1
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik
adalah merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.
Pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsi-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
Sebagai sarana informasi keuangan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu usaha untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (user) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara: a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk
membiayai seluruh pengeluaran; b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan
alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
2
c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara; e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah; j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;
3
p. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2012.
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu: BAB I Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan BAB IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1. Neraca 5.2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 5.3. Laporan Arus Kas (LAK)
BAB VI Penjelasan Tambahan Atas Laporan Non Keuangan 6.1 Domisili dan Operasional Entitas 6.2 Kontijensi atas Permasalahan Hukum 6.3 Penjelasan Terhadap Pos Aktiva Tetap dan Aset Lainnya terkait
Validasi Aset Tetap 6.4 Investasi Pada PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati 6.5 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Blambangan dan Perusahaan Daerah
Perhotelan 6.6 Kontrak Pengadaan Kain dan Badge Tahun Anggaran 2006 6.7 Penyelesaian Kerugian Daerah 6.8 Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 yang Melampaui Akhir
Tahun Anggaran 6.9 Penerimaan Dana APBN dan Tugas Pembantuan Tahun 2013 6.10 Penerimaan Kas Pada Entitas Teknis Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi dan Penerimaan Pembiayaan yang Termasuk Dalam Cakupan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03, Serta Penerimaan Daerah Dalam Bentuk Barang.
BAB VII Penutup
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1 Ekonomi Makro
Perkembangan perekonomian dan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya umum dapat digambarkan sebagai berikut:
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembandalam kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.berdasarkan atas dasar harga yang berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyuwangi Tahun 2sebesar Rp20.723.988,81 juta, Tahun 2010 sebesar Rp23.558.420,84 jutaTahun 2011 sebesar Rp27.059.769,40 juta, Tahun 2012 sebesar Rp30.698.143,47 juta.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha
Sumber : Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2013
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000 padaTahun 2008 sebesar Rp9.778.833,48 juta, Tahun 2009 sebesar Rp10.370.286,20 juta,2010 sebesar juta dan Tahun 2012 sebesar Rp12.638.531,69 jutadari tahun-tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang diukur dari PDRB atas dasar harga kpertumbuhan yang meningkat jika diukur dengan menggunakan harga konstan 2000 yaitu: Tahun 2008 tumbuh sebesar 5,80 %, Tahun 2009 tumbuh sebesar
2008
18,37
PDRB (Triliun)
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Perkembangan perekonomian dan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah PDRB, Pendapatan Per-Kapita dan Inflasi, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah, atau dalam kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. PDRB Kabupaten Banyuwangi yang dihitung berdasarkan atas dasar harga yang berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 sebesar Rp18.372.970,65 juta, Tahun 2009 sebesar Rp20.723.988,81 juta, Tahun 2010 sebesar Rp23.558.420,84 jutaTahun 2011 sebesar Rp27.059.769,40 juta, Tahun 2012 sebesar Rp30.698.143,47 juta.
Gambar 2.1 PDRB Kabupaten Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2008-2012 Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH)
Sumber : Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2013
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000 padaTahun 2008 sebesar Rp9.778.833,48 juta, Tahun 2009 sebesar Rp10.370.286,20 juta,2010 sebesar Rp11.015.195,17 juta Tahun 2011 sebesar Rp11.788.649,35 juta dan Tahun 2012 sebesar Rp12.638.531,69 juta yang merupakan nilai tertinggi
tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang diukur dari PDRB atas
dasar harga konstan selama periode 2008 sampai dengan 2012 mengalami pertumbuhan yang meningkat jika diukur dengan menggunakan harga konstan 2000 yaitu: Tahun 2008 tumbuh sebesar 5,80 %, Tahun 2009 tumbuh sebesar
2009 2010 2011 2012
18,3720,72
23,56
27,06
30,69
4
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
Perkembangan perekonomian dan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh Kapita dan Inflasi, secara
Besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan gunan suatu daerah, atau
dalam kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin melalui PDRB Kabupaten Banyuwangi yang dihitung
berdasarkan atas dasar harga yang berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha 008 sebesar Rp18.372.970,65 juta, Tahun 2009
sebesar Rp20.723.988,81 juta, Tahun 2010 sebesar Rp23.558.420,84 jutaTahun 2011 sebesar Rp27.059.769,40 juta, Tahun 2012 sebesar Rp30.698.143,47 juta.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH)
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000 padaTahun 2008 sebesar Rp9.778.833,48 juta, Tahun 2009 sebesar Rp10.370.286,20 juta, Tahun
Rp11.015.195,17 juta Tahun 2011 sebesar Rp11.788.649,35 yang merupakan nilai tertinggi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang diukur dari PDRB atas onstan selama periode 2008 sampai dengan 2012 mengalami
pertumbuhan yang meningkat jika diukur dengan menggunakan harga konstan 2000 yaitu: Tahun 2008 tumbuh sebesar 5,80 %, Tahun 2009 tumbuh sebesar
30,69
6,05%, Tahun 2010 tumbuh sebesar 6,22% 2011 tumbuh se2012 tumbuh
Sumber : Banyuwangi Dalam Angka Tahun 201
2.1.2 Pendapatan Per
Pendapatan Perperekonomian untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan Permasyarakat.
Pendapatan Perdomestik regional bruto (dengan memperhitungkan penyusutan). Gambaran pendapatan perRp11.482.829,27, Tahun 2009 sebesar Rp12.928.057,07,Rp14.659.053,72 dan Tahun 2011 sebesasebesar Rp19.566.691,70
Sumber : Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2013
5,80
2008
Pertumbuhan
(%)
2008
11,89
Pendapatan Perkapita
(Juta Rp.)
6,05%, Tahun 2010 tumbuh sebesar 6,22% 2011 tumbuh se2012 tumbuh sebesar 7,21 %.
Gambar 2.2
Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2012
Sumber : Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2013
Pendapatan Per-Kapita
Pendapatan Per-Kapita juga merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan Per-Kapita dapat diartikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan
Pendapatan Per-Kapita dihitung sebagai rasio antara jumlah prod
domestik regional bruto (dengan memperhitungkan penyusutan). Gambaran pendapatan per-kapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 sebesarRp11.482.829,27, Tahun 2009 sebesar Rp12.928.057,07, Tahun 2010 sebesar Rp14.659.053,72 dan Tahun 2011 sebesar Rp17.292.432,74 dansebesar Rp19.566.691,70
Gambar 2.3 Pendapatan Per Kapita
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2012
Sumber : Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2013
5,80
6,056,22
7,02
2008 2009 2010 2011
Pertumbuhan
2008 2009 2010 2011
11,8913,36
15,1317,29
Pendapatan Perkapita
(Juta Rp.)
5
6,05%, Tahun 2010 tumbuh sebesar 6,22% 2011 tumbuh sebesar 7,02%, dan
satu indikator penting dalam perekonomian untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi
Kapita dapat diartikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan
Kapita dihitung sebagai rasio antara jumlah produk domestik regional bruto (dengan memperhitungkan penyusutan). Gambaran
kapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 sebesar Tahun 2010 sebesar
r Rp17.292.432,74 dan Tahun 2012
7,21
2012
2012
19,56
6
2.1.3 Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian untuk
mengukur pertumbuhan ekonomi. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dikategorikan dalam 4 macam, antara lain : a. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun) b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% per tahun) c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% per tahun)
d. Hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun)
Semakin ringan tingkat inflasi per tahun, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu kabupaten. Inflasi ringan memberikan pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Prosentase laju inflasi Kabupaten Tahun 2008 sebesar 9,99%, Tahun 2009 sebesar 6,95%, Tahun 2010 sebesar 7,47% dan Tahun 2011 sebesar 7,84%, dan Tahun 2012 sebesar 6,24%. Laju inflasi Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2008 – 2012 menunjukkan tren positif, hal ini dapat dilihat fluktuasi dengan kecenderungan menurun dan masih masuk dalam kategori inflasi ringan.
Pada tahun 2008 jenis lapangan usaha jasa-jasa menjadi penyumbang kontribusi terbesar terhadap laju inflasi Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 12,09% pada tahun 2009 jenis lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang kontribusi terbesar terhadap laju inflasi Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 16,49%. Kemudian pada tahun 2010 jenis lapangan usaha industri pengolahan menjadi penyumbang kontribusi terbesar terhadap laju inflasi Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 8,01%, selanjutnya pada tahun 2011 yang menjadi penyumbang kontribusi terbesar terhadap laju inflasi Kabupaten Banyuwangi adalah perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 8,00%, dan pada Tahun 2012 sektor yang menjadi penyumbang kontribusi terbesar terhadap laju inflasi Kabupaten Banyuwangi adalah pertanian yaitu sebesar 9,87%.
Tabel 2.1 Laju Inflasi Kabupaten Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2008-2012 (%)
NO LAPANGAN USAHA
TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
1. PERTANIAN 11,35 7,82 5,37 5,16 9,87
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 8,96 16,49 6,75 5,92 6,02
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 5,51 6,87 8,01 5,80 8,41 4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 1,62 1,40 0,77 0,44 4,30 5. BANGUNAN 6,97 7,56 3,10 6,72 6,98 6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN
RESTORAN 9,99 4,51 6,44 8,00 9,54 7. PENGANGKUTAN DAN
KOMUNIKASI 3,94 4,85 4,59 3,04 6,04 8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN
JASA PERUSAHAAN 4,89 4,82 6,85 5,74 5,43 9. JASA-JASA 12,09 6,73 6,20 6,15 6,33
INFLASI PER TAHUN 9,99 6,95 7,47 7,84 6,24
9,99
2008
Inflasi
(%)
Sumber : Banyuwangi Dalam Angka Tahun 201
2.2 Kebijakan KeuanganPerkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun
tahun sebelumnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2012 2013 sebagai berikut:
Tabel 2.2 Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013
Uraian
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan Penerimaan
Pembiayaan Pengeluaran
Secara umum tampak bahwa pendapatan daerah Tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2012,pendapatan daerah semakin tinggi. Belanja daerah juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya tuntutanPembiayaan daerah yang merupakan komponen untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus.
Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan peNomor: 188/03/429.011/201kebijakan sebagai berikut:
9,99
6,95
7,477,84
2008 2009 2010 2011
Gambar 2.4 Prosentase Laju Inflasi Kabupaten BanyuwangiMenurut Lapangan Usaha Tahun 2008 – 2012
Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2013
Kebijakan Keuangan Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun
tahun sebelumnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
Tabel 2.2 Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013
2012 (Rp) 2013 (Rp)
Pembiayaan Penerimaan
Pembiayaan Pengeluaran
1.690.113.711.134,37
1.682.675.962.006,15
228.536.239.404,25
34.201.356.063,00
1.917.058.035.076,86
1.886.309.069.852,67
201.931.722.469,47
5.000.000.000,00
Secara umum tampak bahwa pendapatan daerah Tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan daerah semakin tinggi. Belanja daerah juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.Pembiayaan daerah yang merupakan komponen untuk menutup defisit dan memanfaatkan
Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan perubahan terakhir pada tanggal
/429.011/2013 dan 188/05/429.050/2013, yang pada intinya berisi kebijakan sebagai berikut:
7
6,24
2012
Prosentase Laju Inflasi Kabupaten Banyuwangi 2012
Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten
sampai dengan Tahun Anggaran
Tabel 2.2 Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013
2013 (Rp)
1.917.058.035.076,86
1.886.309.069.852,67
201.931.722.469,47
5.000.000.000,00
Secara umum tampak bahwa pendapatan daerah Tahun 2013 mengalami hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan
pendapatan daerah semakin tinggi. Belanja daerah juga mengalami peningkatan seiring kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Pembiayaan daerah yang merupakan komponen untuk menutup defisit dan memanfaatkan
Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan
rubahan terakhir pada tanggal 26 Juli 2013 , yang pada intinya berisi
8
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan pembangunan. Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan hard budget constraint yaitu potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip money follow function.
Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Dengan demikian setiap tahun diharapkan penyediaan anggaran daerah atau pembiayaan mandiri (Self Financing) akan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan akan semakin berkurang.
Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar, baik domestik maupun ekspor terus diupayakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalam rangka menggerakan perekonomian daerah terutama pada sektor riil, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengupayakan dengan tidak lagi menambah beban masyarakat yang berimplikasi negatif terutama pada perdagangan lokal yang dilaksanakan pada sektor riil terutama pada pelaku ekonomi kecil yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi serta menyebabkan arus barang, jasa dan kapital dari luar Kabupaten Banyuwangi menjadi stagnan atau bahkan mungkin (dihindari) mengalirnya sejumlah modal yang tertanam di Banyuwangi keluar daerah.
Dengan demikian secara umum Kebijakan Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah yang dilaksanakan melalui peningkatan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi yang demikian pada tahun 2013 dilaksanakan melalui upaya optimalisasi penerimaan PAD, dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, dimana sebagian besar potensinya berbasis sektor primer. Lebih lanjut kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 antara lain sebagai berikut: a. Diversifikasi sumber pendapatan daerah; b. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber -sumber
pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
c. Meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil;
9
d. Pemberian peran yang lebih luas kepada Kas / Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah ;
e. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
f. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah; g. Meningkatkan pendataan terkait sumber daya alam sebagai salah satu
komponen perhitungan dana perimbangan daerah; h. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan pada wajib
pajak dan wajib retribusi melalui penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
i. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah.
j. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan.
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penangannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.
Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan berlandaskan pada prinsip kemandirian yaitu program kegiatan yang direncanakan dipastikan sumber dana yang membiayai berdasarkan pendapatan daerah yang sudah ditetapkan, prinsip prioritas yaitu program kegiatan yang direncanakan pelaksanaanya mengacu pada program prioritas pembangunan daerah dan prinsip efesien dan efektif yaitu pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan ditujukan pada kegiatan prioritas.
Selain hal tersebut, alokasi Anggaran untuk setiap program kegiatan didasarkan pada prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (output dan outcome) dari input yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
Setiap item belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015 yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah. Target indikator dimaksud berfungsi sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan. Namun demikian tidak
10
semua target indikator yang akan diraih tersebut harus mendapat penyediaan anggaran dari Pemerintah Kabupaten, dapat juga dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah pusat serta dari pihak swasta atau dari perbankan.
Peningkatan target kinerja pada tahun 2013, seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat guna peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga terdapat peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah. Peningkatan kualitas belanja daerah diharapkan tidak hanya penyesuaian terhadap harga satuan karena inflasi sehingga nilai harga satuan barang meningkat namun diharapkan adanya inovasi terhadap peningkatan jenis kegiatan dan volume kegiatan. Peningkatan jenis kegiatan menunjukkan adanya peningkatan daya kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, volume kegiatan menunjukkan meningkatnya coverage (luasan) sasaran kegiatan untuk meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan) masyarakat sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan dan seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Kesinambungan dari program kegiatan diharapkan bukan suatu rutinitas yang akan menghambat kreatifitas akan tetapi merupakan beban tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Rutinitas yang dilakukan diharapkan juga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang sehingga tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan pembangunannya.
Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efesiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program startegis. Namun lebih dari itu, belanja daerah diharapkan akan memprioritaskan terhadap belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi.
Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2013, antara lain adalah : a. Mengalokasikan anggaran urusan pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20
persen sebagaimana diamanat oleh Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 / PMK.07/ 2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud sebagai upaya pembangunan pendidikan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bermoral dan berakhlak yang dilaksanakan melalui beberapa program melalui belanja langsung dalam bentuk program kegiatan maupun melalui belanja tidak langsung melalui Hibah dan bantuan Sosial.
b. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di Puskesmas dan rujukan di RSUD Blambangan dan RSUD Genteng serta rujukan lanjutan pada RSUD milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
11
c. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur yang meliputi infrastruktur di lingkup urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan yang berfungsi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah, dan peningkatan perekonomian daerah.
d. Peningkatan program revitalisasi Pertanian yang dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas per satuan hektar dengan diiringi peningkatan pendapatan petani. Revitalisasi pertanian dalam sekala yang luas (komponen pendukung bidang pertanian) ini meliputi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan optimalisasi panca usaha pertanian dan pengolahan pasca panen.
e. Peningkatan aktifitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM sehingga memiliki daya saing, yang sekaligus seiring dengan upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
f. Pengembangan Pariwisata dan pelestarian budaya dengan tetap memegang teguh kearifan lokal dan berkelanjutan sehingga dapat tampil (exis) dan berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya di kancah nasional dan internasional yang tentunya akan berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah.
g. Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan program Pro environtment,yang diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prisip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara yang pada gilirannya mengalami degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana. Selain itu juga dalam rangka pelaksanaan penyediaan Fasilitas Umum berupa Ruang Terbuka Hijau sebagaimana diamanatkan perundang-undangan yang berfungsi antara lain untuk estetika dan kelestarian lingkungan hidup serta edukasi.
2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah
Kebijakan umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah.
2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam
12
rangka peningkatan anggaran daerah sebagai balancing pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan Realisasi penyerapan Anggaran Belanja. Penetapan besaran nilai SILPA secara definitif setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD 2012 dan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2013.
b. Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik daerah/ BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
c. Penerimaan Pinjaman Daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, termasuk penerimaan dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisaikan pada tahun anggaran berkenanan.
d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah pada pihak ketiga)
i. Pada tahun anggaran 2013 penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA), dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut diatas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : a. Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan melalui penetapan Peraturan
daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
c. Pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang harus dibayar dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
13
d. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.
Pada Tahun Anggaran 2013 pengeluaran pembiayaan direncanakan pada Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Kepada PT. BPR Jatim dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan peran BPR Jatim dalam mendorong kucuran kredit pada sektor riil sehingga perekonomian Banyuwangi akan semakin mantap dan meningkat.
Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat diatas akan didapatkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah. Selanjutnya kodisi surplus atau defisit pembiayaan daerah dihadapkan pada kondisi surplus atau defisit pada perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga pada akhirnya didapatkan keseimbangan dalam APBD. Proses penganggaran pembiayaan daerah dilaksanakan dengan tidak menganggarkan hutang daerah, walaupun dalam ketentuan pemerintah daerah dapat melakukan hutang dengan mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah.
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD
Sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada TahunAnggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dan selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan PPAS yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Prioritas Belanja Daerah pada tahun 2013 mengacu pada prioritas pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dalam 20 (Dua puluh) konsepsi dasar pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang terangkum dalam 9 (Sembilan) pokok prioritas pembangunan Tahun 2013 yaitu : • Pendidikan
Sasaran dari prioritas pembangunan bidangpendidikan adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak.
• Kesehatan Sasaran dari prioritas pembangunan bidang kesehatan adalah peningkatan akses dan kualitas kesehatan.
• Pertanian Sasaran dari prioritas pembangunan bidang pertanian adalah revitalisasi sektor pertanian dan pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian.
• Pariwisata Sasaran dari prioritas pembangunan bidang pariwisata pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan pelestarian serta pengembangan budaya lokal.
• Usaha Kecil Menengah Sasaran dari prioritas pembangunan bidang usaha kecil menengah adalah meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster serta penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah.
• Infrastruktur
14
Sasaran dari prioritas pembangunan bidang infrastruktur adalah pengembangan infrastruktur dan tata ruang, peningkatan akses transportasi dan informasi serta peningkatan investasi.
• Perlindungan sosial Sasaran dari prioritas pembangunan bidang perlindungan sosial adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan kelompok masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, pengembangan program perlindungan dan jaminan sosial serta peningkatan kesadaran hukum.
• Lingkungan Hidup Sasaran dari prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup adalah pengendalian lingkungan dan rehabilitasi lahan dan hutan.
• Birokrasi Sasaran dari prioritas pembangunan bidang birokrasi adalah pengembangan jejaring kekuatan ekonomi, peningkatan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.
Prioritas belanja daerah dimaksud dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berbagai bidang yang terlibat didalamnya seperti dalam prioritas pengentasan kemiskinan dan pengangguran, SKPD yang terlibat antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Sekretariat Daerah. Keterpaduan masing-masing SKPD dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sangat berperan dalan pencapaian indikator target kinerja.
Dalam pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan RPJMD terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya tidak hanya dilaksanakan oleh satu SPKD tetapi harus lintas SKPD, untuk itu sinkronisasi, komunikasi dan koordinasi oleh masing-masing SKPD dalam pencapaian target sangat diperlukan. Dengan sinkronisasi dimaksud maka penggunaan sumberdaya dapat dilaksanakan secara optimal sehingga prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pencapaiannya dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang dimiliki.
Kinerja pelaksanaan APBD dipengaruhi oleh beberapa permasalahan, pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih belum stabil belum memungkinkan untuk menaikkan tarif pajak/retribusi dan sumber pembiayaan daerah yang besar masih bersumber dari dana perimbangan sehingga daerah harus tetap meningkatkan konsultasi, koordinasi yang terkait dengan dana perimbangan. Penerapan peraturan perundang-undangan yang baru dan keterbatasan SDM juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2013.
Pencapaian kinerja APBD dicerminkan dengan prosentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah. Gambaran kinerja anggaran dan realisasi masing-masing pos, diukur berdasarkan nilai anggaran yang direncanakan.
2.3.1 Pendapatan
Target kinerja pendapatan daerah pada tahun 2013 tergolong efektif. Hal ini dapat dilihat dari prosentase penerimaan pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.907.179.909.904,67 dan t e rea l i sas i Rp1.917.058.035.076,86 atau 100,52%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.690.113.711.134,37, realisasi pendapatan tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp226.944.323.942,49 atau 13,43% dari realisasi pendapatan tahun lalu.
15
2.3.2 Belanja
Belanja Tahun Anggaran 2013, dianggarkan sebesar Rp2.104.452.542.374,14 terealisasi sebesar Rp1.886.309.069.852,67 atau 89,63%. Dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2012 sebesar Rp1.682.675.962.006,15 terdapat kenaikan sebesar Rp203.633.107.846,52 atau 12,10% dari realisasi belanja tahun sebelumnya. Belanja daerah Tahun Anggaran 2013 meliputi :
2.3.2.1 Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan dipergunakan untuk mencukupi belanja: a. Belanja Pegawai dari anggaran sebesar Rp1.086.707.708.302,00 terealisasi
sebesar Rp1.005.725.339.435,00 atau sebesar 92,55% digunakan untuk membayar gaji pegawai Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan sisa anggaran Rp80.982.368.867,00;
b. Belanja Hibah dari yang dialokasikan sebesar Rp106.484.582.489,00 telah direalisasi sebesar Rp94.690.869.952,00 atau 88,92%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat keswadayaan masyarakat yang cukup tinggi sehingga anggaran daerah dapat dihemat sebesar Rp11.793.712.537,00;
c. Belanja Bantuan Sosial dari anggaran sebesar Rp11.879.000.000,00 terealisasi sebesar Rp11.270.125.000,00 atau hanya sebesar 94,87% dipergunakan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat, dengan sisa anggaran sebesar Rp608.875.000,00;
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dari anggaran sebesar Rp1.060.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.023.802.850,00 atau sebesar 96,59% dipergunakan untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, dengan sisa anggaran sebesar Rp36.197.150,00;
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan dari anggaran sebesar Rp70.583.000.000,00 terealisasi sebesar Rp66.855.441.390,00 atau sebesar 94,72% dipergunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dengan sisa anggaran sebesar Rp3.727.558.610,00;
2.3.2.2 Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung terkait dengan suatu program dan kegiatan. Realisasi belanja langsung sebesar Rp706.743.491.225,67 atau sebesar 85,82% dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp823.488.251.583,14. Penghematan anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp116.744.760.357,47 Lebih rinci belanja langsung yang dilaksanakan berdasarkan urusan dan bidang adalah sebagai berikut:
a. Urusan Wajib
Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dasar,
16
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Total anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai urusan wajib adalah sebesar Rp775.669.290.530,14 terealisasi sebesar Rp667.405.933.115,67 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut: 1) Bidang Pendidikan
Belanja langsung bidang pendidikan dari anggaran sebesar Rp106.674.622.656,00 terealisasi sebesar Rp98.212.290.389,00 belanja tersebut difokuskan pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan yang meliputi: - Peningkatan pendidikan anak usia dini; - Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; - Peningkatan pendidikan menengah; - Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; - Peningkatan pendidikan non formal; - Peningkatan pendidikan luar biasa; - Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan dan tenaga
kependidikan.
2) Bidang Kesehatan Belanja langsung bidang kesehatan dari anggaran sebesar Rp127.641.034.370,00 terealisasi sebesar Rp116.482.346.525,67 yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan yang meliputi: - Obat dan perbekalan kesehatan; - Upaya kesehatan masyarakat; - Pengawasan obat dan makanan; - Perbaikan gizi masyarakat; - Pengembangan lingkungan sehat; - Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; - Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; - Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; - Pengembangan sistem informasi kesehatan; - Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.
3) Bidang Pekerjaan Umum Belanja langsung pada bidang pekerjaan umum dari anggaran sebesar Rp261.151.557.960,00 terealisasi sebesar Rp229.555.450.187,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi dan sarana gedung aparatur dalam mendukung pelayanan masyarakat, meliputi: - Pembangunan jalan dan jembatan; - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; - Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong; - Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan; - Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
17
- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- Penyediaan dan pengelolaan air baku; - Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya; - Pengendalian banjir; - Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; - Pembangunan infrastruktur perdesaan; - Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong.
4) Bidang Perumahan Belanja langsung pada bidang perumahan dari anggaran sebesar Rp8.006.255.000,00 terealisasi sebesar Rp1.044.993.400,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
5) Bidang Penataan Ruang Belanja langsung pada bidang Penataan Ruang dari anggaran sebesar Rp1.637.190.000,00 terealisasi sebesar Rp1.432.505.700,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dan fungsionalitas wilayah pemukiman sesuai standar tata ruang, kesehatan dan estetika serta konsistensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dengan pengawasan pemanfaatan ruang, meliputi: - Perencanaan tata ruang; - Pemanfaatan ruang; - Pengendalian pemanfaatan ruang.
6) Bidang Perencanaan Pembangunan Belanja langsung bidang perencanaan pembangunan dari anggaran sebesar Rp10.373.785.617,00 terealisasi sebesar Rp9.405.461.632,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan partisipatif dan berkesinambungan, meliputi: - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan; - Pengembangan data/informasi; - Kerjasama pembangunan; - Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; - Perencanaan pembangunan daerah; - Perencanaan pembangunan ekonomi; - Perencanaan sosial dan budaya; - Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
- Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.;
- Perencanaan pembangunan daerah rawan daerah.
7) Bidang Perhubungan Belanja langsung pada bidang perhubungan dari anggaran sebesar Rp21.928.451.450,00 terealisasi sebesar Rp20.558.327.410,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan perhubungan yang meliputi: - Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; - Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; - Peningkatan pelayanan angkutan;
18
- Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; - Pengendalian dan pengamanan lalu lintas; - Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
8) Bidang Lingkungan Hidup Belanja langsung bidang lingkungan hidup dari anggaran sebesar Rp43.069.704.000,00 terealisasi sebesar Rp39.779.652.250,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas lingkungan hidup yang meliputi: - Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; - Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); - Perlindungan dan konservasi sumber daya alam; - Peningkatan usaha konservasi sumber daya alam dan lingkungan
hidup; - Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup; - Peningkatan pengendalian polusi.
9) Bidang Pertanahan Belanja langsung bidang Pertanahan dari anggaran sebesar Rp20.149.635.500,00 terealisasi sebesar Rp297.677.750,00 dengan prioritas dan sasaran pada bidang Pertanahan.
10) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Belanja langsung bidang kependudukan dan catatan sipil dari anggaran sebesar Rp3.570.282.038,00 terealisasi sebesar Rp2.969.677.456,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, diantaranya meliputi Penataan administrasi kependudukan;
11) Bidang Pemberdayaan Perempuan Belanja langsung bidang pemberdayaan perempuan dari anggaran sebesar Rp1.041.900.000,00 terealisasi sebesar Rp953.025.086,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan yang meliputi: - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; - Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; - Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
12) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Belanja langsung bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari anggaran sebesar Rp2.288.822.550,00 terealisasi sebesar Rp1.618.670.800,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dengan pengadaan alat kontrasepsi, meliputi: - Keluarga berencana; - Kesehatan reproduksi remaja; - Pelayanan kontrasepsi; - Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; - Pengembangan model operasional BKB- Posyandu- PADU;
19
- Pemberdayaan masyarakat menuju sejahtera; - Revitalisasi program KB.
13) Bidang Sosial Belanja langsung bidang sosial dengan anggaran sebesar Rp2.679.721.175,00 terealisasi sebesar Rp1.731.591.816,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas kesejahteraan sosial yang meliputi: - Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); - Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social; - Pembinaan anak terlantar; - Pembinaan para penyandang cacat dan trauma; - Pembinaan panti asuhan/panti jompo; - Pembinaan eks. penyandang penyakit sosial (eks. narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya); - Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; - Pengelolaan Areal Pemakaman.
14) Bidang Tenaga Kerja Belanja langsung bidang tenaga kerja dari anggaran sebesar Rp770.142.610,00 terealisasi sebesar Rp731.653.814,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan ketenagakerjaan yang meliputi: - Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; - Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
- Peningkatan kesempatan kerja.
15) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Belanja langsung bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menegah dari anggaran sebesar Rp2.347.727.000,00 terealisasi sebesar Rp1.975.290.372,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang meliputi: - Penciptaan iklim usaha, usaha kecil menengah yang kondusif; - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah; - Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
menengah; - Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
16) Bidang Penanaman Modal Belanja langsung bidang penanaman modal dari anggaran sebesar Rp582.752.750,00 terealisasi sebesar Rp478.684.740,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terutama Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
17) Bidang Kebudayaan Belanja langsung bidang kebudayaan dari anggaran sebesar Rp4.215.431.800,00 terealisasi sebesar Rp3.885.172.684,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan upaya pengembangan nilai budaya yaitu dengan: - Pengembangan nilai budaya; - Pengelolaan kekayaan budaya; - Pengelolaan keragaman budaya.
20
18) Bidang Pemuda dan Olahraga Belanja langsung bidang pemuda dan olahraga dari anggaran sebesar Rp6.671.450.000,00 terealisasi sebesar Rp6.560.402.744,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, peningkatan peran serta kepemudaan, meliputi: - Peningkatan peran serta kepemudaan; - Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda; - Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
- Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda;
- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
19) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Belanja langsung bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dari anggaran sebesar Rp14.730.114.727,00 terealisasi sebesar Rp13.334.466.142,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan dinamika politik yang demokratis dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan: - Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; - Pendidikan politik masyarakat; - Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; - Pengembangan wawasan kebangsaan; - Kemitraan wawasan kebangsaan; - Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; - Optimalisasi pemanfaatan tekhnologi informasi; - Peningkatan kelancaran penyelenggaraan PEMILU.
20) Bidang Pemerintahan Umum Belanja langsung bidang pemerintahan umum dari anggaran sebesar Rp115.349.311.306,14 terealisasi sebesar Rp98.568.807.276,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas tata pemerintahan dan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pemberdayaan BUMD, yaitu dengan: - Peningkatan disiplin aparatur; - Fasilitasi pindah/purna tugas PNS; - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan; - Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah; - Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; - Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan kepala daerah; - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; - Penataan peraturan perundang-undangan; - Penataan daerah otonomi baru; - Pembinaan dan pengembangan aparatur; - Peningkatan kesadaran hukum dan penyelesaian masalah hukum; - Peningkatan pelayanan publik; - Peningkatan budaya kerja.
21) Bidang Ketahanan Pangan Belanja langsung bidang ketahanan pangan dari anggaran sebesar Rp3.103.173.000,00 terealisasi sebesar Rp2.905.384.380,00 dengan
21
prioritas dan sasaran pada peningkatan kewaspadaan ketahanan pangan yaitu: peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan).
22) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belanja langsung bidang pemberdayaan masyarakat desa dari anggaran sebesar Rp4.890.916.875,00 terealisasi sebesar Rp4.333.444.286,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan usaha pemberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa yang meliputi: - Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; - Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; - Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
23) Bidang Statistik Belanja langsung bidang statistik dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp38.473.300,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan data/informasi/statistik daerah dalam rangka monitoring dan pengendalian inflasi daerah.
24) Bidang Kearsipan Belanja langsung bidang kearsipan dari anggaran sebesar Rp702.878.075,00 terealisasi sebesar Rp565.630.482,00 dengan prioritas dan sasaran pada penataan sistem kearsipan dalam klasifikasi arsip pasif dan arsip dinamis dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi historis, meliputi: - Perbaikan sistem administrasi kearsipan; - Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
25) Bidang Komunikasi dan Informatika Belanja langsung bidang komunikasi dan informatika dari anggaran sebesar Rp11.011.962.771,00 terealisasi sebesar Rp9.080.933.134,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan komunikasi, informatika dan media massa, kerjasama informasi dengan mass media.
26) Bidang Perpustakaan Belanja langsung bidang perpustakaan dari anggaran sebesar Rp1.030.467.300,00 terealisasi sebesar Rp905.919.360,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
b. Urusan Pilihan
Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Bidang yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu pertambangan, perikanan, pertanian dan pariwisata. Anggaran Belanja langsung yang dialokasikan untuk urusan pilihan adalah sebesar Rp47.818.961.053,00 terealisasi sebesar Rp39.458.156.210,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Bidang Pertanian
Belanja langsung bidang pertanian dari anggaran sebesar Rp21.789.460.300,00 terealisasi sebesar Rp17.439.430.252,00 dengan
22
prioritas dan sasaran pada revitalisasi usaha pertanian, peternakan dan perkebunan guna memperkuat posisi tawar petani yang terdiri dari: - Peningkatan kesejahteraan petani; - Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan); - Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; - Peningkatan penerapan tekhnologi pertanian/perkebunan; - Peningkatan produksi pertanian/perkebunan; - Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan; - Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; - Peningkatan produksi hasil peternakan; - Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; - Peningkatan produksi peternakan.
