perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ANALISIS PENGARUH TAXES, GRANT, DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Disusun Oleh :
AKHMAD RUSYID FAUZI
NIM. F0308025
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ANALISIS PENGARUH TAXES, GRANT, DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA
ABSTRAKSI
AKHMAD RUSYID FAUZI
F0308025
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak (taxes), pendapatan sumbangan, donasi, hibah dan subsidi (grant) serta jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ukuran legislatif) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diseluruh Indonesia yang dinyatakan dengan lima rasio keuangan yaitu current ratio, debt to equity ratio, asset turnover, operating revenue to total revenue dan operating revenue to operating expense. Kelima rasio tadi kemudian diproksikan menjadi satu variabel dependen yaitu variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.
Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah berjumlah 709 yang berasal dari pemerintah daerah seluruh kabupaten yang tersebar diseluruh Indonesia. Penentuan sampel ini menggunakan metode purposive sampling yang kemudian dianalisis menggunakan alat analisis multiple regression (regresi berganda) dengan bantuan software komputer yaitu SPSS 17.
Setelah pengujian menggunakan alat analisis data regresi berganda, ditemukan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh antara variabel taxes, grant dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semua variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini yaitu taxes, grant dan ukuran legislatif berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
Kata Kunci: taxes, grant, ukuran legislatif, DPRD, current ratio, debt to equity ratio, asset turnover, operating revenue to total revenue, operating revenue to operating expense, kinerja keuangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ANALYSIS INFLUENCE OF TAXES, GRANT, AND LEGISLATIVE SIZE ON GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE IN
INDONESIA
ABSTRACT
AKHMAD RUSYID FAUZI
F0308025
The study was conducted with the aim to determine the effect of Taxes, contributions, donations, grants and subsidies (grants) and the Regional Representatives Council size on the financial performance of local government throughout Indonesia that represented by five financial ratios, namely current ratio, debt to equity ratio, asset turnover, operating revenue to total revenue and operating revenue to operating expense. The fifth ratio then measured into one dependent variable namely a variable the local government's financial performance.
The number of samples used in this study were derived from the total 709 local governments around the district throughout Indonesia. The determination of this sample using purposive sampling method, then analyzed using multiple regression analysis with the help of the computer software SPSS 17.
After testing the data using multiple regression analysis, the result found empirical evidence that there are influence between variable taxes, grants and legislative size on the financial performance of local governments in Indonesia. This study concluded that all variables hypothesized in this study, namely taxes, grants and legislative size have significantly affect the financial performance of local governments in Indonesia.
Key Word : taxes, grant, ukuran legislatif, DPRD, current ratio, debt to equity ratio, asset turnover, operating revenue to total revenue, operating revenue to operating expense, financial performance
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
MOTTO
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-
orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan,
inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.・Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang
sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat
petunjuk”
[al Baqarah/2:155-157]
"Tidaklah seorang Muslim menderita karena kesedihan, kedudukan,
kesusahan, kepayahan, penyakit dan gangguan duri yang menusuk
tubuhnya kecuali dengan itu Allah akan
mengampuni dosa-dosanya."
(HR. BUKHORI)
"Achieve your mission with all your might.
Despair not till your last breath.
Make your death count.”
(ML Alternative OP)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PERSEMBAHAN
Saya persembahkan penelitian ini teruntuk
Allah SWT
My Beloved Family My Respectable Friend
And for my own future……….
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahirobbil’alamin, Segala puja dan puji syukur saya
panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat, nikmat dan
kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “ANALISIS PENGARUH TAXES, GRANT, DAN
UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA” dengan kelancaran dan
kemudahan.
Tugas skripsi ini disusun demi melengkapi salah satu syarat untuk
mencapai kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis dalam penyusunan
skripsi ini menyadari bahwa tidak sedikit dorongan, motivasi maupun
bantuan dari banyak pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan banyak
terimakasih kepada:
1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala kemudahan dan kelancaran
dalam menjalankan tugas ini.
2. Dr. Wisnu Untoro, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3. Drs. Jaka Winarna M.Si., Ak., selaku pembimbing skripsi saya
yang sangat membantu untuk mencapai hasil skripsi yang terbaik.
4. Dra. Setianingtyas H. MM,Ak, selaku pembimbing akademik yang
membantu saya selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan
inspirasi dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
Semoga Allah memberikan yang terbaik dan membalas jasa-jasa
beliau baik di dunia maupun di akhirat.
6. Kakak maupun adik saya yang memicu diri saya untuk
mengerjakan skripsi dengan sebaik-baiknya.
7. Teman-teman Kos Tsaqofi yang telah membantu membentuk jati
diri yang cerdas dan senantiasa ingat kepada Allah SWT dalam
setiap kesempatan.
8. Teman-teman PUSIDI yang telah lulus dan membantu saya dalam
meningkatkan skill saya tentang komputer.
9. Karyawan-karyawan PUSIKOM yang telah menemani masa kuliah
saya di FE UNS semenjak masuk semester pertama.
10. Sahabat magangku, Chandra dan Andreas yang bersama-sama
melewati masa sulit dipelosok nun jauh disana dan menghadapi
keganasan HRD.
11. Sahabat seperjuangan skripsiku, Nanda, Habib dan Chandra yang
senantiasa sabar dalam setiap cobaan.
12. Teman-teman ACCOUNTING 2008 yang kompak dan gokil.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13. Dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan disini karena
keterbatasan tulisan.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak
kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang
membangun sangatlah diharapkan sehingga mampu mengembangkan dan
memperbaiki diri saya menjadi yang lebih baik lagi.
Akhir kata, penulis mengharapkan agar skripsi yang saya tulis ini
mampu bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya di masa
mendatang.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surakarta, 26 Juli 2012
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAKSI ……………………………………………………….. i
ABSTRAC ………………………………………………………….. ii
HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………………… iii
HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………… iv
HALAMAN MOTTO ………………………………………………. v
HALAMAN PERSEMBAHAN ……………………………………. vi
KATA PENGANTAR ……………………………………………… vii
DAFTAR ISI ………………………………………………………... x
DAFTAR TABEL …………………………………………………... xii
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………….. xiii
DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………... xiv
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ……………………………….. 1
1.2 Tujuan Penelitian ……………………………………… 7
1.3 Rumusan Masalah ……………………………………… 8
1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………... 8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Laporan Keuangan dan Tujuan Laporan Keuangan ……. 10
2.2 Jenis Laporan Keuangan ……………………………….. 12
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2.3 Karakteristik Kualitatif atas Laporan Keuangan Pemda .. 14
2.4 Analisis Laporan Keuangan Daerah ……………………. 17
2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah …………………. 17
2.6 Kerangka Pemikiran ……………………………………. 19
2.7 Hipotesis ………………………………………………... 20
BAB III. METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian ……………………………………….. 23
3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel ….. 23
3.3 Sumber Data ……………………………………………. 25
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel …….….. 25
3.5 Teknik Analisis Data ……………………………….….. 29
3.6 Pengujian Data …………………………………………. 30
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Data ………………………………………….. 34
4.2 Hasil dan Analisis Data ………………………………… 36
4.3 Pembahasan …………………………………………….. 47
BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
5.1 Simpulan ……………………………………………….. 50
5.2 Keterbatasan ……………………………………………. 51
5.3 Saran ……………………………………………………. 52
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………. 53
LAMPIRAN ………………………………………………………… 55
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1 Sampel Penelitian ………………………………………………... 35
2 Deskripsi Statistik Data Penelitian ………………………………. 37
3 Normalitas Data ………………………………………………….. 38
4 Normalitas Data Setelah Seleksi Data Outlier …………………… 39
5 Uji Autokorelasi …………………………………………………. 41
6 Uji Multikolinieritas ……………………………………………... 41
7 Uji Heterokedastisitas ……………………………………………. 42
8 Uji Signifikansi-F ………………………………………………... 44
9 Uji Signifikansi-T ………………………………………………... 45
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1 Kerangka Pemikiran Penelitian ……………………………… 19
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1 Data Sampel ………………………………………………... 56
2 Output SPSS ………………………………………………… 77
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
ANALISIS PENGARUH TAXES, GRANT, DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA
ABSTRAKSI
AKHMAD RUSYID FAUZI
F0308025
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak (taxes), pendapatan sumbangan, donasi, hibah dan subsidi (grant) serta jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ukuran legislatif) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diseluruh Indonesia yang dinyatakan dengan lima rasio keuangan yaitu current ratio, debt to equity ratio, asset turnover, operating revenue to total revenue dan operating revenue to operating expense. Kelima rasio tadi kemudian diproksikan menjadi satu variabel dependen yaitu variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.
Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah berjumlah 709 yang berasal dari pemerintah daerah seluruh kabupaten yang tersebar diseluruh Indonesia. Penentuan sampel ini menggunakan metode purposive sampling yang kemudian dianalisis menggunakan alat analisis multiple regression (regresi berganda) dengan bantuan software komputer yaitu SPSS 17.
Setelah pengujian menggunakan alat analisis data regresi berganda, ditemukan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh antara variabel taxes, grant dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semua variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini yaitu taxes, grant dan ukuran legislatif berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
Kata Kunci: taxes, grant, ukuran legislatif, DPRD, current ratio, debt to equity ratio, asset turnover, operating revenue to total revenue, operating revenue to operating expense, kinerja keuangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
ANALYSIS INFLUENCE OF TAXES, GRANT, AND LEGISLATIVE SIZE ON GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE IN
INDONESIA
ABSTRACT
AKHMAD RUSYID FAUZI
F0308025
The study was conducted with the aim to determine the effect of Taxes, contributions, donations, grants and subsidies (grants) and the Regional Representatives Council size on the financial performance of local government throughout Indonesia that represented by five financial ratios, namely current ratio, debt to equity ratio, asset turnover, operating revenue to total revenue and operating revenue to operating expense. The fifth ratio then measured into one dependent variable namely a variable the local government's financial performance.
The number of samples used in this study were derived from the total 709 local governments around the district throughout Indonesia. The determination of this sample using purposive sampling method, then analyzed using multiple regression analysis with the help of the computer software SPSS 17.
After testing the data using multiple regression analysis, the result found empirical evidence that there are influence between variable taxes, grants and legislative size on the financial performance of local governments in Indonesia. This study concluded that all variables hypothesized in this study, namely taxes, grants and legislative size have significantly affect the financial performance of local governments in Indonesia.
Key Word : taxes, grant, ukuran legislatif, DPRD, current ratio, debt to equity ratio, asset turnover, operating revenue to total revenue, operating revenue to operating expense, financial performance
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Reformasi pada tahun 1998 merupakan awal tonggak baru bagi
Indonesia dalam melaksanakan demokrasi sesuai dengan amanat Pancasila
dan UUD 1945. Kejadian ini diawali dengan terjadinya krisis ekonomi pada
awal tahun 1996 dan hingga puncaknya dengan tumbangnya pemerintahan
orde baru dan tegaknya reformasi tahun 1998. Reformasi ini memunculkan
perubahan diberbagai bidang, termasuk salah satunya di bidang
perekonomian pemerintah yang mengatur tentang kebijakan otonomi daerah.
Kebijakan otonomi daerah ditetapkan dalam rangka percepatan
pembangunan daerah dengan mendelegasikan sebagian wewenang
pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Hal ini ditunjang dengan
penetapan kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan pada tahun 1999
(Undang-undang No. 22/1999) dan diperbaharui pada tahun 2004 (Undang-
undang No.32/2004) yang mengatur tentang kewenangan daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-
undangan. Diterbitkannya UU No. 25/1999 yang kemudian diperbaharui
dengan UU No. 32/2004 tentang perimbangan antara Keuangan Pemerintah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Pusat dan Pemerintah Daerah juga merupakan salah satu bentuk adanya
reformasi dalam bidang keuangan negara.
Melaksanakan otonomi daerah berarti menunjukkan bahwa adanya
pemindahan sebagian besar wewenang yang sebelumnya berada pada
pemerintahan pusat kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah, yang
diharapkan pemerintah daerah mampu memenuhi tuntutan masyarakat secara
cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah
masing-masing. Konsekuensi yang terjadi adalah muncul adanya tuntutan
peningkatan kinerja keuangan yang semakin baik serta transparansi dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Untuk
mengetahui bahwa tujuan pemerintah daerah tersebut tercapai, maka salah
satu cara adalah dengan melakukan pengukuran kinerja (Halacmi, 2005).
Pengukuran kinerja merupakan salah satu kunci sukses dari
pembaharuan dalam sektor publik (Greiling, 2005). Pengukuran kinerja
dilakukan untuk memenuhi tiga maksud (Mardiasmo, 2007) yaitu (1) untuk
membantu memperbaiki kinerja pemerintah; (2) untuk mengalokasikan
sumberdaya dan pembuatan keputusan; dan (3) untuk mewujudkan
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Pengukuran kinerja sangat dibutuhkan karena terdapat fakta bahwa
masih kurang baiknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Hal Ini
didasarkan pada temuan BPK tentang LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah) tahun 2010, BPK memberikan opini WTP (wajar tanpa
pengecualian) atas 32 LKPD, opini WDP (wajar dengan pengecualian) atas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
271 LKPD, opini TW (tidak wajar) atas 12 LKPD, dan opini TMP (tidak
memberikan pendapat) atas 43 LKPD (LHP BPK 2011, semester 1). Hal ini
menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah yang
berjalan masih belum dilakukan secara baik, sehingga yang dikhawatirkan
akan mengakibatkan kerugian bagi negara.
Pengukuran kinerja pemerintah tidak bisa dilepaskan dengan prinsip
Value for Money. Value for money merupakan inti dari pendekatan kinerja
organisasi pemerintah (Mardiasmo, 2007). Value for money adalah konsep
pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan pada tingkat ekonomis
(pengelolaan secara hati-hati supaya tidak ada pemborosan), efisiensi
(perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan)
dan efektifitas (hubungan optimal yang antara output dengan tujuannya).
Untuk mengidentifikasi kinerja keuangan suatu laporan keuangan daerah,
media yang biasanya digunakan adalah rasio keuangan (Suyono, 2010)
sebagaimana yang digunakan Cohen (2006) dalam variabel penelitiannya.
Dari beberapa penelitian yang meneliti hubungan faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap kinerja keuangan ditemukan bahwa terdapat beberapa
faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Faktor-
faktor tersebut antara lain adalah pendapatan pajak (taxes), grant, dan Ukuran
Legislatif.
Pajak (taxes) merupakan jumlah penerimaan pajak yang menjadi hak
dari pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu (Suyono, 2010). Menurut
Suyono (2010), dengan pajak yang tinggi maka akan mampu meningkatkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
pendanaan bagi kegiatan operasional pemerintah sehingga mampu
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah bersangkutan. Namun
apabila pajak yang diterima oleh pemerintah daerah kecil, maka pemerintah
daerah akan mengalami kekurangan sumber pendapatan sehingga
menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah akan kurang optimal.
Sedangkan grant merupakan jumlah sumbangan, donasi, subsidi dan
hadiah yang diterima oleh suatu pemerintah daerah tanpa tuntutan tertentu
pada suatu periode tertentu (Suyono, 2010). Dengan grant yang tinggi,
diharapkan pemerintah mampu memanfaatkannya sebagai sumber
pembiayaan tambahan dalam memperlancar kegiatan operasional pemerintah
daerah sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Penelitian Steven dan McGowen (1983) juga menemukan bukti
empiris bahwa tinggi rendahnya penerimaan pajak maupun grant suatu
pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga
semakin tinggi pendapatan dari pajak maupun grant yang diterima oleh
pemerintah daerah maka diharapkan kinerja keuangannya juga semakin
membaik.
Selain beberapa faktor diatas, faktor lain yang mampu mempengaruhi
kinerja keuangan pemerintah adalah ukuran dewan legislatif (DPRD). Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi
dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (winarna dan
Murni, 2007). Dewan legislatif memiliki tiga fungsi penting yaitu legislasi
(perwakilan rakyat), anggaran, dan pengawasan (Pasal 292 & 343
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
UU27/2009). Penelitian yang dilakukan oleh Gilligan dan Matsutaka (2001)
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara jumlah legislatif terhadap
kebijakan pemasukan maupun pengeluaran suatu daerah. Dengan semakin
banyaknya anggota dewan legislatif maka diharapkan pengawasan semakin
ketat dan kebijakan dalam penyusunan anggaran semakin baik sehingga
mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah.
Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja keuangan
pemerintah daerah. Penelitian Steven dan McGowen (1983) tentang indikator
keuangan dan tren keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan
variabel pendapatan dan pengeluaran, variabel pajak dan real estate, serta
variabel composite yang terdiri grant to revenure ratio, grant to expenditure
ratio dan debt to revenue ratio, ditemukan bahwa tren keuangan daerah
dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah jumlah penduduk dan
sumber pendapatan pemerintah daerah.
Penelitian Suyono (2010) mengenai hubungan kinerja keuangan
daerah yang diproksikan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu
Current Ratio, Asset Turnover, Debt to Equity, Operating Revenues to Total
Revenues, dan Operating Revenues to Operating expenses, terhadap revenue,
expenditure, real estate, capital, taxes, dan grant, diperoleh bukti empiris
bahwa adanya pengaruh revenue terhadap kinerja keuangan daerah.
Sedangkan lima variabel lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja
keuangan daerah di Indonesia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) tentang pengaruh
karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan variabel ukuran (size),
kemakmuran (wealth), leverage, intergovermental revenue, dan ukuran
legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ditemukan bahwa
ukuran (size), leverage, dan intergovermental revenue berpengaruh terhadap
kinerja keuangan daerah. Sedangkan variabel kemakmuran (wealth) dan
ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Winarna (2010) yaitu tentang
pengujian pengaruh revenue, expenditure, real estate, taxes, grant,
population, tourist, GDP dan employment terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah di Jawa Tengah yang diproksikan dengan tiga rasio
penilaian kinerja yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh revenue dan expenditure
terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan variabel taxes, grant, real
estate, population, tourist, employment, dan GDP tidak memiliki pengaruh
pada kinerja pemerintah daerah.
Penelitian Cohen (2006) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa ada lima faktor yang
mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu gross domestic
product, population, real estate, tourist dan capital.
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Cohen (2006),
Steven dan McGowen (1983) dan Suyono (2010). Perbedaan antara penelitian
ini dengan sebelumnya adalah pertama, pemilihan sampel yang sebelumnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
hanya mencakup pemerintah daerah Jawa Tengah (Winarna, 2010) dan
periode penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suyono adalah 2005
sampai dengan 2007, sedangkan penelitian ini sampel yang digunakan adalah
pemerintah daerah atau kabupaten di seluruh Indonesia dan menggunakan
periode penelitian 2008 sampai dengan 2010. Kedua, penggunaan satu
variabel independen tambahan, yaitu ukuran legislatif sebagaimana yang
digunakan oleh Sumarjo (2010) dan Patrick (2007) sedangkan pada penelitian
Suyono tidak menggunakan variabel tersebut.
Berdasarkan beberapa uraian diatas, peneliti ingin menguji kembali
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang
diprosikan dengan lima rasio keuangan, yaitu: current ratio, debt to equity,
assets turnover, operating revenues to total revenues, dan operating revenues
to total expenses dengan menggunakan tiga variabel independen, yaitu taxes,
grant dan ukuran legislatif. Maka judul yang digunakan pada penelitian ini
adalah “PENGARUH TAXES, GRANT, DAN UKURAN LEGISLATIF
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”.
1.2 TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk :
a) Mengetahui pengaruh dari taxes terhadap kinerja laporan keuangan
pemerintah daerah di Indonesia.
b) Mengetahui pengaruh dari grant terhadap kinerja laporan keuangan
pemerintah daerah di Indonesia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
c) Mengetahui pengaruh dari ukuran legislatif terhadap kinerja laporan
keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
1.3. RUMUSAN MASALAH
Sesuai dengan latar belakang dan judul penelitian, maka yang menjadi pokok
permasalahan adalah:
a) Bagaimanakah pengaruh pendapatan yang berasal dari pajak daerah
(taxes) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?
b) Bagaimanakah pengaruh pendapatan yang berasal dari grant terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?
c) Bagaimanakah pengaruh ukuran anggota legislatif (Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di
Indonesia?
1.4 MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat termasuk:
a) Bagi Pemerintah, dapat memberikan kontribusi terhadap evaluasi
pemerintah terhadap kinerja keuangan daerah sehingga diharapkan
mampu menjadi bahan evaluasi dalam penentuan kebijakan dan peraturan
tentang keuangan daerah.
b) Bagi Lembaga Pemberi Investasi, Donasi dan Pinjaman, dapat
memberikan referensi maupun informasi dalam pengambilan keputusan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
atas donasi, investasi dan pinjaman yang diberikan pada pemerintah
daerah terutama informasi terkait kinerja keuangan pemerintah
pemerintah daerah dan faktor yang mempengaruhinya.
c) Bagi kalangan akademis, bisa membantu referensi dalam penelitian-
penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah
wawasan juga untuk referensi dalam memperdalam topik yang sama.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. LAPORAN KEUANGAN DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk
catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu
entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau
kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi
pemerintah (Suyono, 2010). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan
keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi
yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan,
menilai kondisi keuangan serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu
entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan
perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005).
Tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah secara umum
adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam
pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dan
untuk menunjukkan akuntabilitas entitas dengan:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya keuangan;
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya, baik jangka
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
pajak dan pinjaman;
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan, atau penurunan, sebagai akibat
kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan. (Peraturan Pemerintah
No 24 Tahun 2005)
Laporan keuangan pemerintah menggunakan dua pendekatan basis
akuntansi, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan
pembiayaan, dan basis akrual adalah untuk pengakuan aset, kewajiban dan
ekuitas dana. Entitas pelaporan juga diperkenankan untuk menyelenggarakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan sepenuhnya basis akrual
namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas
(Suyono, 2010).
2.2. JENIS LAPORAN KEUANGAN
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Publik dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah pusat dan daerah ada beberapa jenis, yaitu:
a. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu (Suyono, 2010).
b. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah daerah pusat/daerah terhadap anggaran yang telah ditetapkan
(APBN/APBD). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan tentang ikhtisar
sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
pemerintah pusat/daerah dalam suatu periode pelaporan.
Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya berisi unsur-unsur
seperti berikut: pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit, pembiayaan,
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Suyono, 2010).
c. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan tentang informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,
dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
diklasifikasikan berdasar aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas
pembiayaan, dan aktivitas investasi non-keuangan, dan non-anggaran
(Suyono, 2010).
Unsur-unsur Laporan arus kas adalah sebagai berikut:
1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
Umum Negara/Daerah.
2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar ke Bendahara
Umum Negara/Daerah.
d. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi
anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan
operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas (kerangka
konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 106).
Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan
susunan sebagai berikut (Suyono, 2010):
1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,
pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan.
5) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
6) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
7) Daftar dan skedul.
2.3. KARAKTERISTIK KUALITATIF ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi agar
laporan keuangan pemenrintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki,
adalah:
a. Relevan
Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang terkandung
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna dengan membantu
dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan memprediksi masa
depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa
lalu (Suyono, 2010).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintah, suatu laporan
keuangan pemerintah dapat dikategorikan relevan apabila memenuhi
kriteria berikut:
1) Feedback value (nilai umpan balik)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan dan
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
2) Predictive value (nilai prediktif)
Informasi mampu membantu pengguna dalam memprediksi masa
depan dengan berdasarkan pada peristiwa masa lalu dan masa kini.
3) Timelines (tepat waktu)
Informasi tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam
pengambilan keputusan.
4) Completeness (Kelengkapan)
Informasi disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua
informasi yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan.
b. Reliabel
Laporan keuangan dikatakan reliable atau andal apabila informasi yang
terkandung bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material,
dan berisi penyajian yang jujur atau tulus atau secara wajar (Bastian,
2010).
Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintah, suatu laporan
keuangan pemerintah dapat dikategorikan andal apabila memenuhi kriteria
berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
1) Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan penyajian yang jujur tentang transaksi dan
peristiwa lainnya, dan disajikan secara wajar sesuai dengan situasi
yang ada.
