dokumen kebijakan spmi - institutpendidikan.ac.id filepenanggungjawab nama jabatan tanggal tanda...

1

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong

Garut

1

KEBIJAKAN SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor :

Revisi : - Tanggal : -

Proses

Penanggungjawab

Tanggal Nama Jabatan Tanda

tangan

1. Perumusan Dr. H. Asep

Nurjamin, MPd

Kepala

SPMI

2. Pemeriksaan Dr. H. Nizar Alam

Hamdani, MM.,MT.

Rektor

3. Persetujuan H. Suparno Ketua

YGW

4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam

Hamdani, MM.,MT.

Rektor

5. Pengendalian Dr. H. Asep

Nurjamin, MPd

Kepala

SPMI

2

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di

Tingkat Nasional

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan

masyarakat Indonesia dan masyarakat Jawa Barat khususnya.

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan

religius

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan

dan membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi

pemerintahan, swasta serta lembaga sosial dan pendidikan.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi

lingkungan keguruan dan kependidikan, serta masyarakat luas.

3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan

kajian ilmu pengetahuan.

4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

etos kerja yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan

institusi terkait.

3

II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah

1. Sebagai komitmen Institut Pendidikan Indonesiauntuk memelihara dan

meningkatkan mutu penyelengaraan perguruan tinggi secara

berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN

Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (International Quality

Assurance) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan

stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan

Institut Pendidikan Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan

fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder

tentang SPMI yang berlaku di Institut Pendidikan Indonesia.

III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup kebijakan SPMI Institut Pendidikan Indonesia terdiri atas kebijakan

jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan Jangka panjang, meliputi aspek

Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam tahap pelaksanaannya Institut Pendidikan

Indonesia telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode

sebagai berikut:

1. Periode 2018-2022 – Akselerasi Reputasi Regional Institut Pendidikan

Indonesia

2. Milestone: Pertumbuhan Jumlah publikasi penelitian reputasi regional Jawa

Barat

3. Periode 2022-2026 – Mewujudkan Institut Pendidikan Indonesia unggul

pada tingkat nasional

4. Milestone: Institut Pendidikan Indonesia aktif dalam penelitian dengan

mempertimbangkan peluang nasional

5. Periode 2026-2030 – Institut Pendidikan Indonesia Unggul dan berkualitas

di Tingkat Internasional

6. Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan

4

mencapai

7. pengakuan secara internasional

8. Periode 2030-2034 – Institut Pendidikan Indonesia Unggul dan berkualitas

di Tingkat Internasional Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui

secara nasional dan mencapai pengakuan secara internasional.

IV. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di

lingkungan Institut Pendidikan Indonesia meliputi :

1. Rektorat

2. Senat

3. Lembaga

4. Fakultas

5. Program Pascasarjana

6. Program Studi

7. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa

8. Unit-unit pendukung pelaksana lainya

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan

sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan

berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik

penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara

otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi

Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian,

dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang

pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh

5

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah

yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister,

program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan

oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake

holders) di Institut Pendidikan Indonesia harus memiliki pola pikir, pola

sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

V. Uraian Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

A. Tujuan dan strategi SPMI Perguruan Tinggi

1. Tujuan:

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan

pendidikan tinggi di Institut Pendidikan Indonesia melampaui standar

Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.

2. Strategi yang ditempuh:

a. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.

b. Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diberi tugas dan

kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.

c. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi d) Melibatkan

seluruh komponen sivitas akademika

B. Asas dan prinsip:

1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia.

2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti

No. 44 tahun 2015 dan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016

3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat

4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah

PPEPP

6

C. Manajemen

Untuk menjamin pelaksanan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik

terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan

menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar

DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI)

1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan

Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua

SPMI Institut Pendidikan Indonesia. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan

turunannya sesuai dengan visi Institut Pendidikan Indonesia. Penetapan standar

mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk

mencapai tujuan, misi, dan visi Institut Pendidikan Indonesia. Standar mutu

yang ditetapkan oleh SPMI harus mendapatkan persetujuan dari Senat Institut.

Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh

sivitas akademika.

