Download - 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
1/93
Daftar Tabel
Tabel 1 Realisasi Pembayaran Proyek P3SON Hambalang Tahun 2010 dan 2011 .................. 6
Tabel 2 Kronologis Pembangunan P3SON Hambalang sesuai Surat Kepala Biro Keuangan
dan Rumah Tangga Kemenpora Nomor 278.A/B.II.SESKEMENPORA/7/2011 ................... 31
Tabel 3 Rincian Pengembalian Dana dari PT AK ke KSO AW .............................................. 77
Tabel 4 Rincian Pengembalian Dana dari PT Wika ................................................................ 77
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
2/93
1
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN I
SIMPULAN
Berdasarkan UndangUndang (UU) No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, serta memperhatikan Surat Permintaan DPR RI Nomor PW.01/10954/DPR RI/XII/2011
tanggal 16 Desember 2011 perihal audit investigasi terhadap pelaksanaan pembangunan Pusat
Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON), BPK telah melaksanakan
pemeriksaan atas pembangunan P3SON yang berlokasi di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup
Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga
(Kemenpora) dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan Bogor.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan ada indikasi penyimpangan terhadap
peraturan perundangan dan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses persetujuan kontrak tahun
jamak, dalam proses pelelangan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan dalam proses pencairan uang
muka, yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembangunan P3SON. Indikasi penyimpangan
dan atau penyalahgunaan wewenang tersebut mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian negara
sekurang-kurangnya sebesar Rp243,66 Milyar dengan penjelasan singkat sebagai berikut:
1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan kontrak tahun jamak tidak memenuhi persyaratan
yaitu sebagai berikut:
a. Surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan ditandatangani
oleh pihak yang tidak berwenang, yaitu Ses Kemenpora tanpa memperoleh pendelegasian
wewenang dari Menpora.b. Pendapat teknis kelayakan kontrak tahun jamak yang dimaksudkan dalam PMK
56/PMK.02/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak
Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditandatangani oleh Pejabat yang
tidak berwenang yaitu Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum, bukan oleh Menteri Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No.45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.
c.
Tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis harus dilaksanakan lebih
dari satu tahun anggaran.
http://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdf -
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
3/93
2
d. Kemenpora memanipulasi data dalam pengajuan revisi RKA-KL TA 2010 sebagai salah satu
syarat persetujuan revisi RKA-KL TA 2010 oleh Kementerian Keuangan. Data keluaran
(output) yang dinyatakan naik dari 108.553 m2menjadi 100.398 m
2, pada kenyataan nya turun
dari 108.553 m2menjadi 100.398 m2.
e.
Revisi RKA-KL Kemenpora TA 2010 sebagai salah satu syarat persetujuan kontrak tahun
jamak belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran, pada saat persetujuan kontrak tahun
jamak diberikan oleh Menteri Keuangan.
f. Pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi RKA-KL Kemenpora 2010 oleh
Menteri Keuangan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
2. Dalam proses pelelangan, terdapat indikasi penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang
sebagai berikut:
a.
Penetapan pemenang lelang pekerjaan konstruksi pembangunan P3SON Hambalang dengan
nilai Rp1,2 Triliun yang seharusnya ditetapkan oleh Menpora, ditetapkan oleh pihak yang
tidak berwenang yaitu Ses Kemenpora, tanpa memperoleh pendelegasian wewenang dari
Menpora.
b. Proses evaluasi prakualifikasi dan teknis terhadap penawaran calon kontraktor peserta lelang
pekerjaan konstruksi proyek pembangunan P3SON tidak dilakukan oleh Panitia Pengadaan,
melainkan oleh rekanan yang akan dimenangkan.
c. Proses pelelangan pekerjaan konstruksi pembangunan P3SON Hambalang yang pada
akhirnya memenangkan KSO AW dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Menggunakan standar penilaian yang berbeda dalam mengevaluasi dokumen
prakualifikasi antara dokumen penawaran dari KSO AW dengan dokumen penawaran
dari rekanan yang lain. Standar penilaian untuk mengevaluasi penawaran dari KSO AW
menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp1,2 T, sedangkan standar penilaian untuk
mengevaluasi penawaran dari rekanan lain menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp262
M.
2) Mengumumkan lelang dengan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap
yaitu mengubah informasi mengenai nilai pekerjaan yang hendak dilelang dengan cara
memberikan surat pemberitahuan yang tidak dipublikasikan secara transparan.
3) Menggunakan nilai paket pekerjaan yang tidak seharusnya digunakan untuk
mengevaluasi Kemampuan Dasar (KD) peserta lelang sehingga dapat memenangkan
KSO AW.
3. Pencairan anggaran tahun 2010 dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
oleh RI (Kabag Keuangan Kemenpora) meskipun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan bukti
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
4/93
3
pertanggungjawaban belum ditandatangani dan diuji oleh pejabat yang berwenang yaitu Har
selaku Penguji SPP dan Su selaku Bendahara.
Selain itu, terdapat indikasi penyimpangan lain yang ditemukan, namun tidak langsung
mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian negara, yaitu sebagai berikut:
1. Izin penetapan lokasi, izin site plan, dan IMB atas proyek pembangunan P3SON Hambalang
diberikan oleh Pemkab Bogor meskipun Kemenpora belum/tidak melakukan studi Amdal
terhadap proyek pembangunan P3SON Hambalang dimaksud.
2. Penandatanganan Surat Keputusan Hak Pakai bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 m2
di
Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor oleh Kepala BPN, didukung dengan
dokumen yang tidak sesuai kenyataan berupa: (i) surat pelepasan hak dari Probosutedjo selaku
bekas pemegang hak yang diduga palsu; dan (ii) Surat Pernyataan Sesmenpora yang menyatakan
bahwa pada pengadaan lahan P3SON Hambalang dimaksud tidak terjadi kerugian negara
berdasarkan LHP BPK RI adalah tidak sesuai kenyataan. LHP BPK yang menjadi rujukan Ses
Kemenpora tidak mencakup pemeriksaan atas proses pembebasan lahan P3SON Hambalang.
3. Penetapan RKA-KL Kemenpora tahun 2011 oleh Kementerian Keuangan, untuk pekerjaan
konstruksi P3SON Hambalang sudah dilakukan oleh Dirjen Anggaran meskipun persyaratan
berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada adalah
untuk skema pembiayaan tahun jamak, sementara itu persetujuan kontrak tahun jamak belum
disetujui.
4.
Kontraktor utama P3SON Hambalang yaitu KSO AW mensubkontrakkan pekerjaan utama yang
seharusnya dikerjakan sendiri sesuai dengan ketentuan dalam Keppres 80 tahun 2003 pasal 32 (3),
kepada perusahaan lain.
Uraian selengkapnya mengenai temuan pemeriksaan tersebut disajikan pada Bagian III.B
Laporan Hasil Pemeriksaan ini.
BPK menyarankan kepada institusi penegakan hukum terkait, dalam hal ini kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi, untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 30 Oktober 2012
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Penanggung Jawab Pemeriksaan
J. Widodo H. Mumpuni
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
5/93
4
BAGIAN II
UMUM
1. Dasar Penugasan Pemeriksaan
a.
UUD 1945 Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G UUD 1945
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
c. Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
serta memperhatikan Surat Permintaan DPR RI Nomor PW.01/10954/DPR RI/XII/2011 tanggal
16 Desember 2011 perihal audit investigasi terhadap pelaksanaan pembangunan P3SON.
2. Tujuan Pemeriksaan
Pemeriksaan inivestigatif ini bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara
dan/atau unsur pidana dalam pembangunan P3SON Hambalang, sesuai pasal 13 UU No. 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan
a. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap seluruh kegiatan mencakup penyiapan lahan, proses
perencanaan anggaran, perencanaan pekerjaan, dan pelaksanaan pekerjaan yang terkait
proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON)
Hambalang Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Kemenpora.
Pemeriksaan ini tidak mencakup pemeriksaan atas perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban kegiatan pengadaan peralatan untuk P3SON yang direncanakan bernilai
Rp1,4T sesuai surat Ses Kemenpora kepada Menteri Keuangan Nomor
1887.A/SESKEMENPORA/6/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal persetujuan kontrak tahun
jamak. Pemeriksaan ini juga tidak mencakup aliran dana yang melalui rekening-rekening PT
AK, PT WK, DK-I AK, dan DBG WK yang tidak terkait langsung dengan penerimaan dan
penggunaan uang muka proyek dengan cut offpemeriksaan sampai dengan 30 Oktober 2012.
4.
Standar Pemeriksaan
a. Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
b. Keputusan BPK RI No. 17/K/I-XIII.2/12/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan
Investigatif Atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian
Negara/Daerah.
5. Data Objek/Kegiatan yang Diperiksa
Proyek pembangunan P3SON Kemenpora yang berlokasi di Desa Hambalang Kecamatan
Citeureup Kabupaten Bogor didukung dengan alokasi anggaran Kemenpora sebesar
Rp1.196.676.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
http://c/Users/Lukman%20Hakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FSFOUFSM/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamakhttp://c/Users/Lukman%20Hakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FSFOUFSM/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamakhttp://c/Users/Lukman%20Hakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FSFOUFSM/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamakhttp://c/Users/Lukman%20Hakim/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FSFOUFSM/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamak -
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
6/93
5
a. DIPA Revisi tahun 2010 nomor 0001/092-01.1/-/2010 tanggal 23 Juli 2010 sebesar
Rp275.000.000.000 untuk pembangunan Pusat Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
(PPPON) Hambalang seluas 108.533 m2 dengan kode anggaran 10.10.05.0024.00165
(program peningkatan sarana dan prasarana olahraga sub kegiatan pembangunan gedung
pendidikan).
b. DIPA Revisi tahun 2011 nomor 0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 14 Juli 2011 sebesar
Rp400.000.000.000 untuk lanjutan pembangunan P3SON Hambalang dengan kode anggaran
092.01.07.3824.03.013.012 (program pembinaan dan pengembangan olah raga kegiatan
peningkatan prasarana dan sarana keolahragaansub kegiatan penyediaan sarana olah raga).
c. DIPA tahun 2012 nomor 0015/092-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Des 2011 sebesar
Rp521.676.000.000 untuk pembangunan P3SON Hambalang dengan kode anggaran
092.01.06.3824.002.006.040 (program kepemudaan dan keolahragaan - kegiatan peningkatan
prasarana dan sarana keolahragaansub kegiatan penyediaan sarana olah raga).
