i
EXECUTIVE SUMMARY
Laporan Akuntabilitas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan koperasi
dan UKM di Indonesia pada periode tahun anggaran 2011. Laporan ini juga sekaligus
merupakan bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2011.
Adapun pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan RENSTRA periode
tahun 2010‐2014 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan
sasaran melalui kebijakan, program dan kegiatan. Secara khusus pengukuran kinerja
dilakukan menurut 8 sasaran yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama
Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana telah ditetapkan selama 5 tahun.
Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikatakan bahwa hasil nilai
capaian kinerjanya berjalan dengan sangat baik. Meskipun capaian kinerja ada yang di
bawah target capaian, namun hal tersebut dikarenakan aspek‐aspek yang berkaitan
langsung dengan faktor teknis dan kondisi yang tidak terduga di lapangan. Kemudian
hal yang cukup mengembirakan karena dari keseluruhan program dan kegiatan lebih
dari 97% di antaranya nilai capaian kinerjanya di atas rata‐rata (100%), bahkan jauh di
atas rata‐rata, dengan tingkat partisipasi yang besar dari stakeholder dan kemampuan
melakukan efisiensi.
Sebagai catatan untuk melakukan perbaikan ke depan, harus dilakukan berbagai
langkah‐langkah dan kebijakan yang lebih intensif untuk mempertajam aspek output
dan outcame dari kegiatan dan program kedeputian yang saling bersinergi sesuai
dengan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini dipandang sangat
penting, mengingat pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah salah satu
langkah strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jakarta, Maret 2012
ii
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koperasi dan
UKM Tahun Anggaran 2011 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban, atas amanah
yang diemban oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam menjalankan upaya
pemberdayaan Koperasi dan UKM di tanah air. Laporan ini juga diharapkan sebagai
dasar untuk memperbaiki capaian efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam
upaya mencapai misi dan visi, Kementerian Koperasi dan UKM.
Oleh karena itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mutlak diperlukan,
tidak saja sebagai landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintah yang ideal, tetapi
lebih dari itu juga sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan
kewenangan, dan menjamin terselenggaranya pelaksanaan kewenangan untuk
mencapai tujuan nasional, yang diterima secara luas dengan tingkat efesiensi dan
efektivitas hasil yang maksimal.
Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran yang
utuh tentang program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah selama tahun anggaran 2011, dan hubungannya dengan
pelaksanaan program tahun sebelumnya. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM
telah berupaya keras untuk menjalankan amanat pemberdayaan Koperasi dan UKM,
sesuai dengan misi dan visinya, dengan sebaik‐baiknya.
Secara detail laporan ini merupakan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan capaian
sasaran dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010‐2014. Selaras
dengan itu telah pula ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Kementerian Koperasi dan UKM periode 2010‐2014, yang menjadi dasar
dan panduan dalam mencapai target serta pengukuran kinerja kegiatan dan program
yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM secara
periodik dan berkesinambungan.
iii
Selanjutnya laporan ini diharapkan menjadi pendorong peningkatan kinerja dan koreksi
konstruktif, agar di masa yang akan datang pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan
lebih baik lagi. Laporan ini juga diharapankan menjadi sarana komunikasi yang efektif
bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap upaya pemberdayaan Koperasi dan
UKM di tanah air. Sekaligus sebagai bentuk untuk menjaga kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Koperasi dan UKM.
Jakarta, Maret 2012
Menteri Negara,
Draft :
1. Plt. Sekretaris Kementerian : ......../........
2. Kepala Biro Perencanaan : ......../.......
DR. Syarief Hasan
iv
DAFTAR ISI
EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................
KATA PENGANTAR ..............................................................................................
DAFTAR ISI ..........................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN .................................................................................................
I. Kedudukan ...................................................................................
II. Tugas pokok dan fungsi ...................................................................
II. Struktur organisasi .........................................................................
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS ...............................................................................
I. Visi dan Misi ...............................................................................
1. Pernyataan Visi .................................................................
2. Pernyataan Misi ...............................................................
II. Tujuan ..........................................................................................
III. Sasaran Umum .............................................................................
IV. Sasaran Strategis ...... ...................................................................
V. Arah Kebijakan dan Strategi ...........................................................
VI. Pengembangan Program dan Kegiatan ...........................................
VII. Program/Kegiatan dan Rencana Kerja Berdasarkan Unit Eselon I …….
VIII. Rencana Kinerja Tahun 2011 ..........................................................
BAB III
ANALISIS KINERJA ..........................................................................................
I. Evaluasi Kinerja ...........................................................................
i
ii
iv
1
1
1
2
5
6
6
6
6
7
7
9
14
19
25
32
33
v
Sasaran I : Peningkatan Jumlah dan Peran KUMKM Dalam
Perekonomian Nasional ........................................
Sasaran II : Peningkatan Daya Saing Produk KUKM ....................
Sasaran III : Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan
prasaran produksi KUMKM ....................................
Sasaran IV : Pengembangan Pemasaran Produk Koperasi dan
UMKM..........................................................................
Sasaran V : Penyediaan Akses Pembiayaan KUMKM .....................
Sasaran VI : Pengembangan Wirausaha KUKM Baru .....................
Sasaran VII : Perbaikan Iklim Usaha yang Lebih Berpihak pada
KUMKM .......................................................................
Sasaran VIII : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya di Bidang Koperasi dan UKM..............
II. Analisis Keuangan ................................................................................
BAB IV
PENUTUP .............................................................................................................
A. Kesimpulan ………….....………………………………………………………….................
B. Saran ………………………..………………………………………………………….................
33
37
39
41
46
50
54
58
60
64
64
66
1
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011 ini diawali
dengan paparan tentang keberadaan, kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian
Koperasi dan UKM dalam tata pemerintah Republik Indonesia. Keberadaan
Kementerian Negara termasuk dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM diatur
secara khusus dalam Undang‐Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Undang‐Undang tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan
Presiden RI Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian
Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010.
Selaras dengan maksud laporan ini disusun, serta untuk mempertegas dan
memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah perlu kiranya terlebih dahulu dijabarkan hal‐hal yang berhubungan dengan
hal tersebut, sebagai berikut:
I. KEDUDUKAN
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009
dan Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2010, menyatakan bahwa:
1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Menteri
Negara Koperasi
II. TUGAS DAN FUNGSI
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara.
2
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi‐fungsi, sebagai
berikut:
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil
dan menengah;.
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengah;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha
mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang‐undang di bidang koperasi,
usaha mikro, kecil dan menengah.
Terkait dengan fungsi di atas, beberapa Undang‐undang juga secara eksplisit
mengamanahkan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, melaksanakan fungsi teknis
pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UKM. Ruang lingkup penugasan yang
berkaitan erat dengan bidang koperasi dan UMKM, terutama termaktub dalam UU No.
25/1992 tentang Perkoperasian, UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi teknis
dalam lingkup pemberdayaan ini menjadi sangat penting, sehingga Kementerian
Koperasi dan UKM dapat berperan secara langsung dalam proses pemberdayaan KUKM
di masyarakat.
III. STRUKTUR ORGANISASI
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM
diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Adapun penjabarannya
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia, Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. Susunan organisasi eselon I
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
1. Sekretariat Kementerian;
2. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Deputi Bidang Produksi;
4. Deputi Bidang Pembiayaan;
5. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
3
6. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
8. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;
9. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
10. Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi;
11. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional;
12. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi; dan
13. Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan.
Jajaran struktural di bawah Sekretaris Menteri meliputi Kepala Biro, Kepala
Bagian dan Subbagian yang dikordinasi oleh seorang Sekretaris Menteri. Sedangkan
Deputi dibantu oleh Asisten Deputi (ASDEP), Kepala Bidang, dan Subbidang dikoordinasi
oleh masing‐masing Deputi.
Adapun untuk bagian pengawasan secara khusus dilakukan oleh Inspektorat
yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM yang
secara administrasi dikordinasikan oleh Sekretaris Menteri. Untuk lebih jelasnya,
berikut disampaikan gambar struktur organisasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM
Republik Indonesia:
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
KOPERASI DAN UKM
DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN
SUMBERDAYA UKM DAN KOPERASI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
RESTRUKTURISASI USAHA
ASDEP URUSAN PERATURAN PER-UU-AN
ASDEP URUSAN PENGENDALIAN & AKUNTABILITAS
ASDEP URUSAN KEANGGOTAAN
KOPERASI
ASDEP URUSAN TATALAKSANA
KOPERASI & UKM
ASDEP URUSAN KETENAGALISTRIKAN
DAN ANEKA USAHA
ASDEP URUSAN INDUSTRI. KERAJINAN
& PERTAMBANGAN
ASDEP URUSAN PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
ASDEP URUSAN PEMBIAYAAN DAN
PENJAMINAN KREDIT
ASDEP URUSAN ASURANSI DAN
JASA KEUANGAN
ASDEP URUSAN PERMODALAN
ASDEP URUSAN INFORMASI DAN
PUBLIKASI BISNIS
ASDEP URUSAN KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA
ASDEP URUSAN SARANA&PRASARANA
PEMASARAN
ASDEP URUSAN ADVOKASI
ASDEP URUSAN MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT
KUKM
ASDEP URUSAN PERAN SERTA MASYARAKAT
ASDEP URUSAN PENGEMB. SISTEM
BISNIS
ASDEP URUSAN FASILITASI INVESTASI
UKMK
ASDEP URUSAN PEMBERDAYAAN LEMB. PENGEMB.
BISNIS
ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN
PERKADERAN UKMK
ASDEP URUSAN PENELITIAN SUMBER
DAYA
ASDEP URUSAN ORGANISASI & BADAN
HUKUM KOPERASI ASDEP URUSAN
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKURTURA
ASDEP URUSAN KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
ASDEP URUSAN PROGRAM
PENDANAAN
ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN DAN
PENGENDALIAN SP.
ASDEP URUSAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
ASDEP URUSAN EKSPOR-IMPOR
ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
ASDEP URUSAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN KOPERASI
ASDEP URUSAN PRODUKTIVITAS DAN
MUTU
ASDEP URUSAN RESTRUKTURISASI
USAHA
ASDEP URUSAN PENELITIAN KOPERASI
ASDEP URUSAN PENELITIAN UKM
DEPUTI BIDANG
PRODUKSI
DEPUTI BIDANG PAMASARAN DAN JARINGAN USAHA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA
DEPUTI BIDANG
PEMBIAYAAN
MENTERI NEGARA
BIRO PERENCANAAN BIRO UMUM
1. SA. Meneg Bidang Hubungan Antar Lembaga 2. SA. Meneg Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi 3. SA. Meneg Bidang Hubungan Internasional 4. SA. Meneg Bidang Pemanfaatan Teknologi 5. SA. Meneg Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan
STAF AHLI
4
BIRO KEUANGAN
SEKRETARIAT KEMENTERIANINSPEKTORAT
5
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS
RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM periode 2010‐2014 merupakan
kerangka teknis yang jelas dan terukur dalam pemberdayaan koperasi dan UKM
dalam lima tahun. Selaras dengan visi bangsa yang berdaya saing, sebagaimana
diamanahkan RPJPN periode 2005‐2025, arah pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM) ditujukan pada pengembangan koperasi dan UMKM yang
berbasis iptek dan berdaya saing. Sedangkan agar berlangsung proses pembangunan
yang merata dan berkeadilan maka arah pemberdayaan koperasi dan UMKM ditujukan
pada peningkatan posisi tawar dan efisiensi dalam rangka meningkatkan produktivitas
usaha koperasi dan UMKM.
Dalam periode lima tahun mendatang, sesuai dengan RPJMN periode 2010‐
2014, strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan kepada pembangunan
kompetensi inovasi dan teknologi sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan
efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian. Untuk
itu, perlu diperbaiki lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing
koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha
koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, serta ditingkatkan juga kapasitas,
kompetensi, dan produktivitas usaha.
Tentu saja perencanaan pemberdayaan koperasi dan UKM ini dengan
memperhatikan berbagai faktor internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan
(weakness), serta faktor eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (threat)
yang melingkupi keberadaan institusional Kementerian maupun koperasi dan UKM.
Atas dasar itu Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, misi, tujuan,
sasaran, arah kebijakan dan strategi pencapaiannya berikut program dan kegiatan
pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dijabarkan lebih lanjut dalam laporan ini.
6
I. VISI DAN MISI
1. Pernyataan Visi
Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, Kementerian Koperasi dan UKM
telah menetapkan visi, yaitu:“Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(KUMKM) Sehat dan Kuat”
2. Pernyataan Misi
Untuk mencapai visi di atas Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan misi yaitu:
“Memberdayakan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam
rangka mewujudkan demokrasi ekonomi”.
II. TUJUAN
1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian
Nasional melalui:
a. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
b. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam
perekonomian nasional.
2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui :
a. Mengembangkan kebijakan dan program‐program pemberdayaan Koperasi
dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan
UMKM.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui Meningkatkan
kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk‐produk kreatif,
inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. adaPeningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui peningkatkan
kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan
UKM.
5. Meningkatkan Akses Pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan
skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan
Koperasi dan UMKM.
6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui:
a. Menumbumbukan wirausaha baru yang inovatif
7
b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan
mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat.
7. Perbaikan Iklim Usaha yang Lebih Berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui:
a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan
kredibel.
b. Menyediakan peraturan perundang‐udangan yang lebih berpihak pada
Koperasi dan UMKM.
III. SASARAN UMUM
1. Terciptanya iklim usaha yang konsusif bagi kebangkitan daya saing KUMKM.
2. Berkembangnya usaha koperasi yang berskala besar sesuai dengan kompetensi
dan jati diri koperasi.
3. Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam rangka penumbuhan
kesadaran berkoperasi dan berwirausaha
4. Meningkatnya jumlah KUMKM yang berkualitas dan semakin berperan dalam
menumbuhkan wirausaha baru.
5. Memperluas cakupan dan keterkaitan usaha KUMKM dalam menghadapi
persaingan global
IV. SASARAN STRATEGIS
1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional
dengan:
a. Meningkatkan koperasi berkualitas (2%) pertahun dan tumbuhnya (5%)
jumlah koperasi secara Nasional.
b. Meningkatnya rata‐rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan
UMKM sebesar (5%) per tahun.
c. Meningkatnya rata‐rata nilai investasi Koperasi dan UMKM sebesar 10% per
tahun.
2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan :
a. Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat.
b. Terselenggaranya diklat kewirausahaan bagi para sarjana calon wirausaha.
c. Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga
pendidikan pedesaan.
d. Tumbuh dan berkembangnya lembaga diklat bagi Koperasi dan UMKM.
8
e. Tersedianya model‐model praktek terbaik (best practices) internasional bagi
pemberdayaan Koperasi.
f. Berkembangnya Koperasi dan UMKM dalam penerapan IT dan teknologi
tepat guna.
3. Peningkatan daya saing produk KUKM dengan :
a. Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM dalam negeri.
b. Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang bisnis retail.
c. Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa terhadap ekspor
non migas nasional minimal sebesar 20% pertahun.
4. Pengembangan kemitraan KUKM dengan pelaku usaha melalui: Meningkatnya
jumlah dan kualitas kemitraan usaha.
