dari berbagai pihak dan meragukan kemampuan Peradilan Agama mengemban amanah baru
tersebut khususnya menyelesaikan Fkonomi *yari:ah+
Alasan ketidakmampuan hakim Peradilan Agama dalam meyelesaikan sengketa
ekonomi syari:ah diakui Akil Mukhtar mantan mantan ketua Panitia Kerja 4Panja5 '
Peradilan Agama sebagai alasan yang tidak bisa diterima dari sisi akademis0 yuridis maupun
sosiologis+ 7akim Peradilan Agama tentu lebih paham mengenai ekonomi syariah ketimbang
hakim dari peradilan lainnya sebab secara akademisi sebagian besar hakim PA adalah lulusan
7ukum *yariah dan secara yuridis bahwa hukum ,slam diakui oleh negara untuk boleh tunduk
kepadanya dan menjadikannya hukum positi-+
? Argumentasi di "P bahwa ketidakmam#uan PA dalam menyelesaikan #erkara
ekonomi syari-ah sangat sulit diterima mengingat masyarakat 6ndonesia yang
beragama 6slam itu #unya landasan hukum yang kuat yang diakui oleh negara bahwa
ia bisa tunduk ke#ada hukum 6slam sebagai hukum #ositif yang bisa mengikat
masyarakat 6ndonesia0B 4wawancara dengan Akil Mukhtar0 ;edung MK tanggal MK0#C April #$%$5+
B. K'' PA P'6' L'!*&4' U$'-U$' N& 21 '!% 2007 '
P'' S4'&*5'!+
*eperti yang telah diuraikan pada pendahuluan di atas0 tulisan ini tidak akan mengupas
lebih dalam bagaimana politik hukum saat ' Perbankan *yari:ah ini dibahas di ewan
Perwakilan 'akyat 4P'!',50 bagaimana perdebatan antara pemerintah dan P'!',0 pro
)
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanra… 9/21
kontra dan kompromi!kompromi apa yang terjadi dalam pembahasan+ Namun Pasal yang
paling krusial dan menuai pro kontra adalah ketentuan mengenai penyelesaian sengketa
perbankan syariah dalam pasal ayat %0 # dan 3+
Pasal 55
(1). Penyelesaian sengketa Perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama
(!). "alam hal #ara #ihak telah mem#erjanjikan #enyelesaian sengketa selain
sebagaimana dimaksud #ada ayat (1)$ #enyelesaian sengketa dilakukan sesuai
isi akad.
(%). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud #ada ayat (!) tidak boleh
bertentangan dengan #rinsi# &yariah. Penjelasan Pasal 55
(1) uku# jelas
(!) ang dimaksud dengan Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad* adalah
u#aya sebagai berikut
e. +usyawarah
f. +ediasi #erbankan
g. +elalui ,adan Arbitrase &yari-ah asional (,asyarnas) atau lembagaarbitrase lain dan/atau
h. +elalui #engadilan dalam lingkungan dalam Peradilan 0mum.
(%) uku# jelas.