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kontrak pekerjaan perencanaan, konstruksi, dan
manajemen konstruksi sebagai berikut:
a. Kontrak konsultan perencanaan tahun 2010 dengan rekanan PT YK yaitu nomor
027.A/SPK/PPK/P3SON/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010 senilai Rp5.825.820.000. Kontrak
ini diaddendum dengan kontrak nomor 035.A/SPK/PPK/P3SON/12/2010 tanggal 9 Des 2010
senilai Rp5.825.820.000.
b.
Kontrak konsultan perencanaan tahun 2011 dengan rekanan PT YK yaitu nomor
67.A/SPK/PPK/P3SON/1/2011 tanggal 14 Januari 2011 senilai Rp8.593.200.000.
c. Kontrak induk pekerjaan konstruksi dengan rekanan KSO AW yaitu Nomor Kontrak
3894/Seskemenpora/BP/10/2010 tanggal 10 Desember 2010 senilai Rp1.077.921.000.000.
Kontrak induk ini dirinci ke dalam beberapa kontrak anak yang terpisah yaitu:
(1) Kontrak anak tahun 2010 nomor 3895/Seskemenpora/BP/10/2010 tanggal 10 Desember
2010 senilai Rp246.238.455.479.
(2) Kontrak anak tahun 2011 nomor 0513.A/Seskemenpora/BP/12/2010 tanggal 29 Des 2010
senilai Rp507.405.139.999. Kontrak ini diaddendum dengan kontrak nomor
185.8/Sekemenpora/D.5/10/2011 tanggal 04 Oktober 2011 menjadi senilai
Rp508.397.273.332.
(3) Per Juli 2012 kontrak anak tahun 2012 belum dibuat.
d. Kontrak manajemen konstruksi tahun 2010 dengan rekanan PT CCM yaitu nomor
027.B/SPK/PPK/P3SON/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010 senilai Rp4.888.345.000. Kontrak
ini diaddendum dengan kontrak nomor 035.B/SPK/PPK/P3SON/12/2010 tanggal 9 Des 2010
menjadi senilai Rp1.000.000.000.
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
7/93
6
e. Kontrak manajemen konstruksi tahun 2011 dengan rekanan PT CCM yaitu nomor
067.B/SPK/PPK/P3SON/1/2011 tanggal 14 Januari 2011 senilai Rp8.119.595.000.
Sampai dengan Juli 2012, total realisasi pembayaran kepada konsultan perencana, kontraktor
konstruksi, dan konsultan manajemen konstruksi adalah sebesar Rp471.707.439.659 dengan
rincian pada Tabel 1.
Tabel 1 Realisasi Pembayaran Proyek P3SON Hambalang Tahun 2010 dan 2011
No Uraian Nilai SPM (Rp) Nilai SP2D (Rp) Penerima
Tahun 2010
1 Pekerjaan jasa Konsultan Perencana 5.825.820.000 5.084.357.000 PT YK
2 Pembayaran uang muka pekerjaan konstruksi 214.840.100.000 189.449.906.363 KSO AW
3 Pembayaran pelaks anaan kons truksi 31.398.355.479 27.687.640.740 KSO AW
4 Pekerjaan jas a Manajemen Kons truks i 1.000.000.000 872.727.273 PT CCM
Jumlah tahun 2010 253.064.275.479 223.094.631.376
Tahun 2011
1 Pekerjaan jasa Konsultan Perencana 8.593.200.000 7.499.520.000 PT YK
2 Pembayaran termijn pekerjaan fis ik 267.783.868.438 236.136.683.987 KSO AW
3 Pekerjaan jas a Manajemen Kons truks i 5.702.359.091 4.976.604.296 PT CCM
Jumlah tahun 2011 282.079.427.529 248.612.808.283
Total tahun 2010 dan 2011 535.143.703.008 471.707.439.659
Keterangan: Tahun 2012 belum ada pembayaran.
Realisasi belanja dengan mata anggaran 53 (Belanja Modal) total sebesar Rp471.707.439.659
tersebut telah diakui sebagai aset Kemenpora dan dicatat dalam Laporan Keuangan Kemenpora tahun
2010 dan 2011 sebagai akun Konstruksi Dalam Pengerjaan.
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
8/93
7
BAGIAN III
URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
A. Dasar Hukum Kegiatan/Obyek yang Diperiksa
Peraturan perundangan dan dasar hukum yang berlaku untuk kegiatan proyek
pembangunan P3SON ini adalah sebagai berikut:
1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. PP No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah
6. PP No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
7.
Perpres 65 tahun 2006 tanggal 6 Juni 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
8. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 56/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak
Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10.Peraturan Menteri Keuangan 69/2010 yang diubah dan diganti dengan PMK 180/2010 tentang
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan
Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan
Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
14.Perda Kabupaten Bogor No. 17 tahun 2000 tentang RT RW Kab. Bogor
B. Materi Temuan
1. Jenis Penyimpangan
a) Penyimpangan dalam pemberian izin lokasi, site plan, dan Izin Mendirikan
Bangunan sebagai berikut:
1) Bupati Bogor (RY) menandatangani site plan meskipun persyaratan pemberian izin
yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 tahun 2009 tanggal 17 Juni
2009 tentang Pedoman Pengesahan masterplan, site plan dan Peta Situasi berupa
pelaksanaan studi Amdal tidak dipenuhi oleh Kemenpora selaku pemohon. Hal inimelanggar pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
http://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdf -
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
9/93
8
Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berdampak penting
terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal.
2) Kepala Badan Perizinan Terpadu Kab Bogor (SS) menerbitkan IMB untuk proyek
pembangunan P3SON Hambalang, meskipun Kemenpora belum melakukan studi
Amdal atas proyek tersebut. Hal ini melanggar ketentuan dalam Perda Kab Bogor
Nomor 12 tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2010 tentang Bangunan Gedung pasal 25
yang menyatakan bahwa persyaratan tata bangunan meliputi adanya pengendalian
dampak lingkungan.
3) DN selaku rekanan PT CKS tidak melaksanakan pekerjaan berupa studi Amdal
meskipun telah menerima pembayaran.
b) Penyimpangan Dalam Penerbitan SK Hak Pakai dan Sertipikat Hak Pakai atas
Tanah Hambalang sebagai berikut:
1) Kepala BPN (JW) menandatangani SK Hak Pakai bagi Kemenpora atas tanah seluas
312.448 m2
dengan didukung dokumen yang tidak sesuai kenyataan berupa: (i) surat
pelepasan hak dari Probosutedjo selaku pemegang hak sebelumnya yang diduga
palsu; dan (ii) Surat Pernyataan Ses Kemenpora yang menyatakan bahwa pada
pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi kerugian negara berdasarkan LHP BPK RI
adalah tidak sesuai kenyataan. Pernyataan bahwa dalam pengadaan lahan dimaksud
tidak terjadi kerugian negara, ternyata tidak pernah dimuat dalam LHP BPK RI
dimaksud.
2) Kabag Persuratan dan Kearsipan BPN (LAW) atas perintah Sestama BPN (MM)
menyerahkan SK Hak Pakai bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 m2
kepada
Anggota DPR-RI (IM) tanpa ada surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon. Hal
ini melanggar prosedur yang diatur dalam Keputusan Kepala BPN No. 1 tahun 2005
yang telah diperbarui dengan Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2010 yang
menyatakan bahwa SK tersebut hanya dapat diserahkan kepada instansi pemohon
atau kuasa yang ditunjuknya.
c) Penyimpangan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak sebagai berikut:
1) Ses Kemenpora (WM) mengajukan surat permohonan persetujuan kontrak tahun
jamak dengan mengatasnamakan Menpora tanpa memperoleh pelimpahan wewenang
dari Menpora.
2) Ses Kemenpora (WM) bersama Kepala Biro Perencanaan Kemenpora/PPK (DK)
menyajikan data dan dokumen yang tidak benar sebagai syarat kelengkapan
persetujuan kontrak tahun jamak dan revisi RKA-KL tahun 2010 yaitu sebagai
berikut:
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
10/93
9
(a) Menafsirkan secara sepihak pernyataan Direktur PBL Kementerian PU bahwa
pembangunan tersebut dapat dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran untuk
beberapabangunan yang pelaksanaan konstruksi fisiknya diperkirakan lebih dari
12 bulan. Tanpa konfirmasi kepada Kementerian PU, Ses Kemenpora
menafsirkan bahwa yang dimaksud pernyataan tersebut adalah seluruh
pembangunan fisik gedung dan lapangan serta infrastruktur dilaksanakan melalui
satu kontrak tahun jamak.
(b) Dalam rangka revisi RKA-KL, menyajikan data volume keluaran yang tidak
sesungguhnya yaitu yang seharusnya volume yang akan dibangun turun dari
semula 108.553 m2 menjadi 100.398 m2, tetapi justru menyajikan volume itu
seolah-olah naikdari semula 108.553 m2menjadi 121.097 m
2.
3)
Direktur Jenderal Anggaran (AR) setelah melalui proses berjenjang dari Kasie II E-4(RH), Kasubdit II E (S) dan Direktur II (DPH) memberikan masukan, data dan
informasi yang tidak benar kepada pejabat di atasnya dalam proses pemberian
dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi RKA-KL Kemenpora tahun 2010
dan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak. Pemberian masukan dilakukan
dengan cara menyampaikan Nota Dinas. Nota Dinas tersebut berisi antara lain:
Mengingat permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract)
tersebut telah dilengkapidata pendukung dan dalam rangka menunjang kelancaran
pelaksanaan pembangunan P3SON dalam rangka pembinaan atlit (olahragawan)yunior maupun senior, maka persetujuan kontrak tahun jamak dapat
dipertimbangkan untuk disetujui. Mengingat revisi perubahan volume kegiatan
diakibatkan adanya perubahan perencanaan sehingga (karena pertimbangan KDB
dan GSB) berhubungan dengan persetujuan kontrak tahun jamak, maka dispensasi
waktu revisi dapat dipertimbangkan untuk disetujui.