5. Peningkatan pemasaran produk KUKM dengan :
a. Tumbuh dan berkembanganya trading house di seluruh propinsi.
b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran.
c. Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM
d. Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik Koperasi dan
UMKM.
e. Memperkuat permodalan dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM di
sentra‐sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.
f. Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industry kreatif dan pemberdayaan
KUKM Nasional.
6. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM dengan :
a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdistribusi 20 T/tahun
b. Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat, dan
penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
c. Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP dan lembaga pembiayaan
lainnya.
d. Meningkatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan KSP/USP.
e. Memperkuat permodalan dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM di
sentra‐sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.
7. Pengembangan wirausaha KUKM baru dengan terciptanya 5.000 wirausaha baru
dari kalangan sarjana.
8. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM dengan :
a. Terselenggarakannya penataan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang
efektif, efisien dan bertanggungjawab.
b. Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang‐undangan dan kebijakan
yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
9
c. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan
Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat,
propinsi, kabupaten dan kota.
d. Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam
pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
e. Sistem informasi KUKM on‐line
V. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal ke depan,
Kementerian Koperasi dan UKM, telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan prioritas
bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM yang akan ditempuh dalam periode lima
tahun mendatang.
1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM.
2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif.
3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.
4. Peningkatan Daya Saing SDM koperasi dan UMKM.
5. Penguatan kelembagaan koperasi.
Secara spesifik, dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimum Kementerian
Koperasi dan UKM telah menetapkan strategi pemberdayaan koperasi dan UKM sebagai
berikut:
V. 1. Strategi Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM
Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan
perundang‐undangan dan kebijakan yang memudahkan dan berpihak pada tumbuh
kembangnya koperasi dan UMKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah:
Penataan peraturan perundang‐undangan di bidang koperasi dan UMKM;
Sinkronisasi peraturan perundang‐undangan tingkat nasional dan daerah (Peraturan
daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota).
Di sisi lain perlu pula untuk melakukan pengembangan berbagai kebijakan
bidang LKM dan KSP/KJKS; pembentukan forum dan peningkatan koordinasi;
Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat khususnya di daerah, pengembangan
dan dukungan kegiatan kajian terapan seperti OVOP dalam rangka peningkatan nilai
tambah Produk Unggulan; Pengembangan hasil Kerjasama Internasional;
Pengembangan model dalam Penerapan teknologi dan hasil‐hasil kajian dan
penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha koperasi dan UMKM;
Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi koperasi dan UMKM, termasuk
pengembangan sistem dan jaringan informasinya.
10
V. 2. Strategi Peningkatan Akses Kepada Sumber Daya Produktif
Peningkatan akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan
secara langsung dengan pembiayaan. Oleh karena itu strategi
pengembangannya ditujukan pada penguatan permodalan bagi koperasi dan
UMKM dalam berbagai bentuk skim kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat
(KUR), dan berbagai bentuk skim lainnya yang berkesesuaian dengan kondisi dan
kebutuhan koperasi dan UMKM, termasuk pembiyaan setelah sertifikasi tanah.
Untuk memberikan cakupan yang lebih luas, selain dukungan dan pembiayaan
langsung kepada pelaku usaha, pengembangan ditujukan pada LKM yaitu
KSP/USP‐Koperasi baik konvensional maupun syariah. Dalam hal ini perlu
diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan
lain, khususnya bagi kredit mikro dan kecil.
Selain aspek dukungan pembiayaan, dalam rangka restrukturisasi usaha
perlu dikembangkan berbagai bentuk peningkatan dan atau perbaikan struktur
kemampuan usaha yang berkaitan langsung dengan pembiayaan bagi koperasi
dan UMKM, dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan kelembagaan usaha,
peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan
bisnis, fasilitasi investasi koperasi dan UMKM dan pengembangan sistem bisnis.
Dalam rangka memberikan layanan pembiayaan secara spesifik kepada
koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB‐KUKM) yang secara khusus memberikan
pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan
Koperasi dan UMKM. Lingkup pembiayaan dilakukan dalam bentuk pembiayaan
kepada koperasi sektor rill; Pinjaman kepada koperasi dan UMKM strategis melalui
lembaga perantara; Pembiayaan kepada koperasi dan UMKM melalui Perusahaan
Modal Ventura (PMV); Pembiayaan kepada KSP/USP koperasi primer dan/atau
KJKS/UJKS koperasi primer; Pembiayaan kepada UMK melalui KJKS dan UJKS
koperasi sekunder; dan Pembiayaan kepada UKM melalui KSP dan USP koperasi
sekunder.
V. 3. Strategi Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
Peningkatan produksi merupakan mata rantai dalam pengembangan
pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi
dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya
pemberdayaan koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan.
11
Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan nilai tambah dengan
pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan,
khususnya nano teknologi, yang kaya inovasi produk. Adapun aspek penting
dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan
pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor.
Dalam kaitan itu, secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM telah
menugaskan Lembaga Layanan Pemasaran KUKM (LPP‐KUKM) sebagai unit bisnis
yang mandiri, tetapi tetap merupakan unit kerja di bawah Kementerian untuk
memberikan fasilitasi promosi produk KUKM di pasar domestik maupun
internasional. Lingkup kegiatannya adalah promosi produk unggulan, menyediakan
informasi pasar, dan menyediakan sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi
pemasaran dan pelatihan pemasaran produk KUKM.
V. 4. Strategi Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM
Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya
penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam
pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, perkoperasian,
manajerial, keahlian teknis dan keterampilan dasar (live skill). Upaya Peningkatan
Dayasaing SDM Koperasi dan UMKM dilakukan dengan:
a. Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan
dan mengembangkan kebijakan; mendorong, mengembangkan dan membantu
pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian;
memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; serta membentuk dan
mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan,
penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan
dasar (live skill) dan penciptaan wirausaha baru.
b. Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi jasa
keuangan dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan;
meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manajerial.
c. Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM dengan cara merumuskan
dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan wira koperasi,
pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi
produk/nano‐teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern.
d. Pengembangan kelembagaan diklat KUMKM dengan cara merumuskan dan
mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat
dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi,
swasta nasional dan asing.
12
V. 5. Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi
Upaya penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, selain tujukan pada
peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah
pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan
bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun
peningkatan akuntabilitas pegelolaan kelembagaan koperasi.
Aspek penting dalam pengutan kelembagaan ini berkaitan dengan Peningkatan
kualitas kelembagaan Koperasi termasuk dalam hal ini adalah pemeringkatan
koperasi dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
secara berjenjang melalui membangunkan (awakening), pemberdayaan
(empowering), pengembangan (developing), penguatan (strengthening); Penataan
administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat
Sadar Koperasi (Gemas‐KOP); Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUMKM; serta Revitalisasi Fungsi
Kelembagaan Koperasi.
V. 6. Strategi Umum
a. Strategi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM terkait secara langsung
dengan pembina koperasi, yakni seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan
UKM dan dinas/lembaga/badan yang menanggani koperasi dan UKM di
propinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu pengembangan dan
peningkatan tata kelola organisasi dan kualitas kinerja serta
pertanggungjawaban publik, serta peningkatan akuntabilitas dan
pengawasan (keinspektoratan).
Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,
Kementerian Koperasi dan UKM perlu merubah semangat birokrasi model
lama, menjadi kekuatan organisasi yang mengedepankan nilai‐nilai
profesional, kewirausahaan dan corporateness. Keinginan untuk melakukan
perubahan demikian, disadari telah menjadi bagian penting dalam proses
pembangunan pada masa kini dan mendatang. Terlebih lagi masyarakat
telah semakin kritis dan berani dalam menyampaikan kritik dan penilaian
terhadap kinerja pemerintah.
Asas‐asas umum dalam penyelenggaraan negara meliputi asas
kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan
13
umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Perlu digarisbawahi bahwa aspek pentingnya adalah pelayanan dan bukan
mencari keuntungan tetapi bersifat pemberdayaan. Peningkatan kualitas
dan kapasitas aparatur baik secara struktural maupun fungsional harus
dilakukan secara gradual.
Penataan secara mendasar kondisi struktur dan fungsi aparatur yang
membidangi koperasi dan UKM perlu dilakukan, terutama dengan merubah
mindset menjadi kekinian yang mengedepankan kinerja (birokrasi berbasis
kinerja), dengan tanpa menghilangkan tugas dan wewenangnya sebagai
organisasi pemerintah. Dalam hal ini perubahan dilakukan sejak tahap
rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan
berdasarkan prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian
pegawai negeri sipil.
Dalam rangka meningkatkan kinerja dilakukan dengan memerbaiki
prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk
peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali
struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi
pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan. Terkait
dengan itu maka perlu perbaikan remunerasi sehingga makin
mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan
berimbang. Di sisi lain perlu pula memperbaiki sistem dan tunjangan
pensiun agar mencerminkan imbalan prestasi yang manusiawi namun tetap
dapat dipenuhi oleh kemampuan anggaran.
Adapun untuk melakukan peningkatan capaian kinerja dilakukan
dengan pengawasan kinerja dan dampak reformasi, termasuk
pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas
bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
Selaras dengan itu perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan
pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum yang
diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh
masyarakat.
b. Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
Dukungan sarana dan prasarana sangat menentukan berhasil tidaknya
pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UKM. Namun demikian perlu
dicatat bahwa sarana prasarana yang ada perlu dimanfaatkan dengan baik
dan optimal dalam rangka menjalankan efisiensi dan efektivitas kinerja
14
program dan kegiatan. Dalam kaitan itu perlu peningkatan, pembenahan
dan pembangunan kembali beberapa sarana dan prasarana yang memadai
yang secara langsung berpegaruh terhadap peningkatan kinerja program
dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM di tanah air.
VI. PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana telah diuraikan secara
panjang lebar, khususnya menyangkut penugasan sesuai RPJPN periode 2005‐2025 dan
RPJMN 2010‐2014, dan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 47 tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan
Presiden RI Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian
Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I, serta amanah UU No.
25/1992 tentang Perkoperasian, UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, yang menugaskan Kementerian Koperasi dan UKM untuk
menyelenggarakan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro,
kecil dan menengah. Atas dasar itu Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan
program dan kegiatan sebagai berikut:
A. Program Generik
A. 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
a. Pelaksanaan Anggaran dan Penatausahaan dan Inventarisasi BMN
b. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang KUMKM
c. Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi
d. Peningkatan Kerjasama Luar Negeri Bidang KUMKM
e. Perencanaan Penyusunan Program dan Koordinasi
f. Pengawasan
g. Pemeliharaan (Langganan daya dan jasa)
h. Kehumasan dan pendidikan pelatihan aparatur
i. Dukungan pemberdayaan KUKM di daerah
A. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi
dan UKM
a. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang KUMKM
b. Pengembangan Pusdiklat Terpadu Peningkatan SDM KUKM di Cisarua Bogor
c. Pengembangan Wisma SMESCO KUKM dan Rumah Dinas Pejabat Eselon I
dan II Jend. Gatot Subroto
d. Pengembangan Pusat Bisnis KUMKM Jl. MT. Haryono Kav. 52‐53 Jakarta
Selatan.
15
e. Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor.
B. Program Teknis
Program Teknis Kementerian Koperasi dan UKM adalah Program Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM.
B.1. Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM
Kegiatan prioritas sesuai RPJMN 2010‐2014, dalam rangka peningkatan iklim
usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, sebagai Prioritas Bidang Pembangunan
Nasional adalah:
1. Penataan peraturan perundang‐undangan terkait perkoperasian, LKM,
pendaftaran dan perijinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam
negeri, dan penyebarluasan teknologi tepat guna, beserta ketentuan
pelaksanaannya.
2. Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan yang merugikan koperasi dan
UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik daerah
3. Pembentukan forum koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM
Selain kegiatan prioritas di atas, kegiatan Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif
bagi Koperasi dan UMKM yang mendapatkan perhatian besar di lingkungan
Kementerian Koperasi dan UKM adalah:
1. Perluasan penerapan penilaian dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah
terhadap perkembangan dan kinerja koperasi dan UMKM
2. Peningkatan koordinasi lintas pelaku tingkat nasional dalam pemberdayaan
koperasi dan UMKM di bidang kelembagaan
3. Peningkatan koordinasi lintas pelaku dalam penyelarasan upaya‐upaya
pemberdayaan koperasi dan UMKM di tingkat nasional di bidang restrukturisasi
usaha
4. Peningkatan koordinasi lintas pelaku dalam penyelarasan upaya‐upaya
pemberdayaan koperasi dan UMKM di tingkat nasional di bidang pemasaran dan
jaringan usaha
5. Peningkatan koordinasi lintas pelaku dalam penyelarasan upaya‐upaya
pemberdayaan koperasi dan UMKM Bidang Produksi di tingkat nasional
6. Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SDM KUMKM
16
B.2. Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Produktif
Kegiatan Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan sesuai RPJMN 2010‐
2014, dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, substansi inti
adalah Kredit Usaha Rakyat melalui :
1. Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang
didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/
pembiayaan lainnya.
2. Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/KJKS,
perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pegadaian serta
Lembaga Penjaminan Kredit dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan
UMKM
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan
mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk
LKM yang berbadan hukum koperasi.
4. Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi
anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi.
Kegiatan prioritas bidang sesuai RPJMN 2010‐2014, dalam rangka peningkatan
akses terhadap sumber daya produktif, sebagai Prioritas Bidang Pembangunan Nasional
adalah:
1. Peningkatan peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat dalam
penyediaan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, yang didukung
penyelarasannya dengan program‐program pembiayaan nasional bagi koperasi
dan UMKM.
2. Penyediaan skim‐skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas
usaha mikro, seperti dana bergulir, bantuan sosial tanggung renteng.
3. Dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak
terkecuali bagi sektor informal.
4. Pemasyarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi
masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil.
Sedangkan kegiatan peningkatan akses terhadap sumber daya produktif di
lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan kegiatan prioritas di
atas adalah:
1. Pengembangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit serta Pengambangan Sektor
Strategis
2. Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi koperasi dan UMKM,
termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya.
3. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi
dan berorietasi ekspor.
17
4. Program Pembiayaan Dana Bergulir KUMKM
5. Pengembangan Pendanaan Bagi KUMKM Termasuk Penyediaan Dana Bagi
Pelaku Usaha Mikro dan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Pembiayaan
6. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam Termasuk Pendirian Lembaga
Pengembangan dan Pengawasan KSP/KJKS dan Induk Pembiayaan LKM (APEX
LKM).
7. Pengembangan Permodalan, Kredit Program dan Skim Kredit Lainnya.
8. Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan, Penerapan Kebijakan.
9. Perpajakan, dan Sinergi Pembiayaan melalui anggaran daerah.
10. Pengembangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Termasuk Pendirian LPS
Bagi Anggota KSP/KJKS.
11. Penyusunan blueprint Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan.
12. Penyediaan sistem insentif bagi penerapan standar kualitas produk dan jasa
yang dihasilkan koperasi dan UMKM.
13. Pengembangan sistem jaring pengaman dan perlindungan usaha bagi koperasi
dan UMKM, termasuk advokasi hukum terkait persaingan usaha dan HaKI.
