ANALISIS FLUKTUASI PENERIMAAN DAERAH
DARI PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2010-2014
NASKAH PUBLIKASI
Oleh:
MUHAMMAD RAFIQ
AGUS HENDRAYADI
WAHJOE PANGESTOETI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
1
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang disebut
dibawah ini :
Nama : MUHAMMAD RAFIQ
NIM : 110563201077
Jurusan Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Perum. Lembah Asri blok B3 No.5 Km. X
Tanjungpinang.
Nomor Telp : 082284319499
Email : muhammadrafiqkepri@gmailcom
Judul Naskah : Analisis Fluktuasi Penerimaan Daerah Dari Pajak Hotel Di
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2014.
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah selesai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk
dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, 03 Agustus 2016
Yang menyatakan
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
AGUS HENDRAYADI,M.Si WAHJOE PANGESTOETI.M,Si
NIDN. 1005087301 NIDN. 0713097001
2
ANALISIS FLUKTUASI PENERIMAAN DAERAH DARI PAJAK HOTEL DI KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2010-2014
MUHAMMAD RAFIQ
AGUS HENDRAYADI
WAHJOE PANGESTOETI
Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan peraturan daerah nomor 02
tahun 2011 tentang pajka dan retribusi daerah yang berisikan tentang pembagian pajak atas
masing-masing jenis pajak tersebut. Salah satunya pajak hotel.Pajak hotel merupakan salah satu
dari sekian pajak yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dimana keberadaannya sangat
penting sebagai sumber penerimaan daerah atau salah satu bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah daerah menetapkan 10% (persen) dari total pendapatan hotel.Keberadaan pajak hotel
ini diharapkan menjadi sumber penerimaan daerah yang cukup membantu daerah dalam
mengembangkan daerah. Namun dalam realisasinya pendapatan perhotelan sempat mengalami
peningkatan pada setiap tahunnya yaitu telihat dari tahun 2010-2013, kemudian mengalami
penurun pada tahun 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya Fluktuasi penerimaan
daerah dari pajak hotel yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2010-2014 yang
dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitaif dimana pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan responden
dan key informan serta didukung dengan hasil observasi secara langsung dilapangan berkenaan
dengan judul Analisis Fluktuasi Penerimaan Daerah Dari Pajak Hotel di Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2010-2014, maka penyebab Fluktuasi penerimaan daerah yaitu : (1) Sumberdaya
manusia Pelaksana pajak perhotelan belum berfungsi dengan baik, (2) Terjadinya defisit anggaran
Kabupaten Kepulauan Anambas, (3) Kurangnya aktifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
di hotel-hotel, (4) kurangnya pengunjung lokal maupun non lokal, (5) Pembangunan daerah yang
belumdikelola dengan sebaik-baiknya dalam bidang pariwisata untuk membentuk suatu objek
wisata komersil yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Kata kunci: Pajak hotel, Fluktuasi, Penyebab Fluktuasi Penerimaan Daerah.
3
ABSTRACT
Anambas Island Government has set local regulation number 02 of 2011 on taxation and
levies that contains the distribution tax on each type of tax. One was the hotel tax. Hotel’s tax is
one of the tax which is there in the district of Anambas archipelago the location is wholly
important as a source of region earning or ine of the kind of the region indigenous earning. The
local government set a 10% (percent) of total hotel revenue. The placement of hotel’s tax is
expected to be the source of regiom earning which can help to deloved the region. However, in the
reality, the hotel earnings are inscreasing every year, it could can be seen in 2010-2013, then
decreased in 2014.
The aim of this research is to know about how was the fluktuation of the region earning
from hotel’s tax in the district of Anambas archipelago in 2010-2014 which was managed by
income office region (Dispenda), the district of Anambas archipelago. The method of this research
is qualitative descriptive which the data collection was done bay doing obsevation, interview and
documentation.
The conclusion of this study, that is based on interviews with respondents and key
informants and supported by the results of direct observation in the field's title Fluctuation
Analysis of Local Revenue From Tax Anambas Island Hotels in 2010-2014, it can be concluded
that the couses of the fluctuation region earning are : (1) Human resource as the people in change
to manage the hotel’s tax had not done their duties well, (2) The budget deficit in the district of
Anambas archipelago, (3) the lack of regional working unit (SKPD) in some hotels, (4) The
reduction of none or local visitors, (5) The region development which has not managed as well in
tourism departement to shape a comercial tourism object in the district of Anambas archipelago.
Keywords: Hotel’s Tax, The Fluctuation, Couses Of The Fluctuation Regional Earning.
4
A. PENDAHULUAN
Pendapatan Asli Daerah merupakan
penerimaan dari pungutan pajak
daerah, retribusi daerah, hasil dari
perusahaan daerah, penerimaan dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan penerimaan pajak dan
retribusi lainnya yang kemudian
sebagian masuk untuk pembangunan
daerah serta Pendapatan Asli Daerah
(PAD) tersebut yang merupakan
pendapatan daerah yang sah. Menurut
Halim (2004:94), “Pendapatan Asli
Daerah (PAD) adalah penerimaan
yang diperoleh daerah dari sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri yang
dipungut berdasarkan peraturan
daerahsesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Sektor pendapatan daerah memegang
peranan yang sangat penting, karena
melalui sektor ini dapat dilihat sejauh
mana suatu daerah dapat membiayai
kegiatan pemerintah dan pembangunan
daerah.”
Untuk dapat membiayai dan
memajukan daerah dapat ditempuh
suatu kebijaksanaan dengan
mengoptimalkan penerimaan pajak,
dimana setiap orang wajib membayar
pajak sesuai dengan kewajibannya.
Pajak daerah adalah pajak yang
ditetapkan oleh daerah untuk
kepentingan pembiayaan rumah
tangga pemerintah daerah tersebut.
Pajak daerah di Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009,bahwa pajak daerah dan
retribusi daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang
penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah,
perlu dilakukan perluasan objek pajak
daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan
tarif, serta kebijakan pajak daerah dan
retribusi daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat, dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah. Terbagi
menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan
pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini
dilakukan sesuai dengan kewenangan
pengenaan dan pemungutan masing-
masing jenis pajak daerah pada
wilayah administrasi Propinsi atau
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Menurut Halim (2004:96) “bahwa
kelompok pendapatan Asli Daerah
(PAD) dipisahkan menjadi empat jenis
pendapatan, yaitu:
1) Pajak Daerah
a.Pajak Provinsi
b.Pajak Kabupaten/ Kota
2) Retribusi Daerah, terdiri dari:
a. Retribusi Jasa Umum
b. Retribusi Jasa Usaha,
dan
c. Retribusi Perijinan
tertentu.
5
3) Hasil Perusahaan milik daerah
dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan.
4) Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang sah, yaitu:
hasil penjualan kekayaan
daerah yang tidak
dipisahkan, hasil
pemanfaatanatau
pendayagunaan kekayaan
daerah yang tidak
dipisahkan, jasa giro,
pendapatan bunga, tuntutan
ganti rugi, keuntungan
selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing,
dan komisi, potongan,
ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/
atau pengadaan barang dan
atau jasa oleh daerah.
Penerimaan potensial sumber
Pendapatan Asli Daerah hanya dari
beberapa pajak dalam arti disini pajak
daerah itu tidak semuanya terlaksana
secara efisien. Hal ini karena di
beberapa pemerintah daerah
penerimaan yang potensial hanya
berasal dari pajak hotel dan restoran,
pajak tontonan dan pajak reklame saja.
Salah satu pajak daerah yang
potensinya semakin berkembang
seiring dengan semakin
diperhatikannya komponen sektor jasa
dan pariwisata dalam kebijakan
pembangunan sehingga dapat
menunjang berkembangnya bisnis
rekreasi atau pariwisata adalah pajak
hotel.
Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas No. 02
tahun 2011 tentangPajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa
pajak hotel adalah pajak atas pelayanan
yang disediakan oleh hotel serta
mencakup seluruh persewaan di hotel,
yang merupakan penyempurnaan
Undang-Undang No. 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
Dalam usaha menopang eksistensi
otonomi daerah yang maju, sejahtera,
mandiri dan berkeadilan, suatu daerah
dihadapkan pada suatu tantangan dalam
mempersiapkan strategi dalam
perencanaanpembangunan yang akan
diambil. Adanya Undang-Undang
Otonomi Daerah memberi peluang
lebih banyak bagi daerah untuk
menggali potensi sumber-sumber
penerimaan daerah dibanding
peraturan-peraturan sebelumnya yang
lebih banyak memberi keleluasaan
pada pemerintah di atasnya.
Meskipun harus diakui bahwa
kedua undang-undang itu dapat
merangsang daerah untuk melakukan
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber penerimaannya. Untuk itu
diperlukan suatu perencanaan yang
tepat dengan memperhatikan potensi
yang dimiliki terutama dalam
mengidentifikasi keterkaitan antara
6
sektor perdagangan, hotel dan restoran
dengan sektor yang lainnya.
Kabupaten Kepulauan Anambas,
salah satu kabupaten yang masih
masuk kedalam propinsi Kepri,
memiliki potensi wisata yang indah
serta peradaban pantai yang air lautnya
sangat jernih dan hutan wisata yang
cukup potensial untuk dikembangkan
sehingga di sini sektor pariwisata dan
beberapa sektor terkait, misal sektor
perdagangan dan penyediaan jasa,
merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang bisa digali dan
terus dikembangkan. Adanya potensi
wisata alam dan budaya yang
merupakan salah satu andalan
Kabupaten Kepulauan Anambas ini
sudah selayaknya memberikan
kontribusi terhadap beberapa
penerimaan pajak yang ada.
Kontribusi penerimaan daerah
tersebut dapat berasal dari pajak
maupun retribusi yang dipungut atas
dasar pemberian jasa dan pelayanan
oleh tempat wisata di Kabupaten
Kepulauan Anambas. Akan tetapi
kenyataan yang terjadi justru
penerimaan pajak daerah dari sisi pajak
hotelhanya memiliki nilai kontribusi
yang sedang bahkan penerimaan pajak
hotel yang ada memiliki angka
pertumbuhan yang mencukupi.
Penerimaan pajak daerah yang
dihasilkan salah satunya yaitu pajak
perhotelan yang dilihat semakin
melonjak setiap tahunnya. Namun
seketika pada tahun 2014 pendapatan
tersebut menurun drastis atau jauh
sekali dari tahun – tahun sebelumnya.
Untuk itu Pendapatan asli daerah pun
menurun bahkan sempat terjadinya
defisit anggaran yang sangat tinggi.
Terdapat beberapa kajian
terdahulu yang dapat dijadikan rujukan
untuk memahami bagaimana
implementasi kebijkan pajak
perhotelan yang dilakukan oleh
beberapa pihak. Pertama, penelitian
yang dilakukan oleh Rahayu (2011)
analisis potensi pajak hotel terhadap
realisasi penerimaan pajak hotel di
Kabupaten Gunung Kidul. Rahayu
mengemukakan bagaimana bentuk
perhatian pemerintah dalam menggali
potensi pajak yang ada serta bentuk
perhatian pemerintah dalam
meningkatkan pajak hotel, bentuk
perhatian pemerintah tersebut dalam
suatu perencanaan yang tepat dengan
memperhatikan potensi yang dimiliki
terutama dalam mengidentifikasi
keterkaitan antara sektor
perdagangan, hotel dan restoran
dengan sektor yang lainnya. Kedua,
penelitian Fahmi (2014) implementasi
peraturan daerah No.4 tahun 2010
tentang penyelenggaraan
kepariwisataan terhadap peningkatan
PAD dalam perspektif otonomi daerah
Yogyakarta. Fahmi mengemukakan
bagaimana meningkatkan daya tarik
kepariwisataan agar semakin banyak
wisatawan menggunakan jasa hotel dan
7
restoran agar PAD meningkat.
Peningkatan daya tarik wisatawan
dengan cara mendukung keberagaman
obyek pariwisata yang meliputi : wisata
budaya, wisata bangunan bersejarah,
wisata pendidikan, wisata konvensi,
wisata kuliner wisata khusus dan
wisata belanja.
Ketiga, penelitian Rahmi (2011)
implementasi kebijakan pajak hiburan
atas penyelenggaraan usaha SPA (studi
kasus pada pemerintah Kabupaten
Sleman tahun 2011). Rahmi
mengemukakan tentang permasalahan
yang terkait benturan antara pemerintah
pusat dengan PPN dan pemerintah
daerah dengan pajak hiburan atas usaha
SPA tersebut. Benturan yang dimaksud
dikarenakan pemungutan pajak oleh
pemerintah pusat yang memungkinkan
terjadinya pajak berganda karena
kurang maksimalnya upaya komunikasi
dan kurangnya sumber daya manusia.
Keempat, penelitian oleh Rui (2006)
implemtasi kebijakan pajak hotel dan
restoran sebagai upaya peningkatan
PAD di Kabupaten Sleman. Rui
mengemukakan perlu pembenahan
komunikasi, sumber daya keuangan ,
sikap pelaksana pajak , kondisi usaha
wajib pajak dan kebutuhan wajib pajak
agar dapat menciptakan hubungan baik
untuk kepedulian perlunya pajak
terhadap pendapatan aset daerah
(PAD).
Kelima, penelitian Sugiyanto
(2014) implementasi kebijkan
pelaksanaan pajak restoran kota
tanjung pinang (studi kasus pada
DPPKAD kota Tanjungpianang.
Sugiyanto mengemukakan bahwa
bagaimana bentuk perhatian DPPKAD
terhadap pajak restoran di Kota
Tanjungpinang kepada wajib pajak
restoran. Dimana DPPKAD mencari
terobosan-terobosan baru pagar
implementasi berjalan dengan baik
terutama dengan aturan yang ada
khususnya masalah penindakan tegas
bagi wajib pajak yang membandel dan
DPPKAD berperan dalam sosialisasi
yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran tentang pajak kepada wajib
pajak. Dari kajian terdahulu diatas
maka sebagai acuanpenulis ingin
membahas lebih dalam tentang
implementasi kebijakan pajak
perhotelan dalam menunjang
pendapatan asli daerah (PAD) di
Kabupaten anambas pada tahun 2014.
Sebagaimana permasalahan yang akan
dibahas untuk mengetahui seberapa
besar kontribusi pajak hotel terhadap
PAD dalam implenentasi kebijakan
pajak hotel tersebut.
Dari kajian terdahulu diatas
peneliti dapat disimpulkan bahwa dari
kajian terdahulu membahas hasil
penelitiannya lebih merujuk pada
analisis potensi pajak dan implementasi
peraturan daerah serta implementasi
kebijkan pajak hotel, restoran dan
kepariwisataan. Berdasarkan kajian
terdahulu penulis membedakan
8
rumusan masalah peneliti pada
fluktuasi penerimaan daerah serta
kontribusi pajak perhotelan yang ada di
Kabupaten Kepulauan Anambas. Maka
dari itu peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian pengkajian dan
meneliti lebih lanjut yang dituangkan
dalam sebuah penelitian yang berjudul:
“Analisis Fluktuasi Penerimaan Daerah
Dari Pajak Hotel Di Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2010 -
2014”.
Menurut Sugiyono (2010:210)
“rumusan masalah merupakan fokus
penelitian yang masih bersifat
sementara dan akan berkembang
setelah peneliti masuk ke lapangan atau
situasi sosial tertentu.”
Sebagaimana diuraikan pada
bagian sebelumnya, mengapa
pendapatan Kabupaten Kepulauan
Anambas mengalami fluktuasi yang
cukup tajam pada tahun 2014 ?. Maka
dapat dirumuskan permasalahan dalam
penelitian ini sebagai berikut :
a. Bagaimana kontribusi pajak
hotel dari tahun 2010-2014
terhadap PAD Kabupaten
Kepulauan Anambas ?
b. Faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan fluktuasi
Pendapatan Daerah dari pajak
hotel Kabupaten Kepulauan
Anambas pada tahun 2010-
2014 ?