8erdasarkan hasil analisis yuridis bahwa pasal ayat # tersebut terjadi dualisme
lembaga litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah0 di satu sisi diberikan kewenangan
mutlak kepada Peradilan Agama 4pasal ayat %50 dan disisi lain dibuka kran penyelesaian di
pengadilan umum 4Pasal ayat #5+ 4'ahim0 Abdurrahman0 Tesis0 ;M@ #$$9!#$%$5
isadari betul oleh para akademisi khususnya warga Peradilan Agama bahwa ada
penyimpangan makna dari pasal ayat # tersebut+ *aat penulis melakukan penelitian 4tesis5
mengenai Politik 7ukum dibalik lahirnya ndang!ndang Nomor #% tahun #$$)0 seperti
disinggung di atas0 Ketua Kamar Agama MA', '+ 7+ Andi *yamsu Alam0 *70 M7
menyatakan bahwa ada kesan dari pembuat ndang!ndang dimana PA dan PN sama!sama
diberikan kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah+
9
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanr… 10/21
7asil analisis yuridis Pasal ayat # ndang!ndang Nomor #% tahun #$$)
bertentangan dengan ndang!ndang Nomor 3 Tahun #$$2 Tentang Peradilan Agama+ Pasal
ayat # tersebut juga berpotensi menyebabkan kekacauan hukum karena antara ayat %
dengan ayat # dari Pasal tersebut saling bertentangan+ Ada pilihan -orum 4 choice of forum5
dua lembaga litigasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari=ah+
Pertama$ Ayat % dari ndang!ndang tersebut telah menyatakan dengan tegas lembaga
yang berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa perbankan syari=ah adalah Peradilan
Agama+ 7edua$ ayat # menyatakan jika telah diperjanjikan atau jika para pihak telah
melakukan akad terlebih dahulu maka boleh merujuk kepada isi akad tersebut+ Makna dari
ayat # tersebut mengandung kebebasan berkontrak dari para pihak dalam melakukan suatu
akad+ 7al ini sebenarnya sudah sesuai atau sejalan dengan asas hukum perikatan atau hukum
perjanjian ,slam dan teori hukum perjanjian dan ketentuan tersebut terkait dengan asas
kebebasan berkontrak+
,slam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan+
8entuk isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak+ Apabila telah disepakati bentuk dan
isinya0 maka mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak
dan kewajibannya+ Namun kebebasan ini tidak absolut0 artinya sepanjang tidak bertentangan
dengan syariah ,slam0 maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan+ Menurut Haturrahman
jamil0 *yariah ,slam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad
sesuai dengan yang diinginkan0 tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran
Agama+ 4jamil0 #$$%95+
emikian pula Pasal %33) K7Perdata ayat 4%5 menyebutkan0 ?semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai ndang!ndang bagi mereka yang membuatnyaB+ Kata
?%'B dipahami mengandung asas kebebasan berkontrak0 yaitu suatu asas yang
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk< a+ membuat atau tidak membuat perjanjian0
b+ mengadakan perjanjian dengan siapa pun0 c+ menentukan isi perjanjian0 pelaksanaan0 dan
persyaratannya0 dan d+ menentukan bentuk perjanjian0 yaitu secara tertulis atau lisan+
*alah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut *ubekti 4#$$%
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanr… 11/21
secara tegas memberikan pengertian mengenai sebab yang halal+ Pasal %33C K7Perdata
menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang0 apabila dilarang oleh ndang!ndang0 atau
apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum+ ari Pasal ini dapat diambil
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan halal adalah bahwa perjanjian tidak boleh
bertentangan dengan ndang!ndang0 kesusilaan dan ketertiban umum+
8erkaitan dengannya bahwa Pasal Ayat # tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal
ayat % dan bertentangan dengan ndang!ndang No+ 3 tahun #$$2 tentang Peradilan
Agama0 oleh sebab itu apabila kontrak yang dibuat bertentangan dengan hukum maka
akibatnya batal demi hukum+ 7akim Agung Abdul ;ani Abdullah mengatakan bahwa ayat %
dari Pasal tersebut merupakan pasal induk yang mengatur soal kewenangan dan sesuai
