Download - 41 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - kemenkeu.go.id web_0.pdf · 12 kebijakan TIK, pembangunan power house dan capacity building SDM yang mengelola IT. Sedangkan pengembangan SOP diaplikasikan

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF2

Latar Belakang

Dasar Hukum PenyusunanLaporan

Tujuan Penyusunan Laporan

Sistematika Penulisan

4

5

6

6

PENDAHULUAN4

Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan

7

PROGRAMMANAJEMEN PERUBAHAN7

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN9

Penataan Organisasi

Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc)

Analisis Beban Kerja

Aplikasi Analisis Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal

11

13

14

16

PROGRAM PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI11

Pelaksanaan Evaluasi atas Ketaatan terhadap Grand Design IT

Pengembangan SOP

17

19

PROGRAM PENATAANTATA LAKSANA17

Kajian Fringe Bene� t untuk Jabatan Fungsional

Analisis dan Evaluasi Jabatan

Assessment Center

Penyempurnaan SIMPEG

Diklat Berbasis Kompetensi dan Diklat Kompetensi Khas

Penataan Pegawai

Manajemen Talenta

Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Kinerja Pegawai

20

21

22

23

24

26

27

28

PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR20

Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Proses Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Ketentuan

Peningkatan Pelaksanaan Anggaran sesuai Rencana

E-Procurement

Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan

31

33

34

36

37

PENGUATAN PENGAWASAN31

Evaluasi Kontrak Kinerja (KK)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)

38

40

PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA38

Penyusunan Standar Layanan Unggulan (Quick Wins) di Lingkungan Kementerian Keuangan

Survei Opini Kepuasan Pelanggan Kementerian Keuangan 2012

41

43

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK41

Quality Assurance

Monev IKU

Perkembangan Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan

44

45

46

PROGRAM MONITORING & EVALUASI44

LAMPIRAN48

ProgramManajemen Perubahan

PERUBAHAN NYATA YANG BERKELANJUTAN

Berawal dari cita-cita untuk menjadi

institusi yang lebih melayani, akuntabel,

dan transparan, Kementeriaan Keuangan

memberanikan diri untuk melaksanakan

sebuah reformasi birokrasi. Perubahan

ini merupakan sebuah komitmen nyata

dari Kementerian Keuangan demi

mencapai keberhasilan yang dapat

memberikan pencerahan bagi bangsa

Indonesia.


Laporan Akhir Tahun Anggaran 2012 • TRBTKP Kementerian Keuangan1



TRBTKP Kementerian Keuangan

Laporan Akhir Tahun Anggaran 2012

Perubahan Nyata Yang Berkelanjutan

Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terus bergulir. Berawal dari cita-cita untuk menjadi institusi yang lebih melayani, akuntabel, dan transparan, perjalanan Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan telah memasuki usia setengah dekade. Awal tahun 2012 menjadi momen penting dalam sejarah Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (RB Kemenkeu), yaitu dengan disahkannya KMK Nomor 185/KMK.01/2012 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014. Pengesahan keputusan menteri ini merupakan komitmen nyata Kementerian Keuangan untuk terus melaksanakan perbaikan melalui reformasi birokrasi.Selain itu, pembuatan roadmap reformasi birokrasi merupakan amanah Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) untuk menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh K/L dan Pemda di Indonesia.

Bersama dengan pengesahan roadmap RB Kemenkeu itu pula, tiga pilar utama yang menjadi penyokong reformasi birokrasi Kementerian Keuangan selama 4 tahun terakhir berubah menjadi 9 program. Sembilan program tersebut merupakan aplikasi 8 area perubahan yang diamanahkan oleh Kemenpan RB melalui Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014. Sembilan program tersebut terdiri atas (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan, (3) Penataan Penguatan Organisasi, (4) Penataan Tatalaksana, (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (6) Penguatan Pengawasan, (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan (9) Monitoring dan Evaluasi.

Peranan Kementerian Keuangan dalam proses reformasi birokrasi nasional tidak hanya tertulis di atas kertas. Sejak dilaksanakannya RB Kemenkeu, kinerja Kementerian Keuangan terus meningkat. Salah satunya terlihat dalam peningkatan penerimaan negara di bidang perpajakan yang saat ini mencapai angka 300% dari penerimaan negara di bidang perpajakan pada awal inisiasi RB Kemenkeu. Berbagai kantor layanan telah dimodernkan dan proses pelayanan telah dilaksanakan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan RB Kemenkeu juga menjadi benchmark bagi K/L, Pemda bahkan perusahaan BUMN. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya permintaan studi banding maupun sharing knowledge tentang pelaksanaan RB Kemenkeu dari pihak-pihak tersebut.

Sesuai dengan Roadmap RB Kemenkeu, pada tahun 2012 Kemenkeu melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Pada tahun ini ada dua kegiatan yang merupakan kegiatan baru dan belum pernah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yaitu Survei Kepuasan Pegawai serta Penyusunan Job Family dan Job Competency.Sedangkan 16 kegiatan lainnya merupakan lanjutan dan pengembangan dari kegiatan-kegiatan yang juga telah dilaksanakan di tahun 2011.

Program Manajemen Perubahan terdiri atas Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Survei Kepuasan Pegawai. Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan merupakan upaya Kemenkeu untuk menanamkan sikap dan budaya kerja yang baik kepada seluruh pejabat dan pegawai. Selain kegiatan sosialisasi nilai-nilai, juga diadakan training of trainer dan pelatihan change agent. Guna mendukung perubahan ke arah yang lebih baik pula, RB Kemenkeu melakukan survei kepada seluruh pejabat dan pegawai Kemenkeu secara online untuk pengetahui tingkat kepuasan pegawai. Dari survei ini, RB Kemenkeu dapat mengetahui faktor-faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pegawai. Kepuasan pegawai perlu diukur mengingat teori bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pegawai maka semakin baik kinerja pegawai tersebut.

Program kedua adalah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang disahkan oleh Kemenkeu terdokumentasi dengan baik, harmonis, dan dilaksanakan dengan baik. Pada tahun 2012, Menteri Keuangan telah mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan. PMK ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenkeu untuk melakukan penataan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang disahkan. Selain itu, guna memudahkan proses monitoring peraturan perundang-undangan, Kemenkeu juga membangun aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Peraturan Perundang-undangan. Program ketiga adalah Program Penataan dan Penguatan Organisasi. Sebagai bagian dari proses perubahan, organisasi merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan. Untuk itu, seiring dengan tuntutan tugas dan fungsi Kemenkeu, RB Kemenkeu melaksanakan kegiatan-

EXECUTIVESUMARY



Executive Summary

kegiatan penataan dan penguatan organisasi. Kegiatan-kegiatan ini teridiri atas (1) Penataan Organisasi, (2) Kantor Pelayanan Percontohan, dan (3) Analisis Beban Kerja. Kegiatan penataan organisasi merupakan kegiatan yang memfasilitasi perbaikan struktur organisasi sesuai tuntutan kinerja, diantaranya penetapan Kantor Modern di seluruh Eselon I Vertikal, penggabungan atau pemisahan eselon, pembangunan Unit Layanan Pengadaan dan pengembangan jabatan fungsional. Kantor Pelayanan Percontohan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memilih Kantor Pelayanan terbaik pada masing-masing Eselon I yang memiliki kantor pelayanan. Pemilihan ini didasarkan pada Kinerja Pelayanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Kegiatan terakhir dalam program ini, yaitu Analisis Beban Kerja merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghitung efektivitas kerja dan beban kerja Kementerian Keuangan.

Program keempat adalah Penataan Tatalaksana. Program ini terdiri atas kegiatan-kegiatan guna memastikan kelancaran dan efektivitas tata laksana di Kementerian Keuangan. Program ini mencakup kegiatan terkait penggunaan IT dalam pelaksanaan tugas keseharian dan pengembangan SOP. Penggunaan IT di Kemenkeu dipastikan melalui kegiatan evaluasi atas ketaatan terhadap grand design IT, pembangunan data center, pengesahan 12 kebijakan TIK, pembangunan power house dan capacity building SDM yang mengelola IT. Sedangkan pengembangan SOP diaplikasikan dalam kegiatan pengesahan, inventarisasi dan monitoring SOP di seluruh Kemenkeu.

Program kelima adalah Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Program ini terdiri atas beberapa kegiatan yaitu kajian fringe benefit untuk jabatan fungsional, analisis dan evaluasi jabatan, assessment center, penyempurnaan SIMPEG, Diklat Berbasis Kompetensi, penataan pegawai, manajemen talenta, dan pembangunan aplikasi Pengelolaan Kinerja Pegawai. Tahun ini beberapa kegiatan terkait manajemen SDM termasuk kegiatan baru di antaranya adalah, Kemenkeu mulai melaksanakan penilaian Kinerja Individu dan penilaian perilaku secara online, kajian fringe benefit untuk jabatan fungsional dan penyusunan job family dan job competency untuk memudahkan penataan pegawai dan penentuan karir di masa datang.

Program keenam adalah Penguatan Pengawasan. Pencapaian terbaik Kemenkeu pada program ini adalah ditetapkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemenkeu oleh BPK. Hal tersebut didukung dengan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pengembangan proses e-procurement. Pada tahun 2012 Kemenkeu telah melakukan pembangunan aplikasi Vendor Management System, yaitu aplikasi yang dapat membantu Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pengukuran kinerja penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selain itu, guna meningkatkan pengendalian dan pengawasan intern, Kemenkeu menerapkan pengendalian intern di lingkungan Kemenkeu sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 (KMK-152) tentang Peningkatan

Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Program ketujuh adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Pada tahun 2012, program ini terdiri atas review terhadap Kontrak Kinerja (KK) guna mendapatkan gambaran mengenai kualitas KK, mulai dari Kemenkeu Wide hingga Kemenkeu Two, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenkeu.

Program kedelapan adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program ini bertujuan untuk memastikan kepuasan publik terhadap kinerja Kemenkeu, oleh karena itu, program ini terdiri atas kegiatan Penyusunan Standar Layanan Unggulan (Quick Wins) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Survei Opini Kepuasan Pelanggan Kementerian Keuangan 2012. Berdasarkan survei tersebut, masyarakat menyatakan kepuasan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Indeks Kepuasan Pelanggan naik sebanyak 0,04 poin dari tahun sebelumnya menjadi 3.9 (skala 5).

Program terakhir RB Kemenkeu adalah program yang tidak diamanahkan secara tersurat oleh Kemenpan dan RB sebagai bagian dari area perubahan namun dirasa perlu untuk dilaksanakan, yaitu Monitoring dan Evaluasi Program RB. Pada tahun 2012, program ini mencakup kegiatan Quality Assurance Pelaksanaan RB Seluruh Eselon I di Lingkungan Kemenkeu oleh Inspektorat Jenderal, Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Seluruh Eselon I, dan koordinasi pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan secara online oleh Kemenpan dan RB.

Berdasarkan program-program yang telah kami laksanakan selama tahun 2012, di tahun-tahun mendatang kami bercita-cita terus berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi demi kemajuan dan kredibiltas Kemenkeu. Diantaranya melalui program Transformasi Kelembagaan, manajemen SDM berbasis kompetensi (aplikasi manajemen talenta, pengembangan carrier path, aplikasi mekanisme pensiun dini), penyempurnaan SIMPEG, penggunaan IT secara optimal serta pengembangan proses Reformasi Birokrasi dengan benchmark dari institusi nasional dan internasional.

Demikian sekilas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenkeu pada tahun 2012. Semoga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini mampu mendukung terwujudnya harapan dan cita-cita Kemenkeu untuk “Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel dan Terbaik di Tingkat Regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”.




PENDAHULUAN



LANGKAH PROGRESIF MENGATASI TANTANGAN

Laporan Tahunan 2012 • PT Indika Energy Tbk.5







Dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian Keuangan diamanahi tugas sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara. Untuk itu, sejak tahun 2007 Kementerian Keuangan memberanikan diri melaksanakan suatu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini diharapkan mampu membawa Kementerian Keuangan menjadi institusi yang lebih melayani, akuntabel, dan transparan.

Perjalanan Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan telah memasuki usia setengah dekade. Disahkannya KMK Nomor 185/KMK.01/2012 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 di awal tahun 2012 menjadi momen penting dalam sejarah Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (RB Kemenkeu). Pengesahan keputusan menteri ini merupakan komitmen nyata Kementerian Keuangan untuk terus melaksanakan perbaikan melalui reformasi birokrasi. Selain itu, pembuatan roadmap reformasi birokrasi merupakan amanah Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) untuk menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh K/L dan Pemda di Indonesia.

Bersama dengan pengesahan roadmap RB Kemenkeu itu pula, tiga pilar utama yang menjadi penyokong reformasi birokrasi Kementerian Keuangan selama 4 tahun terakhir berubah menjadi 9 program. Sembilan program tersebut merupakan aplikasi 8 area perubahan yang diamanahkan oleh Kemenpan RB melalui Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014. Sembilan program tersebut terdiri atas (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan, (3) Penataan Penguatan Organisasi, (4) Penataan Tatalaksana, (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (6) Penguatan Pengawasan, (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan (9) Monitoring dan Evaluasi.

Peranan Kementerian Keuangan dalam proses reformasi birokrasi nasional tidak hanya tertulis di atas kertas. Sejak dilaksanakannya RB Kemenkeu, kinerja Kementerian Keuangan terus meningkat. Salah satunya terlihat dalam peningkatan penerimaan negara di bidang perpajakan yang saat ini mencapai angka 300% dari penerimaan negara di bidang perpajakan pada awal inisiasi RB Kemenkeu. Berbagai kantor layanan telah melakukan modernisasi dan proses pelayanan telah dilaksanakan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan RB Kemenkeu juga menjadi benchmark bagi K/L, Pemda bahkan perusahaan

LATAR BELAKANG

DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN


BUMN. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya permintaan studi banding maupun sharing knowledge tentang pelaksanaan RB Kemenkeu dari pihak-pihak tersebut.

Sesuai dengan Roadmap RB Kemenkeu, pada tahun 2012 Kemenkeu melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Pada tahun ini ada dua kegiatan yang merupakan kegiatan baru dan belum pernah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yaitu Survey Kepuasan Pegawai serta Penyusunan Job Family dan Job Competency.Sedangkan 16 kegiatan lainnya merupakan lanjutan dan pengembangan dari kegiatan-kegiatan yang juga telah dilaksanakan di tahun 2011.

Dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 56/KMK.01/2012 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012, mengamanatkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan.



Pendahuluan

TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan kegiatan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat yang disampaikan secara berkala bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam rangka pelaksanaan good governance. Dengan adanya laporan tersebut diharapkan jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan dapat memiliki informasi yang akurat dan komprehensif, yang menjadi salah satu faktor dalam mendukung kebijakan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Laporan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun Anggaran 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan laporan, tujuan penyusunan laporan, dan sistematika penulisan laporan.Latar belakang berisi penjelasan singkat proses perjalanan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

Bab II memuat pelaksanaan program manajemen perubahan melalui internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan yang mencakup kegiatan: Workshop Pelatihan Change Leader, Training of Trainers (TOT), Monitoring, Chane Agent Sharing Session, Survei Kepuasan Pegawai, dan Penyempurnaan Roadmap Reformasi Birokrasi.

Bab III memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Bab IV memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang Penataan dan Penguatan Organisasi yang mencakup: Penataan Organisasi, Kantor Pelayanan Percontohan, dan Analisis Beban Kerja.

Bab V memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang Penataan Tatalaksana yang mencakup kegiatan: Pelaksanaan Evaluasi atas Ketaatan terhadap Grand Design IT dan Pembangunan SOP.

Bab VI memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur yang mencakup kegiatan: Kajian Fringe

Benefit untuk Jabatan Fungsional, Analisi dan Evaluasi Jabatan, Assessment Center, Penyempurnaan SIMPEG, Diklat Berbasis Kompetensi dan Diklat Kompetensi Khas, Penataan Pegawai, Manajemen Talenta, dan Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Kinerja Pegawai.

Bab VII memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang Penguatan Pengawasan yang mencakup kegiatan: Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Proses penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan, Peningkatan pelaksanaan anggaran sesuai rencana, E-Procurement, dan Penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bab VIII memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang mencakup kegiatan: Review Kontrak Kinerja, Penyempurnaan Peta Strategi Kemenkeu-Wide 2012, dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kementerian Keuangan.

Bab IX memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang mencakup kegiatan: Penyusunan Standard Layangan Unggulan dan Survei Opini Kepuasan Pelanggan.

Bab X memuat pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang Monitoring dan Evaluasi yang mencakup kegiatan: Quality Assurance serta Monitoring dan Evaluasi IKU.





Perubahan Nyata Yang BerkelanjutanPerubahan Nyata Yang Berkelanjutan

PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

BAB 1






Perubahan merupakan keniscayaan bagi sebuah organisasi yang sedang melaksanakan reformasi birokrasi. Perubahan tersebut dilaksanakan dalam rangka mentransformasi keadaan organisasi saat ini menjadi keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi, perubahan tersebut meliputi struktur, proses, orang, pola pikir dan budaya kerja. Pelaksanakan perubahan ini tidak mudah mengingat perubahan seringkali sulit diterima oleh individu di dalam organisasi. Diperlukan komunikasi, tranparansi dan keterlibatan semua pihak untuk dapat mengurangi resistensi tersebut dan memunculkan dukungan dalam proses perubahan.

Dalam mengelola perubahan di Kementerian Keuangan, Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan melaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk mempersiapkan sarana dan SDM untuk mendukung setiap perbaikan yang dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi. Dalam rangka memperbaiki budaya kerja dan mind-set pegawai, Kementerian Keuangan melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada pejabat dan pegawai.

Program internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan terdiri atas Workshop Change Leader untuk pejabat eselon II, Training for Trainer Change Agent untuk pelaksana, dan Sharing Session Change Agent. Keseluruhan kegiatan ini dievaluasi melakukan kegiatan monitoring internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Nilai-nilai adalah serangkaian prinsip yang diyakini sebagai panduan moral dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan. Nilai-nilai inilah yang akan memandu kita dalam menentukan baik/buruk dan benar/salahnya suatu tindakan. Sebagai panduan moral, nilai-nilai ini telah didefinisikan secara jelas supaya dapat memberikan petunjuk yang nyata dalam kehidupan setiap Pegawai baik individu maupun organisasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tanggal 12 September 2011 telah ditetapkan 5 Nilai, perilaku utama, dan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tahun 2011 berupa perumusan, peluncuran, dan Kick Off Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, pada tahun 2012 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai proses internalisasi lanjutan yang antara lain bertujuan untuk:

INTERNALISASI NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Memahami pentingnya transformasi budaya Kementerian Keuangan;

2. Memahami makna Nilai-Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan;

3. Memberi pemahaman peran jajaran pimpinan sebagai Change Leader/Change Champion;

4. Menggalang komitmen bersama untuk mendukung keberhasilan transformasi budaya Kementerian Keuangan; dan

5. Merumuskan usulan program Budaya Kementerian Keuangan.

Kegiatan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan pada tahun 2012 meliputi:

1. Workshop Pelatihan Change Leader

Workshop dilaksanakan dengan metode kombinasi sejumlah pendekatan yang terdiri dari pemaparan materi oleh narasumber, diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan tayangan film pendek serta simulasi (games). Pembahasan mencakup materi pentingnya transformasi budaya Kementerian Keuangan, makna Nilai-Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan, peran jajaran pimpinan sebagai Change Leader/Change Champion, dan komitmen bersama untuk mendukung keberhasilan transformasi budaya Kementerian Keuangan serta tugas Change Leader/Change Champion untuk menetapkan arahan strategis, memutuskan Nilai-Nilai Budaya Kerja dan Perilaku Utama Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, menyetujui program transformasi budaya, menyelesaikan isu-isu strategis; dan menjadi figur panutan.

Workshop diikuti oleh 91 Pejabat Eselon II seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan baik kantor pusat maupun kantor vertikal dengan didampingi oleh narasumber pada tanggal 10 sampai dengan 12 April 2012, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Workshop menghasilkan Perilaku-perilaku yang harus segera dihentikan (stop) karena tidak selaras dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan; Perilaku-perilaku yang perlu dimulai (start) untuk dibangun dan ditumbuhkembangkan karena belum dijalankan secara merata oleh Pegawai pada umumnya; dan Perilaku-perilaku yang saat ini sudah baik dan selaras dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan perlu dilanjutkan (continue) (Lampiran I).




3. Monitoring

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Internalisasi dan Sosialisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2012, perlu dilakukan kegiatan Monitoring penerapan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan pada beberapa unit kerja Eselon II yang dipilih secara random.

Kegiatan kunjungan monitoring dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 November 2012 oleh Pejabat dan Pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan dengan didampingi oleh Narasumber ke 15 (lima belas) unit kerja yang berada di beberapa kantor pusat maupun vertikal di Jakarta yang ditentukan berdasarkan lokasi maupun wilayah kerja Change Agent yang telah mengikuti Training Of Trainer (TOT) Change Agent padba bulan Mei 2012 yang meliputi:

Unit Eselon INo Unit Eselon II

19 Nov 2012

20 Nov 2012

20 Nov 2012

20 Nov 2012

20 Nov 2012

21 Nov 2012

21 Nov 2012

21 Nov 2012

21 Nov 2012

21 Nov 2012

22 Nov 2012

22 Nov 2012

22 Nov 2012

22 Nov 2012

22 Nov 2012

DJP

SEKJEN

DJKN

DJPU

BKF

DJA

DJPK

IRJEN

SEKJEN

DJP

DJPBN

DJBC

DJBC

DJKN

BPPK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sekretariat Ditjen Pajak

Biro Sumber Daya Manusia

Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara

Sekretariat Ditjen Pengelolaan Utang

Sekretariat BKF

Sekretariat Ditjen Anggaran

Sekretariat Ditjen Perimbangan Keuangan

Inspektur Bidang Investigasi – Bag Kepegawaian

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Kanwil DJP Jakarta Wajib Pajak Besar

Kanwil DJPBN Jakarta

Kantor Wilayah DJBC Banten

Sekretariat Ditjen Bea dan Cukai

Kanwil VII DJKN Jakarta

Sekretariat BPPK

Tanggal Kunjungan

2. Training of Trainers (TOT)

Setelah membentuk Pejabat Eselon II sebagai Change Leader di lingkungan Kementerian Keuangan, langkah selanjutnya adalah membentuk Change Agent di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri dari Pejabat Eselon III dan Eselon IV yang bertugas secara aktif mensosialisasikan, mempengaruhi lingkungan kerjanya untuk berperilaku sebagaimana diharapkan, secara proaktif mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu implementasi, menjadi figur panutan (role model). Para Change Agent dibekali sebagai Trainer untuk dapat mempersiapkan Change Agent-Change Agent yang baru di berbagai unit organisasi sehingga mempercepat proses internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Training Of Trainer (TOT) Change Agent diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 31 Mei 2012 dengan dihadiri oleh 142 peserta yang terdiri dari Pejabat Eselon III dan Eselon IV terpilih yang dibagi menjadi 6 Batch. Salah satu tujuan Pelaksanaan Training Of Trainer adalah melakukan cascading terhadap Perilaku-perilaku yang harus segera dihentikan (stop) karena tidak selaras dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan; Perilaku-perilaku yang perlu dimulai (start) untuk dibangun dan ditumbuhkembangkan karena belum dijalankan secara merata oleh Pegawai pada umumnya; dan Perilaku-perilaku yang saat ini sudah baik dan selaras dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan perlu dilanjutkan (continue) yang telah dirumuskan sebelumnya dalam Workshop Change Leader (Lampiran II).






Metode monitoring menggunakan kombinasi sejumlah pendekatan yaitu:1. melaksanakan Focus Group Discussion (FGD)

bersama Jajaran Pimpinan dan Change Agent dari direktorat terkait;

2. membagikan angket/kuesioner secara sampling (10 – 20 pegawai per unit Kerja) dan melakukan wawancara/FGD dengan pegawai (jumlah total pegawai yang mengisi angket/kuesioner: 331 dari 15 unit kerja); dan

3. melakukan pengamatan langsung di lapangan/kunjungan keliling di unit kerja.

Berdasarkan kunjungan monitoring dapat diketahui bahwa hampir seluruh Change Agent telah melakukan sosialisasi melalui metode dan intensitas yang berbeda-beda antara lain yaitu:1. secara informal;2. secara intensif menggunakan berbagai

pendekatan/media;3. menerapkan program-program budaya untuk

mengakselerasi proses internalisasi;4. melibatkan pegawai sebagai tim monitoring

implementasi program budaya; dan5. Pimpinan secara khusus meminta sosialisasi

dilakukan dalam setiap sesi pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat

Hasil monitoring terhadap pengetahuan Nilai-Nilai dan Perilaku Utama serta pemahaman makna Nilai Pegawai Kementerian Keuangan yaitu sebagai berikut:

4. Change Agent Sharing Session

Untuk memberikan wadah kepada para Change Agent di lingkungan Kementerian Keuangan dalam berbagi pengalaman dan saling memotivasi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat lebih bersemangat dalam melakukan Internalisasi dan Sosialisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, serta untuk saling membantu memecahkan permasalahan yang terjadi dalam menerapkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di lingkungan unit kerja masing-masing telah dilaksanakan kegiatan Change Agent Sharing Session.

Kegiatan Change Agent Sharing Session dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dengan dihadiri oleh para Wakil Menteri Keuangan, para Pejabat Eselon I, sejumlah Pejabat Eselon II (Change Leader), 142 Pejabat Eselon III dan IV yang telah mengikuti TOT Change Agent 2012, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengikuti Executive Training pada tahun 2011 dan 2012.

PENGETAHUAN NILAI-NILAI DAN PERILAKU UTAMA

PEMAHAMAN MAKNA NILAI

Tahu

51%

82% 18%

49%

Paham

Belum Tahu

Belum Paham




5. Survei Kepuasan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2012

Survei kepuasan pegawai Kementerian Keuangan dimaksudkan untuk mengukur persepsi kepuasan dan ekspektasi pegawai Kementerian Keuangan terhadap kondisi tata kelola SDM dan organisasi Kementerian Keuangan saat ini. Pelaksanaan survei tidak hanya dilakukan pada pegawai di lingkungan kantor pusat saja, akan tetapi juga meliputi pegawai pada kantor vertikal. Hasil survei kepuasan pegawai ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi dalam memberdayakan pegawainya untuk menghasilkan kerja yang optimal secara efektif dan efisien.

Tujuan dilakukan survei ini adalah:a. Mengetahui tingkat kepuasan pegawai

Kementerian Keuangan terhadap kondisi tata kelola SDM dan organisasi Kementerian Keuangan saat ini;

b. Mengetahui ekspektasi pegawai atas kondisi tata kelola SDM dan organisasi Kementerian Keuangan saat ini;

c. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan pegawai pada semua unsur/faktor yang mempengaruhi kepuasan;

d. Merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola SDM dan organisasi Kementerian Keuangan.

Dasar hukum atas kegiatan ini adalah sebagai berikut:a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi, dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;

f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 pada Kriteria 7 yaitu Hasil Sumber Daya Manusia Aparatur.

Indikator terpenting kualitas pelayanan stakeholders internal adalah tingkat kepuasan pegawai. Tingkat kepuasan pegawai memiliki pengaruh yang kuat atas pelayanan dan kinerja pegawai. Apabila tingkat kepuasan pegawai rendah maka akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan. Mengingat pentingnya hal ini, maka merupakan tantangan berat yang harus dihadapai dalam proses reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Untuk mewujudkan tujuan kepuasan tersebut, telah dilakukan upaya perbaikan dan/atau penyempurnaan, yang meliputi lingkungan kerja, fasilitas, penghasilan, pengembangan kompetensi, kebijakan pola mutasi dan promosi pegawai.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2012, diberikan target pencapaian Indeks Kepuasan Pegawai adalah 3,04 yang merupakan rata-rata dari target unit eselon I. Target 11 unit eselon I adalah 3, sedangkan target untuk Badan Kebijakan Fiskal adalah 3,5.

Survei Kepuasan Pegawai (SKP) Kementerian Keuangan mengukur persepsi kepuasan dan ekspektasi pegawai Kementerian Keuangan terhadap kondisi tata kelola SDM dan organisasi Kementerian Keuangan saat ini. Unit yang terkait dengan tata kelola SDM adalah Sekretariat Jenderal dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, sedangkan yang terkait dengan organisasi adalah Sekretariat Jenderal. Pelaksanaan survei tidak hanya dilakukan pada pegawai di lingkungan kantor pusat saja, akan tetapi juga meliputi pegawai pada kantor vertikal termasuk kantor layanan. Hasil survei kepuasan pegawai ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi dalam memberdayakan pegawainya untuk menghasilkan kerja yang optimal secara efektif dan efisien.






a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan pengisian survei secara online

diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 9 November 2012. Responden yang mengikuti Survei Kepuasan Pegawai adalah seluruh pegawai Kementerian Keuangan; sedangkan untuk in-depth interview dipilih secara random 10 orang responden dari 5 kota besar, yaitu Medan, Balikpapan, Makassar, Surabaya, dan Batam. Kuesioner diberikan kepada responden secara online, melalui alamat website www.surveiku.depkeu.go.id, sedangkan untuk in-depth interview, data dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada responden terpilih.

b. Jumlah Responden Jumlah responden pada pelaksanaan Survei

Kepuasan Pegawai (SKP) Kementerian Keuangan sebanyak 38.894 responden, dengan pengelompokan sebagai berikut:1. Untuk pengelompokan responden

berdasarkan jenis kelamin, dapat diperoleh data responden didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 28.866 pegawai (74,22%), sedangkan responden pegawai dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 10.028 pegawai (25,78%).

2. Untuk pengelompokan responden berdasarkan usia, dapat diperoleh informasi bahwa tingkat partisipasi survei pada umumnya diikuti oleh pegawai lingkup Kementerian Keuangan secara hampir merata, dengan jumlah responden 12.255 pegawai untuk usia kurang dari 30 tahun (31,51%), responden sejumlah 10.942 pegawai untuk usia 31 – 40 tahun (28,13%), responden sejumlah 8.966 pegawai untuk usia 41 – 50 tahun (23,05%), dan responden sejumlah 6.731 pegawai untuk usia di atas 50 tahun (17,31%).

3. Untuk pengelompokan responden berdasarkan masa kerja, dapat diperoleh informasi bahwa responden yang mengisi survei kepuasan pegawai, secara umum didominasi oleh pegawai dengan masa kerja di atas 10 tahun dengan rincian pegawai dengan masa kerja 11 s.d. 20 tahun sebanyak 12.000 responden (30,85%) dan pegawai dengan masa kerja di atas 20 tahun sebanyak 11.716 pegawai (30,12%).

4. Berdasarkan tingkat pendidikan formal, dapat diperoleh data responden bahwa responden didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV sebesar 38,14%, selanjutnya tingkat pendidikan di bawah Diploma III sebesar 31,31%. Responden pegawai dengan tingkat pendidikan S2/S3 (5.085 pegawai) hampir sama tingkat partisipasinya dibanding pegawai dengan latar belakang pendidikan formal Diploma III (6.796 pegawai).

5. Untuk pengelompokan responden berdasarkan golongan pegawai, dapat diperoleh informasi dari 38.894 responden, terdapat 23.179 pegawai (59,60%) mayoritas yang berasal dari pegawai dengan ruang golongan III sedangkan minoritas responden berasal dari golongan I sebanyak 20 pegawai (0.05%).

6. Untuk pengelompokan responden berdasarkan jabatan pegawai, dapat diperoleh informasi bahwa jumlah responden secara proporsional didominasi oleh pelaksana sejumlah 31.296 pegawai (80,46%) dan terus berkurang proporsinya sesuai dengan kapasitas jabatan yang tersedia di Kementerian Keuangan.

7. Untuk pengelompokan responden berdasarkan unit kerja pegawai yang bersangkutan, dapat diperoleh informasi bahwa dari total responden seluruh Kementerian Keuangan sejumlah 38.894 pegawai, responden didominasi oleh pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak sejumlah 17.128 pegawai (44,04%). Selanjutnya berturut-turut Direktorat Jenderal Perbendaharaan sejumlah 7.637 pegawai (19,64%) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah 7.265 pegawai (18,68%).

Kepuasan pegawai merupakan salah satu indikator dari terpenuhinya harapan dan kebutuhan pegawai. Kepuasan pegawai merupakan suatu keadaan dimana keinginan harapan dan kebutuhan pegawai dapat dipenuhi dengan baik, sementara ketidakpuasan pegawai merupakan gambaran bahwa apa yang diinginkan pegawai tidak tersedia dalam pekerjaan atau lingkungan kerja. Dengan diketahui tingkat kepuasan pegawai, maka hal tersebut dapat dijadikan umpan balik (feedback) bagi pimpinan untuk merumuskan kebijakan dalam lingkup Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka perbaikan kinerja pegawai secara terus menerus ke arah yang lebih baik (continuous improvement).

c. Sesuai Target Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2012, target pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Keuangan untuk Indeks Kepuasan Pegawai diberikan target minimal pada angka indeks 3, 04.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata skor tingkat kepuasan untuk keseluruhan Kementerian Keuangan adalah 3,39 Sementara itu, untuk masing-masing unit layanan eselon I, berkisar antara 3,13 di Direktorat Jenderal Anggaran sampai dengan 3,53 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai merasa puas atas terpenuhinya kebutuhan serta harapannya, namun demikian kualitas pelayanan tersebut masih perlu ditingkatkan.




Pada tahun 2012, target pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Keuangan untuk Indeks Kepuasan Pegawai diberikan target minimal pada angka indeks 3, 04.