2) Bidang Kehutanan Belanja langsung bidang kehutanan dari anggaran sebesar Rp2.780.247.700,00 terealisasi sebesar Rp2.500.019.300,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan usaha rehabilitasi hutan dan konservasi lahan yang meliputi: - Pemanfaatan sumber daya hutan; - Rehabilitasi hutan dan lahan; - Perencanaan dan pengembangan hutan.
3) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Belanja langsung bidang energi dan sumber daya mineral dari anggaran sebesar Rp495.000.000,00 terealisasi sebesar Rp366.705.000,00 dengan prioritas dan sasaran pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
4) Bidang Pariwisata Belanja langsung bidang pariwisata dari anggaran sebesar Rp2.521.268.140,00 terealisasi sebesar Rp2.290.058.830,00 dengan prioritas dan sasaran pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kemitraan.
5) Bidang Kelautan dan Perikanan Belanja langsung bidang kelautan dan perikanan dari anggaran sebesar Rp8.848.090.613,00 terealisasi sebesar Rp8.207.760.165,00 dengan prioritas dan sasaran pembangunan pengembangan perikanan dan kelautan dengan menitikberatkan pada pengembangan sarana prasarana dengan melaksanakan: - Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan
sumberdaya laut; - Pengembangan budidaya perikanan; - Pengembangan perikanan tangkap; - Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; - Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan; - Optimalisasi pengelolaan konversi sumber daya kelautan;
- Perencanaan dan pengembangan kawasan kelautan dan perikanan.
6) Bidang Perdagangan Belanja langsung bidang perdagangan dari anggaran sebesar Rp8.922.894.300,00 terealisasi sebesar Rp6.372.697.688,00 dengan
23
prioritas dan sasaran pada peningkatan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri yang meliputi: - Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; - Peningkatan dan pengembangan ekspor; - Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
7) Bidang Perindustrian Belanja langsung bidang perindustrian dari anggaran sebesar Rp2.157.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.977.715.325,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan pola industri spesial yang berbasis potensi lokal dalam usaha mengembangkan industri yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah, peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi dan peningkatan kemampuan teknologi industri, meliputi: - Pengembangan industri kecil dan menengah; - Peningkatan kemampuan teknologi industri; - Pengembangan sentra-sentra industri potensial;
- Penataan struktur industri.
8) Bidang Transmigrasi Belanja langsung bidang transmigrasi dari anggaran sebesar Rp305.000.000,00 terealisasi sebesar Rp303.769.650,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam pengembangan kawasan transmigrasi serta transmigrasi regional.
2.3.3 Pembiayaan
Pembiayaan daerah dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp201.931.722.469,47 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp201.772.632.469,47 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp 159.090.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp196.931.722.469,47.
Dari perbandingan pendapatan, belanja, dan pembiayaan netto diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sebesar Rp227.680.687.693,66 sebagai salah satu sumber pendanaan pada tahun berikutnya. Perhitungan SiLPA Tahun Berjalan untuk Tahun Buku 2013 adalah sebagai berikut:
Pendapatan Rp 1.917.058.035.076,86
Belanja (Rp 1.886.309.069.852,67)
Pembiayaan Netto Rp 196.931.722.469,47
SILPA Tahun Berjalan Rp 227.680.687.693,66 +
24
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp1.907.179.909.904,67 terealisasi sebesar Rp1.917.058.035.076,86 atau 100,52%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.690.113.711.134,37, realisasi pendapatan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp226.944.323.942,49 atau 13,43% dari realisasi pendapatan tahun lalu.
Sedangkan dari sisi Belanja Tahun Anggaran 2013, dianggarkan sebesar Rp2.104.452.542.374,14 terealisasi sebesar Rp1.886.309.069.852,67 atau 89,63%. Dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2012 sebesar Rp1.682.675.962.006,15, terdapat kenaikan sebesar Rp203.633.107.846,52 atau 12,10% dari realisasi belanja tahun sebelumnya.
Untuk menghindari deviasi pemahaman antara anggaran yang tertuang dalam APBD 2013 dan nilai realisasi 2013 pembahasan dalam bab ini menggunakan nilai realisasi murni APBD 2013.
Secara rinci mengenai sebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja pada SKPD beserta realisasi murni APBD 2013 diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2013 dan 2012
KODE SKPD ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 % REALISASI 2012
10102 Dinas Pendidikan 57.120.800,00 64.433.161,84 112,80 74.220.000,00
10201 Dinas Kesehatan 7.943.981.808,00 7.363.917.248,14 92,70 6.134.444.940,00
10202 RSUD Blambangan 30.000.000.000,00 31.821.228.473,62 106,07 24.616.150.492,31
10203 RSUD Genteng 18.359.170.000,00 18.548.541.799,74 101,03 15.173.509.299,71
10302 Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
801.989.970,09 1.773.832.365,54 221,18 85.867.750,00
10303 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
6.840.000,00 39.034.707,00 570,68 94.090.184,00
10803 Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
116.450.000,00 123.737.900,00 106,26 79.383.000,00
10701 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
12.640.211.345,00 14.491.921.845,00 114,65 12.909.312.600,00
10802 Badan Lingkungan Hidup
20.025.000,00 20.650.000,00 103,12 0,00
11001 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11.245.000,00 12.963.000,00 115,28 13.326.500,00
11502 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah
32.861.000,00 17.100.000,00 52,04 37.950.000,00
12006 Dinas Pendapatan 156.784.015.479,00 165.365.912.900,00 105,47 125.087.040.594,00
12062 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
1.678.703.798.412,58 1.674.524.123.664,43 99,75 303.248.340.900,00
12063 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1.330.629.847,00 2.275.412.968,00 171,00 1.199.889.096.965,00
20102 Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan
7.917.060,00 10.243.480,00 129,38 2.323.275.959,00
20103 Dinas Peternakan 169.601.583,00 262.423.057,65 154,73 7.404.000,00
25
KODE SKPD ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 % REALISASI 2012
20501 Dinas Kelautan Dan Perikanan
162.752.600,00 220.950.694,90 135,76 167.490.450,00
20601 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pertambangan
31.300.000,00 121.607.811,00 388,52 161.362.500,00
TOTAL PENDAPATAN 1.907.179.909.904,67 1.917.058.035.076,86 100,52 1.690.113.711.134,37
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2013 dan 2012
KODE SKPD ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 % REALISASI 2012
10102 Dinas Pendidikan 939.316.260.632,00 870.354.856.426,00 92,66 751.922.694.220,37
10201 Dinas Kesehatan 102.273.160.174,00 96.067.717.459,80 93,93 77.463.263.050,42
10202 RSUD Blambangan 60.728.293.610,00 54.367.953.977,87 89,53 44.469.588.619,46
10203 RSUD Genteng 31.093.982.770,00 28.713.364.647,00 92,34 22.838.555.161,09
10302 Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
226.398.020.846,00 190.307.933.440,00 84,06 185.067.571.224,00
10303 Dinaspekerjaan Umum Pengairan 62.546.103.013,00 59.476.140.411,00 95,09 67.099.380.182,30
10601 Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
12.772.327.867,00 11.461.314.273,00 89,74 9.585.534.063,00
10701 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 20.394.611.603,00 18.412.705.633,00 90,28 16.090.605.890,00
10802 Badan Lingkungan Hidup 4.072.772.092,00 3.592.889.856,00 88,22 2.525.713.126,00
10803 Dinas Kebersihan Dan Pertamanan 62.855.749.270,00 59.702.109.207,00 94,98 53.735.932.515,00
11001 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5.904.900.838,00 5.058.815.625,00 85,67 5.863.217.048,00
11102 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
10.472.347.985,00 9.397.371.171,00 89,74 8.476.050.184,00
11301 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 5.162.111.038,00 4.703.773.384,00 91,12 4.084.109.577,00
11502 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 3.951.926.731,00 3.504.188.419,00 88,67 2.630.442.537,00
11701 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 8.470.378.906,00 7.712.191.287,00 91,05 7.100.263.575,00
11801 Dinas Pemuda Dan Olah Raga 7.891.928.300,00 7.656.155.053,00 97,01 7.251.699.418,00
11902 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 6.036.880.700,00 5.624.928.652,00 93,18 4.987.271.683,00
11903 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 8.597.674.500,00 8.240.491.912,00 95,85 6.527.540.029,00
12001 DPRD 10.234.438.682,00 9.323.650.154,00 91,10 9.299.185.091,00
12002 KDH & WKDH 787.540.985,00 760.592.974,00 96,58 633.065.045,00
12003 Sekretariat Daerah 95.000.567.799,00 65.240.350.927,00 68,67 67.599.850.826,00
12004 Sekretariat DPRD 27.053.075.800,00 19.943.694.383,00 73,72 14.207.156.906,00
12006 Dinas Pendapatan 22.486.278.430,00 18.177.423.373,00 80,84 16.663.054.525,00
12007 Inspektorat Kabupaten 5.276.260.341,00 4.889.590.643,00 92,67 4.335.107.184,00
12008 Badan Kepegawaian Dan Diklat 8.887.147.285,00 7.635.707.253,00 85,92 6.415.053.154,00
12010 Kecamatan Banyuwangi 1.846.062.000,00 1.733.848.050,00 93,92 1.892.209.350,00
12011 Kecamatan Giri 1.857.924.500,00 1.728.200.864,00 93,02 1.650.592.487,00
12012 Kecamatan Glagah 1.840.588.500,00 1.660.083.813,00 90,19 1.779.984.510,00
12013 Kecamatan Kalipuro 2.099.688.500,00 1.947.377.428,00 92,75 2.033.020.365,00
26
KODE SKPD ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 % REALISASI 2012
12014 Kecamatan Licin 1.569.107.892,00 1.437.878.597,00 91,64 1.398.725.059,00
12015 Kecamatan Wongsorejo 1.823.950.640,00 1.701.597.802,00 93,29 1.696.715.296,00
12016 Kecamatan Kabat 2.327.581.518,00 2.161.887.127,00 93,88 2.178.792.011,00
12017 Kecamatan Rogojampi 2.547.560.500,00 2.414.677.334,00 94,78 2.281.645.372,00
12018 Kecamatan Songgon 1.717.371.250,00 1.587.424.458,00 92,43 1.454.133.451,00
12019 Kecamatan Singojuruh 2.012.276.907,00 1.878.117.446,00 93,33 1.610.014.851,00
12020 Kecamatan Srono 1.967.064.000,00 1.844.718.284,00 93,78 1.779.738.932,00
12021 Kecamatan Muncar 1.941.032.079,00 1.871.726.900,00 96,43 1.722.789.035,00
12022 Kecamatan Cluring 2.092.763.055,00 1.981.425.421,00 94,68 1.920.748.473,00
12023 Kecamatan Purwoharjo 1.705.692.430,00 1.572.568.245,00 92,20 1.585.231.755,00
12024 Kecamatan Tegaldlimo 1.777.143.235,00 1.596.528.317,00 89,84 1.673.030.668,00
12025 Kecamatan Gambiran 1.575.747.906,00 1.494.413.067,00 94,84 1.348.760.266,00
12026 Kecamatan Bangorejo 1.524.642.000,00 1.373.606.695,00 90,09 1.271.540.471,00
12027 Kecamatan Siliragung 1.249.383.492,00 1.053.532.039,00 84,32 1.068.921.471,00
12028 Kecamatan Pesanggaran 1.478.104.820,00 1.355.955.712,00 91,74 1.294.270.289,00
12029 Kecamatan Genteng 1.961.126.500,00 1.645.783.941,00 83,92 1.702.644.201,00
12030 Kecamatan Tegalsari 1.519.810.500,00 1.423.056.039,00 93,63 1.199.789.875,00
12031 Kecamatan Sempu 1.724.559.100,00 1.492.956.688,00 86,57 1.597.665.810,00
12032 Kecamatan Glenmore 1.651.131.940,00 1.540.868.503,00 93,32 1.486.442.784,00
12033 Kecamatan Kalibaru 1.604.691.200,00 1.464.849.202,00 91,29 1.337.113.606,00
12034 Kelurahan Taman Baru 623.820.655,00 486.215.422,00 77,94 555.777.932,00
12035 Kelurahan Kertosari 588.400.450,00 478.120.717,00 81,26 592.684.243,00
12036 Kelurahan Lateng 695.181.330,00 580.978.524,00 83,57 495.134.033,00
12037 Kelurahan Penganjuran 616.174.929,00 504.261.636,00 81,84 465.284.711,00
12038 Kelurahan Temenggungan 656.028.600,00 563.188.231,00 85,85 475.838.284,00
12039 Kelurahan Sobo 619.028.910,00 544.951.570,00 88,03 480.058.644,00
12040 Kelurahan Pakis 637.267.517,00 563.955.087,00 88,50 478.288.224,00
12041 Kelurahan Pengantigan 627.349.545,00 474.970.522,00 75,71 499.924.139,00
12042 Kelurahan Kampung Mandar 697.566.000,00 585.759.717,00 83,97 545.556.193,00
12043 Kelurahan Kepatihan 609.439.058,00 481.413.161,00 78,99 510.113.854,00
12044 Kelurahan Karangrejo 644.843.000,00 520.930.629,00 80,78 378.551.134,00
12045 Kelurahan Sumberejo 638.268.434,00 527.540.133,00 82,65 583.334.484,00
12046 Kelurahan Singotrunan 682.111.050,00 543.409.073,00 79,67 590.353.307,00
12047 Kelurahan Panderejo 658.327.200,00 534.309.454,00 81,16 546.687.945,00
12048 Kelurahan Kampung Melayu 644.054.000,00 551.026.929,00 85,56 535.921.581,00
12049 Kelurahan Kebalenan 662.164.700,00 562.508.621,00 84,95 518.226.733,00
12050 Kelurahan Singonegaran 619.688.800,00 486.753.920,00 78,55 431.238.472,00
27
KODE SKPD ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 % REALISASI 2012
12051 Kelurahan Tukangkayu 638.627.200,00 553.376.936,00 86,65 459.133.813,00
12052 Kelurahan Boyolangu 695.603.600,00 622.727.593.00 89,52 484.925.493,00
12053 Kelurahan Mojopanggung 594.770.540,00 465.884.793,00 78,33 501.833.309,00
12054 Kelurahan Penataban 593.697.376,00 522.444.943,00 88,00 409.089.829,00
12055 Kelurahan Giri 756.025.000,00 643.491.178,00 85,12 555.813.553,00
12056 Kelurahan Gombengsari 550.350.860,00 442.207.834,00 80,35 416.070.458,00
12057 Kelurahan Klatak 652.137.758,00 494.675.655,00 75,85 499.172.720,00
12058 Kelurahan Kalipuro 662.241.575,00 543.923.341,00 82,13 497.178.220,00
12059 Kelurahan Bulusan 630.958.130,00 502.639.906,00 79,66 527.242.848,00
12060 Kelurahan Banjarsari 624.614.900,00 529.584.822,00 84,79 492.946.052,00
12061 Kelurahan Bakungan 608.424.300,00 519.526.971,00 85,39 454.647.634,00
12062 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 13.520.473.501,14 12.535.205.100,00 92,71 10.038.683.827,00
12062 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah 194.256.582.489,00 173.840.239.192,00 89,49 166.939.988.755,00
12063 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
3.562.960.700,00 3.030.455.367,00 85,05 2.783.615.024,00
12101 Kantor Ketahanan Pangan 4.075.997.850,00 3.781.861.568,00 92,78 1.622.911.812,00
12201 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
5.127.187.465,00 4.495.284.121,00 87,68 5.145.947.654,00
12401 Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi 3.145.190.975,00 2.647.743.986,00 84,18 2.952.174.963,00
20102 Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan 32.964.636.500,00 30.064.118.523,00 91,20 23.941.358.971,00
20103 Dinas Peternakan 8.098.807.300,00 5.835.001.088,00 72,05 5.438.967.188,00
20501 Dinas Kelautan Dan Perikanan 11.095.599.173,00 10.283.347.019,00 92,68 9.666.403.431,51
20601 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pertambangan
13.334.705.700,00 10.495.647.434,00 78,71 3.575.723.869,00
Badan Penanggulangan Dan Bencana Daerah 5.263.490.643,00 4.180.396.624,00 79,42 752.733.448,00
TOTAL BELANJA 2.104.452.542.374,14 1.886.309.069.852,67 89,63 1.682.675.962.006,15
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah dan solusi yang mungkin dilakukan meliputi: a. Kurang maksimalnya kualitas layanan publik yang efektif dan efesien sehingga
respon masyarakat belum optimal terhadap produk layanan publik yang ditawarkan. Pada tahun mendatang diperlukan inovasi yang lebih kreatif dan efektif agar masyarakat responsif terhadap produk layanan publik.
b. Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan infrastruktur/prasarana dan sarana umum. Hal tersebut perlu terobosan baru untuk mendapatkan tambahan dana untuk perbaikan/peningkatan infrastruktur.
c. Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan belum memberikan dampak maksimal pada peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD. Untuk itu diperlukan perbaikan/peningkatan infrastruktur teknologi informatika yang lebih baik dan lebih populer.
28
d. Kurangnya kapabilitas dan profesionalisme aparatur di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan, dan evaluasi sehingga penerimaanpendapatan daerah belum maksimal. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan kinerja profesional.
e. Kurangnya akurasi informasi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga informasi tentang dana perimbangan dan dana Bagi Hasil dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur kurang akurat. Kondisi ini perlu komunikasi yang lebih intensif antar para pihak yang berkompeten.
f. Kurang menariknya insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada para investor. Solusi masalah ini adalah kreatifitas insentif yang lebih baik dibanding Pemerintah Daerah yang lain, untuk selanjutnya dilakukan promosi yang efektif dalam menarik investor ke Kabupaten Banyuwangi.
g. Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah, penyediaan anggaran dapat dikomunikasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
h. Kurangnya pengkajian sumber–sumber pendapatan daerah yang baru. Permasalahan ini dapat difasilitasi oleh para profesional dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.
Sedangkan untuk realisasi Belanja tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan : a. Terkait dengan proses pengadaan tanah menemui kendala antara lain perencanaan
yang kurang matang khususnya pada proses penyiapan dokumen dan proses pengadaan yang membutuhkan waktu cukup lama (bisa melebihi satu tahun anggaran).
b. Adanya proses pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang dan beberapa kegiatan di SKPD yang tidak bisa dilaksanakan maupun diselesaikan sesuai kontrak karena berbagai faktor;
c. Masih terbatasnya sumber daya manusia khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan pada SKPD secara kuantitas, sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran yang telah disediakan.
Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. Perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang khususnya pada pelaksanaan
Belanja Modal Pengadaan Tanah, sehingga memungkinkan penyelesaian pengadaan secara paripurna;
b. Perlu penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran sehingga kesalahan penentuan kode rekening dapat diminimalisir;
c. Melakukan pengkajian mendalam terhadap penyebab pengadaan barang/jasa yang gagal lelang sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa.
d. Mengusahakan kaderisasi SDM baru pengelo la keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri;
e. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.
29
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki Kebijakan Akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 11 oktober 2012 dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau bendahara penerimaan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum dapat menyajikan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana amanat dari Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) no. 02 dan 03 dikarenakan proses penganggaran pada tahun 2013 belum mengakomodir adanya transaksi yang memenuhi kriteria pada IPSAP. Sebagai bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyajikan LKPD 2013 secara penuh atas seluruh transaksi yang terjadi pada tahun 2013, realisasi atas transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam IPSAP tersebut dijelaskan dalam Bab VI mengenai Informasi Tambahan atas Laporan Keuangan point 6.11 Penerimaan Dana yang Termasuk Dalam Cakupan Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP 03.
30
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Penerapan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: a. Pengukuran Pendapatan
Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran).
b. Pengukuran Belanja Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.
c. Pengukuran Pembiayaan Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Sedangkan Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
d. Pengukuran Kas Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK. Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari: 1) Kas di Kas Daerah
Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bendahara umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.
2) Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
3) Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (Dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.
4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
31
Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
e. Pengukuran Piutang 1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi
Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Dalam penyusunannya, jumlah nominal surat ketetapan yang telah diterbitkan selama satu tahun dikurangi dengan nilai nominal yang telah diterima selama kurun waktu satu tahun.
2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (Dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.
3) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah kepada BUMD dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada BUMD. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian lancar pinjaman kepada BUMD merupakan reklasifikasi piutang pinjaman kepada BUMD yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari pinjaman kepada BUMD akan mengurangi akun perkiraan pinjaman kepada BUMD bukan akun bagian lancar pinjaman kepada BUMD. Bagian lancar pinjaman kepada BUMD dicatat sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo pada tahun berikutnya.
4) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca
32
karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakuisebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.
5) Piutang Lainnya Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
6) Piutang Tak Tertagih Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.
f. Penyisihan Piutang 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu : Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut: a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen); b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh
persen); c. Piutang diragukan nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50 % (lima puluh
persen); d. Piutang macet , nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100%(seratus persen).
4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan dineraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (net realizable value).
5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara: a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan
tersebut selesai/lunas. b) Penghapusbukuan (write down)
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net relizble value). Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
33
(1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
(2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
(3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
c) Penghapustagihan (write off) Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi. Kriteria penghapustagihan sebagai berikut : (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang
kepada Negara. (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra
penagih menjadi lebih baik. (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan
situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih. (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang. (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin
diterapkan. (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan,
hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di Negara lain.
d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
e) Restrukturisasi Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.
g. Pengukuran Persediaan Persediaan disajikan sebesar: 1) Biaya Perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
34
2) Biaya Standar apabila Diperoleh dengan Produksi Sendiri Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
3) Nilai Wajar apabila Diperoleh dengan Cara Lainnya seperti Donasi/Rampasan Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
h. Pengukuran Investasi 1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan :
a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.
b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
35
2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu : a) Metode Biaya
Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
b) Metode Ekuitas Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (Net Realizable Value) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
i. Pengukuran Aset Tetap 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
3) Kapitalisasi Aset Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.
j. Penyusutan Aset Tetap Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam
menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.
Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap yang dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap dan ekuitas dana investasi-diinvestaskan dalam aset tetap.
36
k. Pengukuran Utang 1) Utang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal
mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3) Utang di neraca diklasifikasikan menjadi : a) Utang Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh
tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
b) Utang Jangka Panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.
l. Pengukuran Ekuitas Dana Pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi
jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.
37
BAB V PENJELASAN ATAS REKENING-REKENING NERACA, LAPORAN R EALISASI
ANGGARAN DAN LAPORAN ARUS KAS
5.1 NERACA 5.1.1 Aset Lancar
31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
Aset Lancar 315.681.424.602,09 268.133.731.475,77
Aset lancar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013 adalah
sebesar Rp315.681.424.602,09 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Persediaan dan Belanja Dibayar Dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut :
31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
Kas dan Bank 228.483.172.454,28 201.815.173.258,07 Piutang 53.602.028.082,49 26.819.242.355,51 Penyisihan Piutang (16.493.732.102,05) (2.239.651.966,00) Persediaan 41.527.477.584,93 41.532.998.328,19 Belanja Dibayar Dimuka 8.562.478.582,44 205.969.500,00
Jumlah
315.681.424.602,09 268.133.731.475,77
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
5.1.1.1 Kas dan Bank 228.483.172.454,28 201.815.173.258,07
Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2013 sebesar Rp228.483.172.454,28 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran serta Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan rincian sebagai berikut :
31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp) Kas di Kas Daerah 212.997.805.598,09 194.200.947.882,39
Kas di Bendahara Penerimaan
3.170.291,00
37.292.804,00
Kas di Bendahara Pengeluaran
805.617.469,62
5.247.984,60
Kas di BLUD 14.676.579.095,57 7.571.684.587,08
Jumlah 228.483.172.454,28
201.815.173.258,07
38
a. Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp212.997.805.598,09 terdiri dari :
Tabel 5.1 Rincian Kas di Kas Daerah
Uraian
Saldo
per 31 Desember 2013 (Rp)
A. PT. Bank Jatim
1. Rekening Giro Nomor 0021000700 17.997.805.598,09
2. Deposito (DB. 186730) 10.000.000.000,00
3. Deposito (DB. 138726) 20.000.000.000,00
4. Deposito (DB. 186938) 10.000.000.000,00
5. Deposito (DB. 186145) 15.000.000.000,00
B. PT. BNI 46 (Persero) Tbk.
1. Deposito (PAA. 0106137) 4.500.000.000,00
2. Deposito (PAA. 0161822) 20.000.000.000,00
3. Deposito (PAA. 0275245) 15.500.000.000,00
4. Deposito (PAA. 0697879) 5.000.000.000,00
5. Deposito (PAA. 0585690) 10.000.000.000,00
C. PT. BRI (Persero) Tbk.
1. Deposito (DB. 7458336) 4.000.000.000,00
2. Deposito (DB. 7458332) 26.000.000.000,00
3. Deposito (DC. 2107236) 10.000.000.000,00
4. Deposito (DC. 2104702) 10.000.000.000,00
D. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
1. Deposito (AC. 172898) 10.000.000.000,00
2. Deposito (AC. 934736) 10.000.000.000,00
3. Deposito (AC. 832652) 5.000.000.000,00
E. PT. BTN (Persero) Tbk.
1. Deposito (A.1459163) 10.000.000.000,00
Jumlah Kas Di Kas Daerah 212.997.805.598,09
b. Kas Di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.170.291,00, terdiri dari penerimaan jasa giro pada Dinas Kesehatan yang sampai dengan 31 Desember 2013 belum disetor ke kasda sebesar Rp48.991,00 (telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 7 Januari 2014) dan penerimaan RSUD Genteng yang diterima petugas loket setelah waktu pisah batas sebesar Rp3.121.300,00 (tidak termasuk sebagai pendapatan Tahun 2013).
c. Kas Di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp805.617.469,62 berupa kas tunai dan saldo bank pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPD, terdiri dari sisa uang persediaan (UP) sebesar Rp6.303.000,00, jasa giro sebesar
39
Rp976.029,12, dan uang pihak ketiga sebesar Rp798.338.440,50, dengan rincian sebagai berikut : 1) Sisa uang persediaan sebesar Rp6.303.000,00 merupakan sisa UP
Tahun 2013 pada Bendahara Sekretariat Daerah yang sampai dengan 31 Desember belum disetor ke Kas Daerah karena masih berada di bendahara pengeluaran pembantu. Uang tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 10 Januari 2014.
2) Jasa giro sebesar Rp976.029,12 merupakan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pendidikan yang sampai dengan 31 Desember 2013 belum disetor ke Kas Daerah. Jasa giro tersebut telah disetor ke Kasda pada awal tahun 2014, terdiri dari
Tabel 5.3 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran atas Jasa Giro
SKPD Jumlah (Rp)
Penyetoran ke Kas Daerah
1. Dinas Koperasi dan UMKM 1.238,05 22 Januari 2014
2. Dinas Pendidikan
- UPTD TK SD Kec. Srono, Purwoharjo dan Wongsorejo (jasa giro Tahun 2012) 465.822,72
3 Maret 2014
- UPTD TK SD Kec. Pesanggaran 17.761,95 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Siliragung 11.367,54 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Bangorejo 6.128,85 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Tegaldlimo 96,85 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Muncar 15.367,76 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Srono 32.120,92 6 Maret 2014
- UPTD TK SD Kec. Cluring 14.752,24 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Gambiran 10.675,88 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Glenmore 19.183,36 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Sempu 10.741,20 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Kabat 32.183,92 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Licin 12.747,48 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Giri 7.229,74 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Banyuwangi 27.543,66 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Genteng 15.496,10 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Purwoharjo 6.291,44 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Rogojampi 18,63 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Tegalsari 10.099,92 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Kalibaru 228.306,68 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Kalipuro 12.747,48 5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Wongsorejo 18.106,75 6 Maret 2014
JUMLAH 976.029,12
3) Uang pihak ketiga pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp798.338.440,50 terdiri dari :
40
Tabel 5.4 Rekening Saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang tidak bersaldo nihil
SKPD Uraian Jumlah
(Rp)
1. Dinas Pendidikan - UPTD TK SD Kec. Genteng Dana non TPP bulan
Oktober sd Desember 503.452,00 - UPTD TK SD Kec. Purwoharjo Dana Non TPP 2.175.000,00 - UPTD TK SD Kec. Kalibaru Dana Non TPP 412.000,00
- UPTD TK SD Kec. Rogojampi
Non TPP-TK Swasta 1.462.500,00
- UPTD TK SD Kec. Tegalsari Non TPP-TK Swasta 4.500.000,00
Non TPP - SMP Swasta 637.500,00
GTT-PTT Oktober sd Desember 21.648.457,50
GTT-PTT Oktober sd Desember 5.034.525,00
2. Kelurahan Temenggungan Penerimaan SP2D GU dan LS Bendahara 13.715.006,00
3. Kelurahan Giri Penerimaan LS Bendahara 2.250.000,00
4. PPKD Bendahara Hibah dan Bantuan Keuangan 746.000.000,00
JUMLAH 798.338.440,50
Penjelasan atas tabel di atas sebagai berikut : a) Sisa kas pada UPTD TK SD Kec. Genteng sebesar Rp503.452,00
merupakan Dana non Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) bagian bulan Oktober sampai dengan Desember yang telah ditransfer oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 24 Desember 2013 ke rekening UPTD dan dicatat sebagai belanja Tahun 2013. Ternyata GTT-PTT tersebut telah berhenti atau mengundurkan diri, sehingga dana tersebut tidak diambil dari rekening UPTD dan dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 06 Februari 2014. Karena pengembalian ke Kas Daerah telah melewati Tahun 2013 maka pengembalian tersebut tidak dicatat sebagai kontra pos belanja TA 2013 melainkan dicatat sebagai pendapatan lain-lain TA 2014.
b) Sisa kas pada UPTD TK SD Kec. Purwoharjo sebesar Rp2.175.000,00 dan UPTD TK SD Kec. Kalibaru sebesar Rp412.000,00 merupakan dana non TPP yang telah ditransfer oleh Dinas Pendidikan pada masing-masing UPTD dan dicatat sebagai belanja Tahun 2013. Ternyata GTT-PTT tersebut telah menerima sertifikasi sehingga dana tersebut tidak diambil dari rekening UPTD dan dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Februari 2014. Karena pengembalian ke Kas Daerah telah melewati Tahun 2013 maka pengembalian tersebut tidak dicatat sebagai kontra pos belanja TA 2013 melainkan dicatat sebagai pendapatan lain-lain TA 2014.
c) Saldo kas di rekening Bendahara UPTD TK SD Kec. Rogojampi dan UPTD TK SD Kec. Tegalsari dengan total Rp33.282.982,50 merupakan dana non TPP bagi TK Swasta dan GTT bagian bulan Oktober sampai dengan bulan Desember yang telah ditransfer oleh Dinas Pendidikan pada masing-masing UPTD, namun sampai
41
dengan tanggal 31 Desember 2013 dana tersebut belum diambil dari rekening. UPTD TK SD Kecamatan Rogojampi baru menarik dana tersebut pada tanggal 9 Januari 2014 sedangkan UPTD TK SD Kecamatan Tegalsari pada tanggal 2 Januari 2014.
d) Saldo kas di rekening Bendahara Kelurahan Temenggungan sebesar Rp13.715.006,00 merupakan penerimaan SP2D GU atas belanja jasa perkantoran senilai Rp1.500.000,00; belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik senilai Rp744.006,00; belanja makanan dan minuman senilai Rp4.521.000,00; belanja surat kabar/majalah senilai Rp300.000,00, serta penerimaan SP2D LS atas belanja honorarium kader posyandu senilai Rp6.650.000,00, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum diambil dari rekening bendahara dikarenakan bendahara pengeluaran sedang berada di luar kota untuk kepentingan yang mendesak. Secara administrasi keuangan, Kelurahan Temenggungan telah melakukan seluruh kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan, yakni melakukan penyetoran sisa UP dengan menggunakan dana pribadi terlebih dahulu yang dilakukan oleh staf Kelurahan Temenggungan atas nama Halimatus Sakdiyah. Dana pada rekening bendahara pengeluaran tersebut telah ditarik pada tanggal 2 Januari 2014 untuk membayar tagihan dan uang talangan penyetoran sisa UP.
e) Saldo kas di rekening Bendahara Kelurahan Giri sebesar Rp2.250.000,00 merupakan dana atas penerimaan SP2D LS bendahara untuk keperluan belanja jasa kantor bulan Desember. Pada tanggal 31 Desember 2013 bendahara telah mengupayakan penarikan tunai terhadap dana tersebut, namun kebijakan dari Bank Jatim untuk pengambilan kas tunai terbatas sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, sehingga dana tersebut tidak bisa ditarik dari rekening bendahara sampai dengan tutup tahun anggaran dan baru ditarik tunai pada tanggal 3 Januari 2014.
f) Saldo kas di rekening Bendahara Hibah Bansos dan Bantuan Keuangan senilai Rp740.000.000,00 merupakan penerimaan SP2D LS Hibah untuk bantuan dana hibah kepada 20 Badan/Lembaga Keagamaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum ditransfer ke rekening penerima hibah karena kelalaian Bank Jatim, yaitu baru memindahbukukan ke rekening penerima hibah pada tanggal 2 Januari 2014.
d. Kas di BLUD Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp14.676.579.095,57 yang terdiri dari :
Tabel 5.5 Rincian Kas di BLUD
Uraian Jumlah (Rp)
Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 6.838.886.953,21
Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 7.837.692.142,36
Jumlah Kas di BLUD 14.676.579.095,57
42
1) Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Saldo kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan sebesar Rp6.838.886.953,21 tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.6 Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
Uraian Jumlah
(Rp)
Kas Tunai di Bendahara BLUD 500.000,00
Kas di Rekening Bank Jatim No. Rek. 0021009598 3.136.795.603,15
Kas di Rekening Bank BNI No. Rek. 0126351923 2.999.385.340,00
Kas di Rekening Bank BRI No. Rek. 000701000774302 693.882.494,40
Kas di Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1430012693931 8.323.515,66
Jumlah Kas di BLUD RSUD Blambangan 6.838.886.953,21
2) Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sebesar Rp7.837.692.142,36 merupakan sisa kas di giro Bank Jatim BLUD RSUD Genteng dengan Nomor Rekening 0551002250.