2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi

dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Institut Pendidikan

Indonesia dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di

tingkat Institut (pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan

jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Sistem Penjaminan

Mutu Internal, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika

wajib menaati standar Institut Pendidikan Indonesia.

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan

dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh Tim SPMI

yang terintegrasi dengan Fakultas, dan Audit non akademik oleh SPMI. Fokus

Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada

tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI

7

dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Institut Pendidikan

Indonesia. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua SPMI kepada Rektor. Evaluasi

pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan

Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika:

(a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka

dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala

dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka

Kepala SPMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tingi (P)

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap

hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar

ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan

eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan

analisis data dan dilakukan secara partisipasif dan kolegial.

D. Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di

Institut Pendidikan Indonesia meliputi: Pemimpin di tingkat Institut, Pemimpin

di tingkat Fakultas, Pemimpin di tingkat Program studi, Kepala Lembaga, dan

unit terkait lainnya.

E. Jumlah dan nama semua standar SPMI di Institut Pendidikan Indonesia:

Standar Nasional Pendidikan meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan

2. Standar Isi Pembelajaran

3. Standar Proses Pembelajaran

4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

8

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian, meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian

2. Standar Pengelolaan Penelitian

3. Standar Proses Penelitian

4. Standar Penilaian Penelitian

5. Standar Peneliti

6. Standar Sarpras Penelitian

7. Standar Pengelolaan Penelitian

8. Standar Pendanaan & Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Pengamdian Kepada M asyarakat meliputi :

1. Standar Hasil PKM

2. Standar Isi PKM

3. Standar Proses PKM

4. Standar Penilaian PKM

5. Standar Pelaksana PKM

6. Standar Sarpras PKM

7. Standar Pengelolaan PKM

8. Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi :

1. Standar Kerjasama Bidang Akademik

2. Standar Kerjasama Bidang Penelitian

3. Standar Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

4. Standar Perpustakaan)

5. Standar Sistem Informasi

6. Standar Penerimaan Mahasiswa

7. Standar Penyusunan Visi Misi

9

8. Standar Insentif Pemberian Pesangon Pensiun

9. Standar Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik

10. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

11. Standar Kuliah Kerja Nyata (KKN)

12. Standar Pemeringkatan Institusi

13. Standar Pengembangan Institut

14. Standar Keamanan Kampus

15. Standar keselamatan Kerja

16. Standar Mitigasi Bencana

17. Standar Pengelolaan Jurnal

18. Standar Penggunaan Kendaraan Dinas

19. Standar Sistem Informasi

20. Standar Pelaksanaan Upacara

21. Standar Kerjasama Bidang Penelitian

22. Standar Kerjasama Kemahasiswaan

23. Standar Penerimaan Mahasiswa Reguler

24. Standar Penerimaan Mahasiswa Non Reguler/Karyawan

25. Standar Penerimaan Mahasiswa Anfulen

26. Standar Penerimaan Mahasiswa Rekongnisi Pembelajaran Lampau

27. Standar Pembiayaan Perjalanan Dinas

28. Standar Pengelolaan Surat Keluar

29. Standar Pengelolaan Surat Masuk

30. Standar pengelolaan Presensi Karyawan

31. Standar Peminjaman Gedung

32. Standar Peminjaman Barang

33. Standar Pelaksanaan Rapat

34. Standar Audit Internal

35. Standar Pengendalian Dokumen

36. Standar Pengadaan Barang dan Jasa

10

37. Standar Pengelolaan Aset dan Inventaris

38. Standar Pengelolaan Buku Kas dan Keuangan

39. Standar Penerimaan Praktikan

40. Standar Magang dan Kerja Praktek Mahasiswa

41. Standar Pengenalan Lapangan persekolahan

42. Standar Pemeliharaan Gedung

43. Standar Masa Percobaan Dosen

44. Standar perjanjian Kerja

45. Standar Rekrutasi Dosen

46. Standar Rekrutasi Karyawan

47. Standar Penilaian Kinerja Dosen

48. Standar Penilaian Kinerja Karyawan

49. Standar Waktu Kerja

50. Standar Kerja Lembur

51. Standar Cuti Kerja

52. Standar Penghasilan dan Penghargaan Dosen

53. Standar Penghasilan dan Penghargaan Karyawan

54. Standar Pemutusan Hubungan Kerja

55. Standar Disiplin Karyawan

56. Standar Disiplin Dosen

57. Standar Cuti Mahasiswa

58. Standar Drop Out Mahasiswa

59. Standar Layanan Administrasi Akademik

60. Standar Layanan Administrasi Keuangan

61. Standar Layanan Administrasi Kemahasiswaan

62. Standar Layanan Administrasi Kepegawaian

63. Standar Layanan Administrasi Perlengkapan

64. Standar Layanan Administrasi Umum

65. Standar Pengelolaan Parkir

11

66. Standar Identitas

67. Standar Kontrak Matakuliah

68. Standar Penyusunan Jadwal Kuliah

69. Standar Penyusunan Kalender Akademik

70. Standar Ujian Komprehensif

71. Standar Ujian Sidang Skripsi

72. Standar Ujian Sidang Tesis

73. Standar Bimbingan Skripsi/Tesis Mahasiswa

74. Standar Seminar Proposal

75. Standar Perbaikan Nilai Matakuliah

76. Standar Konversi Nilai Matakuliah

77. Standar Pembentukan Tim Adhoc

78. Standar Penerimaan Dosen Tamu

79. Standar Protokoler

80. Standar Arsiparis Dokumen

81. Standar Legalisasi Ijazah

82. Standar Penerbitan Ijazah, Transkrip dan SKPI

83. Standar Pelaksanaan Wisuda

84. Standar Penyusunan dan Revisi Kurikulum

85. Standar Pengelolaan Laboratorium Komputer

86. Standar Pengelolaan Laboratorium Bahasa

87. Standar Pengelolaan Laboratorium MIPA

88. Standar Pelaksanaan Tracer Study

89. Standar Pengelolaan Konten Website

90. Standar PKKMB

91. Standar Program Kreatifitas Mahasiswa

92. Standar Mahasiswa Berprestasi

93. Standar Pengajuan Proposal Kegiatan Mahasiswa

94. Standar Pencairan Dana Kemahasiswaan

12

95. Standar Pengelolaan Kartu Tanda Mahasiswa

96. Standar Asuransi Mahasiswa

97. Standar Pelaksanaan Bimbingan Konseling Mahasiswa

98. Standar pembinaan Organisasi Kemahasiswaan

99. Standar Pembinaan Mahasiswa Bidikmisi

100. Standar Sanksi Mahasiswa

101. Standar Pendirian Organisasi Kemahasiswaan

102. Standar pelaksanaan Bimbingan Karir Mahasiswa

103. Standar Pengelolaan Jurnal

104. Standar Pertukaran mahasiswa antar PT

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran

Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti

5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi

6. Statuta Institut Pendidikan Indonesia

7. Renstra Institut Pendidikan Indonesia

8. RIP Institut Pendidikan Indonesia

9. Pedoman akademik

13

INSTITUT PENDIDIKAN

INDONESIA

Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih

Tarogong Kidul Garut Kode Pos

Kode/No:

MANUAL

PENETAPAN STANDAR

PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN

Tanggal:

Revisi:

MANUAL

PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


Proses

Penanggungjawab


tangan

1. Perumusan

Drs. Rajji K.

Diredja, M.Pd

Kabag

Kepegawaian,

Keuangan dan

2. Pemeriksaan Dr. Tetep, M.Pd Wakil Rektor II

3. Persetujuan Dr. H. Nizar A.

Hamdani, MT,

Rektor

4. Penetapan Dr. H. Nizar A.

Hamdani, MT,

Rektor


Nurjamin, M.

Pd.

Ketua SPMI

14


VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan

berkualitas di Tingkat Nasional

MISI




religius

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya

memecahkan dan membantu mengatasi masalah-masalah bidang

pendidikan.



TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.



3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian

dan kajian ilmu pengetahuan.

4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, etos kerja yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


institusi terkait.

15

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan

Pembiayaan Pembelajaran

1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Pendanaan

dan Pembiayaan Pembelajaran di Institut Pendidikan Indonesia

2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Pendanaan dan

Pembiayaan Pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan

Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan


Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. Masa

berlaku manual penetapan standar penilaian pembelajaran sejak

ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di Institut Pendidikan

Indonesia.