Kepuasan pegawai juga dilihat berdasarkan variabel dan indikatornya. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi (1) Pandangan terhadap Penugasan/ Pekerjaan, (2) Imbalan, (3) Pengembangan Kompetensi/Skill Pegawai, (4) Mutasi/Rotasi Pegawai, (5) Supervisi, dan (6) Rekan Kerja.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa skor kepuasan untuk semua variabel lebih tinggi dari 2,50. Variabel yang dinilai responden mempunyai nilai tertinggi adalah Rekan kerja, dengan skor rata-rata 3.66. Setelah itu disusul oleh Supervisi, dengan skor 3.56 dan

RATA-RATA SKOR PER ESELON I

2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60

Kemenkeu 3.39

Setjen 3.18

DJA 3.13

DJP 3.32

DJBC 3.53

DJPB 3.42

DJKN 3.52

DJPK 3.25

DJPU 3.19

ITJEN 3.38

BAPEPAM LK 3.44

BKF 3.21

BPPK 3.33

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Pekerjaan, dengan skor 3.88. Sementara variabel yang mendapatkan penilaian skor terendah adalah Mutasi/Rotasi Pegawai, dengan skor 2,88, dan kemudian disusul dengan unsur imbalan, dengan skor 3.12. Hal ini menunjukkan bahwa 2 (dua) variabel yaitu “Mutasi/ Rotasi Pegawai” yang meliputi memadainya kebijakan pola mutasi/rotasi jabatan, konsistensi penerapan pola mutasi/rotasi sesuai ketentuan, pengetahuan pegawai pengelola kepegawaian tentang pola mutasi/rotasi jabatan, dinilai pegawai relatif lebih rendah dibanding variabel lainnya.

Gambar 1: Rata-Rata Skor Tingkat Kepuasan






RATA-RATA SKOR PER VARIABEL

2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80

Pekerjaan 3.44

imbalan 3.12

Pengembangan Kompetensi/Skill Pegawai

Kepuasan Pegawai Secara Keseluruhan

Bekerja di Kementerian Keuangan

Puas Tidak Puas Cukup Puas

Kesesuaian Bidang Tugas/Pekerjaan dengan

Keahlian atau Minat Pegawai

Kesesuaian Jabatan Saat ini dengan Keahlian,

Pendidikan dan Masa Kerja yang Dilalui

Kesesuaian Tempat Penugasan/Kerja dengan Harapan

Pegawai

3.19

Mutasi/Rotasi Pegawai 2.88

Supervisi 3.56

Rekan kerja 3.66

d. Analisis Data

1. Analisis Statistika DeskriptifBerdasarkan Gambar 3, 55,55% menyatakan puas, 23,10% menyatakan cukup puas dan 12,35% menyatakan tidak puas. Hasil ini menunjukan bahwa sebagian besar pegawai sudah puas dengan statusnya sebagai pegawai Kementerian Keuangan.



Sedangkan tingkat ketidak-kepuasan pegawai pada indikator “Kesesuaian bidang tugas/pekerjaan dengan keahlian atau minat pegawai”, “Kesesuaian jabatan saat ini dengan keahlian, pendidikan dan masa kerja yang dilalui”, “Kesesuaian tempat penugasan/kerja dengan harapan pegawai” menunjukkan peningkatan pernyataan “tidak puas” yang signifikan, yakni berturut-turut sebesar 21,41%, 22,29% dan 20,51%.

32.10%

55.55%

12.35%

30.96%

46.75%

22.29%

27.01%

51.58%

21.41%

30.45%

49.04%

20.51%

Gambar 2 : Skor Variabel Kepuasan Pegawai Kementerian Keuangan RI Tahun 2012

Gambar 3 : Kepuasan Atas Pandangan Terhadap Penugasan atau Pekerjaan Saat Ini




Terkait ketidakpuasan pegawai pada mutasi/rotasi, beberapa responden menyebutkan bahwa tidak berjalannya pola mutasi dapat menyebabkan efek negatif ketika seorang pejabat menduduki suatu posisi terlalu lama. Mutasi hendaknya mempertimbangkan pengembangan kompetensi pegawai sehingga dapat mencegah demotivasi pegawai. Selain itu rotasi antar bagian juga diperlukan oleh para pegawai untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh terhadap tugas dan fungsi unit kerja.

Beberapa pegawai juga mengeluhkan asuransi yang dimiliki pegawai Kementerian Keuangan. Sampai saat ini asuransi pegawai ditanggung oleh Askes. Namun demikian pelayanan yang diberikan oleh Askes dirasa masih sangat kurang. Rumitnya prosedur untuk meminta rujukan dari puskesmas sebelum diterima di rumah sakit membuat pegawai urung menggunakan fasilitas Askes. Selain itu, kurang lengkapnya fasilitas yang bisa ditanggung oleh Askes membuat


para responden beranggapan bahwa fasilitas Askes tidak banyak membantu. Beberapa responden menyarankan untuk menambahkan jumlah premi dari penghasilan pribadi sehingga fasilitas yang didapat dari Askes lebih maksimal.

Seperti halnya dalam pandangan pegawai Kementerian Keuangan secara umum, indikator tingkat kepuasan pegawai pada variabel “Kesesuaian bidang tugas/pekerjaan dengan keahlian atau minat pegawai”, “Kesesuaian jabatan saat ini dengan keahlian, pendidikan dan masa kerja yang dilalui”, “Kesesuaian tempat penugasan/kerja dengan harapan pegawai”menunjukkan pernyataan “tidak puas” yang cukup signifikan. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh rasa tidak puas pada pola mutasi dan promosi dimana dirasakan bahwa penerapan pola mutasi dan promosi yang tidak jelas menyebabkan cukup banyak posisi yang dinilai tidak sesuai/tidak memenuhi harapan pegawai.

2. Analisa Biplot

XDJBC

BKF

DJPDJPB

DJBCDJKN

Itjen

BPPK BapepamLK

Pandangan terhadap Penugasan / Pekerjaan Saat ini

Semakin Baik

Pekerjaan

Imbalan

Pengembangan Kompetensi / Skill Pegawai

Mutasi / Rotasi Pegawai

Supervisi

Rekan kerja

0.8

0.3

0.7 0.2

0.2

0.7

0.3 0.8

DJPKSetjen

DJA DJPU

X34

X32

X35

X31

X2

X36

X33

Gambar 4 : Biplot antar Unit Eselon I dengan Variabel Kepuasan

X33

X34

X32

X36

X2

X35X31






Dalam penelitian ini dua variabel yang digambarkan keterkaitannya adalah skor kepuasan pegawai berdasarkan variabel kepuasan untuk menilai keberhasilan organisasi dalam memenuhi harapan pegawainya dan antar unit eselon I yang disurvei. Keterkaitan antar variabel ini menunjukkan hubungan positif antar unit eselon I dan nilai skor kepuasan. Artinya, semakin dekat posisi dalam gambar atau semakin kecil sudut diantaranya, maka unit eselon I tersebut dicirikan dengan skor yang tinggi dari variabel kepuasan, demikian sebaliknya.

Berdasarkan Gambar 4. terlihat bahwa semua variabel kepuasan (7 variabel) yaitu variabel Pandangan terhadap penugasan/pekerjaan saat ini, variabel Pekerjaan, variabel Imbalan, variabel Pengembangan Kompetensi/Skill Pegawai, variabel Mutasi/Rotasi Pegawai, variabel Supervisi dan variabel Rekan Kerja mengarah pada satu arah. Hal tersebut menunjukkan keterkaitan

yang erat antara variabel kepuasan yang satu dengan lainnya, contoh seperti indikator X33 dan X34. Untuk indikator X32, X33, dan X34 menunjukkan bahwa responden yang menjawab kelompok sangat puas dan puas dengan sangat tidak puas dan tidak puas range-nya besar.

Diperoleh deskripsi bahwa variabel kepuasan yang paling erat (berdekatan sumbu birunya antar variabel dalam gambar biplot) adalah X2, X31 dan X35 yaitu variabel pandangan terhadap penugasan/pekerjaan saat ini, variabel pekerjaan dan variabel supervisi. Meskipun variabel kepuasan lainnya sebenarnya memiliki korelasi positif dengan tingkat kepuasan pegawai terhadap kondisi kerja dan layanan kepegawaian serta organisasi Kementerian Keuangan RI secara umum.

3. Analisis Importance Performance Analysis (IPA)

Diagram IPA

Kep

enti

ngan

Kepuasan

4.30

4.25

4.20

4.15

4.10

4.05

4.002.6 2.8

x324x341

x325

x322

x321

x331x319

x314

x3110

x315 x362

x352

x355 x356 x317x3111

x312

x354x353

x361 x363

x323

x351x313

x311

xxx

x342

x343

3.0 3.2 3.4

3.35

3.6 3.8

Gambar 5 : Importance Performance Analysis – Variabel Kepuasan





Berdasarkan Diagram IPA diatas, rata-rata jawaban untuk tingkat “Kepentingan” adalah 4,14. Sedangkan rata-rata jawaban untuk tingkat “Kepuasan” adalah 3,35, sehingga dapat dikatakan rata-rata jawaban responden terhadap tingkat kepentingan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepuasan. Range nilai untuk tingkat kepuasan responden pada masing-masing pernyataan lebih bervariasi dibandingkan dengan range nilai untuk tingkat kepentingan.

Seperti terlihat dalam diagram, sebagian besar pernyataan berada pada kuadran II dan III dan hanya sedikit yang berada di kuadran I dan IV. Pernyataan-pernyataan yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kepuasan pegawai (Kuadran I) adalah sebagai berikut:

c. Hasil In-depth Interview

Berdasarkan hasil In-depth interview yang dilakukan sebagai bahan penunjang hasil survei, secara umum responden menyatakan kepuasannya terhadap penghasilan yang diterima. Namun demikian beberapa responden yang diinterview menyatakan bahwa beban kerja di Kementerian Keuangan merata. Selain itu perhitungan beban kerja sebagai indikator kinerja kurang ideal karena hanya menghitung berdasarkan lama pekerjaan. Beberapa responden merasa keahlian atau latar pendidikan

(X321)

(X322)

1

2

Kesesuaian besaran TKPKN dengan kompetensi,

proses dan hasil kerja/output;

Pemenuhan asas keadilan penetapan grading (TKPKN)

antar jabatan yang setara.

mereka tidak sesuai dengan bidang tugas yang diberikan.

Berdasarkan hasil in-depth interview yang dilaksanakan oleh tim riset pada lima kota besar, didapatkan beberapa masukan. Masukan terbanyak adalah mengenai kejelasan pola mutasi pegawai. Selama ini pola mutasi dinilai masih berada dalam area abu-abu, tidak bisa ditebak. Selain itu, mutasi sebaiknya juga memperhatikan kalender akademik pelajar, sehingga bagi pegawai yang memiliki anak usia sekolah tidak terlalu repot dalam memindahkan sekolah anaknya. Dengan adanya mutasi yang benar-benar tersistem, diharapkan pegawai dapat lebih mempersiapkan segala sesuatunya lebih matang, terutama perihal tempat tinggal dan pendidikan anak-anak mereka.

Berikutnya, terdapat masukan untuk dilakukan kenaikan tunjangan, mengingat tunjangan yang diberikan dirasa belum disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi, terlebih lagi bagi mereka yang ditempatkan di kota dengan life cost cukup tinggi. Indikator yang disoroti dalam variabel imbalan lainnya adalah tentang kebijakan cuti pegawai. Masukan yang disampaikan, yaitu untuk cuti bersama sebaiknya tidak dimasukkan dalam hitungan cuti tahunan. Ini dirasa memberatkan bagi mereka yang berada jauh dari home base.

Terkait pengembangan kompetensi/skill pegawai, salah satu responden yang berlokasi di Batam mengharapkan adanya percepatan proses penyebaran informasi karena seringkali informasi mengenai beasiswa dirasakan lambat.

Pending matters yang masih akan diselesaikan lebih lanjut dalam kegiatan ini adalah penyusunan matriks tindak lanjut.

ProgramNo

Kinerja

%

Survei Kepuasan Pegawai1

Target Capaian

• Tingkat Kepuasan Pegawai

di Lingkungan Kementerian

Keuangan rata-rata 3,04,

• Tingkat Kepuasan Pegawai

masing-masing unit eselon

I adalah 3,00 kecuali untuk

BKF 3,50

• Tingkat Kepuasan Pegawai di

Lingkungan Kementerian Keuangan

adalah 3,39

• Tingkat Kepuasan Pegawai masing-

masing unit eselon I adalah:

DJP : 3,32

DJBC: 3,53

DJPB: 3,42

DJKN: 3,52

DJPU: 3,19

DJPK: 3,25

DJA: 3,13

ITJEN: 3,38

SETJEN : 3,18

Bapepam LK : 3,44

BKF : 3,21

BPPK : 3,33

• Waktu pelaksanaan survei terbatas

untuk jumlah pegawai Kementerian

Keuangan yang sangat banyak

• Kendala sistem IT yang sempat

down ketika diakses oleh banyak

pengguna (users)

111,5 %

110,6%

117,6%

114%

117,33%

106,33%

108,33%

104,33%

112,67%

106%

114,67%

91,71%

111%

Hambatan

Kegiatan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat






PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

BAB 2



Program Penataan Peraturan Perundang undangan

Pada tahun 2012, telah dilaksanakan kegiatan penataan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan agar proses penyusunan peraturan perudang-undangan/kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenkeu di unit-unit eselon I sedari awal telah melibatkan Biro Hukum, baik pada tahap perencanaan, pembahasan, pemrosesan, penetapan, pemublikasian hingga verifikasi atas peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka identifikasi, review, dan verifikasi peraturan perundang-undangan pada tahun 2012, Biro Hukum telah melaksanakan langkah-langkah berikut:

1. Melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor: S-2881/SJ/2012 tanggal 26 Desember 2012, telah dimintakan kepada seluruh pimpinan unit eselon I untuk membuat dan menyampaikan daftar rencana penyusunan peraturan-perundang-undangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Hukum. Penyusunan rencana tersebut, kemudian dibakukan dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan (“PMK 123/2012”), yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2012.

2. Biro Hukum juga telah membangun dan mengelola aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Peraturan Perundang-undangan (“Simponi”) yang digunakan dalam rangka monitoring proses penyelesaian peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenkeu.Dalam Aplikasi Simponi tersebut dicantumkan keterangan menyangkut:a. Nama peraturan;b. Dasar hukum;c. Target penyelesaian, d. Unit yang bertanggung jawab; dan e. Status/tindak lanjut.

Adapun Matriks Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan/atau Rancangan Peraturan Menteri Keuangan) selama tahun 2012 yang terdapat dalam aplikasi Simponi adalah sebagaimana terlampir.

Mengenai penyusunan peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron pada tahun 2012. Peta peraturan perundang-undangan pada prinsipnya termuat dalam aplikasi Simponi yang diantaranya mencantumkan status/tindak lanjut peraturan perundang-undangan. Bagian status tersebut berisi penjelasan dan kronologis penyusunan masing-masing peraturan perundang-undangan sejak mulai perencanaan hingga penetapan. Dengan demikian, dari Simponi tersebut dapat diidentifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan perlu dilakukan pembahasan dengan unit terkait.

Mengenai pelaksanaan regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan pada tahun 2012, Sesuai ketentuan Pasal 632 PMK 184/2010, Biro Hukum melakukan pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (“SJDIH”) melalui website www.sjdih.depkeu.go.id. Situs tersebut mempublikasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas Kemenkeu.

Regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat dari website tersebut sebagaimana data hardcopy pada matriks terlampir.

Dalam melaksanakan proses kegiatan Penataan Peraturan Perundangan-undangan, dapat diidentifikasi beberapa kendala, yaitu:a. kendala dalam mendapatkan hard copy/soft copy

Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan yang sudah ditetapkan dari unit terkait, antara lain karena dianggap bersifat rahasia;

b. belum sempurnanya aplikasi Simponi, mengingat aplikasi tersebut masih dalam tahap uji coba dan masih perlu penyempurnaan lebih lanjut;

c. terbatasnya Sumber Daya Manusia Biro Hukum, khususnya untuk mengelola bidang IT;

d. terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang penyusunannya tidak melibatkan Biro Hukum, sehingga tidak dapat secara cepat teridentifikasi oleh Biro Hukum.






PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

BAB 3



Program Penataan dan Penguatan Organisasi






Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, disebutkan bahwa tugas dan fungsi Kementerian Keuangan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Kementerian Keuangan tidak dapat dibubarkan tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menandakan bahwa kedudukan, peran, tugas, dan fungsi Kementerian Keuangan sangat penting dan strategis.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, disebutkan bahwa Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Tugas Kementerian Keuangan sangat berat dan mengemban banyak peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang (UU) di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Pasar Modal, Kekayaan Negara, Perasuransian, Dana Pensiun, Piutang Negara, Lelang, Perimbangan Keuangan, Otonomi Daerah, Utang Negara, SUKUK, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Menteri Keuangan.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan merupakan salah satu tugas yang tidak diserahkan urusannya kepada Pemerintah Daerah.

Tugas-tugas Kementerian Keuangan utamanya meliputi optimalisasi pendapatan negara, optimalisasi pengelolaan pembiayaan anggaran, optimalisasi pengelolaan dan penilaian kekayaan negara, efisiensi dan efektivitas belanja negara, pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, kesinambungan kebijakan fiskal, sistem pelaksanaan anggaran yang baik dan sistem penyusunan laporan keuangan yang memadai, menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, sehat, kompetitif dan melindungi kepentingan rakyat, serta mewujudkan keuangan yang mandiri. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut semakin hari semakin bertambah dinamis, berat dan kompleks serta setiap kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian, perdagangan, dan sosial.

Tugas-tugas tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Strategy Map Balance Score Card, dijabarkan dalam 6 (enam) sasaran strategis yang meliputi pendapatan negara yang optimal, pelaksanaan belanja yang optimal, pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal, utilisasi kekayaan negara yang optimal, pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dan industri pasar modal dan jasa keuangan non-bank yang stabil, tahan uji, dan likuid.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berat dan kompleks tersebut, dibutuhkan organisasi dan sistem ketatalaksanaan yang efektif, efisien, responsif, jelas, pasti, transparan, akuntabel, right sizing, independen, one stop service, built in control, dan/atau check and balances, adaptif, dan mampu mendukung dan mentrasformasikan tugas yang diembannya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Organisasi Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang berskala sangat besar dan mempunyai instansi vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, bahkan kelurahan. Kedudukan, tugas, fungsi, peran, dan karakteristik Kementerian Keuangan tersebut menjadikan organisasi Kementerian Keuangan sangat dinamis dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik, baik sebagai regulator maupun sebagai pemberi layanan.

Untuk itu, dibutuhkan organisasi dan sistem ketatalaksanaan yang secara cepat mampu mengantisipasi perubahan lingkungan agar dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan kekayaan negara yang efektif, efisien, profesional, produktif, transformatif, serta sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu senantiasa dilakukan penataan organisasi secara berkesinambungan.

Kegiatan Penataan Organisasi ini dimaksudkan mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan baik pada kantor pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang efektif, efisien, responsif, jelas, pasti, transparan, akuntabel, right sizing, independen, one stop service, built in control, dan/atau check and balances, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi.

Penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada landasan hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;

1. PENATAAN ORGANISASI



5. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Prosedur, Pengusulan, Penetapan, dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan;

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108 Tahun 1995 tentang Teknik Perumusan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

Kegiatan penataan organisasi merupakan kegiatan strategis yang harus dilakukan secara hati-hati, konseptual, dan komprehensif untuk kepentingan Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Depertemen Keuangan, kegiatan penataan organisasi secara garis besar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (termasuk usulan dari unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan);

2. Analisis/telaahan;3. Pembahasan internal Kemenkeu (dengan unit-unit

eselon I terkait) dan penyiapan naskah akademis yang menjelaskan tentang latar belakang, kondisi yang dihadapi, dan perbandingan antara struktur organsasi existing dengan struktur organisasi usulan, RPMK mengenai organisasi dan tata kerja, dan dokumen pendukung lainnya;

4. Usulan Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB);

5. Pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB (bersama Sekretariat Kabinet apabila penataan organisasi yang dilakukan berdampak pada perubahan Peraturan Presiden);

6. Persetujuan dan Penetapan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan persetujuan Menteri PAN dan RB dan berdasarkan persetujuan Presiden/ditetapkannya Perpres (apabila penataan organisasi yang dilakukan berdampak pada perubahan Perpres).

Kajian yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dalam setiap pelaksanaan program penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi yang berlaku secara akademis, universal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian penataan organisasi Kementerian Keuangan sangat ditentukan oleh kebijakan strategis yang digariskan oleh pimpinan Kementerian

Keuangan dan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Program penataan/modernisasi organisasi Kementerian Keuangan yang telah diagendakan sebelumnya dan diproses oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan pada tahun 2012 antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan KPP WP Besar Pertambangan, KPP Khusus Migas, dan KPP Badan Usaha Milik Negara Dua.Potensi penerimaan Negara dari sektor perpajakan di bidang usaha pertambangan, minyak, dan gas bumi relatif besar. Untuk itu, dipandang perlu untuk menangani secara khusus aspek perpajakan di bidang usaha pertambangan, minyak, dan gas bumi dengan membentuk KPP WP Besar Pertambangan dan KPP Khusus Migas. Selain itu pada saat ini KPP yang mengadministrasikan WP Perusahaan Negara/BUMN memiliki beban kerja relatif tinggi, untuk itu perlu dilakukan pemecahan/penataan pengadministrasian wajib pajak pada KPP Badan Usaha Milik Negara menjadi KPP BUMN Satu dan KPP BUMN Dua.

Pembentukan KPP WP Besar Pertambangan, KPP Khusus Migas, dan KPP Badan Usaha Milik Negara Dua dilakukan dalam rangka:a. meningkatkan pelayanan, penyuluhan,

pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak;b. meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, dan

penerimaan pajak;c. meningkatkan tertib pengadministrasian Wajib

Pajak khususnya di sektor minyak dan gas bumi;d. meningkatkan keahlian petugas pajak di sektor

pertambangan, minyak dan gas bumi; dane. pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

2. Pembentukan UPT Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan (KPDDP) di Jambi.Pembentukan KPDDP di Jambi merupakan kelanjutan dari program modernisasi administrasi perpajakan yang telah dikomunikasikan dan diagendakan bersama dengan Kementerian PAN dan RB (tahun 2007 telah dibentuk PPDDP di Jakarta dan tahun 2011 telah dibentuk KPDDP di Makassar). Pembentukan KPDDP Jambi ditujukan dalam rangka:a. meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, dan

keamanan data dan dokumen perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi;

b. meningkatkan fungsi check and balances dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang; dan

c. memfokuskan kantor pelayanan pada tugas teknis pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak.







3. Pembentukan UPT Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP).

Pembentukan KLIP ditujukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyuluhan perpajakan serta pemahaman peraturan dan kepatuhan Wajib Pajak yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Selain itu pengaduan/keluhan yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Contact Center juga akan menjadi masukan/umpan balik bagi pengambilan kebijakan di lingkungan Ditjen Pajak. Unit ini berlokasi di Jakarta dengan wilayah kerja seluruh Indonesia. Sejak tahun 2007 Ditjen Pajak telah melaksanakan pilot project Unit Inbound Call Center (Kring Pajak 500200) yang melayani permintaan informasi perpajakan dan penanganan keluhan dan pilot project Unit Outbound Call Center yang menangani pemberian himbauan kepada WP sejak tahun 2009. Kedua program tersebut menjadi dasar pembentukan KLIP dimaksud.

4. Modernisasi Seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabenan dan Cukai (KPPBC) dan Pembentukan KPPBC Tipe Pratama Nanga Badau.

Pada prinsipnya merupakan Tahapan Modernisasi Kepabeanan dan Cukai yang telah dimulai sejak tahun 2007, antara lain ditujukan untuk:a. meningkatkan pelayanan kepada pengguna

jasa kepabeanan dan cukai dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan dan responsif;

b. mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai fasilitator perdagangan (Trade Facilitator), dukungan industri (Industrial Assistance), pelindung masyarakat (Community Protector), dan penghimpun penerimaan (Revenue Collector); dan

c. untuk meningkatkan efektivitas dan citra organisasi.

Pada tahun 2012 dilakukan modernisasi pada seluruh KPPBC yang belum modern yaitu sejumlah 76 kantor sebagai berikut:a. KPPBC Tipe A2 menjadi KPPBC Tipe Madya

Pabean B (2 kantor);b. KPPBC Tipe A3 menjadi KPPBC Tipe Madya

Pabean C (23 kantor, termasuk KPPBC Manado); dan

c. KPPBC Tipe B (kecuali KPPBC Manado) menjadi KPPBC Tipe Pratama (51 kantor).

Sedangkan mengenai pembentukan KPPBC Tipe Pratama Nanga Badau (semula non eselon) mengingat pertimbangan antara lain sebagai berikut:a. Saat ini berbentuk Pos Bantu (non eselon)

dibawah KPPBC Entikong (20 jam perjalanan darat);

b. Lokasi berbatasan dengan Serawak, Malaysia sebagai akses/pintu masuk perdagangan antar negara; dan

c. Saat ini Pos Bantu Nanga Badau telah melayani kegiatan eksport-import dan kecenderungan terhadap kegiatan tersebut semakin meningkat.

5. Optimalisasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Untuk Melaksanakan Tugas di Bidang Penganggaran dan Perimbangan Keuangan di Daerah.

Optimalisasi Kanwil DJPB untuk melaksanakan tugas di bidang penganggaran dan perimbangan keuangan di daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan menciptakan one stop services layanan Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan keuangan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan upaya meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis, dan pengawasan serta optimalisasi pengelolaan keuangan di daerah.

6. Perubahan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI menjadi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dan Pembentukan KPPN Khusus Penerimaan, KPPN Khusus Investasi, KPPN Jakarta VI, dan KPPN Jakarta VII.

Penataan organisasi pada KPPN dimaksud dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan perbendaharaan sesuai dengan karakteristik masing-masing KPPN dan mendekatkan diri dengan Satker dan keseimbangan beban kerja. Penataan organisasi KPPN yang dilakukan meliputi:a. Penggabungan Seksi Pencairan Dana I dan Seksi

Pencarian Dana II menjadi Seksi Pencairan Dana;b. Pembentukan Seksi Manajemen Satker dan

Kepatuhan Internal yang mempunyai tugas di bidang pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, customer service, helpdesk, kepatuhan internal, dan pengelolaan risiko.

c. Peleburan/likuidasi 3 KPPN, yaitu KPPN Sungai Liat dilebur ke KPPN Pangkal Pinang, KPPN Ranai dilebur ke KPPN Tanjung Pinang, dan KPPN Soasio dilebur ke KPPN Ternate;

d. Pembentukan 3 KPPN baru, yaitu KPPN Khusus Penerimaan, KPPN Tipe A1 Jakarta VI (Jakarta Barat), dan KPPN Tipe A1 Jakarta VII (Jakarta Utara); dan

e. Penyesuaian tipologi 23 KPPN Tipe A2 menjadi KPPN Tipe A1.

7. Penataan Organisasi Instansi Vertikal Ditjen Kekayaan Negara.

Penataan organisasi di lingkungan instansi vertikal Ditjen Kekayaan Negara yang dilakukan meliputi:a. peleburan seksi pada Bidang Penilaian, Bidang

Piutang Negara, dan Bidang Lelang pada Kanwil DJKN (mengurangi 3 Seksi pada setiap Kanwil), yang meliputi: 1) Penggabungan Seksi Penilaian SDM, Seksi

Penilaian Properti, dan Seksi Penilaian Properti Khusus dan Usaha menjadi Seksi Penilaian I dan Seksi Penilaian II;

2) Penggabungan Seksi Piutang Negara I, Seksi Piutang Negara II, dan Seksi Piutang Negara III menjadi Seksi Piutang Negara I dan Seksi Piutang Negara II;

3) Penggabungan Seksi Bimbingan Lelang I, Seksi Bimbingan Lelang II, dan Seksi Bimbingan Lelang III menjadi Seksi Bimbingan Lelang I dan Seksi Bimbingan Lelang II.



b. likuidasi/peleburan 4 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang meliputi KPKNL Binjai dilebur ke KPKNL Medan, KPKNL Tanjung Pinang dilebur ke KPKNL Batam, dan KPKNL Bantul dan KPKNL Sleman dilebur ke KPKNL Yogyakarta;

c. pembentukan 1 unit baru setingkat eselon IV pada masing-masing KPKNL yaitu Seksi Pengendalian Internal.

8. Pembakuan Tugas dan Fungsi di Bidang Kepatuhan Internal, Pengelolaan Kinerja, dan Pengelolaan Risiko Pada Seluruh Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pembakuan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal, pengelolaan kinerja, dan pengelolaan risiko ditujukan dalam rangka menjamin quality assurance, meminimalisir dan mengantisipasi penyimpangan, serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pembakuan tugas dan fungsi dimaksud dilakukan pada seluruh Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis baik dengan membentuk unit tersendiri maupun dengan melekatkan tugas tersebut pada unit organisasi yang telah ada sesuai dengan beban kerja, kompleksitas, dan besaran organisasi.

9. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pada Setiap Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pembentukan ULP pada setiap unit eselon I

dilakukan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, efektifitas, dan proses pengadaan barang dan jasa yang terpadu, serta untuk mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Keuangan, dan menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan. Pada setiap unit eselon I tugas dan fungsi unit layanan pengadaan dilaksanakan oleh salah satu unit pada Sekretariat unit eselon I (Bagian Perlengkapan/Bagian Umum). ULP pada setiap unit eselon I dapat menetapkan penyedia barang/jasa untuk:a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung

untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); atau

b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

10. Pengaturan Mengenai Perwakilan Kementerian Keuangan, Sekretariat Kementerian Keuangan, dan Pengelolaan Gedung Keuangan Negara.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK-BMN) telah dibentuk lima KPTIK-BMN di Medan, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. KPTIK-BMN dimaksud pada awalnya diusulkan bernama Sekretariat Perwakilan Keuangan Negara yang merupakan pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara yang memiliki tugas antara lain pengelolaan GKN/asset, protokoler, Humas, Bankum, IT, dan LPSE di daerah. Dalam PMK Nomor 53/PMK.01/2011, tugas Kantor Pengelolaan TIK dan BMN tidak meliputi tugas kesekretariatan dan supporting kepada Kepala Perwakilan Kementerian, namun demikian tugas-tugas tersebut diatur secara khusus dalam uraian jabatan dan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersendiri mengenai penugasan kepada Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dan supporting kepada Kepala Perwakilan Kementerian (Sekretariat Perwakilan Kementerian).

Sehubungan dengan hal tersebut Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan bersama dengan unit-unit terkait melakukan revisi/perubahan terhadap KMK Nomor 124/KMK.01/1983 mengenai Kepala Perwakilan Kementerian dan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara di Daerah yang saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan tugas. Dalam revisi dimaksud diatur mengenai Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan dan penunjukan Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN sebagai Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan.

Pada akhir tahun 2012 telah dilakukan pula inventarisasi terhadap usulan penataan organisasi dari beberapa unit eselon I yang akan menjadi target/program penataan organisasi tahun 2013. Hal ini dilakukan sedini mungkin dalam rangka untuk mengharmonisasikan usulan penataan organisasi dari seluruh unit eselon I agar dapat lebih konseptual, terarah, dan komprehensif.

Hasil/output yang dihasilkan dari program penataan organsiasi/modernisasi kantor adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan mengenai penataan organisasi/modernisasi kantor dimaksud. Adapun PMK dibidang organisasi yang ditetapkan pada tahun 2012 antara lain meliputi:1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/

PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;







4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;

14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1101/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1102/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1103/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1104/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;

18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1105/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1106/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1107/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;

21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1108/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan;

22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1109/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;

23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1110/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan;

24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1111/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan;

25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1112/KM.1/2012 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan;

26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.01/2012 tentang Perwakilan Kementerian Keuangan, Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan, dan Pengelolaan Gedung Keuangan Negara.

Selain melakukan program penataan organisasi/modernisasi kantor, Kementerian Keuangan juga melakukan pengembangan jabatan fungsional yang secara garis besar ditujukan untuk mengembangkan profesionalisme dan pembinaan karier PNS serta meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas organisasi secara keseluruhan. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan melalui pembentukan jabatan fungsional Kementerian Keuangan, yaitu jabatan-jabatan profesional di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara; penyempurnaan jabatan fungsional Kementerian Keuangan yang telah ada; dan penggunaan jabatan fungsional K/L lain yang dibutuhkan oleh unit organisasi Kementerian Keuangan.

Dalam rangka pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan telah dilakukan identifikasi dan roadshow ke seluruh unit eselon I



untuk mendapat masukan mengenai jabatan fungsional yang dapat dibentuk di Kementerian Keuangan dan jabatan fungsional K/L lain yang dapat digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana terlampir. Selain itu untuk memberikan pemahaman yang sama dan memberikan panduan dalam melakukan pengembangan jabatan fungsional telah dilakukan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengembangan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan program penataan organisasi/modernisasi kantor dan pengembangan jabatan fungsional ditemui beberapa tantangan dan kendala antara lain adalah organisasi kementerian keuangan yang relatif besar, kompleks, dan dinamis, serta program penataan organisasi/modernisasi kantor dan pengembangan jabatan fungsional juga sangat tergantung pada kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian PAN-RB, BKN, dan LAN. Untuk itu diperlukan kajian yang komprehensif dan koordinasi yang intensif baik internal Kementerian Keuangan maupun dengan instansi lain di luar Kementerian Keuangan.

