Download - 25F85 OK Jurnal2 AC Panca
-
5/20/2018 25F85 OK Jurnal2 AC Panca
1/9
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN
DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA
Ahmad Calam dan Sobirin
ABSTRAK
Pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umu
(merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, sepenerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilm
pengetahuan itu sendiri. Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigmpembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembanguna
nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Oleh karena hakiknilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukun
pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara.
Kata Kunci:Pancasila, Paradigma, Negara
A. PENDAHULUAN
Setelah dicapai konsensus nasional untukmenjadikan Pancasila sebagai satu-saturrya azas
dalam kehidupan bennasyarakat, berbangsa danbernegara, sampai saatnya bangsa Indonesia
untuk betul betul membudayakan danmengamalkan nilai-nilai yang terkandung
dalam ideologi bersama Indonesia itu. Dalam
sejarah pernah selama sepuluh tahun BP-7,mulai dari pusat sampai kedaerah-daerah, telahberhasil menggerakkan pemasyarakatan nilai-
nilai Pancasila, terutama melalui penataran-penataran P-4 dengan berbagai type dan
polanya. Sejauh ini se-Indonesia 2 juta orangatau 74% dari penduduk usia dewasa, telah
berhasil di jangkau oleh proses pemasyarakatanitu. Pada saat Krida ketiga dari Panca Krida
Kabinet Pembangunan V, BP-7 Pusat telahberperan aktif dalam merangsang gerakan
pembudayaan ideologi Pancasila, demokrasiPancasila dan P-4 (Eka Prasetya Pancakarsa)
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbemegara.
Salah satu dimensi gerakan pembudayaanitu, yang juga berarti pengamalannya dalam
kehidupan nyata, adalah pengembanganpemikiran tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD
1945 yang relevan dengan kebutuhaperkembangan masyarakat dan tuntuta
perubahan zaman, tetapi tetap berada dalakerangka paradigma atau kandungan hakek
yang sesungguhnya.Sejalan dengan itu pengembanga
pemikiran itu bukan dimaksudkan untumerubah atau merevisi, apalagi menggantiny
Justru yang ingin dicapai adalah untu
memperkuat, mempermantap damengembangkan penghayatan, pembudayaadan pengamalannya dalam berbagai bidan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dabernegara.
Melalui pengembangan pemikiran tentanPancasila dan UUD 1945 seperti itu diharapka
bangsa Indonesia akan dapat melahirkan damengembangkan gagasan, konsep-konsep da
bahkan teori-teori baru dalam berbagai bidankehidupannya yang bersumber dari ideologi da
konstitua ber sama Indonesia itu, serta padwaktu yang sama berhasil pula menguatka
relevansinya dengan realita perkembangamasyarakat dan tuntutan perubahan jaman.
Sejalan dengan itu, melalui prospengembangan pemikiran ini diharapkan bang
Indonesia akan dapat melahirkan damengembangkan gagasan-gagasan, konse
Jurnal SAINTIKO
Vol. 4/ No. 1/ Januari 200
14
-
5/20/2018 25F85 OK Jurnal2 AC Panca
2/9
Ahmad Calam dan Sobirin: Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan
Jurnal SAINTIKO
Vol. 4/ No. 1/ Januari 20
1
konsep dan teori-teori baru tentang kehidupan
politik, ekonomi, sosial, budaya, beragama danber-Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum, hankam
dan lainnya yang bukan saja bersumber padanilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, tetapi
sekaligus juga mengandung relevansi yang kuat
dengan keperiuan pembangunan masyarakat,bangsa dan negara Indonesia dari satu tahap ketahap berikutnya. Bersamaan dengan itu
Pancasila dan UUD 1945 menjadi hidup danberkembang, bukan mati dan beku, di hati dan
alam pikiran masyarakat Indonesia yangsekaligus memperkuat keyakinan mereka
tentang kualitasnya yang prima sebagai ideologidan konstitusi bersama. Demikian,
pengembangan pemikiran berperan pentingsekali dalam pengembangan kebanggaan
terhadap Pancasila dan UUD 1945, dan olehkarena itu menjadi perangsang proses
pembudayaan dan pengamalannya.Berdasarkan kerangka pemikiran ini dulu
BP-7 Pusat telah memcentuskan sebuah "Kelompok Studi Pengembangan Pemikiran
tentang Pancasila dan UUD 1945 ". MelaluiKelompok Studi ini BP-7 Pusat pernah
mengundang sejumlah ahli dari berbagai bidangdan mereka yang berpengalaman untuk
menyumbangkan buah pikiran, baik melaluisumbangan makalah maupun partisipasi dalam
diskusi tentang topik-topik tertentu yangmerangsang pengembangan pemikir tentang
ideologi dan konstitusi bersama Indonesia itu.Dari situ tersimpul kegiatan Kelompok Studi ini
berupa rangkaian seminar, masing-masingdengan topik tertentu yang dianggap relevan.