IV. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran

merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme Pendanaan

dan Pembiayaan Pembelajaran.

2. Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah kegiatan

pengalokasian dan penyediaan biaya kegiatan pembelajaran dari

mulai, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi, pelaporan.

3. Komisi B Senat Institut adalah komisi di Senat Institut yang

membidangi Keuangan, SDM, Penjaminan Mutu dan Sistem

Informasi.

4. Unit SPMI adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan

: koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan

16

peningkatan dan pengembagan pembelajaran, serta penjaminan

mutu pendidikan

5. Tim Adhoc adalah tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud

tertentu.

6. Rapat Pleno adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota

Senat Institut.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pendanaan dan


1. Menjadikan visi dan misi Institut Pendidikan Indonesia sebagai titik

tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan

standar

2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang undangan

yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

3. Mencatat norma norma hukum atau syarat yang tercantum dalam

peraturan perundang undangan yang tidak dapat dimanipulasi

4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapakan analsis SWOT

5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam

rapat unsur pimpinan Institut Pendidikan Indonesia untuk

mendapatkan masukan

7. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar

dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Institut

Pendidikan Indonesia

8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar

untuk memastikan tidak ada kesalahan dramatikal atau penulisan

9. Mensah kan dalam surat keputusan rektor.

17

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal

2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

VII. Catatan

1. Formulir Berita Acara.

2. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

3. Surat keputusan Rektor

Revisi manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran wajib

memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) IPI.

VIII. Reference

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi


3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaran Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

Tinggi


5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi




9. Pedoman akademik

18

MANUAL

PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN



VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas

di Tingkat Nasional

MISI




religius





TUJUAN










19


institusi terkait.

II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran di Institut Pendidikan Indonesia.

2. Untuk memantau pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Pendanaan dan


Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan



1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran merupakan

kriteria minimal sumber dan mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran.


pengalokasian dan penyediaan biaya kegiatan penelitian dari mulai,

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,

pelaporan.

3. Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah proses

Pendanaan dan Pembiayaan secara langsung dan/ atau tidak langsung yang

terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan aturan yang berlaku.

V. Langkah-langkah pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran

Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI

yang disesuaikan dengan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran.

1. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP),

20

instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga

kependidikan untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.

2. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh

pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan)

dan karyawan nonakademik (karyawan administrasi), serta mahasiswa

dan alumni secara periodik dan konsisten.

3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan

menggunakan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran yang

telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian Standar SPMI.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan

Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran


2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang

diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang

diberlakukan

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:


2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran

3. Template Formulir Berita Acara Perkuliahan

4. Template Laporan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran

5. SOP Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

VIII. Referensi




21




Pendidikan Tinggi




9. Pedoman Keuangan

22

MANUAL

EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN



VISI

Pada tahu 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan


MISI




religius

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya

memecahkan dan membantu mengatasi masalah-masalah bidang

pendidikan.



TUJUAN







23


Esa, etos kerja yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap



institusi terkait.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan

Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Institut Pendidikan

Indonesia.

2. Untuk memastikan bahwa proses Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan



1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan


Pembelajaran.


pengalokasian dan penyediaan biaya kegiatan penelitian dari mulai,

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan

evaluasi, pelaporan.

3. Evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan Pendanaan dan

Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan standar Pendanaan dan

Pembiayaan Pembelajaran.

24

4. Monitoring pelaksanaan penilaian adalah peantauan terhadap

pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran dengan melihat

proses pelaksanaan penilaian secara langsung dan/atau melihat dokumen

yang terkait dengan pelaksanaan pendanaan dan pembiyaan secara

langsung.

5. Pemerikasaan /Audit pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan adalah

pengecekan untuk mengetahui kesesuaian antara standar dengan fakta.

V. Langkah-langkah Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulan atau

semester) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek

kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa

penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan

kegiatan dibandingkan dengan isi standar SPMI

3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen,

seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah

dilaksanakan

4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab

terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak

tercapai

5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau

penyimpangan dari isi standar

6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.