menurut aturan hukum0 sedangkan ayat # tersebut hanyalah Pasal alternati- dan Pasal
alternati- tidak boleh bertentangan dengan Pasal induknya+ 4wawancara0 #> April #$%$0di
M& &akarta dan Mimbar 7ukum0 edisi C$ hal ##5+ Pertanyaannya adalah kenapa Pasal itu
lahir sedangkan bertentangan dengan hukum+1 7al ini kembali kepada makna dan kembali
kepada politik hukum pembuatan Perundang!ndangan yang melatar belakanginya+
8ahkan Abdul ;ani Abdullah mengatakan bahwa ayat 4#5 Pasal ndang!ndang
Nomor #% tahun #$$) terdapat ketentuan yang bersi-at ketentuan menghindar dari keadaan
normal 4exilled clausule5 atau bisa dikatakan sebagai ketentuan khusus dari keadaan umum
4speciallis clousule50 dimana ketentuan ayat 4#5 tersebut bukanlah ;e< ecialis tetapi
ketentuan yang yang mengatur adanya akad atau kesepakatan yang harus dilakukan ataupun
yang harus tidak dilakukan+ engan demikian berdasarkan hasil analisa bahwa jika ayat #
ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) tersebut bersi-at =
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanr… 12/21
&ika kembali melihat pendapat pertama di atas0 bahwa Pasal ayat # tersebut
bertentangan dengan ayat 4%5 maka sudah jelas tidak ada sengketa kewenangan di sana karena
pada dasarnya Pasal 4#5 tersebut adalah kondisi yang dipaksakan+ engan demikian ayat #
sesungguhnya dipahami tidak mereduksi ketentuan Pasal % tentang kewenangan Peradilan
Agama0 karena ketentuan Pasal ayat 4#5 mengandung makna<
4#5 Iang dimaksud dengan ?Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akadB adalah
upaya sebagai berikut@
a+ Musyawarah@
b+ Mediasi perbankan@
c+ Melalui 8adan Arbitrase *yari:ah Nasional 48asyarnas5 atau lembaga
arbitrase lain@ dan/atau
d+ Melalui pengadilan dalam lingkungan dalam Peradilan mum
alam bunyi Pasal tersebut tidak terkandung adanya kewenangan baru yang diberikan
kepada Peradilan mum0 namun ayat tersebut hanya menyiratkan bahwa adanya pilihan
-orum saja 4hoice >f ?orum5 sekaligus membuat norma di atas norma induknya0 jadi tidak
menambahkan kewenangan -orum 4hoice of @urisdictie5+ Jleh sebab itu kalangan yang
masih menganggap bahwa kewenangan Peradilan Agama direduksi/diambil oleh Peradilan
mum adalah tidak tepat karena bukan itulah yang dimaksud oleh ndang!ndang+ Tidak
dapat dipungkiri bahwa hanya segelintir orang yang mengerti akan hal ini karena sekilas tanpamelakukan pengkajian dan penelitian maka masyarakat bahkan praktisi hukum pun akan
langsung mengambil kesimpulan secara langsung bahwa telah terjadi perebutan kewenangan
PA oleh PN+
*etelah dianalisa dan dicermati secara seksama0 bagaimanapun Pasal Ayat # ini
mengandung kalimat bersayap dan multi interpretasi+ *ehingga sudah pasti yang sangat
dirugikan secara kewenangan adalah Peradilan Agama+ karena seyogyanya PA semakin
diperkuat pasca lahirnya ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 tentang Peradilan Agama0
namun -aktanya berbeda bahwa seolah!olah Peradilan Agama kembali mundur0 ibarat punya
senjata tetapi tumpul kembali+
C. K'' PA P'6' L'!*&4' P%%' MK N& 93/PUU-X/2012
*etelah hampir satu tahun bergulir permohonan pengujian ndang!ndang Nomor #%
Tahun #$$) tentang Perbankan *yariah terhadap ndang!ndang asar Negara 'epublik
,ndonesia tahun %9> di Mahkamah Konstitusi akhirnya selesai+ Tepat pada Tanggal #9
%#
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanr… 13/21
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanr… 14/21
3+ an apakah putusan ini betul!betul menyatakan PA satu!satunya lembaga
penyelesaian sengketa perbankan syariah1
&ika kita baca dan -ahami dengan seksama pertimbangan Mahkamah Konstitusi0 darisembilan hakim Mahkamah Konstitusi0 semuanya sepakat menyatakan bahwa pasal ayat #
dan 3 ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) yang merupakan norma induk 4ideal norm5
tidak mengandung permasalahan konstitusional+ *ebaliknya semua hakim Mahkamah
Konstitusi satu suara bahwa yang mempunyai masalah konstitusional ketika penjelasan pasal
ayat # ndang!ndang tersebut muncul+
Pasal
4%5+ Penyelesaian sengketa Perbankan syari=ah dilakukan oleh Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama@