Melalui Kelompok Studi ini dan hasil-hasilnya BP- 7 Pusat mampu merangsang
gerakan pengembangan pemikiran tentangPancasila dan UUD 1945 di perguruan-
perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitiandan pengkajian, dan di kalangan-kalangan lain
di seluruh tanah air. Dengan begitupengembangan pemikiran tentang Pancasila dan
UUD 1945 akan berkembang menjadi suatugerrakan yang luas yang pada gilirannya akan
berperan aktif dalam merangsang prosespembudayaan dan pengamalan Pancasila dan
UUD 1945 di berbagai lapisan masyarakat dan
bangsa Indonesia dalam berbagai bidan
kehidupan mereka sehari-hari.
B. PENGERTIAN PARADIGMA
Istilah 'Paradigma' pada awalnyberkembang dalam dunia ilmu pengetahuaterutama dalam kaitannya dengan filsafat ilm
pengetahuan. Secara terminologis tokoh yanmengembangkan istilah tersebut dalam dun
ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khudalam bukunya yang berjudul The Structure
Scientific Revolution (1970 : 49). Inti sapengertian paradigma adalah suatu asums
asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yanumum (merupakan suatu sumber nilai), sehingg
merupakan suatu sumber hukum-hukummetode, seru penerapan dalam ilmu pengetahua
sehingga sangat menentukan sifat, ciri serkarakter ilmu pengetahuan itu sendiri.
Ilmu pengetahuan sifatnya sangdinamis hal mi disebabkan oleh semak
banyaknya hasil-hasil penelitian manusisehingga dalam perkembangannya terdap
siiatu kemungkinan yang sangat besditemukannya kelemahan-kelemahan pada teo
yang telah ada, danjikalau demikian makilmuwan akan kembali pada asumsi-asum
dasar serta asumsi teoretis sehingga dengademikian perkembangan ilmu pengetahua
kembali meng-kaji paradigma dari ilmpengetahuan tersebut atau dengan lain perkataa
ilmu pengetahuan harus mengkaji dasontologis. dari ilmu itu sendiri. Misalnya dala
ilmu-ilnru sosial manakala suatu teori yandidasarkan pada suatu hasil penelitian ihiiia
yang mendasarkan pada metode kuantitatif yanmengkaji manusia dan masyarakat berdasarka
pada sifat-sifat yang parsial, terukur, koreladan positivistik maka temyata hasil dari ilm
pengetahuan tersebut secara epistemologhanya mengkaji satu aspek saja dari objek ilm
pengetahuan yaitu manusia. Oleh karena ikalangan ilmuwan sosial kembali mengka
paradigma ilmu tersebut yaitu manusiBerdasarkan hakikat-nya manusia dala
kenyataan objektifnya bersifat ganda bahkamultidi-mensi.
-
5/20/2018 25F85 OK Jurnal2 AC Panca
3/9
Ahmad Calam dan Sobirin: Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan
Jurnal SAINTIKO
Vol. 4/ No. 1/ Januari 20
1
Atas dasar kajian paradigma ilmu
pengetahuan sosial tersebut kemu-diandikembangkanlah metode baru berdasarkan
hakikat dan sifat paradigma ilmu tersebut yaitumanusia, yaitu metode kualitatif.
Istilah ilmiah tersebut kemudian
berkembang dalam berbagai bidang kehidupanmanusia serta ilmu pengetahuan lain misalnyapolitik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-
bidang lainnya. Dalam masalah yang populer miistilah 'Paradigma' berkembang menjadi
termihologi yang mengandung konotasipengertian sumber mlai, kerangka pikir,
orientasi dasar, sumber asas serta arah dantujuan dari suatu perkembangan, perubahan
serta proses dalam suatu bidang tertentutermasuk dalam bidang pembangunan, iptek
maupun dalam pendidikan.
C. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PEMBANGUNAN
Untuk mencapai tujuan dalam hidupbermasyarakat berbarigsa bernegara bangsa
Indonesia melaksanakan pembangiman nasional.Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam
meningkatkan harkat dan martabatat. Tujuannegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD
1945 yang terinci adalah sebagai berikut :"melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia," hal ini dalamkapasitasnya tujuan negara hukum. Adapun
rumusan "memajukan kesejahteraan umummencerdaskan kehidupan bangsa" hal ini dalam
pengertian negara hukum material yang secarakeseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus
atau nasional. Adapun selaku tujuan nasionaljuga tujuan internasional (tujuan umum) "ikut
melaksanakan-ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial". Hal ini diwujudkan dalamtata pergaulan masyarakat intemasional.