Nota Dinas dengan isi yang sama juga disampaikan secara berjenjang dari Kasubdit II
E kepada Direktur Anggaran II, dari Direktur Anggaran II kepada Dirjen Anggaran
dan dari Dirjen Anggaran kepada Menteri Keuangan.
4) Menteri Keuangan (ADWM) setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang,
mulai dari Kasie II E-4, Kasubdit II E, Direktur II dan Dirjen Anggaran,menyetujui
pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi RKA-KL Kemenpora
2010, meskipun Pasal 20 (1) PMK 180/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
Tahun 2010 menetapkan bahwa Batas akhir penerimaan usul revisi anggaran untuk
APBN TA 2010 ditetapkan tanggal 15 Oktober 2010 untuk revisi anggaran pada
DJA.
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
11/93
10
Sebagai syarat pengajuanpersetujuankontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan,
RKA KL P3SON harus diubah untuk menunjukkan adanya kegiatan lebih dari satu
tahun anggaran. Atas dasar itu, Ses Kemenpora harus mengajukan usulan perubahan
RKAKL. Namun karena batas waktu pengajuan revisi telah dilampaui, maka Ses
Kemenpora meminta dispensasi keterlambatan pengajuan revisi RKA KL dimaksud
pada tanggal 16 November 2010. Menteri Keuangan menyetujui permintaan
dispensasi ini pada tanggal 1 Desember 2010 dengan disposisi Selesaikan pada
surat usulan dimaksud.
Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui hal tersebut setelah mendapat masukan
secara berjenjang dari Kasubdit II E, Direktur Anggaran II, dan Dirjen Anggaran
berupa Nota Dinas yang berisi antara lain: Mengingat revisi perubahan volume
kegiatan diakibatkan adanya perubahan perencanaan sehingga (karena
pertimbangan KDB dan GSB) berhubungan dengan persetujuan kontrak tahun jamak,
maka dispensasi waktu revisi dapat dipertimbangkan untuk disetujui.
5) Menteri Keuangan (ADWM) setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang,
mulai dari Kasie II E-4, Kasubdit II E, Direktur II dan Dirjen Anggaran, menyetujui
kontrak tahun jamak meskipun persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 5, dan Pasal
12 PMK 56/2010 tidak terpenuhi.
Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak meskipun
permohonan persetujuan kontrak tahun jamak ditandatangani oleh WM selakuSes
Kemenpora dengan mengatasnamakan Menpora tanpa ada pendelegasian
wewenang dari Menpora.
Menteri Keuangan (ADWM) tidak mengetahui dan tidak membaca surat
permohonan persetujuan kontrak tahun jamak yang diajukan Kemenpora karena
surat tersebut didisposisi oleh Sekjen Kementerian Keuangan (MPN) langsung
kepada Dirjen Anggaran.
Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak yang diajukan
Kemenpora meskipun: (i) tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 5
(2) PMK 56/2010 yaitu adanya rekomendasi dari instansi teknis fungsional yang
menyatakan kelayakan atas kontrak tahun jamak yang akan dilakukan; (ii) tidak
memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45 tahun 2007 pada BAB
III.A.1.f yang mensyaratkan bahwa Pembangunan Gedung Negara yang
pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan terus menerus lebih dari satu
tahun anggaran sebagai kontrak tahun jamak (multiyears contract), program dan
pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan setelah
memperoleh Pendapat Teknis dari Menteri Pekerjaan Umum.
http://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/RKA-KL%20Kemenpora%20APBN-P%20Tahun%202010.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/RKA-KL%20Kemenpora%20APBN-P%20Tahun%202010.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/RKA-KL%20Kemenpora%20APBN-P%20Tahun%202010.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/RKA-KL%20Kemenpora%20APBN-P%20Tahun%202010.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamak/152446.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamak/152446.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamak/152446.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamak/152446.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamak/152446.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamak/152446.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamak/152446.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamak/152446.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamak/152446.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamak/152446.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamak/152446.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Surat%20Sesmenpora%20No.1887.A-SESMENPORA-6-2010%20ttg%20Permohonan%20Persetujuan%20Kontrak%20Tahun%20Jamak/152446.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/RKA-KL%20Kemenpora%20APBN-P%20Tahun%202010.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/RKA-KL%20Kemenpora%20APBN-P%20Tahun%202010.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/RKA-KL%20Kemenpora%20APBN-P%20Tahun%202010.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/RKA-KL%20Kemenpora%20APBN-P%20Tahun%202010.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/RKA-KL%20Kemenpora%20APBN-P%20Tahun%202010.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/RKA-KL%20Kemenpora%20APBN-P%20Tahun%202010.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/RKA-KL%20Kemenpora%20APBN-P%20Tahun%202010.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/RKA-KL%20Kemenpora%20APBN-P%20Tahun%202010.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/RKA-KL%20Kemenpora%20APBN-P%20Tahun%202010.JPG -
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
12/93
11
Untuk memenuhi persyaratan tersebut, yang ada hanyalah pendapat teknis yang
ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang yaitu Direktur Penataan
Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum45/PRT/M/2007
pejabat yang berwenang memberikan Pendapat Teknis adalah Menteri Pekerjaan
Umum.
Pada tanggal 1 Desember 2010, Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak
tahun jamak yang diajukan Kemenpora sebelum memastikan bahwa persyaratan
revisi RKA-KL sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 (2) PMK 56/2010 dan
sejalan dengan pasal 14 UU No. 17/2003, telah terpenuhi.
Revisi RKA-KL yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang diajukan akan dibiayai
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran baru disetujui oleh Dirjen Anggaran padatanggal 6 Desember 2010.
Menteri Keuangan (ADWM) memberikan persetujuan kontrak tahun jamak setelah
mendapat masukan secara berjenjang dari Kasubdit II E, Direktur Anggaran II, dan
Dirjen Anggaran, berupa Nota Dinas yang berisi antara lain: Mengingat permohonan
persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) tersebut telah dilengkapi
data pendukung dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
pembangunan P3SON dalam rangka pembinaan atlit (olahragawan) yunior maupun
senior, maka persetujuan kontrak tahun jamak dapat dipertimbangkan untuk
disetujui.
6) Dirjen Anggaran (AR) dengan mengatasnamakan Menteri Keuangan setelah melalui
proses penelaahan secara berjenjang, mulai dari Kasie II E-4, Kasubdit II E dan
Direktur II, menetapkan Surat Penetapan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (SP-RKAKL) Kemenpora tahun 2011 pada tanggal 25
November 2010 yang di dalamnya memuat kegiatan pembangunan P3SON dalam
skema tahun jamak. Padahal pada saat itu, persetujuan Menteri Keuangan bahwapembangunan P3SON dapat dilaksanakan dalam kontrak tahun jamak belum ada.
Selain itu Dirjen Anggaran (AR) juga setelah melalui proses penelaahan secara
berjenjang, mulai dari Kasie II E-4, Kasubdit II E dan Direktur II menyetujui revisi
RKA-KL Kemenpora 2010, meskipun surat usulan revisi RKA-KL dari WM selaku
Ses Kemenpora mencantumkan volume keluaran yang seolah-olah naik dari semula
108.533 m2 menjadi 121.097 m
2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa secara
substansial volume keluaran yang dimaksud surat Ses Kemenpora tersebut justru
turun dari semula108.533 m2menjadi 100.398 m2.
http://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Ver2%20Surat%20Seskemenpora%20No.3608.A-SESKEMENPORA-11-2010%20ttg%20Dispensasi%20Pengajuan%20Revisi/DSCN1653.JPGhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdf -
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
13/93
12
Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 7 butir (1) huruf c PMK 180/2010
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010 bahwa revisi anggaran tidak boleh
mengurangi volume keluaran (output) Kegiatan Prioritas Nasional atau Prioritas
Kementerian Negara/Lembaga.
7)
Direktur PBL Kementerian PU (GH) menerbitkan Pendapat Teknis pembangunan
P3SON Hambalang dengan pelaksanaan pembangunan lebih dari satu tahun anggaran
pada tanggal 22 Oktober 2010, yang tidak menjadi kewenangannya dan tidak pernah
ada pelimpahan wewenang dari Menteri PU.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45 tahun
2007pada BAB III.A.1.f yang menyatakan bahwa Pembangunan Gedung Negara
yang pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan terus menerus lebih dari satu
tahun anggaran sebagai kontrak tahun jamak (multiyears contract), program danpembiayaannya harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan setelah
memperoleh Pendapat Teknis dari Menteri Pekerjaan Umum.
8) Direktur PBL (GH) menyampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kemenpora
(DK) pada tanggal 23 November 2010 berupa analisa perhitungan biaya
pembangunan P3SON Hambalang yang rekap-nya sebesar Rp1.129 Miliar telah
diparaf oleh Pengelola Teknis (DP). Perhitungan analisa biaya tersebut diminta oleh
DK dalam rangka menanggapi Surat Dirjen Anggaran tanggal 15 November 2010
yang antara lain menyampaikan bahwa dalam rangka persetujuan kontrak tahun
jamak dibutuhkan antara lain analisa biaya komponen terhadap bangunan yang
mengalami perubahan dari instansi teknis fungsional. Perhitungan analisa biaya
pembangunan konstruksi P3SON Hambalang sebesar Rp1.129 Miliar ternyata disusun
oleh KS dari PT AK yang tidak mengikuti standar harga satuan tertinggi per m2
bangunan gedung negara sesuai Keputusan Bupati Bogor yang berlaku, tetapi dengan
terlebih dahulu menambahkan inflasi sebesar 2,95%.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No45/PRT/M/2007 tahun 2010, yaitu:
(a) Pada BAB III, Bagian A angka 1 huruf e : Penyusunan pembiayaan bangunan
gedung Negara didasarkan pada standar harga per-m2tertinggi bangunan gedung
negara yang berlaku. Untuk penyusunan program dan pembiayaan pembangunan
bangunan gedung Negara yang belum ada standar harganya atau memerlukan
penilaian khusus, harus dikonsultasikan kepada Instansi teknis setempat.