MASUKAN UNTUK BIDANG PENGUATAN PENGAWAS

Dalam rangka menjamin quality assurance, meminimalisir dan mengantisipasi penyimpangan, serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, Kementerian Keuangan melakukan penguatan pengawasan melalui pembentukan unit/pembakuan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal pada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Pembentukan unit/pembakuan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal dilakukan dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan SPIP dilaksanakan dengan konsep 3 lines of defense, sebagai berikut:

Pembentukan unit/pembakuan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal tersebut merupakan kelanjutan dari penetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, dimana untuk tahun 2012 telah dilakukan pada seluruh Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Keuangan baik dengan membentuk unit tersendiri maupun dengan melekatkan tugas tersebut pada unit organisasi yang telah ada sesuai dengan beban kerja, kompleksitas, dan besaran organisasi. Sedangkan untuk level Kantor Pusat, saat ini rencana pembentukan unit/pembakuan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal telah diusulkan kepada Kementerian PAN-RB untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara (institusi penyelenggara negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, termasuk Kementerian Keuangan) berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.

Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat/publik merupakan salah satu tugas penting dan strategis dari setiap instansi pemerintah. Kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai unit organisasi yang bertugas memberikan pelayanan harus selalu berupaya melakukan perbaikan dan

PENERAPAN SPIPUnit Operasional

MONITORINGUnit Kontrol Intern

INTERNAL AUDITInspektorat Jenderal

Konsep 3 Lines of Defense:

Unit operasional (manajemen)harus menerapkan pengendalian intern sepanjang waktu.

Unit kontrol Internmembantu manajemen pada setiap level organisasi dengan melakukan monitoring atas penerapan pengendalian intern.

Internal auditmelakukan validasi/evaluasi penerapan pengendalian intern secara sampling.

2. KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN (KPPc)







peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan semua Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Keuangan dengan cara mengubah pola pikir (mindset), budaya kerja (culture-set), dan manajemen kinerja sehingga kualitas pelayanan publik selalu dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik dan memberikan penghargaan terhadap kantor pelayanan yang telah melaksanakan pelayanan prima maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan penilaian terhadap Kantor-kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) di lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan setiap tahun. Evaluasi kinerja dengan cara melakukan penilaian untuk mengetahui gambaran kinerja yang obyektif dari kantor pelayanan dan pemberian stimulus atau motivasi berupa penghargaan merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Maksud diadakannya kegiatan Penilaian KPPc Kementerian Keuangan adalah:

1. membangun semangat dan mendorong kreativitas kantor pelayanan;

2. menumbuhkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

1. mendorong dan memotivasi kantor-kantor pelayanan/pengawasan dalam upaya mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik;

2. menumbuhkan komitmen bagi kantor-kantor pelayanan/pengawasan untuk secara konsisten memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik;

3. menciptakan role model (model kantor pelayanan) yang profesional, efektif, efisien, dan bertanggung jawab, serta dapat dicontoh oleh kantor pelayanan/pengawasan lain agar berkreasi dalam memberikan pelayanan;

4. menjadi feed back (umpan balik) dan kerangka acuan bagi seluruh jajaran Pimpinan Kementerian Keuangan dalam menentukan berbagai kebijakan untuk kemajuan Kementerian Keuangan.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan penilaian KPPc di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2012 adalah:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang Tata Cara Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.01/2012; dan

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KM.1/2012 tentang Pembentukan Tim Penilai Kantor Pelayanan Percontohan Tahun 2012.

Kegiatan penilaian KPPc dilakukan oleh Tim Penilai dengan cara:

a. melakukan observasi secara langsung dengan mengidentifikasi semua komponen pelayanan yang dinilai sekaligus melakukan assesment terhadap kinerja pelayanan dengan menggunakan instrumen formulir kinerja pelayanan publik sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.01/2012;

b. melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan dan staf pada kantor pelayanan/pengawasan bersangkutan dan pihak lain yang memiliki keterkaitan;

c. mencari data/informasi sekunder baik berupa pendapat, laporan, pengaduan, dan temuan lainnya;

Selain itu, Tim Penilai dengan dibantu oleh Sekretariat melakukan survei kepuasan pelayanan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat/pihak pengguna pelayanan yang diisi secara langsung oleh responden (pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM).

Instrumen penilaian yang digunakan dalam kegiatan KPPc Tahun 2012 berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.01/2012, terdiri atas Formulir Kinerja Pelayanan Publik dan Formulir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Komponen pelayanan yang dijadikan parameter penilaian serta pembobotannya dalam formulir kinerja pelayanan publik meliputi: visi dan misi, motto, janji layanan, dan nilai-nilai Kementerian Keuangan (bobot 10%), sistem dan prosedur (bobot 35%), sumber daya manusia (bobot 35%), serta sarana dan prasarana (bobot 20%).

Bobot keseluruhan untuk penilaian kinerja pelayanan publik adalah 60%, sedangkan bobot untuk pengukuran IKM adalah 40%. Adapun rumus untuk menghitung total nilai akhir dalam penilaian KPPc ini adalah sebagai berikut:

Total nilai akhir = (60% x Jumlah Nilai Tim Kerja) + (40% x nilai IKM)

Peserta penilaian KPPc tahun 2012 terdiri dari 12 kantor pelayanan, dimana masing-masing unit eselon I (DJP, DJBC, DJPB, dan DJKN) mengusulkan 3 (tiga) kantor pelayanan, yaitu:

a. Peserta penilaian KPPc dari Direktorat Jenderal Pajak- KPP Wajib Pajak Besar Tiga- KPP Pratama Jakarta Menteng Satu- KPP Pratama Ciamis

b. Peserta penilaian KPPc dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai- KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta- KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta- KPPBC Tipe Madya Pabean B Pontianak

c. Peserta penilaian KPPc dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan



Adapun Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik Kementerian Keuangan Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2012 adalah:

• Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga• Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta • Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Pontianak • Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Banda Aceh

Dalam rangka mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan perkembangan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana disebutkan sebelumnya, perlu dilakukan penataan organisasi yang hati-hati dan tepat sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi organisasi secara intensif dan berkelanjutan. Untuk dapat melakukan penataan organisasi yang hati-hati dan tepat tentunya harus didukung dengan ketersediaan data mengenai efektivitas dan efisiensi organisasi yang lengkap dan komprehensif yang dapat diperoleh salah satunya dengan cara melakukan analisis beban kerja (ABK) yang dilakukan secara cermat, menyeluruh terhadap semua produk/kegiatan, tidak ada produk/kegiatan yang dihitung dua kali atau lebih, menggunakan waktu kerja efektif, fairness/jujur, serta berkelanjutan untuk mendapatkan standar norma waktu. Dengan demikian, hasil analisis beban kerja merupakan salah satu bahan masukan dalam rangka penataan organisasi Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan ABK di lingkungan Kementerian Keuangan sesungguhnya sudah dilakukan sejak tahun 1992. Pada tahun 1995, ditetapkan pedoman mengenai pelaksanaan ABK dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.01/1995. Pada waktu itu analisis beban kerja yang dilakukan masih secara parsial, sesuai dengan kebutuhan unit organisasi tertentu dan belum dilakukan secara komprehensif. Pengukuran beban kerja yang dilakukan pada saat itu hanya pada 1 (satu) unit eselon I tertentu dan selalu berganti unit eselon I pada tiap tahunnya sehingga belum bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan beban kerja Kementerian Keuangan secara menyeluruh.

Seiring dengan program Reformasi Birokrasi, dilakukan pula penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.01/1995 mengenai pedoman ABK melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 yang mengamanatkan setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan

- KPPN Pontianak- KPPN Sidoarjo- KPPN Surakarta

d. Peserta penilaian KPPc dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara- KPKNL Banda Aceh- KPKNL Surabaya- KPKNL Banjarmasin

Berdasarkan hasil penilaian dan sidang pleno tim penilai pada tanggal 4 Oktober 2012 ditetapkan sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan pada Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:a. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar

Tiga dengan nilai keseluruhan 91.21, sebagai Peringkat Pertama

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu dengan nilai keseluruhan 86.23, sebagai Peringkat Kedua

c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dengan nilai keseluruhan 78.60, sebagai Peringkat Ketiga

2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukaia. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta dengan nilai keseluruhan 90.68, sebagai Peringkat Pertama

b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta dengan nilai keseluruhan 87.27, sebagai Peringkat Kedua

c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak dengan nilai keseluruhan 78.67, sebagai Peringkat Ketiga

3. Kantor Pelayanan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaana. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Pontianak dengan nilai keseluruhan 91.04, sebagai Peringkat Pertama

b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo dengan nilai keseluruhan 88.78, sebagai Peringkat Kedua

c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta dengan nilai keseluruhan 84.89, sebagai Peringkat Ketiga

4. Kantor Pelayanan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negaraa. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Banda Aceh dengan nilai keseluruhan 90.21, sebagai Peringkat Pertama

b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya dengan nilai keseluruhan 88.11, sebagai Peringkat Kedua

c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin dengan nilai keseluruhan 84.44, sebagai Peringkat Ketiga

3. ANALISIS BEBAN KERJA







ABK secara terus menerus dan berkesinambungan. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.01/2012 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012, salah satu kegiatan dalam Program Reformasi Birokrasi Tahun 2012 adalah analisis beban kerja yang melaksanakan pengukuran beban kerja Kementerian Keuangan. Hasil pelaksanaan tugas tersebut dilaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat pada akhir tahun.

Suatu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan analisis beban kerja adalah adanya standar norma waktu, yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis pelaksanaan ABK dengan data series minimal tiga tahun secara berturut-turut. Kegiatan ABK yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selama 5 (lima) tahun secara terus menerus, dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, telah dilakukan analisis lanjutan dan pembahasan yang intensif sehingga menghasilkan draft standar norma waktu.

Tujuan pengukuran/analisis beban kerja adalah untuk memperoleh informasi tentang jumlah beban kerja organisasi, jumlah kebutuhan pegawai, jumlah kelebihan/kekurangan pegawai, efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan organisasi/pemangku jabatan, serta pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara. Ruang lingkup pengukuran beban kerja meliputi beban kerja seluruh produk yang dihasilkan oleh unit organisasi eselon I. Selain itu, dari hasil analisis beban kerja dapat diketahui tugas dan fungsi apa yang sudah optimal dilaksanakan oleh suatu organisasi serta tugas dan fungsi apa yang belum optimal sehingga dapat ditingkatkan pada waktu yang akan datang.

Hasil Analisis Beban Kerja dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bahan masukan penataan/penyempurnaan struktur organisasi.

2. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit.

3. Bahan masukan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan.5. Menyusun rencana kebutuhan pegawai secara riil

sesuai dengan beban kerja organisasi.6. Program mutasi pegawai dari unit yang kelebihan

ke unit yang kekurangan.7. Program promosi pegawai.8. Bahan masukan penyempurnaan program diklat.

Selain itu, mulai tahun 2011 Kementerian PAN dan RB membuat kebijakan bahwa salah satu persyaratan untuk dikecualikan dari moratorium pengangkatan CPNS adalah bahwa usulan formasi pegawai pada setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah harus berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ABK meliputi seluruh unit eselon I, kantor pusat maupun instansi vertikal serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Keuangan. Proses kegiatan Analisis Beban Kerja dimulai dari:

a. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan pada bulan Januari;

b. pengumpulan data dan uji petik pada beberapa Kantor Vertikal, dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret;

c. pengolahan data, dilaksanakan pada bulan Maret dan April;

d. presentasi, dilaksanakan pada bulan Mei;e. penyusunan standar norma waktu, dilaksanakan

pada bulan Juni – September;f. pemberian rekomendasi dan penetapan standar

norma waktu, dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember;

g. penyusunan laporan ABK, dilaksanakan pada bulan November - Desember.

Pelaksanaan ABK tahun anggaran 2012 merupakan tahun kelima pengukuran beban kerja Kementerian Keuangan dimana kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh pada:

a. dua belas kantor pusat unit organisasi Eselon I; b. seluruh instansi vertikal di lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Output

a. Hasil Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan Pelaksanaan kegiatan Analisis Beban Kerja

menghasilkan suatu laporan Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan yang berisi capaian kegiatan pelaksanaan Analisis Beban Kerja pada 12 (dua belas) unit eselon I Kantor Pusat dan seluruh unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hasil analisis beban kerja Kementerian Keuangan ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki beban kerja sebanyak 89.341.710,59 orang jam dengan rincian seperti pada tabel pada halaman berikut:



Secara keseluruhan Kementerian Keuangan memiliki jumlah beban kerja sebesar 89.341.710,59 orang jam, kebutuhan pegawai/pejabat sebanyak 60.770 orang, serta jumlah pegawai/pejabat yang ada sebanyak 59.835 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 935 orang dengan tingkat efisiensi unit (EU) 0.99 dan prestasi unit (PU) B dengan kualifikasi baik. Dari 12 unit eselon I, sepuluh unit eselon I terjadi kekurangan pegawai sebanyak 2.154 orang, sedangkan dua unit lainnya yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terjadi kelebihan 1.219 orang, yaitu 1.149 orang pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan 70 orang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kekurangan pegawai yang signifikan terdapat pada Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai. Kekurangan pegawai pada Ditjen Pajak terutama terdapat pada level staf/pelaksana, account representative, pemeriksa pajak, serta penelaah keberatan dan juru sita yang tersebar pada KPP dan Kanwil. Selain itu juga terdapat kekurangan yang cukup besar (212 orang) pada Sekretariat Ditjen Pajak. Hal ini dikarenakan Sekretariat Ditjen Pajak memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik kantor pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis dimana DJP merupakan unit organisasi yang besar.

Sedangkan pada Ditjen Bea dan Cukai, kekurangan pegawai pada kantor pusat secara signifikan terdapat pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (21 orang). Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya beban kerja Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Bidang Impor, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Bidang Fasilitas Kepabeanan, dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Bidang Cukai. Kemudian untuk instansi vertikal, kekurangan pegawai rata-rata adalah pada level pelaksana dan pemeriksa.Hal

ini disebabkan antara lain karena meningkatnya kegiatan ekspor dan impor di daerah, luasnya daerah pengawasan sehingga dibutuhkan pegawai yang lebih, serta sulitnya menjangkau daerah-daerah dimana dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan barang sehingga mengakibatkan beban kerja meningkat.

Kelebihan pegawai pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terutama terjadi pada unit organisasi Kantor Wilayah. Hal ini terjadi karena sejak berlakunya program assessment KPPN Percontohan yang berlokasi di ibukota provinsi dimana Kanwil Ditjen Perbendaharaan berada, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi tempat bertugas yang baru bagi para pegawai di KPPN asal yang tidak memenuhi syarat untuk bertugas di KPPN Percontohan. Namun demikian, pada waktu yang akan datang Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penganggaran dan perimbangan keuangan di daerah.

Kelebihan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ada pada Kantor Wilayah, yang disebabkan oleh:1. masih adanya tugas dan fungsi yang belum

dilaksanakan secara optimal yaitu mengenai pengawasan dan pengendalian BMN terlebih yang idle dan penguatan status BMN (sertifikasi). Hal ini disebabkan karena kantor pusat sedang menyiapkan peraturan dalam rangka menyiapkan payung hukum tugas dan fungsi dimaksud;

2. pembinaan dan bimbingan teknis kepada KPKNL dan Kementerian/Lembaga di daerah juga belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kantor pusat sedang mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan dimaksud.

Sementara itu gambaran mengenai beban kerja pada 12 (dua belas) kantor pusat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kantor pusat Kementerian Keuangan secara total memiliki

Unit OrganisasiNo Jumlah Beban

Kerja Unit

KeteranganJumlah Pejabat/

Pegawai yang ada

+/- EU PU Jumlah Kebutuhan

Pegawai/Pejabat

Sekretariat Jenderal

Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Pajak *)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai *)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan *)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Inspektorat Jenderal

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jumlah

2,965,549.20

1,287,679.74

45,760,806.49

16,373,167.11

12,015,574.90

4,742,239.00

739,498.00

536,614.88

908,203.49

1,605,113.77

588,231.00

1,819,033.00

89,341,710.59

1,947

826

31,292

11,289

7,950

3,377

466

342

597

1,073

416

1,195

60,770

1,832

779

30,570

10,283

9,099

3,447

443

325

573

990

388

1,106

59,835

-115

-47

-722

-1,006

1,149

70

-23

-17

-24

-83

-28

-89

-935

1.07

1.10

0.99

1.06

0.88

0.91

1.11

1.10

1.05

1.08

1.11

1.09

0.99

A

A

B

A

C

B

A

A

A

A

A

A

B

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Cukup

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

tSangat Baik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tabel 1: Hasil Analisis Beban Kerja Kantor Pusat Kementerian Keuangan

Ket : Mengambil data secara populasi di seluruh kantor vertikal







beban kerja sebanyak 17.590.997,60 orang jam dengan rincian seperti pada tabel berikut ini:

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan unit eselon I di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan memiliki jumlah beban kerja sebesar 17.590.997,60 orang jam, kebutuhan pegawai/pejabat sebanyak 11.650 orang, jumlah pegawai/pejabat yang ada sebanyak 10.794 orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 856 orang dengan tingkat efisiensi unit (EU) 1.08 dan prestasi unit (PU) A dengan kualifikasi sangat baik.

Selain melakukan pengukuran beban kerja pada kantor pusat, pengukuran data beban kerja juga dilakukan pada unit eselon I yang membawahi kantor vertikal. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh data sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 3: Hasil Analisis Beban Kerja Kantor Vertikal Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak

a. Kanwil, KPP, KP2KP

Jumlah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

a. Kanwil dan KPPBC

b. KPU

Jumlah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

a. 30 Kantor Wilayah

b. 5 KPPN di wilayah Jakarta

c. 34 KPPN Percontohan

d. 34 KPPN A1 Non Percontohan

e. 103 KPPN A2

e. KPPN Khusus Jakarta VI

Jumlah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

a. Kanwil

b. 70 KPKNL

Jumlah

Jumlah

1

2

3

4

42,603,950.06

42,603,950.06

12,347,042.16

2,400,573.84

14,747,616.00

3,146,854.37

634,783.22

2,212,562.76

1,556,224.25

2,808,138.47

88,572.63

10,447,135.70

927,902.00

3,076,967.00

4,004,869.00

71,803,570.76

-507

-507

-719

-232

-951

772

-54

-233

336

439

0

1,260

160

-41

119

-79

28,660

28,660

7,908

1,360

9,268

2840

367

1235

1369

2,302

59

8,172

853

2,088

2,941

49,041

29,167

29,167

8,627

1,592

10,219

2068

421

1468

1033

1,863

59

6,912

693

2,129

2,822

49,120

0.99

0.99

1.04

1.17

1.06

0.74

1.15

1.19

0.75

0.81

1.00

0.85

0.72

0.98

0.90

0.97

Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sedang

Sangat Baik

Sangat Baik

Cukup

Cukup

Baik

Cukup

Cukup

Baik

Baik

Baik

B

B

A

A

A

D

A

A

C

C

B

C

C

B

B

B

No Jumlah Beban

Kerja Unit

KeteranganJumlah Pejabat/

Pegawai yang ada

+/- EU PU Jumlah Kebutuhan

Pegawai/Pejabat Unit Organisasi


Tabel 2: Hasil Analisis Beban Kerja Kantor Pusat Kementerian Keuangan

Unit OrganisasiNoJumlah Beban

Kerja UnitKeterangan

Jumlah Pejabat/

Pegawai yang ada+/- EU PU

Jumlah Kebutuhan

Pegawai/Pejabat


Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Pajak


Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Inspektorat Jenderal

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Badan Kebijakan Fiskal

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

JUMLAH

2,965,549.20

1,287,679.74

3,209,714.21

1,625,551.11

1,568,439.20

737,370.00

739,498.00

536,614.88

908,203.49

1,605,113.77

588,231.00

1,819,033.00

17,590,997.60

1,947

826

2,125

1,070

1,038

555

466

342

597

1,073

416

1,195

11,650

1,832

779

1,910

1,015

927

506

443

325

573

990

388

1,106

10,794

-115

-47

-215

-55

-111

-49

-23

-17

-24

-83

-28

-89

-856

1.07

1.10

1.12

1.06

1.12

1.22

1.07

1.1

1.04

1.08

1.11

1.09

1.08

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah beban kerja sebesar 71.803.570,76 orang jam, kebutuhan pegawai sebanyak 49.120 orang, jumlah pegawai yang ada sebanyak 49.041 orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 79 orang dengan efisiensi unit (EU) 0,97 dan prestasi unit (PU) B dengan kualifikasi baik.

Hasil pelaksanaan pengukuran beban kerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait, mengenai proses bisnis sebagai masukan dalam menyusun pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan tuntutan para stakeholder.

b. Standar Norma Waktu Penetapan standar norma waktu analisis beban kerja

bertujuan agar perhitungan analisis beban kerja pada masa yang akan datang tidak lagi menggunakan data waktu subjektif yang berasal dari masing-masing unit organisasi, namun telah menggunakan waktu yang telah dianalisis tingkat kewajarannya, sehingga setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan hanya menyampaikan laporan volume kerja secara berkala dengan mengisi formulir/daftar isian volume kerja dalam formulir A2 (Laporan Volume Kerja Produk Berdasarkan Norma Proses Tahapan), Formulir B2 (Laporan Volume Kerja produk Berdasarkan Norma Pelayanan), dan Formulir C2 (Laporan Jumlah Pemangku Jabatan).

Manfaat penetapan standar norma waktu analisis beban kerja antara lain untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders khususnya mengenai kepastian waktu, peningkatan obyektifitas, serta kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan analisis beban kerja pada masa yang akan datang.

Proses penyusunan dan penetapan norma waktu diatur sebagai berikut:1. Unit pelaksana melakukan inventarisasi semua

produk yang dihasilkan oleh unit-unit/satuan organisasi dalam lingkungan masing-masing;

2. Setiap produk dibuatkan uraian proses/tahapan kerja untuk menghasilkan produk dimaksud. Dalam membuat uraian proses/tahapan kerja harus dilakukan dengan cermat sehingga tidak ada tahapan yang terlewatkan, dan uraiannya dibuat dalam bentuk kalimat aktif, singkat dan jelas sehingga:a. Setiap tahapan harus diketahui nama jabatan

yang melaksanakan;b. Setiap tahapan merupakan uraian proses

penyelesaian pekerjaan untuk menghasilkan produk;

c. Setiap produk ada nama satuan produknya sehingga dimungkinkan untuk dihitung berapa jumlah beban kerjanya;

d. Selanjutnya dapat diketahui berapa lama waktu yang diperlukan oleh pemangku jabatan untuk

menyelesaikan tahapan dalam satu satuan produk.

Proses penyusunan dan penetapan standar norma waktu Analisis Beban Kerja:1. melakukan koordinasi dengan seluruh unit eselon

I di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan pada bulan Juli dan Agustus;

2. pengumpulan data dan uji petik pada beberapa Kantor Vertikal, dilaksanakan pada bulan September dan Oktober;

3. finalisasi rancangan standar norma waktu, dilaksanakan pada bulan November;

4. penyampaian rancangan SNW kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan untuk selanjutnya dapat ditetapkan oleh masing-masing pimpinan unit eselon I yang dilaksanakan pada bulan Desember.

Khusus untuk Sekretariat Jenderal, dari 15 (lima belas) unit organisasi eselon II yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang telah menyampaikan usulan standar norma waktu adalah 12 (dua belas) unit. Sedangkan 3 (tiga) unit yang belum menyampaikan usulan standar norma waktu adalah Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pusat Investasi Pemerintah dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Hal ini disebabkan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan merupakan unit baru yang belum melakukan pengukuran Analisis Beban Kerja selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sedangkan Pusat Investasi Pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah mengalami perubahan nomenklatur dan SOP sehingga belum dapat ditetapkan standar norma waktunya.

Dari 12 (dua belas) unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang telah menyampaikan konsep standar norma waktu tersebut, terdapat 2.705 produk yang terdiri atas 1.720 produk Form A (berdasarkan tahapan) dan 985 produk Form B (berdasarkan pelayanan) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 22/SJ/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Standar Norma Waktu Di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Selain itu, pada tahun 2012 telah diberikan 3 (tiga) surat rekomendasi Sekretaris Jenderal atas konsep SNW pada 3 (tiga) unit eselon I, yaitu Surat Nomor S-2885/SJ/2012 tanggal 27 Desember 2012 kepada Direktur Jenderal Pajak, Surat Nomor S-1115.11/SJ/2012 tanggal 16 Mei 2012 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan telah ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 183/BC/2012 tanggal 21 Desember 2012, serta Surat Nomor S-1115.4/SJ/2012 tanggal 16 Mei 2012 kepada Kepala BKF.

Untuk selalu mendapatkan norma waktu yang obyektif, realistis dan wajar, maka standar norma waktu, tahapan dan produk yang telah ditetapkan akan selalu dilakukan monitoring, evaluasi dan disesuaikan dengan







4.APLIKASI ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

perkembangan penyempurnaan organisasi, sistem dan prosedur kerja, peralatan yang mempengaruhi pencapaian hasil kerja, serta perkembangan dan tuntutan stakeholders.

Tabel 4: Surat Rekomendasi Standar Norma Waktu Kementerian Keuangan

Unit Organisasi Form A (produk) Form B (produk) Jumlah (produk)NoNomor dan Tanggal

Surat Persetujuan

2.705

6

4.366

806

7.883


Direktorat Jenderal Pajak (KPP)


Badan Kebijakan Fiskal

Jumlah

1.720

6

2.835

234

4.795

985

0

1.531

572

3.088

1

2

3

4

22/SJ/2012

13 Februari 2012

S-2885/SJ/2012

27 Desember 2012

S-1115.11/SJ/2012

16 Mei 2012

S-1115.4/SJ/2012

16 Mei 2012

Pada tahun 2012, pelaksanaan ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal telah menggunakan aplikasi berbasis web dengan alamat http://www.bebankerja.depkeu.go.id. Tujuan mendasar dari diterapkannya sistem aplikasi ini adalah untuk meningkatkan objektivitas, akurasi, kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan ABK, serta agar dengan cepat dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi pejabat/pegawai/unit pada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Selain itu, aplikasi analisis beban kerja ini juga ditujukan untuk mengatasi kekurangan proses analisis beban kerja secara manual antara lain kesalahan input dan kemungkinan manipulasi data relatif tinggi, verifikasi data sulit, data yang dikumpulkan tidak update, data kantor vertikal tidak seluruhnya dapat diperoleh, serta pengolahan data untuk ABK lanjutan sulit dilakukan.

Namun demikian, sistem aplikasi ABK yang saat ini digunakan masih perlu dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut. Di masa yang akan datang diharapkan sistem aplikasi dapat digunakan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan secara terintegrasi agar hasil pengukuran ABK Kementerian Keuangan dapat lebih objektif dan akurat.

Diharapkan pada langkah selanjutnya, seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat melaksanakan Analisis Beban Kerja dengan menggunakan Standar Norma Waktu dan Sistem Otomasi Analisis Beban Kerja sehingga ABK dapat memberikan hasil yang lebih konsisten dan akurat sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa unit eselon I yang telah mulai membangun sistem otomasi ABK secara mandiri




Halaman Ini Sengaja Dikosongkan






PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA

BAB 4



ProgramPenataan Tata Laksana






Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, merupakan unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan standarisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Perangkat komputer.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusintek menyelenggarakan salah satu fungsinya yaitu koordinasi dan pembinaan pengembangan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi.Dan sesuai arahan Menteri Keuangan agar dilakukan integrasi TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, Pusintek melakukan koordinasi dengan semua unit eselon I.

Integrasi TIK adalah penggabungan sistem informasi di setiap unit eselon I ke dalam sistem informasi Kementerian Keuangan dalam mewujudkan sistem informasi manajemen keuangan terpadu/Integrated Financial Management Information System (IFMIS). Integrasi perangkat TIK di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan secara bertahap mulai tahum 2011 sampai dengan tahun 2015.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melanjutkan kegiatan integrasi TIK yang sudah dimulai tahun 2011, pengembangan Jaringan, serta Implementasi DC/DRC yang terdiri dari kegiatan:1. Konsolidasi perangkat TIK di DC Kementerian

Keuangan;2. Pembangunan DRC baru Kementerian Keuangan di

Balikpapan;3. Pengembangan perangkat DRC ; 4. Pengembangan perangkat TIK DC tahap II;5. Penyelesaian 12 Kebijakan TIK;6. Capacity Building Sumber Daya Manusia dan;7. Pembangunan Power House.

Dasar hukum pelaksanaan integrasi TIK adalah:1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/

PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.01/2012 tentang Integrasi Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/

1. PELAKSANAAN EVALUASI ATAS KETAATAN TERHADAP GRAND DESIGN IT

KMK.01.2012 tentang Arah Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Realisasi kegiatan integrasi TIK yang telah dilaksanakan Pusintek tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Konsolidasi Infrastruktur TIK

Pusintek telah melakukan konsolidasi seluruh perangkat TIK di setiap unit eselon I ke Data Center (DC) Kemenkeu yang selesai dibangun pada tahun 2011. Termasuk juga seluruh sistem yang berada di dalam lingkup Kementerian, dengan harapan akan dapat diwujudkan Integrated Financial Management Information System (IFMIS).

Persiapan konsolidasi ini sudah mulai dilakukan di tahun 2011, antara lain dengan penyusunan strategi konsolidasi dan assessment perangkat TIK Unit Eselon 1 yang akan dikonsolidasikan pada DC Kemenkeu (rangkuman hasil konsolidasi terlampir).

Tabel 5 : Hasil Konsolidasi TIK di Kementerian Keuangan

UnitNo Keterangan

DJPU

Itjen

BKF

1

2

3

1. Perangkat VM sebagai main system (32 VM

dengan aplikasi:

a. DMFAS 6.0

b. Portal DJPU

c. Load Management System

2. Fisik server (4 unit) dikonfigurasi menjadi backup

system dari perangkat VM : DMFAS 6.0

3. Pemantauan aplikasi dilakukan oleh DJPU

4. Backup system menggunakan perangkat di DC

Kemenkeu

1. Perangkat VM sebagai main system (22 VM)

dengan aplikasi:

a. TeamMate

b. RCIS (e-filling)

c. Simanis

d. Katana

e. Mega

2. Fisik server dikonfigurasi menjadi backup system

dari perangkat VM

a. TeamMate

b. RCIS (e-filling)

c. Simanis

d. Katana

e. Mega

3. Pemantauan aplikasi dilakukan oleh Itjen


Kemenkeu


dengan aplikasi:

a. Dokumen manajemen PPRF

b. Portal BKF

c. Economic Executive Dashboard

d. Datawarehouse



UnitNo Keterangan

BPPK

DJPBN

SETJEN

DJKN

DJPK

4

5

6

7

8


dari perangkat VM

a. Dokumen manajemen PPRF

b. Portal BKF

c. Economic Executive Dashboard

d. Data warehouse

3. Pemantauan aplikasi dilakukan oleh BKF


Kemenkeu


dengan aplikasi:Sim Diklat


dari perangkat VM: Sim Diklat

3. Pemantauan aplikasi dilakukan oleh BPPK


Kemenkeu

1. Perangkat fisik sebagai main system dengan

aplikasi:

a. Mirrorring DIPA

b. Intra Perbendaharaan

c. Epay Server

d. DB MPN

2. Perangkat VM bersifat standby system saat terjadi

kegagalan untuk aplikasi:

a. Mirrorring DIPA

b. Intra Perbendaharaan

c. Epay Server

d. DB MPN

3. Backup system menggunakan perangkat TIK

DJPBN di DC Kemenkeu

4. Pemantauan aplikasi dilakukan oleh DJPBN

1. Perangkat fisik sebagai fungsi production


Kemenkeu

3. Pemantauan aplikasi dilakukan oleh Pusintek

1. Perangkat fisik sebagai fungsi production dengan

aplikasi:

a. MAIA

b. Database Kekayaan Negara

c. SIMPLe

d. Data warehouse

e. Business Intelligence

2. Backup system menggunakan perangkat TIK DJKN

di DC Kemenkeu

3. Pemantauan aplikasi dilakukan oleh DJKN

1. Perangkat fisik server sebagai main system dengan

aplikasi:

a. Simona

b. Aplikasi evaluasi Perda dan Raperda

c. Aplikasi Transfer DAK

2. Perangkat VMmenjadi backup system

a. Simona

b. Aplikasi evaluasi Perda dan Raperda

c. Aplikasi Transfer DAK

3. Pemantauan aplikasi dilakukan oleh DJPK


Kemenkeu

UnitNo Keterangan

DJA

DJP

DJBC

Bapepam

LK

9

10

11

12


dengan aplikasi:

a. DB RKA-KL

b. Business Intelligence


dari perangkat VM

a. DB RKA-KL

b. Business Intelligence

3. Pemantauan aplikasi dilakukan oleh DJA


Kemenkeu

1. Perangkat fisik sebagai main system berada di DC

DJP Gatot Subroto

2. Perangkat VM bersifat standby system saat terjadi

kegagalan untuk sistem:

a. Billing System

b. Email System domain pajak.go.id

3. Backup system menggunakan perangkat TIK DC

DJP

4. Pemantauan aplikasi dilakukan oleh DJP

1. Implementasi Perangkat TIK di DC Kemenkeu

sebagai fungsi backup system untuk CEISA yang

perangkatnya berada DC DJBC

2. Perangkat TIK DC di DJBC akan dipindah ke DRC

Kemenkeu sebagai fungsi DRC setelah perangkat

di DC Kemenkeu aktif sebagai main system CEISA

di tahun 2013

1. Tidak dilakukan konsolidasi perangkat TIK ke DC

Kemenkeu dikarenakan perubahan organisasi

2. Hosting server sebagai layanan TIK di DC

Kemenkeu masih digunakan untuk layanan yang

telah di hosting sebelumnya

Pengelolaan DC dan DRC Kemenkeu yang terintegrasi saat ini dilaksanakan oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek). Pengelolaan perangkat TIK unit eselon I yang dikonsolidasikan di DC Kemenkeu akan diatur lebih lanjut dengan Service Level Agreement (SLA) antara unit eselon I dengan Pusintek yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.