Adapun Tujuan Dan Kegunaan
Penelitian adalah :
a. Berdasarkan latar belakang dan
rumusan masalah tersebut, maka
tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui kontribusi pajak
hotel dari tahun 2010-2014
terhadap PAD Kabupaten
Kepulauan Anambas dan faktor-
faktor apa yang menyebabkan
fluktuasi Pendapatan Daerah dari
pajak hotel Kabupaten
Kepulauan Anambas pada tahun
2010-2014.
Adapun kegunaan dari penelitian
ini diharapkan agar dapat :
a. Secara praktis hasil
penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kejelasan
atau pemahaman secara
umum tentang kebijakan
pemerintah dalam
pengretribusian pajak
perhotelan di Kabupaten
Kepulauan Anambas.
b. Secara teoritis hasil
penelitian ini dapat
diharapkan memberikan
tambahan referensi bagi
peneliti berikutnya serta
sebagai ilmu pengetahuan
yang berhubungan dengan
pelaksanaan kebijakan pajak
perhotelan sebagai
penunjang pendapatan asli
daerah.
c. Sebagai penerapan ilmu
yang telah dipelajari
9
khususnya dalam bidang
administrasi negara.
A. KONSEP TEORITIS
1. Anggaran
Anggaran merupakan
pernyataan mengenai estimasi
kinerja yang hendak dicapai
selama periode waktu tertentu
yang dinyatakan dalam ukuran
finansial, sedangkan penganggaran
adalah proses atau metoda untuk
mempersiapkan suatu anggaran.
Anggaran juga dapat diartikan
sebagai istilah perencanaan untuk
pengendalian laba menyeluruh
dapat didefenisikan secara luas
sebagai suatu anggaran sistematis
dan formal untuk perencanaan,
pengkoordinasian dan
pengendalian tanggung jawab
manajemen. Menurut Munandar
(2001:11) anggaran adalah “suatu
rencana yang disusun secara
sistematis yang meliputi seluruh
kegiatan perusahaan, yang
dinyatakan dalam unit atau
kesatuan moneter yang berlaku
untuk jangka waktu yang akan
datang”.
Dalam organisasi sektor publik,
penganggaran merupakan suatu
proses politik. Pada sektor swasta,
anggaran merupakan bagian dari
rahasia perusahaan yang tertutup
untuk publik, sebaliknya pada
sektor publik anggaran justru harus
diinformasikan kepada publik
untuk dikritik, didiskusikan, dan
diberi masukan. Proses
penganggaran organisasi sektor
publik dimulai ketika perumusan
strategi dan perencanaan strategik
telah selesai dilakukan. Anggaran
merupakan managerial plan for
action untuk memfasilitasi
tercapainya tujuan organisasi.
Aspek-aspek yang harus tercakup
dalam anggaran sektor publik
meliputi :
a. Aspek perencanaan;
b. Aspek pengendalian dan
Aspek akuntabilitas
publik. Penganggaran
sektor publik harus
diawasi mulai tahap
perencanaan,
pelaksanaan, serta
pelaporan dan akan lebih
efektif jika diawasi oleh
lembaga pengawas
khusus (oversight body).
Penganggaran publik
merupakan Anggaran publik adalah
rencana kegiatan dalam bentuk
perolehan pendapatandan belanja
dalam satuan moneter. Secara
singkat dapat dinyatakan bahwa
anggaran publik merupakan suatu
rencana finansial yang menyatakan
biaya atas rencana-rencana yang
dibuat, dan bagaimana caranya
memperoleh uang untuk mendanai
rencana tersebut .
10
Menurut Mardiasmo (2005:62)
“anggaran sektor publik berisi
rencana kegiatan yang
dipresentasikan dalam bentuk
rencana perolehan pendapatan dan
belanja dalam suatu manometer,
dalam bentuk yang paling
sederhana, anggaran sektor publik
merupakan suatu dokumen yang
menggambarkan kondisi keuanggan
suatu organisasi yang meliputi
informasi mengenai pendapatan,
belanja dan aktifitas. Anggaran
berisi estimasi mengenai apa yang
dilakukan organisasi dimasa yang
akan datang, setiap anggaran
memberikan informasi mengenai
apa yang hendak dilakukan dalam
beberapa priode yang akan datang”.
Menurut Amin (2009:1)
mengemukakan anggaran sektor
publik adalah rencana terinci
tentang pemerolehan dan
sumberdaya keuangan dan
sumberdaya yang lainnya selama
suatu periode waktu tertentu,
anggaran sektor publik menunjukan
rencana masa depan yang
dinyatakan dalam kualitatif yang
normal”.
Sehubungan dengan teori-teori
yang dikemukakan oleh para ahli
tersebut maka penulis
menyimpulkan bahwa
penganggaran publik merupakan
salah satu keuangan negara dimana
penganggaran bersifat ekonomi dan
publik bersifat menyeluruh baik
pemerintahan itu sendiri maupun
masyarakat, untuk itu hubungan
administrasi negara dengan ilmu
ekonomi yaitu efisiensi merupakan
tujuan administrasi negara. efisiensi
dapat dicapai dengan kerjasama
yang kompetisi. Berdasarkan
definisi-definisi ilmu administrasi
negara bahwa administrasi negara
berfungsi melakukan penataan dan
pengaturan sistem ekonomi dalam
suatu otoritas pemerintahan agar
terwujud efisiensi dalam tata kelola
perekonomian. Sedangkan keadaan
ekonomi suatu negara menunjukkan
indikator keberhasilan penerapan
administrasi negara oleh
pemerintah negara tersebut.
Administrasi negara juga bertujuan
untuk mencapai kesejahteraan
umum.
2. Kebijakan Publik
Kebijakan pada dasarnya
merupakan ketentuan-ketentuan
yang harus dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk bagi setiap
usaha dan kegiatan aparatur
pemerintahan sehingga tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam
upaya mencapai tujuan. Istilah
kebijakan itu sendiri sering kali
penggunaannya saling
dipertukarkan dengan istilah-
istilah seperti tujuan program,
keputusan, undang-undang,
ketentuan-ketentuan, usulan-
11
usulan dan rencana-rencana besar
bagi kalangan pembuat kebijakan
dan para sejawatnya. Hal ini tidak
menjadi masalah namun bagi
orang-orang yang berada diluar
struktur pengambilan kebijakan hal
itu mungkin akan
membingungkan.
Dewasa ini istilah kebijakan
sering dan secara luas
dipergunakan dalam kaitannya
dalam tindakan-tindakan atau
kegiatan-kegiatan pemerintah serta
perilaku-perilaku negara pada
umumnya. Hal ini diperjelas
dengan pendapat Fredrich yang
dikutip Winarno (2002:15) bahwa:
“kebijakan adalah suatu tindakan
yang mengarah pada tujuan yang
diusulkan oleh seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam
lingkungan tertentu sehubungan
dengan adanya hambatan-hambatan
tertentu seraya mencari peluang-
peluang untuk mencapai tujuan atau
mewujudkan sasaran yang
diinginkan”
Kebijakan juga berbeda maknanya
dengan keputusan yang
mengandung arti pemilihan diantara
sejumlah alternatif yang tersedia.
Menurut Jenskins mengemukakan :
“public policy is a set of
interrelated decisions taken by a
political actor or group of actor
concerning the selection where
these decisions should, in principle,
be within the power of these actors
to archive” (kebijakan publik
adalah serangkaian keputusan yang
saling terkaityang ditetapkan oleh
seorang aktor politik berkenaan
dengan tujuan yang dipilih beserta
cara-cara untuk mencapainya dalam
situasi dimana keputusan-keputusan
itu pada dasarnya masih berada
dalam batas-batas kewenangan
kekuasaan dari para aktor)
(www.unitomi.ac.id diakses 3
Oktober 2015).
