Download - 2009 Partnership Annual Report - Indonesian
2009L A P O R A N T A H U N A N
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Memacu Pembaruan Tata Pemerintahan
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia
“ Tata Pemerintahan yang baik bersifat partisipatif, berorientasi pada kesepakatan, akuntabel, transparan, tanggap, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta tunduk pada supremasi hukum. Tata pemerintahan yang baik menjamin agar korupsi diminimalisir, pandangan-pandangan kelompok minoritas turut dipertimbangkan dan suara dari mereka yang paling rentan di masyarakat didengarkan dalam pengambilan keputusan. “
Visi KamiIndonesia yang adil, demokratis dan sejahtera yang dibangun di atas landasan prinsip-prinsip dan praktik-praktik tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.
Misi KamiMenyebarluaskan dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam masyarakat Indonesia melalui program-program pembaruan terpadu untuk memperkuat tata pemerintahan dalam sektor pelayanan publik, memperdalam demokrasi, meningkatkan keamanan dan keadilan, serta meningkatkan tata pemerintahan dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup. Pertimbangan kesetaraan jender dan kebutuhan kelompok-kelompok yang terpinggirkan juga merupakan bagian terpadu dalam mencapai misi kami.
Misi kami berhasil bilaPara pemangku kepentingan kami melanjutkan pengembangan program bersama kami dan merekomendasikan kami kepada pihak-pihak lain.
Inovasi dan upaya-upaya yang kami laksanakan berhasil meningkatkan kualitas tata pemerintahan dalam pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Kami dapat mempengaruhi pemerintah di semua tingkat untuk meningkatkan komitmen terhadap pembaruan tata pemerintahan.
Daftar Isi2009: Tahun Transformasi
Kemitraan: Mendorong Pembaruan Tata Pemerintahan yang Efektif
4 Sambutan Teman Serikat
6 Sambutan Dewan Eksekutif
9 Pengantar Laporan Kami
10 Siapa Kami
12 Kerja Kami
14 Cakupan Geografis Kami
16 Donor-donor Kami
18 Fokus Kami
20 Pendekatan Kami
21 Hal-hal Penting dalam Tahun 2009
Meningkatkan Integritas Pemilu tahun 2009
24 Pengawasan Pemilu - Memperkuat Kapasitas Bawaslu
24 Membangun Kapasitas Pemilih yang Cerdas
25 Mendukung Proses Pemilu
Sistem Peradilan yang Akuntabel
27 Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Brimob di Indonesia Timur
27 Mengawasi Para Hakim - Prosiding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
28 Hak Asasi Manusia dan Islam
29 Membela KPK
Desentralisasi: Membantu Mendukung Otonomi di Provinsi-provinsi Indonesia yang Paling Terpencil
31 Mendukung Desentralisasi
32 Pengadilan Adat di Papua
32 Mendukung Pembangunan Bidang Hukum di Aceh
33 Meningkatkan Akses terhadap Keadilan di Aceh
Mengelola Sumber Daya Alam Indonesia dengan Lebih Adil
38 Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia
39 Bersiap Menghadapi REDD
40 Menyelamatkan Lahan Gambut Indonesia - Riau
40 Memulihkan Lahan Gambut Indonesia - Kalimantan
41 Menangani Pembalakan Hutan
69 Daftar singkatan dan akronim
71 Staf Kami
74 Publikasi Kami
76 Proyek-proyek Berjalan Tahun 2009
Lampiran-lampiran68
Laporan Keuangan yang Telah Diaudit54
37
Meningkatkan Standar Integritas34
30
26
23
8
2
46 Badan Pengarah
48 Menjamin Kualitas Program-program Kami
50 Meningkatkan Efisiensi
53 Transparansi dan Akuntabilitas Kami
Tata Kelola Internal Kami44
�
Membangun Pemahaman Global akan Tata Pemerintahan
42 Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan - PGI
43 Mengembangkan Model Penyebarluasan dan Replikasi Praktik yang Baik
43 Meningkatkan Kesadaran akan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium
42
35 Mengembangkan Strategi Nasional untuk Menerapkan UNCAC
35 Integritas Sehari-hari - I@W - Tantangan Integritas dalam Kehidupan Sehari-hari
35 I - PIEN - Membangun Jaringan Integritas
36 Pengawasan Hibah - Membuat LSM Menjadi Lebih Transparan
2009: Tahun Transformasi
�
�
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
�
Sambutan Teman Serikat
Tahun 2009 dunia memusatkan perhatian pada isu-isu global seperti krisis keuangan dan Perubahan Iklim. Baik pemerintah maupun institusi-institusi internasional disibukkan dengan upaya menangani skenario-skenario yang potensial menimbulkan bencana ini dan mencari sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk membawa perubahan yang efektif.
Indonesia telah berhasil menghindari dampak-dampak terburuk dari krisis keuangan, dan kini isu lingkungan tentunya harus naik ke tempat teratas dalam agenda nasional, terutama isu perusakan hutan Indonesia yang berlangsung terus-menerus.
Kemitraan akan menyesuaikan kegiatan-kegiatannya agar mampu menangani masalah dan isu-isu baru yang relevan. Kemitraan juga akan melanjutkan kegiatan pokoknya dalam memerangi korupsi. Korupsi tidak pernah bergeser jauh dari halaman pertama surat-surat kabar dan kasus-kasus korupsi besar seringkali menjadi berita utama.
Tahun ini juga merupakan peringatan sepuluh tahun penyelenggaraan pemilu demokratis pertama pasca Suharto dan dimulainya tahun Demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Setelah pemilu tahun ini jelas Indonesia tidak lagi berada dalam era transisi dari pembaruan demokratis awal tetapi telah bergerak memasuki era konsolidasi kelembagaan. Walau bagaimanapun juga, reformasi birokrasi tetap menjadi prioritas teratas, seiring dengan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mendorongnya.
Dalam tahun 2009 kita juga menyaksikan adanya kesenjangan antara masyarakat sipil yang dinamis dan efektivitas dari cara-cara berpartisipasi yang ada saat ini. Beberapa pihak semakin condong memanfaatkan media sosial untuk menangani ketidakadilan yang dirasakan. Indonesia juga semakin tampil di panggung global berkat negosiasi-negosiasi perubahan iklim dan berperan penting dalam KTT Copenhagen.
�
2009: Tahun Transformasi
Tahun ini juga merupakan tahun pertama bagi Kemitraan yang telah menjadi sebuah badan hukum mandiri; sebelumnya berawal dari sebuah proyek UNDP, yang dimulai pada tahun-tahun transisi setelah perubahan politik pada akhir tahun 1990-an. Status ini telah memberi Kemitraan lebih banyak keluwesan dalam mengembangkan pola-pola kerjasama baru dengan para pemangku kepentingan yang beragam. Pada tahun-tahun belakangan ini Kemitraan telah menjadi representasi dari prinsip-prinsip utama Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan, bahwa: ‘Negara-negara mitra harus diberi kebebasan untuk menjalankan kepemimpinan yang efektif atas kebijakan dan strategi-strategi pembangunan mereka dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan’.
Kepemilikan Indonesia merupakan sesuatu yang amat penting; hal ini merupakan prasyarat untuk mencapai pembaruan yang sejati. Kemitraan saat ini telah berpengalaman selama sembilan tahun dalam membangun jejaring dan kerjasama dengan donor-donor internasional serta melaksanakan kerjasama dan memberi dukungan bagi pemerintah di semua tingkat. Walaupun demikian, kegiatan-kegiatan harus diperluas dan ditingkatkan menjadi lebih dari sekedar proyek-proyek terpisah. Kemitraan memiliki kompetensi yang unik dalam melakukan advokasi bagi isu-isu strategis dan sensitif, kepemilikan nasional, jaringan nasional, regional dan lokal yang kuat, serta kedekatan dengan Pemerintah.
Dalam tahun-tahun mendatang, Kemitraan akan memanfaatkan seluruh prestasi dan pengalaman yang telah diraihnya untuk mengembangkan dan membagikan praktik-praktik terbaik yang dimilikinya. Pada saat yang sama, kami juga siap untuk merespons tantangan dan peluang-peluang ke depan. Untuk lebih memperkuat dampak kontribusi kami pada pembaruan tata pemerintahan
di Indonesia, kami akan mengintensifkan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pembangunan yang relevan di tingkat internasional, regional dan lokal.
Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan saya terhadap para anggota Teman Serikat dan Dewan Eksekutif, serta Ketua Dewan Eksekutif, Erna Witoelar, yang telah mengawasi penataan struktur organisasi lembaga ini demi meningkatkan efektivitas tim manajemen dan Dewan Eksekutif. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua staf untuk profesionalisme, dedikasi dan komitmen yang telah ditunjukkan selama masa transisi yang penting ini.
Dengan penuh rasa syukur saya juga berterima kasih kepada semua mitra, di Pemerintah, masyarakat sipil, media, sektor swasta, lembaga-lembaga pelaksana kami dan terutama para donor internasional kami atas dukungan dan kontribusi dalam turut memajukan agenda pembaruan tata pemerintahan. Kita semua berharap di tahun-tahun yang akan datang kita dapat bekerjasama dengan lebih baik lagi.
Marzuki DarusmanKetua Teman Serikat
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
�
Dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia telah mencapai banyak kemajuan yang patut dihargai. Secara internasional Indonesia telah semakin diakui sebagai salah satu negara berpenghasilan menengah baru dan sebagai negara demokratis yang terus berkembang.
Pada tahun 2009 Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu legislatif dan presidensial yang relatif damai, mengurangi kekerasan sosial dan terorisme sementara pada saat yang sama berhasil keluar dari dampak krisis keuangan global. Walaupun begitu, masih ada beberapa bidang tata pemerintahan yang perlu diperhatikan.
Walaupun Indonesia adalah negara demokratis ketiga terbesar di dunia, demokrasi kita sebagian besar masih bersifat prosedural dan manfaat yang dijanjikan oleh demokrasi dan desentralisasi belumlah terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Masih ada budaya korupsi yang mengakar di wilayah publik, swasta, politik dan pemerintah. Karena itulah, indeks persepsi korupsi masih terus meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini, sementara perjuangan untuk memberantas korupsi telah terhambat oleh konflik di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Pada saat yang sama, ancaman perubahan iklim dan bencana-bencana lingkungan lainnya belum ditangani dengan memadai.
Tahun 2009 telah menjadi tahun yang sukses bagi Kemitraan. Kami telah diaudit secara independen dan dinilai telah menerapkan kendali internal yang kuat dalam semua fungsi serta kapasitas kami dalam mengelola dana telah memenuhi seluruh kriteria COCA (Checklist for Organizational Capacity Assessment/Daftar Uji untuk Penilaian Kapasitas Organisasi), menurut para auditor kami, Mazars Moores and Rowland. Kemitraan berhasil memobilisasi dana sebesar hampir 20 juta dolar AS untuk program. Struktur organisasi kami telah
Sambutan Dewan Eksekutif
�
(REDD) dan juga dalam mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium.
Untuk lebih memperkuat dampak kontribusi keseluruhan Kemitraan terhadap pembaruan tata pemerintahan di Indonesia, intensitas komunikasi dengan semua lembaga pembangunan terkait seperti UNDP, Bappenas dan Bank Dunia, akan terus ditingkatkan.
Dengan tulus saya menyampaikan terima kasih saya kepada Teman Serikat dan anggota-anggota Dewan Eksekutif atas bimbingan mereka yang berharga dalam menetapkan arah strategis lembaga. Atas nama Dewan Eksekutif, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Kantor Eksekutif Kemitraan beserta seluruh staf atas kerja keras dan komitmen dalam melaksanakan perubahan-perubahan yang kita butuhkan. Saya percaya Direktur Eksekutif yang baru, Wicaksono Sarosa, akan lebih memajukan kerja Kemitraan. Akhir kata, saya berterima kasih kepada semua mitra, para donor internasional, kelompok masyarakat sipil, dunia usaha dan pemerintah atas segala dukungan yang telah diberikan bagi pembaruan di Indonesia.
Erna WitoelarKetua Dewan Eksekutif
�
mengalami penataan, perampingan dan diperkuat, termasuk juga melalui pergantian kepemimpinan. Kami terus memperluas jaringan mitra dan pendukung kami dan tahun 2009 ini Indeks Tata Pemerintahan kami berhasil didiseminasikan di tingkat internasional.
Pada tingkat program, Kemitraan berhasil menerapkan standar-standar umum perlakuan terhadap tahanan di enam lembaga pemasyarakatan yang menjadi uji coba. Satu dari antara lembaga pemasyarakatan ini telah digunakan sebagai sebuah praktik yang baik dalam manajemen lembaga pemasyarakatan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kami juga berperan penting dalam menyelamatkan KPK, ketika Parlemen mengancam untuk membatasi kewenangan KPK dalam mengadakan penyidikan dan melakukan penuntutan.
Penyusunan draf Rancangan Induk Penataan Daerah juga merupakan salah satu prestasi penting yang akan turut membentuk masa depan Indonesia.
Kami juga berperan penting dalam penyusunan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) dan memberikan dukungan utama dalam membantu Indonesia menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil. Kerja kami dalam bidang Perubahan Iklim menempatkan kami pada garda depan dalam menangani krisis global tersebut.
Dalam tahun-tahun mendatang kami akan terus membantu mengembangkan saluran-saluran yang lebih baik untuk menyalurkan energi dan sumber daya masyarakat sipil, atau lebih tepatnya membantu mengelola sumber-sumber daya energi Indonesia yang berlimpah. Kami masih mempunyai banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan kesiapan Indonesia dalam melaksanakan prakarsa-prakarsa Pengurangan Emisi melalui Deforestasi dan Degradasi Hutan
2009: Tahun Transformasi
Kemitraan: Mendorong Pembaruan Tata Pemerintahan yang Efektif
�
�
Saya baru menjadi Direktur Eksekutif Kemitraan pada tahun 2009. Lembaga ini telah menjadi kuat berkat kerja keras para pendahulu saya, dan saya berterima kasih atas segala kerja mereka dalam membuat Kemitraan menjadi pendorong pembaruan yang penting pada saat ini.
Seperti dapat anda baca sendiri dalam laporan ini, tahun 2009 merupakan tahun di mana Kemitraan melaksanakan perubahan besar, sejalan dengan upayanya mengembangkan diri menjadi sebuah lembaga yang mandiri penuh. Kemitraan telah mengalami perubahan dalam hal ukuran dan bentuk kelembagaannya, dan saya yakin hal ini akan membuat lembaga ini menjadi wahana yang lebih efektif bagi pembaruan di Indonesia.
Tahun ini kami telah menerima umpan balik yang membanggakan dari para penilai independen dan mendapatkan kepercayaan yang besar dari donor-donor. Ini merupakan pengakuan atas semua peningkatan yang telah kami lakukan berdasarkan masukan mereka, terutama berkaitan dengan monitoring dan evaluasi. Kini organisasi-organisasi lain meminta bantuan Kemitraan dan kami dapat membagikan praktik-praktik terbaik kami.
Ke depan, kami akan lebih berorientasi sebagai pemberi dana hibah kepada lembaga – lembaga lain. Dengan menggunakan model Program Perhutanan Multi-Pemangku Kepentingan yang telah berhasil, kami akan mengkonsentrasikan diri pada upaya mendukung proyek-proyek organisasi masyarakat yang terpercaya, dan saya melihat Kemitraan dapat berperan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan program Pengurangan Emisi melalui Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), terutama
dalam menjamin agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat akan turut dipertimbangkan.
Saya gembira melihat isu-isu tata pemerintahan penting seperti pemberantasan korupsi kini dibahas dengan antusias oleh media dan masyarakat, sesuatu yang tidak mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu. Perjalanan Indonesia memang masih panjang, tetapi patut diingat bahwa kita telah mencapai beberapa kemajuan penting dalam menuju negara yang akuntabel dan responsif.
Kami masih perlu berperan lebih lanjut dalam menjaga agar Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium tetap menjadi pusat perhatian dalam penyusunan kebijakan dan agar seluruh Indonesia mengetahui kemajuan dalam mencapai tujuan-tujuan ini. Saya percaya sepenuhnya bahwa tata pemerintahan yang baik merupakan jalan terbaik untuk mengurangi ketidaksetaraan, memberantas kemiskinan dan mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium.
Dalam laporan tahunan tahun ini kami menyertakan ringkasan kegiatan-kegiatan program penting yang merupakan bidang kerja utama kami, dan juga uraian yang transparan tentang tata kelola internal dan status operasional kami.
Saya berharap agar di masa-masa mendatang, bersama rekan-rekan dan para pendukung kami yang setia, kita dapat berperan dalam membentuk masa depan Indonesia.