2. Pembangunan Disaster Recovery Center Balikpapan

Terkait dengan adanya Data Center terintegrasi maka perlu didukung sebuah Disaster Recovery Center (DRC) yang handal yang dapat memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan. Pusintek pada tahun 2011 terlebih dahulu telah membeli sebagian lahan dari

PT TELKOM di Balikpapan untuk dijadikan lokasi DRC permanen Kementerian Keuangan dengan luas tanah ± 9.066 m2 dan bangunan ± 1.967 m2.

Dimulai pertengahan 2012 melalui kegiatan tahapan Perencanaan, pada akhir tahun 2012 pembangunan DRC tersebut telah selesai dilaksanakan dengan pendampingan oleh kegiatan Manajemen Konstruksi.DRC Kemenkeu Balikpapan terdiri dari 2 lantai. Lantai







Pembangunan DRC Balikpapan meliputi:a. Arsitektur & Interior dan Perkuatanb. Sistem Telekomunikasic. Sistem Elektrikald. Sistem Pendinginan e. Sistem Deteksi & Perlindungan Kebakaranf. Sistem Pengamanan Fisik g. Sistem EMSh. Video Wall, PC, Audio & IP Telephony System NOC

3. Pengadaan Perangkat TIK DRC

Penyiapan perangkat TIK DRC Kemenkeu tahun 2012 terintegrasi dengan perangkat TIK pada DC Kemenkeu yang telah dipersiapkan pada tahun 2011, dengan konsep ”Hot Site DRC with almost full redundancy configuration in a cloud environment” berbasis infrastruktur TIK Cloud Computing.

Gambar 6.Gedung DRC Balikpapan

Konfigurasi dan spesifikasi dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur DRC Kemenkeu yang sudah ada di Surabaya, yang nantinya apabila DRC Balikpapan sudah selesai maka akan dikonsolidasikan di sana. Penyiapan kapasitas perangkat DRC yang telah dilakukan adalah:a. Storage Serverb. Database Serverc. Application Serverd. Storage Area Networke. Automatic Tape Backupf. Farm Blockg. Security Virtualizationh. Extract, Transform & Load (ETL) Toolsi. Enterprise DBMSj. Database Connectivityk. Intrusion Prevention and Detection

4. Pengembangan Perangkat Keras DC Kemenkeu (Tahap 2)

Untuk mendukung konsolidasi perangkat TIK Unit Eselon 1 dan perwujudan IFMIS maka perlu dilakukan pengembangan infrastruktur yang ada. Pengembangan infratruktur ini merupakan lanjutan dari kegiatan pengembangan perangkat TIK DC Kemenkeu tahap I yang telah diadakan pada tahun 2011.

Dari kegiatan di tahun 2012 ini, Data Center Kemenkeu telah mengembangkan kapasitas:

i. Platform Services: Kegiatan fokus pada pengembangan kemampuan

private cloud services pada tingkat infrastruktur TIK (Infrastructure as services) untuk kebutuhan proses konsolidasi DC di lingkungan Kemenkeu pada tahun 2012, dalam bentuk Co-Location dan Virtualization. Kemampuan komputasi yang diperlukan ditujukan untuk memenuhi fungsi yang terdapat pada gambar 7 sebagai berikut:

DATA CENTER SERVICE DELIVERY

SOFTWARE

PLATFORM

SE

CU

RIT

Y S

ER

VIC

ES

Continuity & Avaibility

Management:

Information Security

Management

Capacity

Management

Cloud Services

Server

Infrastructure (extended capacity 2012)

(Integration Services - Enterprise Service Bus 2012)

(Risk and Compliance Mgmt - 2012)

Virtualization

Storage

(Red

und

ancy

Sys

tem

201

2)

Operation 2011

Co-Location

Network

Assets&Configuration Mgmt

(Release & Deployment Mgmt)

System & Network Management (Request

Fulfilment System Administration)

Gambar 7. Desain Logik Layanan Pusat Data Kemenkeu 2012

Management 2011

PerformanceManagement

(Service Reporting,Service management System)

Event Management (Service Health Monitoring)

SW & HW Auditing Tools (Configuration Management System)

Server & Storage Management (Deployment & Provisioning Management)

Bandwith Mgmt (Network Mgmt)

High Availibility Tools (Data Protection)

1 dikhususkan untuk ruangan perangkat server, yang dapat di expand ke sebagian lantai 2 yang sudah dipersiapkan, dan lantai 2 adalah untuk operasional dan ruang kerja pegawai. Hasil pembangunan seperti terlihat pada gambar 6.



ii. Network Services Menyediakan dua (2) perangkat Application Load

Balancer pada Farm Block yang memiliki sifat redundancy dan cluster.

iii. Common System Services Menyediakan satu (1) lot perangkat lunak dengan

fitur virtualization, sehingga beberapa storage system dari tipe dan merek yang berbeda dapat divirtualisasikan sehingga penggunaan storage menjadi lebih optimum dan beberapa sistem operasi untuk secara simultan berbagi sumber daya prosesor secara aman dan efisien.

iv. Security Services Menyediakan satu (1) perangkat Intrusion

Prevention dan Detection, perangkat ini berupa perangkat keras atau appliance yang ditempatkan pada Internet Block yang tersedia pada fasilitas DC Kemenkeu, sehingga dapat berfungsi sebagai failover system.

5. Penyelesaian 12 Kebijakan TIK

Dengan semakin kompleksnya sistem TIK dan semakin tingginya tuntutan layanan TIK, maka perlu disiapkan kebijakan dan standar sebagai pedoman dan payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan TIK lingkup Kementerian Keuangan. Pusintek telah menyiapkan draft kebijakan dan standard TIK tersebut yang selanjutnya dibahas bersama Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) yang merupakan perwakilan bidang TIK seluruh Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Kebijakan dan Standar yang telah dihasilkan oleh Pusintek selama tahun 2012 terlampir:

Tabel 6 : Kebijakan dan Standar yang telah dihasilkan selama tahun 2012

No KMKNo Tentang

30 Apr 12

4 Juli 2012

14 Sept 12

15 Agt 12

Keputusan Menteri Keuangan Nomor

129/KMK.01/2012/2012


225/KMK.01/2012

Keputusan Sekretaris Jenderal selaku

Wakil Ketua Pengarah Komite Teknologi

Informasi dan Komunikasi Kementerian

Keuangan Nomor 167/SJ/2012

Keputusan Staf Ahli Bidang Organisasi,

Birokrasi, dan Teknologi Informasi selaku

CIO Kemenkeu Nomor 38/SA.5/2012

1

2

3

4

Integrasi Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan

Kementerian Keuangan

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian

Keuangan

Pembentukan Kelompok Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dan

Komunikasi Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012

Data dan Kamus Data yang Dipertukarkan melalui Kustodian Pertukaran Data

serta SOP Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

Tanggal ditetapkan

18 Okt 12

18 Okt 12

-

-


338/KMK.01/2012

Keputusan Menteri Keuangan No.337/

KMK.01/2012

RK Sekjen

RKMK (terdiri dari 5 Kebijakan)

5

6

7

8

Arah pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan


Penggunaan Nama Domain di Lingkungan Kementerian Keuangan

Standar Dokumen Luaran

Pengelolaan Proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi

di Lingkungan Kementerian Keuangan

Manajemen Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berdasarkan ISO

20000:2011

6. Capacity Building Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan TIK dan persiapan pengelolaan Integrasi TIK Kementerian Keuangan, maka diperlukan SDM yang mampu menangani seluruh pengelolaan operasional TIK Unit Eselon I. Untuk itu diperlukan kegiatan pengembangan kapasitas SDM Pusintek sesuai kebutuhan tersebut.

Pada tahun 2012, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Pusintek dilakukan dalam beberapa bentuk sebagai berikut :a. Training (74 materi dengan 307 peserta), antara

lain: Cisco, CISA, Web Security, Web Design and Programming, SOA

b. Ujian Sertifikasi Profesional (16 jenis dengan 48 peserta lulus), antara lain: CDCP, CDCS, ITIL, CAPM, CEH, TOGAF 9

c. Benchmarking1) Studi banding World Bank Command Service2) Studi banding DC-DRC ke Sigma, IM2, Telkom, Bank Mandiri3) Studi banding DC ke Cyberdata Technology4) Studi banding ITSM ke Pertamina5) Studi banding Service Desk ke Pertamina

d. Teamwork & Motivation Buildinge. Coaching

Untuk menyiapkan SDM yang capable dan up to date dalam mendukung integrasi TIK, Capacity Building ini dilakukan rutin setiap tahun.







7. Pembangunan Power House Untuk memberikan dukungan ketersediaan supply

listrik pada DC Kemenkeu yang telah memiliki beban lebih dengan adanya integrasi, di dalam menjaga availability, maka diperlukan pembangunan Power House. Power House telah dibangun dengan lokasi di taman belakang Gedung AA. Maramis. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:a. Pembangunan power houseb. Instalasi trafo, panel TM & TR atau Panel Pengaman

Trafoc. Migrasi Genset

Migrasi perangkat dilakukan dari Basement Gedung Sumitro I ke Power House. Perangkat yang dipindahkan meliputi:1) Panel ATS, 1 set2) Panel Sinkronisasi, 1 set3) Panel Kapasit Bank 1200KVAR, 1 set4) Genset 1000KVA, 2 unit5) Kabel NYY 1x400mm

Hambatan-hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan integrasi TIK Kementerian Keuangan adalah:1. Belum ditetapkannya ICT Blueprint Kemenkeu

untuk menjadi acuan arah pengembangan TIK Kemenkeu ke depan.

2. Belum Tersedianya Lokasi Pembangunan DC Baru Kemenkeu.

Berdasarkan hasil rapat Rencana Pembangunan Gedung Kantor DJKN-Pusintek yang diselenggarakan oleh Biro Umum pada tanggal 21 September 2012, dinyatakan bahwa pembangunan yang sedianya akan dibangun di belakang gedung Syafruddin Prawiranegara dibatalkan. Kegiatan pembangunan gedung baru DC dimasukkan ke dalam rencana kerja tahun 2013

3. Belum Terbentuknya UPT untuk DRC Balikpapan. Setelah pembangunan gedung DRC, hal yang

penting untuk direncanakan adalah operasional DRC tersebut termasuk pemeliharaan fasilitas yang ada, sehingga perlu disusun struktur organisasi yang tepat, kebutuhan SDM, maupun pola pengelolaannya.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disimpulkan dibutuhkan unit khusus untuk mengelola DRC dengan segala fasilitasnya. Mengingat lokasinya yang terpisah dari Kantor Pusat (Pusintek), untuk mempermudah kegiatan administrasi dan operasional perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Kantor Pengelolaan Disaster Recovery Center Kementerian Keuangan.

4. Pemenuhan kebutuhan pegawai termasuk Jabatan Struktural masih banyak yang kosong

Sesuai dengan tahapan integrasi perangkat TIK pada

KMK Nomor 129/KMK.01/2012 tentang Integrasi Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 terdiri dari:

1. Pembangunan gedung baru untuk DC

Dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi umum yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis, Kementerian Keuangan telah menyusun Standard Operating Procedures (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis output pekerjaan secara komprehensif, yang telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2007.

Dengan adanya SOP tersebut, Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan layanan yang prima kepada publik, melalui:1. Layanan yang terukur dan pasti dalam hal waktu

penyelesaian;2. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi; dan 3. Biaya yang harus dikeluarkan.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan proses bisnis yang akuntabel dan transparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan komprehensif melalui penyederhanaan dan pembakuan dalam bentuk SOP.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dibutuhkan pula adanya SOP Layanan Unggulan (Quick Wins). SOP Layanan Unggulan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut SOP Layanan Unggulan (Quick Wins) adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

SOP Layanan Unggulan (Quick Wins) selama ini disusun oleh masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan guna memberikan kepastian pelayanan, antara lain terhadap proses, jangka waktu penyelesaian, biaya atas jasa pelayanan, dan persyaratan administrasi yang disediakan masing-masing unit eselon I. Selain itu SOP Layanan Unggulan (Quick Wins) digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi eselon I baik di

2. PENGEMBANGAN SOP

Kementerian Keuangan;

2. Konsolidasi perangkat TIK di DRC baru Kementerian Keuangan; dan

3. Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan terpadu/IFMIS tahap I.



kantor pusat maupun instansi vertikal dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka pelayanan publik. Penetapan SOP Layanan Unggulan (Quick Wins) di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Adapun penetapan KMK tersebut sebelumnya melalui proses antara lain: melakukan analisis, penggalian, penetapan dan pemantauan layanan unggulan (Quick Wins) pada setiap satuan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain penyusunan SOP reguler dan SOP Layanan Unggulan (Quick Wins), terdapat pula SOP-Link yang akan menjadi acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ketika tugas dan fungsi tersebut terkait dengan unit lainnya. Dengan kata lain SOP-Link menjadi “jembatan penghubung” antara berbagai SOP yang ada antara dua atau lebih unit organisasi eselon I di lingkungaan Kementerian Keuangan, sehingga dapat terlihat adanya keterkaitan penyelesaian pekerjaan yang dibakukan dalam satu SOP di tingkat Kementerian. Agar SOP-Link yang telah disusun dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu adanya pengesahan terhadap SOP-Link tersebut. Sebelum SOP-Link tersebut disahkan menjadi SOP-Link Kementerian Keuangan perlu adanya pengesahan/persetujuan dari masing-masing pimpinan unit organisasi eselon I melalui koordinasi penyusunan yang terkait dengan SOP-Link tersebut, yang bertujuan agar SOP-Link yang disusun tersebut dapat direview. Selain itu, adanya pengesahan/persetujuan ini juga diperlukan untuk menjaga konsistensi dari SOP-Link yang telah disusun serta penyempurnaan yang berkesinambungan atas SOP-Link, sehingga terwujud pelayanan prima.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan SOP reguler, SOP Layanan Unggulan (Quick Wins) dan SOP-Link pada dasarnya adalah sebagai berikut:1. Sebagai upaya pengejawantahan proses bisnis (continuous improvement) guna melakukan penataan atau penyempurnaan proses bisnis organisasi.2. Guna menciptakan proses bisnis/tatalaksana organisasi yang lebih valid dan reliable dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Dasar Hukum penyusunan SOP reguler, SOP Layanan Unggulan (Quick Wins) dan SOP-Link adalah sebagai berikut :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/

PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2007.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan dan keluaran yang dicapai, meliputi:1. Penyusunan dan Penetapan SOP masing-masing

unit organisasi Eselon I Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian

Keuangan dilakukan melalui pembahasan Biro Organta Setjen Kementerian Keuangan melalui koordinasi bersama unit organisasi eselon I terkait. Penetapan SOP masing-masing unit organisasi eselon I melalui Keputusan pimpinan unit organisasi eselon I yang bersangkutan setelah sebelumnya mendapat rekomendasi persetujuan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

2. Penyusunan SOP Layanan Unggulan (Quick Wins) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, perlu disusun SOP Layanan Unggulan yang dilakukan melalui pembahasan dan koordinasi antara Biro Organta dengan unit eselon I terkait. Hasil kegiatan ini adalah pendokumentasian ke dalam bentuk KMK mengenai SOP Layanan Unggulan Kementerian Keuangan sebagai perubahan dari KMK Nomor 187/KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan.

3. Penyusunan dan Penetapan SOP-Link antar Unit Organisasi Eselon I

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan capaian output Kementerian Keuangan sebagai bentuk koordinasi dan kontribusi kinerja dan output masing-masing unit eselon I, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi SOP-SOP yang mempunyai aspek sinergi (keterkaitan antar SOP unit eselon I/output SOP unit Eselon I menjadi input SOP unit Eselon I lainnya). Hasil kegiatan ini adalah pendokumentasian ke dalam bentuk KMK mengenai SOP-Link Kementerian Keuangan.

Metode dan tahapan dari keseluruhan kegiatan penyusunan dan penetapan secara garis besar meliputi: kajian dan telaahan data-data internal dan eksternal, melakukan identifikasi dan inventarisasi prosedur, melakukan wawancara, pengamatan di lapangan, studi banding, diskusi, menyusun konsep prosedur, pembahasan konsep dengan unit-unit penanggungjawab terkait, melakukan perbaikan, simulasi dan uji coba, pengabsahan dan distribusi.1. Penetapan atas revisi SOP, penambahan atau

pengurangan SOP untuk masing-masing unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2012 dengan mengacu pada rekomendasi Sekretaris Jenderal, adalah sebagai







berikut: Sekretariat Jenderal 186 SOP; Direktorat Jenderal Anggaran 112 SOP; Direktorat Jenderal Pajak 479 SOP; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 220 SOP; Direktorat Jenderal Perbendaharaan 1.344 SOP; Direktorat Jenderal Perbendaharaan 422 SOP; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 493 SOP; Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 262 SOP; Inspektorat Jenderal 268 SOP; dan Bapepam LK 42 SOP.

Selain penyelesaian SOP tersebut, terdapat pula penyelesaian SOP lain guna meningkatkan tertib administrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, antara lain:a. SOP Administrasi Jabatan Fungsional Pranata

Keuangan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-175/SJ/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan

b. SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal selaku PPID.

Adapun jumlah SOP reguler pada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan sampai dengan bulan Desember 2012 adalah sebanyak 15.829 SOP, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran .

2. Berkenaan dengan penyusunan SOP Layanan Unggulan (Quick Wins), dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2012 belum ada penambahan SOP Layanan Unggulan. Adapun jumlah SOP Layanan Unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada KMK Nomor 187/KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan adalah sebanyak 102 SOP Layanan Unggulan dengan rincian pada masing-masing unit eselon I sebagaimana tersebut pada lampiran

Unit Eselon INo Jumlah SOP Reguler


DJA

DJP

DJBC

DJPB

DJKN

DJPK

DJPU

Itjen

Bapepam

BKF

BPPK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.912

408

2.480

1.078

1.664

1.941

929

902

2.627

361

296

1.231

15.829Jumlah

Tabel 7 : Rekapitulasi Jumlah SOP Unit Organisasi Eselon IKementerian Keuangan sampai dengan Desember 2012

3. Dalam kegiatan penyusunan SOP-Link, pada tahun 2012 ini telah ditetapkan 14 SOP-Link dengan Keputusan Menteri Keuangan, sebagaimana disebutkan dalam lampiran:

Unit Eselon INo Jumlah SOP Layanan Unggulan


DJA

DJP

DJBC

DJPB

DJKN

DJPK

DJPU

Itjen

Bapepam

BKF

BPPK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

5

16

21

5

13

6

3

1

10

0

3

102Jumlah

Tabel 8 : Jumlah SOP Layanan Unggulan Kementerian Keuangan

Tabel 9 : SOP-Link Kementerian Keuangan yang ditetapkan pada Tahun 2012

Keputusan Menteri Keuangan tentang

Penetapan SOP-LinkJudul SOP-LinkNo

Jumlah

SOP-Link

KMK Nomor 77/

KMK.01/2012 tanggal 31

Januari 2012

KMK Nomor 421/

KM.1/2012 tanggal 24

April 2012

KMK Nomor 583/


Mei 2012

KMK Nomor 687/


Juni 2012

KMK Nomor 950/

KM.1/2012 tanggal 6

September 2012

Penyelesaian

Penarikan Pinjaman

dan/atau Hibah Luar

Negeri.

Penyusunan dan

Pengesahan

Daftar Nominatif

Anggaran Sebagai

Dasar Pengesahan

DIPA di Kanwil

Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.

a) Penanganan Kondisi

Krisis Pasar Surat

Berharga Negara;

b) Penyelesaian

Transaksi

Pengelolaan Surat

Berharga Negara;

c) Penyelenggaraan

Konferensi Pers dan/

atau Siaran Pers.

Pertukaran Data

Elektronik Antara

Direktorat Jenderal

Pajak dan Direktorat

Jenderal Bea dan

Cukai.

a) Penghapusan

Barang Milik

Negara (BMN)

Yang Ditindaklanjuti

1

2

3

4

5

1

1

3

1

3




6

7

Dengan

Pemusnahan;

b) Penghapusan

Barang Milik Negara

(BMN) Karena Adanya

Pemindahtanganan

Dengan Cara

Penjualan;

c) Penghapusan Barang

Milik Negara (BMN)

Karena Adanya

Pemindahtanganan

Dengan Cara Hibah.

a) Monitoring

Ketahanan Fiskal

dan Penyampaian

Kondisi Laporan

Ketahanan Fiskal

dalam Kerangka

Crisis Management

Protocol-Fiskal;

b) Penetapan

Keputusan Menteri

Keuangan tentang

Status Ketahanan

Fiskal dan Kebijakan

Pencegahan/

Penanganan Krisis

Dalam Kerangka

Crisis Management

Protocol-Fiskal;

c) Tindak Lanjut Atas

Penetapan Status

Ketahanan Fiskal dan

Kebijakan Kebijakan

Pencegahan/

Penanganan Krisis

Dalam Kerangka

Crisis Management

Protocol-Fiskal;

d) Penyelesaian

Laporan Realisasi

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Negara

(Unaudited).

Pembayaran Utang

Pemerintah.

KMK Nomor 992/


September 2012

KMK nomor 1412/

KM.1/2012 tanggal 5

Desember 2012

Keputusan Menteri Keuangan tentang

Penetapan SOP-LinJudul SOP-LinkNo

Jumlah

SOP-Link

4

1

14Jumlah

Dalam pelaksanaannya, ditemukan kendala sebagai berikut:1. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan SOP

reguler yaitu Perubahan SOP yang cukup sering terjadi pada unit organisasi eselon I, Perbedaan skala prioritas masing-masing unit eselon I dalam melaksanakan tugas dan proses persetujuan/pengesahan konsep SOP yang seringkali terlalu lama.

2. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan SOP Layanan Unggulan, adalah kurangnya komitmen dari unit eselon I dalam penyusunan SOP Layanan Unggulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan SOP-Link antar unit eselon I yaitu: Perencanaan yang kurang matang dalam penyusunan SOP-Link, Kurangnya data pendukung dalam penyusunan SOP dari unit-unit eselon I, Belum adanya prosedur yang mengatur bagi unit-unit organisasi eselon I dalam mengajukan SOP yang dapat disusun menjadi SOP-Link , Adanya SOP masing-masing unit eselon I yang belum memenuhi standar untuk SOP-Link dan adanya perbedaan dasar hukum yang diperlukan dalam menyusun SOP tersebut. Eselon I yang belum memiliki SOP berkaitan perlu melakukan analisis dan pembahasan mendalam terlebih dahulu terkait kegiatan yang ada. Kondisi itulah yang membutuhkan waktu relatif lama dalam menyusun dan menghubungkan antar SOP pada unit Eselon I lain.

Dalam mengatasi beberapa kendala tersebut, tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah dengan cara upaya peningkatan koordinasi dengan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam hal pelaksanaan pengumpulan data, peningkatan upaya identifikasi, dan sosialisasi/internalisasi atas konsep SOP reguler, SOP Layanan Unggulan (Quick Wins) dan SOP-Link.






PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

BAB 5



Program Penataan SistemManajemen SDM Aparatur








Indonesia menganut sistem penggajian skala gabungan, yaitu aspek senioritas yang ditunjukkan dalam kepangkatan dan aspek prestasi yang tampak dalam jabatan. Selain gaji pokok, PNS memperoleh fringe benefit berupa berbagai tunjangan dan fasilitas. Fringe benefit dimaksudkan sebagai program peningkatan kesejahteraan pegawai di luar gaji agar pegawai memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Fringe benefit dapat berupa finansial maupun non-finansial dan diberikan sesuai tujuan organisasi, asas keadilan, menyeluruh dan sesuai kebutuhan pegawai serta kemampuan organisasi.

Tujuan kegiatan Penyusunan Fringe Benefit bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya bagi Pejabat Fungsional adalah untuk mendorong PNS Kementerian Keuangan menjadi Pejabat Fungsional dan untuk mengurangi keinginan para PNS Kementerian Keuangan mengejar jabatan struktural. Penyusunan Fringe Benefit tersebut juga dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan tantangan yang dihadapi. Fringe Benefit yang akan diterapkan bagi seluruh PNS Kementerian Keuangan ke depan dapat sejalan dengan peningkatan kedisiplinan bagi PNS Kementerian Keuangan yang selama ini diterapkan.

Dasar hukum kegiatan ini adalah sebagai berikut:1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang

Tundjangan Chusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Departemen Keuangan;

3. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Output yang diharapkan atas kegiatan ini adalah tersusunnya Skema Fringe Benefit Bagi PNS Kementerian Keuangan.

Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skema Fringe Benefit bagi PNS Kementerian Keuangan, antara lain:1. Studi Banding dengan Bank Mandiri, Telkom, dan

Bank Indonesia 2. Kajian Pustaka Fringe Benefit PNS di beberapa Negara

seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Korea Selatan, serta berdasarkan data World Bank.

1. KAJIAN FRINGE BENEFIT UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

3. Penyusunan Skema Fringe Benefit bagi PNS Kementerian Keuangan antara seluruh anggota kelompok kerja.

4. Penyampaian Skema Fringe Benefit bagi PNS Kementerian Keuangan kepada Sekretaris Jenderal.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan skema fringe benefit bagi PNS Kementerian Keuangan dimaksud, telah menghasilkan beberapa usul pemberian fringe benefit bagi PNS Kementerian Keuangan, antara lain:1. Bantuan Risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko

kerja;2. Bantuan Uang Penghargaan Pensiun yang diberikan

kepada PNS menjelang BUP;3. Bantuan Cuti Keluarga yang diberikan 1 (satu) kali

selama menjadi PNS dengan masa kerja minimal 10 tahun;

4. Bantuan Cuti yang diberikan kepada PNS yang menjalankan cuti besar;

5. Bantuan Transportasi bagi PNS yang tidak mendapatkan kendaraan dinas yang diberikan setiap bulannya;

6. Bantuan Uang Perumahan dengan menyusun peringkat berdasarkan eselonisasi.

Kegiatan yang masih diperlukan dalam rangka lanjutan penerapan skema fringe benefit bagi PNS Kementerian Keuangan adalah melaksanakan kegiatan Analisa Dampak Fiskal terhadap program yang diusulkan dengan berkoordinasi dengan BKF dan DJA.

ProgramKinerja

NoTarget

%Capaian

Hambatan

Studi Banding ke unit terkait

Kajian Pustaka Penerapan Skema

Fringe Benefit di beberapa Negara

Penyusunan konsep Skema Fringe

Benefit bagi PNS Kementerian

Keuangan

Penyampaian Skema Fringe Benefit

kepada Sekretaris Jenderal

1

2

3

4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tabel 10 : Realisasi Kegiatan Pokja Fringe Benefit

Penyusunan Skema Fringe Benefit bagi PNS Kementerian Keuangan



1. Sosialisasi dan ToT KMK Peringkat Jabatan Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi pada tahun 2011 yang terkait di bidang analisis dan evaluasi jabatan telah menghasilkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan (PMK/KMK) yang mengatur mengenai peringkat jabatan, baik peringkat jabatan struktural, fungsional, maupun pelaksana. Khusus peringkat jabatan pelaksana, PMK/KMK yang dihasilkan tersebut harus disosialisasikan pada awal tahun 2012 kepada pegawai Kementerian Keuangan, baik di kantor pusat maupun instansi vertikal, mengingat implementasi dari PMK/KMK dimaksud harus diterapkan dan diberlakukan sejak 1 Januari 2012.

Adapun PMK/KMK yang perlu disosialisasikan meliputi:a. PMK Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme

Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

b. PMK Nomor 247/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai DJBC;

c. KMK Nomor 357/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

d. KMK Nomor 360/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Bagi Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai DJBC.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi PMK/KMK tersebut adalah:1. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pegawai Kementerian Keuangan sehingga dapat mengimplementasikan dan menerapkan PMK/KMK dimaksud sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;2. Untuk mendapatkan memberikan solusi atas

permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal/UPT di daerah dalam menerapkan PMK/KMK tersebut dan memperoleh masukan guna penyempurnaan PMK/KMK tersebut.

Pada bulan Februari dan Maret 2012, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan bekerja sama dengan TRBTKP telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dalam bentuk ToT PMK/KMK tentang peringkat jabatan pelaksana dimaksud kepada para pegawai di lingkungan Kementerian, baik lingkup Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal yang dilaksanakan pada 9 (sembilan) kota, yaitu Jakarta, Medan,

2. Evaluasi Peringkat Jabatan Struktural dan Fungsional

Sistem grading di lingkungan Kementerian Keuangan telah ada sejak tahun 2007 dan selama kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun telah banyak terjadi penataan organisasi. Dalam kurun waktu tersebut juga telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan terhadap peringkat jabatan struktural yang mengalami reorganisasi. Untuk menghindari terjadinya grading inflation terhadap bangunan grading yang telah disusun sejak tahun 2007, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap peringkat jabatan struktural secara menyeluruh. Oleh karena itu, pada tahun 2012, Bidang Analisa dan Evaluasi Jabatan TRBTKP bersama dengan konsultan Hay Group melakukan evaluasi peringkat jabatan secara menyeluruh terhadap seluruh jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu mulai dari jabatan eselon I sampai dengan eselon V, sebanyak 2.872 jabatan.Tujuan dilakukannya evaluasi peringkat jabatan struktural tersebut adalah untuk menciptakan peringkat jabatan struktural yang tepat dan sesuai dengan bobot dari jabatan tersebut sehingga dapat dihindari terjadinya grading inflation.

2. ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN

Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makassar dengan jumlah peserta sebanyak 1.886 pegawai.

Berdasarkan hasil pelaksanaan sosialisasi tersebut, Bidang AEJ TRBTKP telah memperoleh masukan-masukan dari peserta sosialisasi yang akan digunakan sebagai bahan dalam penyempurnaan 4 (empat) PMK/KMK dimaksud.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi tersebut dan mengingat adanya kebutuhan yang mendesak terkait dengan implementasi KMK Nomor 357/KMK.01/2011, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), maka pada bulan Agustus 2012 Bidang AEJ telah melakukan penyempurnaan terhadap nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan DJP dan DJBC dengan ditetapkannya KMK Nomor 288/KMK.01/2012 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 357/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun tindak lanjut dari hasil sosialisasi PMK/KMK terkait peringkat jabatan pelaksana yang akan dilakukan oleh Bidang AEJ adalah:a. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap KMK Nomor

357/KMK.01/2011 jo KMK Nomor 288/KMK.01/2012, KMK Nomor 360/KMK.01/2011, PMK Nomor 246/PMK.01/2011, dan PMK Nomor 247/PMK.01/2011;

b. Perlu segera disusun konsep uji kompetensi bagi pelaksana yang naik peringkat jabatan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) peringkat sebagai amanat dari PMK Nomor 246/PMK.01/2011;

c. Perlu segera disusun KMK mengenai peringkat jabatan bagi pejabat struktural yang dibebaskan dari jabatannya.

Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Bidang AEJ TRBTKP pada tahun 2013.







Pada tahun 2012, TRBTKP melalui Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sebagai unit in charge dalam evaluasi peringkat jabatan telah melakukan evaluasi peringkat jabatan secara menyeluruh terhadap seluruh jabatan struktural sebanyak 2.872 jabatan, mulai dari jabatan struktural eselon I sampai dengan eselon V dengan melibatkan konsultan Hay Group dan hasilnya telah dipresentasikan dihadapan Menteri Keuangan pada pertengahan bulan Desember 2012. Namun demikian dalam presentasi tersebut, Menteri Keuangan memberikan arahan agar dilakukan penghitungan kembali skor jabatan terhadap beberapa jabatan struktural dan hasilnya dipresentasikan kembali kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan tersebut, Bidang AEJ dibantu oleh Konsultan Hay Group telah melakukan penghitungan kembali terhadap beberapa jabatan struktural yang diminta untuk dianalisis kembali.

Adapun kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Bidang AEJ TRBTKP untuk menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan dimaksud adalah:a. Melakukan presentasi perbaikan konsep hasil evalusi

peringkat jabatan struktural dihadapan TRBTKP;b. Melakukan presentasi perbaikan konsep hasil evaluasi

peringkat jabatan struktural dihadapan Sekretariat Jenderal;

c. Melakukan presentasi perbaikan konsep hasil evaluasi peringkat jabatan struktural dihadapan Menteri Keuangan;

d. Menyusun dan menetapkan KMK tentang Peringkat Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun presentasi konsep perbaikan hasil evaluasi peringkat jabatan struktural dan penyusunan serta penetapan KMK nya akan dilaksanakan pada tahun 2013.

3. Penyusunan Job Family dan Job Competency di Lingkungan Kementerian Keuangan

Berdasarkan arahan dari Ketua Pelaksana Harian TRBTKP, pada tahun 2012 perlu disusun job family dan job competency di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan dari penyusunan job family dan job competency di lingkungan Kementerian Keuangan adalah agar di lingkungan Kementerian Keuangan terdapat job family dan job competency yang akan dijadikan dasar atau masukan dalam penyusunan pola mutasi, pengembangan jalur karir, perencanaan SDM, Human Capital Development Plan (HCDP), dan manajemen talenta.

Pada tahun 2012 telah dilakukan penyusunan konsep job family dan job competency di lingkungan Kementerian Keuangan dengan melibatkan Biro Organta, Biro SDM, dan konsultan Hay Group. Hasil penyusunan konsep job family dan job competency telah dipresentasikan kepada Sekretaris Jenderal. Namun berdasarkan arahan Sekretaris Jenderal, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap konsep job family dan job competency yang telah disusun.

Selain itu, konsultan Hay Group juga telah melakukan workshop mengenai job family dan job competency

yang diikuti oleh para Kepala Bagian yang menangani kepegawaian dan organisasi dan tatalaksana pada seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menjaring masukan guna penyempurnaan konsep job family dan job competency.

