Download - 1)Materi Menkes Sos Jamkesmas EDIT
1
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
TAHUN 2008
Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR RI
Jakarta, 27 Maret 2008
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
2
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
1 JANUARI 20051 JANUARI 2005
NOPEMBER 2004NOPEMBER 2004
JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATANASKESKIN
JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATANASKESKIN
TROBOSANKEBIJAKAN STRATEGIS
YANKES MASKINGRATIS
JAMKESMASJAMKESMAS1 JANUARI 20081 JANUARI 2008
33
PROGRAM JAMKESMASMENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN KEBIJAKAN YANG SANGAT
STRATEGIS UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN TEROBOSAN YANG SANGATTEPAT GUNA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT MISKIN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBUTUHKAN
PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN DASAR YANG KOKOH UTK PENGEMBANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENYONGSONG IMPLEMENTASI SJSN
PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN YANG OPTIMAL
4
TUJUAN JAMKESMAS
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU YANKES SELURUH MASKIN
MASKIN SEHAT& PRODUKTIF
MASKIN SEHAT& PRODUKTIF
PENGENTASANKEMISKINAN
TERSELENGGARANYA YANKES SESUAI
STANDAR
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
5
BEBERAPA PRINSIPMENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
NASIONAL
PORTABILITAS
EKUITAS
NIRLABA
GOTONG ROYONG &SUBSIDI SILANGGOTONG ROYONG &SUBSIDI SILANG
YANKES LINTAS BATAS WILAYAHYANKES LINTAS BATAS WILAYAH
KESETARAAN MENDAPAT YANKESKESETARAAN MENDAPAT YANKES
DANA SEMATA-MATA UNTK YANKESDANA SEMATA-MATA UNTK YANKES
6
SASARAN JAMKESMASMENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
SM II 2005
2006 2007 SM I 2005
SELURUH MASYARAKAT SANGAT MISKIN,SELURUH MASYARAKAT SANGAT MISKIN, MISKIN, DAN MENDEKATI MISKINMISKIN, DAN MENDEKATI MISKIN
36,136,1JUTAJUTA
6060JUTAJUTA
6060JUTAJUTA
76,476,4JUTAJUTA
2008
76,476,4JUTAJUTA
7
PELAYANAN KESEHATANMENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KOMPREHENSIFKOMPREHENSIF
BERJENJANGBERJENJANG
PROMOTIF, PREVENTIF, PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, KURATIF, REHABILITATIFREHABILITATIF
RJ, RI DI PUSKESMASRJ, RI DI PUSKESMASRJ SPESIALISTIK, RI RSRJ SPESIALISTIK, RI RS
8
ANGGARANMENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
PERHITUNGAN RP. 5000/KAPITA/BULANPERHITUNGAN RP. 5000/KAPITA/BULAN
20052005
20062006
20072007
2,1 T
3,6 T
4,5 T
APBN SM I 1 T, APBNP 1,232 T (SASARAN 60 JT)
APBN 2,5 T, SISA 2005 1,1 T
APBN 2,7 T, SISA 2006 : 0,1 TEFISIENSI DAN REALOKASI 1 T
APBNP 700 M
20082008 4,6 T APBN 4,6 T, SISA 2007 (112 M)
9
PENCAPAIAN HASILMENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH MASKINBAIK DI PUSKESMAS MAUPUN RS SANGAT MENINGKAT
MASKIN MENDAPAT PELAYANAN KASUS KATASTROPIKOPERASI JANTUNG, OPERASI CESAR, HEMODIALISA
RAWAT JALAN RS : 1,4 JUTA KUNJUNGAN (2005)6,9 JUTA KUNJUNGAN (2006) MENINGKAT 392%5.961.712 KUNJUNGAN (2007) MENURUN 13,83%
RAWAT INAP RS : 562.167 KUNJUNGAN (2005)1,6 JUTA KUNJUNGAN (2006) MENINGKAT 184%1.916.198 KUNJUNGAN (2007) MENINGKAT 21,27%
1010
YANKES KHUSUS
DIAGNOSATahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007
KASUS BIAYA KASUS BIAYA KASUS BIAYA