14. Pengembangan jasa pendampingan dan konsultasi keuangan bagi koperasi dan
UMKM.
15. Dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pengembangan dan
penyelenggaraan pendampingan usaha bagi koperasi dan UMKM, terkait aspek‐
aspek teknologi, manajemen, pemasaran, informasi, dan kerja sama usaha.
B.3. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
Kegiatan prioritas bidang sesuai RPJMN 2010‐2014, dalam rangka
pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, meliputi:
1. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan
berorientasi ekspor.
2. Pengembangan dan penguatan sentra‐sentra produksi/klaster usaha skala mikro
dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan terisolir.
3. Dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam
pengembangan produk‐produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak,
alih teknologi, pemasaran/ekspor, atau investasi.
4. Dukungan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui
pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar dan jaringan
pemasaran baik domestik maupun ekspor.
5. Dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pendampingan dan konsultasi
keuangan yang mendukung peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada
sumber‐sumber pembiayaan.
18
Sedangkan kegiatan pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan
UMKM di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan kegiatan
prioritas di atas adalah:
1. Peningkatan peran UKM dalam pengembangan ekonomi daerah
2. Pengembangan sumberdaya koperasi dan UKM dalam peningkatan ekonomi
kawasan
3. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi
dan berorientasi ekspor.
4. Peningkatan Kapasitas Kerjasama dan Jaringan
B.4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM
Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai RPJMN 2010‐2014,
dalam rangka Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM, meliputi :
1. Penyusunan blueprint pengembangan kewirausahaan nasional yang didukung
pembenahan pranata kelembagaan
2. Dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan
bisnis, serta pola‐pola pengembangan lainnya sesuai blueprint pengembangan
kewirausahaan
3. Peningkatan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta
pengelola koperasi
4. Revitalisasi, dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan
UMKM
Sedangkan kegiatan Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM di
lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan kegiatan prioritas di
atas adalah:
1. Peningkatan Pengembangan SDM KUMKM melalui kerjasama Luar Negeri
2. Pemahaman perkoperasian melalui pendidikan formal dan non Formal
3. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM KUMKM
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi diklat KUMKM
B.5. Penguatan Kelembagaan Koperasi
Kegiatan prioritas bidang sesuai RPJMN 2010‐2014, dalam rangka penguatan
kelembagaan koperasi, meliputi:
1. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan
pemasyarakatan contoh‐contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan
nilai‐nilai dan prinsip‐prinsip koperasi yang baik.
19
2. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum
koperasi
3. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan
jaringan kerja sama usaha antar koperasi, termasuk pengembangan koperasi
sekunder
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi
5. Peningkatan kemampuan pembina koperasi.
Sedangkan kegiatan penguatan kelembagaan koperasi di lingkungan
Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan kegiatan prioritas di atas adalah:
1. Penyelenggaraan penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat
2. Pengembangan Sistem Advokasi bagi Koperasi dan UMKM
3. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan
jaringan kerja sama usaha antar koperasi, termasuk pengembangan koperasi
sekunder
4. Penguatan gerakan koperasi untuk lebih berperan di dalam membangun
kemandirian koperasi
5. Peningkatan peran Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah
VII. PROGRAM/KEGIATAN DAN RENCANA KERJA BERDASARKAN UNIT
ESELON I
Agar proses pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan dapat dengan
mudah dilakukan dan melekat dalam struktur organisasi Kementerian Koperasi dan
UKM, serta merujuk keberadaan Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas
dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1846/MK/2009 tanggal 19
Juni 2009, tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran
mengimplementasikan fokus program tersebut di atas dengan pendekatan Kedeputian
sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, maka Kementerian Koperasi dan UKM serta
menginisiasi program, kegiatan dan rencana kerja berdasarkan unit eselon I, sebagai
berikut:
A. Deputi Bidang Kelembagaan, dengan prioritas kegiatan:
1. Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM meliputi:
a. Pelaksanaan penilaian koperasi sebagai sarana penilaian koperasi
berkualitas;
b. Terlaksananya sosialisasi program Gemaskop;
20
c. Bimbingan teknis tentang perkoperasian kepada aparat pembina;
d. Penguatan kelembagaan koperasi melalui temu konsultasi nasional;
e. Badan Hukum koperasi yang diumumkan dalam berita negara.
2. Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi melalui:
a. Pengesahan akta pendirian koperasi tingkat Nasional;
b. Sistem administrasi Badan Hukum koperasi berbasis IT;
c. Menerbitkan surat ijin pembukaan kantor cabang KSP/USP;
d. Temu konsultasi perkoperasian dengan NPAK.
3. Penataan Peraturan Perundang‐Undangan, meliputi:
a. Penyempurnaan Undang‐Undang Koperasi dan Peraturan pelaksanaannya;
b. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU No.20 tahun
2008;
c. Penelaahan Perda yang menghambat perkembangan Koperasi;
d. Sosialiasi peraturan dibidang perkoperasian.
4. Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi
dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)
melalui:
a. Sosialisasi program GEMASKOP kepada tokoh masyarakat/kelompok
strategis, kelompok ekonomi produktif dan gerakan koperasi;
b. Semiloka peningkatan peran koperasi siswa sebagai laboratorim
perkoperasian;
c. Sosialisasi model kerjasama koperasi sekunder‐primer
d. Edukasi pendampingan dan ujicoba pola hubungan koperasi sekunder‐
primer;
e. Pendampingan koperasi dalam pelaksanaan RAT;
f. Sosialisasi peningkatan kapasitas anggota koperasi.
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dibidang Pengendalian dan
Akuntabilitas koperasi melalui:
a. Menerapkan pertanggungjawaban laporan keuangan yang transparan dan
akuntabel;
b. Bimbingan teknis tentang perkoperasian kepada aparat pembina;
c. Menerapkan dan akuntabilitas keuangan koperasi.
6. Koordinasi Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan koprasi dan UKM
melalui pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM.
21
B. Deputi Bidang Produksi, dengan Prioritas Kegiatan:
1. Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM di bidang pertanian tanaman pangan
dan holtikultura, melalui:
a. Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi
KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura;
b. Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas
usaha KUKM dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura;
c. Bantuan pengembangan koperasi di bidang pertanian tanaman pangan dan
holtikultura.
2. Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM dibidang kehutanan dan perkebunan,
melalui:
a. Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi
KUKM d ibidang kehutanan dan perkebunan;
b. Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas
usaha KUKM di bidang kehutanan dan perkebunan;
c. Bantuan pengembangan koperasi di bidang kehutanan dan perkebunan.
3. Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM di bidang perikanan dan peternakan,
melalui:
a. Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi
KUKM dibidang perikanan dan peternakan;
b. Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas
usaha KUKM dibidang perikanan dan peternakan;
c. Bantuan pengembangan koperasi di bidang perikanan dan peternakan.
4. Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM dibidang industri kerajinan dan
pertambangan, melalui:
a. Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi
KUKM dibidang industri kerajinan dan pertambangan;
b. Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas
usaha KUKM dibidang industri kerajinan dan pertambangan;
c. Bantuan pengembangan koperasi di bidang industri kerajinan dan
pertambangan.
5. Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM dibidang ketenagalistrikan dan aneka
usaha, melalui:
a. Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi
KUKM dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha;
b. Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas
usaha KUKM dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha;
22
c. Bantuan pengembangan koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka
usaha;
d. Koordinasi dalam rangka penyelarasan program pemberdayaan KUKM di
bidang deputi bidang produksi;
e. Koordinasi dan sosialisasi dalam rangka pemantapan produktivitas KUKM di
bidang produksi.
C. Deputi Bidang Pembiayaan, dengan Prioritas Kegiatan:
1. Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM,
melalui:
a. Lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk;
b. Bimbingan teknis optimalisasi bidang pendanaan jangka menengah dan
jangka panjang;
c. Sistem jaringan kerjasama pembiayaan antar koperasi (primer dan
sekunder);
d. Naskah kerjasama pembiayaan.
2. Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP‐Koperasi, KJKS/UJKS‐
Koperasi dan LKM melalui;
a. LKM yang terdaftar dan rerakreditasi sesua dengan badan hukum koperasi;
b. Rancangan peraturan Lembaga Keuangan Mikro;
c. Rancangan peraturan pengembangan dan pengawasan KSP/KJKS;
d. Rancangan peraturan lembaga APEX‐LKM/Koperasi Simpan Pinjam.
3. Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
melalui:
a. Linkage program antara Bank Umum dengan koperasi;
b. Koperasi penerima bantuan dana program penyediaan dana bagi
perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro;
c. Pendampingan konsultan keuangan yang ditingkatkan kapasitasnya;
d. Konsultasi Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang ditingkatkan kapasitasnya;
e. Koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan jasa pendampingan dan
konsultan keuangan, baik yang disediakan pemerintah, swasta maupun
masyarakat;
f. Skim kredit/pembiayaan bagi koperasi, usaha mikro dan kecil.
4. Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi Koperasi dan
UMKM melalui:
a. Pelayanan kredit/pembiayaan bagi koperasi dan UMKM melalui KBPR/BPR,
LKBB & LKM;
b. Dukungan pembiayaan bagi KUMKM melalui dana APBD.
23
5. Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor
strategis bagi Koperasi dan UMKM melalui:
a. Jumlah PPKD yang melaksanakan Co‐guarentee dengan Lembaga Penjamin
Nasional;
b. Memfasilitasi pembentukan perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD)
D. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, dengan Prioritas kegiatan;
1. Pengembangan dan perluasan pasar ekspor Koperasi dan UKM, melalui: akses
pasar KUKM di pasar Internasional.
2. Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM, melalui: fungsi dan kualitas
sarana prasarana pemasaran melalui koperasi.
3. Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM, melalui: kemitraan pemasaran
produk KUMKM.
4. Pengembangan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM, melalui: akses
pasar produk KUMKM dalam negeri.
5. Pengembangan promosi produk Koperasi dan UKM, melalui: akses promosi bagi
produk KUMKM.
6. Penyusunan program monitoring evaluasi bidang pemasaran dan jaringan usaha,
melalui: sistem penyusunan rencana kerja/teknis/program evaluasi bidang
pemasaran dan jaringan usaha UMKM.
E. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP‐USP melalui;
a. Pelatihan kepada pengelola LKM;
b. Pelatihan kepada manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan
sertifikasi kompetensi LKM;
c. Peningkatan fungsi lembaga pendidikandan pelatihan profesi (LPD) KJK dan
tempat uji kompetensi (TUK).
2. Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan melalui;
a. Blueprint pengembangan kewirausahaan;
b. Pemasyarakatan kewirausahaan;
c. Diklat kewirausahaan, wirausaha lanjutan dan calon wirausaha baru.
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan
menengah serta pengelola koperasi melalui;
a. Penyempurnaan kurikulum dan modul diklat vocational;
b. Diklat keterampilan teknis/vocational dan manajerial;
24
c. Diklat keterampilan manajerial kepada KUMKM.
4. Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan
UMKM melalui:
a. Peningkatan kapasitas SDM pada lembaga Diklat, tenaga pengelola,
instruktur, aparat pembina;
b. Penyempurnaan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluh perkoperasian;
c. Kurikulum dan modul dikat perkoperasian;
d. Peningkatan pemahaman perkoperasian.
5. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan SDM KUMKM
melalui;
a. Pelatihan pengembangan koperasi perdesaan;
b. Penumbuhan Wirausaha Baru Melalui Dukungan Fasilitasi Praktek Usaha,
Lembaga Pendidikan Pedesaan, untuk tempat praktek keterampilan usaha
(TPKU);
c. Bimbingan teknis pengembangan usaha TPKU;
d. Diklat pengelola TPKU; 5) pelatihan keterampilan teknis bagi masyarakat.
F. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, dengan Kegiatan
Prioritas:
1. Perluasan Program KUR, melalui: perluasan program KUR.
2. Peningkatan produktivitas dan mutu UMKM, melalui:
a. Akses UMKMK terhadap pengenalan inovasi dan penerapan teknologi tepat
guna,
b. Akses UMKMK terhadap pemanfaatan HKI, keamanan pangan, kehalalan
dan mutu produk.
3. Pengembangan restrukturisasi usaha Koperasi dan UMKM, melalui: Koperasi dan
UKM melaksanakan sistem resi gudang, Surat Utang Koperasi (SUK),
restrukturisasi manajemen KUKM.
4. Pemberdayaan layanan pengembangan bisnis, melalui:
a. Pendampingan pengembangan KUMKM dan wirausaha baru,
b. Lembaga pendamping dalam pengembangan bisnis KUMKM.
5. Pengembangan fasilitasi investasi UKMK, melalui:
a. Kapasitas usaha UKMK melalui investasi,
b. Koperasi penerima bantuan bagi UMKM di daerah tertinggal.
6. Pengembangan sistem bisnis, melalui:
a. Kemampuan bisnis KUMKM sentra,
25
b. Penggunaan TIK dalam menjalankan usaha KUMKM,
c. Koperasi penerima bantuan sarana pengembangan sistem bisnis,
d. Publikasi informasi bisnis KUMKM melalui media digital dan media cetak.
G. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, dengan Kegiatan Prioritas;
1. Penelitian Koperasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui:
kajian dalam rangka peningkatan peran Koperasi dalam pengembangan ekonomi
daerah.
2. Penelitian UKM dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui:
kajian dalam rangka peningkatan peran UKM dalam pengembangan ekonomi
daerah.
3. Penelitian sumberdaya Koperasi dan UKM dalam peningkatan ekonomi kawasan,
melalui: kajian dalam rangka peran sumberdaya Koperasi dan UKM dalam
pengembangan ekonomi kawasan.
4. Pengembangan perkaderan UKMK melalui peningkatan kapasitas kerjasama dan
jaringan, melalui: kajian dalam rangka peran stakeholder dan jaringan.
VIII. RENCANA KINERJA TAHUN 2011
Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah menetapkan target untuk masing‐
masing sasaran yang harus dicapai untuk tahun 2011. Target ini tertuang dalam
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:
46.1/Kep/M.KUKM.1/VI/2010 yang secara khusus mengatur Penetapan Kinerja dan
Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun
2010‐2014. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama ini merupakan dokumen
resmi yang menjadi pegangan bagi masing‐masing penanggung jawab program dan
kegiatan serta sebagai upaya keterpaduan meraih kinerja capaian sasaran. Dokumen
Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan capaian terget pada
tahun 2011, tersaji sebagai berikut:
26
RENCANA KERJA TAHUNAN
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2011
I. Peningkatan jumlah dan peran KUMKM dalam perekonomian nasional
Sasaran Utama :
a). Meningkatnya koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya (5%) jumlah
koperasi secara nasional
No Sasaran Tahun 2011
1. Meningkatnya koperasi berkualitas (%) 2
2. Meningkatnya jumlah koperasi (%) 1
3. RAT (%) 50
b). Meningkatnya rata‐rata jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM sebesar
5% pertahun
No Sasaran Tahun 2011
‐
Meningkatnya rata‐rata jumlah penyerapan
tenaga kerja UMKM (%)
5
c). Meningkatnya rata‐rata nilai investasi UMKM sebesar 10% pertahun
No Sasaran Tahun 2011
‐
Meningkatnya rata‐rata nilai investasi UMKM
(%) 10
II. Peningkatan daya saing produk KUKM
Sasaran Utama :
a) Meningkatnya kemampuan usaha UMKM sentra/klaster
No Sasaran Tahun 2011
1. ‐ Jumlah UMKM yang memahami dan menerapkan
Hak Kekayaan Intelektual (HkI), labelisasi halal
dan mutu
400 UMKM
27
No Sasaran Tahun 2011
2. 2 Jumlah KUKM yang menerima pendampingan TIK
dan bimbingan pengelola usaha
500 KUKM
3. 3 Jumlah lembaga pendamping yang ditingkatkan
kapasitasnya dalam pengembangan usaha
KUMKM
80 pendampingan
4. 4
.