(b) Pada BAB IV, Bagian B : Standar harga satuan tertinggi pembangunan gedung
Negara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh
Bupati/Walikota setempat, khusus untuk Provinsi DKI ditetapkan oleh Gubernur.
http://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdfhttp://c/Documents%20and%20Settings/J.%20Widodo%20H.%20Mumpuni/Local%20Settings/temp/Permen%20PU%2045.pdf -
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
14/93
13
d) Penyimpangan dalam proses persetujuan RKA-KL tahun 2011 yaitu Dirjen
Anggaran (AR) menetapkan RKA-KL APBN Murni Kemenpora tahun 2011 untuk
proyek P3SON meskipun tidak memenuhi persyaratan.
Dalam APBN Murni tahun 2011 proyek P3SON Hambalang mendapatkan alokasi sebesar
Rp500 Miliar yang terdiri dari Rp400 Miliar untuk pekerjaan konstruksi dan Rp100
Miliar untuk pengadaan peralatan. SP-RKAKL tahun 2011 menetapkan bahwa alokasi
anggaran untuk pengadaan peralatan sebesar Rp100 Miliar tersebut diblokir oleh Ditjen
Anggaran, sedangkan pekerjaan konstruksi sebesar Rp400 Miliar tidak diblokir, padahal
dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) yang ada adalah untuk skema pembiayaan tahun jamak, sementara itu persetujuan
kontrak tahun jamak belum disetujui. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam
PMK nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
TA 2011.
e) Penyimpangan dalam proses pelelangan perencanaan konstruksi, pelelangan
pekerjaan konstruksi dan pelelangan manajemen konstruksi yaitu Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa Kemenpora (WiM dkk) bersama-sama dengan staf
perusahaan calon rekanan mengatur pelelangan dengan cara sebagai berikut:
1) Lelang Perencanaan Konstruksi
(a) Pada penilaian faktor kesesuaian pengalaman pekerjaan tenaga ahli terdapat
ketidaksesuaian antara pengalaman pekerjaan yang diajukan dengan pekerjaan
yang akan dilaksanakan.
(b) Penghitungan jumlah tahun pengalaman tenaga ahli tidak akurat dan tumpang
tindih.
2) Lelang Konstruksi
(a) Menggunakan standar penilaian yang berbeda dalam mengevaluasi dokumen
prakualifikasi antara dokumen penawaran dari KSO AW dengan dokumen
penawaran dari rekanan yang lain.
Standar penilaian untuk mengevaluasi penawaran dari KSO AW
menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp1,2T, sedangkan standar penilaian untuk
mengevaluasi penawaran dari rekanan lain menggunakan nilai pekerjaan sebesar
Rp262M. Evaluasi Tim BPK terhadap kertas kerja Panitia Pengadaan
menyangkut penilaian dokumen prakualifikasi peserta lelang menunjukkan
bahwa seluruh peserta prakualifikasi semestinya tidak dapat dinyatakan lulus
prakualifikasi sehingga pelelangan seharusnya diulang. Hasil evaluasi adalah
sebagai berikut: (rincian terlampir Lampiran 1)
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
15/93
14
(1) KSO AW seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point68,42
(lebih kecil dari Passing Grade 75) dan aspek Kemampuan Dasar (KD)
yang diperkenankan adalah sebesar Rp880.590.000.000 (lebih rendah dari
ambang batas Rp1,2T).
(2)
PT JK seharusnya gugur karena aspek KD yang diperkenankan adalah
sebesar Rp947.922.889.372 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan
aspek Personil mendapat nilai 4 (lebih rendah dari ambang batas 5).
(3) PT NK seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 69,35
(lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang
diperkenankan adalah sebesar Rp192.200.900.000 (lebih rendah dari
ambang batas Rp1,2T) dan aspek Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) adalah
sebesar Rp405.005.989.172 (lebih rendah dari ambang batas Rp960 Miliar).
(4)
PT HK seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 64,32
(lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang
diperkenankan adalah sebesar Rp168.321.694.000 (lebih rendah dari
ambang batas Rp1,2T) dan aspek Pengalaman mendapat nilai 28,27 (lebih
rendah dari ambang batas 30).
(5) PT WK seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 64,25
(lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang
diperkenankan adalah sebesar Rp354.514.000.000 (lebih rendah dari
ambang batas Rp1,2T) dan aspek Pengalaman mendapat nilai 28,81 (lebih
rendah dari ambang batas 30).
(6) KSO IL seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point52 (lebih
kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan
adalah sebesar Rp518.761.000.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T)
dan aspek Personil mendapat nilai 3,75 (lebih rendah dari ambang batas 5).
(b) Mengumumkan lelang dengan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap.
Dalam pengumuman pelelangan yang dimuat dalam Koran Tempo tanggal 18
Agustus 2010, Panitia menyatakan bahwa nilai pagu anggaran untuk pekerjaan
yang hendak dilelang adalah sebesar Rp262.784.797.000. Disebutkan pula bahwa
anggaran sedang dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak dari Kementerian
Keuangan. Pada saat yang bersamaan, Kemenpora sedang mengajukan
persetujuan kontrak tahun jamak dengan nilai pekerjaan sebesar
Rp1.129.296.256.000.
Setelah mendapatkan konsep dari WiM selaku Ketua Panitia Pengadaan, DKselaku PPK secara sepihak lalu menandatangani surat pemberitahuan nomor
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
16/93
15
No.01-SP-PPK-8-2010 yang ditujukan kepada calon penyedia jasa pemborongan.
Isinya menginformasikan bahwa nilai pekerjaan yang saat ini sedang diajukan
persetujuan kontrak tahun jamak adalah sebesar Rp1,2T. Namun, surat
pemberitahuan tersebut hanya disampaikan kepada sebagian peserta yang telah
mengambil dokumen lelang. Adapun PT DGI dan KSO IL tidak menerima
pemberitahuan tersebut sehingga memasukkan penawaran dengan asumsi nilai
pekerjaan sebesar Rp262M.
Hal tersebut melanggar ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 4 huruf h
dan Penjelasannya pada Lampiran Bab II, Point A.1.a.2), Point A.1.a.3).b yang
menetapkan bahwa panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas
tentang adanya pelelangan umum yang memuat di antaranya perkiraan nilai
pekerjaan.
(c) Menggunakan nilai paket pekerjaan yang tidak disepakati untuk mengevaluasi
Kemampuan Dasar (KD) Peserta Lelang.
Sesuai ketentuan dalam PP No. 29 tahun 2000 Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3),
Keppres 80 tahun 2003 Lampiran 1 Bab II.A.1.b : (1).j), dan Permen PU No 43
Tahun 2007 pada L3, penilaian KD = 2 NPt (nilai pengalaman tertinggi). Untuk
perusahaan yang menjalin kerja sama operasi, NPt yang dipakai adalah NPt dari
perusahaan yang menjadi Lead-firm. Peserta dianggap lulus jika memiliki KD
lebih besar atau sama dengan nilai pekerjaan/kontrak yang hendak dilelang.
Panitia meluluskan KSO AW karena dianggap memenuhi syarat nilai KD. Untuk
mengevaluasi KSO AW, Panitia menetapkan nilai kontrak yang hendak dilelang
adalah Rp1,2 T. Sedangkan untuk peserta lainnya, Panitia menetapkan nilai
kontrak yang hendak dilelang adalah Rp262 M.
Untuk menaikan nilai KD KSO AW, Panitia menggabungkan 2 proyek
terbesar yang pernah dikerjakan oleh PT AK yaitu proyek pembangunan stadion
Surabaya Barat (Rp440M) dan proyek pembangunan jembatan Suramadu
(Rp443M) sehingga total NPt-nya menjadi sebesar Rp883M (=Rp440M +
Rp443M). Dengan demikian, nilai KD = 2 x Rp883 = Rp1,7T atau melebihi
ambang batas Rp1,2T.
Seharusnya Panitia hanya menghitung satu proyek saja yang sesuai dengan
bidang pekerjaan sejenis, sehingga maksimal NPt-nya adalah Rp440M, dan score
KD-nya = 2xRp440M = Rp880M.
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
17/93
16
3) Lelang Manajemen Konstruksi
(a) Menyusunkan dokumen penawaran perusahaan pendamping dan memasukkannya
untuk mengikuti pelelangan.
(b) Menggunakan nama-nama tenaga ahli dengan bukti dokumen SKA yang tidak
benar.
f) Penyimpangan dalam penetapan pemenang lelang konstruksi yaitu Ses Kemenpora
(WM) telah melampaui wewenangnya dengan menetapkan pemenang lelang untuk
pekerjaan bernilai di atas Rp 50 Miliar tanpa memperoleh pelimpahan wewenang
dari Menpora sebagai pejabat yang berwenang menetapkan.
Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Keppres 80/2003 pasal 26 bahwa pejabat yang
berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah Menteri untuk pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dari APBN yang bernilai di atas Rp 50 Miliar.
g) Penyimpangan dalam proses pembayaran dan pencairan uang muka yaitu RI selaku
Kabag Keuangan Kemenpora tetap menyusun dan menandatangani SPM,
meskipun Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Bendahara
belum menandatangani dokumen SPP dari PPK yang berarti belum menguji
kelengkapan dan kebenaran tagihan sesuai tugasnya. SPM itu bersama dengan
Surat Pertanggungjawaban Belanja dari WM selaku Ses Kemenpora diajukan ke
KPPN untuk penerbitan SP2D.
h) Penyimpangan dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi berupa rekanan KSO
AW mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utamanya kepada perusahaan lain
yaitu di antaranya kepada PT DC dan PT GDM.
Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Keppres 80/2003 pasal 32 (3) bahwa Penyedia
barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan
mensubkontrakkan kepada pihak lain. Juga pasal 32 (4) bahwa Penyedia barang/jasa
dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan
mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-
kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.
2. Fakta dan Proses Kejadian
Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional
(P3SON) Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berlokasi di Desa Hambalang, Kecamatan
Citeureup, Kabupaten Bogor merupakan proyek yang telah direncanakan untuk dibangun sejak
tahun 2004 pada saat fungsi pembinaan olahraga nasional masih berada pada Ditjen Olahraga
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
18/93
17
Departemen Pendidikan Nasional. Pada awal perencanaannya proyek ini hanya dimaksudkan
sebagai kamp latihan olahraga bagi para pelajar berskala nasional.
Setelah terhenti pembangunannya pada tahun 2006 karena permasalahan status tanah,
proyek ini dilanjutkan kembali pada tahun 2010 setelah Kemenpora memperoleh alokasi APBN
2010 untuk pembangunan Pusat Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPPON) di desa
Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Memperhatikan adanya alokasi anggaran
untuk PPPON ini, Menpora mengembangkan ide pembangunan Sekolah Olahraga Nasional yang
diintegrasikan dengan Pusdiklat Olahraga. Sehingga pada Januari 2010 Biro Perencanaan
Kemenpora menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan P3SON Bukit Hambalang.
Menurut Kerangka Acuan Kerja tersebut, tujuan pembangunan ini di antaranya adalah
untuk mengintegrasikan sekolah olahraga dan Pusat Pelatihan atlet elit nasional ke dalam satu
sistem manajemen sehingga program penerapan iptek olahraga relatif dapat dikontrol.
Proyek ini direncanakan akan dibangun di wilayah perbukitan Desa Hambalang
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor di atas lahan seluas 32 ha dan diperkirakan akan
memakan waktu selama 3 tahun yang dimulai pada 2010 dengan estimasi biaya sebesar Rp1,1
Triliun.
Secara garis besar, proses pembangunan P3SON ini berlangsung melalui beberapa
tahapan kegiatan yaitu:
1. Pemilihan lokasi dan pengurusan izin pembangunan
2. Perencanaan anggaran
3.
Pemilihan rekanan pelaksana
4. Pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran
Secara terinci, proses kejadian dan fakta yang terjadi adalah sebagai berikut:
a. Pemilihan lahan dan status kepemilikan tanah
Bermula dari rencana Ditjen Olahraga Depdiknas untuk membangun Pusat Pendidikan
Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (National Training Camp Sport Center), pada
tahun 2004 dibentuk tim verifikasi yang bertugas mencari lahan yang representatif untuk
merealisasikan rencana tersebut. Hasil tim verifikasi ini menjadi bahan Rapim Ditjen
Olahraga Depdiknas untuk memilih lokasi yang dianggap paling cocok bagi pembangunan
pusat olah raga tersebut.
Untuk mencari lokasi yang dikehendaki, tim verifikasi yang diketuai oleh DK
menyepakati kriteria pemilihan lokasi yaitu: (i) kesesuaian RUTR dengan lokasi; (ii) luas
lahan lebih dari 20 ha; (iii) jarak tidak lebih dari 70 km dari Jakarta dan dapat ditempuh
kurang dari 1 jam; (iv) topografi tanah memiliki kemiringan maksimal 15%; (v) kenyamanan
lingkungan udara; (vi) kondisi lahan bukan lahan produktif; (vii) status tanah; dan (viii) hargatanah per meter/segi tidak lebih dari Rp30.000.
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
19/93
18
Dari lima lokasi yang disurvei yaitu: Karawang, Hambalang, Cariu, Cibinong, dan
Cikarang, pada Mei 2004 tim verifikasi memberikan penilaian tertinggi pada lokasi desa
Hambalang Citeureup Bogor dengan nilai maksimal yaitu memenuhi semua kriteria penilaian
tersebut di atas, sehingga lokasi tersebut dipilih untuk dibangun.
Selanjutnya, menindaklanjuti pemilihan lokasi tersebut, TCM selaku Dirjen Olah Raga
Depdiknas mengajukan permohonan penetapan lokasi Diklat Olahraga Pelajar Nasional
kepada Bupati Bogor. Bupati Bogor menyetujui dengan mengeluarkan Keputusan Bupati
Bogor nomor 591/244/Kpes/Huk/2004 tanggal 19 Juli 2004. Sambil menunggu ijin penetapan
lokasi dari Bupati Bogor tesebut, pada 14 Mei 2004, TCM selaku Dirjen Olahraga telah
menunjuk pihak ketiga yaitu PT. LKJ untuk melaksanakan pematangan lahan dan pembuatan
sertipikat tanah dengan kontrak No.364/KTR/P3oP/2004 dengan jangka waktu pelaksanaan
sampai dengan 9 November 2004 senilai Rp4.359.521.320.
Namun demikian, pada saat itu lokasi tersebut termasuk ke dalam zona kerentanan
gerakan tanah menengah tinggi sesuai dengan peta rawan bencana yang diterbitkan Pusat
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM. Sesuai dengan
sifat batuannya, PVMBG menyarankan untuk tidak mendirikan bangunan di lokasi tersebut
karena memiliki risiko bawaan yang tinggi bagi terjadinya bencana alam berupa gerakan
tanah.
Selain itu, status tanah di lokasi dimaksud masih belum jelas, meskipun telah dikuasai
sejak pelepasan/pengoperan hak garapan dari para penggarap kepada Ditjen Olahraga setelah
realisasi pembayaran uang kerohiman kepada para penggarap sesuai Berita Acara Serah
Terima Pelepasan/Pengoperan Hak Garapan tertanggal 19 September 2004. Sejak itulah area
tanah tersebut diakui sebagai aset Ditjen Olahraga dan kemudian pada tanggal 18 Oktober
2005 diserahterimakan kepada organisasi baru yaitu Kementerian Negara Pemuda dan
Olahraga (Kemenpora) setelah Ditjen Olahraga berubah menjadi Kemenpora.
Lokasi tersebut semula termasuk ke dalam area perkebunan Ciderati seluas 7.050.550
m2 yang Hak Guna Usaha (HGU)-nya dipegang oleh PT BE berdasarkan SK Mendagri
No.1/HGU/DA/77 tanggal 25 Januari 1977 dan berakhir pada 31 Desember 2002. Sesuai
ketentuan PP 40/1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah pasal 17(2) bahwa
dengan berakhirnya HGU tersebut, maka bidang tanah dimaksud menjadi berstatus Tanah
Negara sampai dimohonkan kembali perpanjangan jangka waktu HGU dimaksud. PT BE
mengajukan perpanjangan jangka waktu HGU pada tanggal 22 Maret 2000 namun mendapat
perpanjangan jangka waktu HGU dari Kepala BPN pada tanggal 1 Juni 2006 hanya untuk
area seluas 6.578.315 m2 tidak termasuk area tanah yang direncanakan akan dibangun diklat
olahraga pelajar nasional oleh Ditjen Olahraga/Kemenpora seluas 327.810 m2.
Setelah menguasai secara fisik dan membayar uang kerohiman kepada penggarap,Kemenpora perlu mendapatkan legalitas formal penguasaan tanah di area tersebut. Untuk itu,
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
20/93
19
Kemenpora mengajukan permohonan pensertipikatan tanah tersebut kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kab Bogor dengan suratnya nomor B/0227/BU.Setmenpora/II/2006 tanggal 8
Februari 2006. Menanggapi permohonan tersebut dan setelah Kemenpora melunasi biaya
pengukuran tanah, pada tanggal 7 September 2006 Kantor Pertanahan Kab. Bogor mengukur
kembali area tanah tersebut dan menerbitkan peta Bidang dengan no. 3059/2006 yang
menyebutkan luas tanah adalah 312.448 m2. Dengan mendasarkan pada hasil pengukuran ini,
selanjutnya BT selaku kuasa Kemenpora mengajukan secara resmi permohonan Hak Pakai
kepada Kepala Kanwil BPN Jawa Barat melalui Kepala Kantah Kab. Bogor pada tanggal 22
September 2006.
Meskipun telah ada kesepakatan pada rapat tanggal 28 Januari 2007 antara pihak
Kemenpora dengan BPN mengenai pertimbangan untuk memberikan suatu hak atas tanah
kepada Kemenpora bagi kepentingan Pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Prestasi Olahraga Nasional (PPPPON), namun kesepakatan ini tidak segera terealisasi. BPN
masih mempermasalahkan adanya pelanggaran oleh Kemenpora karena mengadakan tanah
tanpa melalui Panitia Pengadaan Tanah sesuai ketentuan dalam Keppres 55 tahun 2003
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Padahal pada saat itu telah berlaku ketentuan dalam Perpres 65 tahun 2006 tanggal 6 Juni
2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
yang mencabut ketentuan dalam Keppres 55/2003 tersebut. Perpres 65/2006 tidak lagi
memasukkan sarana olah raga sebagai domain pembangunan untuk kepentingan umum.
Selama tahun 2007 tidak ada perkembangan yang berarti dalam hal pengurusan
sertipikat Hak Pakai yang telah dimohonkan pihak Kemenpora. Pihak BPN Pusat tetap tidak
memproses permohonan hak dari Kemenpora tersebut dengan dalih Kemenpora belum
menyelesaikan pelepasan hak dari PT BE selaku bekas pemegang hak sebelumnya.
Sedangkan pihak Kemenpora berpendapat bahwa tidak ada lagi hubungan antara tanah yang
dimohon untuk P3SON dimaksud dengan HGU PT BE, sesuai surat Ses Kemenpora No.
0298.1/Ses Kemenpora/2/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 kepada Deputi Bidang Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah BPN.