4#5+ alam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
sebagaimana dimaksud pada ayat 4%50 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai
isi akad+
435+ Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4#5 tidak boleh
bertentangan dengan prinsip *yariah+
Penjelasan Pasal
4%5 ukup jelas
4#5 Iang dimaksud dengan ?Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akadB adalah
upaya sebagai berikut@
i+ Musyawarah@
j+ Mediasi perbankan@
k+ Melalui 8adan Arbitrase *yari:ah Nasional 48asyarnas5 atau lembaga
arbitrase lain@ dan/atau
l+ Melalui pengadilan dalam lingkungan dalam Peradilan mum+
435 ukup jelas
) orang hakim dari total 9 orang hakim MK sepakat menyatakan bahwa penjelasan
pasal ayat # di atas bertentangan dengan konstitusi 6'&' l%&%!'4' 4lihat bunyi
penjelasan pasal di atas50 sehingga penjelasan tersebut tidak lagi berkekuatan hukum tetap
sejak putusan dijatuhkan+ Artinya proses penyelesaian sengketa perbankan syariah secara non
litigasi 4Musyawarah0 mediasi perbankan dan Arbitrase *yariah5 dan .itigasi 4Peradilan
mum5 semuanya+
%>
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanr… 15/21
*ementara itu hanya % orang hakim MK 4Muhammad Alim5 yang mempunyai Pendapat
berbeda 4disetting o#inion5 dari ) orang hakim MK lainnya+ Muhammad Alim justeru
berpendapat bahwa !'4' penjelasan Pasal ayat # huru- 4d5 4Peradilan mum5 yang
mempunyai masalah konstitusi dan dianggap bertentangan dengan ndang!ndang dasar
%9>0 sedangkan penjelasan Pasal ayat # huru- a0 b0 dan c 4Musyawarah0 mediasi
perbankan dan Arbitrase *yariah5 tidak bertentangan dengan ndang!ndang asar %9> dan
penjelasan tersebut dapat dibenarkan oleh ndang!ndang dan prinsip syariah+
Penulis berasumsi pemahaman amar putusan MK berpotensi dipahami oleh pembaca
secara bias0 dimana penyelesaian sengketa secara non litigasi 4di luar peradilan5 sudah
ditiadakan sehingga dipahami hanya Peradilan Agama satu!satunya lembaga penyelesaian
sengketa perbankan syariah1 Tetapi jika ada0 asumsi demikian adalah keliru sebab tidak
demikian maksud putusan MK+
&elas0 bahwa MK dalam amarnya menyatakan semua penjelasan pasal ayat # secara
l%&%!' bertentangan dengan konstitusi kita+ Ada beberapa alasan kenapa MK
menjatuhkan putusan demikian0 Pertama0 seperti telah disinggung di atas bahwa norma utama
4ideal Norm5 adalah pasal ayat %0 pasal ayat # pasal ayat 3 dan secara konstitusi
dibenarkan dalam ndang!ndang+ Alasan yuridisnya bahwa perbankan syariah adalah
wilayah muamalat/perdata/pri(ate dimana sangat bersinggungan dengan perikatan atau
perjanjian diantara # atau lebih para pihak dan padanya melekat asas kebebasan berkontrak0
termasuk kekebasan para pihak memilih -orum untuk menyelesaikan sengketa+ *ehingga pasal
ayat # dan 3 tetap berlaku+ Kedua, pasal ayat %0 pasal ayat # pasal ayat 3 adalah
norma utama atau Norma induk0 sedangkan penjelasan pasal ayat # dan 3 hanyalah
penjabaran makna dari pasal induknya 4yaitu pasal ayat #5+ Ketika penjelasan atau
penjabaran makna dari suatu pasal induk dianggap bertentangan dengan konstitusi0 makasesungguhnya tidak serta merta pasal yang dijelaskannya ikut menjadi bertentangan0 sebab
dalam teori pembuatan peraturan Perundang!undangan penjelasan pasal hanya ber-ungsi
menjelaskan maksud pasal induknya dan tidak boleh membuat norma diatas norma induknya+
alam kasus ini sesungguhnya tanpa penjelasan0 pasal ayat # dan 3 tersebut sudah bisa
mengakomodir maksud dari pembuat ndang!ndang dan tentunya tidak bertentangan
dengan konstitusi+
%
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanr… 16/21
&ika dianalisis kembali0 sudah terang bahwa penjelasan pasal ayat # membuat norma
baru0 yaitu adanya opsi Peradilan mum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari:ah+
Padahal dalam pasal induknya pasal ayat % 4selain pasal ayat # dan 35 sudah jelas
ditentukan sebuah norma bahwa Peradilan Agama adalah lembaga penyelesaian secara
litigasi+ 7al ini jelas bertentangan baik secara teori pembuatan peraturan perundang!undangan
maupun asas kepastian hukum yang wajib dalam sebuah produk peraturan!perundang!