Berdasarkan hasil workshop tersebut, pada bulan Desember 2012 telah disusun konsep job family dan job competency di lingkungan Kementerian Keuangan serta telah dilakukan posting seluruh jabatan struktural ke dalam job family yang telah disusun.

Namun demikian, berdasarkan hasil analisis Bidang AEJ, masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap konsep job family dan job competency khususnya terkait dengan dilakukan posting seluruh jabatan struktural ke dalam job family yang telah disusun.

Adapun kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Bidang AEJ TRBTKP untuk menindaklanjuti penyempurnaan konsep job family dan job competency adalah:a. Menyempurnakan posting seluruh jabatan struktural ke

dalam Job Family yang telah disusun;b. Melakukan presentasi kembali konsep hasil Job Family

dan Job Competency di hadapan TRBTKP;c. Melakukan validasi atas konsep Job Family dan Job

Competency oleh wakil dari unit eselon I;d. Melakukan presentasi kembali konsep hasil Job Family

dan Job Competency di hadapan Sekretaris Jenderal;e. Melakukan presentasi konsep hasil Job Family dan

Job Competency di hadapan Menteri Keuangan;f. Menyusun dan menetapkan KMK tentang Job Family

dan Job Competency di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun penyempurnaan posting jabatan struktural, presentasi konsep perbaikan job family dan job competency, dan penyusunan serta penetapan KMK nya akan dilaksanakan pada tahun 2013.



Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.01/2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkinerja baik agar dapat mencapai tujuan organisasi, sehingga dapat membentuk Kementerian Keuangan menjadi instansi pemerintah yang profesional dalam menjalankan tugas negara secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pelaksanaan Assessment Center.

Assessment Center Kementerian Keuangan memiliki peranan yang strategis dalam peningkatan manajemen sumber daya manusia. Sejak awal pembangunan Assessment Center dari tahun 2007 hingga saat ini Kementerian Keuangan telah melakukan Assessment Center terhadap para pejabat struktural maupun fungsional

ProgramNoTarget Capaian

KinerjaHambatan

%

Sosialisasi dan ToT KMK Peringkat

Jabatan Pelaksana.

Penyempurnaan KMK Nomor 357/

KMK.01/2011

Evaluasi peringkat jabatan struktural

Penyusunan konsep Job Family

dan Job Competency

1

2

3

4

9 Kota

1 KMK

1 Laporan Mengenai

Konsep Hasil Evaluasi

Peringkat Jabatan Struktural

1 Laporan Mengenai

Konsep Job Family dan Job

Competency di Lingkungan


9 Kota

1 KMK

1 Laporan Mengenai

Konsep Hasil Evaluasi

Peringkat Jabatan Struktural

1 Laporan Mengenai

Konsep Job Family dan

Job Competency di

Lingkungan Kementerian

Keuangan

-

-

•Terbatasnyawaktudaripenunjukan

konsultan sampai dengan proses evaluasi

dan penyusunan laporannya

•JadwalkegiatanSekretarisJenderaldan

Menteri Keuangan yang sangat padat

sehingga berdampak terhadap sulitnya

mengagendakan waktu presentasi

mengenai hasil evaluasi peringkat jabatan

struktural kepada Sekjen dan Menkeu

•Terbatasnyawaktudaripenunjukan

konsultan sampai dengan penyusunan

laporannya

•JadwalkegiatanSekretarisJenderaldan

Menteri Keuangan yang sangat padat

sehingga berdampak terhadap sulitnya

mengagendakan waktu presentasi

mengenai hasil penyusunan konsep job

family dan job competency kepada Sekjen

dan Menkeu

100

100

100

100

Tabel 11 : Realisasi Kegiatan Pokja Analisis dan Evaluasi Jabatan

serta pelaksana calon pejabat struktural di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil Assessment Center itu sendiri telah dipergunakan antara lain untuk memperoleh informasi mengenai profil kompetensi pejabat/pegawai, perencanaan karir, mutasi jabatan, dan pengembangan berbasis kompetensi.

Kompetensi bukanlah sesuatu yang bersifat menetap, artinya seiring dengan perubahan perkembangan organisasi maka selayaknya sebuah kompetensi model yang dimiliki haruslah dilakukan validasi untuk disesuaikan dengan kondisi terkini Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan di atas, mengingat pentingnya hasil Assessment Center bagi organisasi maka perlu dilakukan pengembangan terhadap sistem Assessment Center Kementerian Keuangan yaitu dengan mengevaluasi kompetensi, proses bisnis Assessment Center, metode dan alat ukur Assessment Center serta evaluasi terhadap Associate Assessor Kementerian Keuangan.

Maksud dari pengadaan jasa konsultansi adalah untuk mengevaluasi system Assessment Center dalam rangka pengembangan Assessment Center di Kementerian Keuangan

Tujuan kegiatan adalah: 1. Melakukan evaluasi terhadap kompetensi Kementerian

Keuangan;

3. ASSESSMENT CENTER







2. Melakukan evaluasi terhadap proses bisnis Assessment Center Kementerian Keuangan;

3. Melakukan evaluasi terhadap metode dan alat ukur Assessment Center;

4. Melakukan seleksi terhadap Associate Assessor Kementerian Keuangan.

Dasar hukum untuk kegiatan ini adalah:1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/

KMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.01/2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/KMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Output yang diharapkan atas kegiatan ini adalah:1. Memberikan rekomendasi terhadap kompetensi

Kementerian Keuangan yang baru;2. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan desain

proses bisnis Assessment Center Kementerian Keuangan;

3. Memberikan rekomendasi terhadap pengembangan metode dan alat ukur Assessment Center;

4. Menyediakan Associate Assessor Kementerian Keuangan baru untuk pelaksanaan Assessment Center di lingkungan Kementerian Keuangan;

Untuk pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan dalam tabel berikut :

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, masih terdapat pending matters yaitu Aplikasi Assessment Center baru yang disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian Keuangan saat ini masih dalam proses finalisasi dan baru akan terealisasi secara lengkap pada bulan April 2013.

Adanya penggabungan dan

penghapusan beberapa kompetensi

sehingga yang awalnya terdapat 35

kompetensi menjadi 28 kompetensi

- Perlunya perubahan atas kriteria peserta

AC dan re-AC

- Pemilihan alat ukur yang selama ini

dilaksanakan dianggap sudah memadai

- Pemberian data penunjang terkait

peserta AC kepada Associate Assessor

dianggap sudah memadai

- Rundown pelaksanaan AC perlu

diperbaiki dengan menambahkan waktu

dalam penyelesaian simulasi in-basket

dan presentasi

- Tata kerja Associate Assessor dianggap

sudah memadai

- Validasi hasil AC dilakukan dengan

metode eksternal, yaitu melakukan

konfirmasi kepada para pengguna

hasil AC terkait kesesuaian hasil AC

dengan tampilan kinerja bawahannya

yang telah mengikuti AC; dan metode

internal, yaitu melakukan integrasi data

dalam forum assessor meeting sebelum

•Terdapatperbedaan

pendekatan antara konsultan

dengan Kementerian

Keuangan terhadap konsep

assessment center

•Peralihanassessment

center lama ke assessment

center terbaru baru

dapat dilaksanakan

setelah diperoleh data

hasil assessment center

menggunakan assessment

center terbaru.

Evaluasi Kompetensi

Evaluasi Proses

Bisnis Assesment

Center

Evaluasi Sistem

Assessment

Center

100% 100%

ItemNo Hasil Evaluasi PT Quantum

HRM Internasional

1

2

1

ItemNo Hasil Evaluasi PT Quantum

HRM Internasional

3

4

Evaluasi Metode

dan Alat Ukur

Assesment

Seleksi Associate

Assesor

penentuan skoring sebagai hasil AC

- Penulisan laporan AC disarankan untuk

lebih informatif terkait profil kompetensi

pegawai

- Pemberian feedback hasil AC

disarankan untuk disampaikan kepada

masing-masing assessee secara

confidential dengan dilakukan oleh

atasan masing-masing assessee

dengan didampingi oleh administrator

masing-masing unit kerja

- Akan dibuatkan aplikasi AC baru

yang lebih sesuai dengan kebutuhan


Secara umum dikatakan bahwa

metode dan tools yang digunakan

sudah memadai sehingga tidak ada

rekomendasi

Telah dilaksanakan seleksi terhadap 78

Associate Assessor

ProgramKinerja

NoTarget

%Capaian

Hambatan

Tabel 12 : Realisasi Kegiatan Pokja Assesment Centre



Di dalam suatu organisasi, sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Adanya sistem informasi kepegawaian di suatu unit organisasi juga dipandang perlu untuk dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan kinerja para pegawainya. Pada tahun 2012 pengembangan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) direncanakan akan digabungkan dengan project PINTAR Komponen B Direktorat Jenderal Pajak, namun demikian karena belum tersusunnya blueprint manajemen SDM serta kesiapan anggaran, maka pengembangan SIMPEG akan dilanjutkan setelah tersedianya blueprint manajemen SDM.

Basis data kepegawaian yang up-to-date juga menunjang implementasi sistem tersebut. Basis data pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang up-to-date diharapkan dapat diperoleh sehingga implementasi sistem informasi yang akan diperbaharui dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan konsep proses bisnis manajemen sumber daya manusia yang telah dilakukan pada tahun 2012 juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pustaka dalam penyusunan blueprint manajemen SDM.

Dasar hukum atas kegiatan ini adalah:1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 971/KM.1/2012

tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2012;

2. Telah diterbitkan Instruksi Sekretaris Jenderal Nomor 16/ISJ/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang pemutakhiran data pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal;

3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. SE-23/SJ/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang pemutakhiran data kepegawaian secara mandiri oleh para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Rencana kerja dari Kelompok Kerja Bidang SIMPEG pada tahun 2012 lebih dititikberatkan pada: a. Pembentukan mekanisme pertukaran dan

pemutakhiran data sehingga tercipta basis data pegawai Kementerian Keuangan yang up-to-date, dan

b. Tersusunnya Konsep Manajemen Proses Bisnis Sumber Daya Manusia.

Berikut adalah realisasi kegiatan penyempurnaan SIMPEG: a. Updating Basis Data Pegawai Kementerian Keuangan Dalam rangka terciptanya basis data yang up-to-date

sudah dilakukan beberapa kegiatan, yaitu:a. Telah diterbitkan Instruksi Sekretaris Jenderal

Nomor 16/ISJ/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang pemutakhiran data pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal. Instruksi tersebut menginstruksikan kepada setiap pejabat

eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal supaya menetapkan penempatan pelaksana di lingkungan masing-masing sampai dengan unit eselon IV – nya. Selain itu, juga ditunjuk petugas updating data kepegawaian untuk meng-update data di lingkungan masing-masing;

b. Sudah dilakukan training untuk para petugas updating data kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal khususnya para Pengelola Kepegawaian Eselon II di bulan April 2012;

c. Telah ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. SE-23/SJ/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang pemutakhiran data kepegawaian secara mandiri melalui laman Biro SDM oleh para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal;

d. Telah dilakukan survei akurasi data Sekretariat Jenderal tahap pertama pada bulan Juni 2012 dan survei tahap kedua pada bulan Desember 2012 kepada pegawai Sekretariat Jenderal yang datanya belum akurat pada tahap pertama.

b. Penyusunan konsep proses bisnis manajemen SDM Kegiatan penyusunan proses bisnis manajemen

SDM dilakukan dengan menelaah SOP di Biro SDM, kemudian menyusun desain minimalis sistem atau modul yang dapat dibangun. Telah ditelaah sebanyak 25 SOP di Biro Sumber Daya Manusia yang dibuatkan desain minimalis modul yang sekiranya dapat diimplementasikan.

Setelah mekanisme updating data kepegawaian mulai dijalankan pada tahun 2013, tahapan yang juga menjadi perhatian selanjutnya adalah menjaga bagaimana mekanisme tersebut dapat berjalan secara konsisten, sehingga basis data pegawai Kementerian Keuangan dapat selalu up-to-date. Selain itu, konsep proses bisnis yang sudah disusun dapat berkontribusi dalam penyusunan blueprint yang sedang dikerjakan oleh Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Biro SDM, yang diharapkan akan selesai pada tahun 2013. Setelah blueprint selesai maka Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang pembangunan SIMPEG Versi 2 dapat dibuat dengan mengikuti proses-proses bisnis manajemen SDM yang modern.

4. PENYEMPURNAAN SIMPEG







Salah satu pilar reformasi birokrasi yang telah dijalankan di Kementerian Keuangan adalah dengan memperbaiki manajemen dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Kementerian Keuangan. Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM penting dliakukan mengingat SDM merupakan salah satu modal yang menentukan bagi perkembangan dan kemajuan suatu organisasi. Mengingat pentingnya peran human capital bagi perkembangan organisasi Kementerian Keuangan, telah dilakukan kajian terhadap kompetensi SDM Kementerian Keuangan melalui kegiatan pemetaan kompetensi yang menghasilkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), sebagai standar minimum kebutuhan soft competency yang harus dipenuhi oleh para pemangku jabatan di Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil assessment yang diikuti oleh para pejabat di Kementerian Keuangan, diketahui bahwa terdapat kesenjangan (gap) antara kompetensi yang seharusnya dalam jabatan tersebut, dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemangku jabatan tersebut.

Dengan demikian, diadakanlah Diklat Berbasis Kompetensi (DBK) sebagai salah satu sarana untuk memenuhi gap antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang diinginkan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), khususnya pada level eselon III (DBK III) dan eselon IV (DBK IV). Selain DBK III dan IV yang membahas beberapa kompetensi dalam satu diklat, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) juga menyelenggarakan Diklat Kompetensi Khas (DKK) yaitu suatu diklat yang membahas secara lebih mendalam satu jenis kompetensi tertentu sehingga memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeleruh bagi peserta diklat.

Dalam perjalanannya, Pusdiklat Pengembangan SDM - BPPK memandang perlu untuk merancang dan mengembangkan suatu produk diklat yang menambah sasaran peserta diklat hingga level pelaksana karena pegawai pada level ini juga sangat membutuhkan soft competency guna mendukung pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, Pusdiklat Pengembangan SDM Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) juga mengembangkan dan menyelenggarakan DBK bagi para pelaksana yang disebut Diklat Berbasis Kompetensi Pelaksana dengan materi kompetensi yang penekanannya lebih diarahkan pada level kompetensi yang sesuai dengan level pelaksana.

Diklat Berbasis Kompetensi bagi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Keuangan bertujuan untuk mengisi kompetensi yang diinginkan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) para pejabat eselon III dan IV. Sementara Diklat Kompetensi Khas diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai kompetensi tertentu yang disyaratkan dalam Standar Kompetensi Jabatan.

Dasar hukum dari pelaksanaan Diklat Berbasis Kompetensi eselon III dan IV Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:1. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 101 Tahun 2000

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-23.2/M.PAN/2/2004 tahun 2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;

3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A/2003 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001 tahun 2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.01/2008 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pusat Departemen Keuangan;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2009 tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan.

Sebagai bagian dari Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia - BPPK diberikan tugas sebagai penyelenggara diklat kompetensi yang salah satu tujuannya adalah untuk mengeliminasi competency gap antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dengan kompetensi yang dimiliki oleh para pejabat. Dalam rangka melaksanakan tugas pengembangan kompetensi tersebut, pada tahun 2012 Pusdiklat Pengembangan SDM menyelenggarakan diklat kompetensi yang terdiri dari:

1. Diklat Berbasis Kompetensi III (DBK III) Diklat Berbasis Kompetensi III merupakan diklat yang

diselenggarakan bagi pejabat eselon III dari seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang telah mengikuti assesment, namun belum mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi III pada periode sebelumnya. Peserta yang direncanakan untuk mengikuti DBK III pada tahun 2012 adalah 120 orang. Adapun materi Diklat Berbasis Kompetensi III yang diberikan kepada peserta terdiri dari:1. Leadership2. Organization Culture3. Leader’s Personal Character4. Integrity5. Courage of Conviction6. Visioning7. Adapting to Change8. Continous Learning9. Team Work & Collaboration10. Managing Others11. Relationship Management12. Personal Development Plan

5. DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI DAN DIKLAT KOMPETENSI KHAS



Pada tahun 2012 Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia – BPPK telah menyelenggarakan Diklat Berbasis Kompetensi (DBK) III sebanyak 2 angkatan, DBK IV sebanyak 8 angkatan, DBK Pelaksana sebanyak 4 angkatan. Sedangkan untuk penyelenggaraan Diklat Kompetensi Khas (DKK) dilaksanakan sebanyak 6 angkatan dengan perincian: DKK KI 2 angkatan, DKK PMPK 2 angkatan, dan DKK MP juga 2 angkatan. Adapun rincian realisasi peserta untuk masing-masing diklat terlampir:

2. Diklat Berbasis Kompetensi IV (DBK IV) Diklat Berbasis Kompetensi IV merupakan diklat yang

diselenggarakan bagi pejabat eselon IV dari seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang telah mengikuti assesment, namun belum mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi IV pada periode sebelumnya. Peserta yang direncanakan untuk mengikuti DBK IV pada tahun 2012 adalah 420 orang. Adapun materi diklat yang diberikan kepada peserta terdiri dari:1. Leadership2. Organization Culture3. Competency4. Leader’s Personal Character5. Integrity6. Continous Learning7. Planning and Organizing8. Continous Improvement9. In-Depth Problem Solving10. Presentation Skill11. Interpersonal Communication12. Stakeholders Service13. Managing Others14. Personal Development Plan

3. Diklat Berbasis Kompetensi Pelaksana (DBK Pelaksana)

Diklat Berbasis Kompetensi Pelaksana merupakan diklat yang diselenggarakan bagi para pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dengan materi kompetensi yang penekanannya lebih diarahkan pada level kompetensi yang sesuai dengan level pelaksana. Peserta yang direncanakan untuk mengikuti diklat ini pada tahun 2012 adalah 360 orang, di mana untuk tahun pertama ditujukan untuk pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Materi diklat yang diberikan kepada peserta terdiri dari:1. Motivation2. Integrity3. Continous Learning4. Stakeholder Service5. Teamwork and Collaboration

4. Diklat Kompetensi Khas (DKK) Diklat Kompetensi Khas merupakan diklat yang

diselenggarakan berdasarkan tema tertentu dengan membahas mengenai kompetensi tersebut secara mendalam. Peserta Diklat Kompetensi Khas adalah para pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2012 diselenggarakan 3 (tiga) jenis DKK dengan rencana peserta sebagai berikut: a. Diklat Kompetensi Khas Kreativitas dan Inovasi

(DKK KI) sebanyak 120 orang,b. Diklat Kompetensi Khas Pemecahan Masalah dan

Pengambilan Keputusan (DKK PMPK) sebanyak 120 orang,

c. Diklat Kompetensi Khas Motivasi dan Pemberdayaan (DKK MP) sebanyak 120 orang.

Adapun rincian rencana peserta Diklat Berbasis Kompetensi dan Diklat Kompetensi Khas dari masing-masing unit eselon I tahun 2012 terlampir.

Unit DBK III

DBK IV

DKK KI

DKK PMPK

DKK MP

TotalDBK PelaksanaNo

Bapepam-LK

BKF

BPPK

DJA

DJBC

DJKN

DJP

DJPB

DJPK

DJPU

ITJEN

Setjen

Total

6

4

10

4

24

12

24

20

4

4

4

4

120

16

16

28

16

90

48

108

84

16

16

18

24

480

6

4

8

4

24

12

24

20

4

4

4

6

120

6

4

8

4

24

12

24

20

4

4

4

6

120

6

4

8

4

24

12

24

20

4

4

4

6

120

40

30

422

32

186

96

204

164

32

32

34

46

1.320

360

360

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tabel 13 : Rincian Rencana Peserta DBK dan DKK Tahun 2012

Nama Diklat WaktuPelaksanaan Rencana

Jumlah Peserta

Realisasi %No

DBK III Angkatan I

DBK III Angkatan II

DBK IV Angkatan I

DBK IV Angkatan II

DBK IV Angkatan III

DBK IV Angkatan IV

DBK IV Angkatan V

DBK IV Angkatan VI

DBK IV Angkatan VII

DBK IV Angkatan VIII

DBK Pelaksana

Angkatan I

DBK Pelaksana

Angkatan II

DBK Pelaksana

Angkatan III

DBK Pelaksana

Angkatan IV

DKK PKPM

Angkatan I

DKK PKPM

Angkatan II

DKK KI Angkatan I

DKK KI Angkatan II

DKK MP Angkatan I

DKKMP Angkatan II

Total

20 - 23 Februari

27 Februari - 1 Maret

5 - 8 Maret

12 -15 Maret

19 - 22 Maret

26 -29 Maret

2 - 5 April

9 -12 April

3 - 6 September

10 - 13 September

17 - 20 September

24 - 27 September

1-4 Oktober

8 -11 Oktober

7 -10 Mei

21 - 24 Mei

28 - 31 Mei

4 - 7 Juni

11 -13 Juni

18 -20 Juni

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

90

90

90

90

60

60

60

60

60

60

1.320

50

52

48

51

56

56

53

55

43

46

84

88

85

89

53

59

53

54

47

55

1.177

83,33

86,67

80,00

85,00

93,33

93,33

88,33

91,67

71,67

76,67

93,33

97,78

94,44

98,89

88,33

98,33

88,33

90,00

78,33

91,67

89,17%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tabel 14 :Rincian Realisasi Peserta DBK dan DKK Tahun 2012 Per Kegiatan







Unit DBK III

DBK IV

DKK KI

DKK PMPK

DKK MP

TotalRencana Realisasi %

DBK PelaksanaNo

Bapepam-LK

BKF

BPPK

DJA

DJBC

DJKN

DJP

DJPB

DJPK

DJPU

ITJEN

Setjen

Total

3

3

10

0

28

12

18

20

0

1

3

4

102

16

9

20

12

86

47

102

54

14

12

16

20

408

6

2

6

3

23

9

20

20

3

1

6

8

107

5

2

7

3

24

11

22

20

4

0

7

7

112

5

3

8

3

19

9

19

19

2

0

10

5

102

40

30

422

32

186

96

204

164

32

32

34

46

1.320

35

19

397

21

180

88

181

133

23

14

42

44

1.177

87,50

63,33

94,08

65,63

96,77

91,67

88,73

81,10

71,88

43,75

123,53

95,65

89,17

346

346

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tabel 15 : Rincian Realisasi Peserta DBK dan DKK Tahun 2012 Per Unit Eselon I

Dari kedua tabel realisasi peserta tersebut di atas (tabel II dan III), terdapat kekurangan realisasi sebanyak 148 peserta (1.320 - 1.172) atau sekitar 11,21% dari rencana awal. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi realisasi peserta DBK dan DKK, Pusdiklat Pengembangan SDM bekerja sama dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk menyelenggarakan DBK IV khusus pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang diselenggarakan dalam 2 (dua) angkatan dengan jumlah peserta 62 orang. Di samping itu, Pusdiklat Pengembangan SDM juga bekerja sama dengan beberapa Balai Diklat Keuangan untuk menyelenggarakan DKK dan DBK di daerah yaitu Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Palembang, Manado, dan Cimahi. Rincian jumlah peserta untuk diklat-diklat tersebut adalah sebagai berikut:

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan reformasi keuangan negara. Tujuan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan adalah menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, serta aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima.

Dengan tambahan penyelenggaraan diklat tersebut di atas (tabel IV), maka jumlah realisasi peserta Diklat Berbasis Kompetensi dan Diklat Kompetensi Khas pada tahun 2012 menjadi 1.543 peserta (1.172+371). Jumlah tersebut lebih tingggi 16,89% (223 peserta) dari rencana peserta tahun 2012 sebanyak 1.320 peserta.

Untuk tahun 2013, Pusdiklat Pengembangan SDM akan menyelenggarakan diklat baru yaitu DBK untuk Eselon II. Sedangkan untuk Diklat Kompetensi Khas dan DBK Pelaksana penyelenggaraannya akan lebih banyak diselengggarakan di Balai Diklat Keuangan di daerah.

Nama DiklatNo Lokasi Jumlah Peserta

DBK IV Khusus Setjen Angkatan I

DBK IV Khusus Setjen Angkatan II

Diklat Kompetensi

Khas KI di Yogyakarta

Diklat Kompetensi

Khas KI di Palembang

Diklat Kompetensi Khas KI di Manado

DBK Pelaksana di Cimahi

DBK Pelaksana di Balikpapan

DBK Pelaksana di Palembang

1

2

3

4

5

6

7

8

Jakarta

Jakarta

Yogyakarta

Palembang

Manado

Cimahi

Balikpapan

Palembang

30

32

103

57

56

40

25

28

371

6. PENATAAN PEGAWAI

Program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan meliputi penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam implementasinya, program reformasi birokrasi mengidentifikasi adanya masalah di bidang SDM, antara lain distribusi pegawai yang tidak merata, baik dari segi jumlah, komposisi, maupun kompetensi. Pada suatu unit terdapat kelebihan pegawai, sebaliknya pada unit lain terdapat kekurangan pegawai. Kondisi ini terjadi karena pola penempatan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan analisis kebutuhan.

Kelebihan atau kekurangan pegawai adalah kondisi dimana jumlah pegawai lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan organisasi. Jumlah ideal kebutuhan pegawai diperoleh dari perbandingan jumlah pegawai yang ada dengan kebutuhan pegawai sesuai beban kerja. Sedangkan di lain pihak dapat ditemukan kondisi yang dari sisi pendidikan, pangkat/golongan, dan usia (komposisi pegawai) tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Optimalisasi kinerja mensyaratkan hard competency maupun soft competency pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan. Pada satu sisi, terdapat kondisi pegawai yang memiliki kompetensi, namun level penguasaannya belum sesuai dengan tuntutan tugas. Terdapat pula pegawai yang memiliki kompetensi yang tidak dipersyaratkan oleh jabatan, sementara kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatannya belum dikuasai.

Permasalahan di bidang SDM di atas menuntut dilakukannya Penataan Pegawai yang terstruktur dan komprehensif. Dengan dilaksanakannya Penataan Pegawai, diharapkan dapat mewujudkan kesesuaian antara jumlah, komposisi, dan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi, dan optimalisasi kinerja birokrasi. Selain itu, dapat mengakselerasi penerapan manajemen kinerja dan meningkatkan kualitas pengembangan SDM.

Kementerian Keuangan menginginkan yang terbaik bagi organisasi dan pegawai sehingga program Penataan



Pegawai harus mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak (win-win solution). Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pedoman Penataan Pegawai yang dapat menjadi acuan bagi unit eselon I Kementerian Keuangan dalam melakukan Penataan Pegawai.

Penataan Pegawai mempunyai maksud untuk mewujudkan kesesuaian antara jumlah, komposisi, dan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi, dan optimalisasi kinerja organisasi.

Tujuan Penataan Pegawai adalah sebagai berikut:1. menyusun peta pegawai berdasarkan kinerja dan

kompetensi;2. menyusun program pengembangan SDM yang

mendukung peningkatan kompetensi dan kinerja;3. menyusun dan melaksanakan strategi penataan

yang meliputi program pengembangan, mutasi, dan promosi untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja;

4. menyusun dan melaksanakan strategi penataan berupa pemberhentian dengan kompensasi tertentu untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan memastikan pegawai mendapatkan bekal yang layak; dan

5. mendistribusi pegawai secara proporsional berdasarkan kebutuhan setiap unit kerja.

Dasar hukum untuk kegiatan ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan Peraturan atau Keputusan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2012, kegiatan difokuskan untuk:1. menyelesaikan Pilot Project Pemetaan Pegawai;2. menyempurnakan konsep Keputusan Menteri

Keuangan tentang Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan hasil Pilot Project Pemetaan Pegawai.

Adapun realisasi atas kegiatan ini adalah: 1. Pilot Project Pemetaan Pegawai Pilot Project Pemetaan Pegawai dimulai pada tahun

2011 dengan tujuan sebagai berikut:a. Menetapkan standar nilai untuk setiap kategori

kompetensi/potensi.b. Melihat kecenderungan penyebaran pegawai

Kementerian Keuangan dalam Box Pemetaan Pegawai

Untuk mendapatkan nilai potensi pelaksana, psikotes dalam rangka pilot project Pemetaan Pegawai telah dilaksanakan pada akhir tahun 2011 terhadap 3.270 pelaksana dari 10 Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk pejabat struktural eselon II dan eselon III Kementerian Keuangan serta Eselon IV Sekretariat Jenderal menggunakan hasil Assessment Center. Terhadap pelaksana yang menjadi Pilot Project Pemetaan Pegawai dilaksanakan pengukuran potensi yang dilaksanakan melalui psikotes pada tanggal 10 dan 11 Desember 2011 serta penilaian kinerja melalui pengukuran Nilai Kinerja Pegawai berdasarkan Capaian Kontrak Kinerja Tahun 2011.

Pada tahun 2012, pilot project Pemetaan Pegawai telah selesai dilaksanakan dan disusun Box Pemetaan Pegawai

dengan menggunakan Kompetensi/Potensi dan Capaian Kinerja Pegawai Tahun 2012. Hasil pilot project tersebut telah dilaporkan dan dipresentasikan kepada Sekretaris Jenderal pada tanggal 6 Juni 2012.

2. Penyempurnaan Konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang Penataan Pegawai

Konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang Penataan Pegawai disempurnakan berdasarkan hasil pilot project Pemetaan Pegawai. Penyempurnaan tersebut antara lain dalam hal perhitungan dan kategorisasi kompetensi bagi pejabat struktural serta perhitungan dan kategorisasi potensi bagi Pelaksana.

Selain itu, perubahan pada konsep Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah istilah “Kuadran Penataan Pegawai” yang diganti menjadi “Box Penataan Pegawai”.

Melalui nota dinas Nomor ND-1236/PB/2012 tanggal 4 Oktober 2012 hal Progress Report Penyelesaian Naskah Asli R-Perpres tentang Pemberian Uang Kompensasi Khusus Untuk Pegawai Negeri Sipil Yang Berhenti Atas Permintaan Sendiri Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyatakan bahwa Perpres tersebut belum disetujui oleh Kementerian PAN-RB sehingga program Pensiun Dini Direktorat Jenderal tidak dapat dilaksanakan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diputuskan bahwa konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan akan diajukan untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan tanpa menunggu program Pensiun Dini Direktorat Jenderal Perbendaharaan selesai dilaksanakan.

Adapun Konsep keputusan Menteri Keuangan telah disampaikan pada bulan Desember 2012 dan dalam proses penetapan oleh Menteri Keuangan.








KinerjaHambatan

%

Pilot Project Pemetaan Pegawai

Penyempurnaan Konsep

Keputusan Menteri Keuangan

tentang Penataan Pegawai

di Lingkungan Kementerian

Keuangan

1

2

Tersusunnya Box Pilot

Project Pemetaan Pegawai

Terselesaikannya konsep

Keputusan Menteri

Keuangan tentang Penataan

Pegawai di Lingkungan


Box Pilot Project beserta

analisisnya telah selesai

disusun dan dibuat laporan.

Hasil tersebut juga telah

dipresentasikan kepada

Sekretaris Jenderal

Konsep Keputusan

Menteri Keuangan

tentang Penataan

Pegawai di Lingkungan


telah disempurnakan

berdasarkan hasil Pilot

Project Pemetaan Pegawai.

Konsep tersebut telah

disampaikan kepada

Menteri Keuangan untuk

ditetapkan.

100

100

Tabel 16 : Realisasi Kegiatan Pokja Analisis Penataan Pegawai

Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintah yang mengemban otoritas dalam pengelolaan bidang fiskal memiliki visi organisasi, yaitu ”Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”. Sejalan dengan visi organisasi tersebut, Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional dan terbuka, serta menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima.

Struktur organisasi Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terdiri dari 12 unit eselon I, dan sejumlah unit vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kondisi organisasi yang sangat kompleks dan menjalankan core bussiness berbeda-beda, Kementerian Keuangan membutuhkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terstruktur dan sistematis, terutama bagi pegawai berkompetensi tinggi dan memiliki kinerja unggul dengan motivasi tinggi yang dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan Kementerian Keuangan khususnya dalam pengisian jabatan strategis secara cepat.

Manajemen SDM merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sedangkan salah satu fokus strategi pengelolaan SDM adalah menjamin tersedianya pemimpin masa depan

sebagai agen perubahan dalam mengelola trasformasi organisasi ke arah yang lebih baik, serta menjalin kesinambungan dan kesuksesan organisasi jangka panjang sehingga memerlukan sebuah manajemen talenta.

Manajemen Talenta merupakan suatu sistem untuk mencari, mengelola, mengembangkan dan mempertahankan Pegawai Negeri Sipil terbaik Kementerian Keuangan yang dipersiapkan sebagai future leaders dalam rangka menjalin kesinambungan dan kesuksesan organisasi jangka panjang.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian Keuangan sejak tahun 2010 hingga saat ini sedang mempersiapkan sebuah Sistem Manajemen Talenta yang dirancang secara sistematis, fokus, dan matang.

Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan telah menyelesaikan Grand Design Manajemen Talenta Kementerian Keuangan yang menjadi dasar untuk menyusun Sistem Manajemen Talenta Kementerian Keuangan. Pada tahun 2011, Kementerian Keuangan telah menyusun Kajian Manajemen Talenta dan Kajian Penentuan Mentor yang merupakan pengembangan awal dari Grand Design Manajemen Talenta yang telah tersusun sebelumnya. Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan telah melakukan Review terhadap Sistem Manajemen Talenta (Grand Design) dan menyusun Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Talenta Kementerian Keuangan yang dikerjakan bersama dengan konsultan.

Maksud dari kegiatan Manajemen Talenta pada tahun 2012 adalah untuk me-review Sistem Manajemen Talenta dan menyusun Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Talenta Kementerian Keuangan.