Pada 2 Juni 2008, dalam rangka menyelesaikan status kepemilikan lahan di desa
Hambalang, WM selaku Ses Kemenpora membentuk kelompok kerja yang disebut Panitia
Peningkatan Status Kepemilikan Tanah P3SON di desa Hambalang dan menunjuk DK selaku
Ketua. Pokja ini bertugas: (i) melakukan pengkajian, koordinasi dan kegiatan lain dalam
rangka pengurusan dan penyelesaian status kepemilikan lahan di Desa Hambalang; dan (ii)
menjalankan langkah-langkah lain yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Pembentukan pokja tersebut belum membuahkan hasil dalam mengupayakan akselerasipenerbitan hak atas tanah Hambalang. Upaya tersebut dilanjutkan dengan penunjukan
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
21/93
20
personil tertentu yang dianggap mampu melakukan pendekatan kepada pemegang hak
sebelumnya dalam hal ini Pro selaku pemilik PT BE. Berikutnya, dalam tahun 2009 dicoba
diadakan pertemuan-pertemuan informal dengan Pro maupun bersurat kepada yang
bersangkutan dan kepada Direksi PT BE untuk memperoleh surat pelepasan hak dari PT BE
selaku pemegang hak tanah sebelumnya seperti yang dipersyaratkan oleh BPN, di antaranya
mengirimkan surat-surat berikut:
Menerbitkan Surat Karo Umum Kemenpora No. 0453/Setmenpora/BU/2/2009 tanggal 16
Februari 2009 kepada Pro mengenai permintaan pertemuan sehubungan keinginan
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (AD) untuk bertemu Pro.
Menerbitkan Surat Ses Kemenpora No.0476/Ses Kemenpora/2/2009 tanggal 17 Februari
2009 kepada Pro mengenai permintaan menerbitkan surat pernyataan pelepasan hak atas
tanah seluas 312.448 m2 yang akan digunakan sebagai persyaratan agar BPN dapat
menerbitkan sertipikat.
Menerbitkan Surat Ses Kemenpora No.1408/Ses Kemenpora/4/2009 tanggal 28 April
2009 kepada Direksi PT BE mengenai permintaan menerbitkan surat pernyataan
pelepasan hak atas tanah seluas 312.448 m2 yang akan digunakan sebagai persyaratan
agar BPN dapat menerbitkan sertipikat.
Selain itu upaya juga dilakukan oleh AD selaku Menpora dengan berkunjung secara
langsung untuk bertemu dengan Kepala BPN dalam rangka memperoleh penjelasan mengenai
proses permohonan sertipikat tanah Hambalang yaitu pada tanggal 10 Mei 2006 dan 6 April
2009.
Secara simultan dari sisi BPN RI, pemberian Hak Pakai atas lahan tersebut sudah mulai
diproses oleh BPN sejak pengajuan permohonan oleh Kemenpora tanggal 22 September
2006. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur
Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Pemberian Hak Pakai bahwa layanan ini
seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 45 hari kerja jika seluruh syaratnya terpenuhi.
SPOPP tersebut menetapkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi bagi instansi pemerintah
untuk memperoleh Hak Pakai adalah:
Surat rekomendasi dari instansi induk yang mengajukan permohonan
Foto kopi identitas pemohon atau kuasanya
Surat Kuasa jika dikuasakan
Data fisik yaitu surat ukur/peta bidang
Data yuridis di antaranya: surat-surat bukti perolehan tanah (misalnya sertipikat, girik,
surat kapling, surat penunjukan kapling, surat pelepasan hak), surat pernyataan asset yang
menerangkan pencantuman dalam daftar inventaris, secara fisik telah dikuasai sejak
kapan, tidak sengketa, bukan tanah pihak lain.
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
22/93
21
Untuk memproses permohonan Hak Pakai tersebut, jajaran Deputi Bidang Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN telah melakukan kajian dan penelitian terhadap proses
pemberian Hak Pakai dan telah melaporkan kepada Kepala BPN melalui nota dinas nomor
20/ND/D.I/I/2007 tanggal 22 Januari 2007. Nota dinas itu pada intinya berisi bahwa agar
permohonan tersebut dapat dipenuhi, masih diperlukan syarat-syarat:
a. Penyelesaian perolehan hak dari PT BE selaku pemegang HGU sebelumnya;
b. Pelaksanaan pengoperan hak garapan agar dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan
agar tidak terjadi cacat hukum dan tidak menjadi temuan oleh pihak pemeriksa;
c. Penjelasan mengenai luas tanah yang akan dipergunakan;
d. Menunggu selesainya proses perkara di PTUN Jakarta.
Dari ke-empat syarat tersebut, syarat ke-tiga dan empat telah dapat diselesaikan
sehingga tinggal syarat pertama yaitu penyelesaian perolehan hak dari pemegang hak
sebelumnya dan syarat kedua yaitu tidak ada permasalahan dengan pemeriksa. Selanjutnya
JW selaku Kepala BPN tetap menghendaki agar kedua syarat tersebut dipenuhi.
Oleh karena itu, pihak BPN dalam hal ini Deputi II beserta jajarannya terus menunggu
sampai syarat tersebut terpenuhi. Selama proses pemenuhan syarat tersebut, BPN membuat
Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagai bentuk telaahan staf dalam rangka pemberian Hak
Pakai dimaksud. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 8 tahun 2009 tanggal 26
Februari 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan BPN RI, RPD
ini adalah salah satu bentuk naskah dinas berupa Telaahan Staf yang dimaksudkan sebagai
risalah telaah akhir yang disajikan oleh jajaran staf BPN RI yang menjadi dasar bagi Kepala
BPN RI dalam menetapkan hak tertentu atas tanah bagi suatu subyek hak yang memenuhi
syarat dan aturan hukum. RPD ini adalah dokumen resmi yang menyertai dokumen resmi
pertanahan lainnya dan disimpan bersama dokumen hak atas tanah lainnya. RPD ini
dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh seluruh jajaran staf Kepala BPN RI baik secara
hukum, administrasi, maupun secara fisik.
Dalam rangka penelaahan kelengkapan syarat pemberian Hak Pakai atas tanah yang
diajukan Kemenpora tersebut, Deputi Kepala BPN Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
(HTPT) telah menyelesaikan telaahannya dalam bentuk RPD lalu mengajukan kepada Kepala
BPN RI dengan Nota dinas nomor 449/ND/DII/VIII/09 tanggal 31 Agustus 2009 yang
ditandatangani oleh BE selaku Deputi Bidang HTPT. Pada saat itu, Deputi II Bidang HTPT
telah menyelesaikan RPD yang pada tanggal 28 Agustus 2009 telah ditandatangani bersama
oleh BE selaku Deputi HTPT, BS selaku DirekturPengaturan dan Pengadaan Tanah
Pemerintah, MW selaku Kasubdit Penetapan Hak Tanah, S selaku Plh. Kasie Penetapan Hak
Wil II, dan EW selaku staf pengolah data. Namun setiap halamannya telah pula diparaf hanya
oleh S selaku Plh. Kasie Penetapan Hak Wil II.
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
23/93
22
Berdasarkan RPD tersebut, jajaran staf Deputi II menyatakan bahwa Kepala BPN RI
dapat menandatangani konsep SK Penetapan Hak Atas Tanah menjadi SK Penetapan Hak
Atas Tanah. Di samping itu, seluruh jajaran staf telah mempertimbangkan segala aspek
pertanahan lainnya yang diperlukan dalam penetapan hak atas tanah.
Setelah membaca nota dinas dan RPD dari Deputi II BPN bertanggal 31 Agustus 2009
tersebut, JW sempat menandatangani SK Hak Pakai atas nama Kemenpora yang diajukan.
Namun JW menerangkan bahwa SK tersebut dibatalkan kembali olehnya setelah mendengar
saran lisan dari BE yang baru saja purna tugas sebagai Deputi II BPN bahwa akan menjadi
lebih sempurna dan lebih baik jika ditambahkan satu data yuridis berupa Surat Pernyataan
Pelepasan Hak dari PT BE sebagai bekas pemegang HGU untuk tanah dimaksud.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa setelah penyelesaian dan penyampaian RPD
tanggal 28 Agustus 2009 tersebut, masih terdapat beberapa koreksi yang bersifat redaksional
maupun substansial. Setelah mengalami beberapa koreksi redaksional oleh Biro TU Pimpinan
BPN (TUPP), RPD bersama konsep SK Penetapan Hak diajukan ke meja Kepala BPN, lalu
pada tanggal 13 Oktober 2009 mendapatkan catatan dari Kepala BPN untuk ditanggapi oleh
Deputi II. Untuk menjawab catatan ini, MM selaku Plt. Deputi II (Deputi II definitif telah
pensiun TMT 1 September 2009) mengirimkan nota dinas nomor 501/ND/DII/XI/09 tanggal
6 November 2009.
Penjelasan Deputi II tersebut kurang memuaskan Kepala BPN sehingga JW selaku
Kepala BPN RI kembali memberikan disposisi pada tanggal 10 November 2009 yang
berbunyi: sebelum tt, saya perlu diskusi dulu dengan Plt D-II.
Meskipun MM tidak datang berdiskusi seperti permintaan JW, JW tidak
menindaklanjuti disposisinya itu dan tetap menunggu pemenuhan persyaratan berupa surat
pernyataan pelepasan hak dari bekas pemegang hak sebelumnya. Namun demikian, oleh staf
tata usaha disposisi Kepala BPN tersebut bersama dengan warkah lengkap tetap disampaikan
kepada Deputi II untuk ditindaklanjuti. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2009, MM
selaku Plt. Deputi II mengirimkan disposisi kepada Kepala BPN yaitu: Yth. Bapak Ka BPN
RI: Dh, dilaporkan, maka dengan dasar kepemilikan kantor Menpora terhadap tanah
(terlampir) sudah dapat diproses. Terima kasih.
Lembar disposisi tersebut diberi tanda OK dan paraf, namun JW selaku Kepala BPN
menyatakan tidak pernah melihat disposisi ini dan tidak mengenal tulisan tangan OK dan
paraf yang ada.