Wicaksono SarosaDirektur Eksekutif
Pengantar Laporan Kami
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
�0
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (‘Kemitraan’) adalah organisasi multi pemangku kepentingan yang bekerja sama dengan badan-badan pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mendorong pembaruan di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan berupaya merangkul pihak pemerintah eksekutif, kalangan legislatif dan yudikatif, masyarakat sipil serta para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan.
Terbentuknya Kemitraan dapat ditelusur balik pada krisis ekonomi dan politik yang melumpuhkan Indonesia pada akhir dekade 1990-an. Tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha dan komunitas donor berkumpul untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Tuntutan Reformasi merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas dari periode ini. Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dipandang berkaitan dengan isu tata pemerintahan dan sasaran utama Reformasi adalah menghindari kesalahan-kesalahan di masa lalu dan membangun sebuah negara baru yang lebih akuntabel.
Kemitraan didirikan pada bulan Maret tahun 2000 sebagai sebuah proyek Program Pembangunan PBB (United Nations Development Program/UNDP) yang dirancang untuk membantu Indonesia mewujudkan tata pemerintahan yang baik di semua tingkat pemerintahan. Kemitraan mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 2001 dengan Direktorat Aparatur Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Lembaga Pengampu (Executing Agency), Kemitraan sebagai Lembaga Pelaksana (Implementing Agency) dan UNDP sebagai Manajer Dana Perwalian.
Siapa Kami
��
Kemitraan menjadi sebuah badan hukum independen pada tahun 2003 dan terdaftar sebagai sebuah perkumpulan perdata nirlaba, sambil tetap mempertahankan statusnya sebagai proyek UNDP sampai dengan Desember 2009. Dalam sembilan tahun terakhir ini, Kemitraan telah bertumbuh dari sebuah proyek UNDP menjadi sebuah lembaga terpercaya, mandiri dan terkemuka. Karena kepemilikan nasionalnya, Kemitraan berada dalam kedudukan yang unik untuk melaksanakan program-program yang membutuhkan kehadiran mitra-mitra dari kalangan pihak berwenang di Indonesia.
Kemitraan diarahkan oleh sebuah Dewan Eksekutif dan Teman Serikat. Teman Serikat memberikan arahan strategis untuk jangka panjang dan Dewan Eksekutif memantau pelaksanaan program secara keseluruhan. Program kami dikelola dalam empat kelompok program tematik: Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi dan Lingkungan, Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan Publik, Tata Pemerintahan Demokratis, dan Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan. Pusat Sumber Daya Pengetahuan Kemitraan bertanggung jawab untuk melaksanakan penelitian, mengelola pengetahuan dan menyebarluaskan informasi program.
Unit Operasinal dan Keuangan memberikan dukungan administratif bagi semua unit dan proyek, dan Unit Dukungan Manajemen bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi organisasi, perencanaan program dan Monitoring dan Evaluasi.
Pada pertengahan tahun 2009, Mohamad Sobary mengakhiri masa jabatannya sebagai Direktur Eksekutif dan Wicaksono Sarosa terpilih untuk menggantikannya setelah melalui proses perekrutan yang ekstensif.
Diagram Organisasi (sampai dengan 31 Desember 2009)
Direktur Eksekutif
Auditor Internal
Direktur Operasional Direktur Program
Chief of Knowledge & Resource Center
Chief of Cluster
PSG
Chief of Cluster
SJG
Chief of Cluster
DEG
ProgramManagerFinance
ManagerHR &
OperationManager
ITManager
ProgramManagerGrant
Making Manager
Chief of Cluster
EEG
Regional Offices
Manager
ProgramManager
ProgramManager
ProgramManager
Teman Serikat
Dewan Eksekutif
Unit Pendukung ManajemenComm & RM ManagerPlanning ManagerMonitoring ManagerExecutive Assistant
Kemitraan: Mendorong Pembaruan Tata Pemerintahan yang Efektif
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Kemitraan memfokuskan upayanya pada empat bidang penting utama atau kelompok program: Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan, Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan Publik, Tata Pemerintahan Demokratis dan Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi dan Lingkungan.
Di dalam keempat bidang utama ini ada empat isu lintas bidang yang perlu ditangani: pemberantasan korupsi, desentralisasi, pengarusutamaan gender dan pemberantasan kemiskinan.
Kerja Kami
TATA PEMERINTAHAN SEKTOR KEAMANAN & PERADILAN
TATA PEMERINTAHAN SEKTOR PELAYANAN PUBLIK
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PENGURANGAN KEMISKINAN
TATA PEMERINTAHAN BIDANG EKONOMI & LINGKUNGAN HIDUP
TATA PEMERINTAHAN DEMOKRATIS
AN
TI K
ORU
PSI
DESEN
TRALISA
SI
��
Sejak tahun 2000 Kemitraan telah mengimplementasikan 359 proyek dengan anggaran total mencapai kira-kira 80 juta dolar AS. Kami memiliki kompetensi yang luas mulai dari penilaian tata pemerintahan, reformasi kebijakan publik, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, tata pemerintahan dalam sektor lingkungan, pemberdayaan akar rumput, sampai membangun jaringan-jaringan yang luas dan hubungan yang produktif dengan pemerintah. Kemitraan memiliki kualitas yang unik, antara lain melalui jaringan nasionalnya yang kuat, yang memungkinkannya untuk menggunakan pendekatan multi pemangku kepentingan, serta lewat kemampuannya untuk menyelaraskan upaya-upaya donor dengan kerja-kerja pada isu yang sensitif tetapi penting.
Program-program dan kegiatan Kemitraan dibiayai melalui Dana Perwalian Kemitraan dan Dana Fasilitas Kemitraan sehingga hasil-hasilnya lebih terpadu dan menyeluruh. Pada tahun-tahun mendatang Kemitraan berencana untuk meningkatkan keterpaduan antar program dan kegiatan-kegiatan melalui koordinasi yang lebih erat antar kelompok program dan sinergi program. Kami ingin menjamin agar keseluruhan tujuan kami tercapai dengan dampak yang maksimal dan keberlanjutan setiap prakarsa menjadi lebih pasti.
Dibutuhkan adanya koordinasi yang lebih baik antar intervensi-intervensi tata pemerintahan yang terkait untuk menghindari tumpang tindih yang tidak produktif dan menjamin tercapainya hasil terbaik. Untuk mencapai ini, Kemitraan akan memfokuskan pada upaya penyusunan dan diseminasi seperangkat praktik-praktik yang baik. Kemitraan akan terus menjadi koordinator pokok yang menghubungkan antara pemerintah, masyarakat sipil, media, kalangan akademisi dan para donor untuk saling berbagi informasi tentang kegiatan-kegiatan yang tengah berjalan dan sedang diusulkan, dan untuk mendengarkan pandangan-pandangan mereka tentang ketepatan dan daya guna dari kegiatan-kegiatan ini. Sesuai dengan mandat Dewan Eksekutif, kami berencana akan secara perlahan-lahan meningkatkan portofolio kami sebagai lembaga penyalur dana hibah dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan sendiri.
Kemitraan: Mendorong Pembaruan Tata Pemerintahan yang Efektif
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Cakupan Geografis Kami
Jambi
Riau
Lampung
Kepulauan Riau
Jawa Tengah
Jawa BaratJawa Timur
Bali Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Yogyakarta
Kalimantan Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan Maluku
DKI Jakarta
PapuaBengkulu Sumatera Selatan
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara Maluku Utara
Papua BaratSulawesi Tenggara
Bangka &Belitung
Banten
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan Publik
Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan
Tata Pemerintahan Demokratis
Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi dan Lingkungan
��
��
Jambi
Riau
Lampung
Kepulauan Riau
Jawa Tengah
Jawa BaratJawa Timur
Bali Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Yogyakarta
Kalimantan Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan Maluku
DKI Jakarta
PapuaBengkulu Sumatera Selatan
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara Maluku Utara
Papua BaratSulawesi Tenggara
Bangka &Belitung
Banten
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
��
Kemitraan: Mendorong Pembaruan Tata Pemerintahan yang Efektif
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Donor-donor KamiSejak awal berdirinya, Kemitraan telah menerima dukungan yang besar dari banyak pemerintah negara sahabat, termasuk Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Jepang, Korea, Negeri Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat, serta dari badan-badan internasional termasuk Bank Pembangunan Asia, Komisi Eropa, Organisasi Internasional untuk Migrasi, UNDP dan Bank Dunia. Donor-donor yang kini masih aktif meliputi Negeri Belanda, Norwegia, Denmark, Australia, Inggris, UNDP, Uni Eropa dan Bank Dunia.
Rencana Strategis Kemitraan berlaku selama lima tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dan karena itulah kami menyajikan pendanaan donor kami berdasarkan dua periode: setelah adanya rencana strategis dan sebelum ada rencana strategis.
Kontribusi Donor 2000-2006 = 57,7 Juta Dolar AS
��
Negeri Belanda16.194.581
Jepang4.084.312
Perancis49.062
Finlandia597.812
Denmark3.284.386
Kanada490.857
Australia2.028.196
Komisi Eropa12.834.858
Inggris8.464.273
Pendapatan lainnya
5.241
Beban Lain-lain1.621.029
Organisasi Internasional untuk Migrasi 49.624
Swedia2.934.579 UNDP
1.415.519
Swiss87.886
Spanyol83.343
Korea2.190
Selandia Baru 1.583.805
Norwegia1.833.512
Bank Dunia24.457
��
‘Kemitraan telah menginternalisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik melalui seluruh program-programnya. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menggabungkan prinsip-prinsip ini ke dalam kegiatan-kegiatan program yang tengah berjalan di Indonesia agar dapat mencapai kemajuan lebih lanjut dalam tata pemerintahan, demokratisasi dan desentralisasi. Kemitraan berada dalam posisi yang sangat baik karena kemampuan dan kapasitasnya untuk meningkatkan lebih lanjut lagi hubungan antara pemerintah dan para pemangku kepentingan, terutama lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Indonesia harus bangga akan kekuatan unik Kemitraan ini.’Nikolaos van Dam, Duta Besar Kerajaan Belanda
Komitmen Dana dari Donor tahun 2007-2009Sumbangan dari donor yang dikumpulkan dari tahun 2007 - 2009 = 23,6 Juta Dolar AS
Denmark1.850.239
Australia355.696
Inggris473.676
Kanada62.122
Negeri Belanda 8.274.222
Norwegia6.840.290
Selandia Baru290.200
Swedia4.419.220
UNDP810.748
Bank Dunia126.584
Komisi Eropa106.489
Organisasi Internasional untuk Migrasi 25.137
��
Kemitraan: Mendorong Pembaruan Tata Pemerintahan yang Efektif
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan PeradilanTujuan keseluruhan kelompok program Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan Kemitraan adalah untuk mendorong nilai-nilai profesionalisme, transparansi dan demokrasi dalam sektor keamanan dan peradilan. Kemitraan telah memiliki pengalaman luas bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah selama bertahun-tahun dan menjadi mitra terpercaya dalam memajukan reformasi Kepolisian Nasional Republik Indonesia.
Kelompok program Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan sangat terlibat dalam menggalang dukungan bagi KPK ketika DPR mengancam akan membatasi kewenangan KPK untuk mengadakan penyidikan dan penuntutan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di DPR.
Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan PublikKelompok program Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan Publik memusatkan perhatian pada upaya membangun kapasitas lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menyediakan layanan di era otonomi daerah ini. Kemitraan telah melaksanakan sejumlah program untuk mendukung proses desentralisasi, memperkuat integritas dan akuntabilitas berbagai organisasi dan badan usaha, serta meningkatkan praktik-praktik manajemen instansi-instansi pemerintah.
Tahun 2009 kelompok program ini mendukung pengembangan dan penyerahan Rancangan Induk Penataan Daerah. Rancangan ini menjadi tolok ukur bagi pemerintah untuk menetapkan jumlah maksimum daerah berdasarkan aspek geografis, demografis, sistem administrasi publik, keuangan, sistem sosial dan politik, serta kualitas tata pemerintahan sebagai indikator-indikator utamanya.
Kelompok program sektor pelayanan publik juga telah memfasilitasi pengembangan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK).
Semua upaya ini dikonsolidasikan dalam program Pendidikan Budaya Integritas di 22 lembaga pendidikan dan dilengkapi dengan instrumen-instrumen transparansi online.
Fokus Kami
��
Tata Pemerintahan Demokratis Praktik tata negara yang baik oleh badan-badan pemerintah menjadi tidak berarti jika proses pemilu sendiri tidak mengandung nilai-nilai demokratis yang penting seperti transparansi dan akuntabilitas. Tahun 2009 kelompok program Tata Pemerintahan Demokratis bekerja sama dengan para pemangku kepentingan pemilu—KPU, Bawaslu, Organisasi Masyarakat Sipil, Media, caleg perempuan, para donor dan sektor swasta. Hasilnya adalah meningkatnya kuota perempuan menjadi sebanyak 7 persen anggota DPR perempuan di tingkat nasional dan 18% di tingkat daerah. Dukungan program ini terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membantu lembaga ini mengeluarkan 42 rancangan keputusan KPU untuk menjamin pengelolaan pemilu yang lebih baik. Program Tata Pemerintahan Demokratis juga menyelenggarakan pelatihan bagi penyelenggara pemilu yang belum berpengalaman dan program untuk mengurangi kecurangan dengan menjamin adanya pengawasan oleh Organisasi Masyarakat Sipil dan penguatan Bawaslu.
Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi dan LingkunganSegala upaya pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia dapat menjadi terancam jika dampak-dampak pemanasan global tidak ditangani. Kelompok program Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi dan Lingkungan memusatkan program-program lingkungan dan prakarsa-prakarsa pengembangan ekonominya pada upaya memberikan penghargaan terhadap sumber-sumber daya alam dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan.
Tahun 2009 kelompok program ini berkontribusi pada perumusan tiga kebijakan Menteri tentang Manajemen Hutan Berbasis Masyarakat dan tiga kebijakan lainnya berkaitan dengan Hutan dan Perubahan Iklim. Program ini berhasil melibatkan 14 mitra nasional dan 60 Organisasi Masyarakat Sipil daerah, melanjutkan pendampingan pada 4 Yayasan Komunitas dan mendorong pendirian 2 lainnya di Kalimantan dan Papua Barat.
Dengan program-program ini kami menjangkau lebih dari 253.000 penerima manfaat, menciptakan akses terhadap daerah seluas 270.826 ha di 54 kabupaten di 18 provinsi dan 480.302 ha di 73 kabupaten di 22 provinsi untuk Perkebunan Rakyat melalui advokasi dengen Kementerian Kehutanan. Tahun 2009 kami juga mendukung persiapan dan verifikasi Hutan Desa seluas 17.365 ha dan mendorong kebijakan alokasi lahan seluas 10.310 ha di 6 kabupaten di 4 provinsi.
Kemitraan berada di garda depan dalam pembaruan tata pemerintahan di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami sering diminta untuk menggulirkan dan mempengaruhi wacana isu-isu yang berkembang di Indonesia.
Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya Tata Pemerintahan menyediakan informasi dan panduan strategis yang dibutuhkan untuk analisis kebijakan, seperti Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan. Pusat ini juga mengembangkan wacana tata pemerintahan yang cerdas dan akurat serta menyebarluaskan praktik-praktik tata pemerintahan yang baik kepada masyarakat luas.
Dengan Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya Tata Pemerintahan, Kemitraan saat ini juga menjadi sebuah pusat penelitian, pusat sumber daya dan penghubung atau simpul untuk wacana tata pemerintahan.
PUSAT PENGETAHUAN DAN SUMBER DAYA TATA PEMERINTAHAN
Kemitraan: Mendorong Pembaruan Tata Pemerintahan yang Efektif
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
�0
Pendekatan KamiKemitraan membangun kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan terkemuka (pemerintah, lembaga-lembaga swasta, universitas, asosiasi-asosiasi profesi, media, dan LSM) untuk menyebarluaskan visi bersama dan meningkatkan dampak program-program kami.
Hubungan Multi Pemangku Kepentingan
Pemerintah
Sektor Swasta
Masyarakat Sipil
Donor dan KomunitasInternasional
KEMITRAAN
Gender dan KeanekaragamanTahun 2009 Kemitraan menugaskan seorang ahli gender untuk mengevaluasi dan mencari metode yang terbaik untuk mengadopsi dengan efektif program-program dan anggaran yang peka terhadap gender. Kemitraan menangani isu tidak hanya pada tingkat kebijakan tetapi juga berupaya memberlakukan pendekatan gender yang lebih kuat yang berdasarkan konteks spesifik masing-masing program.
Kesadaran Publik dan AdvokasiTahun 2009 Kemitraan juga aktif menyelenggarakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik akan Anti Korupsi, Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan, Pendidikan Pemilih dan Pemantauan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil.