Tujuan dari kegiatan Manajemen Talenta pada tahun 2012 meliputi:

7. MANAJEMEN TALENTA



Hingga akhir masa kerja, Hardisc Consultant telah menyusun dan menyampaikan:a. Laporan Review Sistem Manajemen Talenta

Kementerian Keuangan;b. Laporan Akhir Review Sistem Manajemen Talenta

dan Penyusunan Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Talenta Kementerian Keuangan;

c. Laporan Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Talenta Kementerian Keuangan; dan

d. Laporan Kegiatan Harmonisasi Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Talenta Kementerian Keuangan.

Bersamaan dengan dengan pelaksanaan jasa konsultasi Review Sistem Manajemen Talenta dan Penyusunan Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Talenta Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan Hardisc Consultant dimaksud, Kelompok Kerja Bidang Manajemen Talenta juga telah melakukan hal-hal berikut:a. Pemaparan kepada Menteri Keuangan mengenai

konsep Sistem Manajemen Talenta Kementerian Keuangan berdasarkan grand design, yang telah disusun pada tahun 2010 dan telah dikembangkan dengan kajian yang disusun pada tahun 2011, dalam sebuah Rapat Pimpinan Terbatas di Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 6 Juni 2012. Dalam pemaparan dimaksud diperoleh dukungan serta beberapa masukan dari Menteri Keuangan.

b. Pelaporan perkembangan penyusunan Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Talenta Kementerian Keuangan sampai dengan pelaksanaan Rapat Permulaan (Kick Off Meeting) antara Kelompok Kerja Bidang Manajemen Talenta dan Hardisc Consultant pada 7 Juni 2012, melalui nota dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor ND-1029/SJ.5/2012 tanggal 20 Juni 2012.

c. Pemaparan kepada Sekretaris Jenderal mengenai konsep Manajemen Talenta Kementerian Keuangan yang telah disusun dalam sebuah rapat pada tanggal 7 November 2012. Pemaparan dimaksud dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan paparan singkat (brief) secara

a. Me-review Sistem Manajemen Talenta Kementerian Keuangan; dan

b. Menyusun Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Talenta.

Dasar hukum pelaksanaan Manajemen Talenta meliputi:1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian.2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2008 tentang Assessment Center Departemen Keuangan.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2010 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan.

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.01/2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.01/2012.

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan.

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2012, kegiatan Manajemen Talenta difokuskan untuk:a. Review Sistem Manajemen Talenta; danb. Penyusunan Pedoman Implementasi Sistem

Manajemen Talenta Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2012, Biro Sumber Daya Manusia (Kelompok Kerja Bidang Manajemen Talenta) didukung oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat menggunakan jasa pihak ketiga (konsultan) untuk melaksanakan Review Sistem Manajemen Talenta dan melakukan Penyusunan Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Talenta Kementerian Keuangan. Melalui mekanisme pengadaan jasa konsultansi, pada tanggal 16 Juni 2012, PT Hardisc Pratama (Hardisc Consultant) ditetapkan sebagai konsultan yang membantu melakukan review dan menyusun pedoman Manajemen Talenta dimaksud dan melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konsultasi Nomor PRJ-02/TRBTKP/2012 tanggal 16 Juni 2012 mendapat legitimasi untuk melakukan pekerjaan konsultansi dimaksud.

Hardisc Consultant melakukan jasa konsultasi dengan masa kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 16 Juni 2012 hingga tanggal 13 Oktober 2012. Adapun serangkaian kegiatan dan pertemuan yang telah dilaksanakan selama masa kerja jasa konsultansi adalah sebagai berikut:

KegiatanNo Tanggal

Kick Off Meeting

Pertemuan Pertama

Pertemuan Kedua

Presentasi Tim Counterpart

Presentasi Tim Counterpart (lanjutan)

Pemaparan Kerangka Utama Manajemen

Talenta

Konsinyering Pertama

Konsinyering Kedua

Penyampaian Hasil Penyusunan

Pedoman Kepada Kepala Biro SDM

Harmonisasi Pedoman Implementasi

kepada seluruh Unit Eselon I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 Juni 2012

18 Juni 2012

19 Juli 2012

25 Juli 2012

27 Juli 2012

7 Agustus 2012

10-12 September 2012

3-5 Oktober 2012

12 Oktober 2012

12 Oktober 2012

Tabel 17 : Rangkaian Kegiatan Konsultansi Manajemen Talenta







lisan mengenai konsep Manajemen Talenta yang sedang disusun dan perkembangannya.

d. Penyusunan awal konsep/rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan, mengacu kepada review yang telah dilakukan dan pedoman implementasi yang telah disusun.

Konsep/rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan yang telah disusun selanjutnya akan disempurnakan dan diharmonisasikan dengan Unit-Unit Eselon I. Setelah dilakukan finalisasi, kemudian akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat penetapan.

Pengelolaan kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan kinerja sumber daya manusia yang salah satunya dicapai dengan suatu sistem penilaian kinerja. Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode Balance Score Card (BSC) dalam pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan yang meliputi seluruh organisasi dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian kinerja organisasi dan pegawai diharapkan sebagai ‘early warning system’ bagi pimpinan organisasi, bagi para atasan, dan akhirnya bagi Kementerian Keuangan untuk terus antisipatif dan proaktif terhadap tantangan dan kesempatan yang ada demi mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan telah dilaksanakan sejak tahun 2004 yang salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kinerja organisasi dan pegawai. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Desember 2011.

Sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 bahwa secara bertahap paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan Keputusan Menteri Keuangan ini, penerapannya dilakukan secara penuh dengan dukungan sistem IT sesuai dengan


KinerjaHambatan

%

Manajemen Talenta1 Review Sistem Manajemen Talenta

Penyusunan Pedoman Implementasi

Sistem Manajemen Talenta Kementerian

Keuangan

•Dilakukannya review Sistem Manajemen Talenta.

•TersusunnyalaporanReview Sistem Manajemen Talenta

Kementerian Keuangan.

•TersusunnyaPedomanImplementaslSistemManajemen

Talenta Kementerian Keuangan.

100

100

Tabel 18 : Realisasi Kegiatan Pokja Manajemen Talenta

kebutuhan dan perkembangan teknologi. Berdasarkan hal tersebut maka Tim Aplikasi Pengelolaan Kinerja melakukan pembangunan Aplikasi Pengelolaan Kinerja pada Tahun 2012.Maksud dengan dibangunnya aplikasi pengelolaan kinerja ini adalah sebagai dukungan atas implementasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 agar para pejabat/pegawai Kementerian Keuangan lebih mudah dan praktis dalam melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai. Terciptanya standar dan keseragaman dalam implementasi pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan adalah juga merupakan hal yang menjadi maksud pengembangan aplikasi ini.

Tujuan akhir yang akan dicapai adalah peningkatan kinerja pegawai dalam rangka pencapaian misi dan visi Kementerian Keuangan dengan memberikan panduan kepada para pejabat/pegawai bagaimana melaksanakan pengelolaan kinerja secara efektif. Keterlibatan pejabat/pegawai dalam setiap proses pengelolaan kinerja diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pejabat/pegawai akan kontribusi tiap individu dalam pencapaian sasaran organisasi. Komitmen dan engagement pegawai bisa mulai dibangun dengan adanya kesadaran bahwa tiap capaian kinerja tiap pegawai merupakan bagian dari kerangka besar pencapaian sasaran organisasi.

Adapun dasar hukum atas kegiatan ini adalah:1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 971/KM.1/2012

tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2012.

2. Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Target dari pembangunan aplikasi pengelolaan kinerja ini adalah terciptanya suatu aplikasi yang memudahkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di Lingkungan Kementerian KeuanganTahapan pembangunan aplikasi pengelolaan kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi:1. Pembentukan Tim Aplikasi Pengelolaan Kinerja Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Kinerja

dilaksanakan berdasarkan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Kinerja dilaksanakan oleh suatu Tim yang terdiri dari 20 pegawai yang berasal dari Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) dan Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek).

8. PEMBANGUNAN APLIKASI PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI



2. Analisa Kebutuhan dan Desain Analisa kebutuhan adalah awal tahap kegiatan

pembangunan aplikasi yaitu mengetahui seberapa jauh kebutuhan proses bisnis yang akan diotomasi dengan aplikasi yang didasarkan pada User Requirement, yang utamanya untuk Aplikasi Pengelolaan Kinerja ini adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Analisa proses bisnis untuk kebutuhan Aplikasi Pengelolaan Kinerja di lakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan mempelajari proses bisnis yang ada pada Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, secara lengkap dan terperinci.

Selain User Requirement, terdapat juga detail

mengenai rancangan database, mind map modul, dan topologi aplikasi dan jaringan.

3. Development Tahap development merupakan tahapan

pengembangan aplikasi berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan design. Pada tahap ini, Aplikasi Pengelolaan Kinerja dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Yii serta database SQL server 2005.

4. User Acceptance Test User Acceptance Test (UAT) adalah pengujian aplikasi

yang dilakukan oleh user (pemilik bisnis proses) dalam rangka menilai apakah aplikasi sudah sesuai dengan user requirement (permintaan user). Dalam tes tersebut dikondisikan bahwa environment test disimulasikan sebagai kondisi riil di lapangan.

UAT dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 10 dan 24 April 2012 bertempat di ruang Rapat Biro Perencanaan dan Keuangan gedung Djuanda I lantai 9 dengan peserta masing-masing berjumlah 38 dan 33 yang terdiri dari pejabat dan pegawai dari Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka), Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Biro SDM.

Berdasarkan hasil UAT, terdapat hal-hal yang perlu segera dilakukan penyempurnaan terhadap aplikasi seperti “ketika IKU sudah selesai dibuat, urutan nomor IKU menjadi kacau, tidak sesuai dengan urutan nomor input-an awal, pengisian data realisasi dan logbook seharusnya dibatasi hanya bisa dilakukan pada periode pelaporannya, atau untuk bagian paling bawah tabel nilai IKU, sebaiknya dituliskan total nilai IKU, jangan kosong” dan hal-hal yang secara aplikasi baru dapat ditindaklanjuti pada pembangunan versi selanjutnya.

5. Ujicoba Ujicoba aplikasi adalah pengujian operasionalisasi

aplikasi oleh perwakilan beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan tujuan menguji Aplikasi Pengelolaan Kinerja dengan maksud memberikan keyakinan bahwa aplikasi yang sedang

dibangun sudah dapat dipergunakan dan sesuai dengan bisnis proses yang telah ditetapkan dan untuk mendeteksi seberapa banyak variasi proses bisnis yang ada pada beberapa unit eselon I.

Ujicoba aplikasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 15 s.d. 24 Mei 2012 dengan menyertakan beberapa unit eselon I yaitu DJP, DJBC, DJPB, DJPK, Inspektorat Jenderal, dan Pushaka. Dengan total jumlah peserta ± 142 orang, bertempat di Ruang Kelas 1 dan Ruang Kelas 2 Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan, gedung Syafrudin Prawiranegara lantai 1, jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta.

Berdasarkan hasil pelaksanaan ujicoba aplikasi, terdapat banyak masukan baik menyangkut perbaikan aplikasi maupun penyempurnaan proses bisnis.

6. Sosialisasi Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi cara

penggunaan aplikasi dan implementasi aplikasi kepada seluruh user (pegawai) dan stakeholder di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan dilaksanakan sosialisasi adalah agar seluruh stakeholder Aplikasi Pengelolaan Kinerja mengenai keberadaan dan cara penggunaan Aplikasi Pengelolaan Kinerja sehingga dapat mendukung penerapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan diadakan pada tanggal 12 s.d. 14 Juni 2012 dengan peserta berjumlah 182 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh unit eselon I dengan perbandingan berdasarkan jumlah pegawai masing-masing unit dengan tujuan agar penyebaran operasionalisasi dan implementasi aplikasi mempunyai kecepatan yang sama antar unit.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan metode Training of Trainer (ToT) dengan harapan peserta akan menyampaikan/mensosialisasi aplikasi dimaksud ke unitnya masing-masing dan Tim Aplikasi apabila diperlukan akan mendampingi sebagai Supervisor untuk mencegah terjadinya deviasi atau bias dalam penyampaian materi. Dalam rangkaian kegiatan sosialisasi, peserta diajarkan dan dibantu praktik cara penggunaan aplikasi dan dibagikan juga Manual Book, Tutorial penggunaan aplikasi, dan slide penyampaian materi.

Perlu disampaikan juga bahwa meskipun metode yang digunakan dalam sosialisasi adalah ToT, tetapi beberapa unit eselon I masih juga mengundang Tim Aplikasi untuk melakukan sosialisasi di unitnya masing-masing sebagai narasumber. Dan selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh TRBTKP, juga telah dilakukan beberapa sosialisasi pada unit eselon I seperti DJP, DJBC, DJPK, BPPK, Pusat LPSE, dan Pusintek.







Dalam pelaksanaan sosialisasi oleh Tim Aplikasi juga didapati beberapa Petunjuk Teknis yang telah disusun masing-masing unit dimana terdapat banyak varisasi proses bisnis yang ada di masing-masing unit, yang itu semua nanti menjadi bahan dalam rangka pembangunan aplikasi versi selanjutnya.

7. Penyusunan Manual Book dan Tutorial Dalam rangka melengkapi dan menjadi sarana

pendukung implementasi Aplikasi Pengelolan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, Tim Aplikasi menyusun Manual Book dan Tutorial Operasionalisasi Aplikasi.

Manual Book merupakan panduan pengoperasian aplikasi yang disusun mengacu proses bisnis yang dijalankan pada aplikasi yang menjelaskan tahap-tahap pengoperasian aplikasi mulai dari register, login, penggunaan tiap modul, sampai dengan perubahan password dan logout. Manual Book dimaksud telah dibuat dalam bentuk buku dan softcopy yang dapat diakses melalui website Biro SDM di http://www.sdm.depkeu.go.id/.

Selain Manual Book, Tim Aplikasi juga menyiapkan Tutorial Aplikasi yaitu petunjuk atau bimbingan langkah-langkah pengoperasian aplikasi dalam bentuk audio visual baik dalam bentuk utuh satu rangkaian pengoperasian aplikasi maupun dalam bentuk potongan per segmen sesuai dengan modul yang ada.

Manual Book dan Tutorial Aplikasi ini disusun dan ditangani secara mandiri oleh anggota Tim Aplikasi, mulai dari Penyusun dan Editor Manual Book, Sutradara, Editor, dan Pengisi Suara Tutorial dengan menggunakan dan memaksimalkan teknologi yang tersedia.

8. Helpdesk Helpdesk adalah suatu metode penyelesaian

permasalahan yang ditemukan dalam rangka implementasi aplikasi. Di lingkungan Kementerian Keuangan dalam implementasi Aplikasi Pengelolaan Kinerja akan terdapat sebanyak ± 63.000 user dari semua unit, sehingga perlu disiapkan prosedur untuk menangani segala permasalahan, pertanyaan, maupun konfirmasi dari semua user.

Helpdesk Aplikasi Pengelolaan Kinerja menggunakan sumber daya yang telah ada yaitu bekerja sama dengan Service Desk yang ada di Pusintek, di mana setiap permasalahan, pertanyaan, maupun konfirmasi dari user baik menyangkut proses bisnis maupun aplikasi ditampung dan ditangani terlebih dahulu pada Pengelola Kinerja dilevelnya masing-masing. Apabila dapat ditangani pada Pengelola Kinerja level yang bersangkutan maka dapat langsung diselesaikan, apabila belum maka apabila menyangkut proses bisnis dieskalasi ke Pengelola Kinerja pada level diatasnya, apabila menyangkut aplikasi atau infra struktur dapat langsung menghubungi Service Desk.

Selain itu untuk mendukung dan membantu petugas Service Desk dalam memberikan pelayanan kepada user Aplikasi Pengelolaan Kinerja, maka dilakukan transfer konwledge kepada petugas Service Desk yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 6 Juni 2012 dengan jumlah peserta 17 orang petugas Service Desk.

9. Hosting Proses hosting merupakan proses pengunggahan

Aplikasi Pengelolaan Kinerja ke server production yang dikelola oleh Pusintek sehingga dapat diakses oleh setiap pegawai Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa Aplikasi Pengelolaan Kinerja ini aman dari serangan hacker dan mampu menangani banyak request dalam waktu bersamaan, dibutuhkan pengujian kerentanan dan ketahanan aplikasi. Selain pengujian tersebut, Aplikasi Pengelolaan Kinerja juga harus sama dengan kondisi terakhir setelah lolos User Acceptance Test (UAT) oleh pemilik proses bisnis agar tidak terjadi perubahan. Oleh karena itu, dibutuhkan source code dan database dalam kondisi terakhir setelah UAT tersebut.

Pengujian kerentanan dan ketahanan aplikasi dilakukan oleh pihak Pusintek untuk memastikan bahwa Aplikasi Pengelolaan Kinerja aman dari serangan hacker dan mampu menangani banyak request dalam waktu bersamaan.

10. Implementasi Aplikasi Pengelolaan Kinerja dibangun dalam rangka

implementasi Keputusan Menteri Keuangan nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sehingga sesuai amanatnya pula aplikasi dimaksud diimplementasikan pada tanggal 2 Juli 2012. Sejak tanggal tersebut Aplikasi Pengelolaan Kinerja dapat dipakai oleh seluruh user pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan secara penuh dengan basis internet.

Di samping itu untuk menyikapi adanya masa transisi, keterbatasan waktu sosialisasi dan adanya kenyataan bahwa masih banyak pegawai yang membutuhkan pengenalan lebih jauh terhadap aplikasi, maka oleh Tim Aplikasi juga disediakan database untuk latihan.

Dalam pembangunan aplikasi pengelolaan kinerja pada tahun 2012 ada beberapa hal yang masing menjadi pending matters antara lain:

1. Migrasi database aplikasi dari database server berbasis SQL ke database server berbasis ORACLE dalam rangka perbaikan aplikasi baik tampilan maupun kecepatan pengunaan;

2. Penambahan fitur aplikasi yang dapat mengakomodasi proses mutasi pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Perbaikan modul laporan menyesuaikan kebutuhan pengguna dalam rangka pengambilan keputusan;



4. Pengembangan aplikasi tahap kedua menyesuaikan rencana perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan







PENGUATANPENGAWASAN

BAB 6



PenguatanPengawasan








Pada Tahun 2012, Kementerian Keuangan selaku pengguna anggaran (PA) melakukan kegiatan koordinasi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan Tahun 2013, sebagaimana amanah PP Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Selanjutnya dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan 2013, Kementerian Keuangan menetapkan 12 program yang masing-masing program tersebut mempunyai beberapa kegiatan prioritas/pokok. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2013, mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014. Penyesuaian/ pemutakhiran dilakukan pada level Indikator Kinerja dan Target Kinerjanya.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2013 tersebut, dilaksanakan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antara Pihak Kementerian Keuangan, Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran. Rencana Kerja Kementerian Keuangan tahun 2013 tersebut disusun selain berpedoman pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, juga mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renja Kementerian yang telah selesai disusun akan menjadi bahan masukan RKP sebelum ditetapkan.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan disusun dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI secara substantif terdiri dari dua sistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan(SAK) serta Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Kedua sistem telah diselenggarakan secara penuh di Kementerian Keuangan sejak Tahun Anggaran 2008.

1. PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

2. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI KETENTUAN

Penyelenggaraan SAI di Kementerian Keuangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kendala yang dihadapi di tahun 2012 antara lain adalah: a. Rekonsiliasi pendapatan dan belanja yang masih

mengalami selisih baik antara DJP, DJBC, dan DJPBb. Sistem penatausahaan piutang pajak belum

terintegrasi dengan berbagai sistem informasi di DJP dan Set. PP, sehingga menimbulkan beban kerja yang besar dan data kurang valid.

c. Masih terdapat beberapa satker yang belum melakukan serah terima Aset Tetap Renovasi.

d. Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan di tingkat wilayah dan interim TA 2012 serta belanja modal memberikan temuan signifikan sebagai berikut:• Penerimaan Proses rekonsiliasi penerimaan perpajakan

tingkat satker, kanwil dan eselon I di DJBC belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

• Piutang Pajak Pencatatan piutang pajak masih belum tepat

disajikan dan belum dapat diyakini kewajarannya.• Belanja Imbalan Bunga Realisasi belanja imbalan bunga tidak

berdasarkan PMK Nomor:40/PMK.03/2006 mengakibatkan pengeluaran negara yang tidak seharusnya.

• Belanja Modal Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan

pengadaan pada beberapa satker di lingkup Kementerian Keuangan dan proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

• Aset Terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang belum

bersertifikat, dikuasai pihak ketiga dan dalam sengketa

e. Hal lain yang menjadi perhatian karena berpotensi menjadi temuan BPK adalah adalah PNBP yang dihasilkan dari pengelolaan kas negara dicatat sebagai PNBP BA 015 Kementerian Keuangan TA 2012, sedangkan PP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan yang mengatur hal tersebut baru terbit pada tanggal 2 Januari 2013.

Hal-hal yang telah terus dilakukan dalam proses penyusunan LK antara lain:1. Pendampingan pada saat penyusunan Laporan

Keuangan dari tingkat Satker sampai dengan tingkat kementerian

2. Pendampingan dalam proses pemeriksaan BPK3. Peningkatan pembinaan, bimbingan, monitoring dan

evaluasi penyelenggaraan SAI4. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Itjen

dan BPK5. Pelaksanaan sosialisasi regional di beberapa kota

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan atas Tahun Anggaran 2011 ditargetkan untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. BPK berpendapat



3. PENINGKATAN PELAKSANAAN ANGGARAN SESUAI RENCANA

4. E-PROCUREMENT

bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan upaya perbaikan pengendalian intern atas pencatatan penerimaan perpajakan. Perbaikan tersebut secara signifikan telah mengurangi ketidakwajaran terkait pencatatan pembatalan penerimaan pajak (reversal), penerimaan PBB migas, dan piutang pajak.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, BPK memberikan opini atas LK Kemenkeu tahun 2011 berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga target yang ditetapkan telah tercapai dan meningkat dari indeks yang diberikan pada tahun 2011 (LKKL 2010) dan 2010 (LKKL 2009) yang diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2012 dilaksanakan beberapa strategi yaitu:

a. Bimbingan teknis ke seluruh unit eselon I dalam bentuk Sosialisasi Regional (one day seminar) di kota Makassar, Jakarta, Surabaya, dan Cirebon yang diikuti 344 satker

b. Kerangka regulasi dengan menerbitkan: - KMK 271/KMK.01/2012 perubahan ke-5 KMK

46/KMK.01/2007 terkait pelimpahan wewenang penunjukan KPA, Pejabat pemungut Penerimaan Negara, PPK, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kementerian Keuangan

- SK-69/SJ/2012 tentang Penyampaian data pemotongan Anggaran Kementerian Keuangan

- Surat nomor : S-584/SJ/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pembatasan Honorarium Tim Lingkup Kementerian Keuangan

- Surat nomor : S-1519/SJ/2012 tanggal 14 Juli 2012 tentang Persyaratan Pembentukan Tim dan Pembatasan Honorarium Tim Lingkup Kementerian Keuangan

- Penyusunan arahan-arahan yang mendukung percepatan realisasi anggaran diantaranya penyusunan S-556/SJ.1/2012 tanggal 27 Juli 2012 hal Rekomendasi Dalam Rangka Optimalisasi Implementasi PMK Nomor 170/PMK.05/2010 di lingkungan Kemenkeu

c. Kementerian Keuangan telah menggunakan proses e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga menghasilkan efisiensi belanja

d. Telah dilaksanakan pendataan PPK yang belum

Kebijakan mengenai e-Procurement merupakan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Kementerian Keuangan merupakan salah satu dari 3 Instansi Pemerintah selain Menko Perekonomian dan Badan Perencanaan Nasional yang diamanatkan dalam Inpres tersebut untuk melaksanakan uji coba implementasi e-Procurement di lingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya e-Procurement selalu menjadi instrumen dalam rencana aksi pencegahan korupsi sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2011 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013, yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk melelang paket-paket pekerjaan di lingkungan kerja masing-masing melalui e-Procurement dan untuk tahun 2013 ini sampai dengan 100%.

Kebijakan nasional mengenai e-Procurement tersebut juga didukung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi sebagai indikator dalam reformasi birokrasi Instansi Pemerintah dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012.

Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan layanan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Pusat LPSE yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 184 Tahun 2010. Berdasarkan PMK tersebut tugas layanan Pusat LPSE bukan hanya meliputi unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, tetapi juga kepada Instansi Pemerintah yang menjalin kerjasama penggunaan fasilitas yang dikelola Pusat LPSE baik lingkup Satuan Kerja Kantor Pusat, maupun Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Dalam perkembangannya, implementasi e-Procurement yang dikelola Pusat LPSE telah sangat signifikan mengalami peningkatan kinerja setiap tahun. Pada awal implementasi tahun 2008 hanya terdapat 2 paket lelang melalui LPSE, sedangkan pada tahun 2012 LPSE

bersertifikat dan pengadaaan Barang dan Jasae. Mempercepat proses buka blokir dengan melengkapi

data dukung yang dibutuhkanf. Optimalisasi penggunaan anggaran melalui mekanisme

revisi anggaran dari sisa dana kegiatan yang telah tercapai outputnya

g. Penggunaan aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset (MONIKA) sebagai alat pemantauan realisasi dan kendala penyerapan anggaran secara berkala

PenguatanPengawasan






Kementerian Keuangan telah melakukan pelelangan sebanyak 1.395 dengan total nilai paket pengadaan mencapaii Rp3,18 Triliun atau 96% dari total nilai pengadaan sebesar Rp3,29Triliun. Perlu kami informasikan, nilai transaksi ini memenuhi target Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 yang menyebutkan sekurang-kurangnya 75% total nilai pengadaan di lingkungan Kantor Pusat Instansi Pemerintah dilakukan melalui e-Procurement.

Sejalan dengan semakin besarnya transaksi lelang melalui e-Procurement yang dikelola LPSE Kementerian Keuangan, maka beberapa hal yang terkait dengan pasar, ruang lingkup layanan, dan jumlah instansi yang bekerjasama juga semakin meningkat. Sampai dengan tahun 2012 jumlah penyedia yang bergabung ke dalam pasar virtual e-Procurement Kementerian Keuangan adalah sebanyak 9.177 penyedia barang/jasa. Sedangkan ruang lingkup layanan LPSE Kementerian Keuangan juga telah meliputi seluruh provinsi yang ada, dan jumlah Instansi Pemerintah yang melakukan kerjasama pada tahun 2012 mencapai mencapai 82 instansi baik di lingkungan Kementerian/Lembaga/Komisi maupun SKPD.

Agar layanan e-Procurement yang dikelola Pusat LPSE dapat dilaksanakan di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan baik lingkup kantor Pusat dan Instansi Vertikal, sejak tahun 2009 Pusat LPSE telah membuka secara bertahap layanan e-Procurement di seluruh provinsi dan pada tahun 2012 layanan LPSE Kementerian Keuangan telah dibuka secara paripurna diseluruh provinsi. Penyelenggaraan LPSE Kementerian Keuangan dilakukan secara ad hoc dan anggotanya direkrut dari pegawai di lingkungan Kantor Layanan pada masing-masing provinsi dan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan setiap tahun.

Namun demikian, karena masih dilakukan secara ad hoc, maka penyelenggaraan layanan LPSE di daerah belum dapat dilaksanakan optimal karena anggota tim LPSE masih mempunyai tugas dan fungsi pada masing-masing instansi induknya sehingga para anggota tim tidak fokus dalam melayani pengguna sistem. Untuk itu, Pusat LPSE mengusulkan perlunya unit struktural untuk menyelenggarakan layanan pengadaan secara komprehensif di daerah, dan dalam jangka pendek yang dilakukan adalah dengan merekrut pegawai tetap LPSE pada setiap provinsi untuk mewujudkan layanan e-Procurement yang lebih fokus dan profesional. Saat ini provinsi yang terdapat pegawai tetap Pusat LPSE adalah Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan

Agar kebijakan e-Procurement dapat diimplementasikan dengan baik, maka sejak tahun 2009 Pusat LPSE telah diakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pegawai di lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan, dan selanjutnya, saat ini Pusat LPSE telah menyediakan fasilitas pelatihan secara online pada seluruh provinsi yang dapat diakses melalui laman www.training.lpse.depkeu.go.id/kota/app. Penggunaan fasilitas training ini dikoordinasikan melalui Pengelola LPSE

yang ditunjuk menjalankan fungsi trainer di daerah. Dengan aplikasi pelatihan e-Procurement secara online tersebut, tingginya permintaan pelatihan dapat dipenuhi secara secara efektif dan efisien, serta dapat dilakukan kapan dan dimana saja sesuai kebutuhan.

Selain pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Pusat LPSE senantiasa meningkatkan peran yang dapat diberikan dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian Keuangan maupun dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada para pengguna jasa. Untuk itu dapat kami sampaikan beberapa kegiatan yang terkait dengan peningkatan peran Pusat LPSE sebagai berikut:

a. Rencana Umum Pengadaan Sejak tahun 2011 Pusat LPSE telah

mengkoordinasikan pembangunan sistem aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang bertujuan untuk membantu Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pengumuman RUP di lingkungan kerja masing-masing secara mudah dan pengumuman tersebut dapat diakses masyarakat penyedia barang/jasa guna melakukan persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan. Pengumuman RUP merupakan implementasi kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Satuan Kerja dapat mengumumkan RUP secara online yang dapat diakses pada laman www.rup.lpse.depkeu.go.id. Kebijakan yang melandasi penerapan RUP di lingkungan Kementerian Keuangan adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1082/KM.1/2012 tentang RUP Tahun 2013.

Melalui implementasi sistem aplikasi RUP ini diharapkan Pusat LPSE dapat mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Instansi Pemerintah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan pekerjaan (kontrak), dan pengelolaan aset melalui monitoring terhadap setiap tahapan proses pengadaan tersebut.

b. Vendor Management System Pada tahun 2012 Pusat LPSE telah dilakukan

pembangunan aplikasi Vendor Management System, yaitu aplikasi yang dapat membantu Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pengukuran kinerja penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penyedia Barang/Jasa yang dinilai merupakan penyedia yang menjadi pemenang dalam proses lelang melalui e-Procurement. Aplikasi Vendor Management System dapat diakses melalui laman www.vms.lpse.depkeu.go.id. Kebijakan yang melandasi penerapan Vendor Management System di lingkungan Kementerian Keuangan adalah PMK Nomor 139 tahun 2012 Tentang Mekanisme



Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan.

Pembangunan Vendor Management System selain meningkatkan akuntabilitas dari pasar e-Procurement yang dikelola, juga dapat menjadi suatu instrumen yang dapat dijadikan referensi bagi panitia pada saat melakukan proses evaluasi pemilihan penyedia, sehingga efektivitas terhadap proses evaluasi tersebut dapat lebih ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

c. Implementasi ISO Dalam rangka meningkatkan internal kontrol

organisasi, Pusat LPSE telah menerapkan standar internasional (ISO) yang terdiri dari ISO 9001:2008 tentang Manajemen Mutu dan ISO 27001:2005 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Melalui penerapan ISO diharapkan Pusat LPSE dapat meningkatkan kepercayaan pengguna sistem dengan menerapkan standar kontrol organisasi yang bertaraf internasional dan secara independen di audit oleh lembaga dari pihak ketiga yang terpercaya. Secara khusus untuk penerapan ISO 27001:2005 merupakan amanat KMK Nomor 440 Tahun 2011 tentang Grand Design Sertifikasi Kegiatan Pelayanan Berstandar Internasional.

Melalui penerapan ISO ini, Pusat LPSE Kementerian Keuangan telah diakui sebagai pelopor penerapan LPSE berdasarkan standar internasional di lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk itu pada tahun 2012 lalu Pusat LPSE berhasil meraih penghargaan LKPP award untuk kategori service innovation di lingkungan Kementerian/Lembaga.

d. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah Pada Tahun 2012 Pusat LPSE mendapatkan

penugasan untuk mengkoordinasikan pembentukan ULP Daerah di lingkungan Instansi Vertikal yang disinergikan dengan layanan e-Procurement melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor S-1270/SJ/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pembentukan ULP di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun sampai berakhirnya tahun anggaran 2012 hal itu belum dapat diimplementasikan karena berbagai pihak terkait belum dapat menentukan format kelembagaan yang sesuai untuk menerapkan ULP Daerah tersebut. Agar pembentukan ULP Daerah dapat segera direalisasikan Pusat LPSE terus melakukan koordinasi secara intensif agar ULP dapat segera beroperasi pada awal tahun 2013 ini.

Berdasarkan implementasi yang sudah dilakukan, Pusat LPSE berusaha menyelaraskan rencana strategis untuk pengembangan LPSE dengan rencana Kegiatan Strategis Kementerian Keuangan sampai dengan tahun 2025. Untuk itu, Pusat LPSE telah membagi transformasi kelembagaan sebagai kegiatan strategis sampai dengan tahun 2025 yang terdiri dari 4 fase yaitu fase pertama tahun 2014, fase kedua tahun 2014 s.d 2019, fase ketiga tahun 2019 s.d

2025, dan fase terakhir tahun 2025.

Pada fase pertama tahun 2014 Pusat LPSE menetapkan target transformasi yang akan dicapai meliputi:a. Pembentukan Pusat Pengadaan Barang/Jasa dan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Layanan Pengadaan di Pusat dan Daerah;

b. Kajian pemindahan koordinasi LKPP dari Bappenas di bawah Kementerian Keuangan.

