8/6/2019 10 Hukum Pertanahan Dan Kebijakan Pertanahaan
http://slidepdf.com/reader/full/10-hukum-pertanahan-dan-kebijakan-pertanahaan 1/7
HukumHukum PertanahanPertanahan &&
KebijakanKebijakan PertanahanPertanahan
RiyadiRiyadi HpHp
8/6/2019 10 Hukum Pertanahan Dan Kebijakan Pertanahaan
http://slidepdf.com/reader/full/10-hukum-pertanahan-dan-kebijakan-pertanahaan 2/7
UUD 1945UUD 1945
PasalPasal 3333 ayatayat (3)(3)
BumiBumi dandan air air dandan kekayaankekayaan alamalam yang yang terkandungterkandung didi dalamnyadalamnya dikuasaidikuasai
oleholeh negaranegara dandan dipergunakandipergunakan untukuntuk sebesarsebesar--besarbesar kemakmurankemakmuran rakyatrakyat..
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah
pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
8/6/2019 10 Hukum Pertanahan Dan Kebijakan Pertanahaan
http://slidepdf.com/reader/full/10-hukum-pertanahan-dan-kebijakan-pertanahaan 3/7
UU No 5 Tahun 1960 (UUPA)
PenguasaanPenguasaan dandan PemilikanPemilikan TanahTanah PerkotaanPerkotaan::
1.1. PerlunyaPerlunya PembatasanPembatasan PemilikanPemilikan DanDan PenguasaanPenguasaan TanahTanahBangunanBangunan..
a.a. UUPAUUPA PasalPasal 77..
UntukUntuk tidaktidak merugikanmerugikan kepentingankepentingan umumumum makamaka pemilikanpemilikan
dandan penguasaanpenguasaan tanahtanah yang yang melampauimelampaui batasbatas tidaktidakdiperkenankandiperkenankan..
b.b. UUPAUUPA PasalPasal 1717..1)1) DenganDengan mengingatmengingat ketentuanketentuan dalamdalam pasalpasal 7 7 makamaka untukuntuk mencapaimencapai tujuantujuan yang yang
dimaksuddimaksud dalamdalam pasalpasal 2 2 ayatayat (3)(3) diaturdiatur luasluas maksimummaksimum dandan//atauatau minimumminimumtanahtanah yang yang bolehboleh dipunyaidipunyai dengandengan sesuatusesuatu hakhak tersebuttersebut dalamdalam pasalpasal 1616 oleholehsatusatu keluargakeluarga atauatau badanbadan hukumhukum..
2)2) PenetapanPenetapan batasbatas maksimummaksimum termaksudtermaksud dalamdalam ayatayat (1)(1) pasalpasal iniini dilakukandilakukandengandengan peraturanperaturan perundanganperundangan didalamdidalam waktuwaktu yang yang singkatsingkat..
3)3) TanahTanah--tanahtanah yang yang merupakanmerupakan kelebihankelebihan daridari batasbatas maksimummaksimum termaksud termaksud dalamdalamayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan dengan gantiganti kerugiankerugian, , untukuntukselan jutnyaselan jutnya dibagikandibagikan kepadakepada rakyatrakyat yang yang membutuhkanmembutuhkan menurutmenurut ketentuanketentuan--ketentuanketentuan dalamdalam PeraturanPeraturan PemerintahPemerintah..
4)4) Tercapainya Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (batas minimum termaksud dalam ayat (1)1) pasalpasal iniini, yang , yang akanakanditetapkanditetapkan dengandengan peraturanperaturan perundanganperundangan, , dilaksanakandilaksanakan secarasecara berangsurberangsur--angsurangsur..
8/6/2019 10 Hukum Pertanahan Dan Kebijakan Pertanahaan
http://slidepdf.com/reader/full/10-hukum-pertanahan-dan-kebijakan-pertanahaan 4/7
UU No 5 Tahun 1960 (UUPA)
c.c. UU No. 56UU No. 56 TahunTahun 1960,1960, Pasal 12.
Maksimum luas dan jumlah tanah untuk perumahan dan
pembangunan lainnya serta pelaksanaan selan jutnya dari
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
d.d. TAP MPR RI No. II/MPR/1988TAP MPR RI No. II/MPR/1988
Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak
rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas
maksimum pemilikan tanah pertanian dan perkotaan sertamencegah penelantaran tanah, termasuk berbagai upaya
untuk mencegah pemusatan penguasaan yang merugikan
kepentingan rakyat
8/6/2019 10 Hukum Pertanahan Dan Kebijakan Pertanahaan
http://slidepdf.com/reader/full/10-hukum-pertanahan-dan-kebijakan-pertanahaan 5/7
2. Kriteria penentuan batas maksimum pemilikan dan penguasaan
tanah bangunana. Menentukan batas luas tertentu (baik untuk tanah yang sudah ada
bangunannya maupun yang belum ada), misalnya 5.000 m2 bagi daerah
strategis dan 10.000m2 bagi daerah lain dengan penentuan bidang tanah
sekitar 5 atau 10 bidang; atau
b. Hanya menentukan batas luas tertentu tanpa menentukan bidang tanahnya.
8/6/2019 10 Hukum Pertanahan Dan Kebijakan Pertanahaan
http://slidepdf.com/reader/full/10-hukum-pertanahan-dan-kebijakan-pertanahaan 6/7
Prinsip-prinsip pengaturan pembatasan pemilikan dan
penguasaan tanah bangunan
1. Pendekatan yuridis;
2. Pendekatan pengenaan sanksi secara tidak langsung
a. Pengenaan pa jak;
b. Pencabutan hak atas tanah, apabila pemegang hak tidak memanf aatkantanahnya sesuai sif at dan tujuannya
8/6/2019 10 Hukum Pertanahan Dan Kebijakan Pertanahaan
http://slidepdf.com/reader/full/10-hukum-pertanahan-dan-kebijakan-pertanahaan 7/7
Prinsip-prinsip pengaturan pembatasan pemilikan dan
penguasaan tanah bangunan
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat melaksanakan pendekatan
kedua:
1. Adanya kewa jiban pendaftaran tanah;
2. Perlu diwujudkan pengaturan penelantaran tanah;3. Pengaturan tentang pemberian kuasa di bidang pertanahan. Larangan
pemberian kuasa yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak
atas tanah dalam hal yang menyebabkan pelanggaran terhadap
pemilikan/penguasaan tanah secara absente dan batas
maksimumpemilikan/penguasaan, sert ahl-hal lain yang pada hakekatnya
dimaksudkan sebagai penyelundupan hukum