Dengan Siapa Kami Bekerja
Pemerintah Pusat 19
Pemerintah Daerah 29
Organisasi Masyarakat Sipil 162
Media 11
Akademisi & Lembaga Riset 33
Badan Kelengkapan Negara 9
Lembaga Swasta 3
Media4%
Organisasi Masyarakat Sipil62%
Pemerintah Daerah11%
Akademisi & Lembaga Riset12%
Pemerintah Pusat 7%
Sejak tahun 2000, mitra kami adalah sebagai berikut:
Lembaga Swasta1%
Badan Kelengkapan
Negara3%
��
Hal-hal Penting dalam Tahun 2009Bagian berikut menyajikan hal-hal penting dalam bentuk ringkasan, dengan rincian yang dapat anda baca pada bagian utama laporan. Bagian ini dibagi dalam dua kategori utama, program dan proyek-proyek kami, dan tata pengelolaan Kemitraan sendiri.
Intervensi-intervensi KemitraanTahun 2009 Kemitraan melanjutkan intervensi-intervensi proyeknya di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil, lembaga-lembaga penelitian, serta badan-badan kelengkapan negara dan instansi-instansi pemerintah. Kami mengelola dan mengimplementasikan 24 proyek pembaruan tata pemerintahan yang dibiayai oleh 14 donor internasional.
Jika dipandang sekilas, tampaknya kegiatan-kegiatan kami pada tahun-tahun belakangan ini semakin berkurang, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Jumlah proyek yang kami implementasikan memang lebih sedikit, tetapi hal itu dikarenakan sekarang ini kami menggunakan pendekatan yang lebih terpadu, yang lebih menekankan intervensi programatis daripada proyek-proyek yang berdiri sendiri-sendiri. Tahun 2009 program Tata Pemerintahan di Sektor Kehutanan, misalkan saja, memiliki 48 proyek kecil yang didanai di bawah portofolionya.
Kegiatan-kegatan proyek selama tahun 2009 difokuskan pada upaya membangun kapasitas instansi-instansi pemerintah, memberdayakan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil, meningkatkan kualitas kebijakan publik serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong wacana tentang isu-isu tata pemerintahan. Bidang intervensi strategis Kemitraan meliputi juga penguatan kapasitas Bawaslu dan KPU untuk menghadapi pemilu nasional, melobi atas nama KPK, dan mengkonsolidasikan hubungan kerja dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehutanan.
Dukungan bagi Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil diberikan untuk memperluas wacana hak asasi manusia di antara komunitas-komunitas Islam yang menjadi sasaran, menciptakan para pemilih yang terinformasi dalam Pemilu tahun 2009, dan mempersiapkan masyarakat yang tinggal di hutan untuk implementasi program Pengurangan Emisi melalui Deforestasi dan Degradasi Hutan. Di bidang kebijakan publik, kami memfasilitasi diundangkannya pengadilan adat di Papua, akses terhadap keadilan di Aceh, peraturan perundangan tentang tata pemerintahan desa, dan mengembangkan strategi nasional untuk mengimplementasikan Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC). Kemitraan melanjutkan upayanya mendiseminasikan informasi tata pemerintahan dengan memperluas indeks yang diciptakannya ke tingkat provinsi, menempatkan Tujuan-tujuan Pembangunan Manusia pada agenda politik dan kini membagikan pengalaman-pengalamannya dalam melaksanakan pembaruan dengan mengembangkan studi-studi kasus tentang praktik-praktik terbaik.
Proyek-proyek Tata Pemerintahan dan Para Mitra Tahun 2007-2009Praktik-praktik Tata Pemerintahan 2009 2008 2007Proyek Jumlah proyek berjalan 24 33 35
Mitra
(berjalan)
Donor 7 11 8Mitra Pelaksana• Instansi Pemerintah 8 8 6• Organisasi Masyarakat 24 23 16• Universitas /lembaga riset 7 10 7• Badan-badan kelengkapan
negara 1 3 2
• Dana perwalian internal 7 8 8
Penilaian EksternalAudit 2 1 1Penilaian-penilaian 2 1 0
Program-program Kemitraan,
seperti LEAD Indonesia, menandai
satu langkah maju dalam
kerjasama Indonesia dengan dunia
internasional dalam mendukung
visi pembangunan politik jangka
panjang nasional menuju
demokrasi yang terkonsolidasi
pada tahun 2025. Kami
mengharapkan program-program
yang dikembangkan Kemitraan
dapat menjadi contoh positif bagi
kerja sama lainnya di masa yang
akan datang dalam pembangunan
demokrasi Indonesia secara lebih
substansial, serta mendorong
dan memperkuat momentum
demokratisasi yang sudah
ada, sesuai dengan tujuannya
untuk memfasilitasi penguatan
kelembagaan demokrasi, serta
mempromosikan nilai-nilai
berorganisasi yang baik bagi
organisasi masyarakat sipil di
Indonesia agar memiliki kapasitas
yang kuat untuk menjembatani
kepentingan masyarakat sipil
dalam memperjuangkan
kepentingan dan hak-hak sah
mereka sebagai warga negara.
Saya mengucapkan terima kasih
kepada pihak Kemitraan yang
telah memberikan dukungan bagi
upaya-upaya untuk mendorong
terciptanya tata pemerintahan
yang baik di Indonesia .
Armida S. Alisjahbana, Menteri
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas,
disampaikan pada Peluncuran
program LEAD Indonesia
‘
‘
‘
Kemitraan: Mendorong Pembaruan Tata Pemerintahan yang Efektif
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
· Audit keuangan independen 2008
· Penilaian dampak dari proyek-proyek reformasi Kepolisian
· Kegiatan program yang berjalan
· Perekrutan Direktur Eksekutif
· Restrukturisasi organisasi
· Penilaian Kapasitas Organisasi (COCA)
· Kegiatan program yang berjalan
· Pembentukan gugus kerja untuk merekrut Direktur Eksekutif, amandemen Akta Notaris, dan restrukturisasi kantor eksekutif
· Perpanjangan Dokumen Kerjasama Proyek dengan UNDP dan Bappenas sampai akhir 2009
· Penunjukkan Direktur Eksekutif yang baru
· Penunjukkan Direktur Program & Direktur Operasional
· Penggalangan komitmen donor sebesar 2,4 juta dolar AS untuk Program FGP tahap II
· Penggalangan komitmen donor sebesar 16,5 juta dolar AS untuk Program LEAD
· Amandemen Akta Notaris
· Proses Revitalisasi anggota Teman Serikat dan Dewan Eksekutif
· Terumuskannya Rencana Kerja 2010
· Penilaian dampak dari Program Tata Kelola Hutan (FGP)
· Kegiatan program yang berjalan
· Peluncuran Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Kegiatan Utama
Pencapaian Utama
Kegiatan Utama dan Pencapaian 2009
Tata Pemerintahan Demokratis 5
Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan
8
Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan Publik
8
Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi dan Lingkungan
2
Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya Tata Pemerintahan
1
��
Jumlah Proyek berdasarkan Kelompok Program 2009
Tata Pemerintahan Demokratis
Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan
Tata Pemerintahan dalam Sektor
Pelayanan Publik
Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi dan
Lingkungan
Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya Tata Pemerintahan
· Hasil Pembangunan Penilaian UNDP
· Merumuskan matriks sinergi program
· Mendesain Sistem Pelacakan Proyek (PTS)
· Mengembangkan software akuntansi bagi para mitra
· Pelatihan para mitra dalam SOP dan software baru
· Kegiatan program yang berjalan
Meningkatkan Integritas Pemilu Tahun 2009
Tahun 2009 adalah ulang tahun kesepuluh dari pemilu pertama Indonesia pasca Suharto dan tahun di mana warga Indonesia dua kali pergi ke tempat pemungutan suara: untuk memilih para anggota DPR dan MPR pada bulan April dan kemudian untuk memilih Presiden pada bulan Juli.
Lembaga pemilu utama, KPU, menghadapi banyak tantangan dalam menyelenggarakan pemilu di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini. Upaya melayani lebih dari 100 juta pemilih yang terdaftar di seantero Indonesia yang luas merupakan tantangan logistik yang amat besar. Daftar pemilih yang tidak lengkap merupakan salah satu tantangan yang dihadapi, begitu pula kurangnya pengalaman para Komisioner dan staf KPU yang baru. Selama tahun 2008-2009 Kemitraan berupaya mengatasi tantangan-tantangan ini.
��
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Banyak anggota staf Bawaslu dan Panwaslu di daerah adalah orang baru, dengan hanya sedikit pengalaman dalam menyelenggarakan dan mengawasi pemilu. Peranan Sekretariat kemudian menjadi sangat penting karena orang-orang inilah yang akan menerima laporan-laporan dan menindaklanjuti dugaan-dugaan pelanggaran pemilu.
Menyadari kurangnya keterampilan dan pengalaman dapat menghambat kerja para anggota staf Bawaslu dan Panwaslu, enam bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, Kemitraan, dengan memanfaatkan dana-dana proyek multi donor, menyelenggarakan serangkaian kegiatan pelatihan.
Kemitraan bekerja sama erat dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) mengembangkan dan menyelenggarakan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas bagi para anggota Panwaslu dari 33 provinsi. Bagi Bawaslu/Panwaslu pelatihan difokuskan pada isu politik uang dan penggunaan aset-aset Negara secara benar. Bagi Sekretariat pelatihan difokuskan pada penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu dengan sebaik-baiknya.
Hasilnya adalah terbentuknya pemahaman yang lebih baik akan proses-proses pemilu dan mekanisme yang benar untuk menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu di antara 436 anggota Panwaslu di tingkat kota dan kabupaten, dan di antara lebih dari 80 orang anggota staf Sekretariat.
Membangun Kapasitas Pemilih yang Cerdas
Kemitraan menyadari pentingnya peranan Organisasi Masyarakat Sipil dalam menjamin agar pemilu dapat dilaksanakan dengan berintegritas. Oleh karena itu Kemitraan menjalin kerjasama dengan Seknas Fitra untuk mengembangkan sebuah strategi advokasi publik untuk pendidikan pemilih, dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat pengawasan publik atas belanja pemilu dan memastikan agar para caleg menepati janji-janji mereka.
Tim proyek menggarisbawahi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh para caleg – kebijakan yang telah sungguh-sungguh diimplementasikan – dalam
Pengawasan Pemilu - Memperkuat Kapasitas Bawaslu
Kemitraan menjawab kebutuhan penerima manfaat. Sekalipun begitu, Kemitraan tetap terbuka dan beradaptasi dengan kemampuannya. Keterbukaan sejak awal ini sangat saya hargai. Kemitraan memiliki personil dan konsultan yang tepat dan paham konteks, seperti Pak Didik Supriyanto, Topo Santoso dan Ramlan Surbakti yang memberikan kontribusi positif pada Pemilu yang lalu.
Wahidah Suaib, anggota Bawaslu
‘
‘
��
pendidikan, pembaruan hukum, manajemen sumber daya dan pemberantasan kemiskinan, dan selanjutnya mempublikasikan ini di sejumlah media.
Tim proyek juga berkoordinasi dengan tim Kampanye Calon-calon Presiden untuk memperjelas posisi para capres dalam hal pembangunan sosial, terutama berkaitan dengan pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium, menjamin agar isu-isu ini dibahas dalam debat capres yang kedua.
Mendukung Proses Pemilu
Proyek ini juga mengawasi dana-dana dari anggaran daerah dan melaporkan segala penyalahgunaan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu atau mitranya di daerah, dan ini mengakibatkan diadakannya penyelidikan di beberapa provinsi.
Dengan dukungan Komisi Pemilu Australia dan pendanaan UNDP, Kemitraan mengembangkan serangkaian panduan untuk membantu KPU mempersiapkan pemilu tahun 2009. Buku-buku panduan yang diterbitkan mencakup juga modul-modul hukum untuk para petugas KPU dan pelatihan bagi para penyelenggara pemilu dan pemungutan suara.
Partisipasi perempuan dalam Pemilu tahun 2009 meningkat antara lain karena adanya dukungan kampanye yang diberikan bagi para caleg perempuan di Sulawesi Utara, Jawa, Yogyakarta dan Bali. Teknik-teknik kampanye akar rumput terbukti menjadi alat yang efektif untuk menggalang dukungan para pemilih.
Kemitraan juga bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan KPU mengembangkan panduan-panduan untuk transparansi keuangan kampanye dan menyelenggarakan sejumlah lokakarya untuk memberikan dukungan teknis bagi para caleg.
‘
KPU adalah komisi pemilihan umum nasional, lembaga manajemen yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemilu. Hal ini mencakup persiapan daftar pemilih, pendaftaran partai-partai politik, pengalokasian kursi per provinsi dan pemrosesan hasil pemilu.
Bawaslu merupakan badan pengawas yang bertanggung jawab untuk memantau penyelenggaraan pemilu, menerima laporan-laporan pelanggaran dan melanjutkan laporan ke KPU atau instansi-instansi terkait lainnya, dan merekomendasikan sanksi-sanksi yang akan diberikan jika pelanggaran terbukti.
Panwaslu adalah sebuah badan adhoc untuk mengawasi pemilu, menerima pengaduan dan menyelesaikan persengketaan di tingkat daerah, sementara Bawaslu mengawasi seluruh negara.
Terima kasih atas pelatihan yang telah diberikan. Saya telah membentuk tim kampanye saya sendiri. Saya dapat mengelola tim saya dengan baik, mengumpulkan data pemilih di kabupaten saya, membangun citra publik saya…. Jika tidak ada pelatihan yang diselenggarakan Kemitraan, saya pikir sekarang ini saya tidak akan berada di parlemen.’
Adriana, PDI-P
Meningkatkan Integritas Pemilu Tahun 2009
��
Sistem Peradilan yang Akuntabel
��
Kemitraan melanjutkan kembali program ini pada bulan Juli 2009 untuk sekitar 250 prajurit Brimob di empat provinsi: Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, dengan dukungan pemerintah Australia. Program percontohan dimulai pada tahun 2006 tetapi untuk rangkaian pelatihan yang ini bahan-bahannya ditambahi dengan studi-studi kasus relevan yang disusun berdasarkan situasi yang mungkin terjadi dan respons yang tepat. Edisi revisi buku saku tentang Hak Asasi Manusia, ‘buku biru’, juga berisi daftar hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Para peserta mengikuti kursus-kursus ini dengan antusias dan evaluasi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan dalam diri para peserta akan dasar-dasar hak asasi manusia dan hasil tes peserta mengalami kenaikan yang drastis.
Salah satu kecenderungan yang menarik adalah banyak nilai tes lebih tinggi yang berasal dari daerah-daerah yang pernah mengalami konflik, seperti Ambon dan Timika. Perbedaan ini diakibatkan oleh adanya perhatian media dan publik yang lebih besar di daerah-daerah yang sering mengalami kekerasan.
Mengawasi Para Hakim - Prosiding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
KPK merekam prosiding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendorong adanya transparansi yang lebih besar dalam sistem peradilan. Proyek ini merupakan bagian dari upaya Kemitraan untuk meningkatkan tata pemerintahan di dalam sistem peradilan pidana. Perekaman prosiding pengadilan akan digunakan untuk meningkatkan kinerja para hakim dan jaksa. Laporan akhir dari proses ini akan dilaporkan ke Mahkamah Agung.
Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Brimob di Indonesia Timur
‘Brimob berada di garis depan dalam menjaga keamanan Indonesia, menangani kerusuhan dan konfrontasi-konfrontasi yang keras lainnya – situasi-situasi yang sulit di mana hak asasi manusia seringkali terlanggar. Kemitraan telah banyak membantu kami meningkatkan profesionalisme para perwira kami melalui pelatihan-pelatihan hak asasi manusia. Kekerasan dan pengaduan telah banyak berkurang dan reputasi kami telah meningkat. Harapan saya, kita dapat melanjutkan kerjasama dengan Kemitraan dan memperluas program sehingga mencakup juga kepolisian-kepolisian daerah dan 34.000 anggota Brimob di seluruh Indonesia.‘
Komandan Korps Brimob, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Irjen Pol Imam Sudjarwo
Sistem Peradilan yang Akuntabel
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Lima kasus korupsi dipilih untuk ditinjau oleh sebuah panel yang dipilih dari lebih dari 30 universitas. Hasil pengamatan memperlihatkan adanya kekurangan dalam profesionalisme dan tidak adanya argumen-argumen hukum yang masuk akal. Dalam beberapa kasus para hakim dan jaksa tidak cukup sadar akan peraturan perundangan anti korupsi, seringkali keliru menafsirkan pasal-pasalnya.
Program ini membantu KPK mengkonsolidasikan jaringan universitas yang dimilikinya. Universitas-universitas yang turut ambil bagian dalam prakarsa ini memperoleh manfaat dari bahan-bahan ajar baru yang mereka peroleh – banyak dari antara mereka sebelumnya tidak pernah mempunyai akses terhadap rekaman-rekaman DVD dari prosiding-prosiding pengadilan yang dapat ditonton dan dianalisis.