Secara filosofis hakikat kedudukanPancasila sebagai paradigma pembangunan
nasional mengandung suatu konsekuensi bahwadalam segala aspek pembangunan nasional kita
harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai darisila-sila Pancasila. Oleh karena hakikat nilai
sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada das
ontologis manusia sebagai subjek pendukunpokok sila-sila Pancasila sekaligus sebag
pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkapada kenyataan objektif bahwa Pancasila das
negara dan negara adalah organisa
(persekutuan hidup) manusia. Oleh karena inegara dalam rangka mewujudkan tujuannymelalui pembangunan nasional untu
mewujudkan tujuan seluruh warganya hardikembalikan pada dasar-dasar hakikat manus
"monopluralis''. Unsur-unsur hakikat manus"monopluralis" meliputi susunan kodr
manusia, rohani (jiwa) dan raga, sifat kodramanusia makhluk individu dan makhluk sosi
serta kedudukan kodrat manusia sebagmakhluk pribadi berdiri sendiri dan sebag
makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenpembangunan nasional sebagai upaya praks
untuk mewujudkan tujuan tersebut, makpembangunan harus mendasar-kan pad
paradigma hakikat manusia "monopluralitersebut.
Konsekuensinya dalam realisapembangunan nasional dalam berbagai bidan
untuk mewujudkan peningkatan harkat damartabat manusia secara konsisten berdasarka
pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia tersebuMaka pembangunan nasional harus melipu
aspek jiwa (rohani) : yang mencakup akal, radan kehendak. aspek raga (jasmani), aspe
individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadan juga aspek kehidupan ketuhananny
Kemudian pada gilirannya dijabarkan dalaberbagai bidang pembangunan antara lai
politik, ekonomi, hukum, pendidikan. sosiabudaya, ilmu pengetahuan dan teknologi ser
bidang kehidupan agama.
D. PANCASILA SEBAGAI PARADIGM
PENGEMBANGAN IPTEK
Dalam upaya manusia mewujudkakesejahteraan dan peningkatan harkat da
martabatnya maka manusia mengembangkailmu pengetahuan dan teknologi. Ilm
Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) padhakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas
-
5/20/2018 25F85 OK Jurnal2 AC Panca
4/9
Ahmad Calam dan Sobirin: Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan
Jurnal SAINTIKO
Vol. 4/ No. 1/ Januari 20
1
rohani manusia. Unsur jiwa (rohani) manusia
meliputi aspek akal, rasa dan kehendak. Akalmerupakan potensi rokhaniah manusia dalam
hubungan dengan intelektualitas, rasa dalambidang estetis, dan kehendak dalam bidang
moral (etika).
Atas dasar kreativitas akalnya manusiamengembangkan iptek dalam rangka untukmengolah kekayaan alam yang disediakan oleh
Tuhan yang Maha Esa. Oleb karena itu. tujuanyang essensial dari Iptek adalah demi
kesejahteraan umat manusia, sehingga Iptekpada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat
oleh nilai. Dalam masalah uri Pancasila telahroemberikan dasar nilai-mlai bagi
pengembangan Iptek demi kesejahteraan hidupmanusia. Pengembangan Iptek sebagai hasil
budaya manusia hams didasar-kan pada moralKetuhanan dan kemanusiaan yang adil dan
beradab.Pancasila yang sila-silanya merupakan
suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadisistem etika dalam pengembangan Iptek.
.Sila Ketuhanan yang Maha Esa,
mengimplementasikan ilmu pengetahuan,mencipta, perimbangan antara rasional dan
irasional, antara akal jasa dan kehendak.Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya
memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikandan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan
maksudnya dan akibataya apakah merugikanmanusia dengan sekitaroya. Pengolahan
diimbangi dengan melestarikan. Sila inimenempatkan manusia di alam semesta bukan
sebagai pusatnya melainkan sebagai bagian yangsistematik dari alam yang diolahnya.
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab,memberikan dasar-dasar moralitas bahwa
manusia dalam mengembangkan Iptek haruslahbersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil
budaya manusia yang beradab dan bermoral.Oleh karena itu pengembangan Iptek harus
didasarkan pada hakikat tujuan demikesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk
kesombongan. kecongkaan dan keserakahanmanusia namun harus diabdikai demi
peningkatan harkat dan martabat manusia.