Untuk mencapai target transformasi fase pertama, pada tahun 2013 Pusat LPSE telah menyusun program prioritas yang meliputi:a. Pembentukan dan implementasi ULP Daerah;b. Reorganisasi Pusat LPSE agar dapat mewujudkan

kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang mampu melaksanakan tugas pembinaan pengadaan secara terpadu dan komprehensif;

c. Mengusulkan pengembangan lebih lanjut aplikasi IT untuk yang dapat mendukung percepatan pengadaan dan penyerapan anggaran.

Selanjutnya agar program prioritas tersebut dapat direalisasikan dengan optimal, maka sasaran strategi yang akan dilakukan Pusat LPSE adalah sebagai berikut:a. Mengusulkan kajian penataan organisasi pengadaan

ke dalam program transfromasi kelembagaan (termasuk pemindahan koordinasi LKPP di bawah Kementerian Keuangan);

b. Membuat pilot project pembentukan ULP Daerah;c. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka

pengembangan IT bidang pengadaan.

PenguatanPengawasan






Unit-unit eselon I telah menyampaikan usulan struktur UKI unit kantor pusat ke Sekretariat Jenderal. Saat ini usulan dimaksud masih dalam tahap pengolahan di Sekretariat Jenderal dan rencananya akan diagendakan pembahasan lebih lanjut.

Pengembangan perangkat pemantauan kegiatan yang dipilih tahun 2012 tiap eselon I telah selesai dengan asistensi Inspektorat Jenderal. Pelaksanaan pemantauan untuk kegiatan yang dipilih tahun 2012 sebagian besar telah dilakukan oleh unit-unit eselon I mulai semester II tahun 2012. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada dasarnya telah teridentifikasi sejak semester I seperti ketidaktepatan pelaksanaan pemantauan, pengambilan sampel, penggunaan perangkat, dan pelaporan. Hambatan umum yang masih dihadapi adalah kurangnya pemahaman terhadap konsep pemantauan pengendalian intern, keterbatasan SDM, dan keterlambatan perolehan data karena kesibukan unit yang dipantau. Hal tersebut akan dapat berkurang apabila telah didukung dengan pembangunan kapabilitas SDM yang memadai serta kuatnya kesadaran pimpinan terhadap pentingnya pengendalian intern.

Pengembangan pedoman/prosedur pemantauan pengendalian intern terus dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan bantuan kerja sama dari seluruh unit eselon I. Beberapa RKMK telah disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan yaitu RKMK tentang Perubahan KMK Nomor 152/KMK.09/2011 dan RKMK tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Di samping itu Inspektorat Jenderal telah menyelesaikan pembentukan forum koordinasi UKI, menetapkan Road Map Percepatan Implementasi UKI, menyiapkan rancangan peraturan terkait mutasi, kompetensi khusus, dan penilaian kinerja pejabat/pegawai UKI, dan menyiapkan rancangan pedoman pemantauan penerapan kode etik.

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pemantau pengendalian intern dilakukan dalam bentuk asistensi penyusunan perangkat pemantauan serta pendidikan dan pelatihan tentang pemantauan pengendalian intern di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Untuk tahun 2013 direncanakan kegiatan lanjutan seperti penyelesaian regulasi terkait struktur UKI pada unit kantor pusat; pengisian kelengkapan struktur UKI permanen di tiap unit eselon I seperti pengangkatan pejabat/pegawai UKI, penyusunan SOP dan uraian jabatan; pengembangan sumber daya manusia pemantau pengendalian intern melalui Program Akselerasi Implementasi (AKSI) UKI; uji coba pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan; dan monitoring dan evaluasi peningkatan pengendalian intern.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 (KMK-152) tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai: (1) keharusan seluruh pimpinan dan pegawai di Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerapan pengendalian intern; (2) strategi peningkatan penerapan pengendalian intern; (3) penunjukan unit pelaksana pemantauan; dan (4) penugasan Itjen sebagai koordinator peningkatan penerapan pengendalian intern.

Pada rapat koordinasi peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Januari 2012, Menteri Keuangan menginstruksikan agar segera dibentuk unit kontrol intern pada setiap unit eselon I dan dilaksanakan pemantauan pengendalian intern oleh unit yang telah ditunjuk dalam KMK-152.

Sebagai unit yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk me-lead proses peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal telah bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal dan unit-unit eselon I lain untuk mengembangkan struktur organisasi dan proses bisnis dalam rangka peningkatan pengendalian intern sejak tahun 2011.

Rencana peningkatan penerapan pengendalian intern tahun 2012 dilaksanakan dengan pokok-pokok kegiatan sebagai berikut: (1) pembentukan struktur UKI, (2) pengembangan perangkat pemantauan kegiatan yang dipilih tahun 2012; (3) pelaksanaan pemantauan kegiatan yang telah dipilih tahun 2011 dan 2012; dan (4) pengembangan proses bisnis berupa kerangka kerja penerapan pengendalian intern, metodologi, perangkat, dan mekanisme kerja seluruh unsur pengendalian intern.

Capaian proses pembentukan struktur UKI adalah sebagai berikut:a. Telah dilakukan studi pustaka dan studi banding

ke Bank Mandiri, BNI, dan PT Telkom dengan hasil perlunya fungsi kepatuhan dan manajemen risiko dari level pusat sampai dengan unit operasional.

b. Pembentukan struktur UKI pada unit vertikal telah selesai dilakukan dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

5. PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN



PenguatanPengawasan







PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

BAB 7



Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja








Kontrak Kinerja (KK) merupakan kesepakatan bersama antara pegawai dengan atasan langsung tentang target kinerja dalam periode satu tahun. Pelaksanaan KK bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sudah berjalan sejak tahun 2011. Masa selama dua tahun ini menjadi bagian dari pembelajaran bagi pegawai menemukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan strategi organisasi. Proses pembelajaran ini mesti dikawal dengan baik agar KK yang dibuat lebih berkualitas, menunjukan kinerja terbaik organisasi, dan mendukung pelaksanaan good corporate governance.

Untuk itu pada tahun 2012 dilakukan review terhadap KK guna mendapatkan gambaran mengenai kualitas KK dalam rangka mendorong perbaikan kinerja organisasi di masa mendatang. Review KK dilakukan untuk melihat kesesuaian KK dengan visi dan misi organisasi, tugas dan fungsi (tusi) jabatan, pekerjaan tambahan di luar tusi, proses cascading dan alignment, dukungan IKU terhadap Sasaran Strategis (SS), kualitas IKU (dari sisi kontrolabilitas maupun validitas), elemen IKU (kesesuaian wording IKU dengan definisi, tujuan, kualitas formula, dan kualitas target), serta kesesuaian Inisiatif Strategis (IS) dalam mendukung capaian kinerja organisasi.

Review terhadap KK diupayakan menyeluruh, tidak terbatas pada KK tetapi juga terhadap dokumen atau informasi pendukung seperti Rencana Strategis (Renstra) yang memuat pernyataan visi dan misi organisasi, uraian jabatan, tugas dan fungsi, kontrak kinerja tahun sebelumnya, manual IKU, serta matriks cascading dan alignment.

Adapun kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan review kontrak kinerja adalah sebagai berikut:1. Konsinyering penyusunan Kertas Kerja dan Panduan

Review Kontrak Kinerja di Bandung pada tanggal 30 April s.d. 2 Mei 2012.

2. Pilot Project Review Kontrak Kinerja dilaksanakan pada bulan Mei 2012, dengan unit antara lain Pushaka, KPPN Jakarta II, Kanwil DJPB Jakarta, KPPBC Halim, Kanwil DJBC Jakarta, Direktorat Anggaran I dan Direktorat Sistem Penganggaran DJA, serta Direktorat SUN dan Direktorat SPU DJPU.

3. Finalisasi Kertas Kerja dan Panduan Review Kontrak Kinerja, serta penentuan sampel review kontrak kinerja.

Setelah seluruh persiapan dilakukan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan review kontrak kinerja. Review dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2012, baik di lingkungan kantor pusat maupun unit yang memiliki kantor vertikal, mencakup 11 kota yaitu Jakarta, Medan, Palembang, Manado, Makassar, Malang, Semarang, Banjarmasin, Pontianak, Ternate, dan Mataram. Untuk Kantor Pusat, dipilih dua unit eselon II pada setiap unit eselon I, sedangkan pada kantor vertikal di daerah di setiap kota dipilih satu kantor wilayah (Unit Eselon II) atau satu kantor pelayanan (Unit Eselon III). Adapun rincian kantor yang dijadikan objek review adalah sebagaimana terlampir.

1. REVIEW KONTRAK KINERJA

Adapun batasan minimum sampel review kontrak kinerja adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

KanwilKantor Pusat Kantor Pelayanan

a. Eselon II (2 KK)

b. Eselon III

(masing-masing 2 KK

pada Es. II terpilih)

c. Eselon IV

(masing-masing 1 KK

pada Es. III terpilih)

d. Pelaksana

(masing-masing 1 KK

pada Es. IV terpilih)

e. Jabatan fungsional (1

KK)

(Total KK = 16)

a. Kepala Kanwil (1 KK)

b. Eselon III (3 KK)

c. Eselon IV

(masing-masing 1 KK

pada Es. III terpilih)

d. Pelaksana

(masing-masing 1 KK

pada Es. IV terpilih)

e. Jabatan fungsional (1

KK)

(Total KK = 11)

a. Kepala Kantor (1 KK)

b. Eselon IV (3 KK)

c. Pelaksana (masing-

masing 1 KK pada Es.

IV terpilih)

d. Jabatan fungsional (1

KK)

(Total KK = 8)

Khusus KPPBC

ditambahkan:

a. Eselon V (masing-

masing 1 KK pada Es.

IV terpilih)

(Total KK = 11)

Tabel 19 : Daftar Objek Review Kontrak Kinerja pada Kantor Pusat

WaktuUnit Eselon I Unit Eselon II/III

Setjen

DJA

DJP

DJBC

DJPB

DJKN

DJPK

12 Juni 2012

13 Juni 2012

14 Juni 2012

15 Juni 2012

19 Juni 2012

20 Juni 2012

21 Juni 2012

22 Juni 2012

26 Juni 2012

27 Juni 2012

28 Juni 2012

29 Juni 2012

3 Juli 2012

4 Juli 2012

5 Juli 2012

6 Juli 2012

10 Juli 2012

Biro SDM

Biro Cankeu

Sekretariat

Dit. PNBP

Dit. Pemeriksaan dan Penagihan

Dit. P2 Humas

Kanwil DJP WP Besar

KPP WP Besar I

Dit. Teknis Kepabeanan

Dit. Fasilitas Kepabeanan

Dit. Pengelolaan Kas Negara

Dit. PPK-BLU

Dit. BMN

Dit. Piutang Negara

Kanwil VII DJKN Jakarta

KPKNL Jakarta I

Sekretariat



Berdasarkan review yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan dokumen pendukung pengelolaan kinerja secara umum dinilai sudah cukup baik, namun beberapa hal perlu mendapat perhatian dalam rangka perbaikan kontrak kinerja di masa yang akan datang, yaitu beberapa unit eselon II belum menyusun dokumen Renstra sebagaimana telah diamanatkan dalam KMK Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014. Dokumen lain yang tidak disusun/dibuat adalah manual IKU dan matriks cascading dan alignment. Pada beberapa Manual IKU dan matriks cascading dan alignment yang direview, masih banyak ditemui kekurangtepatan pengisian.

Perumusan sasaran strategis pada beberapa unit vertikal dan penuangannya dalam peta strategi dinilai masih belum benar-benar selaras dengan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang tersedia, hal ini terjadi karena sasaran strategis pada saat perumusannya didasarkan pada dokumen Renstra, dimana dokumen Renstra ini berlaku untuk periode 5 tahun. Dalam perkembangannya, sasaran strategis setiap tahun sering disesuaikan dengan dinamika lingkungan yang terjadi. Sehingga ketidakselarasan sasaran strategis terhadap Renstra akan semakin besar. Meskipun dinilai masih cukup wajar, ketidakselarasan ini akan semakin dikurangi dalam upaya continuous improvement. Namun perhatian lebih serius adalah pada alur hubungan sebab-akibat antar Sasaran Strategis pada Peta Strategi yang belum logis. Bahkan pada beberapa unit yang direview masih terdapat

WaktuUnit Eselon I Unit Eselon II/III

DJPU

Itjen

Bapepam-LK

BKF

BPPK

11 Juli 2012

7 Agustus 2012

8 Agustus 2012

24 Juli 2012

25 Juli 2012

26 Juli 2012

27 Juli 2012

7 Agustus 2012

8 Agustus 2012

2 Agustus 2012

3 Agustus 2012

Dit. Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Dit. Pinjaman dan Hibah

Dit. Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

Sekretariat

Inspektorat III

Biro TLE

Biro Perasuransian

PPRF

PKAPBN

Pusdiklat Bea dan Cukai

Pusdiklat Pajak

Tabel 20 : Daftar Objek Review Kontrak Kinerja pada Kantor Vertikal

KotaTanggal Unit Eselon I

5-8 Juni 2012

12-15 Juni

2012

19-22 Juni

2012

26-29 Juni

2012

3-6 Juli 2012

Medan

Palembang

Makasar

Manado

Semarang

Malang

Pontianak

Banjarmasin

Mataram

Ternate

Kanwil DJKN

KPKNL

Kanwil DJP

KPPN

Kanwil DJBC

KPPBC

KPP Pontianak

Kanwil DJP

KPPN

Kanwil DJPB

peta strategi yang hanya menggambarkan hubungan sebab-akibat antar perspektif saja dan tidak spesifik menggambarkan hubungan logis antar sasaran strategis.

Perbaikan lain juga perlu dilakukan pada proses cascading dan alignment. Beberapa IKU belum ter-cascade secara tepat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kendali seharusnya dari suatu IKU. Selain itu, sebagian unit yang direview belum melakukan proses alignment dengan cukup memadai. Ketidaklengkapan dan ketidaktepatan pengisian informasi pada manual IKU, seperti parameter konsolidasi periode, konsolidasi lokasi, tingkat kendali, tingkat validitas juga masih banyak ditemukan.

Perumusan IKU dan parameter IKU juga masih perlu diperbaiki. Beberapa penamaan IKU masih belum definitif secara spesifik menggambarkan ukuran kuantitatif atas kinerja dari suatu jabatan. Masih banyak formula IKU yang tidak relevan dengan definisi IKU dan masih dipandang kurang challenging. Sebagian besar IKU juga masih didominasi dengan IKU berkualitas Proxy/Activity-High. Kesulitan dalam merumuskan IKU dengan kualitas Exact-Low mengindikasikan bahwa sebagian IKU yang dipilih masih belum cukup akurat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Fakta lain, review pada sebagian unit mendapatkan bahwa perumusan IS pada unit pemilik peta strategi nampaknya masih belum disusun dengan baik sesuai kriteria yang ditetapkan. IS yang dipilih kebanyakan masih berupa kegiatan rutin dan tidak memiliki batas waktu penyelesaian yang spesifik. Hal ini perlu menjadi perhatian karena sasaran strategis dan target IKU yang challenging akan sulit diwujudkan apabila tidak didukung dengan perumusan IS yang tepat.

Kesimpulan umum review adalah masih ditemukan cukup banyak kelemahan implementasi penerapan BSC di Kementerian Keuangan yang cukup merata pada seluruh unit eselon I, baik pada peta strategi, SS, maupun IKU. Sehingga perlu upaya sungguh-sungguh pada semua level, termasuk jajaran pimpinan maupun pengelola kinerja untuk bersama-sama memperbaiki kelemahan tersebut. Faktor masih rendahnya kualitas pemahaman pegawai terhadap sistem pengukuran kinerja berbasis BSC menjadi kendala utama dan harus diminimalisasi. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai harus lebih intensif dilaksanakan sehingga diharapkan setiap pegawai mampu menyusun kontrak kinerja dengan baik. Hal lain yang tidak dapat diabaikan bagi keberhasilan implementasi sistem manajemen kinerja adalah perhatian dan partisipasi (awareness) dari manajemen tingkat atas.

A. Penyempurnaan Peta Strategi Kemenkeu-Wide 2012

Pada saat rapat monitoring atas capaian kinerja, terdapat masukan untuk penyempurnaan peta strategi dan IKU tahun 2012. Untuk itu, perlu dilakukan refinement atas peta strategi dan IKU tersebut sebagai bahan Kontrak Kinerja Eselon I dengan Menteri tahun 2013.







Sejalan dengan rencana tersebut, Menteri Keuangan juga telah memberikan arahan pada Rapimtas tanggal 22 Oktober 2012 bahwa agar proses refinement dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi, nilai-nilai Kementerian Keuangan, serta perencanaan strategi tahun 2013-2014. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan melakukan kegiatan penyempurnaan peta strategi Kemenkeu-Wide 2012. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan peta strategi Kemenkeu-Wide sebagai bahan Komitmen Menteri Keuangan tahun 2013. Peta strategi yang telah disusun diharapkan selaras dengan visi dan misi, nilai-nilai Kementerian Keuangan, serta perencanaan strategi tahun 2013-2014. Penyempurnaan peta strategi ini meliputi penyempurnaan SS, IKU, target IKU, dan IS (khusus untuk Kemenkeu-One).

Kegiatan ini merujuk pada aturan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa batas waktu penetapan Kontrak Kinerja Menteri Keuangan adalah pada tanggal 31 Januari.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka dilakukan rangkaian kegiatan sebagai berikut:1. Capacity building penyusunan Renstra Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman dalam menyusun Rencana Strategis untuk mempersiapakan review atas Rencana Strategis. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 s.d. 8 November 2012 yang melibatkan Pushaka, Biro Perencanaan dan Keuangan, Pengelola Renstra Unit Eselon I dan narasumber eksternal, yaitu dari Bappenas dan Universitas Indonesia. Materi yang disampaikan pada capacity building ini mencakup cara penyusunan Renstra yang juga dipermudah dengan penggunaan berbagai jenis tools yang berkaitan dengan perencanaan.

2. Penyusunan konsep refinement Kemenkeu-Wide oleh internal Pushaka

Untuk mempersiapkan proses refinement tersebut, Pushaka terlebih dahulu menyusun konsep refinement dengan mengevaluasi peta strategi tahun 2012 berdasarkan tingkat pencapaiannya pada tahun 2012, tingkat kesesuaiannya jika diukur kembali pada tahun 2013, rencana strategis hasil review dan lain-lain. Setelah konsep disusun, maka Pushaka menyampaikan konsep tersebut kepada seluruh Pengelola Kinerja Organisasi Unit Eselon I untuk memperoleh usulan dan masukan atas konsep refinement Kemenkeu-Wide serta permintaan konsep refinement Kemenkeu-One.

3. Konsinyering pembahasan konsep Refinement Kemenkeu-Wide-One

Pembahasan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 – 11 Desember di Tangerang dan Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembahasan atas konsep peta strategi Kemenkeu-Wide berdasarkan usulan peta strategi Kemenkeu-One tiap unit eselon I. Pada rapat tersebut telah dihasilkan konsep peta strategi Kemenkeu-Wide, sebagai bahan pembahasan pada level pimpinan (Menteri Keuangan dan Unit Eselon I). Ada dua alternatif atas konsep tersebut yaitu:

a. Alternatif 11) Pada perspektif stakeholder hanya terdapat satu

SS yang bersifat outcome, yaitu “KK-1 Kondisi fiskal yang berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas”. Tujuannya adalah untuk lebih menggambarkan kinerja Kemenkeu dan mewujudkan outcome yang berskala nasional.

2) Konsep tersebut mencakup 14 SS dan 37 IKU yang terdiri atas 23 IKU 2012, 13 IKU baru pada tahun 2013, 2 IKU merupakan hasil penggabungan IKU 2012.

b. Alternatif 21) Pada perspektif stakeholder terdiri atas empat

SS yaitu (a) “Kondisi fiskal yang berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas“ untuk mengukur outcome dari pelaksanaan APBN yang meliputi pendapatan, pembiayaan, dan perimbangan keuangan, (b) Belanja negara yang optimal, (c) KK-3 Utilisasi kekayaan negara yang optimal, (d) KK-4 Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

2) Konsep tersebut mencakup 17 SS dan 43 IKU yang terdiri atas 23 IKU 2012, 17 IKU baru pada tahun 2013, 3 IKU merupakan hasil penggabungan IKU 2012.

Konsep peta strategi Kemenkeu-Wide selanjutnya akan dibahas dalam level pimpinan yaitu pada executive retreat yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dengan peserta adalah Wakil Menteri Keuangan dan seluruh Pejabat Eselon I. Adapun konsep peta strategi Kemenkeu-Wide 2013 tersebut adalah sebagaimana terlampir.

4 s.d. 5 Desember

6 s.d. 7 Desember

10 s.d. 11 Desember

a.

b.

c.

Pembahasan Kemenkeu-Wide-One unit DJA,

DJP, DJBC dan BKF

Pembahasan Kemenkeu-Wide-One unit DJPB,

DJKN, BPPK dan DJPU

Pembahasan Kemenkeu-Wide-One unit

Setjen, Itjen, DJPK dan Bapepam-LK



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. LAKIP Kementerian Keuangan tahun 2010 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan pada Tahun Anggaran 2010. LAKIP ini dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan menuju terwujudnya good governance, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Kementerian Keuangan.

1. Proses Penyusunan LAKIP

Berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, disusun surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan Nomor S-847/MK.1/2011 tanggal 20 Desember 2011 hal Penyusunan LAKIP Tahun 2011, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 Tingkat Kementerian Keuangan, yang pada intinya menghimbau agar unit-unit eselon I menyusun LAKIP unit eselon I dan menyampaikan bahan masukan LAKIP Kemenkeu kepada Setjen c.q Biro Organta paling lambat tanggal 27 Januari 2012.

LAKIP Kementerian Keuangan berhasil disampaikan kepada Presiden sebelum batas waktu terakhir penyampaian LAKIP, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-168/MK.01/2012 tanggal 9 Maret 2012 hal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011, Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 Kementerian Keuangan.

2. Output Penyusunan LAKIP

Output kegiatan penyusunan LAKIP meliputi dokumen:1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2010 yang terdiri dari narasi dan formulir Pengukuran Kinerja;

2. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEMENTERIAN KEUANGAN

Komponen yang dinilaiNo Bobot Nilai 2011 Nilai 2012

Perencanaan kinerja

Pengukuran kinerja

Pelaporan kinerja

Evaluasi kinerja

Capaian Kinerja

Nilai Hasil Evaluasi

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

35

20

15

10

20

100

26.16

15.10

11.19

7.07

14.11

76.63

B

27.62

15.50

11.10

7.10

14.75

76.07

A

1

2

3

4

5

2) Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011; dan3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011

LAKIP Kementerian Keuangan Tahun 2011 dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Oktober 2012. Hasil Evaluasi disampaikan melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3316/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan surat tersebut, diketahui bahwa mutu AKIP Kementerian Keuangan telah meningkat dibandingkan tahun lalu dan berhasil meraih nilai 76,07 dengan predikat A/Sangat Baik. Adapun rincian nilainya adalah sebagai berikut:







PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

BAB 8



Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik






Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat/pemangku kepentingan oleh unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan agar tetap selaras dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya, dan guna menjamin implementasi atas asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, serta menciptakan keseragaman bentuk standar layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang saat ini berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama terhadap layanan yang bersifat strategis. Untuk itu di lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2012.

Standar penyusunan layanan unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan, digunakan sebagai acuan dalam rangka merumuskan layanan unggulan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa negara (sebagai penyelenggara pelayanan publik), (i) berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik, (ii) membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan peningkatan pelayanan publik, (iii) harus berupaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, (iv) berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, (v) berupaya untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut SOP Layanan Unggulan, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (stakeholders), unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu memperhatikan komponen

Seiring dengan agenda Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan secara terus-menerus. Guna mendapatkan informasi yang obyektif dan komprehensif terhadap kinerja layanan Kementerian Keuangan maka dilakukan kegiatan Survei Opini Kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan Kementerian Keuangan. Survei Opini Kepuasan Pelanggan telah dilaksanakan sejak tahun 2007, dengan melibatkan

1. PENYUSUNAN STANDAR LAYANAN UNGGULAN (QUICK WINS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

2. SURVEI OPINI KEPUASAN PELANGGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2012

standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik yang meliputi antara lain:a) dasar hukum;b) persyaratan;c) sistem, mekanisme, dan prosedur;d) jangka waktu penyelesaian;e) biaya/tarif;f) produk pelayanan;g) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;h) kompetensi pelaksana;i) pengawasan internal;j) penanganan pengaduan, saran, dan masukan;k) jumlah pelaksana;l) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian

pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

m) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan;dan

n) evaluasi kinerja pelaksana.

Komponen standar pelayanan tersebut, harus diwujudnyatakan dalam pemberian layanan publik secara utuh dan menyeluruh oleh seluruh unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan melalui sinergi antara pejabat/pegawai yang terlibat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, secara berkala unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan berkewajiban untuk mendukung penyebaran berbagai informasi mengenai pelayanan publik melalui berbagai media.Di lingkungan Kementerian Keuangan, Layanan Unggulan dituangkan dalam SOP yang selanjutnya disebut SOP Layanan Unggulan.



tim peneliti independen, antara lain dengan tim peneliti dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2007-2009 dan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2010-2012. Hasil survei opini kepuasan pelanggan tersebut digunakan sebagai key performance indicator (KPI) bagi Kementerian Keuangan, dan tiap-tiap unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, hasil survei tersebut juga dijadikan acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna perbaikan layanan masing-masing unit eselon satu.

Adapun tujuan dilaksanakannya Survei Opini Pelanggan Kementerian Keuangan yaitu:a. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan

pelanggan (stakeholders) terhadap kinerja layanan unggulan;

b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor layanan yang sudah baik dan faktor layanan apa yang perlu ditingkatkan;

c. Menganalisis kinerja (performance) dari tiap-tiap unit layanan;

d. Menganalisis perubahan (secara relatif) performance pelayanan dari waktu ke waktu.

Dasar hukum atas kegiatan ini adalah Nota Kesepahaman antara Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Institut Pertanian Bogor Tentang Penelitian/ Survei dan Konsultasi dalam Rangka Reformasi Kementerian Keuangan Nomor:

tanggal 1 Agustus 2012.Tahapan yang dilaksanakan dalam survei sebagai berikut:

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didukung beberapa data sekunder. Data primer diperoleh dari melalui survei lapang melalui dua tahapan yaitu wawancara dengan menggunakan kuisioner serta melalui in-depth interview. Dalam survei kepuasan pelanggan ini, untuk menjamin keterwakilan responden terhadap keseluruhan populasi digunakan teknik probability sampling. Teknik sampling menggunakan multi-stage random sampling, dengan prosedur sebagai berikut:1. Dalam menentukan kota dilakukan dengan purposive

sampling. 2. Menentukan jenis layanan yang menjadi obyek survei

pada masing-masing unit layanan eselon satu (12 unit) pada setiap kota yang dianalisis.

3. Selanjutnya menentukan obyek survei (responden) pada masing-masing unit layanan eselon satu dengan menggunakan systematic random sampling berdasarkan daftar (long list) pengguna jasa layanan yang diberikan masing-masing eselon satu Kementerian Keuangan dengan memperhatikan identitas responden serta keterwakilan jenis layanan unggulan yang diterima.

Layanan yang akan menjadi obyek survei adalah layanan unggulan pada 12 unit eselon satu, sama seperti yang sudah disurvei pada tahun 2011. Kedua belas unit eselon satu yang disurvei tersebut adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Bapepam-LK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan

TahapantNo Agustus September Oktober November December

Kick-off Meeting Penentuan

liaison officer/Tim Counterpart

unit eselon I

One-on-one meeting IPB

dengan masing-masing unit

eselon I Kemenkeu

Penetapan metode dan objek

penelitian sesuai dengan hasil

diskusi one-on-one meeting

Pemaparan metode, objek

dan teknis pelaksanaan survei

kepada unit eselon I

Pengumpulan long list

responden dari masing-masing

unit eselon I

Finalisasi kuesioner Survei Opini

Kepuasan Pelanggan 2012

Pengumpulan data primer dan

sekunder di lapangan

Pengolahan data dan analisis

oleh tim peneliti IPB

Pelaporan dan presentasi

hasil Survei Opini Kepuasan

Pelanggan 2012

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I I I I III II II II IIIII III III III IIIIV IV IV IV IV


NK-1/TRBTKP/20127662/IT3/PL/2012






Utang (DJPU), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Sedangkan cakupan wilayah penelitian tetap sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya (2010-2011) yang difokuskan di enam kota utama yaitu: (1) Jakarta, (2) Medan, (3) Surabaya, (4) Balikpapan, (5) Makassar dan (6) Batam. Adapun pada 2012, realisasi responden yang diwawancarai dari 6 (enam) kota tersebut sejumlah 2.851 responden

Secara umum skor kepuasan stakeholders Kementerian Keuangan terhadap kinerja layanan pada tahun 2012 ini cenderung meningkat dibanding kondisi tahun 2011, dari 3.86 (tahun 2011) menjadi 3.90 (2012). Hal ini menunjukkan upaya-upaya perbaikan layanan yang dilakukan di lingkungan Kemenkeu betul-betul dirasakan stakeholders sehingga skor kepuasannya pun meningkat.

Apabila dilihat antar unit eselon satu skor di atas cenderung variatif. Skor kepuasan stakeholders terhadap kinerja layanan antar unit eselon satu pada tahun 2012 berkisar antara 3.67 di Bapepam LK dan 4.08 di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada skala likert 1-5. Sebagian besar unit eselon satu menunjukkan peningkatan, namun ada juga yang mengalami penurunan. Peningkatan skor kepuasan terjadi di DJP, DJBC, DJA, DJPK, DJPB, DJKN, SETJEN, BPPK dan BKF. Sementara penurunan skor kepuasan terjadi di tiga unit eselon lainnya yaitu Bapepam LK, DJPU dan ITJEN. Namun demikian, penurunan skor kepuasan stakeholders ini tidak serta merta menunjukkan penurunan kinerja layanan. Penurunan skor kepuasan dapat terjadi karena tuntutan peningkatan layanan dan harapan stakeholders terhadap kinerja layanan yang terus meningkat, sementara perbaikan kinerja yang dilakukan belum mampu memenuhi perkembangan dan tuntutan stakeholders. Selain itu, variasi skor kepuasan stakeholders terhadap layanan pada Unit Kerja eselon satu lingkup Kementerian Keuangan, disamping dipengaruhi oleh kinerja layanan masing-masing Unit Eselon satu, juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik layanan unggulan yang diberikan, termasuk di dalamnya proses bisnis, dan juga karakteristik stakeholders yang dilayaninya. Dengan demikian nilai skor kepuasan terhadap kinerja layanan antar unit kerja eselon satu sebenarnya tidak bisa diperbandingkan satu dengan lainnya begitu saja.

Dalam penelitian ini skor tingkat kepuasan terhadap suatu layanan dibentuk oleh 10 unsur layanan, yaitu: 1) pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan, (2) kesesuaian pembayaran, (3) waktu penyelesaian, (4) akses terhadap kantor layanan, (5) lingkungan pendukung, (6) keterampilan petugas, (7) sikap petugas, (8) kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan, (9) informasi layanan terkait persyaratan dan prosedur, serta (10) keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi.

Kinerja layanan dalam lingkup Kementerian Keuangan, selain dilihat berdasarkan unit layanan, juga dilihat berdasarkan unsur layanan dan tingkat kepentingan masing-masing unsur layanan tersebut.

4-

3.5

3

2.52010

3.86 3.86

2011 2012

3.90

Gambar 8. Skor Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Unggulan Kemenkeu Tahun 2010-2012

Perbandingan antara target dan capaian

Tabel Perkembangan Skor Kepuasan Stakeholders Kemenkeu 2010-2012

Hal

Kinerja

Target Capaian%

Indeks kepuasan pelanggan 100 % 3,90 100

Unit Eselon 1 2010 2011

2012Bobot sama

Bobot kepentingan

Perubahan

DJP

DJBC

DJA

DJPB

DJKN

BAPEPAM

DJPK

SETJEN

ITJEN

DJPU

BPPK

BKF

KEMENKEU

3.81

3.72

3.77

4.08

4.03

3.65

3.94

3.89

3.86

3.79

3.65

3.81

4.02

3.94

3.80

4.00

3.79

4.10

4.02

3.78

3.60

3.86

3.92

3.75

3.87

4.07

4.00

3.67

4.14

3.93

3.92

3.77

4.00

3.76

3.91

3.90

3.74

3.87

4.05

3.99

3.67

4.08

3.90

3.94

3.79

4.00

3.76

3.90

0.11

0.09

0.06

0.03

0.05

-0.13

0.08

0.11

-0.16

-0.23

0.22

0.16

0.04

Adapun skor kepuasan pengguna layanan per eselon satu dijabarkan sebagai berikut:



Di lingkup Kementerian Keuangan, unsur layanan yang dianggap relatif paling penting menurut stakeholders adalah “waktu penyelesaian” dengan skor 4.56, disusul kemudian oleh unsur “keterbukaan (4.54), informasi persyaratan (4.53), dan keterampilan petugas (4.52)”. Sementara skor kinerja dari 4 unsur yang dianggap stakeholders relatif paling penting di atas, justru dinilai relatif lebih rendah yaitu adalah 3.84 (waktu penyelesaian), 3.95 (keterbukaan), 3.93 (informasi persyaratan) dan 3.90 (keterampilan petugas).

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil-hasil survei diolah dengan menggunakan metode statistik dan matematik yang sesuai dengan karakteristik data dari penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya secara ilmiah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini memakai 5 metode yaitu: (1) Statistika deskriptif, (2) Importance Perfomance Analysis (IPA), (3) Analisis Biplot, (4) Analisis Procrustes dan (5) Analisis Structural Equation Modeling (SEM).