Bank Dunia yang mendukung proyek ini berencana untuk membawa rekaman-rekaman ini dalam sebuah road show, agar ditonton dan didiskusikan oleh para hakim di seluruh Indonesia.
Hak Asasi Manusia dan Islam
Melibatkan komunitas-komunitas muslim dalam diskusi-diskusi tentang hak asasi manusia merupakan sebuah program yang dirancang untuk membuka debat tentang perilaku yang pantas, terutama berkaitan dengan penggunaan kekerasan, dengan tujuan untuk ‘men-deradikalisasi’ beberapa kelompok. Mitra pelaksana Kemitraan mengidentifikasi 41 tokoh penting dari wilayah sasaran di Solo dan Yogyakarta yang dilibatkan dalam pelatihan hak asasi manusia, dan selanjutnya diharapkan mampu memfasilitasi diskusi dan perdebatan tentang nilai-nilai Islami.
Melalui prakarsa ini dikembangkan sebuah modul pelatihan khusus yang dilengkapi dengan panduan yang mudah dipahami. Beberapa bagian memuat kritik yang pedas terhadap aksi beberapa kelompok muslim tertentu, tetapi ini disajikan secara jenaka dan tidak menyinggung perasaan.
Para tokoh utama ini selanjutnya memfasilitasi kelompok-kelompok kerja yang mengadakan perdebatan-perdebatan yang hidup. Media lokal juga dimanfaatkan, termasuk Joglo Semar, sebuah koran yang menyasar pembaca Muslim di Yogyakarta dan Solo. Selain itu, proyek juga membuat sebuah website (www.rahmatan.org) yang dirancang untuk menjangkau komunitas-komunitas Muslim. Website ini berisi berita dan informasi tentang hak asasi manusia termasuk topik-topik sensitif seperti terorisme.
Pada tahap-tahap selanjutnya dari proyek, kelompok-kelompok kerja yang dimobilisasi untuk menggulirkan kesadaran akan hak asasi manusia membentuk sebuah forum mandiri untuk mengadvokasi hak asasi manusia di antara komunitas-komunitas Muslim di daerah Jawa Tengah.
Penolakan publik atas gerakan-gerakan yang menggunakan kekerasan meningkat dari 42,7% menjadi 82,1% dalam survei-survei opini masyarakat di daerah sasaran. Karena hasil yang baik ini, kelompok program Sektor Keamanan dan Peradilan sekarang ini tengah mengembangkan strategi untuk memperluas kegiatan ini.
‘Pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Banyak rintangan dan hambatan menghadang, sebut saja mulai dari kurangnya komitmen pihak-pihak yang terkait sampai buruknya kondisi birokrasi yang ada sekarang. Padahal birokrasi dengan tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan syarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih jauh lagi, upaya reformasi birokrasi yang telah dimulai terbukti belum sepenuhnya dapat mereformasi paradigma berpikir aparat birokrasi. Mencermati upaya-upaya yang telah dilakukan Kemitraan, Kemitraan dapat menjadi mitra penting bagi usaha mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi. Upaya mengubah budaya serta paradigma berpikir aparat birokrasi dan segenap komponen masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri oleh KPK, tetapi harus dilakukan oleh seluruh pihak yang merasa bertanggung jawab. Kemitraan telah berperan dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik melalui program kerja maupun publikasi-publikasinya. Publikasi Kemitraan khususnya terkait tata pemerintahan dan pelayanan publik telah menambah referensi bagi unit pencegahan KPK dalam melaksanakan tupoksinya.’
Mochamad Jasin, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
‘
‘
��
Membela KPK – 1
Salah satu unsur penting kerja kami dalam sektor peradilan adalah kerja advokasi yang kami lakukan. Membantu merumuskan rancangan peraturan perundangan baru saja tidaklah mencukupi; rancangan tersebut perlu dikawal dan dipromosikan agar dapat diundangkan. Salah satu contoh jelas adalah Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi – Kemitraan telah mendukung perumusan legislasi yang dibutuhkan bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – tetapi pengadilan terancam bahaya kehilangan kewenangannya untuk menyidik jika rancangan undang-undang baru itu tidak diundangkan pada bulan Desember 2009. Kemitraan bekerja sama erat dengan ICW dan Koalisi Pemantau Peradilan (sebuah koalisi dari LSM-LSM di Jakarta) untuk mengawal rancangan undang-undang ini melalui proses yang panjang sampai menjadi undang-undang. Para pemimpin agama juga dimintai dukungan dengan menyuarakan harapan-harapan mereka. Perjalanan rancangan undang-undang ini tersendat di kantor Presiden, tertunda-tunda untuk diserahkan ke DPR agar dibahas dan waktu semakin sempit mendekati tenggat waktu bulan Desember. Ada bahaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibekukan dan ini akan sangat memperlemah kemampuan KPK untuk mengadakan penuntutan.
Dibutuhkan upaya untuk menggalang dukungan dan melobi para anggota DPR untuk mengawal rancangan undang-undang ini melewati pembahasan-pembahasan dan persetujuan yang perlu. Sebuah kampanye media diadakan untuk membantu meningkatkan kesadaran publik akan isu ini. Kemitraan mampu bertindak sebagai koordinator utama dari kampanye ini dan memberikan dukungan bagi para aktivis LSM serta memantau proses di DPR untuk memastikan agar substansi rancangan undang-undang ini tidak dikurangi.
Rancangan undang-undang tersebut akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada akhir bulan September 2009.
Membela KPK – 2
Pada tahun 2009 KPK menghadapi tekanan politik yang terus meningkat dan beberapa kelompok kepentingan tertentu aktif berkampanye agar kewenangan lembaga ini dalam memberantas korupsi diperlemah. Ketika dua orang Komisioner KPK dituduh melakukan tindak kriminal dan ditahan oleh polisi berdasarkan tuduhan-tuduhan yang kabur, menjadi jelaslah bahwa KPK tengah menghadapi serangan yang serius atas kemandirian dan keberadaannya.
Kemitraan mencoba beberapa kali untuk membangun komunikasi politik dengan pemerintah untuk memperingatkan akan adanya serangan yang bertubi-tubi terhadap para pimpinan KPK ini, dan juga menyediakan dukungan dan opini legal.
Kemitraan kemudian bergabung dengan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil lainnya, para pimpinan masyarakat dan akademisi dalam kampanye CICAK (Cinta Indonesia Cinta KPK) yang sangat berhasil. Facebook dimanfaatkan untuk menggalang dukungan publik yang luas, dan akhirnya konspirasi di belakang serangan-serangan ini terbongkar pada pengadilan di Mahkamah Konstitusi.
Sistem Peradilan yang Akuntabel
Desentralisasi: Membantu Mendukung Otonomi di Provinsi-provinsi Indonesia yang Paling Terpencil
�0
Sejak kebijakan desentralisasi yang diluncurkan pada tahun 2001 oleh Presiden Habibie, provinsi dan kabupaten/kota baru bermunculan dan tanggung jawab atas banyak layanan publik telah dialihkan ke pemerintah tingkat kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang berbeda-beda untuk menyelenggarakan layanan publik.
Tidak ada satu pun instansi tunggal di tingkat nasional yang ditugaskan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan khusus daerah-daerah otonomi baru dan terus berlangsungnya pemekaran provinsi dan kabupaten/kota yang baru telah menciptakan banyak pemerintah yang tidak berpengalaman tetapi memiliki tanggung jawab baru. Kemitraan melanjutkan kerjasamanya dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pemerintah-pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bagi para konstituen mereka.
Salah satu unsur penting dari dukungan desentralisasi Kemitraan adalah upaya untuk mengurangi saling tumpang tindih dan kontradiksi antara perangkat-perangkat hukum yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kerja ini merupakan bagian pokok dari pengembangan Rencana Induk Otonomi Daerah 2025, yang didahului dengan serangkaian pertemuan dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang luas dan pembentukan sebuah jaringan universitas untuk mengembangkan peta atau road map ke masa depan.
Proyek Dukungan Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Papua (Support Papua’s Economic Empowerment and Development/SPEED), dirancang untuk mendorong kemandirian desa-desa otonom di tiga kabupaten: Jayapura, Timika dan Jayawijaya. Proyek ini juga membantu pengembangan sebuah rancangan peraturan atau Perdasus untuk tingkat provinsi.
��
Mendukung Desentralisasi
Kemitraan melanjutkan program terdahulu untuk mendukung Rancangan Induk Penataan Daerah yang dimulai pada tahun 2004.
Rancangan Induk rekonstruksi menguraikan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, termasuk proses yang benar untuk membentuk, menggabungkan dan menghapus daerah-daerah otonom.
Peraturan ini juga membantu meningkatkan penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah dan peranan pemerintah pusat dalam mengadakan supervisi atas daerah.
Tahun 2009 fokus utama Kemitraan adalah berkoordinasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan beberapa pemerintah provinsi terpilih untuk merevisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tiga program besar baru juga dikembangkan:
1. SOBERING - Strengthening of Border and Impoverished Regions Integrity and Governance (Penguatan Integritas dan Tata Pemerintahan di Kawasan Perbatasan dan Miskin). Program ini difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan khusus desa-desa terbelakang di daerah-daerah rawan dekat perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga.
2. VIGOR - Village Governance Reforms (Pembaruan Tata Pemerintahan Desa). Program ini mereplikasi administrasi desa dan model-model swasta untuk daerah-daerah yang tertinggal dalam indeks pembangunan manusia.
3. SPEED - Support for Papua’s Economic Empowerment and Development (Dukungan Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Papua). Prakarsa ini mendorong penganggaran yang memihak kaum miskin, meningkatkan peraturan perundangan lokal dan manajemen kehutanan serta kemandirian yang lebih besar bagi desa-desa otonom.
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Pengadilan Adat di Papua
Kemitraan melanjutkan upayanya mengembangkan dan mendukung Pengadilan-pengadilan Adat di Papua dan Papua Barat, untuk menjamin agar adat-istiadat suku dan otoritas tradisional memperoleh tempat di dalam sistem peradilan pidana.
Masyarakat-masyarakat Papua yang terpencil memiliki tradisi dan sistem-sistem nilai mereka yang unik, dan pengadilan tradisional atau Pengadilan Adat adalah wahana yang paling efektif untuk menegakkan keadilan di tingkat desa. Kemitraan mengadakan banyak kunjungan lapangan dan proses konsultasi selama lebih dari 15 bulan dengan berbagai perwakilan dari Majelis Rakyat Papua, Masyarakat Adat, Pemerintah Provinsi, Polda Papua, dan LSM-LSM lokal untuk mengembangkan Raperdasus tentang Pengadilan Adat di Papua pada tahun 2008 yang selanjutnya diundangkan oleh DPR Papua setelah sesi pembahasan bulan Desember.
Tahun 2009 kegiatan-kegiatan difokuskan pada serangkaian prakarsa yang dirancang untuk memperkuat Pengadilan Adat dengan sosialisasi peraturan yang baru di antara instansi-instansi pemerintah utama dan masyarakat, termasuk melalui sebuah program radio setempat yang memuat komentar-komentar dari para anggota DPRD.
Hasil lain dari prakarsa ini antara lain klasifikasi dan kodifikasi hukum-hukum adat dan sebuah penilaian kebutuhan pengembangan bagi para anggota Pengadilan Adat.
Mendukung Pembangunan Bidang Hukum di Aceh
Dengan menggandeng Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra, Kemitraan berupaya meningkatkan sejumlah peraturan perundangan di bawah UU No. 11/2006, yang sekarang tinggal menunggu persetujuan Presiden. Kemitraan telah membantu mengembangkan beberapa peraturan perundangan tambahan dalam kerjasama dengan UNDP dan Kementerian Dalam Negeri dan pada tahun 2009 proyek-proyek ini diharmonisasikan untuk mengefisienkan sumber daya.
��
Beberapa peraturan pemerintah berikut telah dirumuskan: Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah, kerjasama dengan badan dan instansi asing, serta pengelolaan sumber-sumber daya minyak dan gas.
Dua dari peraturan ini telah dibahas penuh dan diserahkan kepada Presiden. Peraturan-peraturan yang lain masih dalam tahap pembahasan di Kementerian Dalam Negeri.
Meningkatkan Akses terhadap Keadilan di Aceh
Kemitraan bekerja sama dengan tiga Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh untuk meningkatkan akses publik terhadap sistem peradilan di Aceh dan mengimplementasikan program-program anti korupsi termasuk penyusunan sebuah rancangan Rencana Strategis Pemberantasan Korupsi untuk KPK. Rencana ini juga mendorong koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengurangi korupsi.
Kemitraan menyelenggarakan dialog pemangku kepentingan untuk kelompok-kelompok masyarakat dan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil terkemuka dalam ‘Membangun Sinergi antara Kegiatan-kegiatan Pemberantasan Korupsi di Aceh’ yang menghasilkan perumusan sebuah Kode Etik bagi mereka yang ingin memantau perilaku mereka yang terlibat dalam lembaga-lembaga peradilan. Program-program pelatihan lanjutan dilaksanakan di Kota Cane, Tapaktuan dan Lhokseumawe untuk mendidik publik tentang peran sistem peradilan.
Hasil program ini mencakup juga pembentukan Koalisi Penggiat Komisi Yudisial untuk memantau perilaku para hakim, tetapi hal ini masih membutuhkan bantuan teknis lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja.
Desentralisasi: Membantu Mendukung Otonomi di Provinsi-provinsi Indonesia yang Paling Terpencil
��
Meningkatkan Standar Integritas
��
Mengembangkan Strategi Nasional untuk Menerapkan UNCAC
Negara Republik Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC) pada tahun 2006 dan sejak itu Bappenas menjadi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pelaksanaan UNCAC, melalui strategi nasional untuk implementasi UNCAC, atau Stranas. Dengan dukungan Kemitraan, Bappenas menjaring masukan dari LSM-LSM dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk dari pemerintah daerah melalui serangkaian pertemuan dan lokakarya untuk memfinalisasi rancangan Stranas, sambil memastikan adanya keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan terkait.
Stranas yang menyeluruh ini memuat rencana aksi yang melibatkan seluruh instansi pemerintah dan didukung kuat dengan masukan serta persetujuan dari wakil-wakil dari KPK, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri dan BPK. Stranas PK yang sudah dalam bentuk final akan disampaikan kepada publik dan akan menjadi landasan hukum bagi tim implementasi UNCAC.
Integritas Sehari-hari - Integrity at Work/I@W - Tantangan Integritas dalam Kehidupan Sehari-hari
Kemitraan bekerja sama dengan sebuah organisasi internasional yang bernama TIRI-Making Integrity Work untuk mengembangkan serangkaian program untuk merumuskan dan mempromosikan integritas publik, dengan dukungan Pemerintah Belanda.
Integrity@Work adalah sebuah program kepemimpinan yang dikembangkan untuk meningkatkan profesionalisme para pejabat pemerintah tingkat senior dan menengah yang menggunakan kombinasi inovatif antara berbagai metode pengajaran, termasuk skenario-skenario kasus yang nyata yang disajikan melalui rekaman DVD. Program kemudian memperkenalkan para peserta dengan kode-kode etik, peraturan perundangan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik internasional.
Untuk mengembangkan film-film DVD yang membahas tantangan-tantangan nyata yang dihadapi oleh para pegawai negeri, Kemitraan dan TIRI menyelenggarakan diskusi-diskusi kelompok terfokus dengan para pegawai pemerintah dari berbagai instansi termasuk: Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Daerah Tertinggal, BPKP, Kantor Walikota Jakarta Selatan, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Nasional, Arsip Nasional, dan para pejabat dari beberapa pemerintah daerah.
KPK juga memberi masukan dan akan mengintegrasikan film-film yang dibuat ke dalam program-program pelatihan mereka yang sudah berjalan.
I - PIEN - Membangun Jaringan Integritas
Kemitraan dan TIRI juga mengembangkan Jaringan Pendidikan Integritas Publik Indonesia (Indonesian Public Integrity Education Network/I-PIEN) yang merupakan jaringan universitas-universitas yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan dan mengimplementasikan program-program integritas dengan bergabung pada jaringan global PIEN. Di Indonesia program ini dikoordinasikan oleh Universitas Paramadina dan
Menaikkan Standar Integritas
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
kini telah memiliki 23 lembaga pendidikan yang menjadi anggota dari jaringan yang terus berkembang ini. Universitas-universitas mitra akan mengidentifikasikan isu-isu, melaksanakan penelitian dan menyebarluaskan bahan-bahan untuk menanamkan integritas di kalangan mahasiswanya dan masyarakat yang lebih luas.