Sila Persatuan Indonesi
mengimplementasikan universalia dainternasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-si
yang lain. Pengembangan Iptek diarahkan demkesejahteraan iimat manusia termasuk
dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesi
Pengembangan Iptek hendaknya dapmengembangkan rasa nasionalisme, kebesarabangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagia
dari umat manusia di dunia.Sila Kerakyatan yang dipimpin ole
hikmat kebijaksanaan dalapermusyawaratan/perwakilan, mendasa
pengembangan Iptek secara demokratis. Artinysetiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasa
untuk mengembangkan Iptek. Selain itu dalapengembangan Iptek setiap ilmuwan juei har
menghormati dan menghargai kebebasan oranlain dan harus memilik sikap yang terbuk
artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulanmaupu dibandmgkan dengan penemuan teo
lainnya.Sila Keadilan sosial bagi seluruh raky
Indonesia. Mengimplementasikapengembangan Iptek haruslah menjag
keseimbangan keadilan dalam kehidupakemanusiaan yaitu keseimbangan keadila
dalam hubungankan dengan dirinya sendimanusia dengan Tuhannya, manusia denga
manusia lain, manusia dengan masy'arakbangsa dan negara serta manusia dengan ala
lingkungannya.Kesimpulannya bahwa pada hakikatny
sila-sila Pancasila harus merupakan sumbnilai, kerangka pikir serta basis mralitas ba
pengembangan Iptek.
E. PANCASILA SEBAGAI PARADIGM
PEMBANGUNAN POLEKSOSBUD
Pembangunan pada hakikatnymerupakan suatu realisasi praksis untu
mencapai tujuan bangsa. Adapun pembangunadirinci dalam berbagai macam bidang antara la
POLEKSOSBUD HANKAM. Dalam bidankenegaraan penjabaran pembanguna
dituangkan dalam GBHN yang dirinci dala
-
5/20/2018 25F85 OK Jurnal2 AC Panca
5/9
Ahmad Calam dan Sobirin: Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan
Jurnal SAINTIKO
Vol. 4/ No. 1/ Januari 20
1
bidang-bidang operasional serta target
pencapaiannya.Pembangunan yang merupakan realisasi
praksis dalam negara untuk mencapai tujuanseluruh warga harus mendasarkan pada hakikat
manusia sebagai subjek pelaksana sekaligus
tujuan pembangunan. Hakikat manusia adalah'Monopluralis' artinya meliputi berbagai unsuryaitu rokhani-jasmani, individu-makhluk sosial
serta manusia sebagai pribadi-makhluk TuhanYang Maha Esa. Oleh karena itu hakikat
manusia merupakan sumber nilai bagipengembangan POLEKSOSBUD HANKAM.
Hal inilah yang sering |diungkapkan dalampelaksanaan pembangunan bahwa pembangunan
hakikatnya membangun manusia secara lengkap,secara utuh meliputi seluruh 'unsur hakikat
manusia monopluralis, atau dengan lainperkataan membangun martabat manusia.
F. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PENGEMBANGAN BIDANG POLITIK
Pembangunan dan pengembangan
bidang politik harus mendasarkan pada dasarontologis manusia. Hal ini didasarkan pada
kenyataan objektif bahwa manusia adalahsebagai subjek negara, oleh karena itu
kehidupan politik dalam negara barus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat
dan martabat manusia. .Dalam sistem politik negara harus
mendasarkan pada tuntutan hak dasarkemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum
dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Halini sebagai perwujudan hak atas marbata
kemanu siaan sehingga sistem politik negaraharus mempu menciptakan sistem yang
meryamin atas hak-hak tersebut.Dalam sistem politik negara harus
mendasarkan pada kekuasaan yang bersumberpada penjelmaan hakikat manusia sebagai
individu-makhluk sosial yang teijelma sebagairakyat. Maka kekuasaan negara harus mendasar-
kan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat.Maka rakyat merupakan asal mula kekuasaan
negara. Oleh karena itu kekuasaan negara harus
berdasarkan kekuasaan rakyat bukanny
kekuasaan perseorangan atau kelompok.Selain sistem politik negara Pancasi
memberikan dasar-dasar morali-tas politnegara. Telah diungkapkan oleh para pend
negara Majelis Permusyawaratan Rakya
misalnya Moh. Hatta, menyatakan bahwnegara berdasarkan atas Ketuhanan Yang MahEsa, atas dasar Kemdnusiaan yang adil dc
beradab. Hal ini menurut Moh. Hatta agmemberikan dasar-dasar moral supaya nega
tidak berdasarkan kekuasaan, oleh karena idalam politik negara termasuk para elit polit
dan para penyelenggara negara untuk memeganbudi pekerti kemanusiaan serta memegang tegu
cita-cita moral rakyat yang luhur.Dalam sila-sila Pancasila tersusun at
urut-urutan sistematis, bahwa dalam politnegara harus mendasarkan pada kerakyatan (Si
IV), adapun pengembangan dan aktualisapolitik negara berdasarkan pada moralit
berturut-tumt moral Ketuhanan (Sila I), morkemanusiaan (Sila II) dan moral persatuan, yai
iketan moralitas sebagai suatu bangsa (Sila III)Adapun aktualisasi dan pengembanga
politik negara demi tercapainya keadilan dalahidup bersama (Sila V).