PERSALINAN 374.468 56.170.200.000 501.622 60.461.632.185 585.711 69.230.977.899
HEMODIALISA 4.862 6.370.461.200 5.418 15.622.815.000 9.893 27.558.867.740
OPERASI JANTUNG
380 3.330.000.200 2.950 27.237.263.800 4.743 44.618.738.430
OPERASI CESAR 1.254 2.068.616.300 7.141 11.782.078.500 5.637 9.403.944.932
LAPARATOMI 162 358.425.800 983 2.333.991.500 1.281 3.021.282.102
OPERASI KANKER 780 1.190.747.600 617 956.780.000 542 840.119.891
OPEN REDUCTION FRAKTUR
96 216.521.600 2.744 6.242.705.000 18.428 41.217.752.197
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
11
PELAYANAN KESEHATANIBU HAMIL MISKIN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PELAYANAN KESPELAYANAN KESIBU HAMIL MISKINIBU HAMIL MISKIN
PADA JULI 2007, TELAH DILAKUKAN PADA JULI 2007, TELAH DILAKUKAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINANPROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN
& PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) & PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) DG STIKERDG STIKER
MERUPAKAN PRIORITAS MERUPAKAN PRIORITAS DLM JAMKESMASDLM JAMKESMAS
UPAYA DLM MENURUNKANUPAYA DLM MENURUNKANANGKA KEMATIAN IBUANGKA KEMATIAN IBU
12
MASALAH DAN KENDALAMENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
-Data sasaran masyarakat miskin belum tuntas-Peran dan fungsi ganda dari penyelenggara, sebagai pengelola sekaligus pembayar -RS belum melakukan kendali biaya dan kendali mutu-Verifikasi tidak berjalan optimal-Paket pelayanan kesehatan belum diimbangi kebutuhan dana yang memadai-Penyelenggara tidak menanggung resiko
1313
KEBIJAKAN 2008MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
1. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN ADALAH PROGRAM BANTUAN SOSIAL (BANSOS)
2. SUMBER DANA ADL APBN DEPKES
1414
KEBIJAKAN 2008MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
3. PERUBAHAN MEKANISME PENYELENGGARAAN:
- PEMISAHAN PERAN PENGELOLA & PEMBAYAR DEPKES-DINKES & PT ASKES (PERSERO)
- PERCEPATAN PEMBAYARAN KLAIM PENEMPATAN PELAKSANA VERIFIKASI DI RS DAN PENYALURAN DANA LGS DARI KAS NEGARA KE RS
1515
KEBIJAKAN 2008MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
4. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN KOORDINASI DI TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KAB-KOTA
5. PENERAPAN TARIF PAKET JAMKESMAS (INA DRG) DI RS
6. PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN MELALUI PEMBENTUKAN VERIFIKATOR INDEPENDENT
7. PENUGASAN MANAJEMEN KEPESERTAAN PT ASKES (PERSERO)
1616
TINDAK LANJUT DEPKESMENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
Penyaluran luncuran awal dana yankes ke RSPada bulan Februari
Penerbitan Manlak Jamkesmas 2008, JuknisRekruitmen verifikator, dll
Pelatihan TOT Pelatih verifikator dan Verifikator
Sosialisasi ke semua stakeholders
1717
TINDAK LANJUT PENANGGULANGAN HUTANG
YANKES MASKIN 2007 MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
Laporan resmi dari PT Askes tentang pelayanan tahun 2007 yang blm terbayar.
Dilakukan audit oleh pengawas fungsional
Pembayaran dengan mengalokasikan pada anggaran 2008 melalui efisiensi dan atau APBN-P
18
PENUTUP
PERLUNYA PEMAHAMAN YANG SAMA DARI SELURUH STAKEHOLDERS
TENTANG JAMKESMAS 2008
PERLUNYA MENINGKATKAN PERAN, KOORDINASI DAN KOMUNIKASI YANG
EFEKTIF DIANTARA STAKEHOLDERS
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
19
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA