www.publication-pyc.org
16 – 22 March
2019
Renewable Energy
Total 3.800 MW Proyek Pembangkit Listrik Dapat
Beroperasi Tahun Ini
Source: https://katadata.co.id/berita/2019/03/19/total-3800-mw-proyek-
pembangkit-listrik-dapat-beroperasi-tahun-ini: March 13, 2019
• PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) memperkirakan tahun ini beberapa proyek pembangkit listrik dalam program 35 ribu megawatt (MW) akan
mulai beroperasi secara komersial (comercial operation date/COD). Mereka perkirakan bakal ada sekitar 3.800 MW, baik dari pihaknya maupun dari
produsen listrik swasta (independet power producer/IPP) yang akan operasional.
• Beberapa proyek tersebut bakal dikebut penyelesaiannya, sehingga dapat beroperasi pada triwulan III-2019. Seperti proyek pembangkit listrik tenaga uap
(PLTU) Jawa 7 dengan kapasitas 1.000 MW, PLTU Cilacap Ekspansi 2 berkapasitas listrik 1.000 MW, dan PLTU Lontar yang berkapasitas 350 MW.
• Selain itu, pembangkit listrik lainnya yang merupakan energi baru terbarukan (EBT) juga bakal dikebut pengerjaannya, sehingga ditargetkan bisa
beroperasi pada tahun ini dengan total daya 570 MW. "Yang besar yang akan masuk tahun ini adalah PLTA (pembangkit listrik tenaga air) Rajamandala
perkirakan tahun ini, kemudian PLTA Poso," kata Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman .
• Sementara itu, pada 2020 mendatang, Syofvi mengatakan merupakan tahun di mana proyek-proyek dengan kapasitas besar yang meruapakan bagian dari
proyek 35 ribu MW ini bakal beroperasi. Mereka menargetkan tahun depan, ada tambahan 10 ribu MW proyek-proyek pembangkit listrik bisa beroperasi.
• Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan,
hingga 15 Januari 2019 ini, proyek yang telah masuk tahap COD sekitar 8% atau sebesar 3.000 MW. "Tahap konstruksi sekitar 58% sebesar 20.400 MW,"
katanya. Lebih lanjut dia mengatakan, untuk proyek yang telah kontrak/PPA sekitar 27% atau setara 9.500 MW. Proyek yang sudah masuk tahap
pengadaan sekitar 4% atau setara 1.300 MW, dan tahap perencanaan sekitar 3% atau setara 954 MW.
Kurang Dana, 24 Proyek Pembangkit Energi Terbarukan
Terancam Batal
Source: https://katadata.co.id/berita/2019/03/19/kurang-dana-24-proyek-
pembangkit-energi-terbarukan-terancam-batal
• PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)(Persero) akan memutus rencana pembangunan 24 proyek pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT), jika belum
menyelesaikan financial close pada Juni 2019. Proyek ini dikerjakan oleh Produsen Listrik Swasta (Independent Power Producer/IPP).
• Adapun, pembangkit tersebut berasal dari 70 proyek yang telah mencapai perjanjian jual beli listrik (Power Purchasing Agreement/PPA) dengan total
kapasitas 1.14 Megawatt (MW). Perjanjian tersebut ditandatangi oleh PLN pada 2017. Sedangkan, pada 2018 terdapat lima PPA tambahan, yakni
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 350 MW, dua Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dengan total kapasitas 11 MW, dan
dua Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dengan total kapasitas 11 MW.
• Jika dirinci, dari total 75 PPA yang diteken pada 2017 dan 2018, ada lima yang sudah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD).
Kemudian, yang telah memasuki tahap konstruksi yakni 30 kontrak. Selain itu, 40 masih melakukan proses final pendanaan. Namun, dari 40 kontrak
tersebut, 10 kontrak telah memiliki jaminan pelaksanaan dari PLN, sehingga dipastikan bisa segera menyelesaikan pendanaan..