Dapat disimpulkan bahwpengembangan pdlitik negara terutana dala
proses reformasi dewasa ini harus mendasarkapada moralitas sebagaimana tertuang dalam sil
sila Pancasila sehingga, praktek-praktek. polityang manghalalkan segala cara denga
memfitnah, memprovokasi menghasut rakyyang tidak berdosa untuk diadu domba haru
segera diakhiri.
G. PANCASILA SEBAGAI PARADIGM
PENGEMBANGAN EKONOMI
Dalam dunia ilmu ekonomi boledikatakan jarang ditemukan paksr ekonomi yan
mendasarkan-pemikiran pengembangaekonomi atas dasar-moralitas kemanusiaan da
Ketuhanan. Sehingga lazinmya pengembangekonomi mengarah pada persaingan bebas, da
akhirnya yang kuat yang menang.
-
5/20/2018 25F85 OK Jurnal2 AC Panca
6/9
Ahmad Calam dan Sobirin: Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan
Jurnal SAINTIKO
Vol. 4/ No. 1/ Januari 20
1
Hal ini sebagai implikasi dari
perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abadke-18 menumbuhkan ekonomi kapitalis. Atas
dasar kenyataar objektif inilai maka di Eropapada awal abad ke-19 muncul pemikiran sebagai
reaksi atas perkembangan ekonomi tersebut
yaitu sosialisme komunisme yangmemperjuangkan nasib kaum proletar yangditindas oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu
kiranya menjadi sangat penting bahkanmendesak untuk dikembangkan sistem ekonomi
yang mendasarkan pada moralitas humanistik,ekonomi, yang berkemanusiaan.
Atas dasar kenyataan tersebut makaMubyarto kemudian mengembangkan ekonomi
kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistikyang mendasarkan pada tujuan demi
kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangaaekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan
saja melainkan demi kemanusiaan, demikesejahteraan seluruh bangsa. Maka sistem
ekonomi Indonesia mendasarkan ataskekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan
ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilaimoral kemanusiaan (Mubyarto. 1999). Hal ini
didasarkan pada kenyataan bahwa tujuanekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi
kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebihsejahtera. Oleh karena itu ekonomi harus
mendasarkan pada kemanusiaan yaitu demikesejahteraan kemanusiaan, ekonomi untuk
kesejahteraan manusia sehingga kita harusmenghindarkan diri dari pengembangan
ekonomi yang hanya mendasarkan padapersaingan bebas, monopoli dan lainnya yang
menimbulkan penderitaan pada manusia,menimbulkan penindasan atas manusia satu
dengan lainnya. .
H. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA
Dalam pembangunan pengembanganaspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas
sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilaibudaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.
Terutama dalam rangka bangsa Indonesiamelakukan refbrmasi di segala bidang dewasa
ini. Sebagai anti klimaks proses reforma
dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnanilai sosial budaya dalam masyarakat sehingg
tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayaIndonesia saat ini terjadi berbagai maca
gejolak yang sangat memprihatinkan antara la
amuk roassa yang cenderung anarkis, bentroantara kelompok masyatrakat satu dengalainnya yang muaranya adalah pada masala
polilik.Oleh karena itu dalam pengembanga
sosial budaya pada masa refor-masi dewasa ikita hams mengangkat nilai-nilai yang dimili
bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilanilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etik
Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistiartinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pad
nilai yang bersumber pada harkat dan martabmanusia sebagai makhluk yang berbuday
Terdapat rumusan dalam sila kedua Pancasiyaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab".
Dalam rangka pengembangan sosibudaya, Pancasila merupakan sumb
normatifbagi peningkatan humanisasi dalabidang sosial hudaya. Sebagai kerangk
kesadaran Pancasila dapat merupakan dorongauntuk (I) univer-salisasi, yaitu melepaska
simbol-simbil dari keterkaitan struktur. dan (transendentalisasi. yaitu meningkatkan deraj
kemerdekaan, manusia, dan kebebasan spiritu(Koentowijoyo, 1986). Dengan demikjan mak
proses humanisasi universal akan dehumanisaserta aktualisasi nilai hanya demi kepentinga
kelompok sosial tertentu sehingga menciptakasistem sosial budaya yang beradab.