7. Melakukan pemantauan terus menerus untuk melihat apakah kemudian

penyelenggaran kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar

8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal hal

yang menyangkut pengendalian standar kepada unit SPMI

9. Membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada rektor untuk

ditindak lanjuti.

25

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Evaluasi



2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur


VII. Catatan Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan

dokumen tertulis:



Pembelajaran

3. Template Laporan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran


VIII. Referensi







Pendidikan Tinggi




9. Pedoman Keuangan

26

MANUAL

PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN



VISI



MISI




religius





TUJUAN







27





institusi terkait.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Pendanaan dan


Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi

pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Institut

Pendidikan Indonesia.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pendanaan dan


Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan Pendanaan dan

Pembiayaan Pembelajaran di Institut Pendidikan Indonesia.


1. Penilaian Pendanaan dan Pembiyaan Peneltian adalah

serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan

menafsirkan data tentang proses dan hasil pendanaan dan pembiyaan

pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan,

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan

keputusan.

2. Evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan pendanaan

dan pembiyaan pembelajaran sesuai dengan standar Pendanaan


3. Pengendalian pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan

28

Pembelajaran adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan

Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan


1. Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka

penyelenggaraan pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia dengan

mengacu pada Audit Internal Charter, Standar Operasional Prosedur

(SOP) Audit Internal dan Formulir pendanaan dan pembiyaan

pembelajaran yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh

surat keputusan atau atas permintaan pimpinan Institut Pendidikan

Indonesia, dan atau unit kerja.

2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit

kerja sebagai Auditi.

3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui

wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan

lokasi secara komprehensif.

4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk

mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan

atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka

waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.

5. Membuat laporan kepada Unit SPMI untuk diteruskan kepada Rektor

disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.




2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur


VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen

29

tertulis:



Pembelajaran

3. Template Formulir Berita Acara Perkuliahan


Pembelajaran


VIII. Referensi











9. Pedoman Keuangan

30

MANUAL

PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA


VISI



MISI




religius





TUJUAN











institusi terkait.

31

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian

pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Institut


III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan


Manual ini berlaku dalam peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan



1. Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah

serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan

menafsirkan data tentang proses dan hasil pembelajaran dosen yang

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan sehingga

diharapkan bisa meningkatkan pendanaan dan pembiyaan pembelajaran

2. Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah

melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan penilaian

pembelajaran sesuai dengan standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran.

3. Tim evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran adalah sekelompok dosen yang ditunjuk oleh Dekan

Program Pascasarjana Sekolah Vokasi untuk melaksanakan evaluasi

terhadap proses pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pembelajaran.

4. Peningkatan pelaksanaan penilaian pembelajaran adalah

peningkatan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Pendanaan


32

V. Langkah-langkah peningkatan standar Pendanaan dan


1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya

perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar

SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan

laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan

para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.

3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :

a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya

b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Pendidikan Indonesia dan

unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang

melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan niversitas dan

Stakeholder.

c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Institut Pendidikan

Indonesia.

5. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan

melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila

pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu

dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui

prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.




2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang

diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang

diberlakukan

VII. Catatan Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan

33

dokumen tertulis:



Pembelajaran


Pembelajaran


VIII. Referensi











9. Pedoman Keuangan

34

INSTITUT PENDIDIKAN

INDONESIA

Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih

Tarogong Kidul Garut Kode Pos

Kode/No:

Dokumen level 3 :

STANDAR SPMI

Tanggal:

Revisi:

Judul : STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


Proses

Penanggungjawab


tangan

1. Perumusan

Drs. Rajji K.

Diredja, M.Pd

Kabag

Kepegawaian,

Keuangan dan

2. Pemeriksaan Dr. Tetep, M.Pd Wakil Rektor II

3. Persetujuan Dr. H. Nizar A.

Hamdani, MT,

Rektor

4. Penetapan Dr. H. Nizar A.

Hamdani, MT,

Rektor


Nurjamin, M.

Pd.

Ketua SPMI

35

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas

di Tingkat Nasional

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Indonesia dan masyarakat Jawa Barat khususnya.

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan

membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan,

swasta serta lembaga sosial dan pendidikan.

TUJUAN










5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi

terkait.

36

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Dalam upaya pencapaian visi, misi, serta tujuan di IPI Garut melalui BPM

telah menetapkan standar isi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada

tingkat program studi yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi

capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

2. Pengelolaan pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum berbasis KKNI

yang menghasilkan pengajaran secara efektif dan efesien, yang direncanakan

didalam rencana strategis untuk menyelenggarakan program pembelajaran

sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan

dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan dengan melakukan

kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu

yang baik dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik

dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta

melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data

dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan

mutu pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar

isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga

kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Dalam standarisasi operasional pembiayaan pembelajaran Badan

penyelenggara perguruan tinggi (yayasan) dan IPI Garut melakukan

pengadaan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar

sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang mencangkup kegiatan hibah,

jasa layanan profesi dan/atau keahlian, kerja sama kelembagaan pemerintah

dan swasta.

4. IPI Garut melalui Badan Penjaminan Mutu menyusun kebijakan,

mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara

akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

dalam upaya keterbukaan serta transparasi keuangan publik.

37

II. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor sebagai pimpinan Institut;

2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor II Bidang Keuangan,

Kepegawaian dan Umum, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan sebagai

pimpinan bidang;

3. Dekan Fakultas sebagai pimpinan fakultas

4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi;

5. Kepala Bagian sebagai pimpinan Bagian;

6. Kepala unit sebagai pimpinan Unit;dan

7. Dosen dan tenaga kependidikan

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;

2. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi

lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar

dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana

pembelajaran

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN

1. Rektor IPI Garut bersama Wakil Rektor II bidang Keuangan, Kepegawaian

dan Umum menetapkan standar pembiayaan pembelajaran dengan cakupan

komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mulai tahun 2016;


dan Umum menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi

yang mencangkup jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi

dan program studi, indeks kemahalan wilayah untuk menyusun rencana

38

anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan

menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat tahun

2017;


dan Umum menetapkan mempunyai sistem pencatatan biaya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi

paling lambat tahun 2017;


dan Umum melakukan menghitung serta menganalisis biaya operasional

pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan

anggaran tahunan perguruan tinggi paling lambat pada tahun 2017;dan


dan Umum menetapkan setiap akhir tahun anggaran untuk melakukan

kegiatan evaluasi untuk ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi

pada tahun 2017;

6. Rektor IPI Garut menetapkan pelaksanaan akuntan publik untuk mengawasi

penggunaan anggaran dalam keterbukaan informasi pengelolaan dana yang

akuntabel paling lambat tahun 2017;

7. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Bagian, Ketua Program Studi, Ketua

Lembaga atau unit-unit lainnya menghitung bagian dari biaya pendidikan

tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan

tenaga kependidikan pendidikan tinggi bersadarkan cangkupan Rencana

Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan

Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana

Bisnis Anggaran (RBA) paling lambat pada tahun 2017;

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN


1. Rektor IPI Garut menetapkan standar pembiayaan pembelajaran tentang

komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional untuk

pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga

kependidikan pendidikan tinggi dengan akuntabel dan transparan dalam

39

rangka peningkatan kualitas pendidikan;


Lembaga atau unit-unit lainnya menyelenggarakan koordinasi yang baik

dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal

perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan

pengeluaran dana yang ada di IPI Garut;


dan Umum mengadakan kegiatan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan

(RKAT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA) di lingkungan IPI Garut;

4. Rektor IPI Garut menekankan diperlukannya langkah efisiensi pengeluaran

dan optimalisasi penerimaan serta keterbukaan informasi pengelolaan dana

yang akuntabel

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN


1. Telah dilakukannya audit internal serta akuntan publik dengan wajar tanpa

pengecualian (WTP);

2. Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk tahun

2017 telah diimplementasikan; dan

3. Bertambahnya mahasiwa dikarenakan biaya kuliah di IPI Garut relatif

murah dibandingkan dengan perguruan tinggi di Kabupaten Garut;dan

4. Banyaknya hibah dan bantuan yang diterima.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


2. Rencana Strategis Institut Pendidikan Indonesia;

3. Laporan Auditor Intern (Badan Audit).

4. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan anggaran di Institut Pendidikan

Indonesia

5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran di Institut

40

Pendidikan Indonesia

IX. Referensi







Pendidikan Tinggi




9. Pedoman Keuangan

41

STANDARD OPERATING PROCEDURE

NOMOR DOKUMEN : TANGGAL TERBIT : TANGGAL REVISI : STATUS REVISI :


I. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan sebagai bahan acuan penetapan

standar pembiayaan pembelajaran.