Jumlah UMK yang memahami dan mengakses
sumber‐sumber investasi
500 UMK
III. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasaran produksi KUMKM
Sasaran Utama :
a) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana produksi
KUMKM
No Sasaran Tahun 2011
1. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana
produksi KUKM
56 Kop
2. Meningkatnya jumlah koperasi dalam
pengembangan energi terbarukan
10 Kop
b) Tersusunnya model pemberian insentif dalam rangka pengembangan
usaha produksi KUMKM
No Sasaran Tahun 2011
‐ Tersusunnya konsep model pemberian insentif
dalam rangka peningkatan kualitas produksi
KUMKM
5 model
IV. Pengembangan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM
Sasaran Utama :
a) Terpromosikan dan terpasarkannya produk Koperasi dan UMKM
No Sasaran Tahun 2011
3. A Jumlah KUKM yang berpameran 3615 KUKM
28
4. Jumlah KUKM yang difasilitasi bermitra 1650 KUMKM
5. Jumlah sarana pemasaran yang dibangun 45 Unit
6. Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam
peningkatan kapasitas pasar
1800 UMI
b) Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industry kreatif dan
pemberdayaan KUKM Nasional
V. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM
Sasaran Utama
a) Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat, dan
penjaminan bagi koperasi dan UMKM
No Sasaran Tahun 2011
1. Meningkatnya jumlah koperasi yang dapat
mengakses kredit/pembiayaan bank melalui
linkage program
100 koperasi
2. Tersalurnya bantuan sosial kepada 7.900
kelompok pelaku usaha mikro/koperasi
1.200 UMi/koperasi
3. Terfasilitasinya pengembagnan penjaminan
kredit daerah melalui pola coguarantee dengan
lembaga penjaminan Nasional pembentukan
perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD)
13 Prov
4. Terfasilitasinya pembentukan perusahaan
penjamin kredit daerah (PPKD)
2 PPKD
5. Terwujudnya fasilitasi pengembangan asuransi,
jasa keuangan dan implementasi kebijakan
perpajakan
200 koperasi
No Sasaran Tahun 2011
‐ Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industry
kreatif dan pemberdayaan KUKM Nasional • KUKM Mitra 165
• KUKM terlayani
1680
29
No Sasaran Tahun 2011
6. Meningkatnya jumlah KSP/KJKS sebagai
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sehat,
kuat dan dipercaya
100 LKM
b) Peningkatan Kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dalam
rangka peningkatan akses pembiyaan KUMKM kepada Lembaga
Keuangan Perbankan
No Sasaran Tahun 2011
‐ Meningkatkan kapasitas Konsultan Keuangan
Mitra Bank selaku tenaga pendamping KUMKM
dalam menjembatani KUMKM dalam mengakses
kredit kepada Lembaga Keuangan Perbankan.
200 KKMB
c) Meningkatnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi KUMKM
No Sasaran Tahun 2011
‐ Sebaran UMKMK yang memahami dan
mengakses program KUR
33
prop
VI. Pengembangan wirausaha KUKM baru
Sasaran Utama :
a) Terciptanya 5.000 wirausaha baru dari kalangan sarjana
No Sasaran Tahun 2011
1. . Terciptanya calon wirausaha baru 1.000 org
2. Tersedianya sistem pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan
pengelola koperasi, serta calon anggota dan
kader koperasi
3 modul 400 orang
peserta
3. Terciptanya Sarjana Wirausaha Pemula 100 org
b) Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga
pendidikan pedesaan
30
No Sasaran Tahun 2011
‐ Meningkatnya jumlah tempat praktek
keterampilan usaha pada lembaga pendidikan
pedesaan
100 Unit
c). Meningkatnya jumlah SDM koperasi dan UMKM yang mengikuti DIKLAT
No Sasaran Tahun 2011
1 Meningkatnya jumlah SDM KUMKM yang
mengikuti DIKLAT
3.420 org
2
Meningkatnya manager/kepala cabang Koperasi
jasa keuangan yang memiliki sertifikat
kompetensi
200 org
VII. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM
Sasaran Utama :
a) Penatanaan Perundang‐Undangan yang terkait dengan KUMKM, dan
pengusulan pencabutan peraturan yang menghambat pertumbuhan
KUMKM
No Sasaran Tahun 2011
1. Penataan peraturan perundang‐undangan
terkait dengan perkoperasian dan LKM
6 Per‐UU
2. Peninjauan dan penghapusan berbagai
pungutan dan regulasi yang merugikan
KUMKM, baik yang sektoral maupun spesifik
daerah
40 regulasi
Sasaran Utama :
b) Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam
pemberdayaan koperasi dan UKM
31
No Sasaran Tahun 2011
‐
Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan
terapan yang prospektif dalam pemberdayaan
koperasi dan UMKM
4 kajian
Sasaran Utama :
c) Tersedianya praktik terbaik (best practices) international bagi
pemberdayaan Koperasi dan UKM
No Sasaran Tahun 2011
‐ Tersedianya praktik terbaik (best practices)
internasional bagi pemberdayaan koperasi
dan UMKM
1 forum
VIII. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Bidang
Koperasi dan UKM
No Sasaran Tahun 2011
1 Pelaksanaan Anggaran dan Penatausahaan
dan Inventarisasi BMN 100 %
2 Perencanaan Penyusunan Program dan
Koordinasi 12 paket
32
BAB III
ANALISIS KINERJA
Laporan Analisis Kinerja Pembangunan Koperasi dan UKM tahun 2011 ini,
disusun dengan merujuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan
mengunakan Formulir Pengukuran Kinerja (Lampiran III/1‐5).
Perlu disampaikan bahwa pengukuran kinerja didasarkan atas sasaran yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Kementerian Koperasi dan UKM, periode
2010‐2014. Dalam hal ini telah ditetapkan 10 sasaran strategis, meliputi:
1. Peningkatan jumlah dan peran KUMKM dalam perekonomian nasional
2. Pemberdayaan KUMKM
3. Peningkatan daya saing produk KUKM
4. Pengembangan Kemitraan KUKM dengan pelaku usaha
5. Peningkatan pemasaran produk KUKM
6. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM
7. Pengembangan wirausaha KUKM baru
8. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM
9. Pengembangan Realisasi KUR bagi KUMKM
10. Pengembangan pemasaran produk koperasi dan UMKM
Dalam perkembangan selanjutnya selaras dengan sasaran Renstra Kementerian
telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah periode 2010‐2014. Penetapan
Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Tahun 2010‐2014 yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 46.1/Kep/M.KUKM.1/VI/2010 tersebut selanjutnya
menjadi dasar dan panduan dalam mencapai target serta pengukuran kinerja kegiatan
dan program yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan
UKM.
33
I. EVALUASI KINERJA
Kementerian Koperasi dan UKM selama tahun 2011 telah melaksanakan
serangkaian program dan kegiatan. Dengan pendekatan menurut masing‐masing target
dalam Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2011,
dilakukan pengukuran kinerja tahun 2011, dengan mengetahui sejauh mana
keberhasilan program dan kegiatan tersebut. Hasil pengukuran kinerja menurut masing‐
masing sasaran sesuai Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) tahun 2011 , disampaikan sebagai berikut:
SASARAN I
MENINGKATNYA JUMLAH DAN PERAN KUMKM DALAM
PEREKONOMIAN NASIONAL
Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, pada sasaran ini telah
ditetapkan 5 indikator capaian, yaitu:
(1) Meningkatkan koperasi berkualitas sebesar 2 %;
(2) Tumbuhnya jumlah koperasi secara Nasional sebesar 1 %;
(3) Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT 50 %;
(4) Meningkatnya rata‐rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM
5%;
(5) Meningkatnya rata‐rata nilai investasi Koperasi dan UMKM 10 %.
Untuk mencapai target tersebut pada Tahun Anggaran 2011 telah dilaksanakan
beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja Deputi Bidang Kelembagaan.
Sedangkan aspek lain dalam sasaran ini merupakan hasil dari multiplier kegiatan
ekonomi secara nasional yang berpengaruh positif terhadap pemberdayaan koperasi
dan UMKM. Dengan pertimbangan efektifitas pencapaian sasaran, program ini
difokuskan ke dalam beberapa kegiatan utama, yaitu:
a. Penerbitan SK Badan Hukum Koperasi
b. Peningkatan Kualitas Koperasi yang badan hukumnya diumumkan dalam berita
Negara RI
c. Pembenahan koperasi tidak aktif ditingkat provinsi
d. Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Koperasi Menuju Skala Besar
e. Penyelenggaraan Temu Konsultasi Perkoperasian dengan Ikatan Notaris
Indonesia
f. Inventarisasi koperasi yang dirangking
g. Inventarisasi Koperasi Berprestasi dan Penerima Award
h. Inventarisasi dan fasilitasi bagi Provinsi/Kabupaten/kota Penggerak koperasi
34
i. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Penguatan Kelembagaan Koperasi‐koperasi
dikalangan wanita
j. Penyelenggaraan Temu Konsultasi Nasional dalam rangka penguatan
Kelembagaan koperasi
k. Penyelenggaraan Pertemuan ICA
l. Pelaksanaan Penataan Ketatalaksanaan Koperasi Berskala Besar ditingkat
provinsi
m. Penyelenggaraan Sosialisasi Program gemaskop Kepada Tokoh Masyarakat/
Kelompok strategsi, Kelompok ekonomi Produktif dan Gerakan Koperasi
n. Penyelenggaraan Temu Konsultasi Peningkatan Peran Koperasi Siswa Sebagai
Laboratorium Ekonomi
o. Penyelenggaraan Kajian dan Pembahasan INPRES tentang GEMASKOP
p. Pelaksanaan Uji Coba Aplikasi Member Card pada Koperasi berskala Besar
q. Penyusunan Pedoman tata Cara Pelaksanaan rapat Anggota Tahunan
r. Inventarisasi dan Identifikasi Koperasi Yang mendapat pendampingan dalam
pelaksanaan RAT
s. Penyelenggaraan Jambore koperasi dikalangan pemuda dan wanita
t. Inventarisasi koperasi yang menerapkan pertangungjawaban laporan keuangan
yang transparan dan akuntabel
u. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis tentang Perkoperasian kepada aparat
pembina dan gerakan koperasi
v. Pelaksanaan Penerapan transaksi sistem akuntansi dan akuntabilitas koperasi
berskala besar
Adapun keseluruhan capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada Tabel 3.1 di
bawah ini:
TABEL 3.1. PENGUKURAN PENINGKATAN JUMLAH DAN PERAN KUMKM
DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL
SASARAN INDIKATOR SASARAN 2011
TARGET REALISASI %
MENINGKATNYA JUMLAH DAN PERAN KUMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL
Meningkatkan koperasi berkualitas
2 %
1,85 %
92,7%
Tumbuhnya jumlah koperasi secara Nasional
1 %
6,02 %
602%
Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT
50 %
50%
100%
35
SASARAN INDIKATOR SASARAN 2011
TARGET REALISASI %
Meningkatnya rata‐rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM
5 %
5,15 %
103%
Meningkatnya rata‐rata nilai investasi Koperasi dan UMKM
10 %
16,50 %
165%
Dengan memperhatikan data pada tabel di atas dapat dipaparkan pencapaian
kinerja, sebagai berikut:
1. Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas
Pada akhir periode RENSTRA 2004‐2009 diketahui bahwa jumlah koperasi
berkualitas yang memiliki klasifikasi A,B,C sebanyak 53.501 unit. Sementara itu
jumlah koperasi berkualitas pada tahun 2010 dari hasil pemeringkatan diperoleh
1.321 unit dari 1.503 unit yang disurvey. Total koperasi berkualitas pada akhir
tahun 2010 sebanyak 54.643 unit Pada periode 2009 – 2010 terjadi peningkatan
jumlah koperasi berkualitas sebesar 2,13%.
Pada tahun anggaran 2011 kembali dilakukan pemeringkatan terhadap 1.000
koperasi, dari sini didapatkan 927 koperasi berkualitas. Dengan hasil ini, maka telah
terjadi peningkatan jumlah koperasi berkualitas sebesar 1,85%. Realisasi peningkatan
jumlah koperasi berkualitas ini lebih rendah dari target yang ditetapkan yakni 2%,
sehingga realisasi tingkat capaian sasarannya sebesar 92,7%. Dengan hasil ini, jumlah
keseluruhan koperasi berkulitas pada akhir 2011 mencapai 55.570 unit atau 79,39 %
dari target 70.000 koperasi berkualitas pada akhir tahun RENSTRA 2010 ‐ 2014.
2. Tumbuhnya Koperasi Secara Nasional
Nilai capaian target pertumbuhan koperasi secara nasional sangat sempurna,
yakni 6,02% atau terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 10.699 sepanjang
tahun 2011. Dari 177.482 unit pada tahun 2010 menjadi 188.181 unit pada tahun
2011. Capaian sasaran ini jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 1%.
sehingga nilai pencapaian sasarannya sebesar enam kali dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat data mulai tahun 2009, jumlah koperasi terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM,
pada tahun 2009 jumlah koperasi di seluruh Indonesia sebanyak 170.411 unit dan
pada tahun 2010 bertambah menjadi 177.482 unit (telah terjadi peningkatan sebesar
4,15%). Dari jumlah tersebut teridentifikasi koperasi aktif pada tahun 2009 sebanyak
36
120.473, sedangkan koperasi aktif pada tahun 2010 sebanyak 124.855 unit koperasi.
Pada periode Tahun Anggaran 2010 telah terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif
sebesar 3,64%.
3. Meningkatnya Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT
Upaya peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT terealiasi
dengan sempurna. Dari target 50% koperasi terealisasi 50%, sehingga nilai capaian
sasarannya 100 %. Peningkatan ini didasarkan atas data jumlah koperasi yang
melaksanakan RAT pada tahun 2010 yaitu 58.534 unit, dan pada tahun 2011
sebanyak 87.801 unit sehingga terjadi peningkatan sebanyak 29.267 unit (50 %).
Peningkatan ini lebih besar daripada peningkatan pada tahun 2009 – 2010 yang
mencapai 48,5%.
4. Meningkatnya Rata‐Rata Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi dan
UMKM
Pada periode 2011 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja koperasi
yang cukup signifikan, sebanyak 18.470 orang. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja
koperasi sebanyak 358.768 orang menjadi 377.268 orang pada tahun 2011.