Dalam proses reformasi dewasa isering kita saksikan gejolak masya-rakat yan
jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradaHal ini sebagai akibat perbenturan kepentinga
politik demi kekuasaan sehingga masyaraksebagai elemen infrastruktur politik yan
malakukan aksi sebagai akibat akumulapersoalan-persoalan politik. Anehnya suatu ak
yang tidak beradab, tidak manusiawi dan tidahuman tersebut senantiasa mendapat aflrma
politis dari kalangan elit politik sebagtokohnya. Demikian pula meningkatny
fanatisme etnis di berbagai daeramengakibatkan lumpuhnya kebera-daban
-
5/20/2018 25F85 OK Jurnal2 AC Panca
7/9
Ahmad Calam dan Sobirin: Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan
Jurnal SAINTIKO
Vol. 4/ No. 1/ Januari 20
1
masyarakat. Oleh karena itu suatu tugas yang
maha berat bagi bangsa Indonesia pada pascareformasi dewasa ini untuk mengembangkan
aspek sosial budaya dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang secara lebih terinci
berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai
Ketuhanan serta nila keberadaban.
I. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PENGEMBANGAN HANKAM
Negara pada hakikatnya adalah
merupakan suatu masyarakat hukum demitegaknya hak-hak warga negara maka
diperlukan peraturan perundane-undangannegara, baik dalam rangka mengatur ketertiban
warga maupis. dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu negara bertujuan
melindungi segenap wilayah negara danbangsanya. Atas dasar penger-tiau demikian ini
maka keamanan merupakan syarat mutlaktercapainya kesejahteraan warga negara.
.Adapun demi tegaknya integritas seluruhmasyarakat negara diperlukan suatu pertahanan
negara. Untuk itu diperlukar. parat keamanannegara dan aparat penegak hukum negara.
Oleh karena Pancasiia sebagai dasarnegara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai
kemanusiaan monopluralis maka pertahan dankeamanan negara harus dikembalikan pada
tercapainya harkat dan martabat manusiasebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar
kemanusiaan yang beradab merupakan basismoralitas pertahanan dan keamanan negara.
Dengan demikian pertahanan dan keamanannegara harus mendasarkan pada tujuan demi
terja-mi'inya harkat dan martabat manusia,terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi
manusia. Pertahan dan kemanan bukanlah untukkekuasaan sebab kalau dernikian sudah dapat
dipastikan akan melanggar hak asasi manusia.Demikian pula pertahan dan keamanan
negara bukan hanya untuk sekelompok wargaataupun kelompok politik tertentu, sehingga
berakibat negara menjadi totaliter dan otoriter.Oleh karena itu pertahanan dan kemanan negara
harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilaiyang terkandung dalam Pancasila. Pertahanan
dan keamanan negara harus mendasarkan pad
tujuan demi tercapainya kesejahteraau hidumanusia sebagai makhluk Tuhan Yang Mah
Esa (Sila I dan II). Pertahanan dan keamananegara harus mendasarkan pada tujuan dem
kepentingan warga dalam seluruh warga sebag
warga negara (Sila III). Pertahanan dakeamanan harus mampu menjamin hak-hadasar, persamaan derajat serta kebebasa
kemanusiaan (Sila IV) dan akhimya pertahanadan keamanan haruslah diperuntukkan dem
terwujudnya keadilan dalam hidup rnasyarak(terwujudnya suatu keadilan sosial) agar bena
benar negara meletakkan pada fungsi yansebenamya sebagai suatu negara hukum da
bukannya suatu negara yang berdasarkan atkekuasaan.
J. PANCASILA SEBAGAI PARADIGM
PENGEMBANGAN KEHIDUPA
BERAGAMA
Pada proses reformasi dewasa ini
beberapa wilayah negara Indo-nesia terjakonflik sosial yang bersumber pada masala
SARA, terutama bersumber pada masalaagama. Hal ini menunjukkan kemundura
bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragamyang tidak berkemanusiaan. Tragedi di Ambo
Poso, Medan, Mataram, Kupang serta daeradaerah lainnya aenunjukkan betapa semak
melemahnya toleransi kehidupan beragama yanberdasarkan kemanusiaan yang adil da
beradab.Oleh karena itu merupakan suatu tug
berat bagi bangsa Indonesia untumengembalikan suasana kehidupan beragam
yang penuh perdamaian, saling menghargasaling menghormati dan saling mencint
sebagai sesama umat manusia yang beradaPancasila telah memberikan dasar-dasar nil
yang fundammental bagi umat bangsa Indonesuntuk hidup secara damai dalam kehidupa
beragama di negara Indonesia tercinta inManusia adalah sebagai makhluk Tuhan yan
Maha Esa, oleh karena itu manusia wajib untuberibadah kepada Tuhan yang Maha Esa dala
wilayah negara di mana mereka hidup. Namudemikian Tuhan menghendaki untuk hidup
-
5/20/2018 25F85 OK Jurnal2 AC Panca
8/9
Ahmad Calam dan Sobirin: Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan
Jurnal SAINTIKO
Vol. 4/ No. 1/ Januari 20
1
saling menghormati, karena Tuhan menciptakan
nmat manusia dari laki-laki dan permpuan iniyang kemudian berbangsa-bangsa, bergolong-
golong, berkelompok-kelompok baik sosial,politik, budaya maupun etnis tidak lain untnk
saling hidup damai yang berkemanusiaan.