undangan+
engan demikian0 ada beberapa ketentuan yang dapat dipahami dari analisis putusan
MK tersebut@
1. Keputusan MK mengakibatkan secara yuridis bahwa semua ?8#'''B
pilihan -orum 4choice of forum5 penyelesaian sengketa yang tertera dalam
penjelasan pasal ayat # tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat0 baik
penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi+
2. *egala ketentuan dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus kembali
kepada pasal induk yaitu pasal ayat %0 #0 dan 3 sehingga choice o- -orum tetap
berlaku@
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar menjelaskan bahwa setelah penjelasan pasal
ayat # tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat0 maka
pengguna 4user5 ndang!ndang harus kembali kepada ketentuan dasarnya yaitu pasal
ayat %0 # dan 3+
&emua #enjelasan #asal 55 ayat ! tersebut batal$ maka untuk menyelesaikan sengketa
#erbankan harus kembali ke#ada ketentuan dasar yang mengikat$ yaitu #asal 55 ayat 1$
! dan %* (wawancara dengan 7etua +7 Akil +ukhtar$ 8 &e#tember !21%$ #ukul 19.5:
6,).
engan demikian0 sudah terjawab bagaimana menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
dan lembaga litigasi mana berwenang secara mutlak0 maka dari analisa di atas dapat ditarik
untuk menjawab hal tersebut@
%2
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanr… 17/21
1. Pasal ayat % secara tegas memberikan kewenangan kepada PA sebagai satu!
satunya lembaga peradilan 4litigasi5 yang berwenang ?menyelesaikanB sengketa
perbankan syariah@
2. Pasal ayat # secara tegas menentukan norma bahwa para pihak yang bersengketa
diberikan peluang untuk memilih penyelesaian 4choice o- -orum5 sengketa diluar
Peradilan Agama 4litigasi50 manakala para pihak memperjanjikan maka penyelesaian
sengketa dilakukan sesuai akad 4non .itigasi5+
8arangkali akan timbul pertanyaan0 bagaimana mungkin choice of forum penyelesaian
diluar peradilan Agama tetap dibenarkan/diperbolehkan0 sedangkan penjelasan pasal ayat #
sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi+ .ebih lanjutnya apakah
penyelesaian sengketa perbankan secara non litigasi 4musyawarah0 mediasi perbankan0
arbitrase syariah5 tetap berlaku1
&awabannya choice of forum di luar PA tetap berlaku dengan ketentuan@
1. Pilihan -orum 4chice of forum5 tetap dibenarkan selama tidak bertentangan dengan
sesuai prinsip!prinsip syariah@
Pasal ayat 3
Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud #ada ayat (!) tidak boleh
bertentangan dengan #rinsi# &yariah.