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
5.1.1.2 Piutang 37.108.295.980,44 24.579.590.389,51
Saldo piutang per 31 Desember 2013 terdiri dari: Piutang Pajak Rp 35.696.513.517,50 Piutang Retribusi Rp 44.339.415,00 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rp 2.330.975.830,00 Piutang Lainnya Rp 15.530.199.319,99
Jumlah Piutang Rp 53.602.028.082,49
Penyisihan Piutang Rp (16.493.732.102,05)
Jumlah Piutang bersih Rp 37.108.295.980,44
a. Piutang pajak sebesar Rp35.696.513.517,50 terdiri dari : Tabel 5.7 Rincian Piutang Pajak Tahun 2013
Jenis Piutang Pajak
Saldo 31 Des 2012
(Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013
(Rp) 1. Pajak Hotel 53.930.991,00 16.887.000,00 26.987.950,00 43.830.041,00
2. Pajak Restoran 25.926.781,00 1.013.500,00 14.426.411,00 12.513.870,00
3. Pajak Hiburan 5.535.000,00 3.000.000,00 2.385.000,00 6.150.000,00
4. Pajak Reklame 108.586.800,50 26.548.375,00 21.579.475,00 113.555.700,50
5. Pajak Penerangan Jalan Non PLN
687.780,00 0,00 687.780,00 0,00
6. Pajak PPJ PLN 2.476.993.192,00 2.950.246.833,00 2.476.993.192,00 2.950.246.833,00
7. Pajak Parkir 2.160.000,00 200.000,00 2.010.000,00 350.000,00
8. Pajak Air Tanah 1.597.742,00 22.107.630,00 1.597.742,00 22.107.630,00
9. Pajak Mineral bukan Logam
dan Batuan
2.095.000,00 2.909.250,00 1.430.000,00 3.574.250,00
10. Pajak Bumi
dan Bangunan 0,00 32.558.084.003,00 13.898.810,00 32.544.185.193,00
JUMLAH 2.677.513.286,50 35.580.996.591,00 2.561.996.360,00 35.696.513.517,50
43
1) Piutang Pajak Hotel Nilai piutang pajak hotel sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp43.830.041,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.8 Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2013
Tahun Saldo
31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp) Saldo
31 Des 2013 (Rp)
Koreksi Tahun
Sebelumnya
Pembayaran Tahun 2013
2010 30.660.291,00 0,00 3.717.250,00 0,00 26.943.041,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 23.270.700,00 0,00 0,00 23.270.700,00 0,00
2013 0,00 16.887.000,00 0,00 0,00 16.887.000,00
JUMLAH 53.930.991,00 16.887.000,00 3.717.250,00 23.270.700,00 43.830.041,00
Dari Rp53.930.991,00 piutang pajak hotel, sudah dibayar sebanyak Rp26.987.950,00, tetapi masih terdapat 35 SKP yang belum dibayar oleh wajib pajak pada tahun 2013 sebesar Rp16.887.000,00 sehingga piutang pajak hotel menjadi sebesar Rp43.830.041,00. Pengurangan piutang pajak hotel tahun 2010 sebesar Rp3.717.250,00 merupakan koreksi pembayaran untuk saldo yang disajikan tahun 2012.
2) Piutang Pajak Restoran Piutang pajak restoran sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp12.513.870,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.9 Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2013
Tahun Saldo
31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp) Saldo
31 Des 2013 (Rp)
Koreksi Tahun
Sebelumnya
Pembayaran Tahun 2013
2010 18.664.281,00 0,00 7.338.911,00 0,00 11.325.370,00
2011 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
2012 7.187.500 0,00 0,00 7.087.500,00 100.000,00
2013 0,00 1.013.500,00 0,00 0,00 1.013.500,00
JUMLAH 25.926.781,00 1.013.500,00 7.338.911,00 7.087.500,00 12.513.870,00
Penambahan piutang pajak restoran sebesar Rp1.013.500,00 karena sebanyak 7 SKP yang belum dibayar oleh wajib pajak pada tahun 2013, dan telah dilakukan pembayaran atas SKP tahun terdahulu sebesar Rp14.426.411,00. Sehingga dari Rp25.926.781,00 piutang pajak restoran saat ini menjadi sebesar Rp12.513.870,00. Pembayaran untuk piutang pajak tahun 2010 sebesar Rp7.338.911,00 merupakan koreksi pembayaran yang telah dilakukan pada tahun 2011. Sehingga nilai tersebut menjadi nilai koreksi untuk saldo piutang tahun 2012.
3) Piutang Pajak Hiburan Nilai piutang pajak hiburan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp6.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
44
Tabel 5.10 Rincian Piutang Pajak Hiburan Tahun 2013
Tahun Saldo
31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp) Saldo
31 Des 2013 (Rp) Koreksi Tahun
Sebelumnya Pembayaran Tahun 2013
2010 3.450.000,00 0,00 300.000,00 0,00 3.150.000,00
2011 1.855.000,00 0,00 0,00 1.855.000,00 0,00
2012 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00
2013 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
JUMLAH 5.535.000,00 3.000.000,00 300.000,00 2.085.000,00 6.150.000,00
Penambahan piutang pajak hiburan sebesar Rp3.000.000,00 karena ada 1 SKP yang belum dibayar oleh wajib pajak pada tahun 2013. Sedangkan pajak hiburan yang diterbitkan sebelum tahun 2013 sudah dibayar sebesar Rp2.385.000,00. Sampai akhir tahun 2013 total piutang pajak hiburan sebesar Rp5.535.000,00 saat ini menjadi sebesar Rp6.150.000,00.
4) Piutang Pajak Reklame
Saldo piutang pajak reklame sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp113.555.700,50. Nilai ini merupakan saldo piutang mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.11 Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2013
Tahun Saldo
31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp) Saldo
31 Des 2013 (Rp)
Koreksi Tahun
Sebelumnya
Pembayaran Tahun 2013
2010 76.313.325,50 0,00 40.000,00 147.500,00 76.125.825,50
2011 5.094.875,00 0,00 0,00 290.625,00 4.804.250,00
2012 27.178.600,00 0,00 240.000,00 20.861.350,00 6.077.250,00
2013 0,00 26.548.375,00 0,00 0,00 26.548.375,00
JUMLAH 108.586.800,50 26.548.375,00 280.000,00 21.299.475,00 113.555.700,50
Pengurangan piutang pajak reklame berasal dari koreksi pembayaran tahun sebelumnya sebesar Rp280.000,00 dan realisasi pembayaran tahun 2013 sebesar Rp21.299.475,00 . Sedangkan penambahan piutang pajak reklame tahun 2013 disebabkan karena sebanyak 51 SKP yang diterbitkan pada tahun 2013 belum dibayar oleh wajib pajak.
5) Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN
Saldo piutang pajak penerangan jalan non PLN merupakan saldo piutang pajak tahun 2012 sebesar Rp687.780,00. Untuk saldo tersebut terdapat koreksi pembayaran di tahun 2012 sebesar Rp352.980,00 dan realisasi pembayaran di tahun 2013 sebesar Rp334.800,00, sehingga saldo per 31 Desember 2013 adalah nihil.
Tabel 5.12 Rincian Piutang Pajak PPJ Non PLN Tahun 2013
Tahun Saldo
31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013
(Rp) Koreksi Tahun Sebelumnya
Pembayaran Tahun 2013
2012 687.780,00 0,00 352.980,00 334.800,00 0,00
45
6) Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN
Piutang pajak penerangan jalan (PPJ) PLN sebesar Rp2.950.246.833,00 merupakan hasil pemungutan PPJ PLN bulan Desember 2013 yang baru disetorkan di bulan Januari 2014.
7) Piutang Pajak Parkir
Saldo piutang pajak parkir sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp350.000,00 merupakan saldo piutang Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013, yang dirinci sebagai berikut :
Tabel 5.13 Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2013
Tahun Saldo
31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013
(Rp) Koreksi Tahun Sebelumnya
Pembayaran Tahun 2013
2010 760.000,00 0,00 300.000,00 310.000,00 150.000,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1.400.000,00 0,00 100.000,00 1.300.000,00 0,00
2013 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
JUMLAH 2.160.000,00 200.000,00 400.000,00 1.610.000,00 350.000,00
Pada Tahun 2013 diterbitkan 178 SKP senilai Rp156.964.900,00 sudah dibayar oleh wajib pajak sebanyak 177 SKP sejumlah Rp156.764.900,00 sehingga terjadi penambahan piutang sebanyak 1 SKP dengan nilai sebesar Rp200.000,00. Untuk saldo piutang pajak Tahun 2012 terdapat koreksi pembayaran sebesar Rp400.000,00 dan realisasi pembayaran Tahun 2013 sebesar Rp1.610.000,00.
8) Piutang Pajak Air Tanah
Piutang pajak air tanah sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp22.107.630,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.14 Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2013
Tahun Saldo
31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp) Saldo
31 Des 2013 (Rp)
Koreksi Tahun
Sebelumnya
Pembayaran Tahun 2013
2012 1.597.742,00 0,00 64.800,00 1.532.942,00 0,00
2013 0,00 22.107.630,00 0,00 0,00 22.107.630,00
JUMLAH 1.597.742,00 22.107.630,00 64.800,00 1.532.942,00 22.107.630,00
Penambahan piutang pajak air tanah ini terjadi karena 1.967 SKP yang diterbitkan senilai Rp458.917.036,00 terealisasi sebanyak 1.951 SKP senilai Rp436.809.406,00 sehingga tersisa 16 SKP senilai Rp22.107.630,00. Pelunasan untuk piutang Tahun 2012 sebesar Rp1.597.742,00 terdiri dari koreksi pembayaran sebesar Rp64.800,00 dan pembayaran di Tahun 2013 sebesar Rp1.532.942,00.
9) Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
Nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp3.574.250,00 merupakan saldo untuk piutang
46
pajak mineral bukan logam dan batuan mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.15 Rincian Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Tahun 2013
Tahun Saldo
31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp) Saldo
31 Des 2013 (Rp)
Koreksi Tahun
Sebelumnya
Pembayaran Tahun 2013
2010 1.121.000,00 0,00 456.000,00 0,00 665.000,00
2012 974.000,00 0,00 0,00 974.000,00 0,00
2013 0,00 2.909.250,00 0,00 0,00 2.909.250,00
JUMLAH 2.095.000,00 2.909.250,00 456.000,00 974.000,00 3.574.250,00
Pada Tahun 2013 diterbitkan 1.346 SKP senilai Rp1.275.972.770,00 dan sudah dibayar oleh wajib pajak sebanyak 1.344 SKP senilai Rp1.273.063.520,00 sehingga tersisa 2 SKP yang belum terbayar sebesar Rp2.909.250,00. Pelunasan sebesar Rp1.430.000,00 terdiri dari koreksi pelunasan tahun sebelumnya sebesar Rp456.000,00 dan realisasi pembayaran Tahun 2013 sebesar Rp974.000,00.
10) Pajak Bumi dan Bangunan
Piutang pajak bumi dan bangunan sebesar Rp32.544.185.193,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.16 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013
Tahun Saldo
31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp)
2002-2007 0,00 11.802.883.454,00 0,00 11.802.883.454,00
2008-2012 0,00 14,528,557,341.00 13,898,810.00 14,514,658,531.00
2013 0,00 6,226,643,208.00 0,00 6,226,643,208.00
JUMLAH 0,00 32.558.084.003,00 13,898,810.00 32.544.185.193,00
a) Piutang pajak bumi dan bangunan merupakan tindak lanjut Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor: BA-268/WPJ.12/KP.08/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang mulai dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2013 dengan saldo piutang sebesar Rp26.331.440.795,00. Nilai tersebut terdiri dari piutang pajak Tahun 2002 sampai dengan 2007 sebesar Rp11.802.883.454,00 dan Tahun 2008 sampai dengan 2011 sebesar Rp14.528.557.341,00. Untuk piutang Tahun 2008 sampai dengan 2011 telah dibayar sebesar Rp13.898.810,00 sehingga piutang pajak bumi dan bangunan sampai dengan Tahun 2013 menjadi sebesar Rp14.514.658.531,00. Adapun rincian piutang pajak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Tabel 5.17 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan Tahun 2012
Tahun Saldo
31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2012
(Rp)
2008 0,00 777,172,384.00 0,00 777,172,384.00
2009 0,00 1,643,337,754.00 0,00 1,643,337,754.00
2010 0,00 2,907,826,133.00 0,00 2,907,826,133.00
47
Tahun Saldo
31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2012
(Rp)
2011 0,00 4,162,006,691.00 0,00 4,162,006,691.00
2012 0,00 5,038,214,379.00 13,898,810.00 5,024,315,569.00
JUMLAH 0,00 14,528,557,341.00 13,898,810.00 14,514,658,531.00
b) Piutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2013 sebesar Rp6.226.643.208,00 terjadi karena SPPT sebanyak 763.244 dengan Pokok Pajak senilai Rp24.427.049.428,00 terealisasi sebesar Rp18.200.406.220,00 yang tersebar pada Wajib Pajak di 22 kecamatan, sedangkan wajib pajak di kecamatan Purwoharjo dan Tegaldlimo sudah membayar seluruh pajak bumi dan bangunan Tahun 2013.
b. Piutang Retribusi sebesar Rp44.339.415,00 terdiri dari : Tabel 5.18 Rincian Piutang Retribusi
Jenis Retribusi Saldo
31 Des 2012
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo 31 Des 2013
(Rp)
Retribusi IMB 182.006.474,00 5.746.949,00 157.672.548,00 30.080.875,00
Retribusi HO 38.090.125,00 3.845.000,00 27.676.585,00 14.258.540,00
Jumlah 220.096.599,00 9.591.949,00 185.349.133,00 44.339.415,00
Pengurangan sebesar Rp185.349.133,00 merupakan pelunasan piutang retribusi untuk Tahun 2012 yang dibayarkan di Tahun 2013. Sedangkan penambahannya sebesar Rp9.591.949,00 merupakan penambahan piutang Tahun 2013.
c. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp2.330.975.830,00 merupakan kekurangan pembayaran pajak PPh pasal 21 Tahun 2011 kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013.
d. Piutang Lainnya sebesar Rp15.530.199.319,99 terdiri dari: Tabel 5.19 Rincian Piutang Lainnya
Jenis Piutang Lainnya
Saldo per
31 Des 2012
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo per
31 Des 2013
(Rp)
a. Piutang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-
RI sebelumnya
2.644.703.417,50 0,00 200.000.000,00 2.444.703.417,50
b. Piutang pelayanan
kesehatan PT. ASKES, Jamkesmas, PT.KAI, PT.Jasa Raharja &
Koperasi kpd RSUD Blambangan
1.048.185.466,46 3.616.120.794,81 1.048.185.466,46 3.616.120.794,81
c. Piutang Jamkesmas dan Jampersal pada
Dinas Kesehatan
152.234.500,00 216.543.181,00 152.234.500,00 216.543.181,00
d. Piutang dari setoran
laba PDAM yang kurang disetor
1.367.747.119,05 0,00 1.367.747.119,05 0,00
e. Piutang dana bagi hasil sumber daya alam (DBH-SDA) Pemerintah
Pusat
4.654.920.610,00 0,00 4.654.920.610,00 0,00
f. Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat (Kurang PBB Th 2011
dan Kurang Cukai 2011)
655.131.686,00 0,00 655.131.686,00 0,00
48
Jenis Piutang Lainnya
Saldo per
31 Des 2012
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo per
31 Des 2013
(Rp)
g. Piutang Bagi Hasil dari propinsi yaitu:
- PBBKB 4.272.682.127,00 0,00 4.272.682.127,00 0,00
- BBNKB 1.242.029.307,00 0,00 1.242.029.307,00 0,00 - P-AP 32.542.504,00 0,00 32.542.504,00 0,00
- PKB 2.574.839.708,00 0,00 2.574.839.708,00 0,00
- SP III Perhutani 259.670.595,00 0,00 259.670.595,00 0,00
h. Pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui pemberian
dana bergulir
5.016.945.430,00 0,00 136.950.000,00 4.879.995.430,00
i. Piutang pelayanan kesehatan PT. ASKES, dan Jamkesmas pada RSUD Genteng
0,00 4.020.685.772,53 0,00 4.020.685.772,53
j. Piutang sewa kapal oleh PT. Pelayaran
Banyuwangi Sejati Tahun 2013
0,00 249.799.674,15 0,00 249.799.674,15
k. Piutang denda keterlambatan atas
pekerjaan cetakan karcis pasar pada
Dispenda
0,00 9.913.500,00 0,00 9.913.500,00
l. Reklasifikasi atas tuntutan ganti
rugi dari aset lainnya ke aset
lancar
0,00 92.437.550,00 0,00 92.437.550,00
JUMLAH 23.921.632.470,01 8.205.500.472,49 16.596.933.622,51 15.530.199.319,99
Penambahan piutang lainnya sebesar Rp8.205.500.472,49 merupakan : 1) Pengakuan piutang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
Blambangan terhadap PT. ASKES, PT. KAI, PT. Jasa Raharja, Jamkesmas dan Koperasi RSUD Blambangan Tahun 2013 sebesar Rp3.616.120.794,81;
2) Piutang klaim Jamkesmas dan Jampersal beberapa Puskesmas pada Dinas Kesehatan yang belum terealisir sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp216.543.181,00;
3) Pengakuan piutang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng terhadap PT. ASKES dan Jamkesmas Tahun 2013 sebesar Rp4.020.685.772,53;
4) Piutang sewa kapal oleh PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati untuk Tahun 2013 sebesar Rp249.799.674,15 yang telah dilunasi pada tanggal 16 April 2014;
5) Piutang denda keterlambatan atas pekerjaan cetakan karcis pasar pada Dispenda sebesar Rp9.913.500,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 19 Maret 2014.
6) Reklasifikasi atas tuntutan ganti rugi dari aset lainnya ke aset lancar sebesar Rp92.437.550,00
Terjadi pengurangan pada piutang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK disebabkan karena adanya pembayaran atas denda keterlambatan pemasangan alat kesehatan sebesar Rp200.000.000,00. Pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui pemberian dana bergulir sebesar Rp5.016.945.430,00 mengalami pengurangan sebesar Rp136.950.000,00 yang terdiri dari :
49
Tabel 5.20 Rincian Piutang Lainnya – Pinjaman kepada kelompok masyarakat
Pinjaman Dana
Bergulir
Saldo per
31 Des 2012
(Rp)
Penamb
ahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo per
31 Des 2013
(Rp)
1. Dinas Koperasi dan UMKM - Koperasi dan LKM - KUK, PKL dan UKM
1.857.500.000,00
821.802.730,00
0,00
0,00
133.000.000,00
1.724.500.000,00
821.802.730,00
2. Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pertambangan
- IKM 765.224.500,00 0,00 1.400.000,00 763.824.500,00
3. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 187.650.000,00 0,00 0,00 187.650.000,00
4. Dinas Kelautan dan Perikanan
- Kelompok Pembudidaya Air Tawar dan Nelayan 571.160.200,00 0,00 2.550.000,00 568.610.200,00
5. Kantor Ketahanan Pangan - Gabah 813.608.000,00 0,00 0,00 813.608.000,00
JUMLAH 5.016.945.430,00 0,00 136.950.000,00 4.879.995.430,00
Penyisihan piutang untuk Tahun 2013 yang diperhitungkan berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut :
Tabel 5.21 Perhitungan Akumulasi Penyisihan Piutang Tahun 2013
Jenis Piutang
Saldo per 31 Des 2013 Sebelum
penyisihan (Rp)
Penyisihan Piutang
(Rp)
Saldo per 31 Des 2013 Setelah
penyisihan (Rp)
1. Piutang Pajak 35.696.513.517,50 13.983.970.295,00 21.712.543.222,50
2. Piutang Retribusi 44.339.415,00 1.737.373,30 42.602.041,70
3. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak
Pemerintah Pusat (Kurang PPh psl 21)
2.330.975.830,00 0,00 2.330.975.830,00
4. Piutang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI sebelumnya
2.444.703.417,50 555.264.508,75 1.889.438.908,75
5. Piutang pelayanan kesehatan PT.
ASKES, Jamkesmas, PT.KAI, PT.Jasa Raharja & Koperasi kpd RSUD
Blambangan
3.616.120.794,81 0,00 3.616.120.794,81
6. Piutang Jamkesmas dan Jampersal
pada Dinas Kesehatan 216.543.181,00 0,00 216.543.181,00
7. Pinjaman kepada kelompok
masyarakat melalui pemberian dana bergulir
4.879.995.430,00 1.952.759.925,00 2.927.235.505,00
8. Piutang pelayanan kesehatan PT. ASKES, dan Jamkesmas kpd RSUD
Genteng
4.020.685.772,53 0,00 4.020.685.772,53
9. Piutang sewa kapal oleh PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati Tahun
2013
249.799.674,15 0,00 249.799.674,15
10. Piutang denda keterlambatan atas pekerjaan cetakan karcis pasar pada Dispenda
9.913.500,00 0,00 9.913.500,00
11. Reklasifikasi atas tuntutan ganti rugi dari aset lainnya ke aset lancar
92.437.550,00 0,00 92.437.550,00
JUMLAH 53.602.028.082,49 16.493.732.102,05 37.108.295.980,44
5.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka
Pada Tahun Anggaran 2013 terdapat saldo belanja dibayar dimuka sebesar Rp8.562.478.582,44 yang dirinci sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Rp 205.969.500,00 Penambahan Tahun 2013 Rp 8.562.478.582,44 Jumlah Rp 8.768.448.082,44 Pengurangan Tahun 2013 Rp 205.969.500,00 Saldo per 31 Desember 2013 Rp 8.562.478.582,44
50
Jumlah tersebut merupakan belanja dibayar dimuka yang terdiri dari:
Tabel 5.22 Rincian Belanja dibayar dimuka
Jenis 31 Desember 2012
(Rp) Penambahan
(Rp) Pengurangan
(Rp) 31 Desember 2013
(Rp)
Asuransi Kesehatan 205.969.500,00 308.916.670,00 205.969.500,0
0 308.916.670,00
Sewa Bandwidth 0,00 1.100.766.755,00 0,00 1.100.766.755,00
Sewa Layanan Fiber Optik 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00
Uang Muka Belanja pada Entitas Teknis (DAK) 0,00 7.020.795.157,44 0,00 7.020.795.157,44
JUMLAH 205.969.500,00 8.562.478.582,44 205.969.500,00 8.562.478.582,44
Penambahan belanja dibayar dimuka sebesar Rp8.562.478.582,44 berasal dari: a. Belanja asuransi kesehatan anggota DPRD beserta keluarga pada
Sekretariat DPRD sebesar Rp308.916.670,00 untuk alokasi manfaat per tanggal 5 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;
b. Belanja jasa sewa bandwidth dan penunjangnya pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.100.766.755,00 untuk alokasi pemakaian per 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;
c. Belanja jasa sewa layanan fiber optik pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp132.000.000,00 untuk alokasi pemakaian per 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;
d. Uang muka Belanja untuk kegiatan pembangunan sekolah dan rehabilitasi sekolah (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2013 yang menggunakan mekanisme swakelola pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.020.795.157,44. Saldo uang muka tersebut adalah selisih nilai alokasi sebesar Rp46.680.249.803,00 dengan realisasi fisik yang sudah diselesaikan per 31 Desember 2013 sebesar Rp39.659.454.645,56.
Sedangkan pengurangan pada belanja dibayar dimuka sebesar Rp205.969.500,00 pada Sekretariat DPRD merupakan beban yang diakui sebagai asuransi kesehatan anggota DPRD beserta keluarga selama Tahun 2013.
31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
5.1.1.4 Persediaan 41.527.477.584,93 41.532.998.328,19
Persediaan dihitung pada akhir tahun dan dinilai berdasarkan harga
pembelian terakhir. Saldo Persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp41.527.477.584,93 terdiri dari:
51
Tabel 5.23 Rincian Persediaan
No Jenis Persediaan Jumlah (Rp)
a. Alat Tulis Kantor 318.740.270,00
b. Barang Cetakan 2.605.961.174,00
c. Alat-alat listrik 185.830.200,00
d. Bahan Bangunan 8.297.044.767,78
e. Obat-obatan 16.376.853.939,40
f. Bahan Kimia 2.050.064.180,00
g. Perlengkapan Kebersihan dan Bahan Pembersih 403.397.860,00
h. Bahan Kesehatan 49.243.790,00
h. Bahan Laboratorium 120.799.000,00
i. Benda Pos 838.500,00
j. Makanan Pokok 57.836.403,75
k. Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak III 11.060.867.500,00
JUMLAH 41.527.477.584,93
Adapun rincian persediaan per SKPD dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 5.24 Rincian Persediaan per SKPD
No SKPD Jumlah (Rp)
1. Dinas Pendidikan 779.200,00
2. Dinas Kesehatan 11.861.822.040,79
3. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 2.981.382.519,98
4. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 4.704.990.346,38
5. Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 18.606.783.240,00
6. Bappeda 2.618.000,00
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 767.660.680,00
8. Badan Lingkungan Hidup 748.990.227,78
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.055.750,00
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 852.629.780,00
11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 72.650,00
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.202.400,00
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 984.400,00
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.811.490,00
15. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 600.300,00
16. Sekretariat Daerah 5.397.210,00
17. Sekretariat DPRD 1.384.900,00
18. Dinas Pendapatan 559.647.750,00
19. Badan Kepegawaian dan Diklat 3.599.150,00
20. Kecamatan Banyuwangi 605.250,00
21. Kecamatan Rogojampi 1.912.000,00
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 13.983.375,00
23. Kantor Ketahanan Pangan 210.800,00
24. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa 3.556.000,00
25. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 356.906.125,00
26. Dinas Peternakan 24.892.000,00
JUMLAH 41.527.477.584,93
52
a. Persediaan Alat Tulis Kantor Persediaan alat tulis kantor sebesar Rp318.740.270,00 terdapat
pada beberapa SKPD yaitu: Tabel 5.25 Persediaan Alat Tulis Kantor
No Nama SKPD Jumlah (Rp)
1. Dinas Kesehatan 21.053.263,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 37.900.050,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 185.859.827,00
4. BAPPEDA 1.768.700,00
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 12.578.180,00
6. Badan Lingkungan Hidup 1.094.300,00
7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.055.750,00
8. Badan Perberdayaan Perempuan dan KB 12.200,00
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.999.500,00
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 521.000,00
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.089.640,00
12. Kantor satuan Polisi Pamong Praja 600.300,00
13. Sekretariat Daerah 5.397.210,00
14. Sekretariat DPRD 308.500,00
15. Dinas Pendapatan 22.495.800,00
16. Badan Kepegawaian Daerah 2.667.350,00
17. Kecamatan Banyuwangi 521.000,00
18. Kecamatan Rogojampi 786.800,00
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah 8.049.100,00
20. Kantor Ketahanan Pangan 210.800,00
21. BPM dan Pemerintah Desa 1.771.000,00
Jumlah 318.740.270,00
b. Persediaan Barang Cetakan Persediaan barang cetakan sebesar Rp2.605.961.174,00 terdapat
pada beberapa SKPD yaitu: Tabel 5.26 Persediaan Barang Cetakan
No Nama SKPD Jumlah
(Rp)
1. Dinas Pendidikan 779.200,00
2. Dinas Kesehatan 88.451.600,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 154.767.305,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 289.687.314,00
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 647.828.100,00
6. Badan Lingkungan Hidup 630.000,00
7. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 852.629.780,00
8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 60.450,00
53
No Nama SKPD Jumlah
(Rp)
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.079.000,00
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 282.800,00
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.786.000,00
12. Sekretariat DPRD 136.900,00
13. Dinas Pendapatan 534.915.450,00
14. Badan Kepegawaian dan Diklat 316.000,00
15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.934.275,00
16. BPM dan Pemerintah Desa 1.785.000,00
17. Dinas Peternakan 24.892.000,00
Jumlah 2.605.961.174,00
Pada persediaan barang cetakan terdapat beberapa SKPD yang memiliki nilai persediaan yang cukup besar diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti blanko akta, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pendapatan berupa karcis.
c. Persediaan Alat Listrik Persediaan alat listrik sebesar Rp185.830.200,00 merupakan
persediaan berupa lampu, baterai, kabel dan lain sebagainya. Tabel 5.27 Persediaan Alat Listrik
No Nama SKPD Jumlah (Rp)
1. Dinas Kesehatan 6.861.550,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 14.474.600,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 59.743.875,00
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 98.153.900,00
5. Badan Lingkungan Hidup 233.300,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.781.500,00
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.386.550,00
8. Sekretariat DPRD 760.000,00
9. Badan Kepegawaian Daerah 133.300,00
10. Kecamatan Rogojampi 450.500,00
11. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 1.851.125,00
Jumlah 185.830.200,00
d. Persediaan Bahan Bangunan Persediaan Bahan Bangunan sebesar Rp8.297.044.767,78 adalah
sisa persediaan aspal pada DPU Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang sebanyak 102 drum sebesar Rp7.545.915.740,00 yang masih tersimpan di workshop Dinas Pekerjaan Umum di Desa Wonosobo. Persediaan tersebut rencananya digunakan untuk kegiatan Program Peduli Jalan Desa (P2JD)
54
Plus dalam bentuk bantuan aspal. Sedangkan sebesar Rp4.276.100,00 adalah sisa persediaan bahan bangunan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dan bahan bangunan sebesar Rp746.852.927,78 ada di Badan Lingkungan Hidup berupa bahan bangunan untuk pembangunan IPAL yang diterima dari Kementrian Lingkungan Hidup.
e. Persediaan Obat-obatan Persediaan obat-obatan pada Tahun 2013 sebesar
Rp16.376.853.939,40 terdapat pada: Tabel 5.28 Persediaan Obat-obatan
No Nama SKPD Jumlah (Rp)
1. Dinas Kesehatan 11.503.460.544,52
2. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 2.107.758.464,98
3. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 2.410.579.929,90
4. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 355.055.000,00
Jumlah 16.376.853.939,40
Persediaan obat-obatan pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan berupa obat–obatan pertanian (insektisida, fungisida, rodentisida).
f. Persediaan Bahan Kimia Persediaan bahan kimia sebesar Rp2.050.064.180,00 dimiliki oleh
SKPD: Tabel 5.29 Persediaan Bahan Kimia
No Nama SKPD Jumlah
(Rp)
1. Dinas Kesehatan 9.056.000,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 582.238.400,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 1.458.769.780,00
Jumlah 2.050.064.180,00
g. Persediaan perlengkapan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp403.397.860,00 terdapat pada SKPD:
Tabel 5.30 Persediaan Perlengkapan Kebersihan
No Nama SKPD Jumlah
(Rp)
1. Dinas Kesehatan 11.908.350,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 80.532.650,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 296.775.710,00
4. Bappeda 849.300,00
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4.824.400,00
6. Badan Lingkungan Hidup 179.700,00
7. Badan Penaggulangan Bencana Daerah 2.342.400,00
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 180.600,00
55
No Nama SKPD Jumlah
(Rp)
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.441.300,00
10. Sekretariat DPRD 179.500,00
11. Dinas Pendapatan 2.236.500,00
12. Badan Kepegawaian dan Diklat 308.500,00
13. Kecamatan Banyuwangi 84.250,00
14. Kecamatan Rogojampi 554.700,00
Jumlah 403.397.860,00
h. Persediaan Bahan Kesehatan Persediaan bahan kesehatan terdapat di Dinas Kesehatan sejumlah Rp49.243.790,00.
i. Persediaan Bahan Laboratorium Persediaan bahan laboratorium sebesar Rp120.799.000,00 pada
Dinas Kesehatan yang sebagian sudah diserahkan ke puskesmas-puskesmas.
j. Persediaan Benda Pos Persediaan benda pos seperti materai, perangko dan benda-benda
pos lainnya sebesar Rp838.500,00 terdapat pada SKPD: Tabel 5.31 Persediaan Benda Pos
No Nama SKPD Jumlah
(Rp)
1. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 436.500,00
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 108.000,00
3. Badan Kepegawaian dan Diklat 174.000,00
4. Kecamatan Rogojampi 120.000,00
Jumlah 838.500,00
k. Persediaan Bahan Makanan Pokok Persediaan bahan makanan pokok sebesar Rp57.836.403,75
terdapat pada SKPD: Tabel 5.32 Persediaan Bahan Makanan Pokok
No Nama SKPD Jumlah
(Rp)
1. Dinas Kesehatan 50.987.943,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 3.274.550,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 3.573.910,75
Jumlah 57.836.403,75
l. Persediaan Barang Yang Akan diserahkan kepada Pihak III Persediaan untuk pihak III sebesar Rp11.060.867.500,00 pada
Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah proyek pengerjaan Tahun 2012 yang belum diserahkan kepada pihak III sampai 31 Desember 2013 sebesar Rp4.886.757.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
56
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Makam Datuk Ibrahim sebesar Rp640.321.000,00
- Pembangunan Gedung Rektorat Poliwangi sebesar Rp3.073.416.000,00
- Pembangunan Gedung MAU Ihya Ulumudin sebesar Rp189.500.000,00
- Pembangunan Polsek Rogojampi (Polsek Urban) sebesar Rp983.520.000,00
Sedangkan pada Tahun 2013 barang yang akan diserahkan kepada pihak III sebesar Rp6.174.110.500,00 dengan rincian sebagai berikut: - Rehabilitasi Kantor Sumberagung Kec. Pesanggaran sebesar
Rp97.202.000,00; - Pembangunan Pasar desa Tamansari Kec. Licin sebesar
Rp193.038.000,00; - Rehabilitasi kantor desa Tegalharjo kec. Glenmore sebesar
Rp71.326.000,00; - Pembangunan Pagar Kantor Desa Kajarharjo sebesar
Rp72.374.000,00; - Rehabilitasi Bangunan dsn. Kaliwungu Kedungwungu Kec.