Gambar 9. Skor Tingkat Kepentingan Unsur Layanan Kemenkeu

Skor Tingkat Kepentingan Unsur Layanan Kemenkeu

Waktu penyelesaian layanan

Keterbukaan/kemudahan akses informasi

Informasi Persyaratan dan Prosedur

Keterampilan Petugas

Kesesuaian prosedur

Pembayaran biaya sesuai aturan yang

Sikap petugas

Akses terhadap kantor layanan

Lingkungan Pendukung

Pengenaan sanksi atas pelanggaran

4.56

4.54

4.53

4.52

4.48

4.41

4.40

4.32

4.26

4.17

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Skor Kinerja Layanan Kemenkeu Berdasarkan Unsur Layanan

Wakru penyelesaian layanan

Keterbukaan/kemudahan akses informasi

Informasi Persyaratan dan Prosedur

Keterampilan Petugas

Kesesuaian prosedur

Pembayaran biaya sesuai aturan yang

Sikap petugas

Akses terhadap kantor layanan

Lingkungan Pendukung

Pengenaan sanksi atas pelanggaran

3.84

3.95

3.93

3.9

3.91

4.06

3.9

3.86

3.83

3.94

2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1

Gambar 10. Skor Kinerja Layanan Kementerian Keuangan RI berdasarkan unsur layanan







PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI

BAB 9



Program Monitoring dan Evaluasi






Latar Belakang Pelaksanaan Quality Assurance oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah:a. Pada tahun 2011, BPKP melakukan Quality Assurance

Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan, dengan uji petik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan menghasilkan nilai 91,21 (Sangat Baik);

b. Menteri Keuangan menginstruksikan agar seluruh unit eselon I benchmarking atas hasil uji coba Quality Assurance di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

c. Menteri Keuangan juga mentargetkan IKU Indeks Reformasi Birokrasi untuk setiap Unit Eselon I di kuartal IV minimal sebesar 92;

d. Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan 2010-2014, juga menugaskan Inspektorat Jenderal agar di tahun 2012 untuk melakukan antara lain Quality Assurance Reformasi Birokrasi di 12 Unit Eselon I.

Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan Quality Assurance di lingkungan Kementerian Keuangan dengan maksud dan tujuan untuk: a. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lingkungan Kementerian Keuangan telah sesuai dengan acuan nasional, kebijakan, strategi dan standar yang ditetapkan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2011, yaitu difokuskan pada 8 area perubahan, meliputi 1) Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja, 2) Penataan Perundang-undangan, 3) Penataan dan Penguatan Organisasi, 4) Penataan Tatalaksana, 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, 6) Penguatan Pengawasan, 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

b. mengidentifikasi hambatan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan dimaksud.

Hasil pelaksanaan Quality Assurance oleh Inspektorat Jenderal juga akan digunakan sebagai dasar penilaian target capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi di setiap unit eselon I, yang target minimalnya sebesar 92 dan jatuh tempo pada kuartal IV tahun 2012.

Dasar hukum atas kegiatan ini adalah:a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian;b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

1. QUALITY ASSURANCE e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

g. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

h. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

i. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-1014;

k. Permenpan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (quality assurance) dan Pedoman monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.

Menteri Keuangan menargetkan Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi di setiap unit eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk tahun 2012 adalah minimal sebesar 92 dan IKU tersebut jatuh tempo pada kuartal empat tahun 2012.Secara umum kegiatan yang telah dilaksanakan terkait penugasan Quality Assurance di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:a. Tahap Persiapan Pelaksanaan:

1) Sosialisasi kepada 12 unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada bulan Maret 2012;

2) Pelaksanaan asistensi atas tools penilaian Quality Assurance pada bulan Maret 2012 kepada para auditor di Inspektorat I-VII, sebagai Tim Pelaksana Quality Assurance di lingkungan Kementerian Keuangan;

3) Penerbitan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Quality Assurance di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Tahap Pelaksanaan: Berdasarkan hasil Quality Assurance Inspektorat

Jenderal atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dapat disampaikan progress capaiannya hingga akhir Semester II tahun 2012, sebagai berikut:1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Kemenkeu difokuskan pada 8 Area Perubahan yaitu Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja, Penataan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

2) Hingga akhir Semester I tahun 2012, terdapat 2 (dua) unit eselon I yang telah melampaui target IKU Indeks Reformasi Birokrasi minimal sebesar 92 yaitu Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Perimbangan Keuangan;



Reformasi birokrasi telah dimulai secara efektif pada tahun 2004 melalui paket reformasi keuangan negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) dan dikuatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan tata kelola keuangan negara yang profesional, amanah, dan tepat arah (good governance) serta membangun kepercayaan publik melalui peningkatan pelayanan publik. Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan sejalan dengan good governance itu sendiri, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Pengelolaan kinerja berbasis Balance Score Card (BSC) di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang penetapan pengelola kinerja, kontrak kinerja, penyusunan dan perubahan peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), target, dan pelaporan capaian kinerja triwulan kepada Menteri Keuangan.

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT TAHUN 2012

2. MONEV IKU

3) Hingga akhir Semester II tahun 2012 (per 31 Desember 2012), terdapat 11 (sebelas) unit eselon I yang telah melampaui target IKU Indeks Reformasi Birokrasi minimal sebesar 92 yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Anggaran, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Satu unit eselon I yang masih belum mencapai target IKU sebesar 92 adalah Badan Kebijakan Fiskal. Rincian nilai Quality Assurance (Penjaminan Kualitas) untuk setiap unit eselon I sebagaimana pada Lampiran 1;

4) Peningkatan jumlah eselon I yang mencapai target IKU terjadi karena ditindaklanjutinya sejumlah rekomendasi yang diberikan Itjen pada 8 area perubahan tersebut diatas, antara lain agar menindaklanjuti hasil survei eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen, melakukan evaluasi atas ketaatan terhadap grand design TI, evaluasi SOP, membuat area kritis yang resisten terhadap perubahan, menyusun pola karir dan pola mutasi di tingkat eselon I Kemenkeu termasuk melakukan sosialisasi dan evaluasi pelaksanaannya, menyusun standar pelayanan (SOP) termasuk standar penanganan bila ada keluhan, saran dan masukan terkait SOP tersebut serta menyusun rencana pengajuan standar layanan internasional misalnya ISO.

5) Untuk Badan Kebijakan Fiskal masih belum mencapai target IKU dimaksud, namun progress nilainya menunjukkan tren yang meningkat. Kepada Badan Kebijakan Fiskal telah disarankan agar segera menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana pada Lampiran 2.

Masalah yang perlu ditindaklanjuti adalah mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, antara lain dengan segera menerbitkan pola mutasi di lingkungan BKF.


Kinerja%

Quality Assurance

Reformasi

Birokrasi di

masing-masing

unit eselon I

1. Indikator Kinerja

Utama Indeks

Reformasi

Birokrasi di

setiap unit Eselon

I di Lingkungan

Kementerian

Keuangan pada

Quartal empat

adalah 92.

DJP:

DJBC:

DJPB:

DJKN:

DJPU:

DJPK:

DJA:

ITJEN:

SETJEN :

Bapepam

BKF :

BPPK :

93,83

93,60

94,07

92,14

96,72

97,89

93,56

92,53

93,38

92,32

88,64

93,68

101,99

101,74

102,25

100,15

105,13

106,40

101,70

100,58

101,50

100,35

96,35

101,83

Data capaian nilai

QA masing-

masing unit

eselon I adalah :

Tabel 21 : Realisasi Kegiatan Pokja Monitoring dan Evaluasi







Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Kemenkeu dalam Renstra Kementerian Keuangan 2010-2014 dan atas arahan Menteri Keuangan, disusunlah suatu peta strategi yang merupakan suatu dashboard yang memetakan sasaran strategis (SS) Kemenkeu dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi Kemenkeu. Peta Strategi Kemenkeu yang kemudian disebut Kemenkeu-Wide Tahun 2011 ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 7 Februari 2011, terdiri atas 16 SS dan 36 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan permintaan dari Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka), Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) atas implementasi pencapaian IKU tahun 2011 di 12 unit eselon I di Kemenkeu.

Maksud dan tujuan monev atas pengelolaan IKU tahun 2011 adalah:1. memastikan pencapaian IKU masing-masing eselon I

telah didukung dokumen/bukti yang memadai;2. mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan

pencapaian IKU; dan3. memberikan rekomendasi perbaikan dalam

mengimplementasikan pengelolaan IKU di lingkungan Kemenkeu.

Dasar hukum atas kegiatan ini adalah:1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81

tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40 KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014.

Target dan ruang lingkup monev meliputi:1. Target monev:

a. Jumlah unit eselon I yang dimonev sebanyak 12 unit eselon I di lingkungan Kemenkeu;

b. Jumlah IKU yang dimonev sebanyak 8 (delapan) IKU di setiap unit eselon I yang pencapaiannya berstatus hijau.

2. Ruang lingkup monev:a. Menilai kepatuhan seluruh unit eselon I bahwa

seluruh capaian IKU telah didukung dengan bukti yang memadai;

b. Periode capaian IKU yang dimonev selama tahun 2011, untuk setiap unit eselon I.

Berikut adalah realisasi pelaksanaan monev :

a. Pendahuluana. Metodologi monev dilakukan dengan cara

mengumpulkan dan mereview dokumen pencapaian IKU tahun 2011 untuk 12 unit eselon I di lingkungan Kemenkeu;

b. Setiap unit eselon I akan disampel kelengkapan dokumen/bukti capaian IKU tahun 2011 pada 8 IKU dan telah berstatus hijau;

c. Proses pelaksanaan monev atas capaian IKU tahun 2011 dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal bersamaan dengan kegiatan sebagai berikut:

a) Monev Tindak Lanjut atas Hasil Quality Assurance Insepktorat Jenderal pada Semester I 2012, dan seluruh nilai QA-nya harus selesai pada akhir tahun 2012;b)Asistensi dan koordinasi Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online, dimana nilai Kemenkeu akan diperbandingkan dengan nilai PMPRB dari K/L dan pemerintah daerah seluruh Republik Indonesia.

Sehubungan dengan adanya keterbatasan waktu dan sumber daya manusia auditor Itjen, sementara pada saat yang sama auditor Itjen juga harus menyelesaikan pelaksanaan Quality Assurance pada akhir tahun 2012 serta adanya PMPRB tahun 2012 yang juga harus segera selesai penilaiannya, maka kegiatan monev IKU tahun 2011 belum seluruh proses tahapan monev IKU dapat diselesaikan.

b. Hasil Moneva. Pelaksanaan pengumpulan data lapangan melalui

penugasan monev terhadap seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu telah dilakukan melalui 3 tahapan penerbitan surat tugas, yaitu:

b. Adapun hasil atau perkembangan pelaksanaan monev sampai dengan 31 Desember 2012 dapat digambarkan sebagai berikut:

Surat Tugas Unit Eselon IWaktuNo

ST-1449/IJ/2012

ST-1676/IJ/2012

ST-1678/IJ/2012

ITJEN

DJPU, DJKN,

DJPB, Setjen,

BKF, dan DJA

DJP, DJBC,

BPPK, DJPK, dan

Bapepam-LK

7 s.d. 24 Agustus 2012

17 September s.d.

12 Oktober 2012

15 Oktober s.d.

9 November 2012

1

2

3



Berdasarkan hasil monev sementara, beberapa permasalahan yang ditemui berikut rekomendasinya antara lain sebagai berikut:

Unit Eselon ISesuai Tidak Sesuai

Hasil Monev Sementara

Masih Diproses Lebih LanjutNo

Setjen

DJA

DJP

DJBC

DJPB

DJKN

DJPK

DJPU

Bapepam-LK

BKF

BPPK

Itjen

-

-

-

6

4

-

4

-

-

5

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

8

8

8

8

-

3

8

4

8

8

3

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Unit Eselon I IKU TargetItjenEselon

PerbedaanCapaian

No

DJKN

DJPB

DJPB

Persentase

pelaksanaan

inventarisasi dan

penilaian BMN

KKKS

Indeks Jumlah

LK-KL dan LK-

BUN yang andal

dengan opini

audit yang baik

Persentase

tingkat akurasi

perencanaan

kas

100%

(58 KKKS)

WTP=53

WDP=27

Index= 83,13

85%

103,45%

(60 KKKS)

99,5%

Index=

82,72

101%

127,66%

(60 KKKS)

100,75%

WTP=53

WDP=28

Index= 83,75

102%

(87,25%)

Bukti capaian IKU telah sesuai dengan yang

dilaporkan, yaitu 60 KKKS.

Namun, terjadi kesalahan perhitungan untuk

persentase pencapaiannya, yaitu dilaporkan

127,66% seharusnya 103,45% (60/58 x 100%)

Terjadi kesalahan perhitungan pencapaian IKU.

Realisasi IKU yang dilaporkan sebesar 83,75

(100,75% dari target), seharusnya dilaporkan

sebesar 82,72 (99,5% dari target), sehingga

mengakibatkan realisasi IKU yang semula

berstatus hijau menjadi kuning.

Terdapat perbedaan perhitungan antara data yang

diberikan (realisasi) dengan manual IKU.

Namun DJPB menggunakan rumus perhitungan

sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010 tentang

Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan

Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN.

Namun, perbedaan ini tidak mengubah status

pencapaian IKU, hanya mengurangi pencapaian

IKU dari 102% menjadi 101%.

1

2

3

Hasil monev sementara sebagaimana terlampir

Tabel 22 : Hasil monev sementara, berdasarkan dokumen yang telah diterima, untuk DJKN dan DJPB

PermasalahanNo Rekomendasi

Kurang efektifnya validasi capaian IKU oleh Manajer

Kinerja Organisasi sehingga menyebabkan adanya

kesalahan perhitungan

Belum dilengkapinya laporan capaian IKU dengan bukti/

dokumen pendukung oleh Sub Manajer Kinerja Organisasi

dan Mitra Manajer Kinerja Organisasi

1

2

Pelaksanaan validasi terhadap capaian IKU oleh

Manajer Kinerja Organisasi dan PUSHAKA sesuai

dengan Bab III Bagian D KMK Nomor 454/

KMK.01/2011

Penyampaian laporan beserta bukti/dokumen

capaian IKU kepada Manajer Kinerja Organisasi

sesuai dengan Bab III Bagian D KMK Nomor 454/

KMK.01/2011







A. Persiapan: 1. Telah ditetapkan dan disampaikan Keputusan Inspektur

Jenderal No. KEP-115/IJ/2012 mengenai Tim Asesor PMPRB di lingkungan Kemenkeu tahun 2012;

2. Telah disampaikan username dan password kepada para Asesor setiap unit eselon I, sebagai alat penyampaian hasil PMPRB secara on-line kepada Menpan RB.

B. Pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi PMPRB di Lingkungan Kemenkeu:1. Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi oleh Inspektorat Jenderal kepada para pegawai di lingkungan DJP, pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012, di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pajak, mengenai:

a. Pendahuluan – Kerangka Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional

b. Dasar Hukum & Latar Belakang Penilaian Mandiric. Model Penilaian Mandiri:Komponen Pengungkit

dan Komponen Hasild. Mekanisme Penilaian untuk Komponen

Pengungkit dan Komponen Hasil

2. Workshop Internal oleh Inspektorat Jenderal (Inspektorat VII) kepada para pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal mengenai “Strategi Pelaksanaan Quality Assurance dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”, pada tanggal 10-11 April 2012 di Inspektorat Jenderal, Gedung Djuanda II, Jakarta Pusat, mengenai:

a. Pendahuluan–Kerangka Kebijakan RB Nasional & Pengorganisasian RB

b. Latar Belakang & Landasan Pelaksanaan Quality Assurance & Penilaian Mandiri PRB oleh Itjen Kemenkeu

c. Keterkaitan Permenpan 53/2011 – Permenpan 1/2012 – Grand Design RB

d. Hasil Uji Coba QA BPKP di DJBC – Permenpan 53/2011

e. Strategi Pelaksanaan QA & PM Pelaksanaan RB di Kemenkeu

f. Matriks Penilaian QA & PM PRB

3. Sosialisasi oleh Inspektorat Jenderal kepada para pegawai di lingkungan Bapepam-LK mengenai “Strategi Pelaksanaan Quality Assurance dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi” pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 bertempat di Gedung Bapepam-LK, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat

4. Workshop oleh Inspektorat Jenderal kepada para asesor di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai materi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada hari Senin, 30 Juli 2012 di Inspektorat Jenderal, Gedung Djuanda II, Jakarta Pusat.

5. Asistensi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Jenderal kepada para asesor di lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 11-12 September 2012, bertempat di Inspektorat Jenderal, Gedung Djuanda II Lantai VII, Jakarta Pusat, mengenai rencana pelaksanaan survei pegawai secara online. Dengan jumlah pegawai Kemenkeu per 25 Juli 2012 dari Biro SDM adalah 61.489 (setelah dikurangi Dirjen/Kepala Badan/Irjen, Staf Ahli dan Wamenkeu menjadi 61.470), dengan menggunakan rumus Slovin maka jumlah responden yang mewakili Kementerian Keuangan adalah 397 pegawai.

6. Asistensi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi oleh Inspektorat Jenderal kepada para asesor di lingkungan Kementerian Keuangan, Selasa, 20 November 2012, bertempat di Inspektorat Jenderal, Gedung Djuanda II Lantai VII, Jakarta Pusat dengan agenda mempresentasikan komponen penilaian PMPRB yaitu:

a. Komponen Pengungkit (Enablers): 1) Penilaian oleh Asesor - bobot 60% 2) Penilaian oleh Responden secara Online -

bobot 40% b. Komponen (Results):

3) Hasil pada Masyarakat/pengguna layanan 4) Hasil pada Komunitas Lokal, Nasional dan

Multinasional 5) Hasil pada Sumber Daya Manusia Aparatur 6) Hasil Kinerja Utama

7. Rapat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Panel 1A dengan para asesor di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tanggal 27 November 2012, bertempat di Inspektorat Jenderal, Gedung Djuanda II Lantai VII, Jakarta Pusat, dengan agenda a. Pelaksanaan Survei Pengungkit – Hasil pada

SDM Aparatur b. Dokumentasi PDCA: Kertas Kerja dan

Langkah-langkah Penilaian Komponen c. Pengungkit berdasarkan Manual PMPRBd. Pembahasan PMPRB Kriteria 1 dan 5

PROGRESS KOORDINASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN



8. Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online oleh Inspektorat Jenderal kepada para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, 27 November 2012, bertempat di Gedung Utama Chakti, Direktorat Jenderal Pajak.

9. Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Jenderal kepada para pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal pada tanggal 3 Desember 2012, bertempat di Swiss Bell-Hotel, Jakarta Utara.

10. Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada para asesor dan staf di 12 unit eselon I Kemenkeu, pada tanggal 4 Desember 2012, dengan mengundang Pak Teguh selaku Direktur di Kemenpan RB sebagai narasumber, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal, Lt 12 Gedung Djuanda II, Jakarta Pusat.

11. Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Jenderal kepada para pegawai di lingkungan DJPB pada tanggal 5 Desember 2012, bertempat di Ex Gedung Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta Pusat.

C. Koordinasi Pelaksanaan PMPRB:1. Inspektorat Jenderal telah mengidentifikasi dan

menganalisis dokumen Komponen Pengungkit di setiap level Plan, Do, Check, Act (semacam Petunjuk Teknis) yang menjadi acuan bagi seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan dokumentasi PMPRB di lingkungan Kemenkeu (setelah bersepakat bersama para Asesor 12 unit eselon I);

2. Inspektorat Jenderal telah mengkoordinir penentuan responden dan pelaksanaan survei survei secara online ke website Menpan RB, dengan batas akhir pengisian survei pada tanggal 21 Desember 2012.

D. Rencana Aksi Lanjutan Pelaksanaan PMPRB:1. Pelaksanaan verifikasi dokumen PMPRB unit eselon I

oleh Inspektorat Jenderal;

2. Pelaksanaan Rapat Panel I dan II PMPRB di lingkungan Kemenkeu;

3. Penyampaian Kertas Kerja dan Nilai PMPRB Tingkat Kementerian Keuangan secara online ke website Menpan.







LAMPIRAN

Lampiran 11) Perilaku-perilaku yang harus segera dihentikan (stop)

karena tidak selaras dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, antara lain:

a) Mementingkan kepentingan unit sendiri;b) Kurang disiplin dan tidak produktif selama jam

kerja;c) Mempersulit pelayanan dan tidak tulus dalam

melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan;d) Arogansi kekuasaan dengan melakukan

penyalahgunaan wewenang dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi;

e) Masih adanya praktik pungutan liar yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder;

f) Tidak adanya kepedulian terhadap kondisi lingkungan;

g) Berprasangka buruk dan tidak mau menerima masukan dari orang lain; dan

h) Cepat puas dengan kondisi saat ini sehingga enggan mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi (zona nyaman).

2) Perilaku-perilaku yang perlu dimulai (start) untuk dibangun dan ditumbuhkembangkan karena belum dijalankan secara merata oleh Pegawai pada umumnya, antara lain:

a) Bekerja berorientasi pada dampak (outcome), bukan sekedar hasil (output);

b) Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja serta menumbuhkan rasa kebersamaan, sense of belonging sebagai satu Kementerian Keuangan;

c) Berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat daripada SOP yang ditetapkan dengan tetap berorientasi pada risiko;

d) Tegas dan berani menegakkan peraturan dengan tidak mentolerir kesalahan atau pelanggaran;

e) Peduli terhadap lingkungan dan rekan kerja serta berprasangka baik/membangun kepercayaan antar sesama rekan kerja; dan

BAB 1 MANAJEMEN PERUBAHAN f) Proaktif dan berinisiatif untuk melakukan perbaikan.

3) Perilaku-perilaku yang saat ini sudah baik dan selaras

dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan perlu dilanjutkan (continue) antara lain:

a) Melaksanakan kode etik secara konsisten;b) Senantiasa berupaya untuk meningkatkan

kompetensi diri dan kapasitas SDM secara berkesinambungan;

c) Memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kualitas layanan unggulan;

d) Melakukan telaah/review atas hasil kerja dan menjalankan tindak lanjutnya;

e) Proaktif mencari solusi yang berorientasi pada pengembangan inovasi dan kreativitas; dan

f) Menjadi Role Model dalam transformasi birokrasi.

Lampiran 21) Perilaku-perilaku yang harus segera dihentikan (stop)

karena tidak selaras dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, antara lain:

a) Berprasangka buruk terhadap orang lain dan tidak mau menerima kritikan/Tidak menghargai masukan bawahan dan Merasa paling benar (13)

b) Bermain game, gossip, tidur disaat jam kerja (9)c) Memberikan pelayanan yang tidak maksimal,

tidak ramah, lambat mengangkat telepon (9)d) Terlambat datang kerja, rapat dan meninggalkan

kantor sebelum waktunya (8)e) Menunda penyelesaian pekerjaan (6)f) Tidak mau keluar dari zona nyaman/ Merasa

puas dengan kemampuan yang ada/Menolak usulan perbaikan (6)

g) Menerima gratifiaksi/Menerima hadiah, pemberian atau bentuk/fasilitas apapun dari siapapun yang terkait dengan jabatan kita (4)

h) Kerja Individu/Tidak merespon permintaan untuk berkoordinasi/Ego sektoral (3)

i) Malas belajar dan membaca/Tidak berbagi ilmu pengetahuan (2)

j) Tidak teliti dalam pembuatan surat atau laporan (2)

k) Tidak proaktif/ “menjemput bola” (2)l) Memberikan password kepada orang lain/

Memberikan data dan informasi yang masih bersifat rahasia (2)



Lampiran

m) Merokok di kantor (2)n) Makan di meja kerja o) Membuat SPPD Palsu p) Pembiaran atas perilaku yang tidak sesuai q) Memberikan Janji kepada orang lain yang

berkaitan dengan jabatan kita r) Menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan

pribadi s) Tidak berkontribusi saat rapat t) Melakukan pertemuan informal dengan pihak lain

(peserta lelang)u) Berpakaian tidak dengan atribut lengkapv) Egois dan tidak peduli dengan permasalahan

kantor w) Sikap ingin dilayani

2) Perilaku-perilaku yang perlu dimulai (start) untuk dibangun dan ditumbuhkembangkan karena belum dijalankan secara merata oleh Pegawai pada umumnya, antara lain:

a) Memberi pelayanan dan kinerja yang ramah, efisien, proaktif dan maksimal (12)

b) Berani saling mengingatkan dan memberi apresiasi (9)

c) Terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dan meminta umpan balik dari orang lain (7)

d) Rutin melakukan Sharing Knowledge dan menambah pengetahuan dengan membaca (7)

e) Tepat waktu dalam menghadiri rapat dan menyelesaikan pekerjaan (5)

f) Membudayakan dan menghidupkan kembali kehidupan yang bertatakrama, dan sopan santun di kantor (5)

g) Menyusun rencana kerja harian dan evaluasi pekerjaan (4)

h) Melakukan rapat koordinasi / coffee morning secara rutin (3)

i) Menciptakan saluran komunikasi yang baik (3)j) Mencatat hal-hal yang dibicarakan di rapat dan

melaksanakan hasil keputusan rapat (3)k) Menggunakan business attire sesuai ketentuan

(2)l) Bekerja dengan transparan m) Menjaga kerapihan dokumen dan sistem

penyimpanannnya n) Rutin melakukan olah raga ringan setiap pagi o) Ada petugas piket di TPT pada jam istirahat p) Memperluas networkingq) Berani berpikir kreatif dan “out of the box”r) Menjadi Role Model dalam menajga integritas s) Tidak melakukan pertemuan informal dengan

seseorang yang patut diduga mempunyai kepentingan

t) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara periodik

u) Mematikan komputer dan listrik di ruangan sendiri pada saat selesai jam kerja

v) Kinerja berbasis anggaran (PBB)

w) Melakukan review struktur organisasi x) Berdoa sebelum bekerja y) Menyediakan fasilitas atau media untuk invoasi z) Tidak merokok di ruangan

3) Perilaku-perilaku yang saat ini sudah baik dan selaras dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan perlu dilanjutkan (continue) antara lain:

a) Melakukan monitoring pekerjaan, evaluasi dan survey terhadap kepuasan stakeholder dan kinerja bawahan (12)

b) Rutin melakukan rapat, briefing, diskusi dan review (8)

c) Bekerja sesuai dengan SOP (6)d) Bekerja dengan profesional dan disiplin (5)e) Secara konsisten memberikan motivasi dan

dukungan kepada rekan kerja / bekerjasama (5)f) Berpikir inovatif dan kreatif dalam mencari solusi

(5)g) Budaya senyum dan mengucap salam setiap

bertemu dengan rekan kerja (3)h) Menghargai prestasi /hasil pekerjaan/ pendapat

bawahan/ orang lain (3)i) Komit terhadap keputusan bersama (2)j) Meningkatkan kapasitas diri secara terus

menerus (2)k) Menjaga kualitas layanan (2)l) Jujur, objektif dan terbuka terhadap masukan m) Peningkatan teknologi untuk efisiensi dan

efektivitas kerja n) Pelaksanaan punishment and rewardo) Electronic Data Interchangep) Melakukan internalisasi kembali secara terus

menerus tentang Ketentuan Kepegawaian seperti Kode etik, Disiplin Jam Kerja

q) Membangun kerjasama internal yang produktif khususnya dalam wilayah teritori yang sama sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi

r) Kenyamanan ruang pelayanan dan help desks) Menerima tamu di tempat yang telah disediakan t) Mendapatkan lesson learned dari negara lain u) Tidak menerima pemberian dalam bentuk

apapun v) Pengembangan SDM berkesinambunan w) Mengundang narasumber x) E-government y) Menggunakan seragam dan tanda pengenalz) Menyebarkan hasil keputusan rapat

aa) Mengarahkan pelayanan kepada pejabat yang kompeten untuk menyelesaikan permasalahan yang bukan kompetensi kita

bb) Melaporkan setiap pelanggaran yang dijumpai kepada pejabat yang berwenang






Tabel Jabatan Fungsional yang dapat di bentuk di lingkungan Kementerian Keuangan:

Tabel Jabatan Fungsional K/L lain yang dapat digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan:

Nama Jabatan UnitNoAnalis Anggaran

Analis Potensi PNBP

Penelaah Keberatan Pajak

Analis Potensi Perpajakan

Account Representative

Investigator

Agen Call Centre

Analis Kepabeanan dan Cukai

Analis Perbendaharaan

Analis Pengelolaan Kekayaan Negara

Pemeriksa Berkas Kasus Piutang Negara

Penilai Aset

Pejabat Lelang

Analis Perimbangan Keuangan

Analis Keuangan Daerah

Analis Pasar Keuangan, Pinjaman,

dan Surat Utang Negara

Analis Pengembangan Pasar dan Instrumen SBSN

Penilai Akuntan Publik dan Jasa Penilai Publik

Juru Sita

Analis Ekonomi

DJA

DJA

DJP

DJP

DJP

DJP

DJP

DJBC

DJPb

DJKN

DJKN

DJKN

DJKN

DJPK

DJPK

DJPU

DJPU

PPAJP

DJP, DJBC, DJKN

BKF

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nama Jabatan UnitNoArsiparis

Dosen

Analis Kepegawaian

Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Pranata Humas

Assessor SDM Aparatur

Pusatakawan

Penerjemah

Seluruh unit eselon I

(pembina : Setjen)

BPPK


(pembina : Setjen)


(pembina : Setjen)


(pembina : Setjen)


(pembina : Setjen)


(pembina : Setjen)

Setjen, BKF

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BAB 3 PROGRAM PENATAANDAN PENGUATAN ORGANISASI

BAB 7 PROGRAM PENGUATANAKUNTABILITAS KINERJA



ALTERNATIF 1

STA

KE

HO

LDE

RP

ER

SP

EC

TIV

EC

US

TO

ME

RP

ER

SP

EC

TIV

EIN

TE

RN

AL

PR

OC

ES

SP

ER

SP

EC

TIV

ELE

AR

NIN

G A

ND

GR

OW

TH

PE

RS

PE

CT

IVE

Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya, akuntabel, dan terbaik di tingkat regional untuk

mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan

KK-1 Kondisi fiskal yang berkelanjutan mendorong

pertumbuhan ekonomi berkualitas

KK-2Kepuasan pengguna layanan yang tinggi

KK-3Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi

PENGENDALIAN MUTU DAN

PENEGAKAN HUKUM

KK-10

Pengendalian Mutu

dan penegakan

hukum yang efektif

PERENCANAAN DAN

PERUMUSAN

KK-4

Perencanaan dan

rumusan kebijakan

yang berkualitas

PENGELOLAAN

KK-5

Pendapatan yang

optimal

KK-7

Pengelolaan

Kekayaan Negara

yang optimal

KK-6

Belanja yang

optimal

KK-8

Pembiayaan yang cukup,

efisien, dan risiko yang terukur

KK-9

Hubungan Keuangan Pusat

dan Daerah yang profesional

dan transparan

SDM

KK-11SDM yang

berkompetensi tinggi

ORGANISASI

KK-12

organisasi yang

adaptif

TIK

KK-13

Perwujudan TIK

yang terintegrasi

ANGGARAN

KK-14

Pelaksanaan

anggaran yang

optimal

VISI

Lampiran






KK-4 Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel

PENGENDALIAN MUTU DAN

PENEGAKAN HUKUM

KK-13

Pengendalian Mutu

dan penegakan

hukum yang efektif

ANGGARAN

KK-17

Pelaksanaan

anggaran yang

optimal

ALTERNATIF 2

STA

KE

HO

LDE

RP

ER

SP

EC

TIV

EC

US

TO

ME

RP

ER

SP

EC

TIV

EIN

TE

RN

AL

PR

OC

ES

SP

ER

SP

EC

TIV

ELE

AR

NIN

G A

ND

GR

OW

TH

PE

RS

PE

CT

IVE

Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya, akuntabel, dan terbaik di tingkat regional untuk

mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan

KK-2Kepuasan pengguna layanan yang tinggi

KK-1 Kondisi fiskal yang berkelanjutan mendorong

pertumbuhan ekonomi berkualitas

KK-2 Belanja negara yang optimal

KK-3 Utilisasi kekayaan negara

yang optimal

KK-3Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi

PERENCANAAN DAN

PERUMUSAN

KK-7

Perencanaan dan

rumusan kebijakan

yang berkualitas

PENGELOLAAN

KK-8Pendapatan yang optimal

KK-9Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang

profesional dan transparan

KK-10Pembiayaan yang cukup, efisien, dan risiko

yang terukur

SDM

KK-12

Pengelolaan

Kekayaan Negara

yang optimal

ORGANISASI

KK-15

organisasi yang

adaptif

KK-14

SDM yang

berkompetensi tinggi

TIK

KK-16

Perwujudan TIK

yang terintegrasi

VISI

KK-11Pelaksanaan belanja

yang efektif dan efisien



TIM PENGARAH

TIM PELAKSANA

MENTERI KEUANGAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

Menteri Keuangan

Wakil Menteri Keuangan I

Wakil Menteri Keuangan II

Sekretaris Jenderal

Direktur Jenderal Anggaran

Direktur Jenderal Pajak

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

Inspektur Jenderal

Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal

Ketua

Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

JABATANNo KEDUDUKAN DALAM TIM

Sekretaris Jenderal

Inspektur Jenderal

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara

Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional

Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Kepala Biro Bantuan Hukum

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Inspektur VII, Inspektorat Jenderal

Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM

Sekretaris Pengadilan Pajak

Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strateji

Ketua

Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Koordinator Pelaksana Harian

Sekretaris I

Sekretaris II

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN

ANGGARAN 2012

No

Lampiran

Download - 41 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - kemenkeu.go.id web_0.pdf · 12 kebijakan TIK, pembangunan power house dan capacity building SDM yang mengelola IT. Sedangkan pengembangan SOP diaplikasikan

Top Related