Akil Mukhtar menjelaskan bahwa choice of forum yang dimaksud tersebut tetap
dalam koridor selama tidak bertentangan dengan ndang!ndang dan prinsip
syariah+
di dalam ekonomi syariah terda#at bentukbentuk #enyelesaian di luar #eradilan
yang dibenarkan menurut #rinsi##rinsi# syariah sehingga koridor choice forumdiluar PA itu harus tunduk ke#ada #rinsi##rinsi# syariah* (wawancara dengan
7etua +7 Akil +ukhtar$ 8 &e#tember !21%$ #ukul !2.2% 6,).
Iang dimaksud dengan -orum penyelesaian tidak bertentangan dengan prinsip
syariah tersebut jika kembali kepada teori perbankan pada umumnya ada beberapa
penyelesaian sengketa di luar peradilan 4litigasi5 yang laLim dilakukan dan
sepanjang pengertian ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) tidak bertentangan0
diantaranya@
%C
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanr… 18/21
a+ Musyawarah ,nternal@
iantaranya dengan jalan mere(italisasi proses yaitu dengan e(aluasi ulang
pembiayaan dengan jalan escheduling atau perubahan menyangkut jadwal pembayaran0 estructuring yaitu dengan perubahan sebagian atau seluruh
ketentuan!ketentuan pembiayaan0 econditioning yaitu perubahan sebagian
atau seluruh ketentuan!ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka
waktudan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut saldo0 ,antuan
+anagement yaitu penempatan sumber daya insani pada posisi manajemen
oleh bank+
b+ Alternati(e ispuste 'esolution 4A'5
Iaitu Alternati- penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur
yang disepakati para pihak di luar pengadilan0 diantaranya dengan jalan
konsultasi0 negosiasi0 mediasi0 konsiliasi atau penilaian para ahli+
c+ Arbitrase *yariah 48asyarnas5
8asyarnas adalah satu penyelesaian sengekta di luar pengadilan 4non litigasi5
setelah kata mu-akat dari hasil musyawarah tidak tercapai+ Namun
penyelesaian melalui 8asyarnas dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan
dan dicantumkan dalam akta akad sejak awal sebelum sengketa 4 #actum de
om#rimittendo5
2. Pilihan penyelesaian sesuai akad 4choice of forum5 adalah second choice 4pilihan
kedua5 bilamana para pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui PA
3. Pilihan Horum 4choice of forum5 penyelesaian sengketa perbankan syariah atau
ekonomi syariah harus ?diwajibkanB untuk membuat kesepakatan tersebut secara
tertulis dan di dalam akta tersebut lengkap termuat mengenai hak dan kewajiban
masing!masing pihak+
.ihat pertimbangan MK hal 32!3C
B%.!2C +enimbang bahwa secara sistematis$ #ilihan forum hukum untuk
#enyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah #ilihan kedua bilamana #ara
#ihak tidak berse#akat untuk menyelesaikan sengketa melalui #engadilan Agama.
%)
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanr… 19/21
"engan demikian #ilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa #erbankan
syariah harus tertera secara jelas dalam akad (#erjanjian). Para #ihak harus
berse#akat untuk memilih salah satu forum hukum dalam #enyelesaian sengketa
bilamana #ara #ihak tidak ingin menyelesaikannya melalui #engadilan Agama.