Tegaldlimo sebesar Rp70.914.000,00; - Pembangunan Kantor Desa Kandangan kec. Pesanggaran sebesar
Rp192.517.000,00; - Rehabilitasi Balai Desa Tamansari Kec. Tegalsari sebesar
Rp71.434.000,00; - Rehabilitasi Gedung YKPTI sebesar Rp293.525.000,00; - Pembangunan Sarpras Makam Datuk Ibrahim (lanjutan) Kec.
Banyuwangi sebesar Rp376.331.000,00; - Pembangunan Gedung Kantor Polsek Rogojampi (lanjutan) sebesar
Rp707.359.000,00; - Rehabilitasi Kantor Desa Songgon Kec. Songgon sebesar
Rp95.954.000,00; - Pembangunan Gedung Rektorat Poliwangi (lanjutan) kec. Kabat
sebesar Rp1.610.814.800,00; - Rehabilitasi sedang/berat kantor PKK desa Kajarharjo Ke. Kalibaru
sebesar Rp71.172.000,00; - Pembangunan Rest. Area di Jambu Tamansari sebesar
Rp192.209.000,00; - Pembangunan RS NU sebesar Rp1.673.192.700,00; - Pembangunan Pasar desa Kedunggebang sebesar
Rp192.017.000,00; - Pembangunan Pasar desa Purwoagung kec. Tegaldlimo sebesar
Rp192.731.000,00.
57
5.1.2 Investasi Jangka Panjang
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Investasi Jangka Panjang 110.814.613.113,97 87.133.922.463,53
Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember
2013 sebesar Rp110.814.613.113,97 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMN/BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah serta kelompok masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari :
31 Des 2013
(Rp) 31 Des 2012
(Rp) Investasi Non Permanen
1.103.859.050,00 1.157.656.000,00 Investasi Permanen 109.710.754.063,97
85.976.266.463,53
Jumlah Investasi Jangka Panjang 110.814.613.113,97 87.133.922.463,53 5.1.2.1 Investasi Nonpermanen
31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
Investasi Nonpermanen 1.103.859.050,00 1.157.656.000,00
Saldo investasi nonpermanen – dana bergulir per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.276.143.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :
31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
Investasi Nonpermanen-Dana Bergulir 2.276.143.000,00 2.298.283.000,00 Dana Bergulir Diragukan Tertagih (1.172.283.950,00) (1.140.627.000,00)
Jumlah 1.103.859.050,00
1.157.656.000,00
Selama Tahun 2013 terdapat pengurangan dikarenakan adanya setoran
pokok pinjaman dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.33 Rincian Investasi Non Permanen – Dana Bergulir
No Investasi Non
Permanen
Saldo
31 Des 2012
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2013
(Rp)
1. Dinas Peternakan
58
No Investasi Non
Permanen
Saldo
31 Des 2012
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2013
(Rp)
- Sapi Kereman 53.840.000,00 0,00 0,00 53.840.000,00
- Sapi Bibit 1.452.604.000,00 0,00 22.140.000,00
1.430.464.000,00
- Kambing Bibit 703.847.000,00 0,00 0,00
703.847.000,00
- Domba Bibit 87.992.000,00 0,00 0,00
87.992.000,00
Jumlah 2.298.283.000,00 0,00 22.140.000,00 2.276.143.000,00
Dana bergulir diragukan tertagih merupakan cadangan yang dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir berdasarkan umur investasi tersebut. Adapun rincian dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 5.34 Nilai Bersih Investasi Nonpermanen – Dana Bergulir Thn 2013
No Investasi Non
Permanen
Saldo
31 Des 2013
(Rp)
Dana Bergulir
Diragukan Tertagih
31 Des 2013
(Rp)
Investasi Non
Permanen-Dana
Bergulir 31 Des 2013
(Rp)
1 Dinas Peternakan
- Sapi Kereman 53.840.000,00 53.840.000,00 0,00
- Sapi Bibit
1.430.464.000,00 1.078.852.000,00 351.612.000,00
- Kambing Bibit
703.847.000,00 35.192.350,00 668.654.650,00
- Domba Bibit
87.992.000,00 4.399.600,00 83.592.400,00
Jumlah 2.276.143.000,00 1.172.283.950,00 1.103.859.050,00
Penerapan penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value/NRV) dilakukan pada Tahun 2013 sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan.
5.1.2.2 Investasi Permanen 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp) Investasi Permanen 109.710.754.063,97 85.976.266.463,53
Investasi permanen sebesar Rp109.710.754.063,97 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah, yang terdiri dari :
Tabel 5.35 Rincian Investasi Permanen
No Investasi Permanen
Saldo 31 Des 2012
(Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013
(Rp)
1. BPD Jatim 67.509.029.250,00 0,00 0,00 67.509.029.250,00
2. BPR Jatim 3.000.900.000,00 5.000.000.000,00 0,00 8.000.900.000,00
3. PT. Merdeka Serasi Jaya
0,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00
4. PDAM Banyuwangi 15.145.616.198,07 5.549.644.530,93 0,00 20.695.260.729,00
59
No Investasi Permanen
Saldo 31 Des 2012
(Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013
(Rp)
5. PDAU Blambangan
292.222.815,31 240.381.511,86 0,00 532.604.327,17
6. PD Perhotelan 0,00 194.194.291,00 0,00 194.194.291,00
7. PT. PBS 28.498.200,15 2.750.267.266,65 0,00 2.778.765.466,80
Jumlah 85.976.266.463,53 23.734.487.600,44 0,00 109.710.754.063,97
Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada masing-masing perusahaan/BUMD per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :
60
Tabel 5.36 Metode Penilaian Investasi Permanen
No Uraian Saldo per 31
Desember 2013
(Rp)
Metode
Penilaian
1. BPD Jatim 67.509.029.250,00 Metode Biaya
2. BPR Jatim 8.000.900.000,00 Metode Biaya
3. PT. Merdeka Serasi Jaya 10.000.000.000,00 Metode Biaya
4. PDAM Banyuwangi 20.695.260.729,00 Metode Ekuitas
5. PDAU Blambangan 532.604.327,17 Metode Ekuitas
6. PD Perhotelan 194.194.291,00 Metode Ekuitas
7. PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati 2.778.765.466,80 Metode Ekuitas
Jumlah 109.710.754.063,97
a. Penambahan penyertaan pada BPR Jatim sebesar Rp5.000.000.000,00 berasal dari tambahan setoran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada BPR Jatim Tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.
b. Penyertaan pada PT. Merdeka Serasi Jaya sebesar Rp10.000.000.000,00 berasal dari hibah saham PT. Merdeka Serasi Jaya kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga dan Perjanjian Hibah Nomor 188/1849/Perj/429.021/2013 antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT. Mitra Daya Mustika, PT. Trimitra Karya Jaya, PT. Srivijaya Kapital, Sakti Wahyu Trenggono, Gribaldi Thohir, Maya Miranda Ambarsari dan Andreas Reza Nazaruddin tentang Hibah kepemilikan Saham kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
c. Penambahan nilai penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp5.549.644.530,93 berdasarkan penambahan nilai ekuitas PDAM Tahun 2013 dibanding Tahun 2012. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada PDAM per 31 Desember 2013 sebesar Rp20.695.260.729,00 dengan perhitungan sebagai berikut :
Tabel 5.37 Perhitungan Penyertaan Modal pada PDAM
NO URAIAN LAPORAN EKUITAS
PDAM
% PENYERTAAN
MODAL JUMLAH
1 Modal Disetor 11.536.451.569,00
100%
11.536.451.569,00
2 Cadangan Umum 1.949.251.312,00 1.949.251.312,00
3 Saldo Laba 3.747.536.832,00 3.747.536.832,00
4 Laba/rugi Th. 2013 5.294.273.897,00 5.294.273.897,00
5 Uang Muka Laba Th. 2013
(1.832.252.881,00)
SALDO AKHIR 22.527.513.610,00 20.695.260.729,00
Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2013 (audited). Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten
61
Banyuwangi pada PDAM tersebut, belum termasuk di dalamnya penyerahan aktiva milik daerah sebesar Rp8.339.334.462,00 yang belum ditetapkan statusnya, yaitu:
Tabel 5.38 Penyerahan Aktiva Milik Daerah Kab. Banyuwangi pada PDAM
Uraian Jumlah (Rp)
Aset berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja PDAM Tahun Buku 2012
1. BAST No. 04/BA/PAB/1997 118.560.000,00
2. BAST No. 602.1/1641/121/2002 389.796.000,00
3. BAST No. 142/BA/P3SP/2003 1.195.057.490,00
4. BAST No. 73/BAST/P3SP/2004 287.604.272,00
5. BAST No. 4/BAST/PSPAMPSJT/2005 272.710.900,00
6. BAST No. 65/BAST/PK.PAMAL.PJT/2006 611.226.000,00
7. BAST No. 24/BAST/PK.PAMAL.PJT/2009 912.082.600,00
JUMLAH 3.787.037.262,00
Pengelolaan Sarana Air Minum TA. 2012
BAST No. 120.1/BAST/PK-PAM.JT/2012
IKK Genteng 1.594.970.300,00
IKK Kabat 1.958.408.100,00
IKK Muncar 998.918.800,00
JUMLAH 4.552.297.200,00
JUMLAH KESELURUHAN 8.339.334.462,00
Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan mengupayakan penetapan status modal tersebut dengan merubah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Banyuwangi.
d. Nilai penyertaan modal pada PD Aneka Usaha (PDAU) Blambangan per 31 Desember 2013 sebesar Rp532.604.327,17 dengan perhitungan pada tabel berikut :
Tabel 5.39 Perhitungan Penyertaan Modal pada PDAU
NO URAIAN LAPORAN EKUITAS
PDAU
% PENYERTAAN
MODAL
JUMLAH
1 Modal 486.951.811,00
100%
486.951.811,00
2 Pendapatan Belum Direalisasi
650.951.675,00 650.951.675,00
3 Saldo Laba (rugi) ditahan
(235.313.788,69) (235.313.788,69)
5 Laba (Rugi) Th. 2013 (131.134.428,00) (131.134.428,00)
62
4 Uang Muka Laba s/d Th. 2013
(238.850.942,14)
SALDO AKHIR 771.455.269,31
532.604.327,17
Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan PDAU Tahun 2013 (unaudited).
Pada Tahun 2013, PDAU Blambangan telah terpisah dengan PD Perhotelan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan Kabupaten Banyuwangi dan pemisahan aset serta modal pada laporan keuangan dilakukan pada Laporan Keuangan PDAU yang telah diaudit untuk Tahun Buku 2012. Berikut komposisi pembagian modal PDAU Blambangan dan PD Perhotelan untuk laporan keuangan Tahun 2012 :
Tabel 5.40 Komposisi Pembagian Modal PDAU Blambangan
dan PD Perhotelan NO URAIAN SEBELUM PEMISAHAN SETELAH PEMISAHAN
1 PDAU Blambangan 910.892.104,00 486.951.811,00
2 PD Perhotelan 0,00 423.940.293,00
JUMLAH 910.892.104,00 910.892.104,00
Pendapatan Belum Direalisasi sebesar Rp650.951.675,00 menjadi unsur modal PDAU merupakan hasil koreksi reklasifikasi dari pos Kewajiban Lancar menjadi unsur permodalan PDAU Blambangan sesuai dengan laporan kompilasi akuntan publik per saat pemisahan.
e. Nilai penyertaan modal pada PD Perhotelan Tahun 2013 sebesar Rp194.194.291,00 berasal dari perhitungan pada tabel berikut:
Tabel 5.39 Perhitungan Penyertaan Modal pada PD Perhotelan
NO URAIAN
LAPORAN
EKUITAS PDAU
%
PENYERTAAN MODAL
JUMLAH
1 Modal 423.940.293,00
100%
423.940.293,00
2 Saldo Laba (Rugi)
2013 (229.746.002,00) (229.746.002,00)
3 Uang Muka Laba s/d Th. 2013
0,00
SALDO AKHIR 194.194.291,00 194.194.291,00
Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan PD Perhotelan Tahun 2013 (unaudited).
f. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki 90% modal pada PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS). Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada PT PBS per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.778.765.466,80 berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
Tabel 5.41 Perhitungan Penyertaan Modal pada
PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati
NO URAIAN LAPORAN EKUITAS
PT. PBS
% PENYERTAAN
MODAL
JUMLAH
63
1 Modal 80.000.000,00
90%
72.000.000,00
2 Saldo Laba ditahan 2.975.624.233,00 2.678.061.809,70
3 Laba/Rugi Th. 2013 98.559.619,00 88.703.657,10
4 Uang Muka Laba Th. 2013
(60.000.000,00)
Saldo Akhir 3.154.183.852,00
2.778.765.466,80
Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan PT PBS Tahun 2013 (audited).
Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 24 Tanggal 19 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Heru Ismadi, SH, modal disetor PT. PBS untuk Tahun 2013 adalah sebesar Rp80.000.000,00 dengan komposisi kepemilikan 90% milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan 10% milik Koperasi Karyawan PT. PBS. Akta tersebut juga menetapkan komposisi pembagian laba bersih perseroan Tahun Buku 2012 yakni Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhak memperoleh deviden sebesar 55% dari laba bersih PT. PBS Tahun 2012. Sedangkan untuk persentase deviden Tahun 2013 masih menunggu hasil RUPS untuk Laporan Keuangan Tahun 2013.
5.1.3 Aset Tetap
31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp) Aset Tetap 2.064.695.642.941,17 1.983.993.702.686,23
Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.064.695.642.941,17 dengan perhitungan sebagai berikut :
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 3.697.140.784.814,23 Mutasi Penambahan Tahun 2013 Rp 959.454.346.776,56
Jumlah Rp 4.656.595.131.590,79 Mutasi Pengurangan Tahun 2013 Rp (690.404.025.311,37) Aset Tetap per 31 Desember 2013 Rp 3.966.191.106.279,42 Penyusutan s/d Tahun 2013 Rp (1.901.495.463.338,25) Rp 2.064.695.642.941,17
Aset tetap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Sedangkan mutasi aset tetap Tahun 2013 dilakukan berdasarkan hasil validasi aset tetap sampai dengan Tahun 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:
Nilai Aset Tetap Audited 2012 Rp 3.697.140.784.814,23 Penambahan Record Aset Baru Rp 835.949.670.298,00 Reklasifikasi dari Aset Lainnya Rp 32.076.312.400,00 Penambahan Nilai Aset Rp 75.205.155.359,56 Penambahan Reklasifikasi Status Rp 16.223.208.719,00 Jumlah Rp 4.656.595.131.590,79 Reklasifikasi ke Aset Lainnya Rp (33.671.198.093,14) Koreksi Pengurangan Catatan Aset Rp (587.758.330.096,00)
64
Koreksi Pengurangan Nilai Aset Rp (52.751.288.403,23) Koreksi Pengurangan Reklasifikasi Status Rp (16.223.208.719,00) Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 Rp 3.966.191.106.279,42 Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2013 Rp (1.901.495.463.338,25) Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2013 Rp 2.064.695.642.941,17
65
Rincian mutasi per golongan aset secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Tabel 5.42 Rincian Aset Tetap
Jenis Aset 31 Desember 2012 (Rp) Penambahan (Rp) Pengurangan (Rp) 31 Desember 2013 (Rp) Tanah 671.859.529.680,00 156.542.973.419,00 112.365.244.556,14 716.037.258.542,86 Peralatan dan Mesin 336.847.092.054,59 141.733.798.503,00 93.440.226.949,59 385.140.663.608,00 Gedung dan Bangunan 1.252.429.782.878,73 291.548.989.196,00 360.639.111.309,73 1.183.339.660.765,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.390.040.885.746,91 298.391.726.219,00 95.914.654.481,91 1.592.517.957.484,00 Aset Tetap Lainnya 29.037.397.854,00 7.705.175.025,00 11.118.691.414,00 25.623.881.465,00 Konstruksi dlm Pengerjaan 16.926.096.600,00 63.531.684.414,56 16.926.096.600,00 63.531.684.414,56
Nilai Aset 3.697.140.784.814,23 959.454.346.776,56 690.404.025.311,37 3.966.191.106.279,42
Akumulasi Penyusutan (1.679.045.298.424,33) (224.375.943.801,56) (1.925.778.887,64) (1.901.495.463.338,25)
Nilai buku 2.018.095.486.389,90 735.078.402.975,00 688.478.246.423,73 2.064.695.642.941,17
Perhitungan lebih kurang terhadap nilai aset tetap yang tercatat pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan penyesuaian berdasarkan database pada SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah). Aset hasil belanja modal dicatat dalam SIMBADA sesuai dengan kode barang aset yang diterima tanpa memperhatikan jurnal korolari aset otomatis dalam SIKD sesuai kode rekening belanja modal. Untuk kesesuaian catatan aset antara SIKD dan SIMBADA pencatatan aset dalam SIKD yang merupakan hasil realisasi belanja modal disesuaikan dengan entri data aset SIMBADA. Rincian selengkapnya terhadap masing-masing golongan aset terkait proses dimaksud diuraikan sebagai berikut :
5.1.3.1 Tanah Perhitungan nilai tanah sebesar Rp716.037.258.542,86 adalah sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 671.859.529.680,00 Penambahan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012
Rp
156.322.537.169,00
Pengurangan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012
Rp
(105.531.536.900,00)
Saldo per 31 Desember 2012 tervalidasi Rp 722.650.529.949,00 Mutasi penambahan Tahun 2013 Rp 220.436.250,00 Mutasi kurang Tahun 2013 Rp (6.833.707.656,14) Nilai Aset Tetap Tahun 2013 Rp 716.037.258.542,86
Aset tetap berupa tanah senilai Rp716.037.258.542,86 tersebut terdiri dari 543 bidang tanah yang sudah bersertifikat, 488 bidang tanah yang belum bersertifikat dan sebanyak 121 bidang tanah yang masih dalam proses. Pada Tahun 2013 aset tetap berupa tanah mengalami penambahan senilai Rp220.436.250,00 yaitu pembelian (pembebasan lahan) sebidang tanah seluas 506,75 m² di Desa Gambiran yang peruntukannya akan digunakan sebagai jembatan penghubung di Desa Gambiran. Mutasi pengurangan sebesar Rp6.833.707.656,14 adalah merupakan koreksi reklasifikasi aset tanah ke dalam Aset Lainnya Built Operate and Transfer (BOT), yang sebelumnya tercatat dalam akun Aset Tetap Tanah, terdiri dari tanah untuk BOT Pasar Rogojampi, Pasar Genteng, Desa Wisata Osing, PT BPR Jatim Cabang Banyuwangi, dan Mall of Sritanjung.
66
5.1.3.2 Peralatan dan Mesin Perhitungan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp385.140.663.608,00 adalah sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 336.847.092.054,59 Penambahan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012
Rp
72.211.184.491,18
Pengurangan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012
Rp
(89.683.020.621,19)
Saldo per 31 Desember 2012 tervalidasi Rp 319.375.255.924,58 Mutasi penambahan Tahun 2013 Rp 77.973.171.639,60 Mutasi kurang Tahun 2013 Rp (12.207.763.956,18) Nilai Aset Tetap Tahun 2013 Rp 385.140.663.608,00 Jumlah tersebut merupakan aset tetap – peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari:
Tabel 5.43 Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin
Jenis
Saldo
31 Des 2012
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2013
(Rp)
Alat-alat berat
20.539.485.185,00
207.615.000,00
0,00
20.747.100.185,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
53.484.188.672,00 6.559.127.830,00 0,00 60.043.316.502,00
Alat-alat angkutan darat tidak bermotor
487.348.364,00 544.488.900,00 0,00 1.031.837.264,00
Alat-alat angkutan di air bermotor
16.183.480.800,00 0,00 0,00 16.183.480.800,00
Alat-alat bengkel 28.108.122.780,33 1.450.547.445,00 78.782.640,00 29.479.887.585,33
Alat-alat pengolahan
pertanian dan peternakan
1.144.205.097,00 199.115.100,00 1.039.500,00 1.342.280.697,00
Peralatan Kantor 15.620.648.686,35 16.709.102.610,58 1.407.390.695,00 30.922.360.601,93
Perlengkapan Kantor 13.498.267.089,33 5.363.376.253,00 3.597.416.309,00 15.264.227.033,33
Komputer 32.226.425.090,00 9.736.895.116,46 70.743.800,00 41.892.576.406,46
Meubelair 55.038.999.423,67 15.352.157.753,95 508.341.049,00 69.882.816.128,62
Peralatan dapur 2.445.649.414,00 1.642.968.700,00 7.485.150,00 4.081.132.964,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga
1.844.016.946,14 2.093.007.579,50 374.947.501,00 3.562.077.025,11
Alat-alat Studio 13.133.267.098,00 3.420.667.779,12 23.577.500,00 16.530.357.377,12
Alat-alat komunikasi 3.152.864.310,00 672.543.500,00 250.000,00 3.825.157.810,00
Alat-alat Ukur 765.095.922,00 0,00 0,00 765.095.922,00
Alat-alat Kedokteran 43.729.941.080,90 3.683.587.718,42 10.533.550,00 47.402.995.249,32
Alat-alat Laboratorium 16.841.736.495,86 8.548.330.220,54 6.097.706.500,00 19.292.360.216,40
Alat-alat
persenjataan/ kemanan
137.123.500,00 978.601.500,00 0,00 1.115.725.000,00
Peralatan Rumah Tangga
994.389.970,00 811.038.633,03 29.549.762,18 1.775.878.840,38
Jumlah 319.375.255.924,58 77.973.171.639,60 12.207.763.956,18 385.140.663.608,00
Penambahan bersih nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp77.973.171.640,07 berasal dari :
Belanja Modal Rp 74.513.020.075,00 Penambahan Barang Hibah Rp 447.867.000,00 Penambahan Barang Dana BOS Rp 11.552.185.027,00 Penambahan nilai aset peralatan dan mesin Rp 86.513.072.102,00 Koreksi reklasifikasi rekening SIMBADA Rp (8.539.900.462,40) Penambahan bersih nilai aset peralatan dan mesin
Rp 77.973.171.639,60
67
Penambahan bersih nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp77.973.171.639,60 terdiri dari:
Tabel 5.44 Rincian Penambahan Bersih Peralatan dan Mesin
No. Satuan Kerja Jumlah (Rp)
1 Dinas Pendidikan 29.714.994.951,60
2 Dinas Kesehatan 3.409.322.890,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 13.364.576.203,00
4 Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 4.055.064.900,00
5
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang 1.068.614.375,00
6 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 726.040.000,00
7 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 766.732.500,00
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.552.834.650,00
9 Badan Lingkungan Hidup 71.633.000,00
10 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.126.043.000,00
11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 615.265.000,00
12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 860.715.000,00
13 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 112.801.100,00
14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 169.702.000,00
15 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 150.192.500,00
16 Dinas Pemuda dan Olah Raga 29.318.500,00
17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 329.393.350,00
18 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 85.663.300,00
19 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 94.900.000,00
20 Sekretariat Daerah 9.637.991.700,00
21 Sekretariat DPRD 1.464.825.600,00
22 Dinas Pendapatan 1.659.457.610,00
23 Inspektorat Kabupaten 181.500.000,00
24 Badan Kepegawaian dan Diklat 362.618.800,00
25 Kecamatan Banyuwangi 42.800.000,00
26 Kecamatan Giri 66.400.000,00
27 Kecamatan Glagah 80.101.700,00
28 Kecamatan Kalipuro 39.746.500,00
29 Kecamatan Licin 51.650.000,00
30 Kecamatan Wongsorejo 103.457.100,00
31 Kecamatan Kabat 84.245.000,00
32 Kecamatan Rogojampi 78.554.000,00
33 Kecamatan Songgon 34.770.000,00
34 Kecamatan Singojuruh 86.200.000,00
35 Kecamatan Srono 102.309.400,00
36 Kecamatan Muncar 45.500.000,00
37 Kecamatan Cluring 86.637.400,00
38 Kecamatan Purwoharjo 76.450.000,00
39 Kecamatan Tegaldlimo 61.000.000,00
40 Kecamatan Gambiran 77.500.000,00
41 Kecamatan Bangorejo 82.170.000,00
42 Kecamatan Siliragung 51.200.000,00
68
No. Satuan Kerja Jumlah (Rp)
43 Kecamatan Pesanggaran 89.350.000,00
44 Kecamatan Genteng 47.285.400,00
45 Kecamatan Tegalsari 99.293.650,00
46 Kecamatan Sempu 63.500.000,00
47 Kecamatan Glenmore 64.964.900,00
48 Kecamatan Kalibaru 58.809.400,00
49 Kelurahan Tamanbaru 26.400.000,00
50 Kelurahan Kertosari 37.999.700,00
51 Kelurahan Lateng 35.759.000,00
52 Kelurahan Penganjuran 43.797.760,00
53 Kelurahan Temenggungan 16.200.000,00
54 Kelurahan Sobo 28.598.900,00
55 Kelurahan Pakis 17.173.000,00
56 Kelurahan Pengantigan 30.500.000,00
57 Kelurahan Kampung Mandar 28.253.500,00
58 Kelurahan Kepatihan 37.500.000,00
59 Kelurahan Karangrejo 18.900.000,00
60 Kelurahan Sumberrejo 18.307.800,00
61 Kelurahan Singotrunan 18.500.000,00
62 Kelurahan Panderejo 45.599.400,00
63 Kelurahan Kampung Melayu 28.879.000,00
64 Kelurahan Kebalenan 26.034.180,00
65 Kelurahan Singonegaran 29.950.000,00
66 Kelurahan Tukang Kayu 43.398.000,00
67 Kelurahan Boyolangu 30.948.800,00
68 Kelurahan Mojopanggung 23.100.000,00
69 Kelurahan Penataban 36.245.000,00
70 Kelurahan Giri 31.305.000,00
71 Kelurahan Gombengsari 14.972.900,00
72 Kelurahan Klatak 33.800.000,00
73 Kelurahan Kalipuro 37.500.000,00
74 Kelurahan Bulusan 20.898.000,00
75 Kelurahan Banjarsari 24.400.000,00
76 Kelurahan Bakungan 15.000.000,00
77 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 471.125.000,00
78 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 453.183.250,00
79 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 110.000.000,00
80 Kantor Ketahanan Pangan 78.130.000,00
81 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 46.070.000,00
82 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 93.330.400,00
83 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 804.437.170,00
84 Dinas Peternakan 854.145.500,00
85 Dinas Kelautan dan Perikanan 702.089.000,00
86 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan 276.646.000,00
Jumlah 77.973.171.639,60
69
Sedangkan Pengurangan bersih nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp12.207.763.956,18 merupakan Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin melalui Berita Acara Penghapusan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah pada Tahun 2013 sebesar Rp1.052.901.502,00 dan koreksi kurang peralatan dan mesin yang dibawah nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp11.154.862.454,18.
5.1.3.3 Gedung dan Bangunan Perhitungan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp1.183.339.660.765,00 adalah sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 1.252.429.782.878,73 Penambahan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012
Rp
208.969.247.549,89 Pengurangan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012
Rp
(314.950.242.697,63) Saldo per 31 Desember 2012 tervalidasi Rp 1.146.448.787.730,99 Mutasi penambahan Tahun 2013 Rp 106.877.354.958,88
Mutasi kurang Tahun 2013 Rp (69.986.481.924,87) Nilai Aset Tetap Tahun 2013 Rp 1.183.339.660.765,00
Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap – gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari:
Tabel 5.45 Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan
Jenis 31 Desember 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
31 Desember 2013 (Rp)
Gedung Kantor 132.968.858.944,70 29.075.311.013,00 2.958.368.250,00 159.085.801.707,70 Gedung Rumah Dinas 79.700.558.605,00 0,00 0,00 79.700.558.605,00
Gedung gudang 15.138.547.960,00 109.090.000,00 0,00 15.247.637.960,00
Bangunan Bersejarah 1.768.480.100,00 0,00 0,00 1.768.480.100,00
Tugu Peringatan 10.551.469.775,00 1.926.782.300,00 0,00 12.478.252.075,00
Gedung dan Bangunan 906.275.872.346,29 75.766.171.645,88 67.028.113.674,87 915.013.930.317,30 Bangunan Seni dan Budaya 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00
JUMLAH 1.146.448.787.730,99 106.877.354.958,88 69.986.481.924,87 1.183.339.660.765,00
Penambahan bersih nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp106.877.354.958,88 berasal dari:
Belanja Modal Rp 121.900.264.947,00 Penambahan reklasifikasi Rp 94.600.000,00 Koreksi reklasifikasi rekening SIMBADA Rp (15.117.509.988,12) Penambahan bersih nilai aset gedung dan bangunan
Rp
106.877.354.958,88
Penambahan bersih nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp106.877.354.958,88 yang terdiri dari:
70
Tabel 5.46 Rincian Penambahan Bersih Gedung dan Bangunan
No Satuan Kerja Jumlah
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 62.086.909.340.88
2 Dinas Kesehatan 4,764,418,105.00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 1,005,665,000.00
4 Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 40,655,000.00
5 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang 18,856,713,172.00
6 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 432,629,000.00
7 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 54,917,000.00
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 887,614,000.00
9 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 6,833,327,500.00
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 405,492,000.00
11 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 332,697,500.00
12 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 180,000,000.00
13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 44,368,000.00
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 59,890,000.00
15 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 199,500,000.00
16 Sekretariat Daerah 2,942,856,000.00
17 Sekretariat DPRD 1,407,288,400.00
18 Dinas Pendapatan 1,703,454,300.00
19 Kecamatan Kalipuro 63,800,000.00
20 Kecamatan Licin 47,450,000.00
21 Kecamatan Wongsorejo 24,412,704.00
22 Kecamatan Songgon 99,850,000.00
23 Kecamatan Singojuruh 25,000,000.00
24 Kecamatan Srono 13,500,000.00
25 Kecamatan Muncar 28,500,000.00
26 Kecamatan Cluring 11,444,450.00
27 Kecamatan Tegaldlimo 45,000,000.00
28 Kecamatan Gambiran 10,000,000.00
29 Kecamatan Genteng 13,200,000.00
30 Kecamatan Tegalsari 15,000,000.00
31 Kecamatan Kalibaru 78,664,411.00
32 Kelurahan Tamanbaru 10,000,000.00
33 Kelurahan Sumberrejo 17,092,000.00
34 Kelurahan Bulusan 19,998,550.00
35 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 183,027,000.00
36 Kantor Ketahanan Pangan 57,850,000.00
37 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 950,455,426.00
38 Dinas Peternakan 286,254,000.00
39 Dinas Kelautan dan Perikanan 2,227,742,100.00
40 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan 316,120,000.00
41 Badan Lingkungan Hidup 94.600.000,00
Jumlah 106.877.354.958,88
71
Sedangkan Pengurangan bersih nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp69.986.481.924,87 berasal dari:
Penghapusan aset tetap berdasarkan SK Kepala Daerah
Rp
4.745.051.600,00
Non Kapitalisasi Rp 1.840.759.124,87 Reklasifikasi ke KDP Rp 49.479.176.803,00 Reklasifikasi ke Aset Lainnya BOT Rp 13.921.494.397,00 Pengurangan bersih nilai aset gedung dan bangunan
Rp
69.986.481.924,87
Pengurangan bersih nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp69.986.481.924,87 merupakan pengurangan nilai aset tetap atas Penghapusan, koreksi non kapitalisasi dan reklasifikasi yaitu : - Penghapusan Aset Tetap gedung dan bangunan melalui Berita Acara
Penghapusan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah pada Tahun 2013 sebesar Rp4.745.051.600,00,
- Koreksi kurang nilai gedung dan bangunan yang dibawah nilai minimum kapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi atas realisasi belanja sebesar Rp1.840.759.124,87.
- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) atas rehabilitasi bangunan ruang pengawas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp195.770.000,00, ruang poliklinik pada RSUD Genteng sebesar Rp2.603.157.000,00 dan Reklasifikasi atas pencatatan aset bangunan gedung sekolah (belanja modal Dana DAK) sebesar Rp46.680.249.803,00 yang belum diselesaikan atau belum diserahkan kepada Dinas Pendidikan dalam bentuk KDP senilai Rp39.659.454.645,56 dan uang muka belanja senilai Rp7.020.795.157,44.
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas bangunan yang diserahkan Pemda dalam kerjasama BOT Mall of Sritanjung dan Desa Wisata Osing sebesar Rp13.921.494.397,00 yang sebelumnya tercatat sebagai aset tetap.
5.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Perhitungan nilai jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.592.517.957.484,00 adalah sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 1.390.040.885.746,91 Penambahan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012
Rp
302.223.746.455,32
Pengurangan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012
Rp
(307.061.828.887,23)
Saldo per 31 Desember 2012 tervalidasi Rp
1.385.202.803.315,00
Mutasi penambahan Tahun 2013 Rp 207.315.604.169,00 Mutasi kurang Tahun 2013 Rp (450.000,00) Nilai Aset Tetap Tahun 2013 Rp 1.592.517.957.484,00
72
Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari:
Tabel 5.47 Rincian Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jenis 31 Desember 2012
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
31 Desember 2013
(Rp)
Jalan 287.572.019.475,42 234.446.900,00 0,00 287.806.466.375,42
Jembatan 113.184.868.262,00 6.343.397.800,00 0,00 119.528.266.062,00
Jaringan Air 950.391.502.673,58 200.003.583.269,00 0,00 1.150.395.085.942,58
Instalasi listrik
dan telepon 34.054.412.904,00 734.176.200,00 450.000,00 34.788.139.104,00
Jalan, Jaringan dan
Instalasi 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.385.202.803.315,00 207.315.604.169,00 450.000,00 1.592.517.957.484,00
Penambahan bersih nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp207.315.604.169,00 berasal dari :
Belanja Modal Rp 205.771.414.938,00 Tambahan reklasifikasi rekening SIMBADA
Rp
1.544.189.231,00
Penambahan bersih nilai aset jalan, irigasi dan jaringan
Rp
207.315.604.169,00
Penambahan bersih nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp207.315.604.169,00 terdiri dari:
Tabel 5.48 Rincian Penambahan Bersih Jalan, Irigasi dan Jaringan
No Satuan Kerja Jumlah (Rp)
1 Dinas Pendidikan 40.050.000,00
2 Dinas Kesehatan 572.825.350,00
3 RSUD Blambangan 39.665.000,00
4 RSUD Genteng 57.345.000,00
5 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
143.098.767.219,00
6 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 40.779.528.850,00
7 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 26.555.000,00
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 688.609.000,00
9 Badan Lingkungan Hidup 7.141.000,00
10 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 14.315.789.000,00
11 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 16.000.000,00
12 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9.983.000,00
13 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 23.139.000,00
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 88.603.000,00
15 Sekretariat Daerah 126.675.000,00
16 Sekretariat DPRD 1.044.362.600,00
17 Dinas Pendapatan 202.291.000,00
18 Inspektorat Kabupaten 25.000.000,00
19 Kecamatan Muncar 9.977.300,00
20 Kecamatan Kalibaru 979.600,00
21 Kelurahan Lateng 61.961.500,00
22 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 13.051.950,00
23 Kantor Ketahanan Pangan 5.578.101.650,00
24 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 8.525.000,00
25 Dinas Peternakan 480.678.150,00
26 Dinas Kelautan dan Perikanan 207.315.604.169,00
Jumlah 207.315.604.169,00
73
Sedangkan Pengurangan bersih nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp450.000,00 merupakan koreksi kurang aset jaringan instalasi dari belanja modal yang nilainya dibawah nilai minimum kapitalisasi.