Pada dasarnya banyak para ahli
yang memberikan definisi tentang
kebijakan publik. Perbedaan ini
timbul karena masing-masing ahli
mempunyai latar belakang yang
berbeda-beda. Sementara di sisi
lain, pendekatan dan model yang
digunakan para ahli pada akhirnya
juga akan menentukan bagaimana
kebijakan publik tersebut hendak di
definisikan.
Anderson (dalam Winarno,
2007:20) mengartikan kebijakan
publik sebagai serangkaiaan
tindakan yang mempunyai tujuan
tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh pelaku atau
sekelompok pelaku guna
memecahkan masalah tertentu.
lebih lanjut dikatakan Anderson,
ada elemen-elemen penting yang
terkandung dalam kebijakan publik
antara lain mencakup:
12
a. Kebijakan selalu mempunyai
tujuan atau berorientasi pada
tujuan tertentu. Kebijakan
berisi tindakan atau pola
tindakan pejabat-pejabat
pemerintah.
b. Kebijakan adalah apa yang
benar-benar dilakukan oleh
pemerintah, dan bukan apa
yang bermaksud akan
dilakukan.
c. Kebijakan publik bersifat
positif (merupakan tindakan
pemerintah mengenai suatu
masalah tertentu) dan bersifat
negatif (Keputusan pejabat
pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu).
d. Kebijakan publik (positif)
selalu berdasarkan pada
peraturan perundangan
tertentu yang bersifat
memaksa.
Secara konseptual ditinjau
dari kamus administrasi publik,
chandler dan plano (dalam
Pasolong,2008:38) menegaskan
bahwa ”Kebijakan publik adalah
pemanfaatan yang strategis
terhadap sumber-sumber daya yang
ada untuk memecahkan masalah
publik atau pemerintah”. Akan
tetapi, hanya pemerintah sajalah
yang berbuat otoritatif untuk
seluruh masyarakat, dan semuanya
yang dipilih oleh pemerintah untuk
dikerjakan atau tidak dikerjakaan
adalah hasil-hasil dari nilai-nilai
tersebut. Selanjutnya, kebijakan
publik menurut Dye (dalam
Wahab,2001:4) merupakan apa saja
yang oleh pemerintah untuk
dilakukan ataupun untuk tidak
dilakukan (whatever gevernment
choose to do or not to do).
Dalam pengertian ini pusat
perhatian dari kebijakan publik
tidak hanya dilakukan oleh
pemerintah, melainkan termasuk
apa saja yang tidak dilakukan oleh
pemerintah. Apa saja yang tidak
dilakukan oleh pemerintah itulah
yang memberikan dampak cukup
besar bagi masyarakat seperti
halnya, dengan tindakan-tindakan
yang dilakukan pemerintah.
Dari berbagai definisi kebijakan
publik tersebut, dapat disimpulkan
bahwa :
1) Kebijakan publik dibuat oleh
pemerintah berupa tindakan-
tindakan pemerintah,
2) Kebijakan publik harus
berorientasi kepada
kepentingan publik, dan,
3) Kebijakan publik adalah
tindakan alternatif untuk
dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan oleh
pemerintah demi
kepentingan publik.
3. Pendapatan asli daerah
Pendapatan asli daerah (PAD)
merupakan salah satu bentuk
13
pendapatan yang dihasilkan oleh
daerah itu sendiri yang berasal
dari hasil pajak daerah. Menurut
pendapat Yani (2008:51)
pendapatan daerah adalah
pendapatan yang diperoleh dari
daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pendapatan asli daerah
merupakan pendapatan daerah
yang bersumber dari pajak
daerah, hasil retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan
pendapatan lain asli daerah yang
sah, bertujuan untuk memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam
menggali pendanaan otonomi
daerah sebagai perwujudan asas
desentralisasi.
Petensi daerah yang dihasilkan
dari daerah itu sendiri,
sebagaimana salah satu bentuk
pendapatan asli daerah yang dapat
dikelola dengan sebaik-baiknya
akan mengahsilkan kontribusi
yang besar untuk daerah tersebut
dimana laju pembangnan daerah
akan semakin pesat. Dalam upaya
meningkatkan PAD, daerah
dilarang menetapkan peraturan
daerah tentang pendapatan yang
menyebabkan ekonomi biaya
tinggi dan dilarang menetapkan
peraturan daerah tentang
pendapatan yang menghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas
barang dan jasa antar daerah, dan
kegiatan impor/ekspor.
Pendapatan daerah yang
menyebabkan ekonomi tinggi
yang dimaksud adalah peraturan
daerah yang mengatur pengenan
pajak dan retribusi oleh daerah
dan provinsi sehingga
menyebabkan menurunnya daya
saing daerah.
4. Pengertian pajak hotel
Hotel merupakan bangunan
yang menyediakan penginapan
sarana tempat tinggal umum
untuk wisatawan dengan
memberikan pelayanan jasa
kamar, penyedia makanan dan
minuman serta akomodasi dengan
syarat pembayaran.
Pajak hotel menurut Siahaan,
(2005:245) merupakan pajak atas
pelayanan hotel termasuk juga
rumah penginapan yang
memungut bayaran. Pajak hotel
tidak mutlak ada diseluruh
Kabupaten atau Kota yang ad di
Indonesia. Hal ini berkaitan
dengan kewenangan yang
diberikan kepada pemerintah
Kabupaten atau Kota untuk
mengenakan atau tidak
mengenakan suatu jenis pajak
Kabupaten atau Kota.
Pemungutan atas pajak hotel
yang dilakukan dengan pihak
terkait didasarkan dengan aturan-
14
aturan perundang-undangan
daerah. Siahaan, (2005:245)
mengemukakan dalam
pemungutan pajak hotel
pemerintah harus terlebih dahulu
menerbitkan peraturan daerah
tentang pajak hotel, peraturan itu
akan menjadi landasan hukum
operasional dalam teknis
pelaksanaan pengenaan dan
pemungutan pajak hotel didaerah
kabupaten atau kota yang
bersangkutan.
B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian Penelitian yang
dilakukan ini bersifat deskriptif
kualitatif, karena tujuannya adalah
untuk mendeskripsikan dan
menggambarkan apa adanya
mengenai suatu variable, gejala,
keadaan atau fenomena sosial
tertentu. Sebagaimana
dikemukakan oleh Sugiyono
(2013:11) berpendapat bahwa
“penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui nilai variabel mandiri,
baik suatu variabel atau lebih
(independen) tanpa membuat
perbandingan, atau
menghubungkan antara satu
variabel dengan variabel yang
lain”.
Menurut Bogdan dan
Taylor sebagaimana dikutip
Moleong (2004:4) “ Metode
kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilakan
data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang dapat diamati”.
Ilmu pengetahuan sosial yang
secara fundamental bergantung
dari pengamatan pada manusia
baik dalam kawasan maupun
dalam peristilahannya.
Dari semua penjelasan tersebut
bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek
penelitian secara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa.
Sehingga dalam penelitian ini
mendeskripsikan tentang pajak
perhotelan yang menunjang
pendapatan asli daerah (PAD) di
Kabupaten Anambas.
Penelitian ini dilakukan pada
Dinas Pendapat Daerah
(DISPENDA) Kabupaten
Kepulauan Anambas. Alasan
peneliti mengambil lokasi
penelitian tersebut di Dinas
Pendapatan Daerah (DISPENDA)
Kabupaten Kepulauan Anambas
ini adalah :
a. Karena pajak perhotelan di
Kabupaten Kepulauan
Anambas ikut berperan
penting dalam menunjang
pendapatan Asli Daerah
guna untuk pemerataan
pembangunan.
15
b. Sepanjang pengetahuan
peneliti belum pernah ada
peneliti yang mengangkat
permasalahan
implementasi kebijakan
pajak perhotelan sebagai
penunjang pendapatan asli
daerah (PAD) di
Kabupaten Kepulauan
Anambas.