Penyerapan tenaga kerja dibagi menjadi dua kategori, yakni kategori staf dan
manajerial. Secara keseluruhan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar
5,15 % selama tahun 2011. Peningkatan ini lebih besar dari target yang ditetapkan
sebesar 5 %. Dengan demikian indikator sasaran peningkatan rata‐rata jumlah
penyerapan tenaga kerja koperasi dan UKM tercapai 103 %.
Dibandingkan dengan tahun‐tahun sebelumnya peningkatan penyerapan
tenaga kerja koperasi dan UKM adalah lebih tinggi. Pada periode tahun 2009 sampai
2010, penyerapan tenaga kerja UMKM mengalami peningkatan sebesar 3,32%.
Peningkatan pada periode 2010 di bawah target capaian yang telah ditetapkan, yaitu
5 %, dengan pencapaian indikator penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM
hanya 66,40 %.
5. Meningkatnya Rata‐Rata Nilai Investasi Koperasi dan UMKM
Pada periode tahun anggaran 2011 pertumbuhan rata‐rata nilai investasi
pada koperasi dan UMKM sangat besar. Dari Rp 72,82 trilyun pada tahun 2010
menjadi Rp 95,06 trilyun pada tahun 2011, mengalami peningkatan sebesar Rp 10,69
trilyun atau 16,50%. Peningkatan ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 10 %
pada tahun 2011. Dengan demikian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini
sebesar 165%.
37
Peningkatan nilai investasi ini berdampak positif terhadap volume usaha
koperasi dan UKM yang rata‐rata naik 23,74 %. Kenaikan investasi yang berkorelasi
positif dengan peningkatan volume usaha, diikuti dengan peningkatan nilai sisa hasil
usaha (SHU) koperasi yang rata‐rata naik 12,81 % atau sebesar Rp 0,72 trilyun.
Peningkatan nilai investasi koperasi dan UKM didasari oleh tren posisitf pada
periode sebelumnya. Pada tahun 2007 hingga 2009 nilai investasi terus mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan
UKM diketahui nilai investasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun 2007
mengalami kenaikan. Meskipun pada tahun 2008 investasi UKM sedikit mengalami
penurunan pada Tahun 2009 nilai investasi KUKM kembali meningkat drastis dengan
peningkatan sebesar 38,89% dibandingkan dengan tahun 2008.
Dengan demikian maka hasil capaian seluruh indikator sasaran
“Meningkatnya jumlah dan peran KUMKM dalam perekonomian nasional” dapat
dinyatakan berhasil dan telah terealisasi dengan baik, sesuai dengn rencana. Bahkan
dari beberapa indikator sasaran tersebut, memiliki capaian di atas 100 %.
SASARAN II
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KOPERASI UMKM
Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM diukur dengan 3 indikator,
yaitu:
(1) Jumlah UMKM yang memahami dan menerapkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
labelisasi halal dan mutu;
(2) Jumlah lembaga pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengembangan
usaha KUMKM;
(3) Jumlah UMK yang memahami dan mengakses sumber‐sumber investasi;
Peningkatan daya saing produk koperasi UMKM dicapai dengan beberapa kegiatan
yang dilaksankan oleh Deputi Pemasaran dan jaringan Usaha dan Deputi Bidang
Pengembangan dan Restrukturitasi Usaha dan Deputi Produksi.
Untuk memfokuskan pada sasaran yang ingin dicapai, kegiatan yang dilaksanakan
meliputi:
a. Pengembangan Koperasi dan UMKM pengelola bisnis ritel modern penerima
bimbingan teknis
b. Pengembangan jaringan Pemasaran usaha Mikro / PKL yang terfasilitasi
c. Pengembangan Jaringan Pemasaran bagi Usaha Mikro yang difasilitasi melalui
identitas produk
d. Penyelenggaraan Koordinasi program pemasaran dan jaringan usaha
38
e. Fasilitasi bagi Koperasi dan UMK dengan Teknologi tepat guna
f. Penyelenggaraan fasilitasi bagi UMK untuk menerapkan standarisasi mutu, sistem
HKI dan Kehalalan Produk
g. Seleksi tenant di Inkubator ICT (ITS)
h. Seleksi tenant di Inkubator Industri Kreatif dan Agrobisnis
i. Pelatihan dan Pendampingan Tenant ICT
j. Pelatihan dan Pendampingan Tenant Agribisnis
k. Peningkatan kapasitas forum pengembangan sentra/klaster di Propinsi Jawa Tengah
dan Propinsi Nusa Tenggara Barat, melalui fasilitasi kegiatan temu usaha penguatan
forum sentra/klaster
l. Pengembangan akses permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Adapun capaian kinerja masing‐masing indikator disajikan pada tabel 3.3, sebagai
berikut:
TABEL. 3.3.
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KOPERASI UMKM
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI PERSENTASE
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KOPERASI UMKM
Jumlah UMKM yang memahami dan menerapkan Hak Kekayaan Intelektual (HkI), labelisasi halal dan mutu
400 UMKM 500 KUKM 125%
Jumlah lembaga pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengembangan usaha KUMKM
80 pendamping
80 pendamping
100%
Jumlah UMK yang memahami dan mengakses sumber‐sumber investasi
500 (424) UMK
424 UMK 100%
Paparan secara terperinci dari capaian indikator dalam sasaran ini disampaikan
sebagai berikut:
1. Meningkatnya UMKM yang Memanfaatkan dan Mensertifikasi Sistem HKI (SNI,
ISO, HKI, Halal dan Keamanan Pangan)
Pada tahun 2011 Kementerian Koperasi dan UKM berhasil memfasilitasi 500
KUKM dalam penerapan standarisasi mutu, sistem HKI dan kehalalan tersebut. Dari
data tersebut dapat diketahui bahwa target sasaran ini terealiasi melampui target
yang ditetapkan sebanyak 400 KUKM. Maka nilai capaian sasaranya adalah 125%.
Pada tahun sebelumnya (2010) sasaran ini tidak mencapai target yang ditetapkan.
39
Capaian peningkatan KUKM yang memanfaatkan dan mensertifikasi sistem HKI (SNI,
ISO, HKI, halal dan keamanan pangan) hanya 307 KUKM atau di bawah target yang
ditetapkan sebanyak 400 UMK.
Untuk memacu pencapaian target sasaran ini, pada tahun 2010 Kementerian
Koperasi dan UKM telah menjalin kerjasama dengan Ditjen HKI, Perguruan Tinggi
dan Konsultan HKI dan sosialisasi pendampingan HKI yang dilaksanakan di 5 (lima)
Provinsi yaitu Maluku, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kota Batam dan Sulawesi
Selatan.
2. Jumlah lembaga pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
pengembangan usaha KUMKM
Penguatan Lembaga Pendamping sebagai pengembang Bisnis koperasi dan
UKM telah berhasil meningkatkan kapasitas 80 lembaga pendamping dalam
pengembangan usaha KUKM. Dengan hasil tersebut, maka target pencapaian
sasaran terealisasi 100%. Pencapian sasaran ini merupakan hasil kinerja secara
bertahap dari tahun‐tahun sebelumnya. Salah satu kegiatan yang ikut andil dalam
merealisasikan sasaran ini adalah peningkatan kapasitas forum pengembangan
sentra/klaster di Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Nusa Tenggara Barat, melalui
fasilitasi kegiatan temu usaha penguatan forum sentra/klaster. Manfaat kegiatan ini
dirasakan langsung oleh para pengrajin di dalam sentra.
3. Jumlah UMK yang memahami dan mengakses sumber‐sumber investasi
Pencapaian sasaran ini terealisasi dengan cukup dengan nilai capaian 100%.
Dari 424 UMK yang ditargetkan memahami dan mengakses sumber‐sumber
invetasi, terealisasi sebanyak 424 UMK yang telah menunaikan akad
pinjaman/pembiayaan. Untuk menjamin ketepatan sasaran, pencapian sasaran ini
juga disukung dengan monitoring dan evaluasi penyaluran dan pemanfaatan skim
kredit usaha mikro dan kecil (SUP‐005)
SASARAN III
PENINGKATAN JUMLAH JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN
PRASARANA PRODUKSI KUMKM
Keberhasilan sasaran Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana
Produksi KUMKM diukur dengan 3 indikator, yaitu:
(1) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana usaha
(2) Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan
40
(3) Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan
kualitas produksi KUKM
Capaian kinerja indikator sasaran di atas dilaksanakan secara simultan oleh
Deputi Bidang Produksi dengan kegiatan sebagai berikut:
• Penyusunan dokumen program dan kegiatan pemberdayaan usaha Koperasi dan
UMKM di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
• Penyusunan Dokumen konsep model dibidang pertanian tanaman pangan dan
hortikultura
• Penyusunan Pedoman teknologi tepat guna dibidang pertanian tanaman pangan
dan hortikultura
• Monitoring dan Evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
• Penyelenggaraan dan partisipasi dalam Forum sidang internasional
• Penyaluran insentif bagi Koperasi penerima bantuan dibidang pertanian
tanaman pangan dan hortikultura
• pemberdayaan usaha koperasi dan UKM dibidang kehutanan dan perkebunan
• Pemberdayaan usaha koperasi dan UKM dibidang Perikanan dan Peternakan
• Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UKM dibidang Industri Kerajinan dan
pertambangan
• Pemberdayaan Usaha KUKM dibidang ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
• Program Peningkatan Kehidupan Nelayan Melalui Pengembangan Usaha
Perikanan oleh Koperasi
• Pengembangan Model Inkubator Green Energy
Adapun capaian kinerjanya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
TABEL 3.4
JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI KUMKM
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI KUMKM
Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM
56 kop 80 kop 142,85%
Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan
10 kop 10 kop 100%
Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM
5 model 5 model 100%
41
Paparan secara terperinci dari capaian indikator dalam sasaran ini disampaikan
sebagai berikut:
1. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana usaha
Sasaram ini tercapai melampaui target yang ditetapkan, dimana dokumen
Indikator Kinerja Utama (IKU) ditargetkan 56 KUKM, dan realisasinya jauh lebih
banyak, yakni 80 KUKM. Dengan hasil ini maka nilai capaian sasarannya sebesar
142,85%. Peningkatan kualitas sarana usaha dilakukan terhadap 80 koperasi bidang
produksi dengan nilai bantuan Rp. 20.213.500.000.
2. Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energy terbarukan
Upaya merealisasikan target peningkatan jumlah koperasi dalam
pengembangan energi terbarukan, dimulai dengan koordinasi dengan daerah dalam
rangka Seleksi Tenant untuk disertakan dalam Inkubasi Green Energy dan
Manufacturing oleh Komite Inkubator. Selanjutnya dilaksanakan seleksi tenant di
Inkubator Green Energy (IPB) pada tanggal 7 April 2011 dan Manufacturing (ITB)
pada tanggal 8 April 2011 masing‐masing terhadap 25 tenant yang menghasilkan
masing ‐ masing 5 tenant untuk diinkubasi, total 10 tenant yang terseleksi. Hasil ini
sama dengan target yang ditetapkan dalam IKU sebanyak 10 koperasi. Dengan
demikian target ini terealisasi 100%.
Selanjutnya tenant/koperasi yang terseleksi diberikan pelatihan dan
pendampingan Tenant Green Energy dan Manufacturing pada : 1). Inkubator Green
Energy (IPB) pada tanggal 21 Juni 2011 dan 2). Inkubator Manufacturing (ITB) pada
tanggal 22 Juni 2011.
3. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan
kualitas produksi KUKM
Seperti terlihat pada Tabel 3.4, indikator sasaran ini tercapai dengan
sangat sempurna dengan persentase capaian sebesar 100%. Dari 5 konsep
model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM,
yang ditargetkan, terealsisai seluruhnya.
SASARAN IV
PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK KOPERASI DAN KUKM
Dalam upaya mencapai sasaran peningkatan pemasaran produk KUKM di atas,
Kementerian telah menetapkan 4 indikator, berupa:
(1) Jumlah KUKM yang berpameran;
(2) Jumlah KUKM yang difasilitasi bermitra;
42
(3) Jumlah sarana prasarana yang dibangun;
(4) Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pasar;
(5) Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industry kreatif dan pemberdayaan
KUKM Nasional.
Ketiga indikator sasaran tersebut dicapai dalam pelaksanaan dilaksanakan oleh 2
Deputi dan 1 lembaga, yaitu: Deputi Bidang Pemasaran; Deputi Bidang Produksi; dan
Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM.
Adapun kegiatan‐kegiatan pendukung sasaran ini adalah:
a. Pemberian fasilitasi dan bantuan bagi Koperasi dan UKM yang mengikuti
pameran diluar negeri
b. Peningkatan daya saing dan pemasaran produk kriya koperasi dan UMKM
c. Pendampingan dan fasilitasi program bagi koperasi dan UKM industri kreatif
d. Penyelenggaraan dan Fasilitasi Trading House bagi Koperasi dan UKM
dibeberapa Negara
e. Peningkatan sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi
f. Pengembangan Pasar tradisional di daerah propinsi/kabupaten/kota
g. Pengembangan sarana promosi ditempat‐tempat strategis
h. Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana produk UMIK di Sekolah
i. Inventarisasi dan identifikasi Koperasi dan UMKM yang menjalin kemitraan
j. Penyelenggaraan Pameran produk Koperasi dan UMKM
k. Pembuatan Katalog produk koperasi dan UKM
l. Partisipasi pada penyelenggaraan Pameran Nasional dan Regional
m. Penyelenggaraan Pelayanan SMESCO UKM trading Board
n. Pengembangan Toko Koperasi Ritel Modern
o. Pengembangan Usaha Mikro
p. Penataan Sarana Usaha PKL
q. Pembangunan Sarana Pemasaran Melalui Koperasi
r. Peningkatan akses pasar produk unggulan KUKM
s. Pemberian fasilitasi dan bantuan bagi Koperasi dan UKM yang mengikuti
pameran diluar negeri
Kinerja masing‐masing program tersebut tergambar dalam realisasi capaian
sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.5, sebagai berikut:
TABEL 3.5
PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK KOPERASI DAN KUKM
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI PERSENTASE PENINGKATAN PEMASARAN
Jumlah KUKM yang berpameran
3.615 (2.745)
2.745 100 %
43
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI PERSENTASE PRODUK KOPERASI DAN KUKM
Jumlah KUKM yang difasilitasi bermitra
1.650 1.850 112,12 %
Jumlah sarana prasarana yang dibangun
45 (36 unit) 36 unit 100 %
Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pasar
1.800 27.250 1.513,89 %
Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industry kreatif dan pemberdayaan KUKM Nasional
165 KUKM Mitra 1.680 KUKM
Terlayani
150 KUKM Mitra 1.133 KUKM
Terlayani
90,91 %
Dari data di atas dapat dijabarkan kinerja masing‐masing indikator sesuai dengan
sasaran, sebagai berikut:
1. Jumlah KUKM yang berpameran
Target awal fasilitasi KUKM yang berpameran adalah sebanyak 3.615 KUKM, tetapi mengingat keterbatasan anggaran, target tersebut mengalami perubahan menjadi sebanyak 2.745 KUKM. Upaya fasilitasi KUKM dalam berpameran terealisasi dengan baik, dengan nilai capaian 100%, yaitu sebanyak 2.745 KUKM yang terfasilitasi dalam berbagai event pameran. Pameran/promosi yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2011 meliputi:
a. Smesco UKM festival diikuti oleh 407 UKM dari 33 provinsi;
b. Pameran tematik Smesco UKM Fesyen dan Aksesoris Expo 2011 diikuti
oleh 155 KUKM dari 11 provinsi;
c. Pameran Tematik Smesco UKM Food and Packaging Expo diikuti oleh 157
UKM;
d. Fasilitasi 59 UKM dalam Pameran Produk Kreatif Indonesia (PPKI);
e. ASEAN Women Cooperative & SME’s Expo 2011 diikuti oleh 263 koperasi
wanita Indonesia dan 81 perempuan pelaku usaha dari negara ASEAN
lainnya;
f. Fasilitasi 146 KUKM pada 14 event pameran luar negeri;
g. Fasilitasi Usaha Mikro melalui Pasar rakyat sebanyak 1.260 Umik;
h. Fasilitasi bagi 291 KUKM pada 29 event pameran dalam negeri;
i. Fasilitasi bagi 146 KUKM pada event pameran luar negeri.