2) Verifiable (dapat diverifikasi)
Informasi yang disajikan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan
oleh pihak yang berbeda, hasil yang terjadi tidak berbeda jauh dengan
simpulan yang ada.
3) Neutral (netralitas)
Informasi yang dihasilkan tidak memihak pada kepentingan pihak
tertentu.
c. Dapat dipahami
Laporan keuangan yang dihasilkan mudah dipahami oleh sebagian besar
pengguna.
d. Dapat diperbandingkan
Laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode akuntansi untuk
mengidentifikasikan kecenderungan neraca dan kinerja keuangan (Bastian,
2001).
Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintah, suatu laporan
keuangan pemerintah akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan
dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan
entitas pelaporan lain pada umumnya secara eksternal maupun internal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
2.4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
Analisis laporan keuangan dilakukan untuk memperoleh gambaran
tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan dengan cara melalui
interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang
bersangkutan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu
bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-
angka dalam laporan keuangan bagaimana mengevaluasi laporan keuangan,
dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan
keputusan. Salah satu metode dalam analisis laporan keuangan adalah analisis
rasio keuangan. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari
perhitungan rasio-rasio keuangan ini kemudian di interpretasikan, sehingga
hasilnya dapat dievaluasi kinerja keuangannya dan dapat membantu dalam
pengambilan keputusan tertentu (Suyono, 2010).
2.5. KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan
roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial bagi masyarakat wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk
menilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan
baik atau tidak (Suprapto, 2006). Hal ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan
masyarakat tentang transparansi dan akuntanbilitas dalam menjalankan
kegiatan ekonomi pemerintah, sehingga dapat dievaluasi kinerjanya dan
memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dibagi menjadi tiga kategori
(Government Accounting Standard Board, Concept Statement No. 2):
a. Indikator pengukuran Serfice Effort
Effort atau usaha adalah jumlah sumber daya keuangan dan non-
keuangan, dinyatakan dalam uang atau satuan lainnya, yang dipakai
dalam pelaksanaan suatu program atau jasa pelayanan. Pengukuran
service effort meliputi pemakaian rasio perbandingan antara sumber daya
keuangan dan non-keuangan terhadap ukuran lain yang menunjukkan
permintaan potensial atas jasa usaha yangdiberikan
b. Indikator pengukuran Service Accomplishment
Jenis ukuran accomplishment atau prestasi ada dua yaitu outputs yang
mengukur kuantitas jasa yang disediakan dan outcomes yang mengukur
hanya sebatas kuantitas jasa yang disediakan atau mengukur kuantitas
jasa yang disediakan yang memenuhi standar kualitas tertentu.
c. Indikator yang menghubungkan effort dengan accomplishment
Pembandingan antara effort dengan accomplishment adalah untuk
mengukur efisiensi yang memberikan informasi sejauh mana hasil yang
diberikan sehubungan dengan jumlah sumber daya yang dipakai.
(Suyono, 2010).
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan
unit pelaksana teknis berkewajiban melaporkan laporan kinerja karena
sebagai entitas dalam organisasi sektor publik. Pelaporan tersebut kemudian
diserahkan kepada pengguna (user) yang dalam hal ini masyarakat secara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
umum dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga user dapat menerima
informasi yang lengkap dan tepat tentang kinerja program pemerintah beserta
unit pelaksananya.
Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan
roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial bagi masyarakat wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk
menilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan
baik atau tidak (Suprapto, 2006). Hal ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan
masyarakat tentang transparansi dan akuntanbilitas dalam menjalankan
kegiatan ekonomi pemerintah, sehingga dapat dievaluasi kinerjanya dan
memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.
2.6. RERANGKA PEMIKIRAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang pengaruh taxes, grant
dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di
Indonesia dengan menggunakan dengan rasio CR, DER, AT, ORTR dan
OROE sebagaimana digunakan oleh Suyono (2010).
Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Taxes
Grant
Ukuran Legislatif
Kinerja
Keuangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
2.7. HIPOTESIS
a. Pengaruh Taxes terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Taxes atau Pajak dalam penelitian ini adalah pendapatan pajak
yang berasal dari pajak daerah, bagi hasil pajak daerah provinsi maupun
hasil bagi pajak pusat. Semakin tinggi pajak yang diperoleh suatu
pemerintah daerah maka akan lebih menjamin sumber pendanaan dalam
pembiayaan kegiatan operasionalnya, sehingga dapat menghasilkan
tingkat kinerja yang tinggi bagi pemerintah daerah yang bersangkutan .
Penelitian Steven dan McGowen (1983) tentang pengaruh taxes
terhadap kinerja, diperoleh bukti empiris yang menyatakan bahwa
penerimaan pajak oleh suatu pemerintah daerah berpengaruh terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperkuat oleh penelitian
Anderson (2004) yang mengindikasikan dengan meningkatnya pajak,
maka akan meningkat nilai property pemerintah daerah dan yang
berhubungan dengan pendapatan pemerintah daerah.
Atas dasar logika teori tersebut di atas, maka hipotesis pertama
dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.
H1: Terdapat pengaruh taxes terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.
b. Pengaruh Grant terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Grant atau sumbangan atau hadiah atau donasi merupakan
penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari
pihak lain tanpa adanya tuntutan atau imbalan apapun. Pemberian grant
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
yang tinggi diharapkan mampu menjamin kelancaran kegiatan operasional
pemerintah daerah dan mampu meningkatkan kinerja keuangan (Suyono,
2010).
Penelitian Steven dan McGowen (1983) tentang pengaruh grant
terhadap kinerja, diperoleh bukti empiris yang menyatakan bahwa
penerimaan grant oleh suatu pemerintah daerah berpengaruh terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperkuat oleh penelitian
Worthington dan Dollery (1999) yang menyatakan bahwa dengan
meningkatnya jumlah grant, maka akan meningkat efisiensi dan
efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian,
semakin tinggi grant yang diterima oleh pemerintah daerah semakin
tinggi tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas kinerja keuangan pemerintah
daerah.
Atas dasar logika teori tersebut di atas, maka hipotesis kedua
dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.
H2: Terdapat pengaruh Grant terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.
c. Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah
Lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait
dengan pengawasan keuangan daerah (Winarna dan Murni, 2007). Peranan
dari legislatif terdapat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
penganggaran daerah (Abdullah dan Asmara, 2006). DPRD memiliki
tugas dalam mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat
mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan
baik dan tepat. Semakin tinggi jumlah anggota DPRD maka akan
meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga
berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Gilligan dan Matsusaka (2001) memperoleh bukti empiris yang
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah anggota
legislatif terhadap kebijakan pemasukan dan pengeluaran suatu pemerintah
daerah
Atas dasar logika teori tersebut di atas, maka hipotesis kedua dalam
penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.
H3 : Terdapat pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. DESAIN PENELITIAN
Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk
memperoleh bukti terkait ada tidaknya pengaruh taxes, grant, dan ukuran
legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Data dari
penelitian ini diperoleh hanya sekali pada satu batasan waktu antara tahun
2008 sampai tahun 2010 sehingga penelitian ini merupakan penelitian dengan
data cross section.
3.2. POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL
Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal
minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah
yang berasal dari kabupaten atau kota yang berada di Indonesia, dalam
rentang waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yang didapatkan
melalui data yang dikirimkan oleh BPK.
Sampel merupakan sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.
Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang
dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian (Sekaran, 2006). Teknik
pengambilan sampel dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel menggunakan pertimbangan
atau kriteria tertentu berdasarkan kebijakan dari peneliti. Kriteria yang
digunakan peneliti dalam penelitian ini disesuaikan dengan kriteria yang
dipergunakan oleh penelitian Suyono (2010). Kriteria pengambilan sample
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia
tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dengan opini audit wajar tanpa
pengecualian (unqualified opinion), wajar tanpa pengecualian dengan
bahasa atau paragraf penjelas (unqualified opinion with explanation
language) maupun wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Untuk
Laporan keuangan dengan opini tidak wajar (adverse opinion) dan tidak
memberi opini (disclamer opinion) tidak digunakan dalam sampel
penelitian dengan pertimbangan bahwa informasi yang tersaji dalam
laporan keuangan tersebut tidak wajar dan tidak dapat digunakan sebagai
dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan.
b. Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia
tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yang mencantumkan seluruh data
serta informasi yang diperlukan untuk pengukuran variabel dan analisis
data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian.
c. Terdapat data-data non keuangan pada sampel yang dipilih, seperti ukuran
anggota legislatif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
3.3. SUMBER DATA
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
(secondary data) yaitu sumber data yang mengacu pada informasi yang
dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran, 2006). Sumber data dari
penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tahun
2008 sampai dengan tahun 2010 yang didapatkan melalui data yang dikirim
oleh BPK maupun data non keuangan yang bersumber dari website lain,
seperti data yang dipublikasikan melalui website setiap pemerintah daerah.
