8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 1/81
PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
TERHADAP TINGKAT KORUPSIPEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro
Disusun oleh:
WAHYU SETIAWAN
NIM. C2C005358
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNISUNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
202
i
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 2/81
PERSETU!UAN SKRIPSI
ama Penyusun : !ahyu Setia"an
omor #nduk $ahasis"a : %&%''*
Fakultas + ,urusan : Ekonomika dan -isnis + .kuntansi
,udul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(LKPD) TERHADAP TINGKAT KORUPSI
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Drs/ Dul $uid0 $/Si/0 .kt/
Semarang0 &' Februari &'1&
Dosen Pembimbing0
(Drs/ Dul $uid0 $/Si/0 .kt/)
#P/ 12'113'1''&
ii
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 3/81
PENGESAHAN KELULUSAN U!IAN
ama Penyusun : !ahyu Setia"an
omor #nduk $ahasis"a : %&%''*
Fakultas + ,urusan : Ekonomika dan -isnis + .kuntansi
,udul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(LKPD) TERHADAP TINGKAT KORUPSI
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
T"#$% &'$*$+$ #,#,- ,'$ /$&$ *$$#1 28 M$"* 202
4im Penguji
1/ Drs/ Dul $uid0 $/Si/0 .kt/ (5555555555)
&/ Drs/ 6/ Sudarno0 $/Si/0 .kt/0 Ph/D/ (/5555555555)
/ .ndri Prasti"i0 S/E/0 $/Si/0 .kt (55555555///5/)
iii
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 4/81
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
7ang bertanda tangan di ba"ah ini saya0 !ahyu Setia"an0
menyatakan bah"a skripsi dengan judul : PENGARUH AKUNTABILITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP
TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA4 adalah
hasil tulisan saya sendiri/ Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya
bah"a dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang
lain yang saya ambil dengan 8ara menyalin atau meniru dalam bentuk
rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau
pemikiran dari penulis lain0 yang saya akui seolah9olah sebagai tulisan saya
sendiri0 dan+atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin0
tiru0 atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan
penulis aslinya/
.pabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal
tersebut di atas0 baik disengaja maupun tidak0 dengan ini saya menyatakan
menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini/ -ila
kemudian terbukti bah"a saya melakukan tindakan menyalin atau meniru
tulisan orang lain seolah9 olah hasil pemikiran saya sendiri0 berarti gelar dan
ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima/
Semarang0 &' Februari &'1&
7ang membuat pernyataan0
( ! a hy u S e ti a " a n )
#$/ %&%''*
iv
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 5/81
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Syukurlah0 pada .llah S!4 yang men8intai kita0 menutupi aib9aib kita0
meski telah berkali9kali kita mendurhakai9ya/ Syukurlah0 agar tak ada lagi keluh
kesah/ Syukurlah0 karena dengannya hidup menjadi barokah/
Skripsi ini saya persembahkan untuk:
• #bu0 bapak0 dan adik ter8inta
• Para guru dan sahabat
v
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 6/81
ABSTRACT
The purpose of the study is to test empirically the influence of
accountability of local government financial statements (audit opinion,the weakness of internal control systems, and non-compliance with provisions
of laws) on the level of local government corruption in Indonesia. Agency
theory assumes that there are many information asymmetries between the agents
(local government) who have direct access to information by the principals (the
public). The eistence of information asymmetry that allows the occurrence of
fraud or corruption by local government. Accountability of local government
financial statements as a mechanism of checks and balances is believed to affect
the level of local government corruption.
This study uses secondary data from the audit results of the !adan
"emeriksa #euangan $epublik Indonesia to the financial statements of local
government in %&&' and the research results of the Transparency International
Indonesia on the orruption "erception Inde of local government in
Indonesia. This study uses purposive sampling and using multiple linear
regression analysis. !efore being conducted the regression test, it is eamined by
using the classical assumption tests.These results indicate that the accountability of local government
financial statements (audit opinion, the weakness of internal control systems, and
non-compliance with provisions of laws) do not affect the level of local
government corruption in Indonesia. These results need to be reviewed
because there is no similar empirical study that support or contradict the
results of this study.
#eywords accountability, audit opinion, the weakness of internal control systems, non-compliance with provisions of laws, corruption, local government.
vi
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 7/81
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji se8ara empiris pengaruh
akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini audit0 kelemahan sistem pengendalian intern0 dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang9
undangan) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di #ndonesia/ 4eori
keagenan beranggapan bah"a banyak terjadi information asymmetry antara pihak
agent (pemerintah daerah) yang mempunyai akses langsung terhadap
inormasi dengan pihak principal (masyarakat)/ .danya information asymmetry
inilah yang memungkinkan terjadinya penyele"engan atau korupsi oleh
pemerintah daerah/ .kuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai
mekanisme checks and balances diper8aya mampu mempengaruhi tingkat
korupsi pemerintah daerah/
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari hasil audit
-adan Pemeriksa ;euangan <epublik #ndonesia atas laporan
keuangan pemerintah daerah tahun &''* dan dari hasil penelitian
Transparency International Indonesia tentang #ndeks Persepsi ;orupsi pemerintah
daerah di #ndonesia/ Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan
menggunakan alat analisis regresi linier berganda/ Sebelum dilakukan uji regresi0
data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik/
6asil penelitian ini menunjukkan bah"a akuntabilitas laporan keuangan
pemerintah daerah (opini audit0 kelemahan sistem pengendalian intern0 dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang9undangan) tidak
berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di #ndonesia/ 6asil
ini perlu dikaji ulang karena belum ada penelitian empiris yang sejenis
yang mendukung atau bertentangan dengan hasil penelitian ini/
;ata kun8i: akuntabilitas0 opini audit0 kelemahan sistem pengendalian intern0
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang9undangan0 korupsi0
pemerintah daerah/
vii
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 8/81
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis haturkan kehadirat .llah S!4 yang telah
melimpahkan nikmat kasih sayang9ya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP TINGKAT
KORUPSI PEMERINTAH DAERAH4/ Shola"at semoga senantiasa
terlimpahkan kepada tauladan yang mulia0 abi $uhammad S.!/
Dalam proses penyusunan skripsi ini0 penulis mendapatkan bantuan0
bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak/ =leh karena itu0 penulis
mengu8apkan terima kasih kepada :
1/ -apak Pro/ Drs/ 6/ $ohamad asir0 $/Si/0 Ph/D/0 .kt/ selaku dekan
Fakultas Ekonomika dan -isnis Universitas Diponegoro Semarang/
&/ -apak Pro/ Dr/ 6/ $u8hamad Syaruddin0 $Si0/ .kt/ selaku ketua jurusan
akuntansi Fakultas Ekonomika dan -isnis Universitas Diponegoro
Semarang/
/ -apak Fuad S/E/40 $/Si/0 .kt/0 Ph/D/ selaku dosen "ali yang baru0 dan
-apak 4ri ,atmiko !ahyu Prabo"o0 S/E/0 $/Si/0 .kt/ selaku dosen "ali
yang lama yang telah memberikan banyak nasehat dan pengarahan kepada
penulis/
3/ -apak Drs/ Dul $uid0 $/Si/0 .kt/ selaku dosen pembimbing yang telah
bersedia meluangkan "aktunya untuk memberikan bimbingan
dan
pengarahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini
viii
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 9/81
/ Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan -isnis Universitas Diponegoro yang
telah memberikan begitu banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta
seluruh sta administrasi Fakultas Ekonomika dan -isnis Universitas
Diponegoro/
U8apan terima kasih juga ditujukan kepada orang9orang terdekat
dengan penulis selama kuliah di jurusan akuntansi FE- UD#P0 terutama untuk :
1/ $amak dan bapak ter8inta/ 4erima kasih atas do>anya0 nasihatnya0 kerja
kerasnya0 dan seluruh 8inta dan kasihnya/ 4erima kasih atas ajaran ndak
boleh tidur sehabis shubuh0 tentang pentingnya ilmu agama0 tentang
pentingnya bersekolah0 tentang semangat berbagi ditengah keterbatasan0 dan
tentang berbagai kemuliaan kehidupan/
&/ .dikku0 <i?ky 7ulianti/ $aain mamas yang selama ini belum bisa
jadi kakak yang baik/ Semoga kita berdua bisa menjadi jalan bagi mamak
dan bapak bahagia di dunia dan akhirat/ $amas sayang <i?ky/
/ 4etangga dan sanak saudara dari mamak maupun bapak/ 4erima kasih
semuanya/
3/ @uru ngaji maupun guru sekolah/ 4erutama untuk $bah ;eran (.lm)0 $bah
;asran (.lm)0 $bah Durrohman (.lm)0 Ust/ #mam0 dan -u ;us0 terima
kasih atas ilmunya/
/ @uru dan sahabat tarbiyah/ Dari sini saya belajar tentang semangat0
ketulusan0 ukhu"ah dan berma8am keindahan berislam meskipun kita masih
ada kekurangan/ Semoga .lloh S!4 membimbing kita/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 10/81
2/ Sahabat9sahabat terbaik dalam kehidupan penulis selama ini/ 4erutama untuk
;is"oko0 Subandi0 dan .gus Sudrajat0 semoga .lloh S!4 memberikan
keberkahan untuk kalian/
A/ ;eluarga besar -eastudi Etos Semarang/ -anyak kekaguman dan hikmah
yang saya rasakan/ Salam hurmat kepada Pak Ependi ugroho selaku
koordinator "ilayah/ 4erima kasih kepada para pendamping asrama (Pak
ur Saudi0 Pak @uruh0 Pak Syahid0 Pak Syaiudin0 -u 4ri0 -u .nti) yang
banyak membimbing kami/ Salam kangen kepada sahabat seangkatan (<uri0
#mam0 .gus0 ;unari0 4oa0 -udi0 Fau?an0 .ji0 Umi0 De"i dan .nggit) yang
banyak berantem0 tapi tetep kompak/ ;italah a"al kebangkitan Etos
Semarang/ Salam semangat kepada kakak dan adik angkatan yang hebat9
hebat dengan berbagai prestasinya (akademik dan non akademik) dan
berbagai petualangannya ke luar negeri/
*/ ;eluarga besar <ohis FE Undip (sekarang $#B.)/ 4erima kasih atas
berbagai pelajaran kehidupan/ ;epada Shandi0 ;unari0 Eri0 6ani0 #ka0 Finda0
.yu0 De"i0 Satria0 Dana0 terima kasih atas kerja sama dan bantuannya/
;epada $as Dudhi0 $as Sigit0 $as .kbar0 $as 6ero0 $ba 4utung0 $ba
<etno0 $ba Erli0 $ba 4rias0 terima kasih atas bimbingannya/
/ ;eluarga besar DPU Daarut 4auhiid Semarang/ 4erima kasih sudah
diberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan pengalaman yang
mengagumkan/ ;epada para ustad?0 donatur0 santri karya0 rela"an0 pembina
program0 dan peserta program0 semoga .lloh S!4 meridhoi kita/ Spesial
untuk peserta beasis"a *cellent +ouse angkatan # dan beasis"a mandiri
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 11/81
angkatan C## dan C###0 terima kasih atas berbagai pelajaran dan kisah
bersama kalian/
1'/ 4eman9teman kuliah dan $r/ %rab %re" (teman9teman ;;)/ 4erima kasih
atas saling membantunya/ 4uk $r/ %rab %re"0 program kita masih
dilanjutkan hingga kini lho/ ;apan kita kumpul9kumpul lagi
11/ Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu/ Semoga .lloh S!4 melimpahkan kasih
sayang9ya untuk kita/
.khirnya karena keterbatasan yang penulis miliki dalam pengetahuan dan
pengalaman0 penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik/ Semoga
skripsi ini memberikan manaat bagi pemba8a dan para pihak yang
berkepentingan/
Semarang0 &' Februari &'1&
Penulis0
!ahyu Setia"an
#$/ %&%''*
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 12/81
DAFTAR ISI
6alaman
6..$. ,UDU /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// i
6..$. PE<SE4U,U. ///////////////////////////////////////////////////////////////////// ii
6..$. [email protected]. ;EUUS. U,#. ////////////////////////////////// iii
PE<7.4.. =<#S#.#4.S S;<#PS# ////// ///////////////////////////////////////// iv
$=44= D. PE<SE$-.6.//////////////////////////////////////////////////////////////// v
A!T$AT ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// vi
.-S4<.; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// vii
;.4. [email protected].< ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// viii
D.F4.< 4.-E /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// vi
D.F4.< @.$-.< /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// vii
D.F4.< @<.F#;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// viii
D.F4.< .$P#<. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// i
-.- # PED.6UU. /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1
1/1 atar -elakang///////////////////////////////////////////////////////////////////// 1
1/& Perumusan $asalah ///////////////////////////////////////////////////////////// 11
1/ 4ujuan Penelitian dan ;egunaan Penelitian////////////////////////// 1&
1//1 4ujuan Penelitian //////////////////////////////////////////////////////// 1&
1//& ;egunaan Penelitian /////////////////////////////////////////////////// 1
1/3 Sistematika Penulisan ////////////////////////////////////////////////////////// 1
ii
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 13/81
11
-.- ## 4E..6 PUS4.;. ////////////////////////////////////////////////////////////////// 1
&/1 4elaah Pustaka ///////////////////////////////////////////////////////////////////// 1
&/1/1 4eori ;eagenan/////////////////////////////////////////////////////////// 1
&/1/& .kuntabilitas aporan ;euangan Pemerintah Daerah// 1*
&/1/&/1 .kuntabilitas/////////////////////////////////////////////////// 1*
&/1/&/& aporan ;euangan Pemerintah Daerah /////////// &
&/1/&/ .kuntabilitas aporan ;euangan Pemerintah
Daerah //////////////////////////////////////////////////////////// &A