Dalam pengertian inilah maka negaramenegaskan dalam Pokok Pikiran Ke IV bahwa"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
Esa, atas dasar kemanwiaan yang adil danberadab". Hal iiu berarti bahwa kehidupan
dalam negara mendasarkan pada nilai-nilaiketuhanan. Negara memberikan kebebasan
kepada warganya untuk memeliik agama sertamen-jalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing. Hal inimenunjukkan bahwa dalam negara Indonesia
memberikan kebebasan atas kehidupanberagama atau dengan lain perkataan menjamin
atas demokrasi di bidang agama. Oleh karenasetiap agama memiliki dasar-dasar ajaran sesuai
dengan keyakinan masing-masing maka dalam.pergaulan hidup negara kehidupan beragama
hubungan antar pemeluk agama didasarkan atasnilai-nilai kemanusiaan yang beradab hal ini
berdasarkan pada nilai bahwa semua pemelukagama adalah sebagai bagian dari umat manusia
di dunia.Oleh karena itu kehidupan beragama
dalam negara Indonesia dewasa uii harusdikembangkan ke arah terciptanya kehidupan
bersama yang penuh toleransi, salingmenghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang
beradab.
K. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
REFORMASI
Ketika gelombang gerakan reformsimelanda Indonesia maka seluruh aturan main
dalam wacana politik mengalami keruntuhanterutama praktek-praktek elit politik yang
dihinggapi penyakit KKN. Bangsa Indonesiaingin mengadakan suatu perubahan, yaitu
menata kembali kehidupan berbangsa danbemegara demi terwujudnya masyarakat madani
yang sejahtera. masyarakat yang bermartabatkemanusiaan yang menghargai hak-hak asas
manusia, masyarakat yang demokratis yang
bermoral religius serta masyara-kat yan
bennoral kemanusiaan dan beradab.Dalam kenyataannya gerakan reforma
ini harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesyaitu dampak sosial, politik, ekonomi terutam
kemanusia-an. Para elit politik memanfaatka
gelombang reformasi ini demi merakekuasaan, setiingga tidak mengherankanjikalabanyak terjadi perbenturan kepentingan politi
Berbagai gerakan rauncul disertai dengan akibtragedi kemanusiaan yang sangat memiluka
dan banyak menelan banyak korban jiwa daanak-anak bangsa sebagai rakyat kecil yan
tidak berdosa dan mendambakan perdamaiaketenteraman serta kesejahteraan. Tragedi yan
sa-ngat memilukan itu antara lain peristiwAmuk Masa di Jakarta, Tangerang, Solo, Jaw
Timur, Kalimantan serta daerah-daerah lainnyBahkan tragedi pembersihan etnis ala Rezi
Serbia di Balkan terjadi di berbagai daeraantara lain di Dili, Kupang, Ambon, Kalimanta
Barat serta beberapa daerah lainnya. Ancamadisitntegrasi dan sentimen SARA semak
merongrong eksistensi bangsa Indonesia, aparkeamanan diletakkan dalam posisi yang sang
sulit bahkan krisis kepatuhan terhadap hukusemakin merosot, sehingga hukum seakan-aka
sudah tidak berfungsi lagi.Kondisi ekonomi semak
memprihatinkan sektorriilsudah tidak berdaybanyak perusahan maupun perbankan yan
gulung tikar yang dengan sendirinya disertdengan PHK dan bertambahnya jumlah tenag
kerja potensial yang nganggur. Rakyat benabenar menjerit bahkan banyak yang kondi
kehidupan sehari-harinya sangmemprihatinkan karena kesulitan untu
memenuhi kebutuhan makan sehari-haIronisnya kalangan elit politik'serta para pelak
politik lainnya seakan tidak bergeming dengajeritan kemanusiaan tersebut.