Pengawasan Hibah - Membuat LSM Menjadi Lebih Transparan
Pengawasan Hibah (GrantCheck) merupakan sebuah program TIRI yang diujicobakan di Indonesia dengan Kemitraan dan Perkumpulan Filantrofi Indonesia (PFI). Pengawasan Hibah bertujuan untuk mencegah agar penerima hibah tidak melakukan kecurangan dengan meminta pendanaan ganda dari sumber-sumber pendanaan berbeda untuk satu program yang sama atau bentuk-bentuk kecurangan lainnya, dengan berbagi informasi tentang ke mana pemberi hibah mengalirkan dana dan untuk kegiatan-kegiatan apa saja. Jika tampak ada penyimpangan, donor biasanya ragu-ragu untuk memberikan dana, oleh karena itu peningkatan akuntabilitas penting untuk membangun kepercayaan dan ini akan menguntungkan baik donor maupun penerima manfaat program.
Langkah selanjutnya adalah mendorong penggunaan program dengan membangun aliansi di antara enam anggota PFI yang telah sepakat untuk ikut ambil bagian dalam program ujicoba ini. Upaya memperoleh persetujuan dari dewan pengarah masing-masing lembaga telah mengakibatkan program sedikit tertunda, tetapi program akhirnya dapat berjalan dengan lembaga-lembaga peserta ujicoba memasukkan data-data mereka ke website GrantCheck. Umpan balik dari para pengguna diakomodasikan untuk membuat agar website menjadi lebih mudah digunakan sebelum direplikasi di negara-negara lain yang tertarik.
Para peserta merasa bahwa program ini membantu dalam membuat kegiatan dan hasil-hasil kegiatan mereka menjadi lebih jelas dan mereka lebih terbantu dalam memberikan data-data yang berguna untuk para donor yang potensial. Salah satu lembaga berkomentar, “Kami tidak menyadari bahwa sebenarnya hal inilah yang telah menjadi fokus kegiatan kami dalam waktu belakangan ini.”
Mengelola Sumber Daya Alam Indonesia dengan Lebih Adil
��
Progam Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan (FGP) telah sukses mengembangkan sebuah strategi untuk mendukung secara serentak Yayasan-yayasan Komunitas, LSM-LSM nasional dan instansi-instansi pemerintah. Kerja-kerja yang dilakukan Yayasan Komunitas membuat program mampu menjangkau organisasi-organisasi masyarakat dan LSM-LSM setempat yang mengimplementasikan program-program pemberdayaan masyarakat lokal. LSM-LSM nasional yang didukung oleh Progam Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan memusatkan upaya mereka pada pengembangan program, kebijakan dan alat-alat penilaian kehutanan masyarakat yang relevan dengan tujuan Program. ‘(Evaluator independen melaporkan untuk Kedutaan Norwegia, Sandra Moniaga, 2009)
‘
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia
Kemitraan telah bekerja sama dengan Yayasan-yayasan Komunitas untuk melaksanakan program-program bersama lebih dari 30 mitra, menambahkan sebuah Yayasan Komunitas di Papua Barat beserta tiga mitra lokalnya. Program ini telah berhasil menjangkau 42 kabupaten/kota dan lebih dari 54 ribu rumah tangga.
Jumlah keseluruhan mitra pemerintah Kemitraan juga telah meningkat dan luas lahan yang dialokasikan untuk program Manajemen Hutan Berbasis Komunitas (Community Based Forest Management/CBFM) juga telah meningkat dari 8.000 hektar menjadi 136.000 hektar pada akhir tahun 2009. Peningkatan tujuh belas kali lipat ini tercapai hanya dengan dana sebesar 750 juta rupiah – mungkin ini merupakan prestasi terbesar program.
Tahun 2009 diadakan sebuah evaluasi besar atas program kehutanan oleh sebuah tim evaluator independen yang melakukan lebih dari 116 wawancara mendalam dan 18 diskusi kelompok di 7 desa di Jambi, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Jawa.
Evaluasi ini mendapatkan bahwa Program Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan telah berhasil memberikan akses kepada masyarakat, menerapkan manajemen yang berkelanjutan dan membantu menumbuhkan usaha-usaha kecil dan menengah masyarakat. Progam ini juga telah membantu mengembangkan peraturan-peraturan pemerintah yang menjamin akses bagi masyarakat setempat untuk mengelola hutan-hutan mereka. Program jelas-jelas telah berhasil meningkatkan perekonomian lokal sambil menjaga kelestarian hutan.
Meskipun sektor kehutanan pernah menjadi penyumbang devisa yang besar dari sektor non-migas, namun dampak ekonomi belum dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan secara adil dan merata. Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan dengan lebih menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama telah diadopsi oleh Departemen Kehutanan. Perubahan paradigma tercermin pada salah satu dari lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan.’
M.S. Kaban, Menteri Kehutanan (2004-2009) pada Peluncuran Nasional Hutan Desa di Jambi, 30 Maret 2009.
‘
Bagi kami yang penting adalah kami diberi kesempatan untuk mengelola daerah ini dengan rasa aman walaupun kami bukanlah pemilik lahan ini. Kami memahami pentingnya hutan bagi penghidupan dan lingkungan kami. Karena itulah, kami tentu saja senang menanam pohon-pohon untuk membantu menjaga kelestarian hutan.
Pak Jumino, petani pendatang, Lampung Tengah
‘
‘
��
Bersiap Menghadapi REDD
Di tingkat nasional, Kemitraan telah menjalin kerjasama erat dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim, DNPI, untuk mengembangkan sebuah strategi komunikasi dan bahan-bahan kampanye untuk menyampaikan informasi tentang perubahan iklim dan untuk meningkatkan tingkat kesadaran akan mekanisme REDD di antara berbagai pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan konsultasi-konsultasi publik. Kami juga telah berkontribusi pada upaya untuk menetapkan posisi Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen.
Kemitraan juga membantu Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim dengan sumber-sumber daya dan memfasilitasi diskusi tentang peraturan perundangan baru. Hibah ini akan berlanjut sampai tahun 2010.
Agar REDD dapat didanai melalui pasar karbon, langkah pertama adalah menilai dengan baik nilai pasar dan nilai-nilai non-pasar dari hutan-hutan yang ada, termasuk segala bentuk eksternalitasnya. Hal ini membutuhkan perhitungan ilmiah yang kompleks – dan ini menjadi bidang di mana pemerintah Indonesia membutuhkan bantuan teknis.
Salah satu dari banyak tantangan dalam mengimplementasikan REDD adalah mengukur dengan tepat stok Biomassa Karbon. Kemitraan telah mendukung sekelompok ilmuwan dari Universitas Gadjah Mada untuk mengumpulkan data di lahan gambut di Semenanjung Kampar, dan mengembangkan berbagai metode penghitungan untuk memperkirakan stok karbon yang ada. Hasil kajian yang telah selesai sudah dipresentasikan di hadapan kelompok kerja Kementerian Kehutanan untuk perubahan iklim.
REDD
REDD merupakan singkatan dari Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Pengurangan Emisi melalui Deforestasi dan Degradasi Hutan), sebuah prakarsa PBB yang lahir dari Konferensi Perubahan Iklim di Bali pada tahun 2007.
Deforestasi adalah penyebab terpenting kedua dari pemanasan global, yang bertanggung jawab atas sekitar 20 persen dari emisi gas-gas rumah kaca global. Indonesia adalah negara terbesar ketiga yang mengeluarkan emisi CO2 karena pembalakan dan kebakaran di hutan-hutan yang menutupi 60 persen dari tanahnya – dan oleh karena itulah, mekanisme REDD memberi Indonesia peluang untuk memainkan peran yang penting.
Di bawah program REDD Indonesia akan menerima insentif dana untuk melindungi hutan-hutannya yang masih ada, dan Indonesia menjadi negara pertama yang telah mempersiapkan kerangka hukum untuk mengimplementasikan proyek-proyek REDD.
Para pengambil kebijakan berharap agar REDD dapat mendatangkan modal besar yang akan masuk ke negara-negara tropis, tetapi ada isu-isu mendasar yang perlu ditangani dalam pelaksanaan program-program REDD, seperti hak-hak para penghuni hutan yang telah tinggal secara turun-temurun dan penyusunan mekanisme-mekanisme yang jelas untuk mengukur dan memantau stok-stok karbon.
Mengelola Sumber Daya Alam Indonesia dengan Lebih Adil
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
�0
Menyelamatkan Lahan Gambut Indonesia - Riau
Agar REDD dapat memperoleh pembiayaan melalui pasar karbon, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menilai nilai pasar dan non-pasar dari hutan, termasuk semua hal-hal eksternal yang berkaitan. Ini membutuhkan perhitungan ilmiah yang kompleks – dan Kemitraan telah memberikan dukungan untuk hal ini.
Salah satu dari banyak tantangan dalam mengimplementasikan REDD adalah mengukur dengan tepat stok Biomassa Karbon. Kemitraan mendukung sekelompok ilmuwan dari Universitas Gadjah Mada untuk mengumpulkan data di lahan gambut di Semenanjung Kampar, dan mengembangkan berbagai metode penghitungan untuk memperkirakan stok karbon yang ada. Ada lebih dari 400.000 hektar hutan gambut di Semenanjung Kampar, dan daerah ini menjadi salah satu tempat penyimpanan karbon (carbon sink) alamiah terbesar di dunia. Hasil kajian yang final telah dipresentasikan di hadapan kelompok kerja Kementerian Kehutanan untuk perubahan iklim.
Langkah penting berikutnya yang telah dilakukan dalam persiapan implementasi REDD adalah peninjauan rencana tata ruang Sumatra. Bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kemitraan memastikan agar Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil dari delapan provinsi dilibatkan dalam proses konsultasi.
Memulihkan Lahan Gambut Indonesia - Kalimantan
Kalimantan Tengah menjadi lokasi demonstrasi prakarsa REDD pertama. Provinsi ini memiliki 30.000 km2 atau sekitar 13,5% dari lahan gambut Indonesia dengan kedalaman rata-rata mencapai 3 meter. Seperlima dari Kalimantan Timur adalah lahan gambut. Sayangnya, banyak dari lahan gambut Kalimantan telah mengalami pembalakan dan degradasi, sehingga fokus kerja Kemitraan di Kalimantan adalah rehabilitasi dan restorasi lahan gambut.
Kemitraan telah memiliki Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditandatangani oleh Gubernur pada akhir tahun 2008, untuk membantu mendorong tata pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Karena itulah, Gubernur meminta dukungan Kemitraan untuk menyelenggarakan konsultasi-konsultasi publik dan revisi atas Rencana Induk rehabilitasi lahan gambut di provinsi itu.
Sosialisasi Rencana Induk dimulai dengan konsultasi-konsultasi publik di tingkat desa untuk meningkatkan pemahaman, yang difasilitasi melalui dukungan LSM-LSM lokal. Masyarakat setempat meminta pengakuan atas hak-hak adat, termasuk hak untuk tetap mempraktikkan pertanian tradisional dan akses terhadap transportasi air.
Langkah selanjutnya diselenggarakan sebuah seminar di kota Palangkaraya yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang wakil dari enam kecamatan untuk mendiskusikan hasil konsultasi publik, dan akhirnya menerima semua rekomendasi publik tersebut. Berkat masukan dari masyarakat ini, sosialisasi Rencana Induk diperluas untuk menampung partisipasi lokal yang lebih luas lagi, terutama kearifan lokal dalam mengelola kawasan-kawasan lahan gambut yang sensitif. Proses sosialisasi yang sampai sejauh ini telah memperoleh banyak dukungan dan liputan media ini akan dilanjutkan sampai tahun 2010.
Langkah berikutnya adalah implementasi dengan rencana-rencana aksi terinci yang akan dikembangkan dengan dukungan Pemerintah Belanda.
MENGAPA LAHAN GAMBUT PENTING
Emisi gas-gas rumah kaca sebagai akibat dari degradasi lahan gambut yang terus-menerus di Asia Tenggara mencapai rata-rata 2000 juta ton CO2 per tahunnya, di mana lebih dari 90%-nya berasal dari Indonesia. 1400 juta Mt/tahun berasal dari kebakaran lahan gambut di Indonesia. Emisi yang disebabkan oleh pengeringan lahan-lahan gambut mencapai 632 Mt/tahun. Ini setara dengan 8% dari seluruh emisi CO2 global.
Jika Indonesia ingin mencapai target pengurangan gas rumah kaca yang dijanjikannya pada tahun 2020, pelestarian lahan-lahan gambut negara ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Menurut Bappenas, konversi lahan gambut saat ini menyumbang sampai 50 persen dari emisi gas rumah kaca Indonesia. Setiap tahunnya ratusan ribu hektar lahan gambut dikeringkan dan dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.
��
Menangani Pembalakan Hutan
Membuka akses bagi pemangku kepentingan yang terpenting, masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan, tidak hanya mendorong pemanfaatan hutan yang lebih berkelanjutan tetapi juga mengurangi pembalakan liar. Ada bukti di Lombok, misalkan saja, beberapa mantan pencuri hasil hutan atau ‘pengemis’ telah menjadi polisi hutan adat atau lang-lang, yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan; intervensi program telah memberi mereka sarana-sarana alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
Kemitraan juga berhasil mendorong peranan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil dalam memantau kerja Gugus Tugas Presiden untuk Pembalakan Hutan Liar.
Sementara itu, pemantauan kelompok program Keamanan dan Peradilan atas proses-proses penegakan hukum difokuskan pada upaya meningkatkan pemantauan atas penyidikan kasus-kasus korupsi dalam pembalakan hutan dan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam peradilan dengan melaksanakan program-program pelatihan di tiga provinsi: Jambi, Riau dan Kalimantan Tengah.
Kelompok program Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan telah mendorong pemantauan yang lebih besar atas proses penegakan hukum melalui pemantauan penyidikan kasus-kasus korupsi dan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam peradilan dengan melaksanakan program-program pelatihan di tiga provinsi: Jambi, Riau dan Kalimantan Tengah.
Menurut Bappenas
konversi lahan gambut
saat ini menyumbang
sampai 50 persen dari
emisi gas rumah kaca
Indonesia
Mengelola Sumber Daya Alam Indonesia dengan Lebih Adil
Membangun Pemahaman Global akan Tata Pemerintahan
��
Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan - PGI
Keberhasilan Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan (Partnership Governance Index/PGI) yang diluncurkan pada tahun 2009 telah mendapat perhatian dunia internasional. Pusat Tata Pemerintahan UNDP Oslo mengundang Kemitraan ke Kairo, Mesir untuk mempresentasikan metodologi indeks dan pengalaman dalam pengembangan dan penggunaannya kepada think tank kabinet Mesir dan para peneliti dari Maroko, Djibouti dan Senegal.
Sejak PGI dapat diakses online (www.kemitraan.or.id/govindex), Kemitraan menerima laporan bahwa para dosen telah menggunakannya sebagai bahan kuliah. Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan juga telah diterima baik oleh pemerintah-pemerintah daerah, LSM-LSM dan media.
Setelah mempresentasikan Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan di hadapan Gubernur, Kemitraan diundang untuk menilai kabupaten-kabupaten dan kecamatan-kecamatan di Kalimantan Tengah. Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah belum lama ini mengundang Kemitraan untuk membantu mereka mengadakan penilaian secara mandiri atas kapasitas mereka dan mengembangkan mekanisme pendelegasian kewenangan yang baik.
Sejak tahun 2008, Kemitraan telah membantu Bappenas dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Proses ini dimulai dengan kajian yang dilaksanakan oleh Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada/MAP-UGM untuk mengidentifikasikan prioritas-prioritas pembaruan yang strategis. Prakarsa ini dilanjutkan pada tahun 2009 dengan mengembangkan kebijakan reformasi aparat negara, yang berpuncak pada pencantumannya di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
“Proses penilaian partisipatif dengan metodologi yang terpercaya adalah ilustrasi yang sangat baik tentang bagaimana prinsip-prinsip utama ‘kepemilikan nasional’ dan ‘kontekstualisasi negara’ dapat membantu mengamankan serapan hasil-hasil: Indeks tersebut memberikan sebuah mekanisme akuntabilitas yang kritis bagi pemerintah dan masyarakat untuk terlibat dalam masalah-masalah tata pemerintahan dan menyuarakan pendapat mereka, dan data yang dihasilkan oleh penilaian tersebut menawarkan dasar bukti yang sangat kuat bagi pemerintah provinsi untuk mengambil keputusan, dan sebagai tolok ukur kemajuan.”
Marie Laberge, Program Global untuk Penilaian Tata Pemerintahan Demokratis, Pusat Tata Pemerintahan UNDP Oslo
‘
��
Mengembangkan Model Penyebarluasan dan Replikasi Praktik yang Baik
Bekerja sama dengan konsultan Nordic Consulting Group, Kemitraan mengembangkan sebuah Model Penyebarluasan dan Replikasi Praktik yang Baik. Model ini dirancang untuk Fasilitas Pendukung Desentralisasi (Decentralization Support Facility/DSF), dan menggabungkan pengalaman serta keahlian internasional dan lokal.