March 19, 2019
Jokowi Diminta Tawarkan 10 Ribu MW Energi Bersih ke
China
Source: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190321141719-85-379453/jokowi-diminta-tawarkan-10-ribu-mw-energi-bersih-ke-china
• Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga advokasi kebijakan publik, mendesak pemerintah untuk memulai kemitraan dengan China untuk
proyek 10 ribu megawatt (MW) Inisiatif Percepatan Pengembangan Energi Bersih.
• Desakan itu diungkapkan menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, tentang rencana Indonesia yang akan
mengajukan proposal 28 proyek senilai US$91,1 miliar kepada investor China. Menurut Luhut, hal itu dilakukan sebagai bagian dari partisipasi pemerintah
dalam China Belt and Road Initiative.
• IESR mengusulkan program utama inisiatif ini dilakukan untuk mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan yang terdiri dari, 4.000 MW energi
surya, 1.000 MW energi angin, 2.000 MW biomassa, 1.000 MW mini-hydro, dan 2.000 MW geothermal. Total investasi yang dibutuhkan US$ 17,3 miliar.
• Fabby mengatakan pengembangan energi terbarukan perlu dilakukan dengan berfokus pada pembangunan skala utilitas pembangkit listrik tenaga surya,
turbin angin, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga biomassa, dan pembangkit listrik tenaga mini-hidro.
• Inisiatif ini dapat menghasilkan teknologi sesuai kebutuhan, pendanaan dan kerjasama investasi. Tentu pula harus melibatkan PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero), PT Pertamina Geothermal Energi (PGE), PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perusahaan milik negara lain. Selain itu, pemerintah juga
perlu melibatkan lembaga keuangan, sektor swasta di Indonesia dan mitra di China.
• Pengembangan proyek energi bersih juga bertujuan memetakan potensi energi terbarukan, alih pengetahuan, dan investasi langsung yang melibatkan
vendor teknologi, lembaga keuangan, dan kontraktor EPC dari pihak China.
March 21, 2019
Delapan start up energi terbarukan unjuk gigi di Nyala
Demo Day
Source: https://peluangusaha.kontan.co.id/news/delapan-start-up-energi-terbarukan-unjuk-gigi-di-nyala-demo-day
• Digitaraya kembali menggelar kelas akselerasi bagi para startup di Indonesia. Kali ini giliran delapan start up dari sektor energi terbarukan masuk ke dalam
Nyala Energy Acceleration 2019. Sebuah program kelas akselerator yang diinisiasi oleh Digitaraya dan New Energy Nexus South East Asia (Nexus SEA).
• Nyala Energy Acceleration ini merupakan sebuah rangkaian yang berlangsung selama tiga bulan sejak Januari 2019 silam. Agendanya sendiri berupa
bootcamp yang di dalamnya terdapat sesi pitch coaching, pengembangan produk, hingga mentoring dari pelaku startup dan expert dari sektor energi
terbarukan. Puncak program akselerasi kali ini adalah demo day ke sejumlah calon investor dan pemangku kepentingan yang diwakili dari Kementerian
ESDM.
• Delapan startup pada Nyala Energy Acceleration 2019 ini adalah Replus, After Oil, Khaira Energy, Erenesia, Ailesh Power, Inovasi Dinamika Pratama, TAZ,
dan Weston Energy. Kedelapan startup tersebut mempunyai fokus yang berbeda-beda, mulai dari menyediakan energi terbarukan, membuat device
untuk penghematan energi hingga pengolahan limbah.
• Danny Kennedy, Co-founder dan Presiden New Energy Nexus melihat kedelapan startup tersebut punya potensi dan peluang besar untuk bisa bersaing
secara global.“Miliaran orang masih membutuhkan listrik dan Indonesia punya berbagai sumber yang bisa dijadikan energi terbarukan. Bicara soal
peluang misalnya, sistem microgrid bisa menggantikan diesel di pulau-pulau kecil,” jelasnya.
• Ailesh Power sebagai salah satu peserta kelas akselerator mengaku banyak terbantu dengan adanya Nyala Energy Acceleration 2019 ini. Ailesh Power
sendiri merupakan start up yang membuat alat untuk mengolah limbah agrikultur menjadi energi terbarukan yaitu etanol dan briket.
March 21, 2019
Oil and Gas
Pelaku Industri Migas Sarankan Skema Gross Split
Dievaluasi
Source: https://katadata.co.id/berita/2019/03/16/pelaku-industri-migas-sarankan-
skema-gross-split-dievaluasi
• Pemerintah menilai penerapan skema bagi hasil gross split dalam kontrak kerja sama minyak dan gas bumi (migas) sudah mampu membuat
investasi hulu migas kembali bergairah. Namun, pelaku usaha merasa pemerintah masih perlu melakukan evaluasi terhadap skema ini.
• Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal Husin menyatakan dukungannya terhadap skema gross split.
Namun, dia menilai skema ini perlu dievaluasi lagi guna menarik kembali para investor supaya lebih berminat investasi di Indonesia. Menurutnya
yang dikhawatirkan investor lebih ke ketidakpastian investasi. Meski gross split memberikan keleluasaan bagi para pelaku usaha migas dan juga
percepatan proses pengadaan barang dalam efisiensi, tapi di sisi lain ada faktor ketidakpastian didalamnya. Dia menjelaskan pada saat volatilitas
tinggi di sektor migas di dunia, para pemain besar migas akan melihat portofolio mereka dan fokus kepada lapangan-lapangan yang tidak hanya
memberikan pendapatan yang tinggi. Investor tetapi juga negara yang memberikan lebih kepastian di dalam investasi para investor migas.
• Ia juga mengatakan bahwa skema gross split bukan satu-satunya faktor bagi investor untuk masuk atau tidaknya sebuah investasi. Banyak juga
faktor lain, misalkan diskresi menteri yang bisa menambah atau mengurangi split atau bagi hasil yang didapat kontraktor. Lebih lanjut, Moshe
menyarakan pemerintah seharusnya bisa memberikan opsi lain, selain skema gross split bagi investor.
• Hasil Lelang Migas Menggunakan Skema Gross Split (Kementerian ESDM) Sementara pemerintah merasa skema gross split menunjukkan
kesuksesan. Investasi hulu migas kembali bergairah sejak pemerintah menerapkan skema bagi hasil gross split dalam lelang wilayah kerja migas
dua tahun lalu.
March 16, 2019
Rencana Pengembangan Blok Masela Hitung Nilai
Keekonomian
Source: https://katadata.co.id/berita/2019/03/20/rencana-pengembangan-blok-
masela-hitung-nilai-keekonomian
• Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih meninjau rencana pengembangan (Plan of
Development/POD) Blok Masela yang dikerjakan oleh Inpex Masela Ltd. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan, hingga kini pihaknya masih
melakukan kajian tentang keekonomian yang cocok. Sebelumnya, ia mengatakan Inpex menginginkan tingkat pengembalian investasi (Internal Rate of
Return/IRR) proyek Masela sebesar 15%. Namun, ia belum bisa memastikan apakah keinginan tersebut disetujui atau tidak. Yang jelas, pemerintah akan
menjaga keekonomian proyek.
• Selain soal keekonomian, Dwi menjelaskan, masih ada kendala dalam pembuatan pra-desain kontruksi (Pre Front End Engeneering Design/FEED). Adapun
desain memengaruhi dana investasi. Adapun pihaknya berupaya agar investasi proyek baru itu bisa di bawah US$ 20 miliar, meskipun Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memperkirakan investasi proyek itu bisa mencapai US$ 20 miliar.
• Pada 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan proyek Blok Masela menggunakan skema pengolahan di darat. Keputusan ini berbeda dengan usulan
Inpex yang menginginkan skema pengolahan di laut (FLNG). Dengan skema darat, pemerintah menaksir proyek Masela baru bisa beroperasi 2027.
Namun, Dwi, usai dilantik menjadi Kepala SKK Migas, menargetkan proyek ini bisa beroperasi lebih cepat yakni 2025.