&/1/ ;orupsi ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
&/1//1 Pengertian ;orupsi//////////////////////////////////////////
&/1//& Penyebab ;orupsi /////////////////////////////////////////// 2
&/1// Dampak ;orupsi ///////////////////////////////////////////// *
&/1//3 Penanggulangan ;orupsi/////////////////////////////////
&/1// $engukur 4ingkat ;orupsi ///////////////////////////// 3&
&/& Penelitian 4erdahulu //////////////////////////////////////////////////////////// 33
&/ ;erangka Pemikiran///////////////////////////////////////////////////////////// 3
&/3 6ipotesis Penelitian ///////////////////////////////////////////////////////////// 3A
-.- ### $E4=DE PEE#4#. ///////////////////////////////////////////////////////////// '
/1 Cariabel Penelitian dan Deinisi =perasional /////////////////////// '
/1/1 Cariabel Dependen ///////////////////////////////////////////////////// '
/1/& Deinisi #ndependen ////////////////////////////////////////////////////
/1/&/1 =pini .udit aporan ;euangan Pemerintah
Daerah ////////////////////////////////////////////////////////////
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 14/81
/1/&/& ;elemahan Sistem Pengendalian #ntern
aporan ;euangan Pemerintah Daerah /////////// 3
/1/&/ ;etidakpatuhan 4erhadap ;etentuan
Peraturan Perundang9undangan aporan
;euangan Pemerintah Daerah /////////////////////////
/& Populasi dan Penentuan Sampel ///////////////////////////////////////////
/ ,enis dan Sumber Data ///////////////////////////////////////////////////////// 2
/3 $etode Pengumpulan Data ////////////////////////////////////////////////// A
/ $etode .nalisis /////////////////////////////////////////////////////////////////// A
//1 Statistik Deskripti ////////////////////////////////////////////////////// A
//& Uji .sumsi ;lasik/////////////////////////////////////////////////////// *
// Pengujian 6ipotesis //////////////////////////////////////////////////// 21
-.- #C 6.S# D. PE$-.6.S.///////////////////////////////////////////////////// 23
3/1 Deskripsi =byek Penelitian ////////////////////////////////////////////////// 23
3/& 6asil .nalisis/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2
3/&/1 Statistik Deskripi /////////////////////////////////////////////////////// 2
3/&/& 6asil Uji .sumsi ;lasik////////////////////////////////////////////// 22
3/&/&/1 6asil Uji ormalitas /////////////////////////////////////// 22
3/&/&/& 6asil Uji $ultikolonieritas////////////////////////////// 2*
3/&/&/ 6asil Uji 6eterokedastisitas //////////////////////////// A'
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 15/81
3/&/ .nalisis <egresi ////////////////////////////////////////////////////////// A1
3/&//1 ;oeisien Determinasi (< &) ///////////////////////////// A1
3/&//& 6asil Uji Staistik F////////////////////////////////////////// A&
3/&// 6asil Uji statistik t ////////////////////////////////////////// A
3/&/3 6asil Pengujian 6ipotesis /////////////////////////////////////////// A3
-.- C PEU4UP /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// A*
/1 ;esimpulan////////////////////////////////////////////////////////////////////////// A*
/& ;eterbatasan //////////////////////////////////////////////////////////////////////// *'
/ Saran /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *1
D.F4.< PUS4.;. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *
.$P#<.9.$P#<. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *2
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 16/81
DAFTAR TABEL
6alaman
4abel 3/1 Sampel Perusahaan /////////////////////////////////////////////////////////////////// 23
4abel 3/& Statistik Deskripti Cariabel Penelitian ///////////////////////////////////// 2
4abel 3/ ne-ample #olmogorov-mirnov Test //////////////////////////////////// 2*
4abel 3/3 6asil Uji $ultikolinieritas # ///////////////////////////////////////////////////// 2
4abel 3/ 6asil Uji $ultikolinieritas ##///////////////////////////////////////////////////// 2
4abel 3/2 6asil Uji ;oeisien Determinasi /////////////////////////////////////////////// A1
4abel 3/A 6asil Uji Statistik F ////////////////////////////////////////////////////////////////// A&
4abel 3/* 6asil Uji Statistik t /////////////////////////////////////////////////////////////////// A
vi
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 17/81
DAFTAR GAMBAR
6alaman
@ambar &/1 ;erangka Pemikiran///////////////////////////////////////////////////////////// 3A
vii
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 18/81
DAFTAR GRAFIK
6alaman
@raik 3/1 6asil Pengujian dengan .nalisis @raik Plot /////////////////////////// 2A
@raik 3/& 6asil Uji 6eterokedastisitas //////////////////////////////////////////////////// A'
viii
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 19/81
DAFTAR LAMPIRAN
6alaman
ampiran . 4abulasi Data Cariabel Penelitian //////////////////////////////////////// *A
ampiran - Data #ndeks Persepsi ;orupsi &''* ////////////////////////////////////// *
ampiran %
ampiran D
Data =pini .udit -P; <# 4ahun &'' atas ;PD &''* //////
Data ;elemahan SP# dan Pelanggaran ;etentuan Peraturan
Perundang9Undangan -P; <# 4ahun &'' Semester #
atas ;PD &''* ///////////////////////////////////////////////////////////////////
1
1'
ampiran E Data ;elemahan SP# dan Pelanggaran ;etentuan Peraturan
Perundang9Undangan -P; <# 4ahun &'' Semester ##
atas ;PD &''* /////////////////////////////////////////////////////////////////// 11
ampiran F 6asil Statistik Deskripti ////////////////////////////////////////////////////// 1&
ampiran @ 6asil Uji ormalitas //////////////////////////////////////////////////////////// 1'
ampiran 6 6asil Uji $ultikolinieritas//////////////////////////////////////////////////// 11
ampiran # 6asil Uji 6eterokedastisitas ///////////////////////////////////////////////// 1&
ampiran , 6asil Uji Persamaan <egresi //////////////////////////////////////////////// 1
i
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 20/81
BAB I
PENDAHULUAN
. L$*$ B"#$+$
#ndonesia telah menerapkan otonomi daerah sebagaimana yang telah
diamanatkan Undang9Undang/ Pemerintah daerah diberikan ke"enangan
penuh untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan0 ke8uali
bidang9bidang tertentu yang telah ditetapkan peraturan pemerintah ($uhamad
ShodiGun0 &''A)/ Semakin luasnya pelaksanaan otonomi daerah merupakan
amanat Undang9 Undang omor && 4ahun 1 tentang pemerintah daerah yang
selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang9Undang omor &
4ahun &''3/ Sebagaimana disebutkan dalam Undang9Undang omor & 4ahun
&''3 tentang pemerintah daerah0 otonomi daerah memberikan ke"enangan
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang9 undanganan/
Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan
ke"enangan yang luas0 nyata0 dan bertanggung ja"ab kepada daerah se8ara
proporsional yang di"ujudkan dengan pengaturan0 pembagian0 dan pemanaatan
sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah (6ari Sabarno dalam Pontas < Siahaan0 &''&)/
Pendelegasian ke"enangan tersebut disertai dengan penyerahan dan
pengalihan
pendanaan0 sarana dan prasarana0 serta sumber daya manusia (SD$)/
1
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 21/81
&
Undang9Undang o/ tahun &''3 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah menyebutkan bah"a pendelegasian
ke"enangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua 8ara yaitu0
mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan melalui mekanisme
perimbangan keuangan pusat9daerah dan antar daerah/ ;e"enangan untuk
memanaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam "adah Pendapatan .sli
Daerah (P.D) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah/
Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana
perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil0 dana alokasi umum0 dan dana
alokasi khusus/
=tonomi daerah yang luas yang telah diberikan kepada daerah
dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan eisiensi0 eektiitas0
dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu
men8apai good government governance ($uhamad ShodiGun0 &''A)/ amun
menurut Purnomo0 <inaldi0 dan Damayanti (&''A) sejak diberlakukannya otonomi
daerah berdasarkan UU o/ && tahun 1 tentang pemerintahan daerah di tahun
&''1 telah terjadi ke8enderungan korupsi di pemerintah daerah yang meningkat/
Pusat ;ajian .nti ;orupsi F6 U@$ pada tahun &'1' yang menyatakan
bah"a dari 1' orang pelaku korupsi0 3 diantaranya adalah adalah pejabat
daerah/ Dan menutup tahun &'1' pada tri"ulan #C (=ktober9Desember)0 pejabat
daerah kembali berada di urutan teratas aktor korupsi sebanyak 1&3 orang/
Di ba"ahnya diikuti o leh para legislator sebanyak 11* orang dan kalangan s"asta
sebanyak orang (ww w . p u k a t.h u k u m .ug m .a c . id)/ Pada tahun &'1'
;omisi
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 22/81
Pemberantasan ;orupsi (;P;) menyebutkan bah"a sebanyak A persen perkara
yang ditangani adalah korupsi di daerah (;P;0 &'1')/ Data itu menunjukkan
bah"a seiring pelaksanaan otonomi daerah0 terjadi peningkatan angka korupsi di
daerah/ Dengan demikian semakin luasnya pelaksanaan otonomi daerah0 perlu
diimbangi dengan penga"asan yang memadai agar tidak menimbulkan korupsi0
kolusi0 nepotisme (;;) baru atau memindahkan ;; dari tingkat pusat ke
daerah (Pontas < Siahaan0 &''3)/
4untutan akuntabilitas terhadap penyelanggaraan pemerintahan berjalan
seiring dengan semakin luasnya sistem pemerintahan yang berbasis otonomi
daerah di #ndonesia/ $enanggapi tuntutan akan perlunya akuntabilitas publik0
pemerintah #ndonesia telah melakukan usaha dengan membuat peraturan9
peraturan yang mendukung terselenggarannya akuntabilitas bagi pemerintah
daerah/ Peraturan9peraturan itu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP)
omor &3 4ahun &'' tentang Standar .kuntansi Pemerintahan0 yang bagi
masyarakat akuntansi PP ini dianggap sebagai tonggak sejarah karena sebelumnya
sektor pemerintahan belum mempunyai standar akuntansi sejak #ndonesia
merdeka (#ndra"ati0 &'1')/ Pemerintah juga menetapkan PP omor * 4ahun
&'' tentang Pengelolaan ;euangan Daerah yang merupakan pengganti PP
o/
1' 4ahun &''' tentang Pengelolaan dan Pertanggungja"aban ;euangan Daerah0
dan PP omor * 4ahun &''2 tentang Pelaporan ;euangan dan ;inerja #nstansi
Pemerintah/ -erbagai peraturan perundang9undangan itu diharapkan mampu
meningkatkan akuntabilitas publik yang menjadi kebutuhan dalam
pelaksanaan otonomi daerah/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 23/81
.kuntabilitas oleh pemerintah daerah sangat penting karena merupakan
salah satu bentuk pertanggungja"aban pemerintah daerah sebagai entitas
yang mengelola dan bertanggung ja"ab atas penggunaan kekayaan daerah/
Dalam konteks demokrasi0 masyarakat sebagai pihak yang memberikan
kekuasaan kepada pemerintah daerah berhak memperoleh inormasi atas kinerja
pemerintah/ Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah0 masyarakat
dapat berperan dalam penga"asan atas kinerja pemerintah daerah0 sehingga
jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik/ S8ott (1A)
menjelaskan bah"a kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan
untuk men8iptakan inormasi yang terbuka0 seimbang dan merata bagi
semua pihak yang berkepentingan ( stakeholders)/ Dengan demikian sejauh
mana tingkat pengungkapan kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas
pemerintah menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan daerah/
$iriam -udiardjo (dalam oina alolo ;P0 &'') mendeinisikan
akuntabilitas sebagai pertanggungja"aban pihak yang diberi mandat untuk
memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu/ Dalam konteks organisasi
sektor publik0 senada dengan $iriam -udiardjo0 $ardiasmo (&''&)0 menjelaskan
bah"a pengertian akuntabilitas sebagai ke"ajiban pemegang amanah
(pemerintah) untuk memberikan pertanggungja"aban0 menyajikan0 melaporkan
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung
ja"abnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk
meminta pertanggungja"aban tersebut/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 24/81
Pendapat $ardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks
organisasi sektor publik mengandung arti bah"a dalam pengelolaan
pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara
masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent / $enurut ane
(&''') teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik/ #a menyatakan
bah"a negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan
prinsipal9agen/ 6al senada dikemukakan oleh $oe (1*3) yang menjelaskan
konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori
keagenan/ -ergman dan ane (1') menyatakan bah"a rerangka
hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat
penting untuk menganalisis komitmen9komitmen kebijakan publik/
4eori keagenan memandang bah"a pemerintah daerah sebagai agents
bagi masyarakat ( principal ) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi
kepentingan mereka sendiri serta memandang bah"a pemerintah daerah tidak
dapat diper8aya untuk bertindak dengan sebaik9baiknya bagi kepentingan
masyarakat/ 4eori keagenan beranggapan bah"a banyak terjadi information
asymmetry antara pihak agent (pemerintah) yang mempunyai akses langsung
terhadap inormasi dengan pihak principal (masyarakat)/ .danya information
asymmetry inilah yang memungkinkan terjadinya penyele"engan atau korupsi
oleh agent (pemerintah)/ Sebagai konsekuensinya0 pemerintah daerah harus dapat
meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks
and balances agar dapat mengurangi information asymmetry. Dengan demikian
berarti pengelolaan pemerintah daerah harus akuntabel dan dia"asi
(checks and
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 25/81
balances) untuk memastikan bah"a pengelolaan dilakukan dengan penuh
kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku/ Semakin baik
akuntabilitas suatu pemerintah daerah berarti semakin sedikit terjadinya
permasalahan information asymmetry dan semakin sedikit peluang terjadinya
penyele"engan atau korupsi oleh pihak pemerintah daerah (agent ).