3.4. DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL
Dalam Penelitian ini, terdapat dua variabel yang akan diadakan
pengujian secara sistematis, yaitu:
a. Variabel Dependen
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja
keuangan. Kinerja keuangan tersebut dipresentasikan dengan
menggunakan lima rasio keuangan. Kelima rasio keuangan tersebut
kemudian difaktorkan menjadi satu faktor dengan menggunakan program
SPSS agar tidak terjadi kebiasan dalam pengambilan kesimpulan. Hasil
yang diperoleh dari penggabungan tersebut merupakan proksi kinerja
keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai data untuk variabel
dependen penelitian. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini mengacu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
pada penelitian Suyono (2010). Lima rasio keuangan tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Current Ratio (CR)
Current ratio merupakan perbandingan antara harta lancar dan
kewajiban lancar. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah
daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan harta lancar
yang dimiliki. Data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah data
yang berasal dari laporan neraca pemerintah daerah. Formula untuk
menentukan angka rasio ini adalah seperti berikut ini (Cohen, 2006).
bilitiesCurrentLia
etsCurrentAssioCurrentRat =
2) Debt to Equity (DER)
Debt to Equity rasio merupakan perbandingan antara jumlah total
utang pemerintah dengan total ekuitas dana. Rasio ini
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberi
jaminan pemenuhan seluruh jumlah utang dengan jumlah ekuitas dana
yang dimilki oleh pemerintah pada tanggal tertentu. Kedua angka
rasio ini ditentukan dengan menggunakan angka dalam neraca
pemerintah. Formula untuk menentukan angka rasio ini adalah seperti
berikut ini (Cohen, 2006).
Debt to Equity Ratio= EquityDebt
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
3) Assets Turnover (AT)
Assets turnover merupakan perbandingan jumlah pendapatan asli
daerah dengan jumlah total asset yang dimiliki oleh Pemerintah
daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah
dalam memperoleh pendapatan asli daerah dengan menggunakan total
asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Data
yang digunakan berasal dari neraca pemerintah. Formula untuk
menentukan angka rasio ini adalah seperti berikut ini (Cohen, 2006).
Assets Turnover = sTotalAsset
venuestingTotalOpera Re
4) Operating Revenues to Total Revenues (ORTR)
Operating revenues to total revenues adalah perbandingan antara
jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah seluruh pendapatan
yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Kedua
angka yang digunakan dalam penghitungan rasio ini diambil dari
laporan realisasi anggaran pemerintah. Formula untuk menentukan
angka rasio ini adalah seperti berikut ini (Cohen, 2006).
ORTR = venuesTotal
venuestingTotalOpera
Re
Re
5) Operating Revenues to Operating Expenses (OROE)
Operating revenues to operating expenses merupakan perbandingan
antara jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah belanja operasi
daerah dalam suatu periode tertentu. Rasio menggambarkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
kemampuan pemerintah dalam memperoleh pendapatan asli daerah
dengan belanja operasi yang dikeluarkan dalam suatu periode
tertentu.Untuk menentukan jumlah angka rasio ini angka yang
digunakan adalah angka dalam laporan realisasi anggaran. Formula
untuk menentukan angka rasio ini adalah seperti berikut ini (Cohen,
2006).
OROE = xpensesOperatingE
venuestingTotalOpera Re
b. Variabel Independen
Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan variabel
independen sebagaimana digunakan pada penelitian Gilligan dan
Matsutaka (2001), Cohen (2006) dan Suyono (2010). Yaitu:
1) Taxes (TAX)
Variabel ini merupakan jumlah penerimaan pajak yang menjadi hak
dari pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Variabel ini
diukur berdasarkan jumlah penerimaan pajak oleh suatu pemerintah
daerah yang datanya diambil dari laporan realisasi anggaran
pendapatan dan belanja daerah pada periode tertentu. Variabel ini
diukur dengan nilai taxes atas jumlah pajak daerah yang tersaji dalam
laporan keuangan pemerintah daerah.
2) Grant (GRANT)
Variabel ini merupakan jumlah sumbangan, donasi, subsidi dan hadiah
yang diterima oleh suatu pemerintah daerah tanpa tuntutan tertentu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
pada suatu periode tertentu. Variabel ini diukur dengan jumlah
sumbangan, donasi, hadiah serta subsidi yang diterima oleh
pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu yang datanya diambil
dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Variabel ini diukur dengan nilai grant atas jumlah sumbangan, donasi,
subsidi serta hibah pemerintah daerah yang tersaji dalam laporan
keuangan pemerintah daerah.
3) Ukuran Legislatif
Variabel ini merupakan jumlah anggota legislatif yang dimiliki oleh
Pemerintah daerah pada periode tertentu. Variabel ini diukur dengan
jumlah anggota legislatif yang terpilih pada Pemerintah Daerah.
Variabel ini dipilih karena anggota legislatif atau anggota DPRD
memiliki peranan pengawasan yang penting terhadap perkembangan
era otonomi daerah (Winarna dan Murni, 2007). Penelitian Gilligan
dan Matsusaka (2001) menunjukkan bahwa jumlah anggota legislatif
memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemasukan dan pengeluaran
suatu pemerintah daerah.
3.5. TEKNIK ANALISIS DATA
Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi berganda
(multiple regression model) untuk menguji pengaruh TAX, GRANT dan UL
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam rasio
CR, DER, AT, ORTR dan OROE.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
Model penelitian ini sebagai berikut:
FP = β0 + β1TAX + β2GRANT+ β3 UL + e
Keterangan :
FP = Financial Performance (CR, DER, AT, ORTR
dan OROE),
β 0 = konstanta,
β 1 – β 3 = koefisien regresi,
TAX = Taxes,
GRANT = Sumbangan atau hadiah, sumbangan dan subsidi,
UL = Ukuran Legislatif.
3.6. PENGUJIAN DATA
Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam melakukan analisis
regresi berganda, tahapannya adalah seperti berikut:
a. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal
(Ghozali, 2006), sehingga diperlukan uji normalitas untuk mengetahui
apakah model regresi, variabel dependen dan independen telah
terdistribusi secara normal. Alat uji normalitas yang digunakan adalah
one sample Kolmogorov-Smirnov. Data dapat dikatakan terdistribusi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
secara normal apabila signifikansi variabel dependen memiliki nilai
signifikansi lebih dari 5%.
2) Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode yang satu dengan kesalahan penggangu pada periode
sebelumnya (Ghozali, 2006). Auto korelasi muncul karena observasi
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Suyono,
2010). Alat uji yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah uji
run test. Hasil pengujian dari run test dapat dilihat dari nilai
asymp.sig yang apabila nilainya lebih dari 5% maka tidak terjadi
gejala autokorelasi, sedangkan apabila nilai asymp.sig lebih kecil dari
5% maka terjadi gejala autokorelasi pada model regresi.
3) Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
memiliki korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2006). Apabila
terdapat korelasi antar variabel independen, maka variabel-variabel
ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen
yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Hasil dari
pengujian multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat tolerance
value dan value-inflating factor (VIF) dengan nilai yang umumnya
dipakai adalah VIF<10, dan tolerance value>0,10.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
4) Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu
pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika terjadi
kesamaan antara variance satu pengamatan dengan pengamatan yang
lain maka disebut homoskedastisitas dan apabila terjadi perbedaan
disebut heterokedastisitas. Metode yang digunakan dalam menguji
heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan uji Glejser.