March 20, 2019
ExxonMobil Bersiap Pasang Pipa di Lapangan Minyak
Kedung Keris
Source: https://katadata.co.id/berita/2019/03/18/targetkan-kedung-keris-berproduksi-akhir-tahun-exxonmobil-bersiap-pas
• ExxonMobil Cepu Ltd menargetkan Lapangan Kedung Keris akan beroperasi pada akhir 2019. ExxonMobil Cepu Ltd menargetkan Lapangan Kedung
Keris dapat beroperasi pada akhir 2019. Perusahaan saat ini sedang persiapan pemasangan pipa sepanjang 16 kilometer Lapangan Kedung Keris
merupakan bagian dari proyek Blok Cepu di Jawa Timur. Blok ini sekarang menjadi penopang utama produksi minyak bumi nasional. Menurut data
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksinya mencapai 219 ribu barel per hari (bopd). Padahal, targetnya tahun ini hanya 216 ribu
barel per hari. Selama ini pasokan Blok Cepu berasal dari Banyu Urip.
• Pada 2021, perusahaan memprediksi produksi lapangan itu akan turun. Karena itu, ExxonMobil membutuhkan Lapangan Kedung Keris untuk
segera beroperasi. Produksi dari lapangan baru itu diperkirakan akan menambah produksi Blok Cepu sebesar 10 ribu barel per hari (bopd). Hasil
produksi minyak dari Kedung Keris akan diproses di fasilitas produksi utama (Central Processing Facility/CPF) Blok Cepu. ExxonMobil tak perlu
membangun fasilitas baru, cukup membangun pipa untuk menyambungkan kedua lokasi. Pengeboran sumur Kedung Keris-1 dilakukan di daratan
hingga kedalaman 2.143 meter.
• Cadangan minyak di Lapangan Kedung Keris berhasil ditemukan ExxonMobil pada 2011 sebesar 20 juta barel. Lapangan tersebut merupakan
bagian dari wilayah kerja Blok Cepu, yang berlokasi di Desa Sukoharjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Letaknya 14 kilometer dari Banyu Urip,
yang ditemukan pada 2001. ExxonMobil selaku operator memegang hak kelola Lapangan Kedung Keris sebesar 45%. Kemudian ada PT Pertamina
EP Cepu sebesar 45% dan sisanya dipegang Badan Usaha Milik Negara (BUMD).
March 21, 2019
Cadangan Akan Habis, RI Disebut Butuh Dana Abadi
Migas
Source:https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190321175102-85-379550/cadangan-akan-habis-ri-disebut-butuh-dana-abadi-migas
• Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai industri minyak dan gas (migas) membutuhkan dana abadi untuk diputar dalam
rangka pengembangan industri tersebut. Pengembangan industri migas, khususnya di sektor hulu, penting mengingat saat ini cadangan dan produksi
migas Indonesia terus menurun
• Direktur Program Indef, Berly Martawardaya, mengungkapkan data abadi migas telah diterapkan di sejumlah negara, yaitu Norwegia dan Timor-timor.
Wacana pemungutan dana abadi migas sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Kepastian hukumnya telah diusulkan masuk dalam revisi
Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Namun, realisasinya masih terhambat karena sampai sekarang revisi
uu tersebut masih jalan di tempat.