III. KESIMPULAN
8erdasarkan pembahasan dan uraian di atas0 dapat ditarik beberapa kesimpulan yang
terkait dengan masalah yang diangkat@
1. MK hanya menyatakan semua penjelasan pasal ayat # yang bertentangan dengan
konstitusi dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat0 sedangkan Pasal
ayat # sebagai pasal dasar induk5 tetap mengikat@
2. Pembatasan pilihan -orum 4choice of forum5 dalam penjelesan pasal ayat #0 baik
melalui non litigasi 4Musyawarah0 mediasi perbankan0 Arbitrase syariah5 dan pilihan
litigasi 4Peradilan mum5 semuanya dinyatakan melanggar konstitusi dan tidak
mengikat lagi @
3. Peradilan Agama adalah satu!satunya lembaga peradilan yang berwenang
menyelesaikan sengketa Perbankan syariah dan ekonomi syariah umunya serta tidak
ada lagi dualisme kewenangan absolut lembaga peradilan antara PA dan PN@
4. Penyelesaian sengketa sesuai akad diperkenankan oleh ndang!ndang untuk
memilih -orum penyelesaian di luar Peradilan Agama bilamana para pihak
menyepakati dalam akad secara tertulis dan jelas+
5. Ketentuan pemilihan penyelesaian sesuai akad diluar pengadilan Agama
diperbolehkan oleh ndang!ndang selama tidak bertentangan dengan prinsip!prinsip
syariah+
%9
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanr… 20/21
D''& P%''
A. B%%
Anshori0 Abdul ;ho-ur0 #$$C0 Peradilan Agama "i indonesia Pasca 00 o. % Dahun !223$&ejarah 7edudukan dan 7ewenangan$ ,, Press0 Iogyakarta
Antonio0 M+ *ya-e:,0 %99>0 Prinsi# "asar >#erasi ,ank +uamalat "an ,P& "alam
Arbitrase 6slam "i 6ndonesia0 8adan Arbitrase Muamalat ,ndonesia $ &akarta+
Aripin0 &enal0 #$$)0 Peradilan Agama dalam ,ingkai reformasi Eukum di 6ndonesia$ Prenada
Media0 &akarta+
jamil0 Haturrahman0 #$$%0 Eukum Perjanjian &yariah0 "alam 7om#ilasi Eukum Perikatan0
itra Aditya 8akti0 8andung
,ndrati0 Maria Harida0 #$$C0 6lmu Per0ndangundangan F @enis$ ?ungsi$ dan +ateri +uatan$Kanisius0 Iogyakarta+
0 #$$C0 6lmu Per0ndangundangan F Proses dan Deknik Pembentukannya $
Kanisius0 Iogyakarta+
&alil0 8asi+0 #$$20 Peradilan Agama 6slam di 6ndonesia$ Gemuruhnya Politik Eukum
(Eukum 6sam$ Eukum ,arat dan Eukum Adat) dalam entang &ejarah ,ersama
Pasang &urutnya Peradilan Agama Eingga ;ahirnya Peradilan &yariat 6slam di
Aceh)0 Kencana0 &akarta+
.e(0 aniel+0 %9C90 Peradilan Agama "i i6ndonesia$ &uatu &tudi Dentang ;andasan Politik ;embagalembaga Eukum0 PT+ ,ntermasa0 &akarta+
*ubekti0 #$$%0 Eukum Perjanjian0 PT+ ,ntermasa0 &akarta+
B. U$'-U$'
ndang!undang No+ C Tahun %9)9 Tentang Peradilan Agama0 .embaran Negara tahun %9)$
nomor >9+
ndang!undang No+ 3 Tahun #$$2 Tentang perubahan atas ndang!undang No+ C tahun %9)9
tentang Peradilan Agama0 .embaran Negara tahun #$$2 nomor ##+
ndang!undang No+ %$ tahun #$$> Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perndang!
undangan0 .embaran Negara tahun #$$> nomor 3+
ndang!undang No+ #% tahun #$$) Tentang Perbankan *yariah0 .embaran Negara tahun
#$$) nomor 9>+
ndang!undang No+ $ tahun #$$9 tentang Perubahan Kedua ndang!undang No+ C tahun
%9)9 tentang Peradilan Agama0 .embaran Negara nomor #$$9 nomor %9+
Kitab ndang!undang 7ukum Perdata 48urgelijke Detboek50 diterjemahkan oleh '+ *ubekti
dan '+ Tjitrosudibyo0 et+ )0 Pradya paramitha0 %9C2
#$
-
8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…
http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanr… 21/21
:. W#*
www+mahkamahagung+go+id
www+mahkamahkonstitusi+go+id
www+badilag+net
www+hukumonline+com
#%
http://www.mahkamahagung.go.id/http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/http://www.badilag.net/http://www.hukumonline.com/http://www.mahkamahagung.go.id/http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/http://www.badilag.net/http://www.hukumonline.com/