5.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Perhitungan aset tetap lainnya sebesar Rp25.623.881.465,00 adalah sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 29.037.397.854,00
Penambahan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012
Rp
1.369.850.721,39
Pengurangan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012
Rp
(6.936.542.773,39)
Saldo per 31 Desember 2012 tervalidasi Rp 23.470.705.802,00 Mutasi penambahan Tahun 2013 Rp 6.433.351.504,26 Mutasi kurang Tahun 2013 Rp (4.280.175.841,26) Nilai Aset Tetap Tahun 2013 Rp 25.623.881.465,00
Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari:
Tabel 5.49 Rincian Aset Tetap Lainnya
Jenis 31 Desember 2012
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
31 Desember 2013
(Rp)
Buku dan
Kepustakaan 18.485.885.712,00 6.044.120.320,26 4.223.534.091,26 20.306.471.941,00
Barang bercorak
kesenian, kebudayaan 2.514.826.723,00 321.868.684,00 19.404.250,00 2.817.291.157,00
Hewan, ternak dan tanaman 81.464.800,00 42.862.500,00 37.237.500,00 87.089.800,00
Aset Tetap Lainnya 2.388.528.567,00 24.500.000,00 0,00 2.413.028.567,00
Jumlah 23.470.705.802,00 6.433.351.504,26 4.280.175.841,26 25.623.881.465,00
Penambahan bersih nilai aset tetap lainnya sebesar Rp6.433.351.504,26 berasal dari :
Belanja Modal Rp 2.455.066.800,00 Tambahan reklasifikasi rekening SIMBADA Rp 3.978.284.704,26 Penambahan bersih nilai aset jalan, irigasi dan jaringan
Rp
6.433.351.504,26
Penambahan bersih nilai aset tetap lainnya sebesar Rp6.433.351.504,26 yang terdiri dari:
Tabel 5.50 Rincian Penambahan Bersih Aset Tetap Lainnya
No Satuan Kerja Jumlah (Rp)
1 Dinas Pendidikan 5,967,252,004.26
2 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 10,000,000.00
3 Sekretariat Daerah 32,762,000.00
4 Sekretariat DPRD 98,637,500.00
5 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 324,700,000.00
Jumlah 6.433.351.504,26
74
Sedangkan Pengurangan bersih nilai aset tetap lainnya sebesar Rp4.280.175.841,26 merupakan koreksi kurang aset tetap lainnya yang dibawah nilai minimum kapitalisasi.
5.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp63.531.684.414,56 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Rp 16.926.096.600,00 Penambahan Tahun 2013 Rp 63.531.684.414,56 Pengurangan Tahun 2013 Rp (16.926.096.600,00) Saldo per 31 Desember 2013 Rp 63.531.684.414,56 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp63.531.684.414,56 berasal dari reklasifikasi aset tetap yang terdiri dari : a. Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjangnya dalam kerangka Sistem
Resi Gudang (SRG) di Kecamatan Sempu sebesar Rp4.175.936.800,00;
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo sebesar Rp653.783.900,00;
c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Barurejo Kecamatan Siliragung sebesar Rp1.709.771.749,00;
d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Kembiritan Kecamatan Genteng sebesar Rp1.816.242.650,00;
e. Pembangunan SPAM Kawasan Khusus di PPI Blimbingsari Kecamatan Rogojampi sebesar Rp652.473.070,00;
f. Pembangunan Gedung Wisma Blambangan (Lanjutan) Kel. Kepatihan Kecamatan Banyuwangi sebesar Rp2.680.684.400,00 berupa ruang lobby, kolam renang, restoran dan landscape;
g. Pembangunan Ruko Sewa Ex Rumah Dinas di Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi sebesar Rp310.975.320,00;
h. Pembangunan Kantor Kecamatan Singojuruh sebesar Rp1.115.160.340,00;
i. Pembangunan Daerah Wisata Osing (Lanjutan) Desa Kemiren Kecamatan Glagah sebesar Rp2.635.774.650,00;
j. Pembangunan Stadion Diponegoro Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi sebesar Rp4.395.408.750,00;
k. Pembangunan Shelter di Jalan jambu - Kawah Ijen Desa Taman Sari Kecamatan Licin sebesar Rp227.972.750,00;
l. Pembangunan Tourism Information Center (TIC) dan Toilet Kawasan Wisata Kawah Ijen (lanjutan) Kecamatan Licin sebesar Rp367.002.000,00 berupa kamar tidur beserta toilet;
m. Rehabilitasi Puskesmas Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo sebesar Rp332.116.390,00;
n. Rehabilitasi ruang pengawas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp195.770,000,00;
o. Pembangunan ruang poliklinik pada RSUD Genteng sebesar Rp2.603.157.000,00;
p. Pembangunan gedung sekolah (Dana DAK) sebesar Rp39.659.454.645,56 yang belum selesai atau diserahkan kepada Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang.
75
Sedangkan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp16.926.096.600,00 merupakan pembangunan beberapa aset tetap yang pengerjaannya dilakukan pada Tahun 2012 dan baru selesai pada Tahun 2013. Sehingga terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dilakukan reklasifikasi ke aset tetap yang terdiri dari : a. Pembangunan poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
(Lanjutan) sebesar Rp2.981.091.000,00; b. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng (Lanjutan) sebesar
Rp3.558.959.000,00; c. Pembangunan Gedung Wisma Blambangan sebesar
Rp3.611.825.000,00 berupa ruang belakang dan tengah; d. Pembangunan Tourism Information Centre (TIC) dan Toilet Kawasan
Wisata Kawah Ijen sebesar Rp678.740.800,00 berupa pembangunan Aula dan toilet luar;
e. Pembangunan Jembatan Curahleduk (Bencana Alam) (Lanjutan) sebesar Rp910.814.500,00;
f. Pembangunan Jembatan Karangdoro Kecamatan Tegalsari (Lanjutan) sebesar Rp1.941.959.500,00;
g. Pembangunan Jembatan Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari (Lanjutan) sebesar Rp3.242.706.800,00.
5.1.4 Aset Lainnya 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp) Aset Lainnya 118.001.104.681,14 207.438.983.453,67
Perhitungan nilai aset lainnya sebesar Rp118.001.104.681,14 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Rp 207.438.983.453,67 Penambahan Tahun 2013 Rp 50.261.241.009,14 Pengurangan Tahun 2013 Rp (139.699.119.781,67) Saldo per 31 Desember 2013 Rp 118.001.104.681,14 Aset lainnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013 tersebut meliputi:
Tabel 5.51 Rincian Aset Lainnya
Jenis 31 Desember 2012
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
31 Desember 2013
(Rp)
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
50.383.850,00 50.697.000,00 101.080.850,00 0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
12.785.840.673,67 20.755.202.053,14 12.785.840.673,67 20.755.202.053,14
Aset Tak Berwujud 320.042.350,00 555.457.588,00 0,00 875.499.938,00
Aset Lain-lain 194.282.716.580,00 28.899.884.368,00 126.812.198.258,00 96.370.402.690,00
JUMLAH 207.438.983.453,67 50.261.241.009,14 139.699.119.781,67 118.001.104.681,14
76
Aset lainnya sebesar Rp118.001.104.681,14 terdiri dari : a. Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp20.755.202.053,14 merupakan kemitraan
dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penambahan dan pengurangan pada Tahun 2013 adalah merupakan koreksi penyesuaian atas dasar pencatatan BOT sesuai hasil audit yang terdiri dari : 1) Sebidang tanah yang digunakan untuk bangunan Pasar Rogojampi seluas 16.790
m2 dengan ID Aset Nomor A-00000609 senilai Rp2.359.730.000,00 Jangka waktu pengelolaan sesuai kesepakatan adalah 25 (dua puluh lima) tahun yang akan berakhir pada Tahun 2018;
2) Sebidang tanah yang digunakan untuk bangunan Pasar Genteng seluas 10.510 m2 dengan ID Aset Nomor A-00000716 senilai Rp1.520.390.100,00 Jangka waktu pengelolaan sesuai kesepakatan adalah 25 (dua puluh lima) tahun yang akan berakhir pada Tahun 2018;
3) Sebidang tanah yang digunakan untuk bangunan Desa Wisata Using seluas 27.375 m2 senilai Rp1.158.675.100,00 jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
4) Tanah yang digunakan PT. BPR Jatim Cabang Banyuwangi senilai Rp289.178.456,14. Jangka waktu pengelolaan sesuai kesepakatan adalah 10 (sepuluh) tahun yang akan berakhir pada Tahun 2014;
5) Bangunan Mall of Sritanjung senilai Rp15.427.228.397,00. Jangka waktu pengelolaan sesuai kesepakatan adalah 20 (dua puluh) tahun. BOT Mall of Sritanjung saat ini sedang dalam permasalahan hukum. Penyesuaian terhadap objek kerja sama akan dilakukan setelah permasalahan hukum terkait sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
b. Aset Tak Berwujud Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 sebesar Rp875.499.938,00 terdiri dari : 1) Saldo awal Tahun 2012 sebesar Rp320.042.350,00 yang terdiri dari :
a) Software SIVA (Sistem Informasi Verifikasi Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp49.060.000,00;
b) Software pada Dinas Pendapatan sebesar Rp49.931.350,00; c) Software pembuatan web dan sistem informasi pelayanan perizinan sebesar
Rp29.851.000,00 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; d) Software pengembangan sistem informasi perizinan sebesar
Rp45.000.000,00 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; e) Software pembuatan website pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar
Rp10.000.000,00; f) Software sistem BAZ online pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika sebesar Rp50.000.000,00; g) Jasa konsultansi perencanaan kegiatan pembuatan website DPU Pengairan
sebesar Rp34.500.000,00; h) Jasa konsultansi kegiatan pengembangan website pariwisata Kabupaten
Banyuwangi sebesar Rp25.000.000,00; i) Pemeliharaan software dan pengembangan aplikasi sistem informasi
kemiskinan kegiatan koordinasi dan evaluasi kegiatan TKPK kabupaten Banyuwangi sebesar Rp26.700.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
77
2) Penambahan Tahun 2013 sebesar Rp555.457.588,00 yang terdiri dari : a) Software untuk Sistem Penagihan pada Dinas Pendapatan sebesar
Rp197.500.000,00; b) Software untuk Sistem Absensi PNS Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
sebesar Rp45.500.000,00; c) Software pembuatan web pada Badan Lingkungan Hidup sebesar
Rp20.776.000,00; d) Software Sistem Aplikasi Database Lembaga Pendidikan pada Dinas
Pendidikan sebesar Rp188.000.000,00; e) Penambahan aset tetap berupa software yang berasal dari belanja barang
dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Aplikasi Optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp28.701.588,00;
f) Penambahan software berdasarkan hasil validasi aset Tahun 2013 antara lain pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.500.000,00, RSUD Genteng sebesar Rp20.515.000,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp52.965.000,00.
c. Aset Lain-lain Aset lain-lain pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013 terdiri dari:
Tabel 5.52 Rincian Aset Lain-lain
Jenis 31 Desember2012
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
31 Desember 2013
(Rp)
Aset hasil validasi yang akan diproses
lebih lanjut 168.684.042.880,00 28.899.884.368,00 126.713.524.558,00 70.870.402.690,00
Penyertaan pada PT
Trabasti 25.500.000.000,00 0,00 0,00 25.500.000.000,00
Piutang Lainnya 98.673.700,00 0,00 98.673.700,00 0,00
JUMLAH 194,282,716,580.00 24.984.051.266,00 122.896.365.156,00 96.370.402.690,00
Aset lain-lain sebesar Rp96.370.402.690,00 merupakan : 1) Penambahan Aset Hasil Validasi yang akan diproses lebih lanjut sebesar
Rp28.899.884.368,00 berasal dari proses validasi 2013 atas Aset Lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap saldo sampai dengan 2012, dan pengurangan sebesar Rp126.713.524.558,00 adalah pengurangan saldo aset lainnya sampai dengan 2012 sesuai dengan hasil validasi sebesar Rp122.835.968.456,00 dan transitoris pencatatan atas aset aktif sampai dengan 2012 yang dihapuskan pada Tahun 2013 sebesar Rp3.877.556.102,00. Hasil reklasifikasi dari aset tetap yang diperoleh dari proses validasi aset sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp70.870.402.690,00 terdiri dari : a) Aset tetap status 21 (hilang) sebesar Rp895.672.819,00 yang masih
memerlukan tindak lanjut administratif; b) Aset tetap status 22 (rusak berat musnah) sebesar Rp35.205.940.876,00
yang belum dilakukan proses usulan penghapusan; c) Aset tetap status 23 (dalam proses penghapusan) sebesar
Rp34.768.788.995,00 yang masih menunggu proses persetujuan penghapusan;
78
2) Penyertaan modal pada PT. Putra Banyuwangi Sejati (Trabasti) sebesar Rp25.500.000.000,00 yang sampai dengan saat ini belum dapat memberikan hasil secara finansial kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Saat ini perusahaan dalam kondisi non operasional.
3) Saldo piutang lainnya Tahun 2012 sebesar Rp98.673.700,00 merupakan hasil penjualan kendaraan yang pelunasannya dilakukan pada Tahun 2013.
5.1.5 Kewajiban
31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
Kewajiban 5.211.758.032,06 1.029.514.299,12
Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi
keuangan masa lalu. Kewajiban di kelompokan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban sebesar Rp5.211.758.032,06 merupakan jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2013 yang terdiri dari :
Jenis Kewajiban 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 798.338.440,50 0,00
Utang Pajak 0,00 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka 5.000.000,00 245.850.942,13 Utang Belanja
4.408.419.591,56 75.356.450,00 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 708.306.906,99 Jumlah Kewajiban 5.211.758.032,06
1.029.514.299,12
Adapun mutasi kewajiban jangka pendek selama Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.53 Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Jenis Saldo 31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013
(Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 798.338.440,50 0,00 798.338.440,50
Utang Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan diterima dimuka 245.850.942,13 5.000.000,00 245.850.942,13 5.000.000,00
Utang Belanja 75.356.450,00 4.433.896.728,10 100.833.586,54 4.408.419.591,56
Utang Jk Pendek lainnya 708.306.906,99 0,00 708.306.906,99 0,00
JUMLAH 1.029.514.299,12 5.237.235.168,60 1.054.993.435,66 5.211.758.032,06
79
Rincian saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp5.211.758.032,06 terdiri dari:
1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp798.338.440,50 yang terdiri dari:
a. Non TPP bagi TK Swasta dan GTT bagian bulan Oktober sampai dengan Desember UPTD TK SD Kec. Rogojampi dan UPTD TK SD Kec. Tegalsari dengan total Rp33.282.982,50;
b. Penerimaan SP2D GU Kelurahan Temenggungan sebesar Rp13.715.006,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dana tersebut belum diambil dari rekening;
c. Penerimaan SP2D LS Kelurahan Giri sebesar Rp2.250.000,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dana tersebut belum diambil dari rekening;
d. Penerimaan SP2D LS Bantuan Keuangan senilai Rp746.000.000,00 yang merupakan dana hibah kepada Badan/Lembaga Keagamaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum ditransfer ke 20 rekening penerima hibah oleh Bank Jatim dikarenakan kelalaian Bank pada saat pencairan dan pemindahbukuan baru dilakukan pada tanggal 02 Januari 2014;
e. Dana Non Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) UPTD TK SD Kec. Genteng sebesar Rp503.452,00 bagian bulan Oktober sampai dengan Desember yang telah ditransfer oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 24 Desember 2013 ke rekening UPTD namun dikarenakan GTT-PTT tersebut berhenti atau mengundurkan diri, dana tersebut tidak diambil dari rekening UPTD;
f. Dana non TPP UPTD TK SD Kec. Purwoharjo dan UPTD TK SD Kec. Kalibaru sebesar Rp2.587.000,00 yang telah ditransfer oleh Dinas Pendidikan pada masing-masing UPTD namun dikarenakan GTT-PTT tersebut telah menerima sertifikasi, dana tersebut tidak diambil dari rekening UPTD.
2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp5.000.000,00 merupakan penambahan pendapatan dari sewa penempatan mesin ATM di Rumah Sakit Blambangan untuk Tahun 2014 sebesar Rp5.000.000,00. Sedangkan pengurangan sebesar Rp245.850.942,13 merupakan pengurangan setoran bagian laba PDAU Blambangan;
3) Utang Belanja sebesar Rp4.408.419.591,56 terdiri dari :
a) Penambahan Utang Belanja sebesar Rp4.433.896.728,10 berasal dari :
(1) Adanya kegiatan yang sudah terselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2013 sebesar 100% namun pencairan dananya belum 100% dibayar oleh Bendahara Dinas PU Binamarga Cipta Karya dan Tata Ruang kepada pihak ketiga sebesar Rp59.682.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
(a) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 900/571.4/BAPP/TBTR/2013 Tanggal 12 Nopember 2013 Kegiatan Penyusunan DED Wisma Atlet Banyuwangi / CV. Intishar Karya dengan nilai kontrak Rp115.995.000, baru dibayar sebesar 85 % sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp17.399.250,00.
(b) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/532.3/BAPP//X/TBTR/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 Kegiatan review DED Pasar Banyuwangi / CV. Candra Dimuka dengan nilai kontrak sebesar Rp49.769.000,00, baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp7.465.350,00.
80
(c) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/448.4/BAPP/X/TBTR/PL/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 Kegiatan rehabilitasi Balai Kelurahan Boyolangu / CV. Setya Jaya dengan nilai kontrak Rp116.048.000 dan baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp5.802.400,00.
(d) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/02/BAPP/III/PM/2013 Tanggal 7 Maret 2013 Kegiatan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring / CV. Wicaksono Konsultan dengan nilai kontrak Rp12.400.000,00, baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp1.860.000,00.
(e) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/04/BAPP/III/PM/2013 Tanggal 7 Maret 2013 Kegiatan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Desa Kaliploso Kecamatan Cluring / CV. Wicaksono Konsultan dengan nilai kontrak Rp15.900.000,00, baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp2.385.000,00.
(f) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/08/BAPP/III/PM/2013 Tanggal 22 Maret 2013 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Desa Kembiritan Kecamatan Genteng / CV. Fitrah Consultant dengan nilai kontrak Rp49.800.000,00, baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp7.470.000,00.
(g) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/10/BAPP/III/PM/2013 Tanggal 22 Maret 2013 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Desa Barurejo Kecamatan Siliragung / CV. Fitrah Consultant dengan nilai kontrak Rp49.800.000,00, baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp7.385.000,00.
(h) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/16/BAPP/III/PM/2013 Tanggal 7 Maret 2013Kegiatan pembangunan sarana dn prasarana air bersih Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo / CV. Candra Buana Perkasa dengan nilai kontrak Rp15.900.000,00, baru dibayar sebesar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp2.385.000,00.
(i) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/734/PK-180/BAPP/XI/BM/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Kegiatan pembangunan penahan badan jalan desa Kebondalem / CV. Sinar Mulia dengan nilai kontrak Rp150.600.000,00, baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar adalah 15% senilai Rp7.530.000,00.
(2) Utang pada RSUD Genteng sebesar Rp409.016.792,00 terdiri dari Utang Obat, Utang Gas Medis, Utang Bahan Laboratorium, Utang darah (PMI) dan Utang biaya pemeriksaan Hispatologi dan Sitologi.
(3) Utang pada RSUD Blambangan sebesar Rp3.434.145.792,10 terdiri dari Utang Obat, Utang Hemodialisa, Utang Laboratorium dan Kimia, Utang Oksigen, Utang Servis cost darah (PMI) Utang Pengadaan Plat IOL dam Utang atas beban jasa pelayanan
81
(4) Berdasarkan Berita Acara Penetapan Utang Pengadaan Mamin pasien Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) pada Dinas Kesehatan Nomor : 027/016/429.114.46/2014 Tanggal 4 Maret 2014 terdapat utang belanja mamin atas beban Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebesar Rp25.402.500,00, dengan rincian :
a) Pengadaan Mamin pasien oleh CV. Mega Prima Abadi pada Tahun 2011 Rp922.500,00;
b) Pengadaan Mamin pasien oleh CV. Mega Prima Abadi Tahun 2012 Rp24.480.000,00.
(5) Utang atas beban insentif pajak non PBB sebesar Rp496.449.629,00, insentif retribusi triwulan IV sebesar Rp6.380.827,00 dan tagihan listrik bulan November 2013 sebesar Rp2.819.188,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum terbayar pada Dinas Pendapatan yang belum dicatat di neraca.
b) Pengurangan jumlah utang belanja sebesar Rp100.833.586,54 berasal dari pembayaran utang belanja pemakaian darah oleh peserta Jamkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sebesar Rp17.500.000,00 dan pengurangan atas utang obat pada RSUD Blambangan yang dicatat lebih tinggi sebesar Rp83.333.586,54.
4) Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun 2013 bersaldo nihil dikarenakan ada pengurangan sebesar Rp708.306.906,99 yang berasal dari :
a. Pembayaran utang obat oleh RSUD Blambangan sebesar Rp311.077.418,99;
b. Pembayaran utang obat oleh RSUD genteng yang seharusnya sebesar Rp397.229.488,00 namun dibayarkan sebesar Rp394.310.919,00. Kekurangan atas pembayaran utang tersebut dinyatakan lunas oleh kedua belah pihak dikarenakan adanya perubahan harga beberapa jenis obat yang penentuannya dilakukan oleh pihak Pedagang Besar Farmasi (PBF).
5.1.6 Ekuitas Dana 31 Desember 2013
(Rp) 31 Desember 2012
(Rp) Ekuitas Dana 2.603.981.027.306,31 2.545.670.825.780,08
Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013
sebesar Rp2.603.981.027.306,31 terdiri dari:
31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
Ekuitas Dana Lancar 310.469.666.570,03
267.104.217.176,65
Ekuitas Dana Investasi 2.293.511.360.736,28 2.278.566.608.603,43 Ekuitas 2.603.981.027.306,31
2.545.670.825.780,08
82
5.1.6.1 Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas dana lancar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013 merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek sebesar Rp310.469.666.570,03 yang terdiri dari:
Tabel 5.54 Rincian Ekuitas Dana Lancar
Jenis Saldo 31 Des 2012
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo 31 Des 2013
(Rp)
SILPA 201.772.632.469,47 1.917.217.125.076,86 1.891.309.069.852,67 227.680.687.693,66
Pendapatan yang Ditangguhkan 42.540.788,60 4.146.320,12 42.540.788,60 4.146.320,12
Cadangan Piutang 24.785.559.889,51 50.062.691.094,92 29.177.476.421,55 45.670.774.562,88
Cadangan Persediaan 41.532.998.328,19 41.527.477.584,93 41.532.998.328,19 41.527.477.584,93
Dana unt Utang Jk
Pendek (1.029.514.299,12) (4.414.396.728,10) 1.030.491.435,66 (4.413.419.591,56)
JUMLAH 267.104.217.176,65 2.004.397.043.348,73 1.963.092.576.826,67 310.469.666.570,03
Penambahan dan pengurangan Ekuitas dana lancar merupakan penambahan dan pengurangan untuk aset lancar yaitu kas, piutang, persediaan dan kewajiban jangka pendek.
5.1.6.2 Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31
Desember 2013 sebesar Rp2.293.511.360.736,28 terdiri dari:
Tabel 5.55 Rincian Ekuitas Dana Investasi
Jenis Saldo 31 Des 2012
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo 31 Des 2013
(Rp)
Diinvestasikan dlm Investasi Jk Panjang 87.133.922.463,53 23.680.690.650,44 0,00 110.814.613.113,97
Diinvestasikan dlm Aset Tetap 1.983.993.702.686,23 159.867.940.579,72 79.166.000.324,78 2.064.695.642.941,17
Diinvestasikan dlm Aset lainnya 207.438.983.453,67 58.380.762.652,14 147.818.641.424,67 118.001.104.681,14
JUMLAH 2.278.566.608.603,43 241.929.393.882,30 226.984.641.749,45 2.293.511.360.736,28
Penambahan dan pengurangan pada Ekuitas dana investasi merupakan penambahan dan pengurangan pada investasi jangka panjang baik Nonpermanen maupun permanen, penambahan pada aset tetap dan aset lainnya
83
5.2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 Des 2013
(Rp) 31 Des 2012
(Rp) 5.2.1 Pendapatan 1.917.058.035.076,86 1.690.113.711.134,37
Realisasi Pendapatan Tahun 2013 sebesar Rp1.917.058.035.076,86 atau
sebesar 100,52% dari anggaran pendapatan Tahun 2013 sebesar Rp1.907.179.909.904,67. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2012 sebesar Rp1.690.113.711.134,37, terdapat peningkatan 13,43% dari realisasi pendapatan tahun lalu.
Anggaran dan realisasi Pendapatan Tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :
Tabel 5.56. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013
No Uraian Anggaran TA 2013
(Rp)
Realisasi TA 2013
(Rp) %
Realisasi TA 2012
(Rp)
1. Pendapatan Asli
Daerah 171.602.586.394,67 183.235.877.421,86 106,78 139.514.584.000,37
2. Pendapatan
Transfer 1.703.775.158.510,00 1.702.794.926.492,00 99,94 1.491.483.677.134,00
3. Lain-lain Pendapatan yang
Sah 31.802.165.000,00 31.027.231.163,00 97,56 59.115.450.000,00
TOTAL 1.907.179.909.904,67 1.917.058.035.076,86 100,52 1.690.113.711.134,37
5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp183.235.877.421,86
terdiri dari: Tabel 5.58 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
a. Pajak Daerah 59.715.970.322,00 65.939.965.334,00 110,42
b. Retribusi Daerah 26.894.945.392,00 28.650.551.431,00 106,53
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 16.066.339.289,58 14.141.339.289,58 88,02
d. Lain - Lain PAD Yang sah 68.925.331.391,09 74.504.021.367,28 108,09
TOTAL 171.602.586.394,67 183.235.877.421,86 106,78
a. Pendapatan Pajak Daerah Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terealisasi sebesar Rp65.939.965.334,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.59 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1. Pajak Hotel 660.000.000,00 736.117.819,00 111,53
2. Pajak Restoran 774.840.000,00 2.056.697.732,00 265,44
3. Pajak Hiburan 370.500.000,00 559.072.747,00 150,90
4. Pajak Reklame 1.945.000.000,00 2.157.384.879,00 110,92
5. Pajak Penerangan Jalan 28.550.630.322,00 30.634.984.246,00 107,30
6. Pajak Parkir 100.000.000,00 158.774.900,00 158,77
7. Pajak Air Tanah 350.000.000,00 438.449.268,00 125,27
84
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 465.000.000,00 1.273.469.035,00 273,86
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 20.000.000.000,00 19.230.867.714,00 96,15
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 6.500.000.000,00 8.694.146.994,00 133,76
TOTAL 59.715.970.322,00 65.939.965.334,00 110,42
Pada Tahun 2013, hampir semua obyek pajak mengalami kenaikan yang signifikan kecuali pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir, dipungut dengan sistem self assessment yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, dimana pajak-pajak tersebut pada umumnya terealisasi lebih besar dari target yang ditetapkan, sebagai gambaran pada pajak hotel yang terealisasi sebesar Rp736.117.819,00 atau 111,53% dari Rp660.000.000,00 yang ditargetkan, dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012 sebesar Rp694.692.585,00 tampak bahwa pendapatan pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 5,96%.
Pajak restoran terealisasi sebesar 265,44% dari Rp774.840.000,00 yang ditargetkan atau terealisasi lebih sebesar Rp1.281.857.732,00 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada penerimaan pendapatan pajak restoran khususnya terjadi pada rincian obyek pajak: katering, restoran dan café. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut berasal dari pajak katering yaitu pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan dasar pengenaan tarif sebesar 10% terhadap jasa layanan katering oleh penyedia katering dimana pada Tahun 2013 terealisasi sebesar Rp1.224.410.858,00 atau 816,27% dari anggaran Rp150.000.000,00 yang ditargetkan.
Pajak reklame dan pajak air tanah, dipungut dengan sistem official assesment yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang, adapun realisasi pajak reklame sebesar 110,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.945.000.000,00. Sedangkan pajak air tanah pada Tahun 2013 terealisasi sebesar Rp438.449.268,00 atau sebesar 125,27% dari target sebesar Rp350.000.000,00.
Realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 96,15% dari target sebesar Rp20.000.000.000,00 dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Sedangkan pajak mineral bukan logam dan batuan terealisasi sebesar Rp1.273.469.035,00 atau 273,86% dari anggaran Rp465.000.000,00 yang ditargetkan. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut karena pemberlakuan tarif yang baru.
85
b. Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terealisasi Rp28.650.551.431,00 sebagai berikut :
Tabel 5.60 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Retribusi Jasa Umum 22.386.905.845,00 23.465.977.150,00 104,82
2. Retribusi Jasa Usaha 3.151.609.700,00 2.678.200.028,00 84,98
3. Retribusi Perizinan Tertentu 1.356.429.847,00 2.506.374.253,00 184,78
TOTAL 26.894.945.392,00 28.650.551.431,00 106,53
Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah adalah sebagai berikut: 1) Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp23.465.977.150,00 atau sebesar 104,82% dari anggaran sebesar Rp22.386.905.845,00 terdiri dari:
Tabel 5.61 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 7.723.681.600,00 7.113.294.850,00 92,10
2. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan
55.161.600,00 59.852.900,00 108,50
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil 11.245.000,00 12.963.000,00 115,28
4. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum 9.800.000.000,00 10.956.875.000,00 111,80
5. Retribusi Pelayanan Pasar
3.336.367.645,00 3.246.486.400,00 97,31
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.457.450.000,00 2.073.505.000,00 142,27
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00
TOTAL 22.386.905.845,00 23.465.977.150,00 104,82
2) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha terealisir sebesar Rp2.678.200.028,00 atau 84,98% dari anggaran sebesar Rp3.151.609.700,00 terdiri dari :
Tabel 5.62 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.386.228.700,00 1.851.959.528,00 77,61
2. Retribusi Tempat Pelelangan 90.000.000,00 92.981.200,00 103,31
3. Retribusi Terminal 308.200.000,00 326.310.300,00 105,88
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir 15.000.000,00 68.040.000,00 453,60
5. Retribusi Rumah Potong Hewan 162.406.000,00 162.084.000,00 99,80
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 142.750.000,00 128.650.000,00 90,12
86
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
7. Retribusi Uji Laboratorium Lingkungan 20.025.000,00 20.650.000,00 103,12
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 27.000.000,00 27.525.000,00 101,94
TOTAL 3.151.609.700,00 2.678.200.028,00 84,98
Rincian obyek Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Uji Laboratorium Lingkungan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi lebih dari target yang ditetapkan. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 77,61% dari target sebesar Rp2.386.228.700,00 dikarenakan terdapat obyek milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sedang dalam proses rehabilitasi yaitu pembangunan Stadion Diponegoro.
3) Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp2.506.374.253,00 atau 184,78% dari anggaran sebesar Rp1.356.429.847,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.63 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 732.535.381,00 1.426.011.049,00 194,67
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5.000.000,00 4.000.000,00 80,00
3. Retribusi Izin Gangguan / Keramaian
578.094.466,00 833.549.919,00 144,19
4. Retribusi Izin Trayek 20.000.000,00 15.852.000,00 79,26
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
17.500.000,00 21.010.000,00 120,06
6. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan 0,00 93.143.474,00
7. Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG)
3.300.000,00 112.807.811,00 3.418,42
TOTAL 1.356.429.847,00 2.506.374.253,00 184,78
Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari rincian obyek retribusi IMB, retribusi Izin Gangguan/Keramaian, retribusi Izin Usaha Perikanan, retribusi Tanda Daftar Gedung terealisasi diatas target yang ditetapkan atau lebih dari 100%. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol hanya terealisir sebesar 80% dari target karena kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk membuat/memperpanjang surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB).