Salah satu dimensi akuntabilitas publik yang utama adalah akuntabilitas
keuangan ($ardiasmo0 &''2)/ .kuntabilitas keuangan merupakan
pertanggungja"aban mengenai integritas keuangan0 pengungkapan dan ketaatan
terhadap peraturan perundang9undangan/ Sasarannya adalah laporan keuangan
yang men8akup penerimaan0 penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi
pemerintah (. dan -P;P0 &''1)/ Dengan demikian tingkat akuntabilitas
aporan ;euangan Pemerintah Daerah (;PD) yang dibuat oleh pemerintah
daerah menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah
yang menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah/
Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah
perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit)/ .kuntabilitas pemerintah daerah diperiksa
oleh -adan Pemeriksa ;euangan <epublik #ndonesia (-P; <#)/ Didalam
Undang9Undang Dasar egara <epublik #ndonesia tahun 13 pasal &E ayat 1
disebutkan0 HUntuk memeriksa pengelolaan dan tanggung ja"ab tentang keuangan
negara diadakan satu -adan Pemeriksa ;euangan yang bebas dan mandiriI/
Dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung ja"ab
keuangan negara0 salah satunya adalah -P; memeriksa laporan keuangan
pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang9Undang
<epublik
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 26/81
#ndonesia nomor 1 tahun &''2 tentang -adan Pemeriksa ;euangan0 H-P;
bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung ja"ab keuangan negara yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat0 Pemerintah Daerah0 embaga egara lainnya0
-ank #ndonesia0 -adan Usaha $ilik egara0 -adan ayanan Umum0 -adan
Usaha $ilik Daerah0 dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan
egaraI/
6asil dari pemeriksaan -P; <# atas aporan ;euangan Pemerintah
Daerah (;PD) dituangkan dalam aporan 6asil Pemeriksaan (6P) yang
menggambarkan tingkat akuntabilitas ;PD yang se8ara keseluruhan dirangkum
dalam #khtisar 6asil Pemeriksaan Semester (#6PS) yang dikeluarkan setahun dua
kali (tiap semester)/ 6asil pemeriksaan keuangan -P; <# atas ;PD disajikan
dalam tiga kategori yaitu opini0 sistem pengendalian intern (SP#)0 dan kepatuhan
terhadap ketentuan perundang9undangan (-P; <#0 &'')/
=pini audit -P; <# terdiri dari empat opini0 yaitu !ajar 4anpa
Penge8ualian (!4P+unualified opinion)0 !ajar Dengan Penge8ualian
(!DP+/ualified opinion)0 4idak !ajar (4!+ Adverse opinion) dan 4idak
$emberikan Pendapat (4$P+ 0isclaimer opinion)/ =pini !ajar 4anpa
Penge8ualian (!4P+unualified opinion) menyatakan bah"a laporan keuangan
telah disajikan dan diungkapkan se8ara "ajar dalam semua hal yang material dan
inormasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna
laporan keuangan/ =pini !ajar Dengan Penge8ualian (!DP+/ualified opinion)
menyatakan bah"a laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan se8ara
"ajar dalam semua hal yang material0 ke8uali untuk dampak hal9hal
yang
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 27/81
berhubungan dengan yang dike8ualikan0 sehingga inormasi keuangan dalam
laporan keuangan yang tidak dike8ualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan
oleh para pengguna laporan keuangan/ =pini 4idak !ajar (4!+ Adverse opinion)
menyatakan bah"a laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan se8ara
"ajar dalam semua hal yang material0 sehingga inormasi keuangan dalam laporan
keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan/
Pernyataan menolak memberikan opini atau 4idak $emberikan Pendapat
(4$P+ 0isclaimer opinion) menyatakan bah"a laporan keuangan tidak dapat
diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan/ Dengan kata lain0 pemeriksa tidak
dapat memberikan keyakinan bah"a laporan keuangan bebas dari salah saji
material0 sehingga inormasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan/
Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan
keuangan pemerintah daerah yang berupa opini0 -P; juga menerbitkan
laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian #ntern (SP#) pada setiap
entitas yang diperiksa/ aporan ini memaparkan tingkat kelemahan pengendalian
intern yang terjadi pada suatu entitas (pemerintah daerah)/ 6asil evaluasi SP# oleh
-P; menunjukkan kasus9kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang dapat
dikelompokkan sebagai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan0
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja0
serta kelemahan struktur pengendalian intern/ Semakin banyak kelemahan sistem
pengendalian intern yang terjadi pada suatu pemerintah daerah berarti
menunjukkan tingkat akuntabilitasnya semakin rendah dan akan
meningkatkan
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 28/81
peluang terjadinya korupsi/ 6al ini terjadi karena salah satu penyebab
korupsi adalah adanya sistem yang lemah sebagaimana disampaikan $ ,asin0
"akil ketua ;P; (&''*)0 bah"a kelemahan sistem menimbulkan potensi
tindak pidana korupsi/
;omponen terakhir yang diungkapkan -P; dalam rangka menilai
akuntabilitas ;PD adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang9undangan/
Pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang9undangan
dilaksanakan guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang9undangan yang
berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan/ 6asil
pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang9undangan atas laporan
keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang9
undangan yang mengakibatkan kerugian daerah0 potensi kerugian daerah0
kekurangan penerimaan0 administrasi0 ketidakekonomisan0 ketidakeisienan0 dan
ketidakeektian/
.kuntabilitas aporan ;euangan Pemerintah Daerah (;PD) yang
dinilai oleh -P; melalui laporan hasil pemeriksaan (6P) yang terdiri dari opini0
sistem pengendalian intern0 dan kepatuhan terhadap ketentuan
perundang9 undangan se8ara teoritis berpengaruh terhadap tingkat korupsi di
pemerintah daerah/ ;litgaard (dalam 4eguh ;urnia"an0 &'') berpendapat bah"a
salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah dengan
memperbaiki sistem yang korup yakni dengan mengatur masalah monopoli0
diskresi dan akuntabilitas/ ;litgaard mengembangkan deinisi korupsi melalui
ormulanya yang sangat terkenal yaitu % J $ K D L . dimana menurut
;litgaard
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 29/81
1'
yang dimaksud dengan korupsi adalah adanya monopoli kekuasaan terhadap
barang atau jasa ditambah dengan adanya kekuasaan untuk melakukan diskresi
mengenai siapa yang akan atau berhak menerima barang atau jasa tersebut tetapi
tanpa diimbangi adanya akuntabilitas/
!idjajabrata dan Ba88hea (dalam 4eguh ;urnia"an0 &'') menyebutkan
terdapat empat strategi dalam upaya pemberantasan korupsi0 yakni: (1)
memokuskan pada penegakkan hukum dan penghukuman terhadap pelaku0 (&)
melibatkan masyarakat dalam men8egah dan mendeteksi korupsi0 () melakukan
upaya reormasi sektor publik yang utama0 dimana termasuk didalamnya kegiatan
penguatan akuntabilitas0 transparasi0 dan penga"asan0 (3) memperkuat aturan
hukum0 meningkatkan kualitas undang9undang anti korupsi0 penanganan tindakan
pen8u8ian uang0 dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik/
$enyangkut korupsi di pemerintah daerah0 menurut de .sis (&''2)
terdapat lima strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi0 yakni: (1)
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas0 (&) penilaian keinginan politik dan
titik masuk untuk memulai pemberantasan0 () mendorong partisipasi masyarakat0
(3) mendiagnosa masalah yang ada0 () melakukan reormasi dengan
menggunakan pendekatan yang holistik/ Penelitian tentang pentingnya
akuntabilitas dalam upaya penanggulangan korupsi pernah dilakukan di Eritrea
oleh Desta tahun &''2 yang menyatakan bah"a untuk kasus di Eritrea strategi anti
korupsi yang paling penting untuk dilakukan adalah transparansi+akuntabilitas
(dalam 4eguh ;urnia"an0 &'')/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 30/81
.kuntabilitas diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi
praktek korupsi yang banyak terjadi di pemerintah daerah/ Semakin baik
akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini0 sistem pengendalian
intern0 dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang9undangan) maka korupsi
yang terjadi di pemerintah daerah semakin berkurang/ amun pentingnya peran
akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi ini ternyata belum begitu
mendapat perhatian dan dikaji se8ara mendalam di #ndonesia0 hal itu dapat dilihat
dari sulitnya men8ari dan menggali inormasi tentang pentingnya peran
akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi (4eguh ;urnia"an0 &'')/
Se8ara empiris pengaruh akuntabilitas aporan ;euangan Pemerintah Daerah
terhadap korupsi di pemerintah daerah di #ndonesia juga belum diteliti/
-erdasarkan paparan diatas0 penelitian ini dimaksudkan untuk
membuktikan teori yang menyatakan bah"a akuntabilitas publik berpengaruh
terhadap korupsi dan menambah reerensi tentang peran akuntabilitas publik
dalam pemberantasan korupsi dengan menganalisis se8ara empiris tentang
PE@.<U6 .;U4.-##4.S .P=<. ;EU.@. PE$E<#4.6
D.E<.6 (;PD) 4E<6.D.P 4#@;.4 ;=<UPS# PE$E<#4.6
D.E<.6 D# #D=ES#./
.2 P",,-$ M$-$#$%
-erdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tentang sejauh
mana pengaruh akuntabilitas aporan ;euangan Pemerintah Daerah terhadap
tingkat
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 31/81
korupsi pemerintah daerah0 penelitian ini dapat dirumuskan dengan
pertanyaan berikut:
1/ .pakah opini audit laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh
terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah
&/ .pakah tingkat kelemahan sistem pengendalian intern laporan keuangan
pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah
/ .pakah tingkat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang9
undangan laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat
korupsi pemerintah daerah
.3 T,,$ P""#'*'$ &$ K",$$ P""#'*'$
.3. T,,$ P""#'*'$
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis se8ara empiris
pengaruh kualitas akuntabilitas aporan ;euangan Pemerintah Daerah terhadap
korupsi pemerintah daerah melalui:
1/ $enguji pengaruh opini audit laporan keuangan pemerintah
daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah/
&/ $enguji pengaruh tingkat kelemahan sistem pengendalian intern laporan
keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah/
/ $enguji pengaruh tingkat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang9
undangan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi
pemerintah daerah/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 32/81
.3.2 K",$$ P""#'*'$
;egunaan penelitian ini bagi akademisi adalah:
1/ $emberi sumbangan reerensi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor
publik dalam perannya mengurangi korupsi yang banyak terjadi di organisasi
sektor publik di #ndonesia/
&/ $emberi masukan bagi kegiatan penelitian yang lain di bidang akuntansi
sektor publik terutama mengenai pentingnya akuntabilitas bagi organisasi
sektor publik/
;egunaan penelitian ini bagi organisasi sektor publik adalah :
1/ $emberi sumbangan reerensi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan
kebijakan mengenai akuntabilitas laporan keuangan/
&/ $emberi sumbangan reerensi bagi organisasi sektor publik yang ber"enang
dalam menentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahanan terutama
dalam kaitanya dengan akuntabilitas laporan keuangan dan dalam usahanya
mengurangi praktek korupsi yang banyak terjadi di organisasi sektor publik di
#ndonesia/
.6 S'-*"$*'+$ P",#'-$
Penelitian ini0 dalam sistematika penulisannya dibagi menjadi lima
bab/ .dapun sistematikanya sebagai berikut:
-.- # PED.6UU.
Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah0
perumusan masalah yang diambil sesuai dengan latar belakang0
tujuan
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 33/81
penelitian dan manaat penelitian0 dan diakhiri dengan sistematika
penulisan/
-.- ## 4E..6 PUS4.;.
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai telaah pustaka sebagai dasar
penelitian yang terdiri dari landasan teori0 penelitian terdahulu0
kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian/
-.- ### $E4=DE PEE#4#.
-ab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan se8ara
operasional/ Dalam bab ini akan diuraikan variabel penelitian dan
deinisi operasional0 penentuan sampel0 jenis dan sumber data0 metode
pengumpulan data0 serta metode analisis yang digunakan/
-.- #C 6.S# D. PE$-.6.S.
Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi obyek penelitian yang terdiri
dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan
hasil penelitian/
-.- C PEU4UP
Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan penelitian0
keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian mendatang/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 34/81
BAB II
TELAAH PUSTAKA
2. T"#$$% P,-*$+$
2.. T"7' K"$"$ ( Agency Theory)
Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu
principal dan agent / Agency theory membahas tentang hubungan keagenan
dimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada
pihak lain (agent) yang melakukan pekerjaan/ Agency theory memandang bah"a
agent tidak dapat diper8aya untuk bertindak dengan sebaik9baiknya bagi
kepentingan principal (4ri8ker0 =p8it0 1*3)/ 4eori keagenan berusaha untuk
menja"ab masalah keagenan yang terjadi antara pihak9pihak yang saling bekerja
sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda/
Eisenhardt dalam Setyapurnama dan orprati"i (&''2) menyatakan
bah"a teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi0 yaitu0 asumsi siat manusia
(human assumptions), asumsi keorganisasian (organi1ational assumptions),
serta asumsi inormasi (information assumptions). .sumsi siat manusia
dikelompokkan menjadi tiga yaitu0 (1) self interest 0 yaitu siat manusia untuk
mengutamakan kepentingan diri sendiri0 (&) bounded-rationality0 yaitu
siat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas0 dan () risk aversion0 yaitu
siat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko/ .sumsi
keorganisasian
dikelompokkan menjadi tiga yaitu0 (1) konlik sebagai tujuan antar partisipan0 (&)
1
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 35/81
12
eisiensi sebagai suatu kriteria eektivitas0 serta () asimetri inormasi antara
pemilik dan agen/ .sumsi inormasi merupakan asumsi yang menyatakan bah"a
inormasi merupakan suatu komoditas yang dapat dibeli/
.danya tujuan yang berbeda antara principal dan agent akan
menimbulkan masalah keagenan/ Fama dan ,ensen (1*) menyatakan bah"a
masalah agensi dikendalikan oleh sistem pengambilan keputusan yang
memisahkan ungsi manajemen dan ungsi penga"asan/ Pemisahan ungsi
manajemen yang melakukan peren8anaan dan implementasi terhadap
kebijakan perusahaan serta ungsi pengendalian yang melakukan ratiikasi dan
monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi akan memun8ulkan
konlik kepentingan diantara pihak9pihak tersebut/
Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency
theory. Diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah
keagenan (.bdul 6alim dan Syukriy .bullah0 &'')/ $enurut ane (&''') teori
keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik/ #a menyatakan bah"a negara
demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal9agen/ 6al
yang sama dikemukakan oleh $oe (1*3) yang menjelaskan konsep ekonomika
organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan/ -ergman dan ane
(1') menyatakan bah"a kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu
pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen9komitmen
kebijakan publik/
$iriam -udiardjo (dalam oina alolo ;P0 &'') mendeinisikan
akuntabilitas sebagai pertanggungja"aban pihak yang diberi mandat
untuk
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 36/81
memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu/ Dalam konteks organisasi
sektor publik0 senada dengan $iriam -udiardjo0 $ardiasmo (&''&)0 menjelaskan
bah"a pengertian akuntabilitas sebagai ke"ajiban pemegang amanah
(pemerintah) untuk memberikan pertanggungja"aban0 menyajikan melaporkan
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung
ja"abnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk
meminta pertanggungja"aban tersebut/ Pendapat $ardiasmo tentang akuntabilitas
dalam konteks sektor publik mengandung arti bah"a dalam pengelolaan
pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara
masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent /
4eori keagenan memandang bah"a pemerintah daerah sebagai agent bagi
masyarakat ( principal ) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan
mereka sendiri serta memandang bah"a pemerintah daerah tidak dapat diper8aya
untuk bertindak dengan sebaik9baiknya bagi kepentingan masyarakat/
Agency theory beranggapan bah"a banyak terjadi information asymmetry
antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap
inormasi dengan pihak prinsipal (masyarakat)/ .danya information asymmetry
inilah yang memungkinkan terjadinya penyele"engan atau korupsi oleh agen/
Sebagai konsekuensinya0 pemerintah daerah harus dapat meningkatkan
akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat
mengurangi information asymmetry.
-erdasar agency theory pengelolaan pemerintah daerah harus dia"asi
untuk memastikan bah"a pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan
kepada
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 37/81
berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku/ Dengan meningkatnya
akuntabilitas pemerintah daerah inormasi yang diterima masyarakat menjadi
lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya information
asymmetry yang terjadi dapat berkurang/ Dengan semakin berkurangnya
information asymmetry maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga
menjadi lebih ke8il/
2..2 A+,*$'#'*$- L$/7$ K",$$ P""'*$%
D$"$%
2..2. A+,*$'#'*$-
.kuntabilitas (accountability) se8ara bahasa dapat d iartikan sebagai
pertanggungja"aban (#hyaul Ulum0 &''3)/ .kuntabilitas mengandung arti
pertanggungja"aban0 baik oleh orang9orang maupun badan9badan yang dipilih0
atas pilihan9pilihan dan tindakan9tindakannya (-udi $ulyana0 &''2)/ $enurut
The ford Advance 2earner3s 0ictionary (dalam . <# dan -P;P0 &''1)0
akuntabilitas adalah reuired or epected to give an eplanation for one3s action/
.rtinya dalam akuntabilitas terkandung ke"ajiban untuk menyajikan dan
melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan/
,/-/ @hartey (dalam modul Pusdiklat"as -P;P0 &''A) menyatakan
bah"a akuntabilitas ditujukan untuk men8ari ja"aban atas pertanyaan yang
berhubungan dengan stewardship yaitu apa0 mengapa0 siapa0 ke mana0 yang mana0
dan bagaimana suatu pertanggungja"aban harus dilaksanakan/ Sjahruddin <asul
(dalam modul Pusdiklat"as -P;P0 &''A) menyatakan bah"a akuntabilitas
dideinisikan se8ara sempit sebagai kemampuan untuk memberi ja"aban kepada
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 38/81
otoritas yang lebih tinggi atas tindakan HseseorangI atau Hsekelompok orangI
terhadap masyarakat se8ara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks
institusi pemerintah0 HseseorangI tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah
sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungja"aban atas
pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi
amanat/
$iriam -udiardjo (1*) mendeinisikan akuntabilitas sebagai
pertanggungja"aban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka
yang memberi mandat itu/ Senada dengan $iriam -udiardjo0 dalam konteks
organisasi sektor publik $ardiasmo (&''&) menjelaskan bah"a pengertian
akuntabilitas sebagai ke"ajiban pemegang amanah (agent ) untuk memberikan
pertanggungja"aban0 menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung ja"abnya kepada pihak
pemberi amanah ( principal ) yang memiliki hak untuk meminta
pertanggungja"aban tersebut/
Dalam konteks organisasi sektor publik0 $ardiasmo (&''&) menyebutkan
bah"a akuntabilitas terdiri dari dua ma8am yaitu:
1/ .kuntabilitas vertikal (vertical accountability)
.kuntabilitas vertikal adalah pertanggungja"aban atas pengelolaan dana
kepada otoritas yang lebih tinggi0 misalnya pertanggungja"aban unit9unit
kerja (dinas) kepada pemerintah daerah0 pertanggungja"aban pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 39/81
&'
&/ .kuntabilitas horisontal (hori1ontal accountability)
Pertanggungja"aban horisontal adalah pertanggungja"aban kepada
masyarakat luas baik se8ara langsung maupun melalui lembaga
per"akilan rakyat/
.kuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh organisasi sektor publik
mempunyai beberapa dimensi/ Ell"ood (dalam $ardiasmo0 &''&)
menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenui oleh
organisasi sektor publik0 yaitu:
1/ .kuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for
probity and legality)
.kuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan (abuse
of power )0 sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya
kepatuhan terhadap aturan hukum dan aturan lain yang disyaratkan dalam
penggunaan sumber dana publik/
&/ .kuntabilitas proses ( process accountability)
.kuntabilitas proses terkait apakah prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah 8ukup baik dalam hal ke8ukupan sistem inormasi
akuntansi0 sistem inormasi manajemen0 dan prosedur administrasi/
/ .kuntabilitas program ( program accountability)
.kuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang
ditetapkan dapat di8apai atau tidak0 dan apakah telah mempertimbangkan
alternati program yng memberikan hasil yang optomal dengan biaya
minimal/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 40/81
3/ .kuntabilitas kebijakan ( policy a88ountability)
.kuntabitas kebijakan terkait dengan pertanggungja"aban baik pusat maupun
daerah atas kebijakan9kebijakan yang diambil pemerintah terhadap
DP<+DP<D dan masyarakat luas/
$enurut oina aolo ;rina P (&'') prinsip akuntabilitas publik adalah
suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian
penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai9nilai atau norma9norma eksternal
yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan
tersebut/ Sehingga menurutnya0 berdasarkan tahapan sebuah program0
akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :
1/ Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan0 beberapa indikator
untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
a/ Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat se8ara tertulis dan tersedia bagi
setiap "arga yang membutuhkan
b/ Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai9nilai yang
berlaku0 artinya sesuai dengan prinsip9prinsip administrasi yang benar
maupun nilai9nilai yang berlaku di stakeholders/
8/ .danya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil0 dan sudah sesuai
dengan visi dan misi organisasi0 serta standar yang berlaku/
d/ .danya mekanisme untuk menjamin bah"a standar telah
terpenuhi0 dengan konsekuensi mekanisme pertanggungja"aban jika
standar tersebut tidak terpenuhi/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 41/81
e/ ;onsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang
telah ditetapkan maupun prioritas dalam men8apai target tersebut
&/ Pada tahap sosialisasi kebijakan0 beberapa indikator untuk menjamin
akuntabilitas publik adalah :
a/ Penyebarluasan inormasi mengenai suatu keputusan0 melalui
media massa0 media nirmassa0 maupun media komunikasi personal/
b/ .kurasi dan kelengkapan inormasi yang berhubungan dengan 8ara98ara
men8apai sasaran suatu program/
8/ .kses publik pada inormasi atas suatu keputusan setelah keputusan
dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat/
d/ ;etersediaan sistem inormasi manajemen dan monitoring hasil yang telah
di8apai oleh pemerintah/
$enurut 4okyo 0eclaration of 4uidelines on "ublic Accountability
(dalam . <# dan -P;P0 &''1) akuntabilitas publik adalah ke"ajiban9
ke"ajiban dari individu9individu atau penguasa yang diper8aya untuk mengelola
sumber daya publik serta yang berkaitan dengan itu0 guna menja"ab hal9hal yang
menyangkut pertanggungja"aban iskal0 manajerial0 dan program atau kegiatan/
.kuntabilitas menurut 4im Studi .;#P0 -P;P (&''A) adalah per"ujudan
ke"ajiban untuk mempertanggungja"abkan keberhasilan atau kegagalan atas
pelaksanaan misi organisasi dalam men8apai tujuan9tujuan dan sasaran9sasaran
yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungja"aban se8ara periodik/
4untutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga9lembaga sektor
publik untuk lebih menekankan pada pertanggungja"aban horisontal
(hori1ontal
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 42/81
accountability) bukan hanya pertanggungja"aban vertikal (vertical
accountability)/ Pertanggungja"aban perlu dilakukan melalui media yang
selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal
(publik) se8ara periodik maupun insidental sebagai suatu kebijakan hukum dan
bukan hanya suka rela (#hyaul Ulum0 &''3)/
embaga .dministrasi egara (.) yang seperti dikutip -adan
Penga"as ;euangan dan Pembangunan (-P;P0 &''1) membedakan akuntabilitas
dalam tiga ma8am akuntabilitas0 yaitu :
1/ .kuntabilitas ;euangan
.kuntabilitas keuangan merupakan pertanggungja"aban mengenai integritas
keuangan0 pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang9
undangan/ Sasarannya adalah laporan keuangan yang men8akup penerimaan0
penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah/ ;omponen
pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :
a/ #ntegritas ;euangan/
$enurut ;amus -esar -ahasa #ndonesia0 integritas berarti kejujuran0
keterpaduan0 kebulatan dan keutuhan/ Dengan kata lain0 integritas
keuangan men8erminkan kejujuran penyajian/ .gar laporan keuangan
dapat diandalkan inormasi yang terkandung didalamnya harus
menggambarkan se8ara jujur transaksi serta peristi"a lainnya yang
seharusnya disajikan atau yang se8ara "ajar dapat diharapkan untuk
disajikan/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 43/81
b/ Pengungkapan/
;onsep pengungkapan me"ajibkan agar laporan keuangan didesain dan
disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian
ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode
dan berisi 8ukup inormasi/
8/ ;etaatan terhadap Peraturan Perundang9
undangan/
.kuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan
ketaatan terhadap peraturan perundang9undangan yang berkaitan dengan
pelaksanaan akuntansi pemerintahan/ .pabila terdapat pertentangan antara
standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang9
undangan yang lebih tinggi0 maka yang digunakan adalah peraturan
perundang9undangan yang lebih tinggi/
&/ .kuntabilitas $anaat
.kuntabilitas manaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil9hasil dari
kegiatan pemerintahan/ 6asil kegiatannya terokus pada eektivitas0 tidak
sekedar kepatuhan terhadap prosedur/ -ukan hanya output 0 tapi sampai
outcome/ utcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap
masyarakat/ utcome lebih tinggi nilainya daripada output 0 karena output
hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat0
sedangkan outcome mengukur output dan dampak yang dihasilkan/
Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu restopekti dan prospekti/
Peran restopekti terkait dengan penilaian kinerja masa lalu0 sedangkan peran
prospekti terkait dengan peren8anaan kinerja di masa yang akan datang/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 44/81
/ .kuntabilitas Prosedural
.kuntabilitas yang memokuskan kepada inormasi mengenai tingkat
kesejahteraan sosial/ Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta
dampak positi pada kondisi sosial masyarakat/ .kuntabilitas
prosedural yaitu merupakan pertanggungja"aban mengenai aspek suatu
penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan
masalah moral0 etika0 kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik
untuk mendukung pen8apaian tujuan akhir yang telah ditetapkan/
Dalam penelitian ini0 merujuk pada pembagian akuntabilitas menurut
embaga .dministrasi egara (.)0 akuntabilitas yang dimaksud
mengeru8ut pada akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang dilaporkan
pemerintah daerah melalui aporan ;euangan Pemerintah Daerah (;PD)/
2..2.2 L$/7$ K",$$ P""'*$% D$"$%
(LKPD)
-erdasarkan peraturan perundang9undangan mengenai pengelolaan
keuangan (UU o/ 1A 4ahun &''0 UU o/ 1 4ahun &''30 dan UU o/ 1 4ahun
&''3) pemerintah daerah "ajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari
aporan <ealisasi .nggaran (<.)0 era8a0 aporan .rus ;as dan %atatan .tas
aporan ;euangan/ aporan ;euangan Pemerintah Daerah (;PD) disusun
berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh seluruh S;PD (Satuan ;erja
Perangkat Daerah)/
$enga8u pada Peraturan $enteri Dalam egeri omor 1 4ahun &''2
tentang Pedoman Pengelolaan ;euangan Daerah (PP;D)0 laporan
keuangan
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 45/81
S;PD yang telah disusun oleh Pejabat Penatausahaan ;euangan Satuan ;erja
Perangkat Daerah (PP;9S;PD) selanjutnya disampaiakan kepada Pejabat
Pengelola ;euangan Daerah (PP;D) sebagai dasar penyusunan aporan
;euangan Pemerintah Daerah/ aporan keuangan S;PD disampaikan kepada
kepala daerah melalui PP;D paling lambat dua bulan setelah akhir tahun
anggaran+periode akuntansi berakhir/
aporan ;euangan S;PD terdiri atas tiga laporan0 yaitu aporan
<ealisasi .nggaran0 era8a dan %atatan .tas aporan ;euangan/ Untuk
menjamin ter8apainya akuntabilitas0 laporan keuangan S;PD yang disampaikan
dilampiri dengan surat pernyataan kepala S;PD/ Surat pernyataan kepala S;PD
berisi pernyataan bah"a laporan keuangan S;PD menjadi tanggung ja"abnya dan
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan
standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang9undangan/
aporan ;euangan Pemerintah Daerah (;PD) pada prinsipnya
merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan S;PD
(6aryanto dkk0 &''A)/ ;PD disusun oleh Pejabat Pengelola ;euangan Daerah
(PP;D)/ Proses penyusunan ;PD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran bersangkutan/ ;PD disusun dalam rangka memenuhi
pertanggungja"aban pelaksanaan .P-D (6aryanto dkk0 &''A)/
Penyusunan dan penyajian ;PD dilakukan sesuai dengan peraturan
pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan/ Penyajian
aporan ;euangan Pemerintah Daerah dilampiri dengan ikhtisar realisasi
kinerja dan laporan keuangan -U$D+perusahaan daerah/ aporan keuangan
pemerintah
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 46/81
daerah disampaikan kepada -adan Pemeriksa ;euangan (-P;) untuk dilakukan
pemeriksaan/ ;PD yang telah diaudit -P;0 selanjutnya disampaikan ke DP<D
untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) tentang
pertanggungja"aban pelaksanaan .P-D/
2..2.3 A+,*$'#'*$- L$/7$ K",$$ P""'*$%
D$"$%
$ardiasmo (&''&) menjelaskan bah"a pengertian akuntabilitas adalah
sebagai ke"ajiban pemegang amanah (agent ) untuk memberikan
pertanggungja"aban0 menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung ja"abnya kepada pihak
pemberi amanah ( principal ) yang memiliki hak untuk meminta
pertanggungja"aban tersebut/ embaga .dministrasi egara (.0 &''1)
menyebutkan bah"a salah satu bentuk akuntabilitas adalah akuntabilitas
keuangan/ Sasarannya adalah laporan keuangan yang men8akup penerimaan0
penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah/ Dalam konteks
pemerintah daerah0 sasarannya adalah aporan ;euangan Pemerintah Daerah
(;PD)/
.kuntabilitas aporan ;euangan Pemerintah Daerah (;PD) menjadi hal
penting karena merupakan bentuk pertanggungja"aban pemerintah daerah
terhadap pelaksanaan .P-D/ Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan
pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit)/ Pemeriksaan tentang
akuntabilitas ;PD dilakukan -P; <# sebagai pemeriksa pengelolaan dan
tanggung ja"ab tentang keuangan egara sebagaimana dijelaskan dalam
Undang9
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 47/81
Undang <epublik #ndonesia nomor 1 tahun &''2 tentang -adan Pemeriksa
;euangan/
Undang9Undang Dasar egara <epublik #ndonesia tahun 13 pasal &E
ayat 1 menyebutkan0 HUntuk memeriksa pengelolaan dan tanggung ja"ab tentang
keuangan negara diadakan satu -adan Pemeriksa ;euangan yang bebas dan
mandiriI/ Dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung ja"ab keuangan negara0 salah satunya adalah -P; memeriksa laporan
keuangan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang9Undang
<epublik #ndonesia nomor 1 tahun &''2 tentang -adan Pemeriksa ;euangan0
H-P; bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung ja"ab keuangan negara
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat0 Pemerintah Daerah0 embaga egara
lainnya0 -ank #ndonesia0 -adan Usaha $ilik egara0 -adan ayanan Umum0
-adan Usaha $ilik Daerah0 dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan egaraI/
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh -P;
bertujuan untuk memberikan pendapat+opini atas ke"ajaran inormasi keuangan
yang disajikan dalam laporan keuangan mendasarkan pada0 (a) kesesuaian dengan
standar akuntansi pemerintahan dan atau prisip9prinsip akuntansi yang ditetapkan
dalam berbagai peraturan perundang9undangan0 b) ke8ukupan pengungkapan
(adeuate disclosure)0 (8) kepatuhan terhadap peraturan perundang9undangan0 (d)
eektivitas sistem pengendalian intern/
6asil dari pemeriksaan -P; atas aporan ;euangan Pemerintah Daerah
(;PD) dituangkan dalam aporan 6asil Pemeriksaan (6P) yang
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 48/81
mengambarkan tingkat akuntabilitas ;PD yang se8ara keseluruhan
dirangkum dalam #khtisar 6asil Pemeriksaan Semester (#6PS) yang dikeluarkan
setahun dua kali (tiap semester)/ 6asil pemeriksaan keuangan -P; atas ;PD
disajikan dalam tiga kategori yaitu opini0 Sistem Pengendalian #ntern (SP#)0
dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang9undangan (-P;0 &'')/
1/ =pini .udit
=pini audit -P; <# terdiri dari empat opini0 yaitu !ajar 4anpa
Penge8ualian (!4P+unualified opinion)0 !ajar Dengan Penge8ualian
(!DP+/ualified opinion)0 4idak !ajar (4!+ Adverse opinion) dan 4idak
$emberikan Pendapat (4$P+ 0isclaimer opinion)/ =pini !ajar 4anpa
Penge8ualian (!4P+unualified opinion) menyatakan bah"a laporan
keuangan telah disajikan dan diungkapkan se8ara "ajar dalam semua hal yang
material dan inormasi keuangan dalam laporan keuangan dapat
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan/ =pini !ajar Dengan
Penge8ualian (!DP+/ualified opinion) menyatakan bah"a laporan keuangan
telah disajikan dan diungkapkan se8ara "ajar dalam semua hal yang material0
ke8uali untuk dampak hal9hal yang berhubungan dengan yang
dike8ualikan0 sehingga inormasi keuangan dalam laporan keuangan yang
tidak dike8ualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para
pengguna laporan keuangan/
=pini 4idak !ajar (4!+ Adverse opinion) menyatakan bah"a laporan
keuangan tidak disajikan dan diungkapkan se8ara "ajar dalam semua hal
yang material0 sehingga inormasi keuangan dalam laporan keuangan tidak
dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan/ Pernyataan
menolak
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 49/81
'
memberikan opini atau 4idak $emberikan Pendapat (4$P+ 0isclaimer
opinion) menyatakan bah"a laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai
dengan standar pemeriksaan/ Dengan kata lain0 pemeriksa tidak dapat
memberikan keyakinan bah"a laporan keuangan bebas dari salah saji
material0 sehingga inormasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan/
&/ Sistem Pengendalian #ntern (SP#)
Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas ;PD yang
berupa opini0 -P; juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian #ntern (SP#) pada setiap entitas yang diperiksa/ aporan
ini memaparkan tingkat kelemahan pengendalian intern yang terjadi pada
suatu entitas (pemerintah daerah)/
Pengertian SP# menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor * tahun &''2
tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah0 Sistem
Pengendalian #ntern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen
yang di8iptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam
pen8apaian eektivitas0 eisiensi0 ketaatan terhadap peraturan
perundangundangan yang berlaku0 dan keandalan penyajian laporan
keuangan Pemerintah/ $enurut PP nomor 2' tahun &''* tentang Sistem
Pengendalian #ntern Pemerintah0 Sistem Pengendalian #ntern adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan se8ara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pega"ai untuk memberikan keyakinan
memadai atas ter8apainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
eekti dan eisien0
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 50/81
keandalan pelaporan keuangan0 pengamanan aset negara0 dan ketaatan
terhadap peraturan perundang9undangan/ $enurut Peraturan $enteri
Dalam egeri nomor 3 tahun &''* tentang pedoman pelaksanaan reviu atas
laporan keuangan pemda0 SP# adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh
manajemen yang di8iptakan untuk memberikan keyakinan yang
memadai dalam pen8apaian eektivitas0 eisiensi0 ketaatan terhadap peraturan
perundang9 undangan yang berlaku0 dan keandalan penyajian laporan
keuangan/
4ujuan SP# Pemerintah menurut pasal & ayat () PP nomor 2' tahun &''*
adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi ter8apainya
eektivitas dan eisiensi pen8apaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan
negara0 keandalan pelaporan keuangan0 pengamanan aset negara0 dan ketaatan
terhadap peraturan perundang9undangan/
6asil evaluasi SP# oleh -P; (-P;0 &''*) menunjukkan kasus9kasus
kelemahan sistem pengendalian intern yang dapat dikelompokkan sebagai
kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan0 kelemahan sistem
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja0 serta kelemahan
struktur pengendalian intern/
;elemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah
kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pen8atatan
akuntansi dan pelaporan keuangan/ ;elemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah kelemahan pengendalian
yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara+daerah
serta pelaksanaan program+kegiatan pada entitas yang diperiksa/
;elemahan
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 51/81
struktur pengendalian intern adalah kelemahan yang terkait dengan ada+tidak
adanya struktur pengendalian intern atau eektivitas struktur pengendalian
intern yang ada dalam entitas yang diperiksa/
/ ;epatuhan 4erhadap Peraturan ;etentuan Perundang9Undangan
;omponen terakhir yang diungkapkan -P; dalam rangka menilai
akuntabilitas ;PD adalah kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang9undangan/ 6asil pemeriksaan atas laporan keuangan
mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang9undangan
yang mengakibatkan kerugian daerah0 potensi kerugian daerah0 kekurangan
penerimaan0 administrasi0 ketidakekonomisan0 ketidakeisienan0 dan
ketidakeektian/
;erugian negara+daerah atau kerugian yang terjadi pada perusahaan milik
negara+daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa+daerah uang0
surat berharga0 dan barang0 yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai
akibat perbuatan mela"an hukum baik sengaja maupun lalai/ Potensi kerugian
negara+daerah atau potensi kerugian yang terjadi pada perusahaan
negara+daerah adalah suatu perbuatan mela"an hukum baik sengaja maupun
lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan
datang berupa berkurangnya uang0 surat berharga0 dan barang0 yang nyata dan
pasti jumlahnya/
;ekurangan penerimaan negara+daerah adalah adanya penerimaan yang