Model ini dikembangkan berdasarkan pengalaman berbagai lembaga lokal dan internasional yang bekerja di Indonesia seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pusat Statistik, APEKSI, BKSSI, ADEKSI, ADKASI, APPSI, Bank Dunia, USAID dan AusAID. Hasilnya adalah sebuah model menyeluruh yang mencakup identifikasi praktik-praktik yang baik, tolok ukur (benchmarking), evaluasi berbasis kinerja, strategi pelibatan dan format dokumentasi.
Meningkatkan Kesadaran akan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium
Salah satu hal penting dalam advokasi publik Kemitraan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran akan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (TPM) dan kemajuan Indonesia dalam mencapai tujuan-tujaun ini.
Tahun 2000 Indonesia beserta 188 negara lainnya mengikrarkan komitmen untuk mencapai delapan tujuan milenium dalam hal pemberantasan kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, tingkat kematian bayi, HIV/AIDS, pelestarian lingkungan hidup, dan upaya membangun kemitraan global untuk pembangunan. Kegiatan-kegiatan Kemitraan di bidang ini telah difokuskan pada upaya meningkatkan kapasitas Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil dan media untuk memantau kemajuan-kemajuan yang telah dicapai pemerintah.
Kemitraan mengimplementasikan sebuah program untuk mencapai TPM melalui tata pemerintahan yang baik di sepuluh provinsi dari Sumatra sampai Papua, bekerja sama dengan tiga Organisasi Masyarakat Sipil ACE/PKM, Seknas JARI dan KAPAL Perempuan, untuk meningkatkan kesadaran di tingkat masyarakat dan mendorong Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil untuk memantau dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan daerah yang dapat mempercepat pencapaian TPM.
Dalam lima tahun ke depan Kemitraan akan menindaklanjuti program-program peningkatan kesadaran ini di delapan provinsi lagi, yang dipilih berdasarkan proses konsultasi luas untuk menjamin hasil yang maksimal dan keterlibatan para pemangku kepentingan lokal.
Membangun Pemahaman Global akan Tata Pemerintahan
Tata Kelola Internal Kami
��
��
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Badan Pengarah
Kemitraan dipimpin oleh dua badan: Dewan Eksekutif dan Teman Serikat. Teman Serikat memberikan arah jangka panjang dan Dewan Eksekutif memantau keseluruhan implementasi program. Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas kegiatan operasional harian Kemitraan.
Rapat Teman Serikat adalah forum pengambil keputusan tertinggi di Kemitraan. Forum ini menetapkan agenda strategis Kemitraan dan memberi persetujuan atas laporan tahunan serta rencana kerja yang disusun oleh Dewan Eksekutif.
Dewan Eksekutif bertanggung jawab untuk menjamin agar kerja Kemitraan dan aset-asetnya dikelola dengan baik, dan mengangkat Direktur Eksekutif.
Direktur Eksekutif melaksanakan rencana kerja tahunan Kemitraan dan memimpin seluruh staf. Direktur Eksekutif juga mengembangkan visi bersama akan peran keseluruhan Kemitraan dan mengkomunikasikan visi ini kepada pemerintah, kalangan non-pemerintah dan masyarakat internasional dengan tujuan untuk membangun konstituen pembaruan tata pemerintahan.
TEMAN SERIKAT
1. Marzuki Darusman (Ketua Teman Serikat)
Anggota DPR (2004-2009)
2. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
3. Erna Witoelar
Duta Besar Khusus PBB untuk Tujuan Pembangunan Milenium (2003-2007)
4. Felia Salim
Wakil Presiden Direktur BNI
5. J.E. Sahetapy
Ketua Komisi Hukum Nasional
6. Boediono
Wakil Presiden Republik Indonesia
7. Benyamin Mangkoedilaga
Mantan Ketua Mahkamah Agung
8. Petrus Turang
Uskup Agung, Keuskupan Agung Kupang, NTT
9. Paskah Suzetta
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
10. Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan
11. Shanti Poesposoetjipto
Komisaris PT Samudera Indonesia Tbk
��
12. Daniel Dhakidae
Mantan Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Harian Kompas
13. Nursyahbani Katjasungkana
Mantan Anggota Parlemen
14. J.B. Kristiadi
Penasehat Khusus Menteri Keuangan
15. Naimah Hasan
Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW), Aceh
16. Triyono Budi Sasongko
Bupati Purbalingga (Jawa Tengah)
17. Azyumardi Azra
Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
18. Karel Phil Erari
Koordinator Nasional Forum Peduli Hak Asasi Manusia di Papua
Pada pertengahan tahun 2009 50% dari Teman Serikat mengakhiri masa jabatan mereka dan pengganti telah dipilih.
DEWAN EKSEKUTIf
1. Erna Witoelar (Ketua Dewan Eksekutif )
2. Felia Salim
3. Naimah Hasan
4. Daniel Dhakidae
5. Nursyahbani Katjasungkana
6. J. E. Sahetapy
Tata Pengelolaan Internal Kami
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Menjamin Kualitas Program-program KamiKeterlibatan Pemangku KepentinganKemitraan selalu melibatkan para penerima manfaat dan mitra pelaksana dalam perencanaan dan evaluasi program-programnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi kami mendorong agar para mitra aktif memberikan umpan balik dan kami memberikan dukungan tambahan jika dibutuhkan.
Monitoring, Evaluasi dan Pembelajaran
Titik berat monitoring dan evaluasi kami telah bergeser dari fokus pada tingkat keluaran di tahun 2007 menjadi tingkat hasil atau dampak pada tahun 2009. Kami mengukur keberhasilan kami berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan pada tahap perancangan proyek dan telah disetujui oleh Komite Penilai Proyek.
Tahun 2009 unit PME menunjuk sebuah tim penilai independen untuk mengukur keberhasilan proyek-proyek multi tahun. Ada dua penilaian dampak yang dilakukan pada tahun 2009, pada proyek-proyek kami di Kepolisian dan Program Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan. Hasil dari penilaian-penilaian ini tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggis dan telah diintegrasikan ke dalam perancangan program tahun 2010. Sebagai hasil dari penilaian ini, kelompok program Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan telah menggeser penekanan ke arah lembaga-lembaga yudisial lainnya, sementara kelompok program Lingkungan Hidup dan Ekonomi telah merevisi indikator-indikator untuk pelaksanaan program ke depan.
Sasaran dan Kinerja
Sasaran Kemitraan untuk tahun 2009 adalah meningkatkan tingkat kinerja dan menciptakan keberlanjutan dalam praktik-praktik tata pemerintahan. Indikator-indikator Kinerja Utama diperkenalkan secara formal pada tahun 2009. Indikator-indikator ini akan dievaluasi pada awal tahun 2010 untuk penyempurnaan lebih lanjut.
��
Hasil Monitoring dan Evaluasi (M&E) tahun 2009 Secara Sekilas:
Laporan M&E dari kunjungan lapangan yang dilakukan 11
Laporan yang Diserahkan kepada Donor 12
Pelatihan M&E yang diselenggarakan 2
Peserta yang menghadiri pelatihan 54
Laporan Kinerja Lalu yang dihasilkan 25
Lampiran penilaian dampak yang dihasilkan 2
Pertemuan Penilaian Proposal yang difasilitasi 33
Salah satu bagian penting dari proses monitoring dan evaluasi adalah pertemuan-pertemuan Komite Penilai Proposal. Tim Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan 33 pertemuan penilaian proposal pada tahun 2009 dan proses penilaian telah disempurnakan. Para penilai dari luar sekarang diundang untuk terlibat dalam pertemuan-pertemuan ini untuk meningkatkan transparansi.
Kegiatan peningkatan kapasitas dalam Manajemen Siklus Proyek telah terbukti bermanfaat bagi para mitra Kemitraan; 87% dari peserta pelatihan mengatakan bahwa pelatihan tersebut “Sangat Berguna”.
Pembelajaran dari Monitoring dan Evaluasi tahun 2009
Substansi
• Lebih banyak pemetaan dan penelitian sebelum perancangan proyek
• Memanfaatkan jaringan-jaringan dari proyek-proyek yang lalu
• Antisipasi risiko yang muncul dalam tahap perancangan proyek dan siapkan solusinya sebelum implementasi
• Indikator-indikator yang lebih kongkrit, baik yang kuantitatif maupun kualitatif
Manajemen
• Kemampuan manajemen proyek, monitoring dan evaluasi dari Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil mitra merupakan sesuatu yang sangat penting bagi keberhasilan
• Meningkatkan pelatihan pendokumentasian dan pelaporan
• Sejauh memungkinkan menggunakan fasilitator-fasilitator lokal – menggalang kearifan lokal, dukungan dan partisipasi
• Menyertakan peningkatan kapasitas bagi para mitra pelaksana dalam perancangan proyek
• Mencari masukan dari para penerima manfaat proyek pada setiap tahap dari siklus proyek – tidak hanya pada tahap evaluasi
• Kapasitas dari dalam dan tekanan dari luar akan efektif bila ada kemauan yang kuat dari para mitra untuk menciptakan perubahan
Untuk mencapai
dampak, diperlukan
fokus yang
berkelanjutan dalam
memupuk pencapaian,
pengalaman dan
sumber daya
sebelumnya. Ini
adalah esensi dari ME
(Monitoring & Evaluasi)
‘
‘
Tata Pengelolaan Internal Kami
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
�0
Meningkatkan EfisiensiDana yang Lebih Besar untuk Program
Tahun 2009 Kemitraan menyalurkan dana sebesar $ AS 8,27 juta untuk implementasi program. Proporsi biaya operasional dibandingkan keseluruhan dana yang disalurkan berhasil dikurangi dari 10,3% pada tahun 2008 menjadi hanya 8,5% tahun ini. Ini merupakan pengurangan yang sangat besar dari lebih dari 25% pada tahun 2006 dan 18% tahun 2007. Dengan operasi yang lebih efisien, persentase dana yang dialokasikan untuk program telah meningkat menjadi lebih dari 90% dari keseluruhan dana yang dikelola.
Sebagian besar dana yang dimobilisasikan pada tahun 2009 – 84 persen – diperoleh langsung dari donor – peningkatan yang besar dari hanya 37% pada tahun 2008. Angka ini menunjukkan bahwa para donor telah mempercayai Kemitraan dan bahwa Kemitraan telah menjadi sangat siap untuk beroperasi secara independen setelah kesepakatan antara UNDP dan Bappenas untuk mendukung pembaruan tata pemerintahan di Indonesia berakhir pada akhir tahun 2009.
Hasil Audit dan Daftar Uji untuk Penilaian Kapasitas Organisasi
Audit keuangan tahun 2009 yang dilaksanakan oleh KAP BDO Tanubrata dan Rekan menemukan bahwa Kemitraan telah memenuhi Protap dan standar-standar akuntansi yang berlaku – sistem pengendalian internal juga dinilai sangat kuat.
Selain itu, penilaian menyeluruh atas kapasitas organisasi (Checklist of Organization Capacity Assessment/COCA) yang dilaksanakan oleh Mazars menemukan bahwa Kemitraan telah memenuhi semua standar dan diberi peringkat “risiko rendah” dalam penilaian risiko keseluruhan yang mereka lakukan.
Penilaian ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan dari para donor, terutama Kedutaan Besar Negara Belanda. COCA juga menilai kapasitas Kemitraan untuk mengelola dana-dana UNDP dengan hasil yang positif.
Oleh karena itulah, Kedutaan Besar Belanda dan Kedutaan Besar Denmark berkomitmen untuk mendukung program-program Kemitraan untuk 5 tahun ke depan dengan komitmen total sebesar $ AS 16,5 juta, walaupun ini hanyalah sepertiga dari total kebutuhan dana. Untuk mengatasi kebutuhan dana lebih lanjut, Kemitraan telah mengambil langkah-langkah internal yang penting, termasuk meningkatkan peluang melalui bidding dan mengurangi biaya operasional.
Perbaikan Terus-menerus dalam Pengadaan
Penerapan praktik-praktik yang baik dalam pengadaan melalui perjanjian-perjanjian jangka panjang untuk pengadaan dan penunjukkan pemasok-pemasok yang dapat diandalkan dan memberi harga kompetitif telah turut meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dari penyediaan layanan-layanan pendukung.
��
Data-data Pengadaan 2009 2008 2007
Total pengadaan $ 610.332 $ 815.305 $1.069.559
Total jumlah permintaan pembelian 238 453 600
Rata-rata besar permintaan pembelian $ 2.564 $ 1.800 $ 1.782
Total jumlah pemasok 158 302 295
Jumlah staf pengadaan 1 2 2
Teknologi Informasi sebagai Pendukung Kerja
Divisi Teknologi Informasi telah meningkatkan pelayanan untuk merespons kebutuhan Kemitraan yang terus mengalami peningkatan. Sistem Penelusuran Program (Program Tracking System/PTS) dan Sistem Manajemen Isi Website (Web Content Management System) telah ditingkatkan agar dapat melakukan monitoring program yang lebih baik dan mengeluarkan laporan tepat waktu.
Sistem akuntansi khusus yang dikembangkan tahun lalu bagi para penerima hibah Kemitraan telah diimplementasikan. Dua puluh enam orang staf keuangan dari para penerima hibah dan sembilan auditor laporan keuangan para penerima hibah telah menerima pelatihan tahun 2009 dan akan menerima pelatihan lanjut pada tahun 2010.
Tata Pengelolaan Internal Kami
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia pada tahun 2009 menghadapi banyak tantangan karena ketidakjelasan pendanaan dan selesainya proyek-proyek yang berada di bawah portofolio UNDP. Hal ini menyebabkan adanya penurunan jumlah personil yang cukup banyak. Namun, tingkat kualifikasi staf meningkat, begitu juga persentase staf perempuan.
Kategori Staf 2009 2008 2007Staf Inti 33 47 53Staf Proyek 46 62 51Total 79 109 104
Kualifikasi 2009 2008 2007Bergelar S-2 12 8 29
Bergelar S-3 9 5 6Staf Perempuan – persen dari keseluruhan
44,3 41 38,2
Pada pertengahan tahun 2009, Dewan Eksekutif merampingkan struktur organisasi. Diciptakan dua posisi direktur baru, untuk Program dan Operational yang akan didukung oleh Unit Pendukung Manajemen untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi, mobilisasi sumber daya dan komunikasi. Untuk memperkuat kontrol internal diciptakan posisi untuk auditor internal.
Staf Berdasarkan Umur
<=25 tahun 6 7,6%
26-30 tahun 17 22%
31-40 tahun 29 37%
41-50 tahun 23 29,1%
>=51 tahun 4 4,30%
Total 79 100%
Jenis Kelamin Berdasarkan KedudukanTingkat Perempuan Laki-laki
Direktur 1 2
Kepala Kelompok Program 0 4
Manajer 6 5
Officer 5 10
Asisten 20 8
Penasihat 1 3
Konsultan 0 2
Magang 2 3
Keamanan 0 3
Pembantu Kantor 0 4
Total 35 44
��
Transparansi dan Akuntabilitas Kami Kemitraan menerbitkan beragam informasi sebagai bagian dari komitmennya terhadap tata pengelolaan kelembagaan yang baik:
• Laporan Tahunan untuk Para Mitra, Dewan Eksekutif dan publik, yang berisi penilaian atas pencapaian-pencapaian kami
• Laporan-laporan keuangan dan naratif dari pelaksanaan proyek untuk Bappenas, UNDP dan donor-donor kami
• Audit keuangan tahunan oleh kantor akuntan publik independen
• Penilaian-penilaian eksternal terhadap program-program Kemitraan
• Website yang dimutakhirkan secara teratur
• Laporan, presentasi dan video yang mendokumentasikan kemajuan dan pembelajaran yang didapat dari bidang-bidang kerja utama
• Newsletter triwulanan, brosur, buku-buku dan bahan-bahan lainnya untuk publik yang lebih luas
Kemitraan menghargai kepercayaan dalam seluruh hubungannya dengan para pemangku kepentingan dan mitra – terutama donor – demi untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan dukungan bagi upaya-upaya pembaruannya. Kami juga mengundang para pemangku kepentingan kami untuk menghadiri rapat-rapat perencanaan dan acara-acara penting lainnya, dan kami juga mengeksplorasi kerjasama yang potensial.
Sebagai bagian dari penjangkauan dan kegiatan kampanye kami, Kemitraan menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam banyak acara publik, pameran-pameran dan pertemuan-pertemuan dengan media.