44
2. Jumlah KUKM yang difasilitasi bermitra
Seperti terlihat pada Tabel 3.5, indikator sasaran ini tercapai dengan
sangat sempurna dengan persentase capaian jauh melebih target yang
ditetapkan, yakni 112,12 %. Dari target 1.650 KUKM yang difasilitasi untuk
bermitra terealisasi sebanyak 1.850 KUKM. Ini merupakan salah satu
pencapaian kinerja yang terbaik pada tahun anggaran 2011. Adapun program
kemitraan yang telah dilaksanakan meliputi:
a. Bidang kemasan produk dengan peserta 500 KUMKM di Provinsi Jawa
Timur, Jawa Barat, Bali, Aceh, dan Kepulauan Riau;
b. Bidang Pola Subkontrak industri logam dan non logam dengan peserta
100 KUMKM di Provinsi Jawa Timur;
c. Bidang Industri Pariwisata dengan peserta 300 KUMKM di Provinsi Jawa
Tengah, Jawa Barat, dan Riau;
d. Kemitraan KUMKM dengan BUMN dengan peserta 200 KUMKM di
Provinsi Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat;
e. Kemitraan KUMKM dengan Pola Waralaba dengan peserta 150 KUMKM
potensial;
f. Kemitraan KUMKM di Bidang Ekoproduk dengan peserta 300 KUMKM di
Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur;
g. Kemitraan KUMKM pola Perdagangan Umum dengan peserta 300
KUMKM di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.
3. Jumlah sarana prasarana yang dibangun
Pada tahun anggaran 2011 Kementerian Koperasi dan UKM telah
melakukan revitalisasi terhadap 36 unit pasar tradisional yang dilaksanakan oleh
36 koperasi di 36 kabupaten kota di 28 provinsi. Revitaliasi pasar tradisional
merupakan pelaksanaan dari target pembangunan sarana dan prasarana
pemasaran produk koperasi dan UKM. Pada tahun 2011 ditargetkan 45 unit
namun dengan keterbatasan anggaran, maka target disesuaikan menjadi 36
unit pasar terbangun/terevitalisasi, dan dalam pelaksanaannya revitalisasi pasar
tercapai 36 unit pasar. Secara komulatif jumlah pasar yang sudah direvitalisasi
sebanyak 246 unit pasar.
Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran merupakan kelanjutan
dari program tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2010 Kementerian
Koperasi dan UKM memfasilitasi 34 unit pasar, yang terdiri dari APBN Pos
Anggaran Bantuan Sosial sebanyak 7 unit pasar di 7 Kab/Kota (Natuna,
Bengkayang, Bolaang Mongondow Utara, Cianjur, Magetan, Grobogan dan
Lombok Barat).
45
Pada tahun‐tahun sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM juga
telah memberikan Bantuan Program Penataan Sarana Usaha. Terhitung sejak
Tahun 2005 sampai awal tahun 2010 Kementerian Koperasi dan UKM telah
memberikan Bantuan Program Penataan Sarana Usaha kepada 41
Koperasi/Usaha Mikro yang tersebar di 36 kabupaten/kota pada 19 provinsi.
4. Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pasar
Sasaran ini terealisasi dengan sangat baik, dimana nilai capaiannya jauh
melebihi target yang ditetapkan, yakni 1.513,89 % . Dari rencana 1.800 unit
usaha mikro yang terfasilitasi dalam akses pasar, terealisasi sebanyak 27.250
unit usaha mikro. Tingginya realisasi ini merupakan dampak dari kegiatan
revitalisasi pasar tradisional, karena usaha mikro yang terfasilitasi dalam
peningkatan kapasitas pasar seluruhnya merupakan unit usaha yang berada
dalam lingkup pasar yang direvitalisasi.
5. Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industry kreatif dan pemberdayaan KUKM Nasional
Sasaran ini memiliki 2 indikator sasaran, yakni KUKM mitra dan KUKM
terlayani. Berdasarkan hasil evaluasi, kedua indikator sasaran ini telah tercapai
secara maksimal dengan nilai capaian masing‐masing 90,91% dan 67,44%.
Target 165 KUKM Mitra terealisasi 150 KUKM mitra Smesco, dan 1.133 KUKM
dari target 1.680 KUKM yang terlayani. Kegiatan‐kegiatan yang melayani
promosi KUKM adalah:
• Smesco UKM festival diikuti oleh 407 UKM dari 33 provinsi;
• Pameran tematik Smesco UKM Fesyen dan Aksesoris Expo 2011 diikuti oleh
155 KUKM dari 11 provinsi;
• Pameran Tematik Smesco UKM Food and Packaging Expo diikuti oleh 164
UKM.
Pada tahun 2010 jumlah KUKM mitra tidak teridentifikasi secara pasti,
sementara itu target 1.200 KUKM terlayani dalam pameran di Smesco terealisasi
sebanyak 827 KUKM (nilai capaian sasaran sebesar 68,92%). Dari sisi jumlah,
capaian tahun 2011 lebih tinggi daripada tahun 2010, namun dari sisi persentase
capaian 2011 lebih rendah dari 2010.
46
SASARAN V
PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM
Pencapaian sasaran penyediaan akses pembiayaan KUMKM di diukur dengan 8
indikator, yaitu:
(1) Meningkatnya jumlah koperasi yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank
melalui lingkage program;
(2) Tersalurkannya bantuan sosial kepada 7.900 kelompok pelaku usaha mikro/
koperasi;
(3) Terfasilitasinya pengembangan penjaminan kredit daerah melalui pola co‐
guaarantee dengan lembaga penjaminan nasional pembentukan perusahaan
penjamin kredit daerah (PPKD);
(4) Terfasilitasinya pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD);
(5) Terwujudnya fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan implementasi
kebijakan perpajakan;
(6) Meningkatnya jumlah KSP/KJKS sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang
sehat, kuat dan dipercaya;
(7) Meningkatkan kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank selaku tenaga
pendamping KUMKM dalam menjembatani KUMKM dalam mengakses kredit
kepada Lembaga Keuangan Perbankan;
(8) Sebaran UMKMK yang memahami dan mengakses program KUR.
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan beberapa kegiatan oleh Deputi Bidang
Pembiayaan, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, serta Lembaga
Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB‐KUMKM). Adapun kegiatan‐kegiatan dimaksud
adalah:
• Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM
KSP/ KJKS
• Pemberian Bimbingan Teknis Bagi KSP / KJKS
• Penyusunan SKIM Pembiayaan alternative
• Monitoring dan Evaluasi Program Bidang Pembiayaan
• Pengkoordinasian dan Sinkronisasi program‐program Pembiayaan
• Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Antar Koperasi
• Pemberian insentif bagi KSP/KJKS yang memanfaatkan Pola Pembiayaan
• Penyusunan Naskah Kerjasama Pembiayaan
• Inventarisasi LKM yang terdaftar dan Terakreditasi
• Penyusunan Naskah Akademis RUU LKM
• Penyusunan Rancangan Peraturan pengembangan dan Pengawasan KSP / KJKS
• Penyelenggaraan diseminasi dan Promosi Pembiayaan bagi KUMKM
47
• Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan Bagi Koperasi dan
UMKM, Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro pemberi kredit/pembiayaan
• Penyelenggaraan workshop & sosialisasi pembiayaan KUMKM
• Pemberian fasilitasi untuk dukungan provinsi terhadap pembiayaan bagi
KUMKM
• Pengembangan KUMKM penerima sosialisasi pembiayaan, penjaminan dan
asuransi ekspor
• Pengembangan Pembiayaan, Penjaminan Kredit dan Pengembangan Sektor
Strategis bagi Koperasi dan UMKM
• Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi dan UMKM;
Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)
• Peningkatan penyaluran KUR bagi pengembangan pendanaan usaha KUMK
• Bantuan Pelaksanaan Pendampingan KUR dan Pengembangan Usaha KUKM
melalui Sistem Resi Gudang
• Peningkatan Jumlah KUMKM penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir
• Analisa kelayakan, legal dan risiko pada Calon Mitra
• Validasi data pengalihan dana bergulir
• Pelaksanaan akad pinjaman/pembiayaan kepada calon mitra
Adapun capaian masing‐masing indikator tergambar pada Tabel 3.6, sebagai
berikut:
TABEL 3.7
CAPAIAN KINERJA PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI PERSENTASE
PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM
Meningkatnya jumlah koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui lingkage program
100 kop 500 kop 100 %
Tersalurkannya bantuan sosial kepada 7.900 kelompok pelaku usaha mikro/ koperasi
1.200 Kel/Kop.
1370 Kel/Kop.
114,16 %
Terfasilitasinya pengembangan penjaminan kredit daerah melalui pola co‐guaarantee dengan lembaga penjaminan nasional pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD)
13 prov 13 prov 100%
48
Adapun rincian capaian masing‐masing indikator sasaran dapat disampaikan
sebagai berikut:
1. Meningkatnya jumlah koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan
bank melalui lingkage program
Upaya peningkatan jumlah koperasi yang dapat mengakses kredit/
pembiayaan bank melalui linkage program terealiasi dengan sangat baik. Nilai
capaian sasaran ini mencapai 500%, dari 100 UMKM yang ditargetkan terealisasi
500 UMKM.
2. Tersalurkannya bantuan sosial kepada 7.900 kelompok pelaku usaha mikro/
koperasi
Sasaran ini terealisasi dengan sangat baik dengan nilai capaian 114,16 %,
dari 1.200 unit usaha mikro/koperasi yang ditargetkan mendapat bantuan sosial,
terealisasi 1.370 unit koperasi/usaha mikro. Bantuan sosial yang diberikan untuk
pengembangan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 68.500.000.000
kepada 1.370 koperasi (masing‐masing koperasi menerima bantuan sebesar
Rp. 50 juta).
Terfasilitasinya pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD)
2 PPKD 2 PPKD 100%
Terwujudnya fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan implementasi kebijakan perpajakan
200 LKM 200 LKM 100%
Meningkatnya jumlah KSP/KJKS sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sehat, kuat dan dipercaya
100 100 100%
Meningkatkan kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank selaku tenaga pendamping KUMKM dalam menjembatani KUMKM dalam mengakses kredit kepada Lembaga Keuangan Perbankan.
100 100 100%
Sebaran UMKMK yang memahami dan mengakses program KUR
33 33
100%
49
3. Terfasilitasinya pengembangan penjaminan kredit daerah melalui pola co‐
guaarantee dengan lembaga penjaminan nasional pembentukan perusahaan
penjamin kredit daerah (PPKD)
Indikator sasaran ini tercapai secara maksimal dengan nilai capaian
100%. Dari 13 provinsi yang ditargetkan terfasilitasi dalam pengembangan
penjaminan kredit daerah melelui pola co‐guarantee dengan lembaga
penjaminan nasional pembentukan PPKD, terealisasi seluruhnya.
4. Terfasilitasinya pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD)
Indikator sasaran ini tercapai dengan sempurna dengan nilai capaian
100%. Dari target fasilitasi terhadap 2 perusahaan penjamin kredit daerah
(PPKD), terealisasi 2 PPKD, namun demikian ada 9 provinsi telah
mendeklarasikan untuk mendirikan PPKD, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah,
Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi
Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.
5. Terwujudnya fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan
implementasi kebijakan perpajakan
Upaya untuk mewujudkan fasilitasi pengembangan asuransi, jasa
keuangan dan implementasi kebijakan perpajakan, belum terealisasi secara
maksimal. Nilai capaian sasaran ini hanya 50%. Dari 200 LKM yang ditargetkan,
hanya terealilsasi 100 LKM.
6. Meningkatnya jumlah KSP/KJKS sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang
sehat, kuat dan dipercaya
Sasaran ini terealisai dengan nilai capaian yang sempurna 100%. Dari 100
KSP/KJKS sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sehat, kuat dan
dipercaya, yang ditargetkan, terealisasi secara keseluruhan.
7. Meningkatkan kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank selaku tenaga
pendamping KUMKM dalam menjembatani KUMKM dalam mengakses kredit
kepada Lembaga Keuangan Perbankan.
Indikator sasaran ini tidak terealisasi secara maksimal, dengan nilai
capaian 100%. dari target 100 konsultan Keuangan Mitra Bank selaku tenaga
pendamping KUMKM dalam menjembatani KUMKM dalam mengakses kredit
kepada Lembaga Keuangan Perbankan, yang dapat ditingkatkan kapasitas,
hanya terealisasi 100 konsultan.
50
8. Sebaran UMKMK yang memahami dan mengakses program KUR
Target sebaran UMKMK yang memahami dan mengakses program KUR
terealisasi seluruhnya di 33 provinsi. Nilai capaian indikator ini adalah 100%.
pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah UMKMK yang mengakses program
KUR, dari 1.437.650 UMKMK pada tahun 2010 menjadi 1.909.880 pada tahun
2011. Realiasi penyaluran dana sepanjang tahun 2011 mencapai Rp.697,60
milyar.
Sementara itu pada tahun 2010, realisasi penyaluran KUR mencapai
Rp. 14,78 triliun melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 14 triliun.
Dibanding realisasi KUR tahun 2008 (Rp. 12,64 triliun), tahun 2009 (Rp. 4,56
triliun), maka realisasi KUR tahun 2010 sebesar (Rp. 14,78 triliun) mengalami
peningkatan. Hal ini memperlihatkan bahwa relaksasi kebijakan KUR dengan
penambahan Bank Pelaksana KUR, dan disertai dengan sosialisasi yang intensif
selama kurun waktu 2010 telah berhasil meningkatkan realisasi penyaluran KUR.