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp14.141.339.289,58 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada beberapa lembaga keuangan (perbankan) dan perusahaan daerah yaitu :
87
Tabel 5.64 Anggaran dan Realisasi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1. PT.Bank Jatim 10.731.235.289,58 10.731.235.289,58 100,00
2. PT. Bank BPR Jatim 210.104.000,00 210.104.000,00 100,00
3. Perusahaan Daerah Air Minum 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 100,00
4. PD. Aneka Usaha Blambangan 25.000.000,00 0,00 0,00
5. PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati 1.900.000.000,00 0,00 21,05
TOTAL 16.066.339.289,58 14.141.339.289,58 90,51
Investasi pada PD. Aneka Usaha Blambangan tidak terdapat realisasi pada Tahun 2013 karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak menghasilkan laba pada Tahun 2013, sehingga tidak mampu menyetorkan pendapatan ke Kas Daerah. Pada Tahun 2013 PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) memberikan kontribusi PAD sebesar Rp400.000.000,00 yang merupakan uang sewa aset Pemerintah Daerah yang tidak dipisahkan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/4214/429.203/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Sewa Menyewa Terhadap 2 (Dua) Unit Kapal Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh PT. PBS sehingga realisasi sebesar Rp400.000.000,00 tersebut disajikan pada Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah jenis Pendapatan Sewa Kapal. Sedangkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari PT PBS bersaldo Rp0,00 karena dalam Tahun 2013 belum ada setoran dividen dari PT PBS, namun Pada Tahun 2012 terdapat kelebihan penyetoran dividen sebesar Rp60.000.000,00 yang diperhitungkan sebagai uang muka setoran dividen Tahun 2013.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2013 sebesar Rp74.504.021.367,28 terdiri dari : Tabel 5.65 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Hasil Penjualan Aset Daerah
Yang Tidak Dipisahkan 408.953.700,00 148.977.850,00 36,43
2. Jasa Giro 4.000.000.000,00 5.370.682.332,58 134,27
3. Pendapatan Bunga Deposito 11.450.000.000,00 13.665.558.707,37 119,35
4. Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah 0,00 224.983.201,00
5. Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
905.259.566,09 1.974.788.028,07 218,15
6. Pendapatan Denda Pajak 0,00 27.000,00
7. Pendapatan Hasil Eksekusi
Atas Jaminan 336.583.250,00 336.583.250,00 100,00
8. Pendapatan Dari
Pengembalian 3.412.503.875,00 1.994.607.644,90 58,45
9. Pendapatan Bunga atas
Pinjaman Bergulir 52.861.000,00 18.900.000,00 35,75
88
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
10. Pendapatan Badan Layanan
Umum 48.359.170.000,00 50.368.913.353,36 104,16
11. Pendapatan Sewa Kapal 0,00 400.000.000,00
TOTAL 68.925.331.391,09 74.504.021.367,28 108,09
Dari rincian obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdapat rincian obyek yang terealisasi diatas target yang ditetapkan atau lebih dari 100%, terdiri dari Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pendapatan Badan Layanan Umum.
Realisasi penerimaan dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terealisasi lebih dari 200% pada Tahun 2013 ini karena banyaknya pelaksanaan pekerjaan yang terlambat penyelesaiannya.
Pendapatan Dari Pengembalian adalah penerimaan pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja maupun pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2013.
Realisasi pendapatan sewa kapal sebesar Rp400.000.000,00 merupakan uang sewa aset Pemerintah Daerah yang tidak dipisahkan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/4214/429.203/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Sewa Menyewa Terhadap 2 (Dua) Unit Kapal Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS), yang pada APBD TA 2013 dianggarkan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Namun karena kapal yang disewakan Pemda kepada PT. PBS tersebut merupakan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sehingga realisasinya disajikan sebagai Lain-lain PAD yang Sah.
5.2.1.2 Pendapatan Transfer Realisasi pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Propinsi pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.702.794.926.492,00 terdiri dari :
Tabel 5.66 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2013
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1.307.181.620.758,00 1.313.865.318.226,00 100,51
2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 304.103.286.240,00 293.368.228.000,00 96,47
3. Transfer Pemerintah Propinsi 92.490.251.512,00 95.561.380.266,00 103,32
TOTAL 1.703.775.158.510,00 1.702.794.926.492,00 100.03
89
Rincian masing-masing jenis penerimaan transfer adalah sebagai berikut :
a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.313.865.318.226,00 atau 100,51% dari target sebesar Rp1.307.181.620.758,00 terdiri dari :
Tabel 5.67 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1. Bagi Hasil Pajak 47.921.983.463,00 50.239.465.154,00 104,84
2. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
27.766.706.295,00 32.132.922.072,00 115,72
3. Dana Alokasi Umum 1.154.495.171.000,00 1.154.495.171.000,00 100,00
4. Dana alokasi khusus 76.997.760.000,00 76.997.760.000,00 100,00
TOTAL 1.307.181.620.758,00 1.313.865.318.226,00 100,51
1) Realisasi Dana Bagi hasil pajak Tahun 2013 sebesar Rp50.239.465.154,00 terdiri dari :
Tabel 5.68 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan 33.038.458.821,00 37.971.191.916,00 114,93
2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
dan PPh Pasal 21 14.883.524.642,00 12.268.273.238,00 82,43
TOTAL 47.921.983.463.00 50.239.465.154,00 104,84
Tidak tercapainya realisasi Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dikarenakan adanya bagian alokasi Tahun 2013 yang terlambat ditransfer sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Jumlah alokasi Tahun 2013 adalah sebesar Rp14.883.524.642,00, selisih penerimaan sebesar Rp2.615.251.404,00 diakui sebagai piutang Tahun 2013.
2) Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Tahun 2013 sebesar Rp32.132.922.072,00 terdiri dari :
Tabel 5.69 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1. Bagi hasil dari iuran hak
pengusahaan hutan 2.727.895.344,00 2.853.181.776,00 104,59
2. Bagi hasil dari iuran tetap (Land-
rent) 81.061.800,00 132.514.658,00 163,47
3. Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan
iuran eksploitasi (royalti) 13.096.800,00 22.449.451,00 171,41
4. Bagi hasil dari pungutan
pengusahaan perikanan 289.738.431,00 347.408.873,00 119,90
5. Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi 11.663.901.000,00 12.481.856.270,00 107,01
6. Bagi hasil dari pertambangan gas bumi
738.838.000,00 2.080.538.678,00 281,60
7. Bagi hasil dari pertambangan panas bumi 257.787.448,00 103.114.978,00 40,00
8. Bagi Hasil dari Cukai Tembakau 11.994.387.472,00 14.111.857.388,00 117,65
TOTAL 27.766.706.295,00 32.132.922.072,00 115,72
90
3) Realisasi Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp1.154.495.171.000,00 dengan penerimaan per bulan mulai dari Januari sampai dengan Nopember adalah sebesar Rp96.207.927.000,00 dan pada bulan Desember sebesar Rp96.207.974.000,00.
4) Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 sebesar Rp76.997.760.000,00 terdiri dari:
Tabel 5.70 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. DAK Bidang Pendidikan SD 12.771.070.000,00 12.771.070.000,00 100,00
2. DAK Bidang Kesehatan (Pelayanan
Farmasi) 4.358.860.000,00 4.358.860.000,00 100,00
3. DAK Bidang Kesehatan (Pelayanan Rujukan)
1.336.400.000,00 1.336.400.000,00 100,00
4. DAK Bidang Infrastruktur Jalan 5.699.220.000,00 5.699.220.000,00 100,00
5. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 4.059.130.000,00 4.059.130.000,00 100,00
6. DAK Bidang Infrastruktur Air
Minum dan Sanitasi 1.267.560.000,00 1.267.560.000,00 100,00
7. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
5.088.880.000,00 5.088.880.000,00 100,00
8. DAK Bidang Pertanian 6.552.190.000,00 6.552.190.000,00 100,00
9. DAK Bidang Keluarga Berencana 1.228.830.000,00 1.228.830.000,00 100,00
10. DAK Bidang Kehutanan 1.264.620.000,00 1.264.620.000,00 100,00
11. DAK Bidang Sanitasi 1.659.950.000,00 1.659.950.000,00 100,00
12. DAK Bidang Lingkungan Hidup 629.310.000,00 629.310.000,00 100,00
13. DAK Bidang Pendidikan SMP 9.096.400.000,00 9.096.400.000,00 100,00
14. DAK Bidang Pendidikan SMA 2.269.560.000,00 2.269.560.000,00 100,00
15. DAK Bidang Pendidikan SMK 5.743.700.000,00 5.743.700.000,00 100,00
16. DAK Bidang Kesehatan (Pelayanan
Dasar) 1.885.800.000,00 1.885.800.000,00 100,00
17. DAK Bidang Perdagangan
(Gudang) 5.601.790.000,00 5.601.790.000,00 100,00
18. DAK Keselamatan Transportasi
Darat 347.440.000,00 347.440.000,00 100,00
19. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman
6.137.050.000,00 6.137.050.000,00 100,00
TOTAL 76.997.760.000,00 76.997.760.000,00 100,00
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Tahun 2013 sebesar Rp293.368.228.000,00 yang berasal dari Dana Penyesuaian yang terealisir sebesar 96,92% dari anggaran sebesar Rp302.689.746.240,00 terdiri dari:
Tabel 5.71 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1. TPP Guru Non Sertifikasi 4.285.500.000,00 4.285.500.000,00 100,00
2. TPP Guru Bersertifikasi 298.404.246.240,00 287.669.188.000,00 96,40
3. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.413.540.000,00 1.413.540.000,00 100%
TOTAL 304.103.286.240,00 293.368.228.000,00 96,47
c. Tranfer Pemerintah Provinsi Transfer Pemerintah Provinsi pada Tahun 2013 sebesar Rp95.561.380.266,00 berasal dari Dana Bagi Hasil Provinsi yang terealisir
91
sebesar 103,32% dari anggaran sebesar Rp92.490.251.512,00 terdiri dari:
Tabel 5.72 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 26.150.626.991,00 27.359.999.396,00 104,62
2. Bagi Hasil dari BBNKB 29.543.193.880,00 29.186.847.789,00 98,79
3. Bagi Hasil dari PBBKB 36.622.433.102,00 38.816.897.386,00 105,99
4. Bagi Hasil dari Pajak P2AP 173.997.539,00 197.635.695,00 113,59
TOTAL 92.490.251.512,00 95.561.380.266,00 103,32
5.2.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2013 sebesar
Rp31.027.231.163,00 merupakan penerimaan dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya yaitu :
Tabel 5.73 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1. Pendapatan Hibah 1.614.810.000,00 411.010.663,00 25,45
2. Pendapatan Lainnya 30.187.355.000,00 30.616.220.500,00 101,42
TOTAL 31.802.165.000,00 31.027.231.163,00 97,56
Pendapatan Hibah Tahun 2013 sebesar Rp411.010.663,00 merupakan penerimaan untuk alokasi program Water Resources and Irrigation Sector Management Program yang terdiri dari : 1) Pendapatan hibah sebesar Rp49.565.000,00 berupa program Water
Resources and Irrigation Sector Management Program pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
2) Pendapatan hibah sebesar Rp180.359.300,00 berupa program Water Resources and Irrigation Sector Management Program pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
3) Pendapatan hibah sebesar Rp181.086.363,00 berupa program Water Resources and Irrigation Sector Management Program pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
Sedangkan Pendapatan lainnya merupakan pendapatan bantuan keuangan dari provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.75 Rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur
No. Jenis Bantuan Jumlah (Rp)
1. Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta 5.640.000.000,00 2. BOP Madin 80.000.000,00 3. BOS SLTA BKSM 1.950.000.000,00 4. Lembaga Terpencil/Kepulauan 50.000.000,00 5. Community College 40.000.000,00 6. Hasil Lelang Kayu (SP III) 596.865.500,00 7. Manajemen Operasional BOS 188.580.000,00 8. Kantin Kejujuran TK/SD dan PK 6.575.000,00 9. Kantin Kejujuran SMP dan SMA 20.000.000,00 10. PONKESDES 78.000.000,00
92
No. Jenis Bantuan Jumlah (Rp)
11. Alat Kesenian 100.000.000,00 12. Peningkatan Mutu Pendidikan SMK 500.000.000,00 13. Infrastruktur 20.500.000.000,00 14. Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi 15.000.000,00 15. Pembinaan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAUD Non Formal dan Informal 10.000.000,00
16. Puskesmas Rawat Inap PLUS 456.050.000,00 17. Hari Jadi Propinsi 50.000.000,00 18. Puskesmas Rawat Inap Standar 167.650.000,00 19. Puskesmas Pembantu Kegawatdaruratan 60.000.000,00 20. Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Propinsi 7.500.000,00 21. Sistem Aplikasi (BBHTB) 100.000.000,00
Jumlah 30.616.220.500,00
31 Des 2013
(Rp) 31 Des 2012
(Rp)
5.2.2 Belanja 1.886.309.069.852,67 1.682.675.962.006,15
Realisasi belanja Tahun 2013 sebesar Rp1.886.309.069.852,67 atau
89,63% dari anggaran belanja sebesar Rp2.104.452.542.374,14 dan 12,10% dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2013
No Uraian Anggaran TA 2013
(Rp)
Realisasi TA 2013
(Rp) %
Realisasi TA 2012
(Rp)
1. Belanja Operasi 1.624.394.084.556,14 1.480.425.063.992,67 91,14 1.325.413.640.538,97
2. Belanja Modal 474.748.457.818,00 404.860.203.010,00 85,28 355.481.803.517,18
3. Belanja Tak Terduga 4.250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4. Transfer/Bagi Hasil
Ke Desa 1.060.000.000,00 1.023.802.850,00 96,59 1.780.517.950,00
TOTAL 2.104.452.542.374,14 1.886.309.069.852,67 89,63 1.682.675.962.006,15
5.2.2.1 Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.480.425.063.992,67 terdiri
dari obyek belanja sebagai berikut: Tabel 5.78 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
a. Belanja Pegawai 1.136.678.345.233,00 1.049.837.632.185,00 92,36
b. Belanja Barang 298.769.156.834,14 257.770.995.465,67 86,28
c. Hibah 106.484.582.489,00 94.690.869.952,00 88,92
d. Bantuan Sosial 11.879.000.000,00 11.270.125.000,00 94,87
e. Bantuan Keuangan 70.583.000.000,00 66.855.441.390,00 94,72
TOTAL 1.624.394.084.556,14 1.480.425.063.992,67 91,14
Rincian masing-masing jenis belanja operasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
93
a. Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.049.837.632.185,00 terdiri dari :
Tabel 5.80 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) %
1. Gaji dan Tunjangan 758.180.025.247,00 726.948.221.477,00 95,88
2. Tambahan Penghasilan PNS 316.930.346.240,00 270.854.155.600,00 85,46
3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimp & Angg DPRD serta KDH/WKDH
4.380.000.000,00 4.354.800.000,00 99,42
4. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 3.150.000.000,00 1.053.145.270,00 33,43
5. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.730.928.640,00 1.754.227.986,00 64,24
6. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.336.408.175,00 760.789.102,00 56,93
7. Honorarium PNS 9.589.498.730,00 7.938.461.450,00 82,78
8. Honorarium Non PNS 28.788.389.500,00 25.837.317.250,00 89,75
9. Uang Lembur 9.278.248.701,00 8.146.764.050,00 87,80
10. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
2.272.500.000,00 2.147.750.000,00 94,51
11. Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
42.000.000,00 42.000.000,00 100,00
TOTAL 1.136.678.345.233,00 1.049.837.632.185,00 92,36
Minimnya realisasi insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dikarenakan perhitungan realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang digunakan sebagai dasar pencairan insentif, baru diketahui pada akhir tahun anggaran sehingga pencairan insentifnya tidak dapat dilakukan pada tahun berkenaan.
b. Belanja Barang Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp257.770.995.465,67 dipergunakan untuk belanja keperluan kantor, belanja pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan kebutuhan lainnya yang terdiri dari :
Tabel 5.81 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) %
1. Belanja Bahan Pakai Habis 30.893.735.808,14 28.959.652.189,00 93,74
2. Belanja Bahan/Material 35.417.440.934,00 33.890.652.736,67 95,69
3. Belanja Jasa Kantor 78.098.498.865,00 67.827.465.125,00 86,85
4. Belanja Premi Asuransi 350.000.000,00 337.000.000,00 96,29
5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.416.823.162,00 4.683.491.063,00 86,46
6. Belanja Cetak dan Penggandaan
17.524.203.110,00 15.727.119.770,00 89,75
7. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3.910.065.000,00 3.222.324.310,00 82,41
94
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) %
8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.059.685.000,00 774.957.000,00 73,13
9. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.950.952.950,00 3.631.546.450,00 91,92
10. Belanja Makanan dan Minuman
16.678.052.680,00 14.365.813.920,00 86,14
11. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
268.232.500,00 263.601.250,00 98,27
12. Belanja Pakaian Kerja 1.250.005.150,00 1.112.422.750,00 88,99
13. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
4.407.554.000,00 3.846.464.800,00 87,27
14. Belanja Perjalanan Dinas 36.715.823.510,00 25.403.703.758,00 69,19
15. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
109.850.000,00 102.416.650,00 93,23
16. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
2.404.300.000,00 1.829.516.700,00 76,09
17. Belanja Perjalanan Pindah Tugas
750.000,00 0,00 0,00
18. Belanja Pemeliharaan 14.774.429.600,00 14.129.751.950,00 95,64
19. Belanja Jasa Konsultansi 7.136.104.310,00 5.616.691.725,00 78,71
20. Belanja Barang yang akan diserahkan kpd masyarakat/ pihak ketiga
24.998.194.175,00 19.023.588.500,00 76,10
21. Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
259.800.000,00 234.700.000,00 90,34
22. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS
230.166.080,00 230.000.000,00 99,93
23. Belanja Pelayanan Kesehatan
12.864.490.000,00 12.509.114.819,00 97,24
24. Belanja Sewa Tanah 50.000.000,00 49.000.000,00 98,00
TOTAL 298.769.156.834,14 257.770.995.465,67 86,28
Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas hanya sebesar 73,13% karena terjadinya pembatalan terhadap beberapa pelaksanaan event di luar daerah yang direncanakan akan diikuti. Belanja Perjalanan Dinas hanya terealisir sebesar 69,19% karena kegiatan yang dilaksanakan kurang optimal berdasarkan perencanaan anggaran yang telah disusun. Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS hanya sebesar 76,09% dikarenakan adanya pembatalan pelaksanaan beberapa jenis diklat teknis yang rencananya akan diselenggarakan secara mandiri. Belanja Jasa Konsultansi hanya terealisasi sebesar 78,71% dikarenakan mengalami kendala teknis terkait terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan pekerjaan jasa yang dipersyaratkan. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga hanya terealisasi sebesar 76,10% karena proses pembangunan fisik belum selesai sampai akhir tahun anggaran sehingga realisasi pembayarannya belum dicairkan secara penuh.
95
c. Belanja Hibah Realisasi Belanja hibah sebesar Rp94.690.869.952,00 terdiri atas :
Tabel 5.82 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah
Pusat 5.550.000.000,00 5.022.150.000,00 90,49
2. Belanja Hibah Kepada
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 100.934.582.489,00 89.668.719.952,00 88,84
TOTAL 106.484.582.489,00 94.690.869.952,00 88,92
Realisasi hibah pada Tahun 2013 tidak terserap optimal disebabkan adanya peningkatan keswadayaan masyarakat yang cukup signifikan sehingga tidak terlalu tergantung pada dana hibah dari Pemerintah Daerah.
d. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp11.270.125.000,00 terdiri dari:
Tabel 5.83 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
3.155.000.000,00 3.155.000.000,00 100,00
2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
8.724.000.000,00 8.115.125.000,00 93,02
TOTAL 11.879.000.000,00 11.270.125.000,00 94,87
Realisasi belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp3.155.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.84 Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
No. Jenis Bantuan Jumlah
(Rp)
1. UPK Kecamatan Tegaldlimo Keg.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 45.000.000,00
2. UPK Kecamatan Sempu Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 67.500.000,00
3. UPK Kecamatan Tegalsari Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 40.000.000,00
4. UPK Kecamatan Siliragung Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 40.000.000,00
5. UPK Kecamatan Singonjuruh Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 57.500.000,00
6. UPK Kecamatan Gambiran Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 40.000.000,00
7. UPK Kecamatan Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 35.000.000,00
8. UPK Kecamatan Songgon Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 57.500.000,00
9. UPK Kecamatan Rogojampi Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 45.000.000,00
10. UPK Kecamatan Srono Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 45.000.000,00
96
No. Jenis Bantuan Jumlah
(Rp)
11. UPK Kecamatan Kabat Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 67.500.000,00
12. UPK Kecamatan Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 67.500.000,00
13. UPK Kecamatan Cluring Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 67.500.000,00
14. UPK Kecamatan Purwoharjo Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 67.500.000,00
15. UPK Kecamatan Wongsorejo Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 67.500.000,00
16. UPK Kecamatan Pesangaaran Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 57.500.000,00
17. UPK Kecamatan Glagah Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 35.000.000,00
18. UPK Kecamatan Bangorejo Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 57.500.000,00
19. UPK Kecamatan Kalipuro Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD) 45.000.000,00
20. KSM MAWAR Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2013 (PU. Bina Marga) 310.000.000,00
21. KSM SADENG Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2013 (PU. Bina marga) 310.000.000,00
22. KSM MULYOSARI Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2013 (PU. Bina Marga) 310.000.000,00
23. KSM KRAMAT JATI Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2013 (PU. Bina Marga) 310.000.000,00
24. KSM MULYOREJO Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2013 (PU. Bina Marga) 310.000.000,00
25. KSM Pondok Layar Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2013 (PU. Bina Marga) 310.000.000,00
26. 45 (empat puluh lima) rekening penerima hibah kegiatan Bantuan Dana Sharing Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perkotaan (BLM PNPM-MP) T.A 2013 (PU Bina Marga) 290.000.000,00
Jumlah 3.155.000.000,00
Realisasi belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp8.115.125.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.85 Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
No. Jenis Bantuan Jumlah
(Rp) 1. Bantuan kepada pelajar tidak mampu pada SMA, SMK,
dan SMALB Swasta di Kab. Banyuwangi 5.999.600.000,00 2. Bantuan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri 1.956.400.000,00
3. Bantuan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta 159.125.000,00
Jumlah 8.115.125.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan terealisir sebesar Rp66.855.441.390,00 merupakan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan yang terdiri dari:
97
Tabel 5.86 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 69.583.000.000,00 66.142.024.000,00 95,05
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
1.000.000.000,00 713.417.390,00 71,34
TOTAL 70.583.000.000,00 66.855.441.390,00 94,72
5.2.2.2 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Tahun 2013 sebesar Rp404.860.203.010,00 terdiri dari :
Tabel 5.87 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) %
a. Belanja Tanah 19.167.450.000,00 220.436.250,00 1,15
b. Belanja Peralatan dan Mesin 82.535.013.302,00 74.513.020.075,00 90,28
c. Belanja Gedung dan Bangunan 134.592.366.881,00 121.900.264.947,00 90,57
d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 235.851.749.635,00 205.771.414.938,00 87,25
e. Belanja Aset Tetap Lainnya 2.601.878.000,00 2.455.066.800,00 94,36
TOTAL 474.748.457.818,00 404.860.203.010,00 85,28
a. Belanja Tanah Belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp220.436.250,00 merupakan realisasi atas pembelian (pembebasan lahan) sebidang tanah seluas 506,75 m² di Desa Gambiran yang peruntukannya akan digunakan sebagai jembatan penghubung di Desa Gambiran. Realisasi pengadaan tanah yang kurang optimal yaitu hanya sebesar 1,15% disebabkan perencanaan yang kurang matang khususnya pada proses penyiapan dokumen dan proses pengadaan yang membutuhkan waktu cukup lama (bisa melebihi satu tahun anggaran).
b. Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp74.513.020.075,00 terdiri dari:
Tabel 5.89 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
180.000.000,00 179.420.000,00 99,68
2. Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor 6.554.381.000,00 5.688.377.830,00 86,79
3. Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor 553.230.700,00 546.620.500,00 98,81
4. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Angkutan di Air Bermotor 100.000.000,00 0,00 0,00
5. Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat
Bengkel 95.187.500,00 93.637.500,00 98,37
6. Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
1.847.603.640,00 299.760.000,00 16,22
7. Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor 510.846.468,00 497.164.100,00 97,32
98
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
8. Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor 1.381.322.950,00 1.266.884.700,00 91.72
9. Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.200.952.816,00 9.976.060.615,00 89,06
10. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 9.304.997.140,00 8.595.950.750,00 92,38
11. Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur 541.494.301,00 517.884.600,00 95,64
12. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
459.329.250,00 409.683.100,00 89,19
13. Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat
Studio 3.459.590.931,00 3.105.011.285,00 89,75
14. Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi 165.746.846,00 152.665.150,00 92,11
15. Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat
Ukur 613.443.700,00 520.560.425,00 84,86
16. Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran
16.295.180.796,00 15.797.664.290,00 96,95
17. Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium
1.776.167.502,00 1.593.130.000,00 89,69
18. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Alat Pengolahan
Limbah 372.272.727,00 365.323.000,00 98,13
19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengolah Persampahan 120.000.000,00 118.269.000,00 98,56
20. Belanja Modal Pengadaan Alat Musik 8.262.000,00 8.262.000,00 100,00
21. Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Persenjataan/Keamanan
21.273.000,00 20.925.000,00 98,36
22. Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas 1.127.225.000,00 1.027.951.500,00 91,19
23. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 982.535.875,00 956.513.900,00 97,35
24. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olah Raga 5.940.000,00 5.940.000,00 100,00
25. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.285.673.160,00 3.077.897.710,00 93,68
26. Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat
Kesehatan 277.500.000,00 230.300.000,00 82,99
27. Belanja Modal Pengadaan Alat
Penunjang Pendidikan 16.669.856.000,00 14.914.115.020,00 89,47
28. Belanja Modal Pengadaan Alat Sanitasi 75.000.000,00 74.325.000,00 99,10
29. Belanja Modal Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan Tanggap Darurat Bencana 100.000.000,00 99.940.000,00 99,94
30. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan 450.000.000,00 420.900.000,00 93,53
31. Belanja Modal Pengadaan Aspal 4.000.000.000,00 3.951.883.100,00 98,80
TOTAL 82.535.013.302,00 74.513.020.075,00 90,28
Realisasi Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan hanya terealisir 16,22% dikarenakan pengadaan berupa alat pengering gabah mengalami gagal lelang sehingga tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan dan telah dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor berupa speed boat tidak direalisasikan terkait hasil survey/rekomendasi dari Konsultan Study Kelayakan Pengadaan Kapal Cepat di Banyuwangi CV Tri Mukti Andayani yang menyatakan bahwa pantai di Banyuwangi tidak dapat digunakan sebagai perlintasan speed boat.
99
c. Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp121.900.264.947,00 merupakan realisasi belanja modal untuk pembangunan gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gedung gudang, tugu peringatan, bangunan keolahragaan, bangunan persampahan, bangunan pertamanan, konstruksi pengolahan limbah, konstruksi pengolah persampahan, papan nama, pemagaran, bangunan obyek wisata, pagar gedung kantor, los pasar, gedung sekolah, reklame/baliho, bangunan perhotelan, poliklinik, musholla/masjid, interior, gedung perpustakaan, konstruksi paving halaman gedung kantor dan gedung sekolah dalam rangka pelayanan umum kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.90 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 133.647.416.881,00 120.973.654.197,00 90,52
2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Paving gedung Kantor/Sekolah dan Pasar 944.950.000,00 926.610.750,00 98,06
TOTAL 134.592.366.881,00 121.900.264.947,00 90,57
d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp205.771.414.938,00 terdiri dari: Tabel 5.91 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 125.594.898.210,00 109.992.864.533,00 87,58
2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 9.850.500.000,00 9.218.363.900,00 93,58
3. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 84.075.404.500,00 71.943.867.105,00 85,57
4. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota 9.738.500.000,00 8.254.096.200,00 84,76
5. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 673.646.925,00 656.759.200,00 97,49
6. Belanja Modal Pengadaan Marka Jalan 264.000.000,00 261.360.000,00 99,00
7. Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 91.500.000,00 90.890.000,00 99,33
8. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas 126.500.000,00 123.016.000,00 97,25
9. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Paving Jalan 5.436.800.000,00 5.230.198.000,00 96,20
TOTAL 235.851.749.635,00 205.771.414.938,00 87,25
e. Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja aset tetap lainnya terealisir sebesar Rp2.455.066.800,00 terdiri dari:
100
Tabel 5.92 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2.489.000.000,00 2.415.066.800,00 97,03
2. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan (Lukisan/Foto) 112.878.000,00 40.000.000,00 35,44
TOTAL 2.601.878.000,00 2.455.066.800,00 94,36
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan hanya terealisasi sebesar 35,44% disebabkan sulitnya mencari barang seni sesuai dengan rencana pengadaan instansi pengguna barang.
5.2.2.3 Belanja Tak Terduga Selama Tahun 2013, Belanja Tidak Terduga bernilai Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp4.250.000.000,00. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya kejadian dimaksud yang memenuhi kriteria penggunaan dana.
5.2.2.4 Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa Realisasi belanja transfer/bagi hasil ke desa sebesar Rp1.023.802.850,00 berupa Bagi hasil Retribusi yang terdiri dari : Tabel 5.93 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1. Bagi Hasil Retribusi kepada Provinsi/Instansi Vertikal 1.000.000.000,00 977.312.250,00 97,73
2. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pihak Ketiga 60.000.000,00 46.490.600,00 77,48
TOTAL 1.060.000.000,00 1.023.802.850,00 96,59
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
5.2.3 Pembiayaan Netto 196.931.722.469,47 194.334.883.341,25
Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2013 sebesar Rp196.931.722.469,47 atau sebesar 99,83% dari anggaran Tahun 2013 sebesar Rp197.272.632.469,47 dan turun 1,34% dari realisasi tahun lalu yang terdiri dari :
Tabel 5.94 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2013
No Uraian Anggaran TA 2013
(Rp) Realisasi TA 2013
(Rp) %
Realisasi TA 2012 (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan
202.272.632.469,47 201.931.722.469,47 99,83 228.536.239.404,25
2. Pengeluaran Pembiayaan
5.000.000.000.00 5.000.0000.000,00 100,00 34.201.356.063,00
TOTAL 197.272.632.469,47 196.931.722.469,47 99,83 194.334.883.341,25
101
5.2.3.1 Penerimaan Pembiayaan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp201.931.722.469,47 atau 99,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp202.272.632.469,47 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.96 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
a. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran tahun Lalu 201.772.632.469,47 201.772.632.469,47 100,00
b. Penerimaan Kembali
Pinjaman 500.000.000,00 159.090.000,00 31,82
TOTAL 202.272.632.469,47 201.931.722.469,47 99,83
Realisasi penerimaan kembali pinjaman sebesar 31,82% dari target merupakan dampak dari kurangnya kesadaran penerima pinjaman dalam mengembalikan pokok pinjaman maupun ketidakmampuan membayar karena kegagalan usaha atau kegiatan usahanya terhenti.
5.2.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal kepada PT. BPR Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
5.2.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 227.680.687.693,66 201.772.632.469,47
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp227.680.687.693,66 dengan perhitungan :
Uraian Anggaran TA 2013
(Rp) Realisasi TA 2013
(Rp) %
Realisasi TA 2012 (Rp)
Pendapatan 1.907.179.909.904,67 1.917.058.035.076,86 100,52 1.690.113.711.134,37
Belanja dan Transfer
2.104.452.542.374,14 1.886.309.069.852,67 89,63 1.680.895.444.056,15
Surplus (Defisit) (197.272.632.469,47) 30.748.965.224,19 (15,59) 7.437.749.128,22
Pembiayaan Netto
197.272.632.469,47 196.931.722.469,47 99,83 194.334.883.341,25
SILPA 0,00 227.680.687.693,66 201.772.632.469,47
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp227.680.687.693,66 tersebut terdiri dari:
102
Uraian Jumlah Kas
(Rp)
Kas Di Kas Daerah 212.997.805.598,09
Kas Di Bendahara Pengeluaran 6.303.000,00
Kas Di BLUD 14.676.579.095,57
SILPA 227.680.687.693,66
Saldo SILPA tersebut sudah termasuk jumlah yang dialokasikan penggunaannya untuk: a. Proyeksi penerimaan SILPA 2013 yang diperhitungkan dalam APBD Tahun
2014 untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp149.993.902.662,25. b. Sisa dana DAK Tahun 2013 dan DBHCT 2013 sebesar Rp15.308.600.758,00
dan Rp13.465.076.612,00 yang peruntukannya sudah diatur secara khusus namun belum dianggarkan dalam APBD murni Tahun 2014.
c. Pembayaran sertifikasi guru 2014 sebagai akibat kelebihan penerimaan dana sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp53.854.321.046,00.
Jika tidak ada kelebihan penerimaan pendapatan pada Tahun 2014 maka akan terjadi defisit anggaran senilai Rp4.813.305.055,59 yang harus dipenuhi dengan cara mengurangi alokasi belanja program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD Tahun 2014.
5.3 LAPORAN ARUS KAS
5.3.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Arus Kas Masuk 1.866.559.529.873,50 1.650.117.703.692,35
Arus Kas Keluar (1.439.472.290.180,80) (1.292.190.392.591,42)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
427.087.239.692,70
357.927.311.100,93 Arus kas dari aktivitas operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas
yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.
Pada Tahun 2013, terdapat Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp427.087.239.692,70 merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp1.866.559.529.873,50 dan Arus kas keluar sebesar Rp1.439.472.290.180,80. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :
Arus Masuk Kas Tahun 2013 (Rp)
Tahun 2012 (Rp)
Pajak Daerah 65.939.965.334,00 40.288.363.990,00
Retribusi Daerah 28.650.551.431,00 24.818.889.408,00
103
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 14.141.339.289,58 14.503.063.660,51 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 24.005.516.163,92 19.908.259.499,84 Dana Bagi Hasil Pajak 50.239.465.154,00 71.752.154.023,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 32.132.922.072,00 29.431.300.080,00
Dana Alokasi Umum 1.154.495.171.000,00 1.030.217.037.000,00
Dana Alokasi Khusus 76.997.760.000,00 67.656.190.000,00
Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
Dana Penyesuaian 293.368.228.000,00 210.000.496.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 95.561.380.266,00 82.426.500.031,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00
Pendapatan Hibah 411.010.663,00 0,00
Pendapatan D a n a D a r u r a t 0,00 0,00
Pendapatan Lainnya 30.616.220.500,00 59.115.450.000,00
Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00
Jumlah Arus Masuk Kas 1.866.559.529.873,50 1.650.117.703.692,35
Arus Keluar Kas Tahun 2013 (Rp)
Tahun 2012 (Rp)
Belanja Pegawai 1.049.173.250.185,00 954.057.988.827,00
Belanja Barang dan Jasa 216.458.800.803,80 171.192.415.009,42
Belanja Bunga 0,00 0,00
Belanja Subsidi 0,00 0,00
Belanja Hibah 94.690.869.952,00 70.523.019.415,00
Belanja Bantuan Sosial 11.270.125.000,00 22.830.673.000,00
Belanja Bantuan Keuangan 66.855.441.390,00 71.805.778.390,00
Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi 1.023.802.850,00 1.780.517.950,00
Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00
Belanja Kejadian Luar Biasa 0,00 0,00
Jumlah Arus Kas Keluar 1.439.472.290.180,80 1.292.190.392.591,42
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi 427.087.239.692,70 357.927.311.100,93
5.3.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Arus Kas Masuk 129.591.850,00 206.347.650,00
Arus Kas Keluar 403.572.760.827,00 353.208.291.757,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
(403.443.168.977,00)
(353.001.944.107,18)
Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap yang bertujuan untuk meningkatkan dan menunjang operasi pemerintahan dan menghasilkan potensi pendapatan daerah di masa datang.
104
Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp403.443.168.977,00 merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp129.591.850,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp403.572.760.827,00. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2013 dan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Arus Masuk Kas Tahun 2013 (Rp) Tahun 2012 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00
Penjualan atas Tanah 0,00 0,00
Penjualan atas peralatan dan Mesin 115.250.000,00 149.002.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan 14.341.850,00 9.292.400,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya 0,00 48.053.250,00
Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan 0,00 0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
Jumlah Arus Masuk Kas 129.591.850,00 206.347.650,00
Arus Keluar Kas: Tahun 2013 (Rp) Tahun 2012 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
Perolehan Tanah 220.436.250,00 12.250.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin 73.522.417.325,00 62.301.289.784,00
Perolehan Gedung dan Bangunan 121.864.106.514,00 62.017.794.680,88
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 205.510.733.938,00 214.451.110.092,30
Perolehan Aset Tetap Lainnya 2.455.066.800,00 14.425.847.200,00
Perolehan Aset Lainnya 0,00 0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 0,00 0,00
Jumlah Arus Keluar Kas 403.572.760.827,00 353.208.291.757,18
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (403.443.168.977,00) (353.001.944.107,18)
5.3.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Arus Kas Masuk 159.090.000,00 396.862.200,00
Arus Kas Keluar 5.000.000.000,00 34.201.356.063,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (4.840.910.000,00) (33.804.493.863,00)
105
Aktivitas Pendanaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana pembiayaan, yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar minus Rp4.840.910.000,00 adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp159.090.000,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp5.000.000.000,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2013 dan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Arus Masuk Kas Tahun 2013 (Rp)
Tahun 2012 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00
Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan 0,00 0,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0,00 0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman 159.090.000,00 396.862.200,00
Penerimaan Piutang 0,00 0,00
Jumlah Arus Masuk Kas 159.090.000,00 396.862.200,00
Arus Keluar Kas: Tahun 2013 (Rp)
Tahun 2012 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00 34.000.000.000,00 Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi
0,00 201.356.063,00 Pemberian Pinjaman 0,00 0,00
Jumlah Arus Keluar Kas 5.000.000.000,00 34.201.356.063,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (4.840.910.000,00) (33.804.493.863,00)
5.3.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Arus Kas Masuk 167.559.401.825,00 158.376.917.682,00
Arus Kas Keluar 167.565.704.825,00 160.575.443.528,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (6.303.000,00) (2.198.525.846,00)
Aktivitas Transitoris adalah aktivitas keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Transaksi transitoris berasal dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp6.303.000,00 adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp167.559.401.825,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp167.565.704.825,00. Perhitungan pihak ketiga (PFK) belanja gaji
106
pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut :
107
Tabel 5.97 Rincian Pajak Belanja
No Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Saldo (Rp)
1 Potongan PPh Pasal 21 50.956.789.310,00 50.956.789.310,00 0,00
2 Iuran Wajib Pegawai (IWP)
55.242.647.270,00 55.242.647.270,00 0,00
3 TAPERUM 1.238.992.000,00 1.238.992.000,00 0,00
4 Askes 11.052.459.181,00 11.052.459.181,00 0,00
5 PPh 21 583.638.291,00 583.638.291,00 0,00
6 PPh 22 1.712.120.929,00 1.712.120.929,00 0,00
7 PPh 23 1.198.930.722,00 1.198.930.722,00 0,00
8 PPN 39.883.235.035,00 39.883.235.035,00 0,00
9 PPh pasal 4 5.690.589.087,00 5.690.589.087,00 0,00
Jumlah 167.559.401.825,00 167.559.401.825,00 0,00
Sedangkan rincian aliran Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2013 dan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Arus Masuk Kas Tahun 2013 (Rp) Tahun 2012 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 167.559.401.825,00 157.668.683.470,00 Penerimaan Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya 0,00 708.234.212,00
Jumlah Arus Masuk Kas 167.559.401.825,00 158.376.917.682,00
Arus Keluar Kas: Tahun 2013 (Rp)
Tahun 2012 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 167.559.401.825,00 160.575.443.528,00 Pengeluaran Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran 6.303.000,00 0,00 Jumlah Arus Keluar Kas 167.565.704.825,00 160.575.443.528,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (6.303.000,00) (2.198.525.846,00)
5.3.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode
18.796.857.715,70 (31.077.652.715,25)
Kenaikan kas bersih selama periode Tahun 2013 sebesar Rp18.796.857.715,70 menunjukkan adanya surplus realisasi APBD Tahun 2013 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:
Tabel 5.98 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas
No Uraian 31 Desember 2013
(Rp)
31 Desember 2012
(Rp)
1 Arus kas bersih dari aktivitas operasi 427.087.239.692,70 357.927.311.100,93 2 Arus kas bersih dari aktivitas
investasi aset non keuangan (403.443.168.977,00) (353.001.944.107,18) 3 Arus kas bersih dari aktivitas
pendanaan (4.840.910.000,00) (33.804.493.863,00) 4 Arus Kas Bersih dari aktivitas
transitoris (6.303.000,00) (2.198.525.846,00) TOTAL 18.796.857.715,70 (31.077.652.715,25)
108
5.3.6 Saldo Awal Kas di BUD
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Saldo Awal Kas di BUD 194.200.947.882,39 225.278.600.597,64
Saldo awal kas di BUD sebesar Rp194.200.947.882,39 merupakan saldo Kas di BUD per 31 Desember 2012.
5.3.7 Saldo Akhir Kas di BUD
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD 212.997.805.598,09 194.200.947.882,39
Saldo akhir kas di BUD sebesar Rp212.997.805.598,09 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per tanggal 31 Desember 2013. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:
Tabel 5.99 Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD
No Uraian 31 Desember 2013 (Rp) 31 Desember 2012 (Rp)
1 Kenaikan kas bersih selama periode 18.796.857.715,70 (31.077.652.715,25)
2 Saldo awal kas di Kas Daerah 194.200.947.882,39 225.278.600.597,64
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah 212.997.805.598,09 194.200.947.882,39
5.3.8 Saldo Akhir Kas Di Bendahara Pengeluaran
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Saldo Akhir Kas Di Bendahara Pengeluaran
805.617.469,62 5.247.984,60
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp805.617.469,62 merupakan saldo pada rekening bendahara pengeluaran pada SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah.
5.3.9 Kas di BLUD
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Kas di BLUD 14.676.579.095,57 7.571.684.587,08
Saldo Kas di BLUD sebesar Rp14.676.579.095,57 merupakan penjumlahan saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan sebesar Rp7.837.692.142,36 dan saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sebesar Rp6.838.886.953,21 per 31 Desember 2013.
109
5.3.10 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 3.170.291,00 37.292.804,00
Saldo Kas di Bendahara penerimaan per 31 Desember 2013 bersaldo Rp3.170.291,00 adalah merupakan saldo penerimaan jasa giro pada Dinas Kesehatan dan penerimaan RSUD Genteng pada petugas loket yang tidak termasuk pendapatan Tahun 2013.
5.3.11 Saldo Akhir Kas
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Saldo Akhir Kas 228.483.172.454,28
201.815.173.258,07
Saldo Akhir Kas sebesar Rp228.483.172.454,28 adalah merupakan total
seluruh Saldo Kas sampai tanggal 31 Desember 2013 yang terdiri dari: Tabel 5.100 Saldo Akhir Kas
No Uraian 31 Desember 2013 (Rp) 31 Desember 2012 (Rp)
1 Kas di BUD 212.997.805.598,09 194.200.947.882,39
2 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 3.170.291,00 37.292.804,00
3 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 805.617.469,62 5.247.984,60
4 Kas di BLUD 14.676.579.095,57 7.571.684.587,08
Saldo Akhir Kas 228.483.172.454,28 201.815.173.258,07
110
BAB VI
PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Domisili dan Operasional Entitas
Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten yang berada di ujung timur pulau Jawa dengan ketinggian 0–2.500 m di atas permukaan air laut terletak diantara 7o43’ – 8o46’ Lintang Selatan dan 113o53’ – 114o38’ Bujur Timur yang wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan, dan dataran rendah dengan berbagai potensi hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Batas wilayah Kabupaten Banyuwangi meliputi:
- Sebelah Utara - Sebelah Timur - Sebelah Selatan - Sebelah Barat
: : : :
Kabupaten Situbondo Selat Bali Samudera Indonesia Kabupaten Jember dan Bondowoso
dengan luas wilayah 5.782,50 kilometer persegi yang meliputi kawasan hutan mencapai 183.396,34 hektar, lahan sawah 66.721 hektar, tegal 36.060 hektar, pekarangan 22.667 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.627.542 jiwa sebagaimana data Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2013, bertempat tinggal tersebar di 24 kecamatan yang terbagi dalam 217 desa/kelurahan.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencakup urusan:
a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan g. perhubungan; h. lingkungan hidup; i. kependudukan dan catatan sipil; j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; k. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; l. sosial; m. ketenagakerjaan; n. koperasi dan usaha kecil dan menengah; o. penanaman modal; p. kebudayaan; q. kepemudaan dan olah raga; r. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; s. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi t. keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; u. ketahanan pangan;
111
v. pemberdayaan masyarakat dan desa; w. kearsipan; x. komunikasi dan informatika;dan y. perpustakaan.
Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga melaksanakan urusan yang mencakup:
a. pertanian; b. kehutanan; c. energi dan sumber daya mineral; d. pariwisata; e. kelautan dan perikanan; f. perdagangan; g. industri; dan h. ketransmigrasian.
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6.2 Kontijensi atas Permasalahan Hukum
6.2.1 Kontinjensi atas Kepemilikan Aset Tetap Tanah
Terdapat permasalahan hukum terhadap aset tanah yang tercatat sebagai aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:
a. Tiga bidang Tanah Kas Desa di Kecamatan Glenmore meliputi:
1) Tanah Kas Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore pada Tahun 2012 tercatat sebagai aset daerah yang digunakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan identitas barang A-00000868 seluas 15.980 m2 dengan nilai buku Rp349.012.400,00, pada Tahun 2013 dicatat pada Pembantu Pengelola Barang Daerah dengan identitas barang A-TJ000220;
2) Tanah kas desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore pada Tahun 2012 tercatat sebagai aset daerah yang digunakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan identitas barang A-00000869 seluas 4.000 m2 dengan nilai buku Rp102.449.300,00, pada Tahun 2013 dicatat pada Pembantu Pengelola Barang Daerah dengan identitas barang A-TJ000221;
3) Tanah kas desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore pada Tahun 2012 tercatat sebagai aset daerah yang digunakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan identitas barang A-00000870 seluas 5.000 m2 dengan nilai buku Rp128.492.800,00,
112
pada Tahun 2013 dicatat pada Pembantu Pengelola Barang Daerah dengan identitas barang A-TJ000222, sudah mendapat ketetapan hukum dari Mahkamah Agung Nomor 29 PK/PDT/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang menyatakan bahwa seluruh dokumen terkait dengan bidang tanah di Dusun Gunung Sari Umbul, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dinyatakan cacat hukum dan harus dikembalikan sebagai tanah negara. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum menerima pembatalan sertifikat atas tanah tersebut.
b. Dua bidang tanah di wilayah kelurahan Klatak tercatat sebagai aset daerah yang digunakan oleh SDN 1 Klatak dengan identitas barang A-00000454 seluas 1.900 m2 sertifikat hak Pakai No. 29/2007 dengan nilai buku sebesar Rp298.162.900,00 dan identitas barang A-00000455 yang digunakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan seluas 7.742 m2 Sertifikat Hak Pakai No. 1/1970 dengan nilai buku sebesar Rp261.464.000,00. Upaya peninjauan kembali berdasarkan novum baru dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ditolak oleh Mahkamah Agung sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 68 PK/TUN/2013 tanggal 25 Juni 2013. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum menerima pembatalan sertifikat atas tanah tersebut.
c. Tiga bidang tanah tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sedang proses hukum yaitu:
1) Sebidang tanah di desa Pakel Kecamatan Licin dengan identitas A-00000415 seluas 150 m2 dengan nilai buku Rp49.049.200,00 yang digunakan untuk Puskemas Pembantu Pakel digugat oleh Sahriya melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi sudah mendapat putusan pada tanggal 13 Agustus 2013 Nomor: 236/Pdt.G/2012/PN.BWI yang menolak gugatan, dan menyimpulkan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasasi tanah Puskemas Pakel, namun Sunaim (pihak turut tergugat) mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2013, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
2) Sebidang tanah di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro dengan identitas A-00000430 seluas 19.510 m2 sertifikat Hak Pakai nomor 46/2002 dengan nilai buku Rp2.379.973.500,00 yang digunakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai pelabuhan laut digugat oleh Kepala Desa Ketapang dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 1 Agustus 2013 Nomor: 200/PDT.G/2012/PN.BWI menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah tersebut, namun pada tanggal 15 Agustus 2013 ada pernyataan banding, sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
113
3) Sebidang tanah di Kelurahan Kepatihan pada Tahun 2012 dipisahkan pencatatannya sebagai aset daerah yang digunakan oleh PDAU unit usaha perhotelan dengan identitas barang A-00000011 Sertifikat Hak Pakai nomor 24/2002 seluas 1.809 m2 dengan nilai buku Rp423.306.000,00, pada Tahun 2013 dicatat pada Pembantu Pengelola Barang Daerah dengan identitas barang A-TJ000269. Saat ini tanah tersebut masuk dalam perkara sengketa TUN nomor 119/G/2011/PTUN.SBY jo No. 73/B/2012/PT.TUN.SBY, saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
Terkait dengan delapan bidang tanah dimaksud Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tunduk dan patuh pada prosedur hukum yang sedang berlangsung. Apabila sudah ada keputusan hukum yang bersifat tetap dan sudah ada dokumen yang memenuhi syarat maka segera dilakukan penyesuaian akuntansi.
6.2.2 Kontijensi Kerjasama Pengelolaan Mall Banyuwangi
Dalam kerjasama pengelolaan mall Banyuwangi terjadi disagreement antara Pemda dengan PT Dian Graha Utama. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sudah dilakukan musyawarah berkali-kali namun tidak ada mufakat (win-win solution), akhirnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banyuwangi.
Musyawarah yang dimediasi oleh Pengadilan Negeri juga tidak memperoleh mufakat, hal ini menyebabkan proses hukum terus berlanjut. Pada tanggal 5 Juni 2013 Pengadilan Negeri Banyuwangi mengeluarkan keputusan Nomor: 66/Pdt.G/2012/PN.BWI, namun PT. DGU mengajukan banding.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, nilai BOT terkait dengan obyek kerjasama dimaksud sebesar Rp2.156.694.000,00 dan tagihan piutang yang merupakan kewajiban pelaksanaan perjanjian kerjasama sebesar Rp1.667.718.000,00 tidak mengalami perubahan karena dalam putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap diputuskan bahwa PT DGU dihukum untuk membayar uang kontribusi pemanfaatan Mall selama 2 (dua) tahun masing-masing sebesar Rp833.839.000,00 setiap tahunnya. Disamping itu Pengadilan menyatakan perjanjian kerjasama tersebut batal. Nilai tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan ini dan apabila terjadi perubahan dalam putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan dilakukan penyesuaian akuntansi atas penyajian BOT dan piutang dimaksud.
6.3 Penjelasan Terhadap Pos Aktiva Tetap dan Aset Lainnya terkait Validasi Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan validasi aset tahap final dalam rangka mendapatkan keyakinan terhadap nilai dan keberadaan fisik aset pada masing-masing Unit Pengguna Barang (UPB). Hasil validasi tersebut digunakan sebagai database barang daerah dan menjadi nilai perhitungan pada Laporan Keuangan Daerah.
Berbagai permasalahan yang ditemukan selama proses validasi aset telah berhasil dilakukan justifikasi, diantaranya : penyajian nilai aset yang tidak wajar, kurang lengkapnya informasi terhadap aset tersebut, keberadaan aset yang tidak dapat ditelusuri, hingga terjadinya double pencatatan aset. Sehingga penertiban terhadap catatan aset
114
tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas administrasi pengelolaan barang pada tingkat UPB.
Berdasarkan hasil validasi aset Tahun 2013 ini, didapatkan nilai aktiva tetap yang valid dan tertib sesuai dengan prinsip pengelolaan barang daerah yang akuntabel. Hal tersebut dapat tercapai karena telah dilakukan penyesuaian akuntansi terhadap kondisi baru catatan maupun barang daerah yang dilakukan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Penyesuaian atas tambah barang masing-masing rekening aset dilakukan sekaligus pada Tahun 2013, sehingga tidak merubah posisi aset Tahun 2012 sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2012.
Terhadap nilai aset tetap sampai dengan pengadaan Tahun 2012 yang dilakukan validasi pada Tahun 2013, sehingga berpengaruh terhadap nilai aset tetap seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 6.1 Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2012 Posisi Sebelum dan Sesudah Validasi
Golongan Aset
Saldo Sebelum Validasi
Per 31 Des 2012
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
Saldo Setelah Validasi
Per 31 Des 2012
Tanah 671.859.529.680,00 156.322.537.169,00 105.531.536.900,00 722.650.529.949,00
Peralatan dan Mesin 336.847.092.054,59 63.760.626.863,18 81.232.462.993,19 319.375.255.924,58
Gedung dan Bangunan 1.252.429.782.878,73 184.671.634.237,50 290.652.629.385,42 1.146.448.787.730,81
Jalan Irigasi dan Jaringan 1.390.040.885.747,42 91.076.122.050,15 95.914.204.482,47 1.385.202.803.315,10
Aset Tetap Lainnya 29.037.397.854,00 1.271.823.521,19 6.838.515.573,39 23.470.705.801,81
KDP 16.926.096.600,00 0,00 0,00 16.926.096.600,00
Jumlah 3.697.140.784.814,74 497.102.743.841,02 580.169.349.334,47 3.614.074.179.321,30
Pada proses validasi terhadap aset tetap tersebut, belum termasuk perubahan kode antar kelompok rekening barang . Jika dibandingkan dengan mutasi dalam tabel di atas maka akan terdapat perbedaan jumlah total mutasi kelompok aset jika dimasukkan nilai mutasi akibat perubahan kode rekening sebagaimana terdapat pada tabel berikut:
Tabel 6.2 Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2012 Posisi Audited 2012 dan
Sesudah Validasi (Termasuk Mutasi/Perubahan Kode Rekening)
Golongan Aset
Saldo Per 31 Des 2012
(Audited)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
Saldo Setelah Validasi
Per 31 Des 2012
Tanah 671.859.529.680,00 156.322.537.169,00 105.531.536.900,00 722.650.529.949,00
Peralatan dan Mesin 336.847.092.054,59 72.211.184.491,18 89.683.020.621,19 319.375.255.924,58
Gedung dan Bangunan 1.252.429.782.878,73 208.969.247.549,71 314.950.242.697,63 1.146.448.787.730,81
Jalan Irigasi dan Jaringan 1.390.040.885.746,91 302.223.746.455,32 307.061.828.887,23 1.385.202.803.315,00
Aset Tetap Lainnya 29.037.397.854,00 1.369.850.721,20 6.936.542.773,39 23.470.705.801,81
KDP 16.926.096.600,00 0,00 0,00 16.926.096.600,00
Jumlah 3.697.140.784.814,23 741.096.566.386,41 824.163.171.879,44 3.614.074.179.321,20
115
Sedangkan rincian obyek aset tetap yang terpengaruh hasil validasi aset per 31 Desember 2012 yaitu dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 6.3 Rincian Obyek Aset Tetap – Tanah Yang Terpengaruh Hasil Validasi
Jenis
Saldo
31 Des 2012
Sebelum Validasi
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2012
Setelah Validasi
(Rp)
Tanah Kantor
71.233.560.967,00 18.052.438.200,00 17.607.151.700,00 71.678.847.467,00
Tanah sarana kesehatan Rumah Sakit
40.814.967.500,00 8.023.771.600,00 8.834.521.000,00 40.004.218.100,00
Tanah sarana kesehatan Puskesmas
395.540.000,00 1.404.433.700,00 326.440.000,00 1.473.533.700,00
Tanah sarana pendidikan pelatihan
dan kursus
187.588.783.921,00 27.983.864.269,00 26.580.524.600,00 188.992.123.590,00
Tanah sarana Terminal
Umum
27.236.773.100,00 357.643.100,00 357.643.100,00 27.236.773.100,00
Tanah sarana umum
Dermaga
2.708.884.500,00 0,00 0,00 2.708.884.500,00
Tanah sarana umum
Pasar
42.367.466.000,00 1.908.297.000,00 2.153.744.700,00 42.122.018.300,00
Tanah sarana umum
Tempat Pembuangan Akhir Sampah
2.196.110.000,00 0,00 0,00 2.196.110.000,00
Tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
9.784.806.100,00 0,00 0,00 9.784.806.100,00
Tanah sarana stadion olah raga
101.264.393.175,00 908.012.000,00 908.012.000,00 101.264.393.175,00
Tanah Perumahan 24.351.554.307,00 4.343.492.400,00 4.721.436.600,00 23.973.610.107,00
Tanah Pertanian 16.588.930.400,00 16.015.700.200,00 14.822.300.200,00 17.782.330.400,00
Tanah perkebunan 14.836.704.500,00 61.694.244.900,00 12.465.313.100,00 64.065.636.300,00
Tanah pergudangan/ tempat penimbunan material bahan baku
7.893.506.700,00 164.723.000,00 164.723.000,00 7.893.506.700,00
Tanah Lainnya 122.597.548.510,00 15.465.916.800,00 16.589.726.900,00 121.473.738.410,00
JUMLAH 671.859.529.680,00 156.322.537.169,00 105.531.536.900,00 722.650.529.949,00
Tabel 6.4 Rincian Obyek Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Yang Terpengaruh Hasil Validasi
Jenis
Saldo
31 Des 2012 Sebelum
Validasi
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2012
Setelah Validasi
(Rp)
Alat-alat berat 20.305.370.196,00 11.224.723.130,00 10.990.608.141,00 20.539.485.185,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 48.899.799.681,00 9.848.611.106,00 5.264.222.115,00 53.484.188.672,00
Alat-alat angkutan darat
tidak bermotor 366.357.307,00 441.949.064,00 320.958.007,00 487.348.364,00
Alat-alat
angkutan di air bermotor 14.890.180.800,00 1.293.300.000,00 0,00 16.183.480.800,00
Alat-alat bengkel 27.506.037.132,00 2.485.851.706,33 1.883.766.058,00 28.108.122.780,33
Alat-alat
pengolahan pertanian dan
peternakan 1.122.934.938,00 308.955.313,00 287.685.154,00 1.144.205.097,00
Peralatan Kantor 23.121.326.250,00 4.471.332.133.35 11.972.009.697,00 15.620.648.686,35
Perlengkapan Kantor 30.159.927.093,00 622.286.773,33
17.283.946.777,00
13.498.267.089,33
Komputer
32.564.505.258,00 4.119.906.792,00 4.457.986.960,00 32.226.425.090,00
Meubelair
57.829.172.574,19 10.459.972.429,67 13.250.145.580,19 55.038.999.423,67
116
Jenis
Saldo
31 Des 2012 Sebelum
Validasi
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2012
Setelah Validasi
(Rp)
Peralatan dapur
2.935.595.117,00 623.790.225,00 1.113.735.928,00 2.445.649.414,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga 1.746.743.970,00 546.894.765,14 449.621.789,00 1.844.016.946,14
Alat-alat Studio 12.872.501.138,00 891.680.350,00 630.914.390,00 13.133.267.098,00
Alat-alat komunikasi 2.801.906.202,00 621.236.861,00 270.278.753,00 3.152.864.310,00
Alat-alat Ukur 764.987.922,00 4.668.000,00 4.560.000,00 765.095.922,00
Alat-alat Kedokteran 44.374.782.627,40 9.454.137.396,50 10.098.978.943,00 43.729.941.080,90
Alat-alat Laboratorium 13.466.550.170,00 6.240.407.677,86 2.865.221.352,00 16.841.736.495,86
Alat-alat persenjataan/
kemanan 137.123.500,00 - - 137.123.500,00
Peralatan Rumah
Tangga 981.290.179,00 100.923.140,00 87.823.349,00 994.389.970,00
Jumlah 336.847.092.054,59 63.760.626.863,18 81.232.462.993,19 319.375.255.924,58
Tabel 6.5 Rincian Mutasi Obyek Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Yang Terpengaruh Hasil
Validasi (Termasuk Mutasi Perubahan Kode Barang)
Jenis
Saldo
31 Des 2012 Audited
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2012
Setelah Validasi
(Rp)
Alat-alat berat 20.480.158.241,00 11.224.723.130,00 11.165.396.186,00 20.539.485.185,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 48.899.799.681,00 9.848.611.106,00 5.264.222.115,00 53.484.188.672,00
Alat-alat angkutan darat
tidak bermotor 838.800.157,00 441.949.064,00 793.400.857,00 487.348.364,00
Alat-alat
angkutan di air bermotor 15.914.227.400,00 1.293.300.000,00 1.024.046.600,00 16.183.480.800,00
Alat-alat bengkel 26.473.896.382,00 3.517.992.456,33 1.883.766.058,00 28.108.122.780,33
Alat-alat
pengolahan pertanian dan
peternakan 1.157.452.338,00 308.955.313,00 322.202.554,00 1.144.205.097,00
Peralatan Kantor 24.175.003.454,00 4.471.332.133,35 13.025.686.901,00 15.620.648.686,35
Perlengkapan Kantor 34.457.666.358,00 622.286.773,33 21.581.686.042,00 13.498.267.089,33
Komputer
32.580.754.348,00 4.119.906.792,00 4.474.236.050,00 32.226.425.090,00
Meubelair 53.018.830.606,19 15.270.314.397,67 13.250.145.580,19 55.038.999.423,67
Peralatan dapur
3.140.700.218,00 623.790.225,00 1.318.841.029,00 2.445.649.414,00
Penghias
Ruangan Rumah Tangga 1.559.598.650,00 734.040.085,14 449.621.789,00 1.844.016.946,14
Alat-alat Studio 12.174.094.687,00 1.590.086.801,00 630.914.390,00 13.133.267.098,00
Alat-alat komunikasi 2.755.927.084,00 667.215.979,00 270.278.753,00 3.152.864.310,00
117
Jenis
Saldo
31 Des 2012 Audited
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2012
Setelah Validasi
(Rp)
Alat-alat Ukur 632.159.400,00 137.496.522,00 4.560.000,00 765.095.922,00
Alat-alat Kedokteran 43.586.012.656,40 10.242.907.367,50 10.098.978.943,00 43.729.941.080,90
Alat-alat Laboratorium 14.508.064.042,00 6.240.407.677,86 3.906.735.224,00 16.841.736.495,86
Alat-alat persenjataan/
kemanan 267.601.701,00 0,00 130.478.201,00 137.123.500,00
Peralatan Rumah
Tangga 226.344.651,00 855.868.668,00 87.823.349,00 994.389.970,00
Jumlah 336.847.092.054,59 72.211.184.491,18 89.683.020.621,19 319.375.255.924,58
Tabel 6.6 Rincian Obyek Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Yang Terpengaruh Hasil Validasi
Jenis
Saldo
31 Des 2012 Sebelum
Validasi
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2012
Setelah Validasi
(Rp)
Gedung Kantor 119.215.636.923,21 35.387.656.913,49 21.634.434.892,00 132.968.858.944,70
Gedung Rumah
Dinas 80.964.896.405,00 23.024.552.800,00 24.288.890.600,00 79.700.558.605,00
Gedung gudang 14.850.604.560,00 680.200.300,00 392.256.900,00 15.138.547.960,00
Bangunan
Bersejarah 394.893.000,00 1.373.587.100,00 0,00 1.768.480.100,00
Tugu Peringatan 12.682.791.175,00 175.892.000,00 2.307.213.400,00 10.551.469.775,00
Gedung dan
Bangunan 1.024.320.960.815,52 123.984.745.124,01 242.029.833.593,42 906.275.872.346,11
Bangunan Seni
dan Budaya 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
JUMLAH 1.252.429.782.878,73 184.671.634.237,50 290.652.629.385,42 1.146.448.787.730,81
Tabel 6.7 Rincian Obyek Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Yang Terpengaruh Hasil Validasi
(Termasuk Mutasi Perubahan Kode Barang)
Jenis
Saldo
31 Des 2012 Audited
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2012
Setelah Validasi
(Rp)
Gedung Kantor 95.023.865.611,00 59.579.428.225,70 21.634.434.892,00 132.968.858.944,70
Gedung Rumah Dinas 81.044.782.155,00 23.024.552.800,00 24.368.776.350,00 79.700.558.605,00
Gedung gudang 14.744.762.560,00 786.042.300,00 392.256.900,00 15.138.547.960,00
Bangunan Bersejarah 394.893.000,00 1.373.587.100,00 0,00 1.768.480.100,00
Tugu Peringatan 12.682.791.175,00 175.892.000,00 2.307.213.400,00 10.551.469.775,00
Gedung dan
Bangunan 1.048.538.688.377,73 123.984.745.124,01 266.247.561.155,63 906.275.872.346,11
Bangunan Seni
dan Budaya 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
JUMLAH 1.252.429.782.878,73 208.969.247.549,71 314.950.242.697,63 1.146.448.787.730,81
118
Tabel 6.8 Rincian Obyek Aset Tetap – Jalan , Irigasi dan Jaringan
Yang Terpengaruh Hasil Validasi
Jenis
Saldo
31 Des 2012 Sebelum
Validasi (Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2012
Setelah Validasi (Rp)
Jalan 287.666.293.675,52 0,00 94.274.200,00 287.572.019.475,52
Jembatan 110.877.360.762,00 2.307.507.500,00 0,00 113.184.868.262,00
Jaringan Air 958.351.072.877,90 87.605.324.628,15 95.564.894.832,47 950.391.502.673,58
Instalasi listrik
dan telepon 33.146.158.432,00 1.163.289.922,00 255.035.450,00 34.054.412.904,00
Jalan, Jaringan
dan Instalasi 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.390.040.885.747,42 91.076.122.050,15 95.914.204.482,47 1.385.202.803.315,10
Tabel 6.9 Rincian Obyek Aset Tetap – Jalan , Irigasi dan Jaringan
Yang Terpengaruh Hasil Validasi (Termasuk Mutasi Perubahan Kode Barang)
Jenis
Saldo
31 Des 2012 Sebelum
Validasi (Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2012
Setelah Validasi (Rp)
Jalan 498.813.918.080,28 0,00 211.241.898.604,76 287.572.019.475,52
Jembatan 110.877.360.762,00 2.307.507.500,00 0,00 113.184.868.262,00
Jaringan Air 747.203.448.472,63 298.752.949.033,42 95.564.894.832,47 950.391.502.673,58
Instalasi listrik dan telepon 33.146.158.432,00
1.163.289.922,00 255.035.450,00 34.054.412.904,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi 0
0,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.390.040.885.746,91 302.223.746.455,42 307.061.828.887,23 1.385.202.803.315,10
Tabel 6.10 Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya Yang Terpengaruh Hasil Validasi
Jenis
Saldo
31 Des 2012 Sebelum
Validasi
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2012
Setelah Validasi
(Rp)
Buku dan Kepustakaan 18.814.090.879,00 1.118.629.754,19 1.446.834.921,39 18.485.885.711,81
Barang bercorak kesenian,
kebudayaan 2.467.894.529,00 99.010.000,00 52.077.806,00 2.514.826.723,00
Hewan, ternak dan
tanaman 5.310.296.445,00 1.255.000,00 5.230.086.645,00 81.464.800,00
Aset Tetap Lainnya 2.445.116.001,00 52.928.767,00 109.516.201,00 2.388.528.567,00
Jumlah 29.037.397.854,00 1.271.823.521,19 6.838.515.573,39 23.470.705.801,81
Tabel 6.11 Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya Yang Terpengaruh Hasil Validasi
(Termasuk Mutasi Perubahan Kode Barang)
Jenis
Saldo
31 Des 2012 Sebelum
Validasi
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
31 Des 2012
Setelah Validasi
(Rp)
Buku dan
Kepustakaan 18.800.208.479,00 1.132.512.154,20 1.446.834.921,39 18.485.885.711,81
Barang bercorak
kesenian, kebudayaan 2.508.639.029,00 99.010.000,00 92.822.306,00 2.514.826.723,00
Hewan, ternak dan
tanaman 5.226.151.645,00 85.399.800,00 5.230.086.645,00 81.464.800,00
Aset Tetap Lainnya 2.502.398.701,00 52.928.767,00 166.798.901,00 2.388.528.567,00
Jumlah 29.037.397.854,00 1.369.850.721,20 6.936.542.773,39 23.470.705.801,81
119
Rekapitulasi Aset Lainnya yang merupakan hasil reklasifikasi aset dari akun aset tetap sampai dengan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Tabel 6.12 Rekapitulasi Aset Lainnya Hasil Reklasifikasi dari Aset Tetap
Per 31 Desember 2012 Posisi Sebelum dan Sesudah Validasi
Golongan Aset Saldo Sebelum
Validasi
Per 31 Des 2012
Tambah Kurang Saldo Setelah
Validasi
Per 31 Des 2012
Tanah 1.029.192.400,00 194.560.319,00 328.079.900,00 895.672.819,00
Peralatan dan
Mesin 23.154.026.933,00 18.003.102.681,00 5.983.991.838,00 35.173.137.776,00
Gedung dan
Bangunan 32.305.042.759,00 8.102.837.568,00 4.328.115.930,00 36.079.764.397,00
Jalan Irigasi dan
Jaringan 101.413.578.388,00 2.579.281.000,00 101.413.578.388,00 0,00
Aset Tetap Lainnya 10.782.202.400,00 20.102.800,00 10.782.202.400,00 20.102.800,00
Jumlah 168.684.042.880,00 28.899.884.368,00 122.835.968.456,00 74.747.958.792,00
Rincian hasil validasi aset tetap sesuai klasifikasi kelompok penambahan dan pengurangan dengan angka pembulatan per masing-masing golongan aset dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Tanah Saldo tanah per 31 Desember 2012 sebelum validasi adalah sebesar Rp671.859.529.680,00. Nilai aset tetap tanah Tahun 2012 berdasarkan hasil validasi adalah sebesar Rp722.650.529.949,00 dengan rincian :
Saldo sebelum validasi – 1.140 bidang Rp 671.859.529.680,00
Penambahan aset baru – 231 bidang Rp 155.045.213.069,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain – 2 bidang Rp 1.277.324.100,00
Jumlah – 1.373 bidang Rp 828.182.066.849,00
Reklasifikasi ke Aset lain-lain – 2 bidang Rp (272.577.700,00)
Koreksi Pengurangan Catatan – 220 bidang Rp (105.258.959.200,00) Nilai Aset Tanah 2012 – 1.151 bidang Rp 722.650.529.949,00
Penambahan aset baru adalah penambahan bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang belum tercatat dalam database aset sampai dengan Tahun 2012. Reklasifikasi dari Aset lain-lain sebanyak 2 bidang tanah merupakan aset yang sebelumnya masih memerlukan penanganan lebih lanjut, kemudian setelah berhasil dipastikan sesuai dengan kondisi riil, terhadap aset tersebut dikembalikan lagi sebagai aset milik Pemerintah Daerah. Reklasifikasi ke aset lain-lain sebanyak 2 bidang tanah adalah aset tetap tanah yang sebelumnya tercatat sebagai aset pemerintah daerah, tetapi terhadap keberadaan aset tersebut masih memerlukan penanganan lebih lanjut. Sedangkan koreksi pengurangan catatan sebanyak 220 bidang merupakan aset tanah yang dikeluarkan dari catatan aset milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
120
2) Peralatan dan Mesin Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 sebelum validasi adalah sebesar Rp336.847.092.055,00. Nilai aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2012 berdasarkan hasil validasi adalah sebesar Rp319.375.255.925,00 dengan rincian :
Saldo sebelum validasi – 67.218 data barang Rp 336.847.092.055,00 Penambahan aset baru – 8.981 data barang Rp 49.744.265.987,00 Reklasifikasi dari Aset Lain-lain – 427 data barang
Rp
1.093.888.100,00
Penyesuaian tambah nilai – 159 data barang Rp 735.238.973,00 Penyesuaian Status Aset – 386 data barang Rp 20.637.791.431,00
Jumlah – 77.171 data barang Rp 409.058.276.546,00 Reklasifikasi ke Aset lain-lain – 2.082 data barang
Rp
(6.823.397.522,00)
Koreksi Pengurangan Catatan – 3.675 data barang
Rp
(61.934.702.881,00)
Koreksi Pengurangan Nilai – 535 data barang Rp (287.128.787,00) Koreksi Status Aset – 386 data barang Rp (20.637.791.431,00) Nilai Peralatan dan Mesin 2012 – 70.869 data barang
Rp
319.375.255.925,00
Penambahan aset baru sebesar Rp49.744.265.987,00 adalah penambahan data aset baru milik Pemerintah Daerah yang belum tercatat dalam database aset sampai dengan Tahun 2012. Reklasifikasi dari Aset lain-lain sebesar Rp1.093.888.100,00 merupakan aset yang sebelumnya masih memerlukan validasi lebih lanjut, kemudian setelah berhasil dipastikan sesuai dengan kondisi riil pada masing-masing UPB, terhadap aset tersebut dikembalikan lagi sebagai aset milik Pemerintah Daerah. Penyesuaian tambah nilai sebesar Rp735.238.973,00 merupakan penyesuaian nilai aset pada database yang disesuaikan dengan catatan riil UPB atau dokumen pengadaannya. Penyesuaian status aset sebesar Rp20.637.791.431,00 merupakan reklasifikasi yang berasal dari pergantian status aset.
Reklasifikasi data barang ke aset lain-lain sebesar Rp6.823.397.522,00 merupakan pemindahan sementara atas aset tetap yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut. Pengurangan data sebesar Rp61.934.702.881,00 merupakan koreksi pengurangan data untuk catatan barang yang salah, double entry , justifikasi nilai maupun sudah diganti record-nya akibat proses pemecahan. Pengurangan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp287.128.787,00 merupakan koreksi penyesuaian nilai menurut catatan riil atau dokumen aset yang dimiliki UPB. Koreksi nilai sebesar Rp20.637.791.431,00 merupakan reklasifikasi pergantian status aset.
3) Gedung dan Bangunan
Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 sebelum validasi adalah sebesar Rp1.252.429.782.879,00. Nilai aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2012 berdasarkan hasil validasi adalah sebesar Rp1.146.448.787.731,00 dengan rincian :
121
Saldo sebelum validasi – 5.715 record Rp 1.252.429.782.879,00
Penambahan aset baru – 467record Rp 141.895.258.251,00 Reklasifikasi dari Aset Lain-lain – 100 record Rp 32.267.998.200,00 Penyesuaian tambah nilai –23 record Rp 6.485.466.007,00 Penyesuaian Status Aset – 22 record Rp 28.320.525.091,00
Jumlah – 6.327 record Rp 1.461.399.030.428,00 Reklasifikasi ke Aset lain-lain – 42 record Rp (6.361.194.800,00) Koreksi Pengurangan Catatan – 1.628 record Rp (277.316.357.656,00) Koreksi Pengurangan Nilai – 19 record Rp (2.952.165.150,00) Koreksi Status Aset – 22 record Rp (28.320.525.091) Nilai Gedung dan Bangunan 2012 – 4.612 record
Rp
1.146.448.787.731,00
Penambahan aset baru sebesar Rp141.895.258.251,00 adalah penambahan data aset baru milik Pemerintah Daerah yang belum tercatat dalam database aset sampai dengan Tahun 2012. Reklasifikasi dari Aset lain-lain sebesar Rp32.267.998.200,00 merupakan aset yang sebelumnya masih memerlukan validasi lebih lanjut, kemudian setelah berhasil dipastikan sesuai dengan kondisi riil pada masing-masing UPB, terhadap aset tersebut dikembalikan lagi sebagai aset milik Pemerintah Daerah. Penyesuaian tambah nilai sebesar Rp6.485.466.007,00 merupakan penyesuaian nilai aset pada database yang disesuaikan dengan catatan riil UPB atau dokumen pengadaannya. Penyesuaian status aset sebesar Rp28.320.525.091,00 merupakan reklasifikasi yang berasal dari pergantian status aset.
Reklasifikasi data barang ke aset lain-lain sebesar Rp6.361.194.800,00 merupakan pemindahan sementara atas aset tetap yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut. Pengurangan data sebesar Rp277.316.357.656,00 merupakan koreksi pengurangan data untuk catatan barang yang salah, double entry, justifikasi nilai maupun sudah diganti record-nya akibat proses pemecahan. Pengurangan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp2.952.165.150,00 merupakan koreksi penyesuaian nilai menurut catatan riil atau dokumen aset yang dimiliki UPB. Koreksi nilai sebesar Rp28.320.525.091,00 merupakan reklasifikasi pergantian status aset.
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2012 sebelum validasi adalah sebesar Rp1.390.040.885.747,00. Nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2012 berdasarkan hasil validasi adalah sebesar Rp1.385.202.803.315,00 dengan rincian :
Saldo sebelum validasi – 4.513 record Rp 1.390.040.885.747,00 Penambahan aset baru – 289 record Rp 302.221.753.355,00 Reklasifikasi dari Aset Lain-lain – 1 record Rp 1.993.100,00
Jumlah – 4.803 record Rp 1.692.264.632.202,00 Koreksi Pengurangan Catatan – 34 record Rp (304.482.547.886,00) Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lain-lain – 3 record
Rp (2.579.281.000,00)
Koreksi Pengurangan Nilai – 2 record Rp (1,00) Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan 2012 – 4.766 record
Rp 1.385.202.803.315,00
122
Penambahan aset baru sebesar Rp302.221.753.355,00 adalah penambahan data aset baru milik Pemerintah Daerah yang belum tercatat dalam database aset sampai dengan Tahun 2012 maupun reklasifikasi antar kode rekening. Reklasifikasi dari Aset lain-lain sebesar Rp1.993.100,00 merupakan aset yang sebelumnya masih memerlukan validasi lebih lanjut, kemudian setelah berhasil dipastikan sesuai dengan kondisi riil pada UPB bersangkutan, terhadap aset tersebut dikembalikan lagi sebagai aset milik Pemerintah Daerah. Pengurangan data sebesar Rp304.482.547.886,00 merupakan koreksi pengurangan data untuk catatan barang yang salah, double entry, justifikasi nilai maupun sudah diganti record-nya akibat proses pemecahan dan perubahan kode rekening. Pengurangan data sebesar Rp2.579.281.000,00 merupakan reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain. Pengurangan data sebesar Rp1,00 merupakan pengurangan nilai awal sesuai justifikasi nilai baru atas aset.
5) Aset Tetap Lainnya Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2012 sebelum validasi adalah sebesar Rp29.037.397.854,00. Nilai aset tetap lainnya Tahun 2012 berdasarkan hasil validasi adalah sebesar Rp23.470.705.802,00 dengan rincian :
Saldo sebelum validasi – 10.485 record Rp 29.037.397.854,00 Penambahan aset baru – 786 record Rp 1.305.262.384,00 Reklasifikasi dari Aset Lain-lain – 11 record Rp 50.497.700,00 Penyesuaian tambah nilai – 3 record Rp 1.027.500,00 Penyesuaian Status Aset – 7 record Rp 13.063.137,00
Jumlah – 11.289 record Rp 30.407.248.575,00 Reklasifikasi ke Aset lain-lain – 31 record Rp (68.378.620,00) Koreksi Pengurangan Catatan – 587 record Rp (6.822.283.353,00) Koreksi Pengurangan Nilai – 18 record Rp (32.817.663,00) Koreksi Status Aset – 7 record Rp (13.063.137,00) Nilai Aset Tetap Lainnya 2012 – 10.664 record Rp 23.470.705.802,00
Penambahan aset baru sebesar Rp1.305.262.384,00 adalah penambahan data aset baru milik Pemerintah Daerah yang belum tercatat dalam database aset sampai dengan Tahun 2012. Reklasifikasi dari Aset lain-lain sebesar Rp50.497.700,00 merupakan aset yang sebelumnya masih memerlukan validasi lebih lanjut, kemudian setelah berhasil dipastikan sesuai dengan kondisi riil pada masing-masing UPB, terhadap aset tersebut dikembalikan lagi sebagai aset milik Pemerintah Daerah. Penyesuaian tambah nilai sebesar Rp1.027.500,00 merupakan penyesuaian nilai aset pada database yang disesuaikan dengan catatan riil UPB atau dokumen pengadaannya.
Reklasifikasi data barang ke aset lain-lain sebesar Rp68.378.620,00 merupakan perubahan status aset tetap yang masih memerlukan penanganan administrasi lebih lanjut. Pengurangan data sebesar Rp6.822.283.353,00 merupakan koreksi pengurangan data untuk catatan barang yang salah, double entry, justifikasi nilai maupun sudah diganti record-nya akibat proses pemecahan. Pengurangan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp32.817.663,00 merupakan koreksi penyesuaian nilai menurut catatan riil atau dokumen aset yang dimiliki UPB. Penambahan dan pegurangan status aset senilai Rp13.063.137,00 adalah perubahan tambah kurang status aset dalam kelompok yang sama.
123
6.4 Investasi pada PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati
Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tanpa membebani rakyat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan investasi pada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, tetapi mekanisme investasi tersebut tidak melalui prosedur yang semestinya sehingga muncul permasalahan hukum. Pada RUPS PT. PBS Tahun 2012 telah diputuskan untuk melakukan penyesuaian permodalan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas. Modal dasar perseroan diubah menjadi Rp80.000.000,00 dengan modal ditempatkan sebesar Rp20.000.000,00. Adapun komposisi modal adalah 90% milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan 10% milik Koperasi Karyawan PT. PBS. Kepemilikan saham PT. PBS dapat diyakini sudah tidak ada lagi permasalahan hukum. Pada RUPS Tahun 2013, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disepakati untuk diusulkan dalam Peraturan Daerah sehingga prosedur hukum terkait dengan investasi tersebut dipenuhi dan permasalahan hukum dapat terselesaikan.
Terkait rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada PT. PBS sudah didaftarkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan sebagaimana surat Bupati tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor 188/028/429.011/2014 perihal Pengiriman 2 (dua) Raperda Kabupaten Banyuwangi, namun hingga saat ini masih dalam proses pembahasan.
Meskipun secara formal penyertaan pada PT. PBS belum memiliki dasar legal formal penyertaan modal daerah, namun berdasarkan substansi operasional dan hasil investasi yang diperoleh serta upaya legalitas yang dilakukan maka penyertaan tersebut diklasifikasikan sebagai investasi permanen.
Dalam pemanfaatan aset milik daerah yang berupa dua unit kapal LCT, pada tanggal 2 Agustus 2013 sudah dilakukan perjanjian sewa menyewa terhadap 2 (dua) unit kapal milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati, dengan harga sewa sebesar Rp1.300.000.000,00 atau Rp108.333.400,00 per bulan, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 027/4274/429.2013 yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dan dapat diperpanjang. Dengan demikian pemanfaatan 2 unit kapal milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah dapat diukur dan dipastikan sebesar nilai sewa yang diperjanjikan.
6.5 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Blambangan dan Perusahaan Daerah Perhotelan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan tanggal 16 Desember 2011, modal dasar Perusahaan Daerah Perhotelan adalah semua aktiva dan pasiva dari unit Hotel Wisma Blambangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
Pemecahan aset sudah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs. Suprihadi & Rekan. Dari hasil kompilasi laporan posisi keuangan (neraca) dan dilakukan koreksi, maka dari pemecahan aset diperoleh investasi permanen penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAU Blambangan yang semula per 31 Desember 2012 sebesar Rp292.222.815,31 bertambah sebesar Rp95.876.954,00 sehingga per 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp388.099.769,31.
Pada PD Perhotelan sampai dengan laporan ini disusun belum ada manajemen PD Perhotelan yang dibentuk ataupun personil yang ditunjuk untuk menanganinya. Memperhatikan kondisi PD Perhotelan yang tidak cukup modal untuk operasi dan keterbatasan tenaga profesional perhotelan, berpotensi pada penurunan mutu layanan tourist yang berdampak pada image kepariwisataan daerah. Untuk itu diperlukan kaji ulang atas pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan dan alternatif yang lebih favorable atas aset daerah yang ada.
124
6.6 Kontrak Pengadaan Kain dan Badge Tahun Anggaran 2006
Sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 29
Nopember 2012 Nomor: 30/PEN.PDT.G.EKS/2012/PN.BWI, sampai dengan tanggal 19
Desember 2013 sudah dilaksanakan eksekusi yang ke 5 (lima) namun belum dapat
direalisasi dan ditunda pelaksanaannya karena putusan hukuman kepada Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi tidak dilaksanakan sekaligus. Dari 3 (tiga) putusan yang
dikedepankan dalam pelaksanaan eksekusi adalah pembayaran kerugian materiil dan
pembayaran bunga bank, sedangkan putusan melanjutkan kontrak pengadaan kain dan
badge dengan menyusun jadwal baru tidak dilakukan secara bersamaan.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tunduk dan patuh pada semua ketentuan
hukum yang berlaku. Sebagai bentuk penghormatan pada putusan pengadilan. Sesuai
dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan, mekanisme pengeluaran uang dari kas daerah
harus mengikuti peraturan pengelolaan dan berdasarkan standar pengakuan yang berlaku.
Dasar pengakuan kewajiban dan pemenuhan atas putusan tersebut belum ada, sehingga
terhadap putusan dimaksud ditinjau dari sudut pengelolaan keuangan daerah belum
memiliki dasar pelaksanaan yang dapat ditindaklanjuti.
Pada tanggal 10 Januari 2014 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah
mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk
pelaksanaan amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dilaksanakan berurutan secara
sekaligus, utuh dan tidak dipisah-pisah. Hak dan kewajiban dijalankan serentak dan
berimbang sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan: “Pembayaran atas
beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”
6.7 Penyertaan Modal Pada PT. Putra Banyuwangi Sejati.
Pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan penyertaan
modal pada perusahaan perbaikan galangan kapal PT. Putra Banyuwangi Sejati (PT.
Trabasti). Sampai dengan Tahun 2004 modal yang disetor Pemkab Banyuwangi adalah
sebesar Rp25.500.000.000,00. Terdapat permasalahan hukum atas pengadaan dok apung
yang dilaksanakan PT Trabasti yang telah diputuskan Mahkamah Agung melalui
keputusan Nomor 1056K/Pid.Sus/2008 tanggal 28 Agustus 2008. Terkait penarikan dok
apung (dikembalikan pada Puskopal Armatim TNI Angkatan Laut Surabaya) yang terjadi
pada Tahun 2008, secara langsung berdampak pada operasional PT Trabasti selanjutnya.
PT Trabasti sudah tidak menjalankan usaha utamanya yaitu perbaikan galangan kapal
sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang, saat ini usaha yang dijalankan hanya
menyewakan alat berat.
Tidak ada upaya tindak lanjut setelah terjadinya kasus hukum yang melibatkan
perusahaan mengakibatkan tidak jelasnya kondisi PT Trabasti saat ini. Beberapa
permasalahan pokok terkait pertanggungjawaban penyertaan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi, pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan, legal formal dan kondisi
operasionalnya saat ini adalah merupakan permasalahan yang harus diselesaikan.
125
Adanya permasalahan hukum yang pernah terjadi membuat Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi berhati-hati dalam menentukan langkah selanjutnya.
Penyertaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada PT. Trabasti tersebut saat
ini disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Aset Lain-Lain pada
pos Aset Lainnya di Neraca. Reklasifikasi dari Investasi Jangka Panjang ke Aset Lainnya
dilakukan berdasarkan pertimbangan belum adanya manfaat ekonomi dan manfaat sosial
atau jasa potensial yang akan diperoleh di masa yang akan datang.
Upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini adalah
melakukan klarifikasi pengelolaan perusahaan pada mitra persero (PT. Dumas Tanjung
Perak Shipyards) yang merupakan pengendali operasional pada saat perusahaan masih
berjalan. Upaya klarifikasi pertanggungjawaban pengelolaan dimaksudkan untuk
mendorong penyelesaian permasalahan perusahaan melalui mekanisme perusahaan
perseroan.
Penyesuaian penyajian sesuai esensi penyertaan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah akan dilakukan apabila terpenuhi minimal aspek legal formal
perusahaan dan adanya manfaat sosial yang timbul dari beroperasinya perusahaan.
6.8 Penyelesaian Kerugian Daerah
6.8.1 Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah membentuk Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah (TPKD) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor
188/916/KEP/429.011/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pembentukan
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi. TPKD belum berfungsi dalam menyelesaikan administrasi kasus-
kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi yang berasal dari BPK-RI
maupun dari Aparat Pengawasan Fungsional. Kasus kerugian Daerah yang belum
memiliki kekuatan hukum dikarenakan starting point mekanisme penyelesaian
kerugian daerah yang belum bergerak, yaitu usulan dari Inspektorat kepada
Bupati mengenai informasi hasil pemeriksaan yang dilengkapi dengan data
pendukung untuk diproses tuntutan ganti ruginya.
126
Tabel 6.13 Rekapitulasi Kerugian Daerah
No. Jenis Kegiatan Jumlah Kerugian Angsuran Lunas Sisa
Jml Nilai (Rp) Jml. Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml. Nilai (Rp)
I Kasus yang Telah Diterbitkan SK Pembebanan dan SKTJM
1 Tuntutan Perbendaharaan (TP) -
- -
- -
-
2 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
21 305,502,100.00
10 20,922,400.00
6 192.142.150,00 15 92,437,550.00
3 Pihak Ketiga (P.III) - - -
- - -
Jumlah I 21 305,502,100.00 10
20,922,400.00 6 192.142.150,00 15 92,437,550.00
II Kasus kerugian daerah yang sedang dalam proses pembebanan
1 Tuntutan Perbendaharaan (TP) -
- -
- -
-
2 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 6
45,721,000.00 2 2,850,000.00 2 6.662.000,00 4 36,209,000.00
3 Pihak Ketiga (P.III)
- - - -
- -
Jumlah II 6 45,721,000.00 2 2,850,000.00 2 6.662.000,00 4 36,209,000.00
III Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari hasil pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawasan Fungsional dan atau belum diproses penyelesaiannya
1 BPK 49 40,010,578,327.93
20 3,857,078,557.12
23 2.488.728.826,99 26 33,664,770,943.82
2 Aparat Pengawas Fungsional 435
2,469,583,242.79 20 200,376,196.45 367 711.306.903,29 68
1,557,900,143.05
Jumlah III 484 42,480,161,570.72 40 4,057,454,753.57 390 3.200.035.730,28 94 35,222,671,086.87
Jumlah I+II+III 511 42,831,384,670.72 52 4,081,227,153.57 398 3.398.839.880,28 113 35,351,317,636.87
Penyelesaian kerugian daerah saat ini dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan kerugian daerah tersebut. Dari 511 kasus sudah dilakukan pengembalian sebanyak 398 kasus atau sebesar 77,89% kasus sudah terselesaikan. Jumlah kerugian daerah sebesar Rp42.831.384.570,72 telah dibayar sebesar Rp7.480.067.033,85 sehingga masih tersisa sebesar Rp35.351.317.636,87.
6.8.2 Temuan Pemeriksaan APIP setelah tanggal Neraca
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 2 sampai dengan 22 Januari 2014, diketahui antara lain adanya belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp28.455.000,00 sebagaimana yang terjadi pada SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/--/429.060/2014 tanggal _ Maret 2014.
127
Terkait hal tersebut sudah direkomendasi kepada SKPD agar menarik kembali uang belanja perjalanan dinas dan menyetorkan ke Kas Daerah, yang meliputi :
Tabel. 6.14 Belanja Perjalanan Dinas Yang Harus Disetor Kembali
No SKPD Bukti Setor Tanggal JUMLAH
1 Sekretariat Dewan 003/SET.DPRD/III/201
4 5 Maret 2014
20,150,000.00
2 Dinas Koperasi dan UMKM - 29 Jan 2014 4,400,000.00
3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10 Maret 2014
3,905,000.00
JUMLAH 28,455,000.00
Terhadap temuan pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait yaitu pengembalian oleh Sekretariat Dewan ke Kas Daerah sebesar Rp20.150.000,00 pada tanggal 5 Maret 2014, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp4.400.000,00 pada tanggal 29 Januari 2014. Pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disetor pada tanggal 10 Maret 2014. Kegiatan tersebut ditemukan setelah tahun anggaran berakhir sehingga dampak atas kelebihan belanja perjalanan dinas dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 tidak dilakukan penyesuaian.
6.9 Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 yang Melampaui Akhir Tahun Anggaran
Sampai dengan akhir tahun 2013, terdapat 15 (lima belas) paket pekerjaan yang tidak terselesaikan pada 3 (tiga) SKPD antara lain : 1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
- Pembangunan Gedung Rektorat Poliwangi - Pembangunan Daerah Wisata Osing (lanjutan) Kec. Glagah - Pembangunan Stadion Diponegoro Kec. Banyuwangi - Pembangunan Kantor Kec. Singojuruh - Pembangunan Gedung Wisma Blambangan (Lanjutan) Kec. Banyuwangi - Pembangunan Tourism Information Center (TIC) dan Toilet Kawasan Wisata
Kawah Ijen (lanjutan) Kec. Licin - Pembangunan RS NU Kec. Rogojampi - Pembangunan Shelter di Jalan jambu - Kawah Ijen Kec. Licin - Pembangunan Ruko Sewa Ex Rumah Dinas di Kel. Tukangkayu - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Kembiritan Kec. Genteng - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Barurejo Kec. Siliragung - Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Grajagan Kec. Purwoharjo - Pembangunan SPAM Kawasan Khusus di PPI Blimbingsari Kec. Rogojampi
2. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan - Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjangnya dalam kerangka Sistem Resi
Gudang (SRG) 3. Dinas Kesehatan
- Rehabilitasi Puskesmas Wongsorejo Kec. Wongsorejo
Terhadap masing-masing paket pekerjaan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
128
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 93, yaitu : 1. Adanya kesanggupan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan; 2. Diterbitkannya addendum kontrak terkait perpanjangan pelaksanaan pekerjaan; 3. Pengenaan denda keterlambatan atas jumlah hari tambahan untuk penyelesaian
pekerjaan; 4. Penambahan jaminan pelaksanaan pekerjaan terkait dengan perpanjangan
penyelesaian pekerjaan yang telah diberikan. Pembayaran terhadap pekerjaan tersebut disepakati akan dilakukan saat anggarannya tersedia pada perubahan APBD 2014.
Selain 15 paket pekerjaan tersebut di atas, terdapat 339 paket pekerjaan swakelola pada Dinas Pendidikan yang dilaksanakan di 319 entitas sekolah negeri penerima dana alokasi DAK. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013, pelaksanaan pembangunan prasarana konstruksi fisik menggunakan mekanisme swakelola. Nilai alokasi untuk pekerjaan dimaksud sebesar Rp46.680.249.803,00. Per tanggal 31 Desember 2013, terdapat pekerjaan fisik yang sudah 100% sebanyak 153 lembaga dengan nilai Rp21.402.220.664,51 dan sebanyak 186 lembaga masih dalam proses pengerjaan dengan nilai sebesar Rp18.257.233.981,05 dengan rata-rata prosentase penyelesaian 75,06% (sebaran prosentase penyelesaian pada tingkat terendah 60,10% sampai dengan tertinggi 98,16%) Walaupun ada beberapa lembaga yang telah menyelesaikan pekerjaannya 100%, namun belum ada yang telah dilakukan penyerahan hasil pekerjaan kepada Pengguna Barang Dinas Pendidikan per tanggal neraca. Berdasarkan kondisi yang ada, terhadap semua hasil pekerjaan pembangunan/rehab gedung sekolah yang berasal dari dana DAK per 31 Desember 2013 belum dapat diakui menjadi Aset Tetap atau hanya diakui sebagai penambah nilai Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp39.659.454.645.56, selisih nilai KDP dengan nilai alokasi dana sebesar Rp7.020.795.157,44 dicatat sebagai uang muka belanja. Secara rinci jenis pekerjaan yang menggunakan dana DAK Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan adalah: - Pembangunan Ruang Kelas Baru pada beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri
(SMPN) di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 39 lembaga - Rehabilitasi Bangunan Sekolah pada beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah
Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan SMA/SMKN di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 297 lembaga
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah pada beberapa SMKN di Kabupaten Banyuwangi 3 sekolah
Seluruh pekerjaan rehabilitasi pembangunan prasarana konstruksi fisik yang berasal dari alokasi dana DAK tersebut di atas telah diselesaikan 100% pada bulan Februari 2014.
Sejalan dengan pertanggungjawaban alokasi DAK pada masing-masing sekolah, pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana fisik melibatkan 8 Konsultan Pengawas pada 38 Paket Pengawasan. Terhadap 38 paket pekerjaan pengawasan yang juga mengalami keterlambatan mengikuti realisasi fisik DAK akan dilakukan pembayaran setelah pekerjaan fisik selesai. Nilai pekerjaan konsultan pengawas sesuai dengan SPK adalah sebesar Rp645.319.030,00 yang terdiri dari Paket Jasa Konsultan Pengawasan untuk sekolah negeri sebanyak 34 SPK senilai Rp557.460.330,00 dan Paket Jasa Konsultan Pengawasan untuk sekolah swasta sebanyak 4 SPK senilai Rp87.885.700,00.
129
6.10 Penerimaan Dana APBN dan Tugas Pembantuan Tahun 2013
Pada Tahun 2013 terdapat 9 (sembilan) SKPD yang menerima dana APBN dan Tugas Pembantuan selain mengelola dana APBD. Dana yang diterima SKPD tersebut telah disalurkan, dikelola dan dipertanggungjawabkan pada instansi vertikal terkait. Jumlah dana yang diterima sesuai pagu anggaran adalah sebesar Rp62.585.178.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp59.350.573.990,00 atau 94,83%. Rincian SKPD penerima, jumlah anggaran dan realisasi serta instansi vertikal terkait dirinci sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 6.15 Daftar Penerimaan dan Realisasi Dana APBN dan Tugas Pembantuan
No Kementerian
Negara/Lembaga Satker Anggaran Realisasi % Ket.
1 Kementerian Kesehatan
RSUD Blambangan
10.000.000.000,00 9.805.502.000,00 98,06
Tugas Pembantuan
2 Kementerian Kesehatan
RSUD Genteng 5.000.000.000,00 4.972.200.000,00
99,44 Tugas Pembantuan
3 Kementerian Pertanian
Kantor Ketahanan Pangan
1.094.800.000,00 1.092.056.000,00 99,75
Tugas Pembantuan
4 Kementerian Pertanian
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 20.852.222.000,00 20.120.500.500,00 96,49
Ditjen Pertanian Tanaman Pangan
1.715.000.000,00 1.478.629.500,00 86,22 Ditjen
Hortikultura
5 Kependudukan dan Keluarga Berencana
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2.178.646.000,00 2.109.846.000,00
96,84 Dana APBNP
6 Kementerian Kesehatan
Dinas Kesehatan 3.852.750.000,00 3.798.239.000,00
98,59 Tugas Pembantuan
7 Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan 800.000.000,00 754.338.840,00 94,29
Tugas Pembantuan
8 Kementerian Pertanian
Dinas Peternakan 3.581.760.000,00 1.709.262.150,00 47,72
Tugas Pembantuan
9 Kementerian Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
7.750.000.000,00 7.750.000.000,00 100
Ditjen Cipta Karya
5.760.000.000,00 5.760.000.000,00 100 Ditjen Cipta
Karya
TOTAL 62.585.178.000,00 59.350.573.990,00 94,83
6.11 Penerimaan Kas Pada Entitas Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Penerimaan Pembiayaan yang Termasuk Dalam Cakupan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03, Serta Penerimaan Daerah Dalam Bentuk Barang.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2013 belum dapat mengimplementasikan penerapan IPSAP 02 dan IPSAP 03 serta pendapatan dalam bentuk barang pada Tahun 2013 dikarenakan belum adanya antisipasi transaksi kejadian yang telah diakomodir dalam mekanisme penganggaran. Beberapa faktor yang menjadi penyebab di antaranya minimnya data yang tersedia dan kurang siapnya entitas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk melaporkan dana diluar APBD yang diterimanya pada saat proses perubahan anggaran Tahun 2013.
130
Pada Tahun 2013 penerimaan kas pada Entitas Teknis dan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut : - Penerimaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun 2013 pada Dinas
Pendidikan sebesar RpRp97.942.597.500,00; - Penerimaan Dana Peran Serta Masyarakat oleh entitas sekolah negeri sebesar
Rp16.308.775.187,00; - Pendapatan hibah berupa saham dari PT. Merdeka Serasi Jaya sebesar
Rp10.000.000.000,00 berdasarkan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT. Mitra Daya Mustika, PT. Trimitra Karya Jaya, PT. Srivijaya Kapital, Sakti Wahyu Trenggono, Garibaldi Thohir, Maya Miranda Ambarsari, dan Andreas Reza Nazaruddin tentang Hibah Kepemilikan Saham Kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/1849/Perj/429.021/2013 tanggal 12 September 2013;
Selain penerimaan kas dan penerimaan pembiayaan tersebut di atas, pada Tahun 2013 terdapat penerimaan daerah dalam bentuk barang sebagai berikut : - Pendapatan hibah berupa kendaraan ambulance dari BNI ‘46 sebesar
Rp110.000.000,00 pada Sekretariat Daerah; - Pendapatan hibah berupa kendaraan ambulance dari Bank Jatim sebesar
Rp265.000.000,00 pada RSUD Blambangan; - Pendapatan hibah sebesar Rp10.550.000,00 berupa alat penunjang pendidikan yang
berasal dari swadaya pada SMKN 1 Glagah dan SMAN 1 Pesanggaran. - Pendapatan hibah dari provinsi/instansi vertikal pada Dinas Kesehatan sebesar
Rp62.317.000,00; Terhadap seluruh bentuk penerimaan tersebut telah dilakukan pencatatan dalam
akun neraca Tahun 2013 terkait realisasi riil dalam bentuk barang modal yang menambah kekayaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
131
BAB VII PENUTUP
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 telah disusun
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian
paripurna (full disclosure), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua
transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi
keuangan saat ini ataupun nanti.
Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-
sasaran stratejik yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.
Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 ini
diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan
Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil
penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari
sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam
periode penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.
Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan akan
menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.
Besar harapan kami, pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2013 ini dapat berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang
berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan
khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi di masa yang akan datang.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang
telah kita lakukan.
BUPATI BANYUWANGI,
H. ABDULLAH AZWAR ANAS