• Di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy mengungkapkan Komisi VII telah menyepakati usulan pemungutan dana abadi migas
dalam rancangan revisi UU Migas. Dana tersebut bisa disisihkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas yang diterima Kementerian
Keuangan (Kemenkeu). Menurut Tjatur, Indonesia memerlukan dana abadi migas untuk memberikan kepastian pendanaan terkait kegiatan pengumpulan
data dan eksplorasi cadangan migas baru. Dana abadi migas juga bisa menjadi solusi bagi pemerintah yang selama ini hanya mengalokasikan dana
terbatas. Tjatur menyebutkan anggaran Direktorat Jenderal Migas hanya berkisar Rp1 triliun. Sebagian alokasi dana tersebut ditujukan untuk pengadaan
jaringan gas (jargas) yang langsung kepada masyarakat. Konsekuensinya, dana untuk penemuan cadangan baru menjadi minim
• Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar sebelumnya pernah menyebutkan alokasi dana pemerintah untuk pengumpulan
data eksplorasi hanya berkisar Rp60 miliar hingga Rp70 miliar. "Padahal, dana seperti ini (pengumpulan data eksplorasi) penting dan mendesak untuk
ketahanan energi di masa depan," ujarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menyiasati keterbatasan anggaran untuk pengumpulan data dan
eksplorasi tersebut melalui Komitmen Kerja Pasti (KKP) yang diberikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
March 22, 2019
Wacana Subsidi Pertamax, Pengamat Ingatkan Jangan
Membebani Pertamina
Source:https://katadata.co.id/berita/2019/03/22/wacana-subsidi-pertamax-
pengamat-jangan-sampai-membebani-pertamina
• Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa pemberian subsidi Pertamax sangat memungkinkan. Ini bertujuan untuk
mendorong masyarakat menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang berkadar oktan lebih tinggi dari premium, agar lebih ramah lingkungan. Hanya
saja, skema subdisi yang akan dibuat tidak boleh membebani PT Pertamina (Persero).
• Komaidi menjelaskan bahwa di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, masyarakat sebetulnya sudah mulai terbiasa dengan premium yang tidak
lagi bersubsidi dan pendistribusiannya yang sudah mulai terbatas. Adapun untuk menggantikan premium yang terbatas, pemerintah memberikan opsi lain
yaitu Pertalite. Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengatakan jika pemerintah ingin menghapus premium, maka dibutuhkan pengganti
BBM yang harganya setara dengan premium.
• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan merespons usulan tersebut. Pemerintah akan mengkaji usulan ini dengan melihat
ketersediaan anggaran. Jonan menjelaskan bahwa Pertamax bisa saja mendapatkan subsidi melalui pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) pada 2020. Pemberian subsidi terhadap Pertamax antara lain bertujuan meningkatkan konsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan. (Baca:
Hingga Februari 2019, Penyerapan BBM Premium 1,8 Juta KL)
• Adapun dalam APBN 2019, pemerintah dan DPR menyepakati subsidi energi sebesar Rp 160 triliun. Besaran subsidi energi tersebut lebih rendah Rp 4,09
triliun dibandingkan usulan terakhir pemerintah, yaitu sebesar Rp 164,09 triliun. Hal ini seiring perubahan asumsi kurs rupiah menjadi Rp 15.000 per dolar
Amerika Serikat (AS). Meski begitu, subsidi energi lebih tinggi Rp 4,1 triliun dibandingkan rencana awal yaitu sebesar Rp 156,5 triliun.
March 22, 2019
Kelistrikan
PLN Gaet DAMRI dan JakPro Bangun Stasiun Pengisian
Listrik di Bandara
Source:https://katadata.co.id/berita/2019/03/19/pln-gaet-damri-dan-jakpro-bangun-
stasiun-pengisian-listrik-di-bandara
• PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) sedang berdiskusi dengan Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) dan PT Jakarta
Propertindo (JakPro) untuk menyediakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). Nantinya, SPLU ini melayani pengisian listrik untuk bus listrik di Bandara
Internasioanl Soekarno-Hatta, Tangerang. Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN Djoko Abumanan mengatakan, SPLU
ini bakal dilengkapi dengan teknologi pengisian daya cepat (fast charging). "Fast charging ini kan berupa inverter yang cukup besar yakni 200 kVA," kata
Djoko di kantornya, Jakarta, Senin (18/3)
• Djoko mengatakan, perusahaannya masih mendiskusikan kerja sama ini dengan DAMRI dan JakPro. Diskusi itu membahas tentang siapa yang bakal
menyediakan fasilitas SPLU. Ia memastikan bahwa PLN akan menyediakan listrik untuk dialirkan ke SPLU tersebut. Investasi yang digelontorkan untuk
membangun satu SPLU mencapai Rp 2 miliar. Djoko mengatakan, PLN menggandeng perusahaan atau investor lain karena menyadari bahwa investasi
yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Sejauh ini, PLN bersama DAMRI dan JakPro sepakat untuk membuat empat SPLU. Namun, jumlah tersebut bisa saja
berubah tergantung jumlah armada bus listrik yang disiapkan oleh DAMRI. Selain itu, banyaknya SPLU tergantung dari rute yang bakal ditempuh oleh bus
tersebut. Meski beberapa hal masih didiskusikan, ketiga perusahaan menargetkan pembangunan SPLU ini selesai di tahun ini.