Tata Pengelolaan Internal Kami
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Laporan Keuangan yang Telah Diaudit
��
��
Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
��
Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
�0
Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
��
Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
��
Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
��
Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Lampiran-lampiran
��
Daftar Singkatan dan AkronimADB Asian Development Bank – Bank Pembangunan AsiaAJMI Aceh Judicial Monitoring Institute – Institut
Pemantau Peradilan AcehAoA Articles of Association – Pasal-pasal tentang
PerkumpulanAWP Annual Work Plan – Rencana Kerja TahunanBappenas Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBawaslu Badan Pengawas PemiluBNI Bank Negara IndonesiaBKOW Badan Kerjasama Organisasi WanitaBrimob Brigade MobilCBFM Community Based Forest Management –
Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatCAGGAR Center Analysis for Good Governance Reform – Pusat
Analisis untuk Pembaruan Tata PemerintahanCAPPA Community Alliance for Pulp Paper Advocacy
– Aliansi Masyarakat untuk Advokasi Kertas PulpCF Community Foundation – Yayasan KomunitasCIDA Canadian International Development Agency
– Badan Pembangunan Internasional KanadaCSOs Civil Society Organizations – Organisasi-organisasi
Masyarakat SipilCSF Civil Society Forum – Forum Masyarakat SipilCOCA Checklist for Organizational Capacity Assessment
– Daftar Uji untuk Penilaian Kapasitas OrganisasiCRC Citizen Report Card – Kartu Rapor WargaDEG Democratic Governance – Tata Pemerintahan
DemokratisDEPDAGRI Departemen Dalam NegeriDFID Department for International Development
– Departemen untuk Pembangunan InternasionalDirjen OTDA Direktorat Jenderal Otonomi DaerahDKI Daerah Khusus IbukotaDNPI Dewan Nasional Perubahan IklimDPR Dewan Perwakilan RakyatDPRP Dewan Perwakilan Rakyat PapuaDSF Decentralization Support Facility – Fasilitas
Pendukung DesentralisasiDVD Digital Video DiscEC European Commission – Komisi EropaED Executive Director – Direktur EksekutifEEG Economic and Environmental Governance
– Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi dan Lingkungan
EO Executive Office – Kantor EksekutifEU European Union – Uni EropaFH Fakultas HukumFISIP Fakultas Ilmu Sosial PolitikFGP Program Tata Pemerintahan dalam Kehutanan –
Progam Tata Pemerintahan dalam Sektor KehutananFITRA Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
GAU Governance Assessment Unit – Unit Penilaian Tata Pemerintahan
GERAK Aceh Gerakan Anti Korupsi AcehGNPK NU Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul
UlamaHAM Hak Asasi ManusiaHR Human Resources – Sumber Daya ManusiaIAIN Institut Agama Islam Negeri
ICEL Indonesian Center for Environmental Law – Pusat Indonesia untuk Hukum Lingkungan
ICW Indonesia Corruption Watch – Pengawas Korupsi Indonesia
IHSA Institut Hukum Sumber Daya AlamIMSS Institute for Media dan Social Studies – Institut Kajian
Media dan SosialIOM International Organization for Migration – Organisasi
Internasional untuk MigrasiIPB Institut Pertanian BogorI-PIEN Indonesia Public Integrity Education Network
– Jaringan Pendidikan Integritas Publik IndonesiaJARI Jaringan Transparansi dan Akuntabilitas untuk
PembangunanJAVLEC Java Learning Center – Pusat Pembelajaran JawaKAP Kantor Akuntan PublikKBCF Kawal Borneo Community Foundation – Yayasan
Komunitas Kawal BorneoKAPAL Perempuan
Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan
KOMPOLNAS Komisi Kepolisian NasionalKPK Komisi Pemberantasan KorupsiKPI Key Performance Indicators – Indikator-indikator
Kinerja UtamaKPU Komisi Pemilihan UmumKpSHK Konsorsium pendukung Sitem Hutan Kerakyatan
KY Komisi YudisialLATIN Lembaga Alam Tropika IndonesiaLEAD-Indonesia
Leveraging and Educating Accountable Democracy in Indonesia – Meningkatkan dan Mengajarkan Demokrasi yang Akuntabel di Indonesia
LEOC Local Economic Ombudsman Commission – Komisi Ombudsman Ekonomi Lokal
LPSE Layanan Pengadaan Secara ElektronikMDGs Millennium Development Goals – Tujuan-tujuan
Pembangunan MileniumMOHA Ministry of Home Affairs – Kementerian Dalam
NegeriNCCC National Council of Climate Change – Dewan
Nasional Perubahan IklimNGO Non-Governmental OrganizationNTT Nusa Tenggara TimurNZ New Zealand – Selandia BaruP3EM FE Pusat Penelitian Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Fakultas EkonomiPAC Proposal Appraisal Committee – Komite Penilaian
ProposalPANWAS Panitia PengawasPDI-P Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganPEMDA Pemerintah DaerahPERDASUS Peraturan Daerah KhususPBHR Perhimpunan Bantuan Hukum RakyatPGR Partnership for Governance Reform – Kemitraan bagi
Pembaruan Tata PemerintahanPGI Partnership Governance Index – Indeks Tata
Pemerintahan KemitraanPME Planning, Monitoring and Evaluation Unit – Unit
Perencanaan, Monitoring dan EvaluasiPolda Kepolisian daerah
Lampiran-lampiran
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
�0
PRRM Public Relations and Resource Mobilization – Hubungan Masyarakat dan Mobilisasi Sumber Daya
PSG Public Service Governance – Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan Publik
PSP3 Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan PedesaanPSP Pusat Sumber Daya PerikananPTS Program Tracking System – Sistem Penelusuran
ProgramPUKAT FH Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas HukumPUSHAM Pusat Studi Hak Asasi ManusiaRaperdasus Rancangan Peraturan Daerah KhususREDD Reducing Emission from Deforestation and
Degradation – Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalRUU TIPIKOR Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana KorupsiSAMANTA Nusa Tenggara Community Foundation – Yayasan
Komunitas Nusa TenggaraSEAMEO BIOTROP
Southeast Asian Ministers of Education Organization Biology Tropical – Menteri-menteri Asia Tenggara untuk Organisasi Pendidikan Biologi Tropis
SCF Sulawesi Community Foundation – Yayasan Komunitas Sulawesi
SJG Security and Justice Governance – Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan
SOP Standard Operating Procedures – Prosedur TetapSPEED Support for Papua’s Empowerment and Economic
Development – Dukungan bagi Pemberdayaan dan Pembangunan Ekonomi Papua
SSS Sumatra Sustainable Support – Dukungan Keberlanjutan untuk Sumatra
Stranas PK Strategi Nasional Pemberantasan KorupsiTII Transparency International Indonesia – Transparansi
Internasional IndonesiaTS2KPU Technical Assistance to Komisi Pemilihan Umum
– Bantuan Teknis untuk KPUUGM Universitas Gadjah MadaUI Universitas IndonesiaUNCAC United Nations Convention Against Corruption
– Konvensi Anti Korupsi PBBUNCEN Universitas CenderawasihUNDP United Nations Development Programme – Program
Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsaUNSRI Universitas SriwijayaUSD United States Dollar – Dolar Amerika SerikatWalhi Wahana Lingkungan Hidup IndonesiaWG Working Group – Kelompok KerjaYAPIKBI Yayasan Pemuda Insos Kabor Biak
��
Staf KamiEksekutif Senior
Mohamad Sobary Direktur Eksekutif (selesai masa jabatan di tahun 2009)
Wicaksono Sarosa Direktur Eksekutif
Piet Soeprijadi Deputi Direktur Eksekutif (mengundurkan diri tahun 2009)
Emmy Hafild Direktur Program
Budi Santoso Direktur Operational
Ike Atika Bambang Asisten Eksekutif
Penasihat
Bambang Widjojanto Penasihat Hukum
Dadang Trisasongko Penasihat Anti Korupsi
Ramlan Surbakti Penasihat Nasional untuk Pembaruan Pemilu
Eveline Soekotjo Penasihat CSR
Hanafi Guciano Penasihat Ekonomi (mengundurkan diri tahun 2009)
Arief Wicaksono Penasihat Lingkungan Hidup (mengundurkan diri tahun 2009)
Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan Publik
Agung Djojosoekarto Kepala Kelompok Program
Henry Siahaan Manajer Program – Sistem Integritas dan Tata Pemerintahan dalam Kepegawaian
Rudiarto Sumarwono Manajer Program – Tata Pemerintahan Desentralisasi
Adi Damar Prasetya Asisten Program – Sistem Integritas dan Tata Pemerintahan dalam Kepegawaian (mengundurkan diri tahun 2009)
Natalia Hera Setiyawati Manajer Proyek – Sistem Integritas dan Anti Korupsi
Cucu Suryaman Officer Program – Tata Pemerintahan Desentralisasi
Vidya Nafsil Asisten Keuangan Proyek – Sistem Integritas dan Anti Korupsi (mengundurkan diri tahun 2009)
Fajarwati Asisten Admin dan Keuangan
Karlina Sutaprawira Koordinator TPM
Tata Pemerintahan Demokratis
Utama Sandjaja Kepala Kelompok Program
Farini Pane Manajer Program (mengundurkan diri tahun 2009)
Maria E. Radjali Manajer Proyek
Ahsanul Minan Officer Program KPU (mengundurkan diri tahun 2009)
Rafaella Wulandari Asisten Program
Ernie Gontha Officer Admin Proyek
Ratih Komala Wahyuni Asisten Admin/Keuangan – Proyek Kaukus dan UNCAC
Gisella Lokopessy Asisten Pelaporan – Proyek Kaukus dan UNCAC (mengundurkan diri tahun 2009)
Martha DP. Gurning Asisten Pelaporan – Proyek TS2KPU dan UU Politik (mengundurkan diri tahun 2009)
Agung Wasono Officer Proyek
Ambun Dekesu B. Tangdilintin Asisten Proyek
Jennifer Utama Asisten Keuangan (mengundurkan diri tahun 2009)
Setio Wicaksono Soemeri Officer Proyek
Lampiran-lampiran
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan
Laode M. Syarief Kepala Kelompok Program
Sofyan Lubis Manajer Program (mengundurkan diri tahun 2009)
Ahmad Qisai Konsultan untuk Pengembangan Program
M. Gaussyah Officer Manajemen Proyek – KY dan Pembaruan Polisi (Brimob)
Iman Firmansyah Officer Manajemen Proyek – KPK, RUU Pengadilan Tipikor dan LPSK
Dian Puspitasari Asisten Manajemen Proyek – KY dan Pembaruan Polisi (mengundurkan diri tahun 2009)
Dinanti Erawati Asisten Manajemen Proyek Brimob (mengundurkan diri tahun 2009)
Kristina Simatupang Asisten Manajemen Proyek Brimob
Indira Prabhandari Asisten Program
Sisca Nasastra Gafri Asisten Proyek
Adella Mega Yunitasari S Asisten Pelaporan Proyek (mengundurkan diri tahun 2009)
Radityo Utomo Asisten Pelaporan Proyek
Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup
Emmy Hafild Kepala Kelompok Program (menjadi Direktur Program pada Triwulan 3 tahun 2009)
Hasbi Berliani Manajer Program – Program Tata Pemerintahan dalam Kehutanan
Farah Sofa Manajer Program
Widia Djatiningrum Konsultan EEG (mengundurkan diri tahun 2009)
Anung Karyadi Konsultan EEG
Mila Nuh Manajer Proyek – Dukungan bagi Kementerian Perdagangan (mengundurkan diri tahun 2009)
Reny Juita Officer CBFM
Veronica Novita Handayani Asisten Admin
Gisella Lokopessy Asisten Kelompok Program
Fitriadi Sayuti Officer Hibah – Program Tata Pemerintahan dalam Kehutanan
Fitri Hendriyani Officer Keuangan - Program Tata Pemerintahan dalam Kehutanan (mengundurkan diri tahun 2009)
M. Bustom Officer Program
Efrizal Zein Asisten Hibah
Suwito Officer Program
Endang Habsari S Asisten Proyek
Reza Mukti S. Asisten Junior (mengundurkan diri tahun 2009)
Kantor-kantor Regional
Kantor Regional Yogyakarta
Andi Nuraini Asisten Program
Deborah Siahaan Asisten Administrasi
Bayu Kuntoro Pembantu Kantor
Yusuf Herbiono Staf TI Magang
Kantor Regional Aceh
Eka Oktavianus Manajer Regional Aceh
Yusri Hazmi Asisten Keuangan dan Administrasi Proyek
Ahmad Cut Keamanan
Arjuna Keamanan
��
Kantor Regional Papua
Ellva CF Rori Manajer Proyek (mengundurkan diri tahun 2009)
Lili Dharmayanti Asisten Admin/Keuangan
Penilaian Tata Pemerintahan
Abdul Malik Gismar Koordinator Penilaian Tata Pemerintahan
Tatak P. Ujiyati Manajer Pengetahuan dan Penelitian (mengundurkan diri tahun 2009)
Inda Loekman Asisten GAU
Riana Ekawati Petugas Perpustakaan
Arif Nurdiansyah Petugas Perpustakaan/Asisten Informasi
Rahma Yulianti Magang GAU (mengundurkan diri tahun 2009)
Operasional
Budi Santoso Manajer Keuangan dan Operasional (menjadi Direktur Operasional pada Triwulan 3 tahun 2009)
Budi Setiawan Asisten Keuangan, Buku Kas Induk dan Kasir
Rima Aulia Officer Keuangan, Perpajakan dan Uang Muka
Jumali Asisten Keuangan
Noviani Dewi Utami Asisten Keuangan
Kurniasih Paturahman Magang Keuangan
Syamsu Rizal Magang Keuangan
Dwi Handayani Asisten SDM (mengundurkan diri tahun 2009)
Ruri Haryanto Officer Pelayanan Umum dan SDM
Titik Wahyuningsih Asisten Pelayanan Umum
Siska Budianti Handayani Asisten SDM
Evlyne Magang Pelayanan Umum dan SDM
Achadiat Dwi Brata Resepsionis/Meja Informasi
Dede Herdiana Administrator Sistem
Iwan Syamsul Ridwan Staf TI Magang
Muzakir Operator Fotocopy
Mei Utomo Pembantu Kantor
Fajri Salim Pembantu Kantor
Watono Keamanan
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
Lenny Hidayat Manajer Monitoring dan Pelaporan