sudah menjadi hak negara+daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas
negara+daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap
ketentuan
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 52/81
perundang9undangan/ 4emuan administrasi mengungkap adanya
penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan
anggaran atau pengelolaan aset0 tetapi penyimpangan tersebut tidak
mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian daerah0 tidak mengurangi hak
daerah (kekurangan penerimaan)0 tidak menghambat program entitas0 dan
tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana/
4emuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input
dengan harga atau kuantitas+kualitas yang lebih tinggi dari standar0
kuantitas+kualitas yang melebihi kebutuhan0 dan harga yang lebih mahal
dibandingkan dengan pengadaan serupa pada "aktu yang sama/ 4emuan
mengenai ketidakeisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan
kuantitas+kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari
seharusnya/
4emuan mengenai ketidakeektian berorientasi pada pen8apaian hasil
(outcome)/ 4emuan ini mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak
memberikan manaat atau hasil yang diren8anakan serta ungsi instansi yang
tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak ter8apai/
2..3 K7,/-'
2..3. P""*'$ K7,/-'
Pengertian yang dikeluarkan Transparency International #ndonesia (4##0
&''2) mendeinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan "e"enang
untuk kepentingan pribadi/ Deinisi ini semakna dengan yang disampaikan
6ustead
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 53/81
(&''&) yang mengartikan korupsi sebagai misuse of public power for private
benefit / Senturia (1) dalam -ahrin (&''3) menyebutkan korupsi adalah
penyalahgunaan kekuasaan0 keper8ayaan untuk keuntungan pribadi/ ;artini
;artono (&''&) memberi pengertian yang hampir sama dengan Senturia0 bah"a
korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan "e"enang dan
jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi0 merugikan kepentingan umum dan
negara/
@erald E %aiden (1*) dalam -ahrin (&''3) memaparkan se8ara rin8i
bentuk9bentuk korupsi yang umum dikenal dalam kehidupan bermasyarakat0
berbangsa dan bernegara antara lain adalah: (1) berkhianat0 transaksi luar negeri
illegal dan penyelundupan0 (&) menggelapkan barang milik lembaga0 negara0
s"astanisasi anggaran pemerintah0 menipu dan men8uri0 () menggunakan uang
negara+lembaga yang tidak tepat0 memalsukan dokumen dan menggelapkan uang0
mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi0 menggelapkan pajak dan
menyalagunakan dana0 (3) menyalahgunakan "e"enang0 menipu0 menge8oh0
men8urangi0 memperdaya dan memeras0 () penyuapan dan penyogokan0
mengutip pungutan dan meminta komisi0 (2) menjual tanpa i?in jabatan
pemerintah0 barang milik pemerintah+negara0 dan surat i?in pemerintah0 (A)
manipulasi peraturan0 pembelian barang persediaan0 kontrak dan pinjaman
uang0 (*) menghindari pajak0 meraih laba berlebih9lebihan0 () menerima
hadiah0 uang peli8in dan hiburan dan perjalanan yang tidak pada tempatnya0 dan
(1') menyalagunakan stempel dan kertas surat kantor0 rumah jabatan dan hak
istime"a jabatan/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 54/81
Transparency International #ndonesia (4##) se8ara operasional dalam
penelitiannya tentang #ndeks Persepsi ;orupsi di #ndonesia0 mendeinisikan
korupsi sebagai: (1) suap0 yaitu tindakan membayar uang se8ara ilegal untuk
mendapatkan keuntungan atau memper8epat proses birokrasi0 (&) Penggelapan
dalam jabatan0 yaitu penggunaan asilitas milik pemerintah maupun uang negara
untuk kepentingan pribadi0 () pemerasan0 yaitu tindakan meminta uang kepada
klien oleh pejabat publik dalam menjalankan tugas pelayanan0 (3) benturan
kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa0 yaitu keterlibatan langsung
maupun tidak langsung pejabat publik dalam proses pengadaan barang dan jasa
untuk kepentingan mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau
kelompok (4##0 &''*)/
$enurut perspekti hukum deinisi korupsi dijelaskan di dalam UU o/
1 4ahun 1 junto UU o/ &' 4ahun &''1/ -erdasarkan UU tersebut0 ada '
jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi/ 4indak pidana
korupsi itu dapat dikelompokkan menjadi A kategori yaitu: (1) kerugian keuangan
negara0 (&) suap9menyuap0 () penggelapan dalam jabatan0 (3) pemerasan0 ()
perbuatan 8urang0 (2) benturan kepentingan dalam pengadaan0 dan (A) gratiikasi
(;P;0 &''2)/ Dari berbagai deinisi korupsi yang dipaparkan diatas terdapat
sebuah benang merah0 yaitu pada dasarnya korupsi adalah adanya penyalahgunaan
kepentingan publik untuk kepentingan pribadi/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 55/81
2..3.2 P""$ K7,/-'
4erjadinya korupsi menurut para ahli terjadi karena beberapa aktor yang
tidak bersiat tunggal/ uthi (&''&) menyebutkan aktor9aktor penyebab
terjadinya korupsi adalah: (1) moti0 baik moti ekonomi maupun moti politik0 (&)
peluang0 dan () lemahnya penga"asan/ Erika <evida (&'') menyebutkan
penyebab korupsi meliputi0 (1) gaji yang rendah0 kurang sempurnanya peraturan
perundang9undangan0 administrasi yang lamban dan sebagainya0 (&) "arisan
pemerintahan kolonial0 () sikap mental pega"ai yang ingin 8epat kaya
dengan 8ara yang tidak halal0 tidak ada kesadaran bernegara0 tidak ada
pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/
$enurut 4an?i (dalam 4eguh ;urnia"an0 &'') terdapat aktor langsung
dan tidak langsung yang menyebabkan korupsi/ Faktor penyebab langsung
dari korupsi ada enam yaitu: (1) pengaturan dan otorisasi0 (&) perpajakan0
() kebijakan pengeluaran+anggaran0 (3) penyediaan barang dan jasa diba"ah
harga pasar0 () kebijakan diskresi lainnya dan (2) pembiayaan partai politik/
.dapun penyebab tidak langsung dari korupsi ada enam yaitu: (1) kualitas
birokrasi0 (&) besaran gaji di sektor publik0 () sistem hukuman0 (3) penga"asan
institusi0 () transparansi aturan0 hukum0 dan proses0 (2) teladan dari pemimpin/
Pengaturan dan otorisasi dapat menyebabkan korupsi ketika seorang
pejabat memiliki ke"enangan monopoli untuk melakukan pengaturan dan
otorisasi tanpa diimbangi ketersediaan transparansi0 kejelasan prosedur dan upaya
administrati/ Perpajakan menyebabkan korupsi ketika tidak didasarkan atas
aturan yang jelas dan masih memungkinkan kontak langsung antara petugas
pajak
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 56/81
dan pembayar pajak/ ;ebijakan pengeluaran+anggaran dapat menyebabkan
korupsi ketika terjadi ketiadaan transparansi dan penga"asan institusi yang eekti
dalam pembuatan kebijakan mengenai proyek investasi0 pengeluaran untuk
pengadaan0 serta penetapan anggaran tambahan (etrabudgetary accounts).
Penyediaan barang dan jasa diba"ah harga pasar akan dapat
menyebabkan korupsi ketika permintaan akan barang dan jasa tersebut lebih besar
dari pena"aran yang ada/ ;ebijakan diskresi lainnya dapat menyebabkan korupsi
ketika tidak diimbangi adanya transparansi dan penga"asan institusi/ Pembiayaan
partai politik dapat menyebabkan korupsi ketika tidak ada pengaturan yang jelas
mengenai pembiayaan partai politik oleh pemerintah/
;ualitas birokrasi dapat menyebabkan korupsi ketika sistem perekrutan
pega"ai lebih didasarkan atas pertimbangan politik0 patron dan nepotisme serta
ketiadaan aturan yang memadai mengenai promosi dan perekrutan pega"ai/
-esaran gaji di sektor publik dapat menyebabkan korupsi ketika gaji
pega"ai negeri tidak 8ukup untuk memenuhi kebutuhan hidup se8ara layak/
Sistem hukuman dapat menyebabkan korupsi ketika tidak terjadi ketegasan dalam
menghukum orang yang melanggar aturan/
Penga"asan institusi dapat menyebabkan korupsi ketika tidak terdapat
sistem penga"asan internal yang memadai0 eekti0 transparan0 dan jelas/
4ransparansi aturan0 hukum dan proses dapat menyebabkan korupsi ketika di
sebuah negara tidak memiliki pengaturan yang memadai mengenai transparansi
dalam aturan0 hukum dan proses penyelenggaraan pemerintah/ 4eladan
dari
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 57/81
pemimpin dapat menyebabkan korupsi ketika pemimpin pemerintahan
melakukan tindakan korupsi dan menjadi 8ontoh bagi ba"ahannya/
as0 Pri8e dan !eber (dalam 4eguh ;urnia"an0 &'') menyebutkan
aktor penyebab korupsi terkait dengan karakteristik individual dan pengaruh
struktural/ ;orupsi dilihat dari karakteristik individual terjadi ketika seorang
individu itu serakah atau tidak dapat menahan godaan0 lemah dan tidak memiliki
etika sebagai seorang pejabat publik/ Sementara penyebab korupsi dari sisi
struktural disebabkan oleh tiga hal0 yaitu: (1) birokrasi atau organisasi yang
gagal0 (&) kualitas keterlibatan masyarakat0 dan () keserasian sistem hukum
dengan permintaan masyarakat/
$enurut Shah (&''A) terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat
tergantung pada sejumlah aktor yaitu: (1) kualitas manajemen sektor publik0 (&)
keadaan hubungan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat0 () kerangka
hukum0 dan (3) tingkatan dimana proses sektor publik dilengkapi dengan
transparansi dan diseminasi inormasi/ Sementara itu ;litgaard (dalam 4eguh
;urnia"an0 &'') menyebutkan bah"a korupsi dikarenakan adanya monopoli
kekuasaan terhadap barang dan jasa ditambah dengan adanya kekuasaan untuk
melakukan diskresi mengenai siapa yang akan atau berhak menerima barang atau
jasa tersebut tetapi tanpa diimbangi adanya akuntabilitas/
2..3.3 D$/$+ K7,/-'
;orupsi mempunyai dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara/ ;orupsi
menyebabkan
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 58/81
kerugian material dan immaterial0 serta memba"a dampak pada pen8iptaan
ekonomi biaya tinggi0 karena korupsi menyebabkan ineisiensi dan pemborosan
dalam ekonomi (-ahrin0 &''3)/ Pro/ Shang9,in9!ei0 guru besar pada ;ennedy
S8hool o @overnment0 6arvard University yang dikutip oleh ,eremy Pope (&'')
menunjukkan bah"a kenaikan satu angka tingkat korupsi berkorelasi dengan
turunnya total investasi asing sebesar 12 persen/
S/6/ .latas (1*A) mengemukakan enam pengaruh buruk yang dapat
ditimbulkan dari korupsi0 yaitu: (1) timbulnya berbagai bentuk ketidak adilan0 (&)
menimbulkan ketidakeisienan0 () menyuburkan jenis kejahatan lain0 (3)
melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban0 ()
mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik0 dan (2)
menaikkan biaya pelayanan/
Selanjutnya $8 $ullan (121) menyatakan bah"a akibat korupsi adalah
ketidakeisienan0 ketidakadilan0 rakyat tidak memper8ayai pemerintah0
memboroskan sumber9sumber negara0 tidak mendorong perusahaan untuk
berusaha terutama perusahaan asing0 ketidakstabilan politik0 pembatasan dalam
kebijaksanaan pemerintah dan tindak represi/ Se8ara umum dari berbagai dampak
yang dipaparkan ilmu"an0 korupsi merugikan dan menghambat pelaksanaan
pembangunan di segala bidang/
2..3.6 P"$,#$$ K7,/-'
;orupsi adalah masalah yang komplek/ Untuk mengatasinya diperlukan
upaya yang komprehensi/ ,eremy Pope (&'') mena"arkan enam bidang
pokok
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 59/81
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 60/81
pega"ai negeri yang non9politik demi kelan8aran administrasi pemerintah0 (*)
men8iptakan aparatur pemerintah yang jujur0 () sistem budget dikelola oleh
pejabat9pejabat yang mempunyai tanggung ja"ab etis tinggi0 dibarengi sistem
kontrol yang eisien0 (1') herregistrasi (pen8atatan ulang) terhadap kekayaan
perorangan yang men8olok dengan pengenaan pajak yang tinggi/
!idjajabrata dan Ba88hea (&''3) menyebutkan terdapat empat strategi
dalam upaya pemberantasan korupsi0 yakni: (1) memokuskan pada penegakkan
hukum dan penghukuman terhadap pelaku0 (&) melibatkan masyarakat dalam
men8egah dan mendeteksi korupsi0 () melakukan upaya reormasi sektor publik
yang utama0 dimana termasuk didalamnya kegiatan penguatan akuntabilitas0
transparasi0 dan penga"asan0 (3) memperkuat aturan hukum0
meningkatkan kualitas UU anti korupsi0 penanganan tindakan pen8u8ian
uang0 dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik/
$enyangkut korupsi di pemerintah daerah0 menurut de .sis (&''2)
terdapat lima strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi0 yakni: (1)
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas0 (&) penilaian keinginan politik dan
titik masuk untuk memulai0 () mendorong partisipasi masyarakat0 (3)
mendiagnosa masalah yang ada0 () melakukan reormasi dengan
menggunakan pendekatan yang holistik/
-erdasarkan pendapat dari para ilmu"an diatas0 dapat disimpulkan bah"a
upaya penanggulangan terhadap korupsi dapat dilakukan melalui dua 8ara0 yaitu
pen8egahan dan penindakan/ ;edua upaya tersebut sama pentingnya/ Upaya
pen8egahan men8akup semua usaha yang dapat dilakukan untuk men8egah
agar
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 61/81
tidak terjadi tindak korupsi/ Sedangkan upaya penindakan adalah usaha yang
dilakukan untuk menyelamatkan uang atau kerugian negara akibat korupsi dan
menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/ Pemberantasan
korupsi yang dilakukan selama ini di #ndonesia masih terokus pada upaya
penindakan dan itupun belum dilakukan dengan sungguh9sungguh (-ahrin0 &''3)/
$aka dari itu masih sangat perlu dilakukan usaha9usaha yang serius dalam rangka
memerangi korupsi0 utamanya upaya pen8egahan yang belum mendapat perhatian
yang berimbang/
2..3.5 M",+, T'+$* K7,/-'
4ingkat korupsi yang terjadi di suatu daerah se8ara tepat sulit
diketahui/ 6al ini terjadi karena siat asal dari korupsi adalah tindakan yang