Sampel dalam penelitian
kualitatif bukan dinamakan
responden melainkan sebagai
narasumber atau partisipan
,informan dalam penelitian.
Menurut Sugiyono (2013:216)
dalam penelitian kualitatif tidak
menggunakan populasi karena
penelitian kualitatif berangkat dari
kasus tertentu yang ada pada
situasi sosial tertentu dan hasil
kajiannya tidakakan diberlakukan
ke populasi, tetapi ditransferkan
ketempat lain pada situasi sosial
yang memiliki kesamaan dengan
situasi sosial pada kasus yang
dipelajari. Sampel dalam
penelitian kualitatif, juga bukan
disebut statistik, tetapi sampel
teoritis, karena tujuan penelitian
kualitatif adalah untuk
menghasilkan teori.
Menurut Sugiyono (2013:91)
teknik sampling pada dasarnya
dapat di kelompokkan menjadi
dua yaitu: probably sampling dan
non probably sampling. Non
probably sampling adalah teknik
pengambilan sampel yang tidak
memberi peluang atau
kesempatan sama bagi setiap
unsur atau anggota populasi untuk
dipilih menjadi sampel. Teknik
sampel ini meliputi, sampling
sistematis, kuota, aksidental,
purposive, jenuh, snowball.
Dalam penelitian ini
menggunakan teknik snowball
sampling Menurut Sugiyono
(2013:97) snowball sampling
adalah teknik penentuan sampel
yang mula-mula jumlahnya kecil,
kemudian membesar. Dapat
ditarik kesimpulan bahwa yang
dimaksud oleh Sugiyono adalah
dimana teknik pengambilan
sampel ini apabila peneliti tidak
cukup satu atau dua orang sebagai
data maka peneliti harus
mendapatkan data lainnya kepada
orang orang yang dianggap
mengerti dengan permasalahan
tersebut. Apabila peneliti masih
merasa belum cukup maka
peneliti akan terus melakukan
pencarian data sampai data
tersebut dirasa cukup untuk
menghasilkan jawaban atas
penelitian yang diambil.
Dengan ini, peneliti mengambil
informan dan responden sebanyak
17 (tujuh belas) orang yaitu dari
pengusaha atau pengurus masing-
masing hotel sebanyak 14 (empat
16
belas) orang, dan Dinas
Pariwisata sebanyak 1 (satu)
orang, Badan Pusat Statistik
sebanyak 1 (satu) orang, pemilik
atau pengurus hotel sebanyak 14
(empat belas) orang. Dan
ditambah lagi dengan 1 (satu) key
informan yaitu Kepala Seksi
Pajak Dan Retribusi Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas, yang
dianggap mengetahui dan dapat
dipercaya dalam penelitian ini.
Untuk memperoleh data yang
diperlukan maka dalam penelitian
ini penulis menggunakan jenis
data sebagai berikut :
a. Data primer
Data primer yaitu
data yang dikumpulkan
dan diolah sendiri oleh
peneliti yang diperoleh
melalui wawancara.
b. Data sekunder
Data yang
diperoleh secara tidak
langsung diperoleh oleh
peneliti dari subjek
penelitiannya yaitu studi
kepustakaan. Biasanya
berupa teknik
pengempulan data atau
informasi yang
menyangkut masalah yang
diteliti dengan
mempelajari dan menelaah
buku, majalah atau surat
kabar dan bentuk-
bentuktulisan lainnya yang
ada relevansinya dengan
masalah yang diteliti.
Untuk memperoleh data
yang akurat dan lengkap
sebagaimana diharapkan maka,
teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah :
a. Wawancara
Yakni pengumpulan data
yang dilakukan memalui
komunikasi langsung atau
tanya jawab antara peneliti,
responden dan key informan.
Teknik ini dilakukan secara
bebas dan terbuka dalam
penyampaian informasi dan
pemberian data yang
sesungguhnya. Wawancara
dilakukan dengan
menggunakan pedoman
wawancara yang telah
ditentukan. Menurut
sugiyono (2013:157)
wawancara digunakan
sebagai teknik pengumpulan
data apabila peneliti ingin
melakukan studi
pendahuluan untuk
menemukan permasalahan
yang harus diteliti, dan juga
apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih
mendalam dan jumlah
17
respondennya sedikit atau
kecil.
b. Observasi
Observasi atau
pengamatan langsung
merupakan salah satu teknik
pengempulan data yang
dilakukan melalui
pengamatan langsung serta
mencatat gejala-gejala yang
nampak pada objek
penelitian. Pengamatan
dilakukan pada faktor-faktor
yang berkaitan dengan
pelaksanaan kebijakan yang
telah dilakukan. Penelitian
ini menggunakan observasi
partisipasi pasif. Menurut
sugiyono (2011:227)
mengemukakan “(passive
participation) means the
research is present at the
scane of action but does not
interac or participate. Jadi
dalam hal ini peneliti
mengamati ke lokasi
penelitian, tetapi tidak ikut
terlibat dalam kegiatan
tersebut.
c. Dokumentasi.
Menurut sugiyono
(2013:240) dokumentasi
merupakan catatan peristiwa
yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk
tulisan gambar atau karya-
karya monumental dari
seseorang. Dokumen yang
berbentuk tulisan misalnya
catatan harian, sejarah
kehidupan (life histories),
biografi, peraturan,
kebijakan. Dokumen yang
berbentuk gambar misalnya
foto, gambar hidup, sketsa
dan lain-lain. Dokumen yang
berbentuk karya misalnya
seni, yang dapat berupa
gambar, patung, film dan
lain-lain. Studi dokumen
merupakan perlengkap dari
penggunaan metode
obsercasi dan wawancara
dalam penelitian kualitatif.
Wawancara yang dilakukan
secara langsung ditujukan
kepada Kepala Seksi Pajak
dan Retribusi Kabupaten
Kepulauan Anambas.
C. SEJARAH SINGKAT DINAS
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS.
Sejarah singkat mengenai Dinas
Pendapatan Daerah atau disingkat
(DISPENDA) Kabupaten Kepulauan
Anambas, didirikan pada tahun 2009.
Pada awalnya sebelum Dinas
pendapatan daerah berdiri di
Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas
Pendapatan Daerah tersebut
sebelumnya telah diduduki oleh kantor
pajak atau Dinas Pengelolaan
18
Pendapatan Keuangan Dan Aset
Daerah (DPPKAD) Kabupaten
Kepulauan Anambas. Kemudian
sejalan dengan dikeluarkannya
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009
tentang dibentuknya retribusi daerah
maka pemerintah mengahadirkan
intansi yang terkait dalam pengelolaan
retribusi daerah yaitu Dinas Pendapatan
Daerah. Kemudian berhubung dengan
Keputusan Mentri Dalam Negeri
Nomor 50 tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah, maka
Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas menindaklanjuti dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011
tentang pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
di lingkungan Pemerintah kabupaten
Kepulauan Anambas, termasuk Dinas
Pendapatan Daerah, dengan susunan
organisasi sebagai berikut:
Kepala Dinas
Wakil Kepala Dinas
Sekertaris Dinas
Sub Dinas Program
Sub Dinas Pendataan dan
Penetapan
Sub Dinas Penagihan
Sub Dinas Retribusi dan
Pendapatan lain-lain
Sub Dinas Bagi Hasil
Pendapatan
Kelompok Fungsional
D. PEMBAHASAN
1. Kontribusi pajak hotel
terhadap dari tahun 2010-
2014 terhadap PAD
Kabupaten Kepulauan
Anambas.
Yaitu melihat sebagaimana
penerimaan pajak hotel yang
dikelola oleh pemerintah yang
digunakan untuk pembangunan
daerah kabupaten kepulauan
anambas, dapat dilihat
penerimaan pajak hotel yang
telah disatukan ke PAD dari
tahun 2010 sampai tahun 2014
sebagain berikut.