II. RUANG LINGKUP

Penetapan standar pembiayaan pembelajaran hanya melingkupi lingkungan Institut


III. DEFINISI


merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme Pendanaan dan



pengalokasian dan penyediaan biaya kegiatan pembelajaran dari mulai,



IV. REFERENSI


Indonesia

2. Manual SPMI Pembiayaan pembelajaran

3. Standar SPMI Pembiayaan pembelajaran

V. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Kepegawaian, Penjaminan Mutu dan

Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia melakukan perumusan



Sistem Informasi mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan

42




perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar

pembiayaan pembelajaran.


Sistem Informasi melakukan evaluasi diri menggunakan metode Analisis

SWOT.


Sistem Informasi membuat draf Standar Pembiayaan pembelajaran dengan

menggunakan rumus ABCD (Audience, behaviour, Competence and

Degree).


Sistem Informasi bersama dengan Lembaga SPMI melakukan uji publik

atau sosialisasi standar.


Sistem Informasi melakukan penyempurnaan Standar Pembiayaan

pembelajaran.


Sistem Informasi melakukan registrasi standar kepada Lembaga SPMI

8. Lembaga SPMI meregistrasi dokumen dan melakukan pengesahan dengan

pihak terkait.

9. Lembaga SPMI mendistribusikan dokumen yang telah disahkan kepada

unit pengusul.

43




VI. ALUR

44



PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

III. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan sebagai bahan acuan

Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

IV. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran hanya melingkupi lingkungan

Institut Pendidikan Indonesia.

VII. DEFINISI








VIII. REFERENSI


Indonesia



IX. PROSEDUR PELAKSANAAN


Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia melakukan persiapan teknis

atau administratif berupa menyiapkan prosedur kerja atau standar

operasional prosedur, instruksi kerja dan dokumen lainnya

45





Sistem Informasi melakukan sosialisasi standar SPMI yang diberlakukan

kepada seluruh pihak terkait secara periodik dan konsisten


Sistem Informasi dan pihak terkait melaksanakan kegiatan menggunakan

standar SPMI yang telah ditetapkan.

46




V. ALUR

Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Kepegawaian, Penjaminan Mutu dan Sistem Informasi

Mulai

Persiapan Teknik dan Administratif dokumen Standar

Sosialisasi Standar SPMI

Melaksanakan kegiatan sesuai isi

standar

Selesai

47



EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

I. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara Evaluasi sebagai bahan acuan Evaluasi


II. RUANG LINGKUP

Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran hanya melingkupi lingkungan


III. DEFINISI








IV. REFERENSI

1. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan anggaran di Institut Pendidikan Indonesia



V. PROSEDUR EVALUASI


Sistem Informasi melakukan pemantauan secara periodik terhadap

pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dalam semua aspek

kegiatan.

48





Sistem Informasi melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan

berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari

pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan isi standar SPMI.


Sistem Informasi melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau

penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar

tidak tercapai.


Sistem Informasi melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran

atau penyimpangan dari isi standar.


Sistem Informasi melakukan pemantauan terus-menerus untuk melihat

apakah kemudian penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan

isi standar.


Sistem Informasi membuatlaporan tertulis secara periodik tentang hal-hal

yang menyangkut evaluasi standar kepada Lembaga SPMI.

7. Lembaga SPMI membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada

Rektor untuk ditindaklanjuti.

49




VI. ALUR

SOP Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Wakil Rektor II Lembaga SPMI Rektor

Mulai

Pemantauan secara periodik

Pencatatan temuan

Pemeriksaan terjadinya temuan

Melakukan tindakan korektif

Melakukan Pecatatan tindakan

korektif

Membuat Laporan

Mempelajari dan merekam laporan

Membuat Laporan Evaluasi seluruh

standar SPMI

Menindaklanjuti Laporan

Selesai

50



PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

I. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara Peningkatan sebagai bahan acuan

Peningkatan standar pembiayaan pembelajaran.