• Sebelumnya, General Manager PLN Distribusi Jakarta Jaya (Disjaya) M Ikhsan Asaad mengatakan, ada kendaraan lain yang memanfaatkan listrik seperti
Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT) dan Lintas Rel Terpadu (Light Rail Transit/LRT). Ia mencatat, konsumsi listrik untuk MRT sebesar 65
Megawatt (MW), sedangkan LRT 35 MW. Listrik yang digunakan untuk MRT berasal dari gardu distribusi listrik atau Receiving Substation (RSS) yang
berada di Pondok Indah dan CSW, Jakarta Selatan. Sedangkan, suplai listrik untuk LRT RSS berada di Pulomas, Jakarta Timur dan Tanah Tinggi, Jakarta
Pusat.
March 19, 2019
Jonan Salurkan 900 unit Lampu Jalan Tenaga Surya di
Bogor
Source: https://katadata.co.id/berita/2019/03/21/jonan-salurkan-900-unit-lampu-jalan-tenaga-surya-di-bogor
• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membagikan 900 unit Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Pondok
Pesantren Miftahul Huda 4 Desa Ciaruten Ilir, Bogor, Jawa Barat. Jonan menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan pemerintah
kepada masyarakat. Pembagian PJUTS ini juga bertujuan untuk menciptkan energi ramah lingkungan. "PJUTS ini menjadi upaya kami melayani masyarakat
dalam bidang penerangan tanpa menimbulkan tambahan polusi dan tidak ada tagihan listriknya," kata dia.
• Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengakatan 900 unit PJUTS tersebut akan dipasang di 176 desa di 30 kecamatan. Masyarakat yang beraktivitas di
malam hari jadi merasa aman. "Angka kriminalitas bisa turun," kata Iwan. Sepanjang 2018, Kementerian ESDM telah menggunakan dana yang berasal dari
Anggaran dan Belanja Pendapatan Negara (APBN) untuk melaksanakan program PJUTS di 26 provinsi, 166 kabupaten/kota, dengan jumlah 21.839 titik. "
Jawa Barat mendapatkan 2.230 titik, lebih dari 10%", ujar dia.Tahun ini terdapat sekitar 21 ribu titik PJUTS yang akan disalurkan. Dari angka tersebut,
2.400 titik akan dibagikan di daerah Jawa Barat karena jumlah penduduknya yang banyak.
• Sepanjang 2016-2018 telah terbangun 30 ribu PJUTS untuk menerangi 1.500 kilometer jalan. Bila target tahun ini tercapai, maka pembangunan PJUTS
dalam empat tahun mencapai 51.000 unit, untuk menerangi 2.500 kilometer jalan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi (EBTKE) Sutijastoto mengatakan PJUTS ini juga bertujuan menggairahkan perekonomian kota. Sebab, dengan adanya penerangan masyarakat akan
lebih produktif. "Masih banyak jalan yang tidak ada penerangannya dan listriknya terbatas," kata dia. PJUTS merupakan lampu penerangan jalan yang
menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi listriknya dan terintegrasi dengan baterai. Lampu tenaga surya ini digunakan untuk jalan di
berbagai daerah yang belum terjangkau oleh PLN dan daerah yang mengalami krisis energi listrik, terutama di daerah terpencil.
March 21, 2019
More information about weekly energy news, please visit:
www.publication-pyc.org