Apabila nilai signifikansi >0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
b. Pengujian Hipotesis
1) Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji signifikansi-t)
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji
signifikansi-t ini adalah 5%.
i. Ho dalam penelitian ini
Ho1: taxes tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah di Indonesia.
Ho2: grant tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah di Indonesia.
Ho3: ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Ha dalam penelitian ini
Ha1: taxes berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah di Indonesia.
Ha2: grant berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah di Indonesia.
Ha3: ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah di Indonesia.
ii. Kriteria
Ho diterima Ha ditolak (thitung<ttabel)
Variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap
variabel terikat.
Ho ditolak Ha diterima (thitung<ttabel)
Variabel independen secara individu berpengaruh terhadap
variabel terikat.
2) Pengujian Koefisien Determinasi (R2)
Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa
besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya.
Nilai pengujian Koefisien Determinasi (R2) dapat dilihat dari hasil
pengujian regresi berganda untuk variabel independen berupa taxes,
grant dan ukuran legislatif dengan variabel dependen yaitu kinerja
keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan Adjusted R
Square (Adj R2) karena menggunakan lebih dari satu variabel
independen (Ghozali, 2006).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1. DESKRIPSI DATA
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
berupa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2008-2010 yang
didapatkan melalui kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI) melalui media surat atau pos dan data sekunder yang berupa
kumpulan hasil pemilu tahun 2004 dan 2009 legislatif dewan perwakilan
rakyat daerah (DPRD) kota/kabupaten seluruh Indonesia yang dipublikasikan
oleh website resmi pemilu maupun website pemerintah daerah masing-masing.
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah
daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008-2010 yang didapatkan melalui
kantor BPK RI dan data hasil pemilu legislatif pemilu legislatif DPRD tahun
2004 dan 2009 yang dipublikasikan oleh website resmi pemilu maupun
website pemerintah daerah masing-masing. Atas populasi tersebut, kemudian
ditentukan sampel penelitian dengan menggunakan metode purposive
sampling. Dari metode purposive sampling dan kriteria pengambilan sampel
yang telah dijelaskan pada bab III diperoleh sampel penelitian dengan tabel
berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Tabel 1 Sampel Penelitian
Kriteria Sampel Jumlah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia tahun 2008-2010 yang didapatkan melalui kantor BPK RI
1252
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia tahun 2008-2010 yang tidak wajar (adverse) dan tidak beropini (Disclaimer)
331
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia tahun 2008-2010 opini audit wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), wajar tanpa pengecualian dengan bahasa atau paragraf penjelas (unqualified opinion with explanation language) maupun wajar dengan pengecualian (qualified opinion) yang tidak ditemukan kriteria informasi tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian
921
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia yang memenuhi kriteria opini beserta kriteria tambahan yang menjadi sampel penelitian
707
Dari tabel sampel penelitian diatas diketahui bahwa jumlah laporan
keuangan pemerintah daerah yang berhasil dihimpun melalui data yang
diperoleh dari BPK RI adalah sejumlah 1252 laporan keuangan pemerintah
daerah. Dari 1261 laporan keuangan tersebut, sejumlah 331 laporan keuangan
mempunyai opini tidak wajar (adverse) dan tidak berpendapat (Disclaimer)
yang mengakibatkan sampel laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan
dalam penelitian ini. Alasannya adalah karena opini yang diberikan pada
laporan keuangan tersebut adalah opini tidak wajar (adverse) dan tidak
berpendapat (Disclaimer), maka isi dari laporan keuangan tersebut tidak dapat
diandalkan kebenaran dan ketepatannya sehingga dikhawatirkan akan mampu
mengubah ketepatan dari hasil dari penelitian ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Selain penggunaan kriteria opini yang dikeluarkan oleh BPK atas
laporan keuangan pemerintah, penelitian ini juga menggunakan informasi
yang lain dalam pengukuran variabel independen. Apabila laporan keuangan
telah memenuhi kriteria pengambilan sampel sebelumnya, tetapi tidak terdapat
informasi tambahan untuk pengukuran variabel independen yang diperoleh,
maka laporan keuangan tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini.
4.2. HASIL DAN ANALISIS DATA
Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tentang
pengaruh taxes (TAX), grant (GRANT) dan Ukuran Legislatif (UL) terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam rasio Current
Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Assets Turnover (AT), Operating
Revenues to Total Revenues (ORTR) dan Operating Revenues to Operating
Expenses (OROE). Penelitian iini menggunakan alat uji multiple regression
model dengan menggunakan bantuan statistical software komputer berupa
aplikasi SPSS for Windows.
a. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif dilaksanakan untuk mengetahui nilai
maksimum (maximum), nilai minimum (minimum), nilai rerata (mean) dan
standar deviasi data yang berasal dari variabel-variabel penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan penyebaran data pada penelitian ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
Tabel 2
Deskripsi Statistik Data Penelitian
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
UL 707 17 64 36.52 9.957 TAX 707 42791995.00 7760308062440 2618527583 55355112707
GRANT 707 495000.00 251276150540 21553999306 29200703449 CR 707 .118786 1011305.8 2849.939237 40921.28061 DTE 707 .000000 .183622 .00838606 .016398295 AT 707 .001575 1.294118 .03489677 .063820965 ORTR 707 .000589 7.658135 .08668358 .294162127 OROE 707 .004977 8.593395 .10946809 .332580060
Valid N (listwise)
707
Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa ukuran legislatif (UL)
memiliki nilai rata-rata sebesar 36,52. Nilai minimum yang sebesar 17
dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten Natuna dan Bengkulu Tengah.
Sedangkan nilai maksimal sebesar 64 dimiliki oleh kabupaten Kediri.
Ukuran legislatif ini diukur dengan banyaknya jumlah anggota dewan
perwakilan rakyat daerah (DPRD) disuatu kabupaten.
Pendapatan pajak daerah (TAX) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp.
2.618.527.583,00. Pendapatan pajak terbesar (maksimum) yaitu Rp.
776.038.062.440,07 yang didapatkan oleh kabupaten Badung, sedangkan
pendapatan pajak terkecil (minimum) didapatkan oleh kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan yaitu sebesar Rp 42.791.995,00.
Untuk pendapatan dari grant adalah rata-rata sebesar Rp.
21.553.999.306,00. Untuk pendapatan grant terbesar (maksimum),
didapatkan oleh kabupaten Bogor yaitu sebesar Rp. 251.276.150.540,00 dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
grant paling kecil (minimum) adalah sebesar Rp. 495.000,00 yang didapatkan
oleh kabupaten Mamasa.
b. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi syarat
untuk dapat menggunakan model regresi dalam pengujian hipotesis.Uji asumsi
klasik terdiri atas normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan
heteroskedastisitas.
1) Uji Normalitas
Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah data yang
diuji dalam model regresi, nilai residual atau variabel pengganggu
memilii distribusi yang normal. Untuk menguji normalitas, penelitian ini
menggunakan alat uji Kolmogorav-Smirnov terhadap data residual regresi
yang dilaksanakan dengan menggunakan program SPSS 17.0. Hasil dari
pengujian normalitas dengan alat uji Kolmogorav-Smirnov dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 3 Normalitas Data
Unstandardized Residual
N 707 Normal Parametersa,,b Mean .0000000
Std. Deviation .98364503 Most Extreme Differences Absolute .369
Positive .363 Negative -.369
Kolmogorov-Smirnov Z 9.821 Asymp. Sig. (2-tailed) .000
Sumber: hasil pengolahan data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
Dari tabel 3 diatas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig yang
dihasilkan dari pengujian Kolmogorov Smirnov atas seluruh nilai residu
data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai dibawah tingkat
singkat signifikansi minimal, yaitu 5% atau 0.05 yang mengindikasikan
bahwa data yang digunakan mempunyai distribusi yang tidak normal.
Untuk dapat menggunakan pengujian dengan model regresi salah satu
prasyarat yang harus dipenuhi adalah distribusi data yang normal.
Sehingga untuk memperoleh data yang terdistribusi normal maka
dilakukan penghilangan outlier data dan transformasi data. Untuk
menghapus data outlier dapat dilakukan dengan cara melihat nilai Z-score
yang memiliki nilai ekstrim tinggi dan rendah dikeluarkan dari sampel.
Transformasi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan
mentransformasikan data kinerja keuangan daerah kedalam bentuk SQRT.
Berikut ini merupakan hasil yang diperoleh setelah mengeluarkan
data outlier dan transformasi data.
Tabel 4 Normalitas Setelah Transformasi dan Seleksi Data Outlier
Unstandardized Residual
N 137 Normal Parametersa,,b Mean .0000000
Std. Deviation .29434032 Most Extreme Differences Absolute .065
Positive .040 Negative -.065
Kolmogorov-Smirnov Z .763 Asymp. Sig. (2-tailed) .606
Sumber: hasil pengolahan data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
Dari tabel 4 diatas diketahui bahwa dengan dikeluarkannya data
outlier maka data terdistribusi secara normal yaitu dengan melihat nilai
Asymp. Sig yang sebesar 0.606 atau 60,6% yang lebih besar dari tingkat
signifikansi minimal penelitian yaitu 0.05 atau 5%. Sehingga dapat
disimpulkan data telah terdistribusi secara normal.
2) Uji Autikorelasi
Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan yang
terjadi antara anggota-anggota dalam satu rangkaian data observasi yang
terletak berderetan secara berurutan (series) dalam bentuk urutan waktu
(time series) atau hubungan antara tempat yang saling berdekatan (cross
sectional). Untuk meneliti Autokorelasi alat uji yang digunakan pada
penelitian ini adalah alat uji runs test. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat
dari nilai Asymp.sig yang dihasilkan dari runs test. Apabila nilai Asymp.sig
yang dihasilkan lebih besar dari batas nilai minimal signifikansi yaitu 5%
atau 0,05 maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai
Asymp.sig lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
gejala autokorelasi dalam model regresi yang digunakan oleh penelitian
ini. Berikut ini merupakan hasil dari uji runs test untuk menemukan
adanya gejala autokorelasi dari model regresi yang digunakan oleh
penelitian ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
Dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig yang
dihasilkan adalah sebesar 0.346 atau 34,6% lebih besar dari 5%. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala Autokorelasi dari model regresi
yang akan digunakan dalam penelitian ini.
3) Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan linier
yang terjadi antara variabel-variabel bebas yang ada dalam model regresi.
Untuk mengetahui keberadaan Multikolinieritas adalah dengan melihat
Variance Inflating Factor (VIF) dan tolerance dengan kriteria apabila nilai
tolerance yang dihasilkan lebih besar dari 0.1 atau 10% dan nilai Variance
Inflating Factor yang dihasilkan dibawah 10.
Tabel 6 Uji Multikolinieritas
Variabel Tolerance VIF Kesimpulan
UL .706 1.417 Tidak terjadi Multikolinieritas
TAX .722 1.384 Tidak terjadi Multikolinieritas
GRANT .892 1.121 Tidak terjadi Multikolinieritas
Sumber : hasil pengolahan data
Tabel 5 Uji Autokorelasi
Unstandardized Residual
Test Valuea .01186 Cases < Test Value 68 Cases >= Test Value 69 Total Cases 137
Number of Runs 64 Z -.943 Asymp. Sig. (2-tailed) .346
Sumber : hasil pengolahan data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa semua nilai tolerance dari
semua variabel dalam model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai variance
inflating factor dari semua variabel dalam model regresi lebih kecil dari
10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan
dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinieritas yang serius
atau semua variabel dalam model penelitian ini homokedastisitas.
4) Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji Heteroskedastisitas
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Glejser, yaitu
dengan metode meregresikan nilai absolute residual dengan variabel
bebas. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah jika probabiliy
value lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas,
sebaliknya bila probabiliy value lebih kecil dari 0,05 maka terjadi
heteroskedastisitas.
D
a
r
i
Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas
Variabel Sig. Kesimpulan
UL .914 Tidak terjadi Heteroskedastisitas
TAX .292 Tidak terjadi Heteroskedastisitas
GRANT .606 Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sumber : hasil pengolahan data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa probabilitas pada model regresi
dalam penelitian ini adalah sebesarlebih dari 0.05 atau 5% sehingga
dinyatakan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas.
c. Uji Hipotesis
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti
empiris tentang pengaruh taxes (TAX), grant (GRANT) dan Ukuran
legisltatif (UL) terjadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan
dalam 5 rasio keuangan, yaitu Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio
(DTE), Asset turnover (AT), Operating Revenue to Total Revenue (ORTR)
dan Operating Revenue to Operating Expense (OROE). Lima rasio keuangan
tersebut kemudian dijadikan satu variabel kinerja keuangan pemerintah
daerah dengan menggunakan principal components untuk mendapatkan
factor scores yang kemudian digunakan sebagai variabel dependen dalam
pengujian model regresi berganda. Berikut merupakan hasil dari pengujian
data dengan model regresi berganda dalam rangka untuk mengambil
kesimpulan terkait hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.
1) Uji Signifikansi–F
Uji Signifikansi-F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua
variabel bebas atau dependen dalam model regresi memiliki pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel independen. Untuk kriteria dalam uji
signifikansi-F ini adalah dengan melihat probability value (sig), jika
probability value yang dihasilkan dalam penelitian ini lebih besar dari 5%
maka dapat dinyatakan bahwa model tidak layak (fit) untuk digunakan dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
pengujian hipotesis penelitian. Sedangkan jika probability value yang
dihasilkan dalam penelitian ini lebih kecil dari 5%, maka model dinyatakan
layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian.
Berikut ini merupakan hasil dari uji signifikansi-F atas model
regresi dalam penelitian ini.
Tabel 8 Uji Signifikansi-F
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 4.290 3 1.430 16.142 .000a Residual 11.783 133 .089 Total 16.073 136
Sumber : hasil pengolahan data
Dari tabel 8 diatas dapat dilihat, bahwa probability value dari
model regresi yang digunakan lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian
yaitu dibawah 5% atau 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model
regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan
sebagai model regresi dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini.
2) Uji Signifikansi –t
Uji Signifikansi-t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh
pengaruh independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel
dependen.Untuk kriteria dalam uji signifikansi-t ini adalah dengan melihat
probability value (sig), jika probability value yang dihasilkan dalam
penelitian ini lebih besar dari 5% maka dapat dinyatakan bahwa variabel
independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sehingga
hipotesis yang diajukan tidak diterima atau tidak didukung oleh data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
penelitian. Sedangkan jika probability value yang dihasilkan dalam penelitian
ini lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis yang
diajukan dapat diterima atau didukung oleh data penelitian. Berikut ini adalah
tabel yang dihasilkan dari hasil uji signifikansi-t dalam penelitian ini.
Tabel 9 Uji Signifikansi-t
Variabel Koefisien t Sig.
KONSTANTA 1.139 11.111 .000 UL -.016 -5.137 .000
TAX 2.826E-11 5.799 .000 GRANT 5.302E-12 2.608 .010
Sumber : hasil pengolahan data
Dari tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari pengujian regresi
berganda untuk model yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil diatas
menunjukkan bahwa semua variabel, baik Ukuran Legislatif, taxes, dan grant
memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
Hal ini diindikasikan dengan nilai probabilitas dari semua variabel yang
dihasilkan memiliki nilai signifikansi penelitian yaitu dibawah 5% atau 0,05.
Hasil dari uji signifikansi-t ini juga dapat dijadikan sebagai dasar
dalam penyusunan model penelitian yang dapat dirumuskan dengan model
berikut ini.
SQRT_FP = 1.139 + 2.826E-11(TAX)+ 5.302E-12(GRANT)
- 0.016 (UL)+ e
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
Dari rumusan model regresi diatas diketahui bahwa kinerja keuangan
pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Konstanta
Ini berarti jika semua variabel independen memiliki nilai nol (0) maka
nilai variabel dependen sebesar 1.139.
b. Taxes (TAX) terhadap Kinerja Keuangan (FP)
Nilai koefisien Taxes adalah 2.826E-11, hal ini menunjukkan bahwa setiap
peningkatan taxes sebesar satu satuan maka variabel kinerja keuangan
akan naik sebesar 2.826E-11dengan asumsi variabel bebas dari model
regresi lain adalah tetap.
c. Grant (GRANT) terhadap Kinerja Keuangan (FP)
Nilai koefisien Grant adalah 5.302E-12, hal ini menunjukkan bahwa setiap
peningkatan taxes sebesar satu satuan maka variabel kinerja keuangan
akan naik sebesar 5.302E-12 dengan asumsi variabel bebas dari model
regresi lain adalah tetap.
d. Ukuran Legislatif (UL) terhadap Kinerja Keuangan (FP)
Nilai koefisien Grant adalah 0.016, dan bertanda negatif. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap peningkatan ukuran legislatif sebesar satu
satuan maka variabel kinerja keuangan akan turun sebesar 0.018 dengan
asumsi variabel bebas dari model regresi lain adalah tetap.
3) Uji Koefisien Determinasi
Uji Koefisien Determinasi dilakukan untuk menunjukkan seberapa
jauh pengaruh independen (persentase) dalam menerangkan variasi variabel
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
dependen. Untuk model regresi yang menggunakan satu variabel independen
koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai R Square (R2), sedangkan untuk
model regresi yang menggunakan dua atau lebih variabel independen
koefisien determinasinya ditunjukkan oleh nilai adjusted R Square (adj R2),
sehingga penilitian ini menggunakan nilai adj R2. Berikut ini adalah tabel yang
dihasilkan dari hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini.
Tabel 10 Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .517a .267 .250 .29764 Sumber : hasil pengolahan data
Dari tabel 10 atas diketahui bahwa nilai R Square dan nilai adjusted
R Square masing-masing adalah 0,267 (26,7%) dan 0,250 (25%). Nilai
adjusted R Square yang sebesar 0,250 (25%) menunjukkan bahwa variabilitas
kinerja keuangan daerah di Indonesia mampu dijelaskan oleh variabel
independen yang berupa taxes, grant, dan ukuran legislatif hanya sebesar
25% dan sisanya sebesar 75% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian ini.
3. PEMBAHASAN
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui adanya pengaruh
antara variabel independen yaitu taxes (TAX), grant (GRANT) dan Ukuran
Legislatif (UL) terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah
daerah di Indonesia yang dinyatakan dengan lima rasio keuangan yaitu CR
(Current Ratio), DER (Debt to Equity Ratio), AT (Asset Turnover), ORTR
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
(Operating Revenue to Total Revenue) dan OROE (Operating Revenue to
Operating Expense).
Dari hasil penelitian ini ditemukan taxes memiliki pengaruh terhadap
kinerja keuangan pemerintah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa
dengan semakin banyaknya pendapatan pajak yang diterima maka semakin
baik pula kinerja keuangan pemerintah sehingga mampu memperlancar dalam
kegiatan operasional pemerintah daerah dalam memberikan jasa kepada
masyarakat daerahnya. Hasil ini konsisten dengan penelitian Steven dan
McGowen (1983) tentang pengaruh taxes terhadap kinerja yang memperoleh
bukti empiris yang menyatakan bahwa penerimaan pajak oleh suatu
pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Untuk pengujian variabel grant menunjukkan adanya pengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil ini sesuai
dengan penelitian Steven dan McGowen (1983) dan penelitian Worthington
dan Dollery (1999) yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya jumlah
grant, maka akan meningkat efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan
pemerintah daerah. Maka diketahui bahwa dengan semakin meningkatnya
grant atau sumbangan, hibah, donasi, dan subsidi yang diterima oleh
pemerintah daerah maka akan meningkat pula pemasukan yang diterima
sehingga mampu menjamin kelancaran kegiatan operasional daerah dan
mampu meningkatkan kinerja keuangannnya.
Variabel terakhir adalah ukuran legislatif yang diukur dari
banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari hasil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
penelitian ditemukan adanya pengaruh yang negatif antara ukuran legislatif
dengan kinerja keuangan daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Gilligan
dan Matsusaka (2001) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara jumlah anggota legislatif terhadap kebijakan pemasukan dan
pengeluaran suatu pemerintah daerah. Pada penelitian ini, dengan semakin
meningkatnya ukuran legislatif maka kinerja keuangan pemerintah daerah di
Indonesia semakin menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan
semakin banyaknya anggota DPRD maka tidak menjamin adanya peningkatan
dalam pengawasan menjalankan kegiatan pemerintahan dan kegiatan dalam
pembuatan kebijakan penganggaran tidak akan semakin efisien karena
melibatkan terlalu banyak anggota dewan, sehingga akan mempersulit
legislatif dalam pembuatan keputusan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
5.1. SIMPULAN
Pengujian data dalam penelitian beberapa faktor yang dianggap
mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari
pendapatan pajak (taxes), pendapatan hibah, sumbangan, bantuan dan donasi
(grant) serta ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan daerah yang
dinyatakan dengan lima rasio keuangan yaitu rasio Current Ratio (CR), Debt
to Equity Ratio (DER), Assets Turnover (AT), Operating Revenues to Total
Revenues (ORTR) dan Operating Revenues to Operating Expenses (OROE)
dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan hasil bahwa
pendapatan pajak (taxes), pendapatan hibah, sumbangan, bantuan dan donasi
(grant) serta ukuran legislatif memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.
Pendapatan pajak (taxes) dan grant dalam penelitian ini memiliki
pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini
menunjukkan dengan semakin banyaknya pendapatan baik dari penghasilan
pajak maupun grant, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin
baik. Dengan bertambahnya pendapatan pajak dan grant yang diterima
pemerintah daerah maka akan semakin memperlancar kegiatan operasional
dalam menyediakan jasa bagi masyarakat daerah. Pemerintah daerah juga
diindikasikan mampu mendayagunakan pendapatan yang diterima baik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
pendapatan pajak maupun grant dengan sebaik mungkin sehingga mampu
meningkatkan kinerja keuangannya.
Ukuran legislatif atau jumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dalam penelitian ini juga dinyatakan mempunyai pengaruh negatif
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan semakin banyaknya
anggota DPRD yang dilantik, maka tidak akan menjamin semakin ketat pula
pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah dan kualitas dalam
pembuatan kebijakan dari sektor penganggaran keuangan pemerintah daerah
akan kurang efisien karena melibatkan terlalu banyak anggota dewan dalam
pembuatan keputusan tersebut.
5.2. KETERBATASAN
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat berpengaruh
terhadap hasil penelitian. Pencarian data non keuangan seperti jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat beberapa sampel yang digunakan
dihapus dari daftar sampel, terutama beberapa sampel kabupaten yang berasal
dari kawasan timur Indonesia menjadi keterbatasan dalam pengumpulan
sampel. Kurang detailnya pengungkapan grant pada Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) serta penggunaan standar keuangan yang berbeda
dari setiap kabupaten mempersulit pencarian data, karena kadang kabupaten
hanya mencantumkan pendapatannya secara garis besar sehingga detail dari
data tersebut sulit ditemukan. Nilai adjusted R Square yang sebesar 0,250
(25%) menunjukkan bahwa variabilitas kinerja keuangan daerah di Indonesia
mampu dijelaskan oleh variabel independen yang berupa taxes, grant, dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
ukuran legislatif yang hanya sebesar 25% dan sisanya sebesar 75% dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Penelitian ini juga menguji data tanpa membaginya dalam kriteria tertentu,
seperti status daerah maupun ukuran daerah sehingga analisis dari penelitian
ini hanya terbatas pada pengujian kinerja tanpa melihat apakah daerah tersebut
merupakan hasil pemekaran atau non pemekaran dan kriteria lainnya.
5.3. SARAN
Berikut adalah saran yang diajukan untuk memperbaiki beberapa
keterbatasan dalam penelitian ini untuk penelitian selanjutnya:
a. menambah beberapa variabel lain yang memiliki hubungan terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah untuk melengkapi variabel yang ada.
b. membagi sampel penelitian menjadi beberapa kategori yang berdasarkan
pada kriteria tertentu seperti status daerahnya maupun ukuran daerahnya
sehingga data lebih relevan dan reliabel.
c. menambah sampel penelitian, karena diharapkan dimasa depan
pengungkapan data keuangan maupun non keuangan oleh pemerintah
daerah semakin transparan dan lebih mudah diakses.