SASARAN VI
PENGEMBANGAN WIRAUSAHA KUKM BARU
Penilaian keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator:
(1) Terciptanya calon wirausaha baru
(2) Tersedianya pedoman dan modal kewirausahaan bagi sarjana calon wirausaha
(3) Pelatihan kewirausahaan
(4) Terciptanya sarjana Wirausaha Pemula
(5) Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga
pendidikan pedesaan
(6) Meningkatnya jumlah SDM KUMKM yang mengikuti DIKLAT
(7) Meningkatnya manajer/kepala cabang koperasi jasa keuangan yang memiliki
sertifikat kompetensi
Pengembangan Wirausaha KUKM Baru ini direalisasikan dalam beberapa
kegiatan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Deputi Bidang
Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan dokumen blueprint pengembangan kewirausahaan
b. Penyusunan Modul Diklat Kewirausahaan
c. Partisipasi pada program pemasyarakatan kewirausahaan
d. Penyelenggaraan Diklat kewirausahaan
e. Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Koperasi Perdesaan
51
f. Penyelenggaraan Pendampingan dan fasilitasi bagi Koperasi, UMKM dan
wirausaha baru
g. Penguatan Lembaga Pendamping sebagai pengembang Bisnis koperasi dan UKM
h. Penumbuhan Wirausaha Baru
i. Pelatihan Budidaya usaha dan teknis manajemen usaha mikro
j. Bimbingan Teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM.
k. Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi.
l. Pembinaan sentra‐sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal.
Adapun nilai capaian masing‐masing indikator tertuang pada Tabel 3.7, sebagai
berikut:
TABEL 3.8 CAPAIAN KINERJA PENGEMBANGAN WIRAUSAHA KUKM BARU
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI PERSENTASE
PENGEMBANGAN
WIRAUSAHA
KUKM BARU
Terciptanya calon
wirausaha baru
1.000 1.148 114%
Tersedianya pedoman
dan modal kewirausahaan
bagi sarjana calon
wirausaha
2 modul 2 modul 100%
Pelatihan kewirausahaan 400 orang 407 orang 101,75%
Meningkatnya jumlah
tempat praktek
keterampilan usaha pada
lembaga pendidikan
pedesaan
100 unit 95 95%
Meningkatnya jumlah
SDM KUMKM yang
mengikuti DIKLAT
3.420 orang 4.918 143,80%
Meningkatnya manajer/
kepala cabang koperasi
jasa keuangan yang
memiliki sertifikat
kompetensi
360 orang 360 orang 100%
Adapun rincian pencapaian dan penjabaran program‐progam yang telah
dilaksanakan guna mewujudkan Pengembangan Wirausaha Baru KUKM adalah sebagai
berikut:
1. Terciptanya calon wirausaha baru
Hingga akhir tahun anggaran 2011 realisasi indikator sasaran yang telah
dtetapkan 1.000 orang, sedangkan pencapaian sebesar 1.148 orang atau
52
sebesar 114,8%. Dalam upaya penciptaan calon wirausaha baru, telah dilakukan
beberapa upaya, meliputi:
a. Sosialisasi Kewirausahaan keseluruh Perguruan Tinggi Nasional dan
Swasta;
b. Pelatihan Nasional Kewirausahaan (PNK) di kalangan masyarakat
serentak di seluruh Indonesia;
c. Program magang nasional bagi pemuda di 38 perusahaan Jabodetabek;
d. Telah dihasilkan 2 konsep rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) ritail modern dan rancangan SKKNI UKM ekspor.
Proses penyusunan tersebut melalui 3 prakonvensi regional dan 1
konvensi nasional;
e. Telah dilakukan bimbingan kepada wirausaha baru di 10 lokasi yaitu Jawa
Tengah, DIY, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan,
Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawewi Utara, Lampung dan
Sumatera Selatan.
f. Program Wirausaha Baru Fresh Graduate.
Sementara itu pada tahun 2010 juga telah dilaksanakan sosialisasi dan
pembekalan kewirausahaan dikalangan sarjana yang belum memiliki pekerjaan,
dengan memberikan motivasi untuk menjadi wirausaha. Hingga akhir tahun
2010 telah dilakukan pembekalan kepada 7.693 orang sarjana di 17 provinsi,
dan yang telah mengajukan proposal usaha sebanyak 1.249 orang sarjana atau
71,91%. Proposal yang layak di tindak lanjuti sebanyak 582 buah. 582
mahasiswa yang proposalnya layak ditindaklanjuti tersebut sekaligus lulus dalam
penyaringan dan merupakan calon wirausaha baru. Hasil seleksi ini belum
mampu memenuhi target penciptaan wirausaha baru pada tahun 2010 yang
ditetapkan sebanyak 1.000 orang.
2. Tersedianya pedoman dan modal kewirausahaan bagi sarjana calon wirausaha
Indikator sasaran ini tercapai secara maksimal dengan nilai capaian
100%. Melalui program yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia telah terealisasi 2 pedoman dan modul kewirausahaan
bagi sarjana calon wirausaha.
3. Pelatihan kewirausahaan
Selama kurun waktu 2011 telah dilaksanakan Pelatihan kewirauasahaan
terhadap 407 orang. Pelatihan ini dikemas dalam sebuah program Pekan
Nasional Kewirausahaan (PNK) di kalangan masyarakat yang dilaksanakan
serentak di seluruh Indonesia. Realisasi jumlah SDM KUKM yang mengikuti
53
pelatihan kewirausahaan jauh melampui target yang ditetap, dimana pada
tahun ini hanya ditargetkan sebanyak 400 orang, namun realisasinya sebanyak
407 orang. Dengan demikian nilai capian sasaran ini sebesar 101,75%.
4. Terciptanya sarjana Wirausaha Pemula
Pada tahun 2011 belum dapat diidentifikasi terciptanya wirausaha muda.
Hal ini perlu disadari bahwa penciptaan wirausaha baru membutuhkan proses
yang cukup panjang, tidak cukup hanya satu tahun. Untuk mewujudkannya pada
tahun anggaran 2011 diberikan bantuan dana sebesar Rp. 7 Milyar untuk 7
koperasi yang berstatus koperasi primer nasional. Bantuan permodalan ini
diperuntukkan sebagai modal awal (start up capital) wirausaha pemula yang
telah memperoleh pelatihan usaha.
Karena penciptaan wirausaha baru merupakan proses yang panjang,
upaya yang dilakukan saat ini merupakan kelanjutan dari upaya tahun‐tahun
sebelumnya. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan sosialisasi dan pembekalan
kewirausahaan kepada 7.693 sarjana yang belum memiliki pekerjaan, dengan
memberikan motivasi untuk menjadi wirausaha. Bantuan juga diberikan kepada
582 sarjana yang mengajukan proposal usaha.
5. Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga
pendidikan pedesaan
Target ini terealisasi dengan sangat baik, nilai capaiannya sebesar 95%.
Dari 100 unit peningkatan jumlah tempat usaha pada lembaga pendidikan
pedesaaan, terealisasi sebanyak 95 unit. Realisasi fasilitas sarana pelatihan,
meliputi: Pengembangan TPKU Bengkel Sepeda Motor; Pengembangan TPKU
Bengkel Elektronik; Pengembangan TPKU Industri Konveksi; Pengembangan
TPKU Industri Kerajinan; Pengembangan TPKU Pengolahan Produk‐Produk
Pertanian; Pengembangan TPKU lainnya. Dibandingkan dengan tahun 2010
target dan capaian pada tahun 2011 lebih kecil. Pada tahun 2010 terjadi
peningkatan 200 Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada lembaga pendidikan
pedesaan yang tersebar di 28 provinsi.
6. Meningkatnya jumlah SDM KUMKM yang mengikuti DIKLAT
Dari keseluruhan diklat yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan
UKM, telah berhasil mendidik 4.918 SDM KUKM. Jumlah ini melampui target
yang ditetapkan, 3.420 orang. Dengan demikian nilai capaian sasaran ini sebesar
143,80%. Diklat yang telah dilaksanakan meliputi diklat peningkatan
pemahaman perkoperasian, diklat ketrampilan teknik vocational, diklat
ketrampilan manajerial, diklat pengembangan koperasi pada lembaga
54
pendidikan pedesaan, diklat ketrampilan teknis bagi masyarakat, diklat
ketrampilan teknis bagi lembaga pendidikan, diklat peningkatan daya saing
KUMKM, diklat pengelola LKM, diklat manajer/kepala cabang KSP/USP KJK,
peningkatan kapasitas SDM Lembaga Diklat, pemasyarakatan kewirausahan,
diklat koperasi skala besar.
7. Meningkatnya manajer/ kepala cabang koperasi jasa keuangan yang memiliki
sertifikat kompetensi
Target ini terealisasi dengan sangat sempurna dengan nilai capaian
melebihi target yang ditetapkan. Target jumlah manajer/ kepala cabang koperasi
jasa keuangan yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 360 orang,
realisasinya sebanyak 360 orang. Dengan demikian tingkat capaian sasaran ini
terealisasi 100%. Sertifikasi ini dilakukan setelah dilaksanakan diklat Kompetensi
bagi Manajer/Kepala cabang KJK
SASARAN VII
PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM
Indikator capaian dari sasaran ini meliputi:
(1) Tertatanya peraturan Perundang‐undangan terkait dengan perkoperasian dan
LKM;
(2) Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan
KUMKM baik yang sektoral maupun spesifik daerah;
(Deputi Bidang Kelembagaan)
(3) Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam
pemberdayaan koperasi dan UMKM;
(4) Tersedianya model‐model terbaik (best practice) internasional bagi
pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Sasaran ini dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang
Kelembagaan dan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK. Adapun kegiatan
pendukungnya adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan rancangan Undang‐Undang tentang Koperasi
b. Penyusunan rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Koperasi
c. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri
d. Penyusunan rancangan Peraturan Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang
UMKM
e. Penyusunan laporan Penyelesaian Kasus (Litigasi) dan Jumlah Opini hukum
55
f. Penerbitan Buletin Kumpulan Abstraksi Peraturan Perundang‐undangan yang
berkaitan dengan KUMKM
g. Penyelenggaraan Evaluasi atas Perda yang berkaitan dengan KUMKM
h. Sosialisasi Peraturan dibidang perkoperasian ditingkat provinsi
i. Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian peraturan Perundang‐undangan
j. Desimenasi isu‐isu strategis pemberdayaan KUKM
k. Advokasi dan sosialisasi proses amandemen UU Perkoperasian Nomor 25 tahun
1992
l. Penyusunan Naskah Akademis RUU LKM
m. Penyusunan rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Koperasi
n. Penyusunan rancangan Peraturan Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang
UMKM
o. Penelitian dan Inventarisasi Koperasi yang mengembangkan komoditas
unggulan daerah dengan pendekatan OVOP
p. Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah Dengan Pendekatan One Village
One Product (OVOP) Melalui Koperasi
Secara jelas capaian masing‐masing indikator disajikan pada Tabel 3.8, sebagai
berikut:
TABEL 3.9 PENCAPAIAN KINERJA PERBAIKAN IKLIM USAHA
YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI PERSENTASE
PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM
Tertatanya peraturan Perundang‐undangan terkait dengan perkoperasian dan LKM
6 (1 RUU
dan 5 RPP)
6 (1 RUU
dan 5 RPP)
100 %
Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan KUMKM baik yang sektoral maupun spesifik daerah
40 40 100%
Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM
4 7 175%
Tersedianya model‐model terbaik (best practice) internasional bagi pemberdayaan koperasi dan UMKM
1 1 100%
56
Adapun paparan tentang pencapaian kinerja dan penjabaran program yang
secara langsung berkaitan dengan sasaran di atas, disampaikan sebagai berikut:
1. Tertatanya Peraturan Perundang‐Undangan Terkait dengan Perkoperasian dan
UKM
Indikator Sasaran yang ditargetkan 6 Peraturan Perundang‐Undangan
terkait perkoperasian dan UKM yang terdiri dari 1 Rancangan Undang‐Undang
Perkoperasian yang masih dalam proses pembahasan DIM di DPR dan 5
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KUMKM yang telah disampaikan ke
Kementerian Hukum dan HAM, dan disarankan agar 5 RPP tersebut menjadi 1
RPP.
Sementara itu pada tahun 2010 Kementerian Koperasi dan UKM melalui
Deputi Bidang Kelembagaan telah berhasil menata 3 peraturan perundang‐
undangan terkait dengan Perkoperasian dan LKM, yaitu:
a. RUU tentang Koperasi yang telah disampaikan Presiden RI kepada DPR‐RI
dengan surat Nomor: R‐69/Pres/09/2010 tanggal 1 September 2010.
Pada akhir tahun 2010 sudah memasuki tahapan pembahasan awal
dengan DPR‐RI dan akan dilakukan pembahasan yang lebih intensif pada
tahun 2011.
b. Draft Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang UMKM. Kepmen ini akan menjadi standar
operasional pelayanan publik bagi aparat daerah yang membidangi
Koperasi dan UKM dalam memberdayakan UMKM.
c. Draft Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Koperasi
dan UKM, yang mengacu pada PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peninjauan dan Penghapusan Berbagai Pungutan dan Regulasi yang Merugikan
KUMKM Baik yang Sektoral Maupun Spesifik Daerah
Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang
merugikan KUMKM baik sektoral maupun spesifik daerah, telah dilaksanakan
pada 2010. Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan peninjauan
kembali/evaluasi terhadap 40 Peraturan Perundang‐undangan tentang Koperasi
dan UMKM di Tingkat Pusat dan Daerah. Selama satu tahun anggaran juga telah
terevaluasi sebanyak 60 Perda yang menghambat perkembangan Koperasi dan
UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 (tiga puluh delapan) Perda telah
diusulkan rekomendasi pembatalan/pencabutannya ke Presiden melalui
Kementerian Dalam Negeri. Dengan terevaluasinya 100 peraturan perundang‐
57
undangan dan perda tersebut, maka target sasaran Peninjauan dan
penghapusan 40 regulasi yang merugikan KUMKM baik yang sektoral maupun
spesifik daerah, terlampui dengan realisasi capaian sebesar 100%.
3. Tersedianya Kajian Dasar Kebijakan dan Terapan yang Prospektif dalam
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Melalui Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UMKM yang dilaksanakan
oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, telah berhasil dilaksanakan
kajian dasar kebijakan dan terapan sebanyak 7 paket kajian isu‐isu strategis yang
dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan dan terapan yang prospektif dalam
pemberdayaan koperasi dan UKM. Jumlah kajian ini tercapai sesuai target
sasaran yang ditetapkan pada tahun 2011 yang menetapkan 4 kajian. Dengan
demikian indikator sasaran ketiga ini terealisasi 175% dari target yang
ditetapkan.
4. Tersedianya Model‐Model Terbaik (Best Practice) Internasional bagi
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Indikator sasaran ini tercapai dengan sempurna, dimana target
tersedianya 1 model terbaik (best practice) bagi pemberdayaan KUKM telah
terpenuhi. Dengan demikian realisasi capaian indikator pada sasaran ini sebesar
100%. Model terbaik (best practice) yang dikembangkan adalah dengan
pendekatan One Village One Product (OVOP). terkait dengan hal ini, telah
dilaunching 8 (delapan) produk unggulan daerah, antara lain:
a. Jeruk Kalamansi, Provinsi Bengkulu;
b. Batik Tulis, Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;
c. Nanas, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
d. Bordir, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
e. Kopi Organik, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
f. Kakao, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
g. Tenun Cual, Provinsi Bangka Belitung;
h. Bawang Goreng, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2010 Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan
rintisan pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan OVOP
untuk komoditas pertanian hortikultura, kerjasama dengan petani hortikultura
anggota Koperasi Mitra Tani Parahyangan, Kec. Warung Kondang Kabupaten
Cianjur, Jawa barat; Koperasi Unit Desa Cisurupan, Kec. Cisurupan Kabupaten
Garut, Jawa Barat serta Koperasi Serba Usaha Bahari Tunas Mandiri Kec. Susut,
Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Adapun komoditas unggulan daerah yang dipilih
58
memiliki karakteristik produk/komoditi yang telah ditangani secara turun‐
temurun dan memiliki prospek pasar domestik maupun global.