tersembunyi/ Pada laporannya (&''*) Transparency International #ndonesia
(4##) menyampaikan bah"a :
5The main reason why it is etremely hard to measure corruption
is because of the nature of the phenomena itself, which is by default will never be
conducted openly, often concealed very effectively.6
$aka dari itu perlu sebuah metodologi penelitian yang dapat
men8erminkan tindak korupsi/ #ndeks Persepsi ;orupsi (#P;) #ndonesia yang
dikeluarkan oleh Transparency International #ndonesia (4##) didesain untuk
menghasilkan inormasi yang berharga tentang enomena korupsi di #ndonesia0
salah satunya di pemerintah daerah0 melalui responden yang tepat untuk dimintai
keterangan mengenai persepsinya terhadap korupsi (Transparency
International #ndonesia0 &''*)/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 62/81
4## mengumpulkan inormasi dari *31 responden di ' kota di seluruh
#ndonesia/ <esponden terbagi menjadi tiga kategori0 yaitu pelaku bisnis0
tokoh masyarakat0 dan pejabat publik (Transparency International #ndonesia0
&''*)/ Untuk pelaku bisnis0 sampel distratiikasi dari ukuran perusahaan tempat
bekerja dan dari sektor ekonomi yang digeluti/ 4okoh masyarakat yang
di"a"an8ara dalam survei #P; adalah tokoh akademis0 agama0 pemimpin
organisasi masyarakat atau sejenisnya yang memiliki pengaruh 8ukup kuat untuk
membentuk opini publik0 le"at publikasi di media massa ataupun
pengalaman pengorganisasian masyarakat di kotanya/ Untuk pejabat publik0
target survei adalah pega"ai dari eselon #C ke atas/
#ndeks pengukuran korupsi berguna bagi lembaga pemerintah seperti
;omisi Pemberantasan ;orupsi (;P;)0 untuk dijadikan basis penentuan prioritas
pemberantasan korupsi/ Sementara itu0 pemerintah daerah yang disurvei dapat
menggunakan indeks ini sebagai bahan evaluasi mereka dalam usaha
pemberantasan korupsi (Transparency International #ndonesia0 &''*)/
Transparency Internasional #ndonesia adalah embaga S"adaya $asyarakat
yang berpusat di -erlin0 ,erman yang bergerak di bidang pemberantasan
korupsi di Dunia
#ndeks Persepsi ;orupsi (#P;) merupakan indeks yang berupa skala
numerik yang mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah/ <entang
indeksnya adalah dari ' sampai dengan 1'0 ' berarti sangat korup0 1' berarti
sangat bersih. #ndeks Persepsi ;orupsi didesain untuk menghasilkan inormasi
yang berharga tentang enomena korupsi di pemerintah daerah0 melalui
responden
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 63/81
yang tepat untuk dimintai keterangan mengenai persepsinya terhadap
korupsi
(Transparency International #ndonesia0&''*)/
2.2 P""#'*'$ T"&$%,#,
6asil penelitian empiris tentang pengaruh akuntabilitas aporan
;euangan Pemerintah Daerah (;PD) terhadap tingkat korupsi pemerintah
daerah belum ada/ Pentingnya peran akuntabilitas publik dalam pemberantasan
korupsi belum begitu mendapat perhatian dan dikaji se8ara mendalam di
#ndonesia0 hal itu dapat dilihat dari sulitnya men8ari dan menggali inormasi
tentang pentingnya peran akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi
(4eguh ;urnia"an0 &'')/
amun demikian0 se8ara teoritis akuntabilitas publik dianggap memiliki
pengaruh yang siniikan terhadap korupsi/ ;litgaard (dalam 4eguh
;urnia"an0
&'')0 !idjajabrata dan Ba88hea (&''3)0 de .sis (&''2) berpendapat bah"a
salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah
dengan peningkatan akuntabilitas/ Penelitian tentang pentingnya akuntabilitas
dalam upaya penanggulangan korupsi pernah dilakukan di Eritrea oleh Desta
tahun &''2 yang menyatakan bah"a untuk kasus di Eritrea strategi anti
korupsi yang paling penting untuk dilakukan adalah transparansi+akuntabilitas
(dalam 4eguh ;urnia"an0 &'')/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 64/81
2.3 K"$+$ P"'+'$
Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi amanat oleh rakyat untuk
menjalankan pemerintahan di daerah harus mempertanggungja"abkan kinerjanya
kepada publik/ $iriam -udiardjo (1*) mendeinisikan akuntabilitas sebagai
pertanggungja"aban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka
yang memberi mandat itu/ 4untutan akuntabilitas terhadap penyelanggaraan
pemerintahan berjalan seiring dengan semakin luasnya sistem pemerintahan yang
berbasis otonomi daerah di #ndonesia/ Semakin luasnya pelaksanaan otonomi
daerah0 perlu diimbangi dengan penga"asan yang memadai agar tidak
menimbulkan korupsi0 kolusi0 nepotisme (;;) baru atau memindahkan
;; dari tingkat pusat ke daerah (Pontas < Siahaan0 &''3)/
.kuntabilitas diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi
praktek korupsi yang banyak terjadi di pemerintah daerah (4eguh ;urnia"an0
&'')/ ;litgaard (dalam 4eguh ;urnia"an0 &'') berpendapat bah"a salah satu
strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah dengan
memperbaiki sistem yang korup yakni dengan mengatur masalah monopoli0
diskresi dan akuntabilitas/ !idjajabrata dan Ba88hea (&''3) menyebutkan salah
satu strategi dalam upaya pemberantasan korupsi adalah melakukan upaya
reormasi sektor publik yang utama0 dimana termasuk didalamnya kegiatan
penguatan akuntabilitas0 transparasi0 dan penga"asan/ Desta tahun &''2 yang
menyatakan bah"a untuk kasus di Eritrea strategi anti korupsi yang paling penting
untuk dilakukan adalah transparansi+akuntabilitas (dalam 4eguh
;urnia"an0
&'')/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 65/81
Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pemerintah daerah perlu
dilakukan pemeriksaan (diaudit)/ .kuntabilitas pemerintah daerah diperiksa oleh
-adan Pemeriksa ;euangan <epublik #ndonesia (-P; <#)/ Undang9Undang
<epublik #ndonesia nomor 1 tahun &''2 tentang -adan Pemeriksa
;euangan0 H-P; bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung ja"ab
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat0 Pemerintah Daerah0
embaga egara lainnya0 -ank #ndonesia0 -adan Usaha $ilik egara0 -adan
ayanan Umum0 -adan Usaha $ilik Daerah0 dan lembaga atau badan lain
yang mengelola keuangan egaraI/
Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan
pendapat+opini atas ke"ajaran inormasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan dengan mendasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan dan atau prinsip9prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai
peraturan perundang9undangan0 (b) ke8ukupan pengungkapan (adeuate
disclosure)0 (8) kepatuhan terhadap peraturan perundang9undangan0 dan (d)
eektivitas sistem pengendalian intern/ Dalam melaksanakan pemeriksaan
keuangan0 selain memberikan opini atas laporan keuangan0 -P; juga melaporkan
hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern0 dan laporan hasil pemeriksaan
atas kepatuhan terhadap peraturan perundang9undangan (-P;0 &'')/
Dari uraian diatas0 opini audit0 hasil pemeriksaan atas sistem
pengendalian intern0 dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang9undangan merupakan gambaran dari akuntabilitas laporan
keuangan pemerintah daerah yang diyakini memiliki hubungan dengan
praktek
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 66/81
korupsi yang banyak terjadi di pemerintah daerah/ ;erangka pemikiran
penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
@ambar &/1
K"$+$ P"'+'$ P""#'*'$
=pini .udit aporan ;euangan
Pemerintah Daerah
Sistem Pengendalian #ntern aporan
;euangan Pemerintah Daerah4ingkat ;orupsi
Pemerintah
Daerah
;epatuhan 4erhadap Peraturan
Perundang9undangan aporan
;euangan Pemerintah Daerah
2.6 H'/7*"-'- P""#'*'$
Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan
pendapat+opini atas ke"ajaran inormasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan (-P;0 &'')/ =pini audit laporan keuangan menunjukkan tingkat
ke"ajaran yang men8erminkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan
yang diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi/
=pini audit yang "ajar menunjukkan akuntabilitasnya baik yang itu diyakini
mampu mereduksi tingkat korupsi0 demikian juga sebaliknya/
61 J =pini audit laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh
negati terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 67/81
Selain memberikan opini atas laporan keuangan0 -P; juga melaporkan
hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern0 dan laporan hasil pemeriksaan
atas kepatuhan terhadap peraturan perundang9undangan (-P;0 &'')/ 6asil
pemeriksaan atas sistem pengendalian intern mengungkapkan tentang kelemahan
sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan (ampiran #C Peraturan -P;
<# o/ 1 4ahun &''A)/ 6asil pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang9undangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang9undangan yang mengakibatkan kerugian daerah0 potensi
kerugian daerah0 kekurangan penerimaan0 administrasi0 ketidakekonomisan0
ketidakeisienan0 dan ketidakeektian (ampiran #C Peraturan -P; <# o/
1
4ahun &''A)/
;elemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang9undangan yang dilaporkan -P; menunjukkan
tingkat akuntabilitas laporan keuangan/ Semakin banyak kelemahan sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang9
undangan menunjukkan inormasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan tidak dapat diandalkan (-P;0 &'')/ .rtinya semakin banyak
kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang9undangan menunjukkan tingkat akuntabilitas yang
rendah/ 4ingkat akuntabilitas yang kuat diyakini memberikan kontribusi dalam
usaha mereduksi praktek korupsi (!idjajabrata dan Ba88hea0 &''3)/ .rtinya
akuntabilitas yang lemah diyakini berpengaruh pada meningkatnya korupsi/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 68/81
6& J ;elemahan sistem pengendalian intern laporan keuangan pemerintah
daerah berpengaruh positi terhadap tingkat korupsi pemerintah
daerah/
6 J ;etidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang9
undangan laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positi
terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 69/81
BAB III
METODE PENELITIAN
3. V$'$"# P""#'*'$ &$ D"9''-' O/"$-'7$#
Cariabel penelitian merupakan atribut atau siat yang mempunyai variasi
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya
(Sugiyono0 1)/ Penelitian ini menggunakan dua ma8am variabel penelitian
yaitu variabel terikat (dependent variabel ) dan variabel bebas (independent
variabel )/
3.. V$'$"# D"/"&"
Cariabel 4erikat ( 0ependent 7ariabel ) merupakan variabel yang menjadi
perhatian utama peneliti (Sekaran0 &''2)/ Cariabel 4erikat ( 0ependent 7ariabel )
merupakan variabel yang dipengaruhi variabel lain baik se8ara positi maupun
se8ara negati (Sekaran0 &''2)/ Cariabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat
korupsi pemerintah daerah/
4ingkat korupsi yang terjadi di suatu pemerintahan daerah se8ara
tepat sulit diketahui/ 6al ini terjadi karena siat asal dari korupsi adalah tindakan
yang tersembunyi/ Pada laporannya (&''*) Transparency International #ndonesia
(4##) menyampaikan bah"a0
5The main reason why it is etremely hard to measure corruption
is because of the nature of the phenomena itself, which is by default will never be
conducted openly, often concealed very effectively.6
'
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 70/81
1
$aka dari itu perlu sebuah metodologi penelitian yang dapat
men8erminkan tindak korupsi/ #ndeks Persepsi ;orupsi (#P;) #ndonesia yang
dikeluarkan oleh Transparency International #ndonesia (4##) didesain untuk
menghasilkan inormasi yang berharga tentang enomena korupsi di #ndonesia0
salah satunya di pemerintah daerah0 melalui responden yang tepat untuk dimintai
keterangan mengenai persepsinya terhadap korupsi (Transparency
International #ndonesia0 &''*)/
4## mengumpulkan inormasi dari *31 responden di ' kota di seluruh
#ndonesia/ <esponden terbagi menjadi tiga kategori0 yaitu pelaku bisnis0
tokoh masyarakat0 dan pejabat publik (Transparency International #ndonesia0
&''*)/ Untuk pelaku bisnis0 sampel distratiikasi dari ukuran perusahaan tempat
bekerja dan dari sektor ekonomi yang digeluti/ 4okoh masyarakat yang
di"a"an8ara dalam survei #P; adalah tokoh akademis0 agama0 pemimpin
organisasi masyarakat atau sejenisnya yang memiliki pengaruh 8ukup kuat untuk
membentuk opini publik0 le"at publikasi di media massa ataupun
pengalaman pengorganisasian masyarakat di kotanya/ Untuk pejabat publik0
target survei adalah pega"ai dari eselon #C ke atas/
#ndeks pengukuran korupsi berguna bagi lembaga pemerintah seperti
;omisi Pemberantasan ;orupsi (;P;)0 untuk dijadikan basis penentuan prioritas
pemberantasan korupsi/ Sementara itu0 pemerintah daerah yang disurvei dapat
menggunakan indeks ini sebagai bahan evaluasi mereka dalam usaha
pemberantasan korupsi (Transparency International #ndonesia0 &''*)/
Transparency Internasional #ndonesia adalah embaga S"adaya
$asyarakat
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 71/81
yang berpusat di -erlin0 ,erman yang bergerak di bidang pemberantasan
korupsi di Dunia
#ndeks Persepsi ;orupsi (#P;) merupakan indeks yang berupa skala
numerik yang mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah/ <entang
indeksnya adalah dari ' sampai dengan 1'0 ' berarti sangat korup0 1'
berarti sangat bersih. #ndeks Persepsi ;orupsi didesain untuk menghasilkan
inormasi yang berharga tentang enomena korupsi di pemerintah daerah0 melalui
responden yang tepat untuk dimintai keterangan mengenai persepsinya terhadap
korupsi (Transparency International #ndonesia0 &''*)/
-erdasarkan kondisi yang dipaparkan diatas0 di dalam penelitian ini
variabel tingkat korupsi pemerintah daerah diukur menggunakan #ndeks Persepsi
;orupsi (#P;) yang dimodiikasi berdasarkan logika operasional matematika