Namun demikian di balberbagaimacam keterpurukan bangsa Indones
tersebut masih tersisa satu keyakinan akan nilyang dimilikinya yaitu nilai-nilai yang berak
dari pandangan hidup bangsa Indon'esia sendyaitu nilai-nilai Pancasila. Reformasj adala
menata kehidupan bangsa dan negara dalasuatu sistem negara di bawah nilai-nilai
-
5/20/2018 25F85 OK Jurnal2 AC Panca
9/9
Ahmad Calam dan Sobirin: Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan
Jurnal SAINTIKO
Vol. 4/ No. 1/ Januari 20
1
Pancasila, bukan menghan- curkan dan
membubarkan bangsa dan negara Indonesia.Betapapun perubahan dan reformasi dilakukan
namun bangsa Indonesia tidak akanmenghancur-kan nilai religiusnya, nilai
kemanusiaannya, nilai persatuannya, nilai kerak-
yatan serta nilai keadilannya. Bahkan padahakikatnya reformasi itu sendiri adalahmengembalikan tatanan kenegaraan ke arah
sumber nilai yang merupakan platformkehidupan bersama baagsa Indonesia, yang
selama ini dise-lewengkan demi kekuasaansekolompok orang baik pada masa orde lama
maupun orde baru. Oleh karena itu prosesrefonriasi walaupun dalain lingkup pengertian
reformasi total harus memiliki platform dansurnber nilai yang jelas yang merupakan arah,
tujuan, serta cita-cita yartu nilai-niiai yangterkandung dalam Pancasila.
Secara historis telah kita pahami bersamabahwa para pendiri negara telah mentukan suatu
asas, sumber nilai serta sumber-norma yangfundamental dari negara Indonesia yaitu
Pancasila, yang bersumber dari apa yangdimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri yaitu
nilai-nilai yang merupakan pandangan hidupsehari-hari bangsa Indonesia. Nilai Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan danKeadilan adalah ada secara objektif dan melekat
pada bangsa Indonesia yang merupakanpandangan dalam kehidupan bangsa sehari-hari.
Oleh karena itu bilamana bangsa Indofresiameletakkan sumber nilai, dasar filosofi serta
sumber nonna kepada nilai-nilai terssbutbukarilah suatu keputusan yang bersifat politis
saja melainkan sifat keharusan yang bersumberdari kenyataan hidup pada bangsa Indonesia
sepdiri sehingga dengan lain perkataanbersumber pada kenyataan objektif pada bangsa
Indonesia sendiri. Maka dalam kehidupanpolitik kenegaraan dewasa ini yang sedang
melakukan reformsi bukan berarti kita akanmengubah cita-cita; dasar nilai serta pandang
hidup bangsa metainkan melakukan &perubahan dengan menata kembali dalam suatu
platform yang bersumber pada nilai-nilai darisila-sila tersebut dalam segala bidang reformasi,
antara lain datailnya; bidang hukum, politik,ekonomi serta bidang-bidang lainnya.
Refonnasi dengan melakukan perubaha
dalam berbagai bidang yang sering diteriakkadengan jargon reformasi total tidak mungk
melakukan perubahan terhadap sumbernya isendiri. Mungkinkah reformsi total dewasa i
akan mengubah kehidupan bahgsa Indones
menjadi-tidak berketuhanan, tidaberkemanusiaan, tidak berpersatuan, tidaberkerakyatan serta tidak berkeadilan, da
kiranya hal itu tidak mungkin dilakukan. Olekarena itu justru sebaliknya reformsi itu haru
memiliki tujuan, dasar, cita-cita serta platforyang jelas dan bagi bangsa Indonesia Nilai-Nil
Pancasila itu yang merupakan paradigmReformasi Total tersebut.
I. DAFTAR PUSTAKA
Ismaun, 1981, Tinjauan Pancasila Das
Filsafat Negara Republik Indonesi
C.V.Carya Remaja.
................. 1981, Pembahasan Pancasi
Sebagai Kepribadian Bang
Indonesia.CV. Yulianti, Bandung.Kaelan, 1983, Proses Perumusan Pancasi
dan UUD 1945, Liberty, Yogyakarta................. 1996, Filsafat Pancasila, Paradigm
Yogyakarta................. 1995, "Hakikat Sila-sila Pancasila
Dalam Ensiklopedi Pancasila PariaWestra (Ed), Penerbit BPA, Yogyakarta
Kaelan. 2008. Pendidikan PancasilParadigma. Yogyakarta.
Kancil, 1980, Pancasila dan UUD 1945, Cet. Pradnya paramita, Jakarta. Karya And
1978, Ketetapan-ketetapan MPRSurabaya.
Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 197
Pokok-pokok Pembahasan Pancasi
Dasar Filsafat Negara, Usaha NasionaSurabaya.