Pengembangan komoditas unggulan daerah melalui pendekatan OVOP
ini dilakukan secara koordinasi lintas sektoral maupun lintas pelaku antar
instansi baik di pusat maupun daerah dibawah koordinasi Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian. Keterlibatan Pemerintah Daerah sangat
menentukan keberhasilan pendekatan OVOP ini. Kementerian Dalam Negari
melalui Direktorat Pembangunan Daerah telah berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah setempat dan beberapa instansi seperti Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditugaskan sebagai narasumber
pada kegiatan ini.
SASARAN VIII
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA DI BIDANG KOPERASI DAN UKM
Indikator capaian dari sasaran ini terdiri dari 2 indikator, yaitu:
(1) Pelaksanaan anggaran dan penatausahaan dan inventarisasi BMN
(2) Perencanaan penyuluhan program dan koordinasi
Sasaran ini dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat
Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun kegiatan pendukungnya adalah sebagai
berikut:
a. Penyusunan Perencanaan Program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM
b. penyusunan dokumen isu‐isu strategis
c. Penyusunan metode perencanaan partisipasi aktif yang melibatkan pembina
KUKM di daerah
d. Penyusunan dokumen analisa perencanaan pembangunan Koperasi dan UMKM
e. Monitoring, Evaluasi/Pelaporan dan pengelolaan data dan Informasi Koperasi
dan UMKM
f. Pelaksanaan, Penatausahaan dan pelaporan anggaran dan BMN
g. Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat
dan daerah
h. Peningkatan kompetensi SDM aparatur dan Administrasi Kepegawaian
i. Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui langganan daya dan
jasa
j. Penyelenggaraan Kehumasan dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi
/publikasi / visualisasi dan pelayanan informasi
k. Pengadaan sarana dan prasarana kantor Kementerian Koperasi dan UKM
59
Realisasi capaian sesuai dengan indikator, disajikan pada tabel 3.10, sebagai
berikut:
TABEL 3.10 CAPAIAN KINERJA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA DI BIDANG KOPERASI DAN UKM
Adapun paparan tentang pencapaian kinerja dan penjabaran program yang
secara langsung berkaitan dengan sasaran di atas, disampaikan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan anggaran dan penatausahaan dan inventarisasi BMN
Sasaran ini terealisasi dengan sempurna dengan nilai capaian 100 %.
Pelaksanaan anggaran dan penatausahaan dan inventarisasi terlaksana sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan. Capaian ini merupakan wujud dari
terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai Kementerian KUKM dengan tepat
waktu, serta terbayarnya seluruh kegiatan pada Kementerian KUKM sesuai
target yang ditetapkan. Pencapaian itu didukung dengan Laporan PNBP yang
akuntabel dan laporan pelaksanaan anggaran secara periodik.
2. Perencanaan penyuluhan program dan koordinasi
Perencanaan penyuluhan program dan koordinasi terealiasi dengan
sempurna dengan nilai capaian 100 % melalui kegiatan Rapat‐Rapat Regional,
rapat Koordinasi Terbatas Bidang KUKM, Rapat Koordinasi Nasional bidang
KUKM yang melibatkan para pemangku kebijakan di Pemerintah
Kabupaten/Kota.
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI PERSENTASE
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BIDANG KOPERASI DAN UKM
Pelaksanaan anggaran dan penatausahaan dan inventarisasi BMN
100 % 100% 100%
Perencanaan penyuluhan program dan koordinasi
12 paket 12 paket 100%
60
II. ANALISIS KEUANGAN
Total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2011 sebesar
Rp. 1.019.518.497.000,‐. Hingga 31 Desember 2011 realisasi anggaran mencapai
sebesar 92.03% atau sebanyak Rp.938.282.858.239,‐.
Adapun realisasi anggaran tersebut dilaksanakan melalui 3 program, meliputi:
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis, dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 243.258.800.000,‐ dan realisasi sebesar Rp.
224,350,086,590,‐ atau mencapai 92.23%.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 35.512.100.000,‐ dan realisasi sebesar Rp.35,074,956,462,‐ atau
mencapai 98.77%.
C. Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 740.747.597.000,‐ dan realisasi sebesar Rp. 678.857.815.187,‐ atau
mencapai 91,64%.
Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan alokasi rencana dan realisasi anggaran
menurut program, sebagai berikut:
REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2011
PROGRAM KEGIATAN PAGU REALISASI % SISA
1 2 3 4 5 6
044.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM
243,258,800,000 224,350,086,590 92.23 8,908,713,410
044.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM
35,512,100,000 35,074,956,462 98.77 437,143,538
044.01.06 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
740,747,597,000 678,857,815,187 91.64 61,889,781,813
JUMLAH 1,019,518,497,000 938,282,858,239 92.03 81,235,638,761
61
Dalam implementasinya Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
dilaksanakan oleh unit organisasi dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM dengan
alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut:
A. Pusat (Kementerian) sebesar Rp. 823.769.112.000,‐ dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 754.514.481.677,‐ atau sebesar 94.48%.
B. Badan Layanan Umum:
‐ Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 35.583.765.000,‐ terealisasi sebesar Rp. 30.475.135.480,‐ atau sebesar
85.64%.
‐ Lembaga Pengelola Dana Begulir (LPDB) KUKM dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 34.555.554.000,‐ tereliasasi sebesar Rp. 32.769.219.291,‐ atau
sebesar 94.83%.
C. Dekonsentrasi sebesar Rp. 125.610.066.000,‐ dengan realisasi sebesar
Rp. 120.524.021.791,‐ atau sebesar 95.95%.
Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan rekapitulasi rencana dan realisasi
anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai berikut:
REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
TAHUN ANGGARAN 2011 (PER 31 DESEMBER 2011)
NO UNIT KERJA PAGU ANGGARAN REALISASI SISA
(RP.) (RP.) (%) (RP.) (%)
I Pusat
1 Deputi Bidang Kelembagaan 19,800,000,000 19,211,019,020 97.03 588,980,980 2.97
a. Fasilitasi 19,800,000,000 19,211,019,020 97.03 588,980,980 2.97
2 Deputi Bidang Produksi 31,499,999,000 30,345,166,437 96.33 1,154,832,563 3.67
a. Fasilitasi 11,286,499,000 10,131,666,437 89.77 1,154,832,563 10.23
b. Perkuatan 20,213,500,000 20,213,500,000 100.00 0 ‐
3 Deputi Bidang Pembiayaan 99,859,245,000 97,689,727,331 97.83 2,169,517,669 2.17
a. Fasilitasi 24,359,245,000 22,189,727,331 91.09 2,169,517,669 8.92
b. Perkuatan 75,500,000,000 75,500,000,000 100.00 0 ‐
62
NO UNIT KERJA PAGU ANGGARAN REALISASI SISA
(RP.) (RP.) (%) (RP.) (%)
4 Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
96,200,000,000 93,707,822,784 97,41 2,492,177,216 2.59
a. Fasilitasi 50,745,600,000 48,253,422,784 95.09 2,492,177,216 4.91
b. Perkuatan 45,454,400,000 45,454,400,000 100.00 0 ‐
5 Deputi Bidang Pengembangan SDM
44,145,000,000 41,570,530,120 94.17 2,574,469,880 5.83
a. Fasilitasi 34,645,000,000 32,070,530,520 92.57 2,574,469,480 7.43
b. Perkuatan 9,500,000,000 9,500,000,000 100.00 0 ‐
6 Deputi Bidang Pengembang‐an dan Restrukturisasi U h
28,793,968,000 28,167,328,001 97.82 626,639,999 2.18
a. Fasilitasi 23,723,968,000 23,345,045,760 98.40 378,922,240 1.60
b. Perkuatan 5,070,000,000 4,822,282,241 95.11 247,717,759 4.89
7 Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK
11,700,000,000 11,429,779,255 97,69 270,220,745 2.31
a. Fasilitasi 10,560,000,000 10,289,779,255 97,44 270,220,745 2.56
b. Perkuatan 1,140,000,000 1,140,000,000 100.00 0 0
8 Sekretariat 278,770,900,000 259,425,043,052 93,06 19,345,856,948 6.94
a. Fasilitasi 278,770,900,000 259,425,043,052 93,06 19,345,856,948 6.94
9 Anggaran Pendidikan (Diklat Cisarua)
128,000,000,000 126,974,215,000 99.20 1,025,785,000 0,80
a. Jumlah Fasilitasi 666,891,212,000 597,884,299,436 93.17 43,811,412,564 6.83
b. Jumlah Perkuatan 156,877,900,000 156,630,182,241 99.84 247,717,759 0.16
Jumlah I (a + b) 823,769,112,000 754,514,481,677 94.48 44,059,130,323 5.52
II Dekonsentrasi 125,610,066,000 120,524,021,791 95.95 5,086,044,209 4.05
III BLU 70,139,319,000 63,244,354,771 90.17 6,894,964,229 9.83
LLP‐KUKM 35,583,765,000 30,475,135,480 85.64 5,108,629,520 14.36
‐ APBN (RM) 15,183,765,000 15,112,491,210 99.53 71,273,790 0.47
‐ PNBP 20,400,000,000 15,362,644,270 75.31 5,037,355,730 24.69
63
NO UNIT KERJA PAGU ANGGARAN REALISASI SISA
(RP.) (RP.) (%) (RP.) (%)
LPDB‐UMKM 34,555,554,000 32,769,219,291 94.83 1,786,334,709 5.17
‐ APBN (RM) 3,483,750,000 3,200,274,229 91.86 283,475,771 8.14
‐ PNBP 31,071,804,000 29,568,945,062 95.16 1,502,858,938 4.84
Jumlah I + II +III 1,019,518,497,000 938,282,858,239 92,03 56,040,138,761 5,64
Hal yang menggembirakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM
tahun 2010, BPK telah memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Prestasi ini diharapkan tetap dapat dipertahankan pada tahun 2011 ini dan tahun tahun
dberikutnya.
64
BAB IV
P E N U T U P
Bagian akhir Laporan Akuntabilitas Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011
ini ditutup dengan rangkuman dari bab‐bab yang telah menjabarkan sebelumnya. Dari
penjabaran mendalam tersebut dapat disampaikan beberapa pokok‐pokok pikiran
sebagai kesimpulan dan saran‐saran.
I. KESIMPULAN
1. Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi bertanggungjawab terhadap pemberdayaan KUKM di tanah air.
Rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010‐2014
merupakan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selaras dengan sasaran
Rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan
Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah periode 2010‐
2014 yang selanjutnya menjadi dasar dan panduan dalam mencapai
target serta pengukuran kinerja kegiatan dan program yang dilaksanakan
oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Atas dasar perhitungan capaian kinerja berdasarkan Rencana Kerja
Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disampaikan
sebagai berikut:
a. Pengukuran pada kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah dan
Peran KUMKM dalam Perekonomian Nasional dapat dinyatakan
bahwa secara umum seluruh indikator sasaran telah terealisasi
secara maksimal dan sesuai dengan target dan rencana.
b. Pengukuran pada 3 indikator sasaran Peningkatan Daya Saing
Produk Koperasi UMKM tercapai dengan hasil yang beragam
dengan nilai capaian antara 100% sampai 125%.
c. Penilaian pada indikator sasaran Peningkatan Jumlah dan Kualitas
Sarana dan Prasarana Produksi KUMKM telah tercapai dengan
baik, pada persentase capaian diatas 100%. Bahkan untuk
capaian pada sasaran Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana
produksi KUKM nilainya sebesar 142,85%.
65
d. Secara keseluruhan nilai capaian sasaran Peningkatan Pemasaran
Produk KUKM, sesuai dengan indikator yang diukur telah
terealisasi dengan sangat baik dengan persentase capaian antara
90,91% hingga 1.513,89%.
e. Nilai capaian sasaran Penyediaan Akses Pembiayaan KUMKM
yang diukur dari 3 indikator utama telah berjalan sesuai dengan
rencana, dengan tingkat capaian masing‐masing indikator rata‐
rata diatas 100%. Meskipun terdapat capaian hasil yang berkaitan
dengan unit usaha jumlahnya masih perlu ditingkatkan.
f. Pengukuran capaian sasaran Pengembangan Wirausaha Baru
KUKM telah terealisasi dengan sangat baik. Adapun hasil
pengukuran nilai capaian berkisar antara 95% sampai dengan
143,80%. Hal yang mengembirakan jika capaian kinerja indikator
terciptanya 5.000 wirausaha baru dari kalangan sarjana pada
tahun 2010 tergolong rendah, target 2011 telah jauh terlampaui
bahkan dapat menutup target kekurangan tahun 2010.
g. Pengukuran capaian kinerja sasaran Perbaikan Iklim Usaha yang
Lebih Berpihak pada KUMKM yang diukur berdasarkan 4 indikator
utama telah terealisasi sangat baik, dengan rata‐rata nilai capaian
lebih dari 100%.
h. Penilaian hasil kinerja sasaran Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Bidang Koperasi dan UKM
dapat dinyatakan tercapai dengan baik, dengan nilai capaian rata‐
rata diatas 100 persen. Capaian ini tidak lepas dari upaya dan
kerja keras jajaran Kementerian Kementerian Koperasi dan UKM
untuk melakukan pembenahan manajemen internal dan upaya
peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
3. Dalam kaitannya dengan realisasi keuangan hingga 31 Desember 2011
telah mencapai 92,03%. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan melalui
3 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis dengan realisasi 92,23%, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur dengan realisasi 98,77%, serta Program
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan realisasi 91.64%.
66
II. SARAN‐SARAN
1 Program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011 dapat
dikatakan telah dapat dilasanakan dengan baik, namun demikian
terdapat beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian
terutama dalam hal sinkronisasi dan kesinambungan program dan
kegiatan dari tahun ke tahun. Selain aspek perencanaan perlu pula
sinergi yang lebih intensif dalam pelaksanaan hingga tahap pelaporan
secara berjenjang.
2 Beberapa kegiatan perlu perhatian khusus karena terdapat beberapa
capaian indikator dibawah 100%. Hal ini disebabkan karena adaanya
kebijakan penghematan anggaran sebesar 10% di tahun anggaran 2011
ini.
3 Sedangkan prestasi nilai capaian sasaran yang telah sesuai dan melebihi
target IKU untuk dapat terus dipertahankan. Termasuk dalam hal ini
adalah mengembangkan realisasi program dan kegiatan secara kreatif
dan inovatif.
4 Hal yang menggembirakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian
Koperasi dan UKM tahun 2010, BPK telah memberikan opini audit Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini diharapkan tetap dapat
dipertahankan pada tahun 2011 ini dan tahun‐tahun berikutnya.