sederhana/ Proses modiikasinya adalah sebagai berikut :
Dasar logika : <entang #P; adalah dari ' sampai dengan 1'0 ' berarti
sangat korup0 1' berarti sangat bersih (Transparency International
#ndonesia0 &''*)/
,adi se8ara matematis apabila nilai #P; adalah ' maka tingkat korupsinya
adalah 1' (sangat korup) dan apabila nilai #P; adalah 1' maka tingkat
korupsinya adalah ' (sangat bersih)/
Dengan demikian rumus operasional matematikanya adalah:
(/1)
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 72/81
Sehingga berdasarkan logika matematika dasar pada pernyataan
implikasi dua arah (biimplikasi) atau pernyataan ekuivalensi diatas0 maka
rumusannya dapat disusun sebagai berikut :
(/&)
4ingkat korupsi yang dimodiikasi dari #P; inilah yang digunakan untuk
mengukur tingkat korupsi pemerintah daerah/ Selanjutnya variabel ini
akan
disimbolkan dengan #P;$d (#P; $odiikasi) dalam
persamaan/
3..2 V$'$"# I&"/"&"
Cariabel -ebas ( Independent 7ariabel ) merupakan variabel yang
mempengaruhi variabel lain baik se8ara positi maupun se8ara negati
(Sekaran0
&''2)/ Cariabel bebas dari penelitian ini adalah tingkat akuntabilitas pemerintah
daerah yang dilaporkan oleh -P; <# yang terdiri dari opini audit laporan
keuangan pemerintah daerah0 kelemahan sistem pengendalian intern laporan
keuangan pemerintah daerah0 dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang9undangan laporan keuangan pemerintah daerah/
3..2. O/'' A,&'* L$/7$ K",$$ P""'*$%
D$"$%
=pini audit -adan Pemeriksa ;euangan <epublik #ndonesia (-P; <#)
terdiri dari empat opini yaitu !ajar 4anpa Penge8ualian (!4P+unualified
opinion)0 !ajar Dengan Penge8ualian (!DP+/ualified opinion)0 4idak !ajar
(4!+ Adverse opinion) dan 4idak $emberikan Pendapat (4$P+ 0isclaimer
opinion)/ Cariabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy (!enny dan
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 73/81
%armel $eiden0 &''AM Utari 6ilmi F6 dan Syaiul .li0 &''*)/ Cariabel dijadikan
dua kategori yaitu kategori unualified yang terdiri dari !ajar 4anpa
Penge8ualian (!4P+unualified opinion)0 dan non unualified yang terdiri dari
!ajar Dengan Penge8ualian (!DP+/ualified opinion)0 4idak !ajar (4!+ Adverse
opinion) dan 4idak $emberikan Pendapat (4$P+ 0isclaimer opinion)/
;ategori unualified yang terdiri dari !ajar 4anpa Penge8ualian
(!4P+unualified opinion) diberi nilai dummy 1 dan kategori non unualified
yang terdiri dari !ajar Dengan Penge8ualian (!DP+/ualified opinion)0
4idak !ajar (4!+ Adverse opinion) dan 4idak $emberikan Pendapat
(4$P+ 0isclaimer opinion) diberi nilai dummy ' (!enny dan %armel $eiden0
&''AM Utari 6ilmi F6 dan Syaiul .li0
&''*)/ Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan =. di dalam
persamaan/
3..2.2 K"#"$%$ S'-*" P""&$#'$ I*" L$/7$
K",$$
P""'*$% D$"$%
6asil evaluasi Sistem Pengendalian #ntern (SP#) oleh -P; menunjukkan
kasus9kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang dapat dikelompokkan
sebagai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan0 kelemahan
sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja0 serta
kelemahan struktur pengendalian intern/ Cariabel kelemahan sistem pengendalian
intern ;PD diukur dengan menghitung jumlah kasus kelemahan sistem
pengendalian intern atas ;PD yang dilaporkan -P;/ Selanjutnya variabel
ini akan disimbolkan dengan SP# dalam persamaan/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 74/81
3..2.3 K"*'&$+/$*,%$ T"%$&$/ K"*"*,$ P"$*,$ P",&$:
U&$$ L$/7$ K"$$ P""'*$% D$"$%
6asil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah mengenai
kepatuhan terhadap peraturan perundang9undangan mengungkapkan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang9undangan yang
mengakibatkan kerugian daerah0 potensi kerugian daerah0 kekurangan
penerimaan0 administrasi0 ketidakekonomisan0 ketidakeisienan0 dan
ketidakeektian/ Cariabel ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang9undangan ;PD diukur dengan menghitung jumlah kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang9undangan atas ;PD
yang dilaporkan -P;/ Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan
PUU dalam persamaan/
3.2 P7/,#$-' &$ P""*,$ S$/"#
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah
daerah di #ndonesia yang telah diteliti oleh Transparency International
#ndonesia (4##) tentang #ndeks Persepsi ;orupsi (#P;)/ Pemerintah daerah yang
menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu
(purposive sampling) dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang
representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan/ ;riteria tersebut
ditentukan sebagai berikut:
1/ Pemerintah daerah telah diteliti oleh Transparency International
#ndonesia (4##) pada tahun &''*/ Pemilihan tahun &''* dikarenakan data
penelitian tahun &''* (penelitian dilakukan setiap dua tahun sejak
tahun &''3)
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 75/81
merupakan data terbaru yang dikeluarkan 4## yang memenuhi syarat kedua0
sehingga diharapkan lebih menggambarkan kondisi yang lebih mendekati
dengan akta kekinian/
&/ Pemerintah daerah ;ota+;abupaten yang telah menyerahkan aporan
;euangan Pemerintah Daerah kepada -P; dan telah selesai diaudit dan
dilaporkan oleh -P; sesuai dengan UU o/ 1 4ahun &''2 tentang -P; dan
Peraturan -P; o/ '1 4ahun &''A tentang Standar Pemeriksaan/
3.3 !"'- &$ S," D$*$
,enis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder/ Data sekunder merupakan data yang tidak diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peniliti atau data yang diperoleh se8ara tidak langsung
melalui keterangan0 8atatan0 dokumentasi0 "ebsite+situs resmi yang dikeluarkan
oleh suatu instansi/ Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan
pada alasan : (1) lebih mudah memperolehnya0 (&) biayanya lebih murah0 ()
sumber data adalah lembaga terper8aya (-P; <# dan Transparency
International #ndonesia) sehingga data terper8aya keabsahannya/
Data diperoleh dari laporan Transparency International #ndonesia (4##)
yang berjudul H$engukur 4ingkat ;orupsi di #ndonesia &''* : #ndeks Persepsi
;orupsi #ndonesia dan #ndeks SuapI melalui komunikasi e9mail0 dan dari aporan
6asil Pemeriksan dan #khtisar 6asil Pemeriksaan Semester # dan ## 4ahun &''
-P; <# yang diambil se8ara langsung ke kantor -iro 6umas dan 6ubungan uar
egeri -adan Pemeriksa ;euangan <epublik #ndonesia/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 76/81
3.6 M"*7&" P",/,#$ D$*$
Data adalah keterangan mengenai variabel pada sejumlah objek
(Pur"anto0 &'11)/ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder/ Pengumpulan data pada penilitian ini dilakukan dengan 8ara
dokumentasi dan studi pustaka/ Dokumentasi merupakan proses perolehan
dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen tersebut/ Proses
perolehan dokumen dilakukan melalui komunikasi elektronik (e9mail) dengan
pihak lembaga terkait0 publikasi "ebsite lembaga terkait dan kunjungan
langsung ke -iro 6umas dan 6ubungan uar egeri -adan Pemeriksa ;euangan
<epublik #ndonesia untuk mengambil data yang mensyaratkan diambil se8ara
langsung (data aporan 6asil Pemeriksaan atas ;PD &''* oleh -P; <#)/
Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur9literatur yang relevan
dengan penelitian/
3.5 M"*7&" A$#'-'-
3.5. S*$*'-*'+ D"-+'/*'9
Statistika deskripti memberikan gambaran se8ara umum mengenai
karakter variabel penelitian/ Parameter yang digunakan dalam penelitian ini
adalah nilai rata9rata0 standar deviasi dan kisaran skor (maksimum dan minimum)
yang ditampilkan dalam tabel statistik deskripti/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 77/81
3.5.2 U' A-,-' K#$-'+
a/ Uji ormalitas Data
Uji ormalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai
distribusi normal atau tidak/ Proses uji normalitas data dilakukan dengan
uji statistik ne-ample #olmogorov-mirnov (#-) dan memperhatikan
penyebaran data (titik) pada normal p-plot of regression standardi1ed
residual dari variabel dependen0 dimana :
1/ ,ika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas/
&/ ,ika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti
garis diagonal0 maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas/
b/ Uji $ultikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap9tiap variabel
independen saling berhubungan se8ara linier/ $ultikolinieritas terjadi apabila
antara variabel9variabel independen terdapat hubungan yang signiikan/ $odel
regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolinearitas atau tidak adanya
hubungan korelasi diantara variabel9variabel independennya/ Untuk
mendeteksi adanya masalah multikolinieritas adalah dengan memperhatikan :
1/ -esaran korelasi antar variabelindependen/
Pedoman suatu model regresi bebas multikolinieritas0 memiliki kriteria
sebagai berikut :
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 78/81
a) ;oeisien korelasi antara variabel9variabel independen harus
lemah0 tidak lebih besar dari ' persen atau diba"ah '0' (@ho?ali0
&''2)/
b) ,ika korelasi kuat antara variabel9variabel independen dengan variabel9
variabel independen lainnya (umumnya diatas '0')0 maka hal ini
menunjukkan terjadinya multikolinearitas yang serius (@ho?ali0 &''2)/
&/ ilai tolerance dan C#F (7ariance Inflation
8actor)
ilai tolerance dan C#F menunjukkan setiap variabel independen manakah
yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya/ Persamaan
yang digunakan adalah :
(/)
ilai cutoff yang digunakan dan dipakai untuk menandai adanya aktor9
aktor multikolinearitas adalah nilai tolerance N '01' atau sama dengan
nilai C#F O 1'/
8/ Uji 6eterokedastisitas
6eterokedastisitas adalah terjadinya varians yang tidak sama untuk
variabel independen yang berbeda/ 6eterokedastisitas dapat terdeteksi dengan
melihat plot antara nilai prediksi variabel terikat (BP<ED) dengan residualnya
(S<ES#D)/ Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas adalah dengan
melihat ada tidaknya pola tertentu pada graik scatter plot /
7ang mendasari dalam pengambilan keputusan adalah :
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 79/81
2'
1/ ,ika ada pola tertentu seperti titik9titik yang ada membentuk satu pola yang
teratur (bergelombang0 melebar0 kemudian menyempit) maka akan terjadi
masalah heterokedastisitas/
&/ ,ika tidak ada pola yang jelas seperti titik9titik yang menyebar diatas dan
diba"ah angka nol pada sumbu9sumbu maka tidak terjadi
heterokedastisitas/
3.5.3 P",'$ H'/7*"-'-
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi
berganda (9ultiple $egression) dengan alasan bah"a variabel independennya
lebih dari satu/ .nalisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara tingkat
korupsi pemerintah daerah (yang diukur melalui indeks persepsi korupsi
modiikasi) dengan variabel9variabel independen (opini audit0 jumlah kasus
kelemahan sistem pengendalian intern0 jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang9undangan)/
Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :
(/3)
Dimana :
#P;$d J indeks persepsi korupsi modiikasi (tingkat
korupsi) =. J opini audit
SP# J jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian intern
PUU J jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang9undangan
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 80/81
;emudian untuk mengetahui pengaruh antara variabel9variabel
independen dengan tingkat korupsi pemerintah daerah maka dilakukan pengujian9
pengujian hipotesis penelitian terhadap variabel9variabel dengan pengujian
diba"ah ini :
a/ ;oeisian Determinasi
;oeisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik
garis regresi sampel men8o8okkan data/ Untuk regresi dengan variabel bebas
lebih dari dua maka digunakan ad:usted < &
sebagai koeisien
determinasi/
;oeisien determinasi untuk mengukur proporsi variasi dalamvariabel
dependen yang dijelaskan oleh regresi/ ilai < &
berkisar antara ' sampai 10
apabila < &
J ' berarti tidak ada hubungan antara variabel =.0 SP#0 PUU
dengan variabel tingkat korupsi pemerintah daerah (#P;)0 sedangkan jika < &
J
1 berarti terdapat suatu hubungan yang
sempurna/ b/ Uji F
Uji ini dilakukan untuk menguji variabel9variabel independen terhadap
variabel dependen se8ara bersama9sama/ Pengujian dilakukan dengan
menggunakan tingkat signiikansi '0' ( J Q)/ Penolakan atau penerimaan
hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
1/ ,ika nilai signiikansi kurang dari atau sama dengan '0' maka hipotesis
diterima yang berarti se8ara bersama9sama variabel =.0 SP#0 PUU
berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah (#P;)/
8/18/2019 (795791105) Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Korupsi Pemda
http://slidepdf.com/reader/full/795791105-akuntabilitas-keuangan-daerah-dan-korupsi-pemda 81/81
&/ ,ika nilai signiikansi lebih dari '0' maka hipotesis ditolak yang berarti
se8ara bersama9sama variabel =.0 SP#0 PUU tidak berpengaruh terhadap
tingkat korupsi pemerintah daerah (#P;)/
8/ Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing9masing variabel
independent se8ara individu (partial) dalam menjelaskan perilaku variabel
dependen/ Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signiikansi
'0' ( J Q)/ Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan
kriteria sebagai berikut :
1/ ,ika nilai signiikansi kurang atau sama dengan '0' maka hipotesis
diterima yang berarti se8ara partial variabel =.0 SP#0 PUU berpengaruh
terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah (#P;)/
&/ ,ika nilai signiikansi lebih dari '0' maka hipotesis ditolak yang berarti
se8ara partial variabel =.0 SP#0 PUU tidak berpengaruh terhadap tingkat
korupsi pemerintah daerah (#P;)/