Selanjutnya, kepada BS selaku Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah
BPN RI pada tanggal 17 Desember 2009 utusan Kemenpora menyerahkan dokumen asli Surat
Pernyataan H. Probosutedjo bertanggal 22 November 2009 untuk melengkapi syarat
penetapan hak. Dan untuk menyertakan dokumen tersebut ke dalam RPD, pada tanggal 21Desember 2009 dengan nota dinas nomor 334/ND/DPPTP/XII/2009 BS meminta kembali
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
24/93
23
berkas RPD yang sudah berada di meja Karo TUPP BPN RI untuk dikoreksi. Dengan adanya
dokumen tersebut, BS selaku Direktur memerintahkan kepada MW selaku Kasubdit dan S
selaku Kasie untuk menyisipkan ke dalam uraian RPD tanpa memperbarui tanda tangan
penyusun dan penanggungjawab RPD. S melanjutkan perintah tersebut kepada EW selaku
staf penyusun RPD.
RPD yang telah disisipi dengan dokumen baru tersebut, diajukan kembali kepada
Kepala BPN RI dengan nota dinas Plt Deputi II nomor 01/ND/DII/I/2010 tanggal 04 Januari
2010 dengan menambahkan satu butir penjelasan yaitu: sehubungan dengan penjelasan
tersebut angka 5 di atas, telah ada Surat Pernyataan dari H. Probosutedjo, Komisaris Utama
PT BE selaku bekas pemegang Hak Guna Usaha Nomor 1/Hambalang yang menyatakan
tidak keberatan apabila Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara Pemuda
dan Olahraga menjadikan lahan tersebut untuk sarana dan prasarana olahraga dan tidak
akan melakukan tuntutan/gugatan ke pengadilan di kemudian hari.
Menindaklanjuti nota dinas tersebut, JW selaku Kepala BPN menandatangani SK Hak
Pakai pada tanggal 6 Januari 2010. JW menerangkan bahwa adanya Surat Pernyataan H.
Probosutedjo tanggal 22 November 2009 tersebut dapat dipandang sebagai bentuk
penyelesaian perolehan hak dari bekas pemegang hak. Karena itu, JW menandatangani SK
Hak Pakai dimaksud. Pada saat menandatangani SK Hak Pakai tersebut, JW selaku Kepala
BPN menyatakan tidak yakin apakah melihat asli dokumen Surat Pernyataan H. Probosutedjo
yang selama ini ditunggu. JW hanya melihat uraian dalam RPD dan nota dinas bahwa surat
tersebut telah ada.
Hasil analisis terhadap RPD Nomor 03/PHT/Dit.PPTP/VIII/2009 tanggal 28 Agustus
2009 menunjukkan bahwa beberapa fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh
BPN dalam rangka pemberian Hak Pakai tersebut tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya
yaitu sebagai berikut:
Poin VII.9.d. menyatakan bahwa sesuai hasil audit BPK RI yang menegaskan tidak ada
unsur kerugian negara dalam proses perolehan tanah aset Menpora atas tanah seluas
312.448 m2 yang terletak di Desa Hambalang Kec Citeureup Kab Bogor.
Yang dimaksud hasil audit BPK RI dalam pernyataan itu adalah LHP nomor
18/HP/XVI/03/2009 tanggal 17 Maret 2009 atas Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga serta
BA 69 TA 2007 dan 2008 sebagaimana yang disebut dalam RPD poin VI.1.b.8).d.
LHP tersebut menyajikan temuan pemeriksaan atas program kegiatan Kemenpora yang
dilaksanakan dalam periode TA 2007-2008, sedangkan pengadaan tanah dimaksud telah
dilakukan pada tahun 2004. Dengan demikian LHP tersebut tidak relevan dengan kondisi
pengadaan tanah dimaksud.
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
25/93
24
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pernyataan poin VII.9.d. tersebut adalah hasil
rapat koordinasi membahas permohonan Hak Pakai atas nama Kemenpora di kantor BPN
RI yang diprakarsai oleh Deputi II BPN RI dan dihadiri oleh unsur Kemenpora serta
auditor BPK RI pada tanggal 14 Juli 2009. Undangan resmi rapat tersebut yang
dikeluarkan oleh BE selaku Deputi II nomor 2521/002-300/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009
tidak menyebutkan mengundang unsur BPK RI untuk hadir dalam rapat. Adapun
kehadiran staf auditor BPK RI dalam rapat tersebut bukan atas perintah resmi BPK RI
dan tidak merepresentasikan pendapat BPK RI.
Poin VII.9.e. menyatakan bahwa secara materiil telah ada kesepakatan lisan yang
disampaikan oleh Ibu Rita selaku Direktur Utama PT BE sebagaimana diuraikan dalam
surat Seskemenpora tanggal 18 September 2009 nomor 2917.A/Ses Kemenpora/8/2009
dan surat pernyataan Ses Kemenpora tanggal 18 September 2009 nomor 2917.B/Ses
Kemenpora/8/2009.
Bahwa tidak pernah ada surat bernomor 2917.A/Ses Kemenpora/8/2009 dan
2917.B/Ses Kemenpora/8/2009 yang bertanggal 18 September 2009. Yang ada adalah
surat bernomor 2917.A/Ses Kemenpora/8/2009 dan 2917.B/Ses Kemenpora/8/2009
bertanggal 18 Agustus 2009, yang tidak menyebutkan adanya kesepakatan lisan tersebut.
Poin VI.1.b.8). menyebutkan bahwa sebagai tindak lanjut angka 5) di atas Ses
Kemenpora dengan Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2009 Nomor 2917.B/Ses
Kemenpora/8/2009 menyatakan:
a. Tanah tersebut sudah dikuasai secara fisik sejak tahun 2004 sampai sekarang ini
b. Sudah tercatat sebagai aset Kemenpora Nomor 2531/BU.Set.Menpora/X/2005
tanggal 18 Oktober 2005.
c. Tidak ada sengketa/perkara dengan pihak manapun.
d. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009
nomor 18/HP/XVI/03/2009 atas Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga serta BA 69 TA 2007
dan 2008, tidak ada temuan mengenai pengadaan tanah seluas 312.448 m2 di Desa
Hambalang Kec Citeureup Kab Bogor.
e. Kami telah 2 kali mengirim surat permohonan pelepasan Hak Atas Tanah kepada
Bapak Pro dan Direksi PT BE, namun sampai saat ini belum mendapatkan
tanggapan sebagaimana diharapkan, berdasarkan informasi yang diterima, pimpinan
PT BE menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah mereka lagi, tetapi sudah
menjadi tanah Negara.
Bahwa terdapat 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Ses Kemenpora
bertanggal 18 Agustus 2009 yaitu 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ses Kemenpora
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
26/93
25
tertanggal 18 Agustus 2009 nomor 2917.A/Ses Kemenpora/8/2009 dan 2 (dua) lembar
Surat Pernyataan nomor 2917.B/Ses Kemenpora/8/2009.
Surat Pernyataan nomor 2917.A/Ses Kemenpora/8/2009 tertanggal 18 Agustus 2009
dikirimkan secara resmi ke BPN melalui loket Bagian Persuratan dan diterima pada
tanggal 20 Agustus 2009.
Adapun mengenai Surat Pernyataan bernomor 2917.B/Ses Kemenpora/8/2009
tertanggal 18 Agustus 2009, terdapat dua surat bernomor sama dengan isi surat berbeda.
Surat Pernyataan nomor 2917.B/Ses Kemenpora/8/2009 yang pertama dikirim ke BPN
dengan cara dibawa langsung oleh PM yang pada waktu itu menjabat sebagai Karo
Umum Kemenpora dan disampaikan langsung kepada MW selaku Kasubdit Penetapan
Hak Tanah di kantor BPN Pusat. Surat yang ditandatangani WM selaku Semenpora
dengan dilengkapi materai cukup ini berisi pernyataan sebagaimana poin a, b dan c
tersebut di atas. Setelah surat tersebut disampaikan, MW memberikan petunjuk agar isi
surat pernyataan tersebut diperbaiki dengan mencantumkan hasil pemeriksaan BPK dan
pernyataan dari PT BE. PM kemudian memperbaiki surat tersebut dengan menambahkan
poin d dan e tersebut di atas dan mengirimkan kembali ke MW. Surat Pernyataan yang
kedua ini tidak lagi menggunakan materai sebagaimana Surat Pernyataan yang pertama.
Poin VI.1.b.9). dan poin VII.8. menyebutkan bahwa ..telah ada Surat Pernyataan
Komisaris Utama PT BE (Pro) yang menyatakan tidak keberatan apabila Kemenpora
mengelola lahan tersebut untuk kepentingan sarana dan prasarana olahraga dan tidak
akan melakukan gugatan ke pengadilan.
Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Komisaris Utama PT BE (Pro)
tersebut adalah surat pernyataan tertanggal 22 November 2009 yang bertanda tangan H.
Probosutedjo di atas kertas bermeterai cukup.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa untuk area tanah yang telah dikeluarkan dari
HGU PT BE, Pro menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mendapatkan penggantian
apapun dan tidak pernah memberikan pelepasan hak kepada siapapun. Selain itu,
berkenaan dengan surat pernyataan bertanda tangan dirinya tanggal 22 November 2009
tersebut, Pro menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihubungi oleh utusan
Kemenpora dan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Yang bersangkutan tidak
tahu tanda tangan yang tertera di surat tersebut itu tanda tangan siapa.
Surat Pernyataan tersebut diterima langsung oleh Swi (staf Direktur Pengaturan dan
Pengadaan Tanah Pemerintah BPN RI) pada tanggal 17 Desember 2009 tanpa melalui
bagian persuratan BPN RI. Swi menyatakan bahwa pada hari diterimanya surat tersebut,
BS selaku Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN RI
memerintahkannya melalui telepon untuk menerima secara langsung dokumen asli suratpernyataan yang akan diantar oleh utusan Kemenpora. Dan setelah Swi menerima, lalu
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
27/93
26
yang bersangkutan meletakkan surat tersebut di meja kerja BS. Namun yang
bersangkutan tidak ingat nama orang yang mengantarkan surat tersebut ke kantor BPN.