II. RUANG LINGKUP

Peningkatan standar pembiayaan pembelajaran hanya melingkupi lingkungan


III. DEFINISI

1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran merupakan


Pembelajaran.



kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,

pelaporan.

III. REFERENSI




IV. PROSEDUR PENINGKATAN


Sistem Informasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai

upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi

standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan yang dilaksanakan

secara periodik.

51





Sistem Informasi menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk

mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit

Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan pembiayaan

pembelajaran.

3. Pimpinan melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :

a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya

b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Pendidikan Indonesia dan

unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang

melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan institut dan

Stakeholder.

c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Institut Pendidikan

Indonesia.

4. Pimpinan dan Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Kepegawaian,

Penjaminan Mutu dan Sistem Informasi melaksanakan tindakan kaji ulang

untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk

peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai,

pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk

penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar


52




V. ALUR

53



PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

I. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara Pengendalian sebagai bahan acuan

Pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.

II. RUANG LINGKUP

Pengendalian standar pembiayaan pembelajaran hanya melingkupi

lingkungan Institut Pendidikan Indonesia.

III. DEFINISI








IV. REFERENSI




V. PROSEDUR PENGENDALIAN

1. Lembaga SPMI melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam

rangka penyelenggaraan Standar Pembiayaan pembelajaran di Institut

Pendidikan Indonesia dengan mengacu pada Audit Internal Charter,

Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir

(Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat

keputusan atau atas permintaan pimpinan Institut Pendidikan Indonesia,

dan atau unit kerja.

54




2. Lembaga SPMI mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit

internal kepada unit kerja sebagai Auditi.

3. Tim Auditor Internal melakukan pencatatan atau rekaman atas semua

temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas

dan keadaan lokasi secara komprehensif.

4. Tim Auditor Internal melakukan diskusi hasil temuan audit internal

dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan.

Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus

segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit

Internal dengan Auditi.

5. Tim Auditor Internal membuat laporan kepada Lemabaga SPMI Institut

Pendidikan Indonesia untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan

tindakan koreksi dan rekomendasi.

55




VI. ALUR

56



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

I. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan sebagai bahan acuan penetapan


II. RUANG LINGKUP

Penetapan standar pembiayaan pembelajaran hanya melingkupi lingkungan


III. DEFINISI

Standar pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran merupakan


Pembelajaran.

IV. REFERENSI

1. Pedoman Akademik

2. Manual SPMI Isi pembelajaran

3. Standar SPMI Isi pembelajaran

V. PROSEDUR PELAKSANAAN


dan Umum menetapkan standar pembiayaan pembelajaran dengan cakupan

komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mulai tahun 2018;


dan Umum menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi

yang mencangkup jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi

dan program studi, indeks kemahalan wilayah untuk menyusun rencana

anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan

menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat tahun

2022;

57





dan Umum menetapkan mempunyai sistem pencatatan biaya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program

studi paling lambat tahun 2018;


dan Umum melakukan menghitung serta menganalisis biaya operasional

pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan

anggaran tahunan perguruan tinggi paling lambat pada tahun 2022;dan


dan Umum menetapkan setiap akhir tahun anggaran untuk melakukan

kegiatan evaluasi untuk ketercapaian standar satuan biaya pendidikan

tinggi pada tahun 2022;

6. Rektor IPI Garut menetapkan pelaksanaan akuntan publik untuk

mengawasi penggunaan anggaran dalam keterbukaan informasi

pengelolaan dana yang akuntabel paling lambat tahun 2022;


Lembaga atau unit-unit lainnya menghitung bagian dari biaya pendidikan

tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan

tenaga kependidikan pendidikan tinggi bersadarkan cangkupan Rencana

Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan

Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana

Bisnis Anggaran (RBA) paling lambat pada tahun 2022;

58




VI. ALUR

dokumen kebijakan spmi - institutpendidikan.ac.id filepenanggungjawab nama jabatan tanggal tanda...

Documents