Menurut sumber data Dinas
Pendapatan Daerah (DISPENDA)
Kabupaten Kepulauan Anambas,
pendapatan pajak hotel yang masuk
ke PAD yaitu pada tahun 2010
sebesar Rp. 60.760.980, tahun 2011
sebesar Rp.302.854.026, tahun 2012
sebesar Rp.520.937.811, tahun 2013
sebesar Rp.642.664.225 dan pada
tahun 2014 sebesar 436.863.234
Peningkatan pendapatan hotel
selama lima tahun terhakhir dapat
dijelaskan dalam hitungan target
pendapatan maksimal yaitu 100%
bahwa pada tahun 2010 pendapatan
hotel hanya dapat terkumpul 8 %
(persen) dari 100 % (persen) di
totalkan keseluruhan, pada tahun
2011 pajak hotel terkumpul mencapai
30 % kemudian tahun 2012
terkumpul hingga 51 % , tahun 2013
19
mencapai 65 % dan kemudian
menurun pada tahun 2014 yaitu 42
%.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa
pendapatan hotel terus mengalami
peningkatan dari tahun 2010-2013
dengan perolehan angka persentase
semakin meningkat, kemudian
pnedapatan tersebut kembali
menurun pada tahun 2014 yang
terkumpul hanya 42 % . ini
menunjukkan bahwa pajak hotel
mengalami fluktuasi.
Pada trimulasi pendapatan pajak
hotel dengan menghitung jumlah
kontribusi pendapatan pajak hotel
terhadap PAD maka dapat dihitung
dengan pendapatan pajak hotel di
bagi jumlah PAD dan di kalikan
100%.
Pendapatan pajak perhotelan
terhadap PAD selama lima tahun
terakhir yaitu pada tahun 2010, 2011
menunjukkan angka persentase
(0.56% dan 0.81%) sedangkan pada
tahun 2012 menunjukkan angka
1,54% dan pada tahun 2013
menunjukkan angka persentasi yang
tinggi yaitu mencapai 2,06% dan
pada tahun 2014 kembali menurun
dengan angka persentase yaitu
1.98%.
2. Penyebab Terjadinya Fluktuasi
Pendapatan Daerah Terhadap
Pajak Hotel Tahun 2014.
a. Ketersediaan sumber daya
manusia
Yaitu cukup memadainya
ketersediaan sumber daya manusia
sebagai pelaksana program dalam
kebijkan sebagai mana memiliki
tugas dan fungsi dalam mendata atau
menagih pajak kepada wajib pajak di
Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pada poin ini peneliti mengutip
pendapat dari hasil wawancara
dengan responden dengan pertanyaan
apakah sumberdaya manusia yang
tersedia untuk pelaksanaan pajak
perhotelan di Kabupaten Kepulauan
Anambas oleh Dinas Pendapatan
Daerah sudah cukup memadai,
pertanyaan tersebut dapat dilihat
sebagai yang telah dirangkum oleh
peneliti :
Dari hasil wawancara peneliti
kepada 14 (empat belas) responden,
dalam hal ini didapatkan hasil
sebagai berikut : “Berdasarkan hasil
wawancara dengan 14 (empat belas)
orang responden yang diwawancarai
rata-rata menjawab bahwa sumber
daya manusia yang ada di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas sudah memadai
sehingga tujuan pelaksanaan dalam
pembayaran pendataan serta
penagihan pajak sudah tercapai sesuai
aturan aturan yang ditetapkan .”
Dari hasil observasi yang
dilakukan peneliti dilapangan ialah
walaupun tingkat pendidikan
responden tidak sederajat, namun
ketersedian sumber daya manusia
20
mereka lebih paham. Sehingga dapat
diambil analisa dalam poin ini yaitu
sesuai dan memadainya sumber daya
manusia dalam menjalankan tugas
dan fungsi dalam pelaksanaan pajak
di Kabupaten Kepulauan Anambas.
penyampaian program mengenai
fungsi- fungsi pajak yang dilakukan
Dinas Pendapatan Daerah
(DISPENDA) belum mereta secara
berkala dan penyebab tidak merata
dikarenakan kurangnya sumber daya
manusia dari pihak Dinas Pendapatan
daerah dalam penugasan Sosialisasi
serta keterbatasan Transportasi untuk
kesetiap Hotel-hotel yang dikunjungi
yang ada di Kabupaten Kepulauan
Anambas. Maka seharusnya
diperlukannya sosialisasi ke masing-
masing hotel agar pihak wajib pajak
mengerti dengan tujuan dan fungsi
pajak agar tujuan bisa dicapai.
b. Pendapatan Pajak Hotel
Yaitu fluktuasi pada tahun 2014
turun jauh seketika dari tahun 2013
dan tahun-tahun sebelumnya.
Fluktuasi merupkan naik turunya
angka yaitu pada angka pendaptan
daerah yang saat ini terjadi di
Kabupaten Kepulauan Anambas
dalam contoh kecilnya yaitu pada
pendapatan hotel yang mulanya naik
setiap tahunnya kemudian turun
seketika pada tahun 2014.
Dari hasil observasi yang dilakukan
peneliti melihat bahwa pada tabel
pengunjung wisatawan serta daftar
kedatangan dan keberangkatan WNI
dan WNA yaitu mengalami
peningkatan dan penurunan data yang
tertera dari tahun 2009 sampai 2014
ungkapan yang disampaikan oleh
beberapa responden, dan informan
diatas pendapatan pajak perhotelan
menurun disebabkan oleh kurangnya
aktivitas pemerintah dalam
kunjungan ke hotel hotel untuk
melakukan rapat dan aktivitas lainnya
dan selain itu juga lemahnya tingkat
kunjungan wisatawan mulai tahun
2014 yang dikarenakan juga
kurangnya fasilitas ataupun objek
wisata yang kurang diperhatikan atau
dibenahi yang ada di Kabupaten
Kepulauan Anambas dan peningkatan
pendapatan perhotelan juga
tergantung tingkat hunian tamu hotel
yang berkunjung.
c. Pengawasan dan Pendamping
Yaitu adanya pengawasan dari
Dinas Pendapatan Daerah dalam
pendataan jumlah kunjungan
wisatawan ke setiap hotel-hotel di
Kabupaten Kepulauan Anambas.
Peneliti mengutip pendapat dari hasil
wawancara dengan responden dengan
pertanyaan apakah menurut
bapak/ibu sumber daya manusia
yang tersedia untuk pelaksanaan
pajak perhotelan di Kabupaten
Kepulauan Anambas oleh Dispenda
sudah cukup memadai dengan hasil
jawaban yang akan peneliti paparkan
dari 14 (empat belas) orang
21
responden yang mengatakan jawaban
hampir sama.
Dari hasil observasi yang dilakukan
oleh peneliti dilapangan juga
menyatakan bahwa berarti apa yang
disampaikan oleh responden dan
informan agak sedikit berbeda, dan
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
mengakui bawah kurangnya sumber
daya manusia dalam tenaga
pengawasan dan pendamping. Maka
untuk itu perlunya pengawasan dan
pendamping kepada setiap hotel
dalam pendataan jumlah kunjungan
dalam setiap bulannya agar tidak
terjadi kucurangan dalam pendataan
jumlah wisatawan hotel tersebut.
3. Alur Pemungutan Pajak Perhotelan
Dan Hasil Pendapatan Pajak Hotel.
a. Alur pemungutan pajak hotel
Yaitu sebagaimana pendapatan
pajak hotel merupakan suatu
kebijakan pemerintah yang telah
dirancang berdasarkan undang
undang dan peraturan daerah yang
disusun oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah itu sendiri.
Berdasarkan peraturan daerah
tersebut maka di selenggarakan
perpajakan yang dikelola oleh intansi
yang bersangkutan. Untuk itu dalam
pajak perhotelan memiliki aturan
pemungutan pajak serta mempunyai
alur pemungutannya dengan
berdasarkan peraturannya.