Ruth Alicia Officer Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program
Ade Siti Barokah Manajer Perencanaan Program dan Penghubung untuk Bappenas
Adisti Ikayanti Asisten PME
Hubungan Masyarakat dan Mobilisasi Sumber Daya
Hindijani Novita Manajer Komunikasi dan Mobilisasi Sumber Daya
Oscar Dinovta Asisten Komunikasi dan Mobilisasi Sumber Daya
Diah Fajarwati Magang Komunikasi (mengundurkan diri tahun 2009)
Ashep Ramdhan Asisten TI/Pengembang Media
Lampiran-lampiran
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Publikasi KamiNo. Judul Mitra Penerbit1 Buku panduan eksaminasi publik atas putusan pengadilan ICEL2 Advancing Governance Reform: Annual Report 2008 Kemitraan3 Akselerasi Good Governance di Sulawesi Tengah; Menggalang Parlemen,
Memperkuat Masyarakat SipilPBHR
4 Apakah Pembangunan di DKI Jakarta Memihak Rakyat Miskin? Sebuah Telaahan Masyarakat Sipil; Kajian Masyarakat Sipil atas Peraturan Derah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012
Kemitraan
5 Best Practices: Corporate Social Responsibility (CSR), Sebuah Pengalaman Membangun Multistakeholder Engagement bagi Penerapan CSR Di Kabupaten Muba, Sumatera Selatan
P3EM-FE UNSRI
6 Buku Panduan HAM Bagi Brimob POLRI SENTRA HAM FH UI
7 Buku Panduan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS)
KOMPOLNAS
8 Disparitas Tingkat Kesejahteraan Masyarakat : Tinjauan Sosial Ekonomi Rumahtangga Lokal
PSP3-IPB
9 E-procurement di Indonesia; Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik
LPSE Nasional
10 Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2025, Bunga Rampai Wacana; Analisa Tujuh Kelompok Kerja mengenai Jumlah Provinsi di Indonesia
Dirjen OTDA DEPDAGRI
11 Handbook: Corporate Social Responsibility (CSR); Penerapan Prakarsa Multistakeholder Dalam Mendukung Penerapan CSR Yang Berkelanjutan Pada INdustri Minyak dan Gas Bumi
P3EM-FE UNSRI
12 Hutan Desa : Kebijakan dan Mekanisme Kelembagaan WG Pemberdayaan Dephut RI
13 Hutan Kemasyarakatan : Kebijakan dan Mekanisme Kelembagaan WG Pemberdayaan Dephut RI
14 Kemitraan dalam Tata Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Komunitas Perdesaan dalam Perspektif Kelembagaan
PSP3-IPB
15 Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia PUSKAPOL FISIP UI
16 Keterkaitan Perubahan Iklim dan Produksi Pangan Strategis: Telaah Kebijakan Independen Dalam Bidang Perdagangan dan Pembangunan
BIOTROP
17 Kidung: Sebuah Novel Kemitraan
18 Kinerja Otonomi Khusus Papua Kemitraan
19 Konflik-konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi Tata-kelola Pemerintahan Desa : Investigasi Teoretik dan Empirik
PSP3-IPB
20 Kumpulan Khutbah Jum’at; Membangun Bangsa Bermartabat Tanpa Korupsi
GNPK-NU
21 Mekanisme Kontrol Tata Kelola Sumber-sumber Agraria : Membangun Kelembagaan Kolektif Lokal yang Demokratis
PSP3-IPB
22 Membangun Sistem Integritas dalam Pemberantasan Korupsi Di Daerah; Catatan Atas Pengalaman Pengawalan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) dan Pelaksanaan Citizen Report Card (CRC) di Lima Daerah
Bappenas
23 Mengembangkan Komunikasi Sdministrasi Efektif dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Tanggap Gender
PSP3-IPB
24 Menyatukan Asa, Memperkuat Tindakan IHSA
25 Menyelamatkan Uang Rakyat: Kajian Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
PUKAT FH UGM
��
26 Merajut Pemilu Bersih: Sebuah Refleksi Gerakan Transparansi Anggaran Pemilu
FITRA
27 Meretas Batavia Pro Rakyat Miskin SEKNAS FITRA
28 Metode Pencegahan Korupsi dalam Pelayanan Publik: Panduan Bagi Fasilitator Tentang Citizen Report Card (CRC)
Bappenas
29 Modul Indepth Reporting: Menguak Korupsi di Perguruan Tinggi Negeri IMSS
30 Ombudsman Kota Makassar; Pengalaman Pembangunan Ombudsman Daerah Sebagai Bagian dari Pembangunan Lembaga Pengawasan di Indonesia
PEMDA Makassar
31 Pedoman Pengisian Formulir Data Hakim Komisi Yudisial
32 Pelayanan Publik Dalam Persepsi Masyarakat; Hasil Survey Persepsi Masyarakat Dengan Metode Citizen Report Card di Daerah
Bappenas
33 Pemantauan Proses Pembahasan UU Pemilu Legislatif Koalisi NGO untuk Penyempurnaan Paket UU Politik
34 Pembaharuan Tata-Pemerintahan Lingkungan: Menciptakan Ruang Kemitraan Negara- Masyarakat Sipil-Swasta
PSP-IPB
35 Penegakan Hukum Atas Kejahatan Kehutanan IHSA
36 Pengeloaan Sumberdaya Alam Berbasis Kemitraan untuk Pembaruan Tata-kelola Pemerintahan Desa
PSP3-IPB
37 Pengembalian Aset Kejahatan PUKAT FH UGM
38 Pengembangan Wilayah dalam Reformasi Tata Pemerintahan Desa : Pelajaran dari Lima Provinsi dan Beberapa Tantangan ke Depan
PSP3-IPB
39 Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis
Kemitraan
40 Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Eksistensi Peradilan Adat papua PEMDA Papua
41 Perubahan Iklim, Hutan dan REDD: Peluang Atau Tantangan CSO Network on Forestry Governance dan Climate Change
42 Pocket Book for Aceh Election Supervisory Committee PANWAS Aceh
43 Pola Pengembangan Ekonomi Perdesaan Berbasis Keberlanjutan PSP3-IPB
44 Politik Desentralisasi Pemerintahan Desa PSP3-IPB
45 Profil 4 Kampung Masyarakat Adat Biak YAPIKBI
46 Proses-proses Pengembangan Kebijakan Tata-kelola Pemerintahan Desa Berbasis Lokal
PSP3-IPB
47 Wanita Berseragam: Sebuah Kajian dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Peranan Polisi Wanita
Kemitraan
Lampiran-lampiran
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
��
Proy
ek-p
roye
k Be
rjal
an T
ahun
200
9
No
PRO
YEK
MIT
RA /
PEN
ERIM
A H
IBA
HSU
MBE
R D
AN
AD
URA
SI P
ROYE
KFO
KUS
GEO
GRA
FIS
PRO
YEK
TATA
PEM
ERIN
TAH
AN
DEM
OKR
ATIS
1M
endo
rong
Inte
grita
s da
n Ku
alita
s Pe
milu
tahu
n 20
09 d
i Ind
ones
iaKe
mitr
aan
DEN
MA
RKJa
n 20
08 -
Des
20
09N
asio
nal
2D
ukun
gan
untu
k M
empe
rkua
t Kap
asita
s Se
kret
aria
t Jen
dera
l KPU
un
tuk
Men
yele
ngga
raka
n Pe
milu
KPU
AUST
RALI
AJu
n 20
08 -
Feb
2009
Nas
iona
l
3Pe
nyus
unan
Pan
duan
Pem
ilu u
ntuk
KPU
CETR
O, B
ambo
e D
oea
AUST
RALI
AD
es 2
008
- Feb
20
09Ja
kart
a
4Pr
oyek
BAW
ASL
UIC
W, T
IIU
ND
PJa
n - J
un 2
009
Nas
iona
l
5D
ukun
gan
untu
k M
empe
rkua
t Per
an P
enga
was
an d
an P
artis
ipas
i Po
litik
Org
anis
asi M
asya
raka
t Sip
il da
lam
men
jaga
Pem
ilu D
emok
ratis
Kora
n Be
rani
, PT
Sine
rgi P
anca
Kr
easi
, Aso
sias
i TV
Loka
l In
done
sia,
Met
ro T
V
BELA
ND
AM
ar -
Agst
200
9N
asio
nal
TATA
PEM
ERIN
TAH
AN
DA
LAM
SEK
TOR
KEA
MA
NA
N D
AN
PER
AD
ILA
N
6Pe
ngad
ilan
Adat
Pap
uaD
PRP,
Kant
or K
ejak
saan
Tin
ggi,
Peng
adila
n Ti
nggi
, UN
CEN
, Pol
da
Papu
a
SWED
IAN
ov 2
007
- Feb
20
09Pa
pua
7M
emfa
silit
asi P
enyu
suna
n PE
RDA
SUS
dan
Peng
uata
n Pe
ngad
ilan
Adat
di P
rovi
nsi P
apua
dan
Pap
ua B
arat
Kem
itraa
n Pa
pua
SWED
IAN
ov 2
007
- A
pr
2009
Papu
a
8M
engg
alan
g Ke
terli
bata
n Ko
mun
itas-
kom
unita
s M
uslim
Rad
ikal
da
lam
Mem
prom
osik
an H
ak-h
ak A
sasi
Man
usia
di I
ndon
esia
PU
SHA
M U
IID
AN
A P
ERW
ALI
AN
Jul 2
008
- Des
20
09Yo
gyak
arta
dan
Sol
o
9D
ukun
gan
bagi
Impl
emen
tasi
Aw
al d
ari R
efor
mas
i Lem
baga
Pe
mas
yara
kata
n de
ngan
Fok
us p
ada
Peng
emba
ngan
Sum
ber D
aya
Man
usia
dan
Par
tisip
asi M
asya
raka
t
Kem
itraa
nSW
EDIA
Jul 2
008
- Des
20
08Ja
kart
a
10M
empe
rkua
t Aks
es te
rhad
ap K
eadi
lan
dem
i Per
dam
aian
dan
Pe
mba
ngun
an d
i Ace
h (P
roye
k Ke
adila
n di
Ace
h)M
ATA
RAD
JA
AJM
I
GER
AK
ACEH
Kem
itraa
n Ac
eh
UN
DP
UN
I ERO
PA
Jun
2008
- A
pr
2009
Aceh
11Pe
man
taua
n Pe
ngad
ilan
Pem
bala
kan
Hut
an L
iar
LATI
N, I
CEL,
IHSA
DA
NA
PER
WA
LIA
N
INTE
RNA
L
NO
RWEG
IA
Des
200
8 - A
pr
2009
Kalim
anta
n Ba
rat,
Riau
��
No
PRO
YEK
MIT
RA /
PEN
ERIM
A H
IBA
HSU
MBE
R D
AN
AD
URA
SI P
ROYE
KFO
KUS
GEO
GRA
FIS
PRO
YEK
12Pe
latih
an H
ak A
sasi
Man
usia
bag
i BRI
MO
B di
Indo
nesi
a Ti
mur
Sent
ra H
AM
FH
UI
AUST
RALI
AM
ei -
Okt
200
9M
aluk
u, N
usa
Teng
gara
Bar
at, N
usa
Teng
gara
Tim
ur, P
apua
13Pe
ninj
auan
Pro
sidi
ng-p
rosi
ding
Pen
gadi
lan
Tind
ak P
idan
a Ko
rups
iKe
mitr
aan
BAN
K D
UN
IAAg
st -
Des
200
9N
asio
nal
TATA
PEM
ERIN
TAH
AN
DA
LAM
SEK
TOR
PELA
YAN
AN
PU
BLIK
14M
ewuj
udka
n Tu
juan
Pem
bang
unan
Mile
nium
(TPM
) mel
alui
Pro
mos
i Ta
ta P
emer
inta
han
yang
bai
k, K
erja
sam
a an
tara
Dut
a Be
sar K
husu
s PB
B un
tuk
TPM
di A
sia
Pasi
fik d
enga
n Ke
mitr
aan
bagi
Pem
baru
an T
ata
Pem
erin
taha
n di
Indo
nesi
a
Kem
itraa
nBE
LAN
DA
Apr
il 20
07- J
une
2009
Nas
iona
l
15Pr
ogra
m D
ukun
gan
Mul
ti-Pe
man
gku
Kepe
ntin
gan
untu
k Pe
ngem
bang
an K
ehut
anan
Per
kota
an d
i Pro
vins
i Dae
rah
Istim
ewa
Yogy
akar
ta
SHO
REA
NO
RWEG
IA -
FGP
Jun
2008
- M
ei
2009
Kota
Won
osar
i (G
unun
g Ki
dul)
dan
Kota
W
ates
(Kul
on P
rogo
), D
aera
h Is
timew
a Yo
gyak
arta
Prog
ram
Duk
unga
n M
ulti-
Pem
angk
u Ke
pent
inga
n un
tuk
Peng
emba
ngan
Keh
utan
an P
erko
taan
Terp
adu
deng
an
Renc
ana
Pem
bang
unan
Jang
ka M
enen
gah
Dae
rah
(RPJ
MD
) di P
rovi
nsi S
ulaw
esi T
enga
h
a.Ya
yasa
n Ko
mun
itas
Sula
wes
i N
ORW
EGIA
- FG
P Ju
n 20
08 -
Mei
20
09Pa
lu
16D
ukun
gan
untu
k Pe
nyel
esai
an K
onse
p St
rate
gi N
asio
nal u
ntuk
Im
plem
enta
si K
onve
nsi A
nti K
orup
si P
BB (U
NCA
C)Ba
ppen
asKA
NA
DA
Feb
2009
- Ju
n 20
09Ja
kart
a, B
ogor
, Tan
gera
ng, B
ekas
i
17Si
stem
Inte
grita
s da
n Pe
nceg
ahan
Kor
upsi
(Pro
yek
Payu
ng u
ntuk
LE
OC,
PRO
CURE
MEN
T, R
AP
CE)
Kem
itraa
nBE
LAN
DA
Jan
- Des
200
9N
asio
nal
Mem
bang
un d
an M
embe
rday
akan
Kom
isi O
mbu
dsm
an
Ekon
omi L
okal
(LEO
C)a.
Kem
itraa
nBE
LAN
DA
Jan
- Des
200
9N
asio
nal
Mem
perk
uat S
iste
m P
enga
daan
Pub
lik Te
rdes
entr
alis
asi
yang
Efe
ktif
dan
Tran
spar
an (P
ROCU
REM
ENT)
a.Ke
mitr
aan
BELA
ND
AJa
n - D
es 2
009
Nas
iona
l
Mem
bang
un In
tegr
itas T
ata
Pem
erin
taha
n un
tuk
Sist
em
Pela
yana
n Pu
blik
yan
g Be
rsih
dan
Tra
nspa
ran
(RA
P CE
)a.
Kem
itraa
nBE
LAN
DA
Jan
- Des
200
9N
asio
nal
18D
ukun
gan
untu
k Pr
akar
sa N
asio
nal u
ntuk
Mem
fasi
litas
i Pro
ses
Kons
ulta
tif P
erat
uran
-per
atur
an P
emer
inta
h D
aera
h Ac
eh (A
GTP
)Ke
men
teria
n D
alam
Neg
eri
UN
DP
Jun
- Des
200
9Ac
eh
19Pe
nyus
unan
Nas
kah
Aka
dem
ik d
an R
anca
ngan
Per
atur
an
Dae
rah
Prov
insi
(Per
dasi
) te
ntan
g M
ekan
ism
e Pe
renc
anaa
n da
n Pe
ngan
ggar
an P
emba
ngun
an K
ampu
ng (R
espe
k) d
i Pro
vins
i Pap
ua
(SW
AKE
LOLA
)
Pem
erin
tah
Prov
insi
Pap
uaU
ND
PO
kt -
Des
200
9Pa
pua
20D
esen
tral
isas
i dan
Str
ateg
i Ind
uk P
enat
aan
Dae
rah
Kem
itraa
nBE
LAN
DA
Jan
- Des
200
9N
asio
nal
21M
empe
rkua
t Mod
al In
tegr
itas
Indo
nesi
a TI
RI
UN
DP
Feb
– D
es 2
009
Nas
iona
l
TATA
PEM
ERIN
TAH
AN
DA
LAM
BID
AN
G E
KON
OM
I DA
N L
ING
KUN
GA
N H
IDU
P
Lampiran-lampiran
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Tahunan 2009
����
No
PRO
YEK
MIT
RA /
PEN
ERIM
A H
IBA
HSU
MBE
R D
AN
AD
URA
SI P
ROYE
KFO
KUS
GEO
GRA
FIS
PRO
YEK
22Pr
ogra
m K
ehut
anan
Mul
ti Pe
man
gku
Kepe
ntin
gan
untu
k Pe
ngel
olaa
n H
utan
yan
g Be
rkel
anju
tan
dan
Adil,
Per
tum
buha
n pa
da
Peng
hidu
pan
di P
edes
aan
dan
Peni
ngka
tan
Iklim
Glo
bal/
Prog
ram
Ta
ta P
emer
inta
han
dala
m K
ehut
anan
(FG
P) –
(Pro
yek
Payu
ng u
ntuk
M
anaj
emen
Hut
an B
erba
sis
Mas
yara
kat,
Peru
baha
n Ik
lim d
an
Pem
bala
kan
Liar
yan
g di
laks
anak
an b
ersa
ma
SJG
).
Kem
itraa
n, Y
ayas
an-y
ayas
an
Kom
unita
sN
ORW
EGIA
Agst
200
7 - A
gst
2010
Nas
iona
l
Duk
unga
n un
tuk
Man
ajem
en H
utan
Ber
basi
s M
asya
raka
t (C
BFM
)a.
JAVL
EC, S
SS, S
CF, S
AM
AN
TA, K
BCF,
KAM
UKI
NO
RWEG
IAAg
st 2
007
- Mei
20
10N
asio
nal (
di a
ntar
anya
: Jaw
a, S
umba
wa,
Ba
li, Ja
mbi
, Lam
pung
, Sul
awes
i, Ka
liman
tan
Teng
ah d
an P
apua
Bar
at).
Prak
arsa
Hut
an d
an P
erub
ahan
Iklim
(Per
ubah
an Ik
lim)
a.D
NPI
, Titi
an P
erda
mai
an, I
CW,
KPSH
K, W
alhi
Cen
tral
Kal
iman
tan,
CA
PPA
, CSF
, CAG
GA
R
NO
RWEG
IAAg
st 2
008
- Jun
20
10N
asio
nal (
di a
ntar
anya
: kaw
asan
Su
mat
ra, K
alim
anta
n Te
ngah
, Jaw
a).
23M
emfa
silit
asi P
emer
inta
h Pr
ovin
si K
alim
anta
n Te
ngah
unt
uk
men
yele
ngga
raka
n Ko
nsul
tasi
Pub
lik a
tas
Renc
ana
Indu
k un
tuk
Rest
oras
i dan
Kon
serv
asi B
ekas
Meg
a Pr
oyek
Pen
anam
an P
adi d
i La
han
Gam
but
Kem
itraa
nBE
LAN
DA
Nov
200
9 - M
ei
2010
Kalim
anta
n Te
ngah
UN
IT P
ENIL
AIA
N TA
TA P
EMER
INTA
HA
N
24O
ptim
alis
asi P
engh
arga
an d
an S
iste
m-s
iste
m R
eplik
asi P
rakt
ik Te
rbai
kKe
mitr
aan
Jaka
rta
dan
NCG
DSF
-WB
Okt
200
8 - O
kt
2009
Nas
iona
l
��
Penerbitan Laporan Tahunan ini didanai dari Dana Fasilitas Kemitraan yang Didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Jl. Brawijaya VIII No. 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 Indonesia
Telepon+62 21 7279 9566
Faks+62 21 720 8519+62 21 722 5667
www.kemitraan.or.id