Selanjutnya setelah lengkap, berkas warkah pemberian hak tersebut diserahkan oleh
Deputi II selaku pemroses berkas dengan nota dinas kepada Kepala BPN tanggal 4
Januari 2010 dan diterima oleh YA selaku Kasubbag TU Kepala BPN untuk permintaan
tanda tangan Kepala BPN. Setelah SK Hak ditandatangani Kepala BPN, selanjutnya SK
Hak tersebut beserta berkas lengkap diserahkan oleh Kasubbag TU Kepala BPN kepada
LAW selaku Kepala Bagian Persuratan pada tanggal 6 Januari 2010 untuk diberi nomor,
didistribusikan dan diarsipkan. Sejak penerimaan berkas tanggal 6 Januari 2010 tersebut,
sampai dengan dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2011 untuk keperluan scanning
dokumen, tidak ada peminjaman berkas oleh pihak lain, yang berarti berkas tidak pernah
keluar dari tempat penyimpanan yang dikuasai Bagian Persuratan BPN. Pada saat
pertama kali dibuka, dokumen berupa Surat Pernyataan H. Probosutedjo tertanggal 22
November 2009 tersebut sudah dalam bentuk kertas fax yang difotokopi dan tidak ada
dokumen asli.
Dalam keputusan tentang Hak Pakai sesuai Surat Keputusan nomor 1/HP/BPN RI/2010
tanggal 06 Januari 2010 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Kemenpora atas tanah di
Kab Bogor Jawa Barat, Kepala BPN melampirkan pernyataan pelepasan hak garapan dari
para penggarap, namun tidak mencantumkan Surat Pernyataan H. Probosutedjo tanggal 22
November 2009 tersebut sebagai salah satu pertimbangan atas terbitnya surat keputusan
tersebut.
Setelah SK Hak Pakai ditandatangani Kepala BPN, sesuai prosedur yang diatur dalam
Keputusan Kepala BPN No. 1 tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Kepala
BPN No. 1 tahun 2010 bahwa SK tersebut hanya dapat diserahkan kepada instansi pemohon
atau kuasa yang ditunjuknya. Namun faktanya SK tersebut oleh LAW atas perintah MM
diserahkan kepada IM pada tanggal 6 Januari 2010 tanpa ada surat kuasa dari Kemenpora.
Sebelumnya, IM pernah menghubungi MM via telepon untuk meminta bantuan agar SK Hak
Pakai dapat segera jadi dan MM menjanjikan akan membantu. Pada hari penandatanganan SK
Hak tanggal 6 Januari 2010 tersebut, pagi hari MM menghubungi IM via telepon mengatakan
bahwa SK Hak sudah ditandatangani Kepala BPN, lalu sore harinya IM datang untuk
mengambil SK Hak tersebut.
Selanjutnya berdasarkan surat keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kab
Bogor menerbitkan tanda bukti hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 60 pada
tanggal 20 Januari 2010.
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
28/93
27
b. Perizinan dari Pemerintah Daerah
1) Izin Lokasi
Setelah lokasi desa Hambalang dipilih, pada tanggal 10 Mei 2004 TCM selaku Dirjen
Olahraga Depdiknas mengirim surat kepada Bupati Bogor No. 0514 A/OR/2004 tentang
rencana pembangunan Gedung Diklat Olahraga Pelajar Nasional. Surat tersebut meminta
Bupati Bogor untuk membantu penyelesaian penerbitan izin penetapan lokasi, penyelesaian
proses berbagai perizinan termasuk pertanahan dan dukungan infrastruktur serta dukungan
fasilitas lainnya.
Tim Pertimbangan Pemberian Izin Lokasi dan atau penetapan Lokasi di Kabupaten
Bogor pada tanggal 15 Juli 2004 membuat Berita Acara Rapat Pembahasan Izin/Penetapan
Lokasi yang dimohon oleh Dirjen Olahraga Depdiknas yang ditandatangani oleh AS selaku
Plh. Sekretaris Daerah Kab.Bogor. Kesimpulan rapat tersebut adalah bahwa permohonan
lokasi Diklat Pengembangan Atlet Nasional Ditjen Olahraga Depdiknas dapat
dipertimbangkan dengan syarat:
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sesuai Perda No.17/2000 diberikan 20%
Perolehan hak atas tanah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat tersebut tidak mempertimbangkan kondisi lokasi yang dimohon yang berada
dalam zona rawan bencana sesuai dengan hasil penelitian dan pemantauan yang dilakukan
Badan Geologi Kementerian ESDM dalam hal ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi (PVMBG). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa wilayah tersebut merupakan
zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi. Artinya, pada zona itu sering terjadi gerakan
tanah. Sejak 1996 secara berkala, pihak PVMBG telah menerbitkan Peta Zona Kerentanan
Gerakan Tanah. Peta tersebut terus diperbarui dan terakhir tahun 2009 peta menyebutkan
bahwa wilayah Hambalang Bogor termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah
tinggi, artinya pada daerah ini gerakan tanah sering terjadi terutama dipicu oleh curah hujan
yang tinggi, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.
Kondisi yang rentan gerakan tanah tersebut telah terbukti dengan terjadinya bencana
gerakan tanah di antaranya yang terjadi pada 30 Januari 2002 yaitu di kampung Tajur Tapos
desa Hambalang Kabupaten Bogor. Menurut laporan hasil pemeriksaan gerakan tanah yang
diterbitkan oleh PVMBG nomor 388/42.02/DGV/2002 tanggal 21 Februari 2002, penyebab
gerakan tanah tersebut adalah adanya perbedaan sifat fisik batuan dasar pembentuk lereng
antara breksi tufa setengah lapuk yang meluluskan air terletak di atas batu lempung yang
kedap air dan mudah lunak bila jenuh air. Hal ini akan menyebabkan air permukaan mudah
meresap ke dalam lapisan tanah/batuan melalui pori-pori antar butir tanah kemudian tertahan
pada lapisan lempung di bawahnya, sehingga permukaan batu lempung akan menjadi lunak
dan licin. Akibatnya breksi tufabeserta tanah pelapukannya yang terletak di bagian atas akanmudah bergerak dengan bidang lincir permukaan batu lempung.
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
29/93
28
Dalam laporan tanggal 21 Februari 2002 itu pula, mengingat kawasan tersebut
termasuk ke dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi, PVMBG telah
mengusulkan saran penanggulangan agar bencana tak terulang yaitu:
Relokasi rumah-rumah yang terletak di daerah yang telah bergerak ke lokasi yang lebih
aman.
Mengosongkan rumah-rumah yang telah rusak berat dan pada saat pemeriksaan masih
dihuni.
Mengatur kembali penggunaan lahan di daerah yang telah bergerak agar areal persawahan
diganti dengan lahan pertanian yang tidak membutuhkan banyak air.
Pada bulan November-Desember 2011 terjadi lagi gerakan tanah di lokasi desa
Hambalang. Dengan adanya bencana tersebut, PVMBG menerbitkan laporan singkat dengan
surat yang ditujukan kepada Kepala BNPB, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Bogor
bernomor 1384/45/BGL.V.2012 tanggal 7 Juni 2012. Dalam laporan tersebut, PVMBG
menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya bencana tersebut adalah:
Sifat fisik batu lempung (sweeling clay) yang mudah mengembang bila terkena air.
Adanya air permukaan yang mengalir bebas di permukaan dan meresap ke dalam tanah,
hingga menjenuhkan lapisan batu lempung menjadi mengembang dan menjadi bubur.
Adanya penggalian pada lereng bagian bawah yang terjal (>800) dan memotong lapisan
lempung mengembang, sehingga lapisan batu lempung dan lapisan batuan vulkanik di
atasnya bergerak ke bawah.
Hasil penelitian PVMBG terhadap kondisi lapisan tanah di wilayah tersebut menunjukkan
bahwa:
Lapisan atas berupa lapisan batuan vulkanik lapuk yang kurang kompak;
Bagian bawah berupa lapisan batu lempung yang bersifat mengembang (swelling clay);
Terdapat akumulasi air yang cukup banyak di atas lapisan batu lempung;
Pada lapisan batu lempung di beberapa tempat terindikasi adanya
pembuburan/penggemburan tanah/lempung.
Menurut Risalah hasil rapat pembahasan, diketahui ada perwakilan dari 10 instansi
terkait yang hadir dan memberikan usulan/pertimbangan yaitu:
Bappeda Kab. Bogor (JP)
Kantah Kab. Bogor (WH)
Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kab. Bogor (MNS dan HJCh)
Dinas Pertanian Kab. Bogor (NGR)
Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor (MY )
Dinas Cipta Karya Kab. Bogor (Jay)
Bagian Hukum (Gu)
Bagian Pemerintahan Umum (YS )
-
5/20/2018 555_Hasil Audit BPK Soal Proyek Hambalang
30/93
29
Camat Citeureup (AchK)
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (tidak ada nama namun ada tanda tangannya)
Pada tanggal 16 Juli 2004, Kepala Bappeda Kab. Bogor (MRM) membuat nota dinas
Nomor 591/27/Sarpraswil-Bap/04 kepada Bupati Bogor melalui Sekda Kab. Bogor perihal
permohonan penetapan lokasi untuk pembangunan Gedung Diklat Olahraga Pelajar di Desa
Hambalang Kec. Citeureup yang menyatakan bahwa:
Berdasarkan Perda Kab. Bogor No. 17 tahun 2000 tentang RTRW Kab. Bogor, lokasi
yang dimohon termasuk dalam dominasi peruntukan pertanian lahan kering, di lokasi
tersebut dimungkinkan adanya pembangunan diklat olahraga dengan luas tutupan
bangunan (KDB) maksimal 20%.
Mempertimbangkan Persetujuan DPRD Kab.Bogor No.170/53-DPRD tanggal 24 Mei
2004 yang pada prinsipnya menyetujui rencana pembangunan gedu