Adapun informasi yang peneliti
dapatkan dilapangan dari Dinas
Pendapatan Daerah, pemungutan
pajak yang dilakukan berdasarkan
peraturan yang diterapkan oleh Dinas
Pendapatan Daerah yaitu :
1. Pajak hotel terutang dilunasi
dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam peraturan
daerah, selambat-lambatnya pada
tanggal 10 bulan berikutnya dari
masa pajak yang terutang setelah
berakhirnya masa pajak.
Penentuan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran pajak
hotel ditetapkan oleh Bupati.
Apabila kepada wajib pajak
diterbitkan SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat
KeputusanKeberatan, dan Putusan
Banding yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah, Pajak Hotel harus
dilunasi paling lambat satu bulan
sejak tanggal diterbitkan.
2. Pembayaran Pajak Hotel yang
terutang dilakukan ke kas daerah,
bank, atau tempat lain yang
ditunjuk oleh bupati/walikota
sesuai waktu yang ditentukan
dalam SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, dan STPD. Apabila
pembayaran pajak dilakukan di
tempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke
kas daerah paling lambat 1 x 24
jam atau dalam waktu yang
ditentukan oleh Bupati. Apabila
22
tanggal jatuh tempo pembayaran
pada hari libur, pembayaran
dilakukan pada hari kerja
berikutnya.
3. Pembayaran pajak dilakukan
dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD).
4. Angsuran pembayaran pajak yang
terutang harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan
dikenakan bunga sebesar 2%
sebulan dari jumlah pajak yang
belum atau kurang dibayar.
5. Persyaratan untuk dapat
mengangsur atau menunda
pembayaran pajak serta tata cara
pembayaran angsuran ditetapkan
dengan keputusan Bupati.
Dari hasil observasi yang
dilakukan peneliti dapat disimpulkan
bahwa alur pemungutan pajak hotel
berdasarkan peraturan yang
diterapkan oleh Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda) dengan
memberikan surat keterangan
peringatan, penagihan dan lainnya
serta memberikan buku yang
berisikan nomor seri masing masing
hotel, dan melakukan pembayaran
kepada pihak yang bersangkutan
yang didasari dengan petunjuk dan
persetujuan oleh Bupati Kabupaten
Kepulauan Anambas.
b. Hasil pendapatan pajak hotel
Yaitu sebuah pengharapan
wajib pajak kepada pemerintah
dalam peningkatan pendapatan
hotel di Kabupaten Kepulauan
Anambas melalui strategi
pemerintah. Dalam strategi
peningkatan pajak perhotelan ini
peneliti mengutip pendapat dari
hasil wawancara bersama
responden, dengan pertanyaan
apakah dengan adanya kebijakan
pemungutan pajak perhotelan ini
sudah dapat membantu daerah
salah satunya sebagai
pembangunan daerah, dan dengan
hasil jawaban dari responden.
Dari hasil observasi yang
dilakukan oleh peneliti dilapangan
juga menyatakan bahwa para
wajib pajak tidak mengetahui apa
saja rencana pemerintah dari
pendapatan yang dihasil untuk
PAD Kabupaten Kepulauan
Anambas, namun para wajib
pajak mengharapkan pajak yang
selama ini dipungut tidak sia-sia
dimanfaatkannya dan pendapatan
pajak yang dihasilkan dari
perhotelan setidaknya sudah
membantu daerah walaupun tidak
terlalu besar.
c. Strategi Pemerintah
Yaitu pemerintah harus
mempunyai strategi atau cara
bagaimana meningkatkan
pendapatan daerah dari pajak
hotel yaitu dengan cara
mendatangkan wisatawan asing
maupun lokal ke Kabupaten
Kepulauan Anambas agar
23
pendapatan daerah meningkat dan
daerah Anambas semakin maju
dan berkembang.
Dari hasil observasi yang
dilakukan oleh peneliti,
dilapangan menyatakan bahwa
membenarkan apa yang telah
disampaikan oleh key informan
dan responden tersebut, sebagai
mana Dinas Pendapatan Daerah
sendiri dari salah satu instansi
pemerintah juga mengaharapkan
agar pemerintah bergerak dalam
membangun pariwisata dengan
kerjasama antara instansi terkait
serta wajib pajak selaku
responden dalam penelitian ini
mengharapkan perlunya
peningkatan pendapatan daerah
salah satunya yaitu
mempromosikan objek wisata
yang kini belum dikelola dan
melakukan pengembangan
tempat-tempat objek wisata yang
ada di Kabupaten Kepulauan
Anambas .
4. Kesimpulan hasil pembahasan
Analisis Fluktuasi Penerimaan
Daerah Dari Pajak Hotel Di
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2010-2014.
Adapun hambatan atau kendala
yang ditemukan peneliti dalam analisis
fluktuasi penerimaan daerah ini adalah :
1. Bagian mengenai ketersediaan
sumber daya manusia sudah
mencukupi namun dalam
pelaksanaan penyampaian program
mengenai fungsi- fungsi pajak yang
dilakukan Dinas Pendapatan
Daerah (DISPENDA) belum mereta
secara berkala ke setiap hotel-hotel
yang ada di Kabupaten Kepulauan
Anambas.
2. Bagian dari penyebab fluktuasi
disebabkan oleh kurangnya
aktivitas pemerintah dalam
kunjungan ke hotel-hotel untuk
melakukan kegiatan-kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), lemahnya tingkat
kunjungan wisatawan dan perlunya
pengawasan dan pendamping
kepada setiap hotel dalam
pendataan jumlah kunjungan dalam
setiap bulannya agar informasi
jumlah kunjungan dapat di hitung
dengan sebaik-baiknya agar tidak
terjadi kecurangan .
3. Bagian dari strategi pemerintah
dalam peningkatan pendapatan
daerah yang masih belum
terlaksana salah satunya dalam
mengembangkan objek wisata
komersil yang ada di Kabupaten
Kepulauan Anambas dengan kerja
sama antara intansi yang terkait
agar dapat meningkatkan jumlah
wisatawan asing maupun lokal serta
menarik investor untuk datang
mengelola daerah yang membagi
keuntungan antara investor dan
pemerintah dan disamping itu juga
untuk mengenalkan lebih jauh
24
keadaan wisata Kabupaten
Kepulauan Anambas yang memiliki
potensi yang jauh lebih baik apabila
dapat dikelola.
E. PENUTUP
Berdasarkan hasil analisa
terhadap permasalahan-permasalahan
yang berkenaan dengan Judul Analisis
Fluktuasi Penerimaan Daerah Dari
Pajak Hotel Di Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2010-2014, maka
mendapatkan hasil sebagai berikut :
a. Pembahasan pada kontribusi pajak
perhotelan yang ada di Kabupaten
Kepulauan Anambas menunjukkan
bahwa pendapatan sangat minim
sekali karena angka kontribusi
pajak hotel terhadap PAD
semaksimalnya hanya 2,0 % saja.
b. Pada penilaian ketersedian
sumberdaya manusia yang
merupakan masukan yang
dibutuhkan oleh intansi pemerintah
yaitu Dinas Pendapatan Daerah
(DISPENDA), yang meliputi
Sumber Daya Manusia dan
sehingga Tenaga pelaksana
kebijakan belum bisa
melaksanakan tugas dengan baik
dalam penyampaian program atau
sosialisi fungsi pajak kepada wajib
pajak perhotelan.
c. Pada penaksiran penyebab
fluktuasi pendapatan pajak
perhotelan yang ditemukan
Defisitnya anggaran Kabupaten
Kepulauan Anambas pada tahun
2014, kurangnya aktivitas SKPD
dalam kegiatan kegiatan yang
biasa dilakukan disetiap hotel,
jumlah wisatawan domestik dan
non domestik yang menurun pada
tahun 2014, tempat wisata serta
pengawasan dan pendamping
lapangan juga mempengaruhi naik
turunnya pendapatan pajak
perhotelan.
d. Bahwa pada penaksiran hasil pajak
dalam pembangunan daerah serta
strategi pemerintah dalam
mengembangkan pendapatan yaitu
merupakan hal penting baik untuk
pemerintah sendiri maupun
masyarakat yang merasakan hasil
kebijkan tersebut.
1. Masih belum jelasnya bagi
wajib pajak mengenai
fungsi pajak yang
dihasilkan dari perhotelan
untuk pembangunan
daerah.
2. Dengan adanya kebijakan
pajak perhotelan,
pendapatan tersebut dapat
membantu PAD anambas
dan dampaknya yaitu
pengaspalan jalan-jalan
utama Kabupaten
Kepulauan Anambas.
3. Dampak pendapatan pajak
terealisasi dengan baik.
4. Pemerintah melakukan
kerjasama antara instansi
25
yang terkait baik Dinas
Pendapatan Daerah, Dinas
Pariwiasata, Badan
Perencanan Daerah dan
lainnya yang terkait untuk
mengelola pembangunan
daerah.
Adapun saran-saran yang dapat
disampaikan dari hasil penelitian ini,
menegenai Analisis Fluktuasi Penerimaan
Daerah Dari Pajak Hotel Di Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2010-2014, agar
berlangsung secara lebih optimal, maka
perlu diperhatikan beberapa hal seperti :
1. Dinas Pendapatan Daerah
(DISPENDA) selaku pelaksanaan
kebijakan pajak dan retribusi
daerah hendaknya lebih
memperhatikan apa saja yang
harus dibutuhkan untuk
kepentingan daerah, dalam hal ini
pajak merupakan salah satu peran
penting dalam pembangunan
daerah. Peran Dinas Pendapatan
Daerah yaitu bagaimana
penerimaan yang dihasilkan dari
pajak harus semaksimalnya
masuk kedaerah untuk itu agar
tercapai dengan baik, dinas
pendapatan daerah perlu
menambah sumber daya manusia
sebagai pelaksana program
khususnya dalam pelaksana
penyampaian program atau
sosialisai, pengawasan dan
pendamping ke hotel untuk
mendata jumlah kunjungan
wisatwan lokal maupun asing
agar tidak terjadi kecurangan saat
wajib pajak melakukan
pembayaran pajak dengan
pendapatan yang minim.
2. Wajib pajak harus lebih mengerti
arti dari peraturan yang
disampaikan Dinas Pendapatan
Daerah dalam fungsi pajak karena
ini merupakan pelaksana
kebijakan yang sudah sesuai
dengan aturan undang- undang
serta peraturan daerah pajak yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah
itu sendiri agar tujuan pemerintah
serta masyarakat Kabupaten
Kepulauan Anambas terwujud
dan dapat dirasakan bersama-
sama.
3. Diharapkan kepada pemerintah
agar dalam penegelolaan pajak
yang dihasilkan dari sumber-
sumber terkait, dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya agar wajib
pajak maupun masyrakat dapat
merasakan hasilnya tersebut. Dan
disamping itu dengan
pemanfaatan yang baik maka
setidaknya mengurangi defisit
anggaran yang pernah terjadi dan
dialami oleh Kabupaten
Kepulauan Anambas sendiri.
4. Diharapkan kepada pemerintah
agar membantu wajib pajak
perhotelan yaitu dengan cara
meningkatkan promosi daerah ke
luar-luar daerah agar Kabupaten
26
Kepulauan Anamabas dapat
dikenal lebih jauh sebagai daerah
yang memiliki potensi yang baik.
Kemudian pemerintah
memberikan wacana serta
perencaraan dalam
pengembangan potensi daerah
salah satunya tempat-tempat
wisata yang sebagaimana dapat
dijadikan sebagai objek wisata
komersil. Dikarenakan Kabupaten
Kepulauan Anambas memiliki
potensi alam yang tidak dimiliki
oleh daerah lain, maka perlu
dimaanfaatkan dengan sebaik-
baiknya.
5. Penelitian ini belum komprehensif
karena hanya melihat kontribusi
dan faktor penyebab fluktuasi
penerimaan daerah, maka untuk
kebutuhan penelitian berikutnya
bagi yang berkeinginan meneliti
tentang fluktuasi penerimaan
daerah dapat melihat dari segi
output yaitu bagaimana melihat
hasil pendapatan daerah yang
telah terkumpul dan bagaimana
pemerintah daerah menggelola
hasil pendapatan daerah untuk
pembangunan yang dapat
memajukan daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
Arif Fahmi. 2014. Implementasi Peraturan
Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan
Terhadap Peningkatan PAD
Dalam Perspektif Ekonomi
Yogyakarta.
Bungin, Burhan. 2011. Metode penelitian
Kualitatif. Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada.
Betty Rahayu. 2011. Analisis Potensi Pajak
Hotel Terhadap Realisasi
Penerimaan Pajak Hotel Di
Kabupaten Gunung Kidul.
DA Cruz Rui.2006. Implementasi Kebijakan
Pajak Hotel Dan Restoran
Sebagai Upaya Peningkatan PAD
Di Kabupaten Sleman.
Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan
Publik. Yogyakarta : Graha Widya.
Halim, Abdul. 2004. Manajement keuangan
Daerah. Jakarta : Bumi Aksara.
Mardiasmo.2005. Akutansi Sektor Publik.
Yogyakarta : Andi
------------.2006. Perpajakan. Yogyakarta :
Andi
Moleong,Lexy j. 2004. Metodelogi
Penelitian Kualitatif. Bandung :
PT. Remaja Rosdakarya.
Munandar, M. 2001. Budgeting,
Perencanaan Kerja
Pengkoodinasian Kerja
Pengawasan Kerja.
Yogyakarta: BPFE Universitas
Gajah Mada.
Musanef.1996. Manajemen Kepegawaian Di
Indonesia. Jakarta.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik,
Formulasi, Implementasi, dan
Evaluasi. Jakarta : PT.Elex
Media Komputindo
27
Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi
Publik. Bandung: Alfabeta
Prizka Anindya.2011. Implementasi
Kebijkan Pajak Hiburan Atas
Penyelenggaraan Usaha SPA.
Siahaan, Marihot P.2005. Pajak daerah
retribusi daerah. Jakarta: Raja Grafindo.
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik
Konsep, Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta: Media Pressindo.
Sugiyanto. 2014. Implementasi Kebijkan
Pelaksanaan Pajak Restoran
Kota Tanjungpinang
Sugiyono. 2005.Metode Penelitian
Administrasi, Bandung:
Alfabeta.
-----------. 2013. Metode Penelitian
Administrasi dilengkapi dengan
metode R&D. Bandung:
Alfabeta.
Sulastiyono,Agus. 2011. Manajemen
Penyelenggaraan Hotel.Seri
manajemen. Usaha Jasa Sarana
Pariwisata dan Akomodasi.
Bandung: Alfabeta.
Sutedi, Adrian. 2013. Hukum Pajak. Jakarta:
Sinar Grafika.
Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan
dari Formulasi ke Implementasi
Kebijakan Negara.Jakarta: Bumi
Aksara.
Waluyo,2011.Perpajakan Indonesia
.Jakarta:Salemba Empat.
Widjaja,amin.2009. Akutansi Manajemen.
Jakarta: Harvindo
Winarno, Budi.2007. Kebijakan publik teori
dan proses .Yogyakarta: Media
Pressindo.
Yani, Ahmad.2008. Hubungan keuangan
antara pemerintah daerah dan
pemerintah pusat. Jakarta: Raja
grafindo.
Zainal,Said Abidin.2002, Kebijakan publik,
Jakarta: Suara Bebas.
Zuriah,Nuzul.2007. Metodologi Penelitian
Sosial Dan Pendidikan : Jakarta,
PT Bumi Aksara`
Peraturan perundang-undangan :
Peraturan Presiden RI Nomor. Nomor 32
Tahun 2004 tentang Perpajakan.
Peraturan Presiden RI Nomor. Nomor 28
tahun 2009 tentang Perpajakan .
Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Website :
http:// www.unitomi.ac.id; diakses tanggal 3
Oktober 2015.
http://www.eprints.ung.ac.id diakses 20
Febuari 2016.
http://www.wardahcheche.blogspot.co.id
diakses 16 maret 2016.