106 Cakrawala Pendidikan, Juni 1999, Th XVIII, NO.3

PARADIGMA BARU PENDIDlKAN MENUJU MASYARAKAT MADANI

(TELAAH KRITIS TERHADAP PROBLEM PENDIDIKAN NASIONAL, ARAH KEBIJAKAN,DAN STRATEGI PEMECAHANNYA)

Oleh:

Dadan Rosana

FPMIPA IKIP Yogyakarta

Abstrak

Pengembangan sistem dan tata nilai kependidikanberJalan dengan sangat cepat didorong oleh semangatreformasi di berbagai bidang kehidupan.Tuntutan untukpembentukan masyarakat madani menjadikan pendidikansebagai suatu pendidikan yang sangat efekti£ Untuk itu perludilakukan perubahan ke arah paradigma bam yang harus

,odijJ(uti dengan lelaah terhadapcproblem pendidikan nasional,arab kebijakan, dan strategi pemecahannya.

Kata kunci: Paradigma baru pendidikan, MasyarakatMadani

NEW PARADIGM OF EDUCATIONTOWARD A CIVIL SOCIETY

(A CRITICAL REVIEW ON PROBLEMS. OFNATIONAL EDUCATION, THE DIRECTION

OF ITS POLICIES, AND ITS STRATEGIES OFPROBLEM SOLVING)

Abstract

The educational systenl and values have developedvery fast, urged by the spirit of reformation in variousaspects of human life. The demand for the formation ofacivil society has made educationfone very effective way toapproach it. For that purpose, there needs to be a changetowards a new paradigm which must be followed with areview on the problems of the national education, thedirection ofits policies, and its strategies ofproblem solving.

Pendahuluan

Masyarakat dunia yang senantiasa berkembangdari masa ke masa memaksa setiap bangsa untuk

·,bekerja keras mengejar ketertinggalannya dalamsegala bidang seiring dengan semakin cepatnyaperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

::::~~::Y~e::~i;~t;~t~~~~~1iUt~~i~t~:cmenguasai iptek dan inf6rrilaSi5g: .At:" r'~itdalah

• :":_~}f (.It.":- .0~I3VHt!i d.. :......w: ~", -... *.. ..•. .' . .' S•

.1"\ ""'='~~~"':"'-'~,""''"'t'l~+.C'":..,.p..,..,...:".•;0. ....... ..: #-,,..::~

kunei untuk menjawab berbagai tantangan baruyanglebih berat sehubungan dengan hadirnya eraglobalisasidan informasi.

Pada .dasarnya manusia dapat berjalan sendiri,namun hanya sebagian keeil saja yang dapat memenuhitingkat pengetahuan dan kemampuan yang diminta.Maka pendidikan sekolah menjadi sarana yang palingefektif(Wiranto ArismWlandat, 1990). UU No. 2/1989tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatursistem pendidikan nasional dan implementasinya akansangat menentukan keberhasilan kita dalampencapaian tujuan pendidikan nasional.

Namun krisis yang kronismemaksa kita harusmenatap ulang sistem kehidupan' masyarakat kitatermasuk Sistem Pendidikan Nasional. Ketika kitadipaksa memasuki milleniuln ketiga yang lebihmenantang, justru kita sedang berada dalam kondisiterpuruk·akibat kurang ·mapannya sistem kehidupandan juga sistem pendidikan kita selama ini. Berbagaikelemahan muncul di sana-sini sebagai akibatdarikelemahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasisistem. Kondisi ini "tentu harus segera diperbaikidengan·mengacu pada tujuan nasional dalam rangkamewujudkan masyarakat Madani (Civil Society).Sisteln pendidikan pun hams mengalami penyesuaian­penyesuaian Inengikuti trend ke- arah pembentukanmasyarakat yang lebih mandiri, merdeka dan sedikitsekali ketergantungannya terhadap birokrasi. Perananbirokrasi yang selama ini begitu dominan mewarnaisistem pendidikan nasional tentu secara perlahan harnsdimbah, salah satunya dengan menghilangkan sistemsentralisasi pendidikan secara bertahap. Dengandemikian'l maka diperlukan paradigma barupendidikan nasional. Dengan mengacu padaparadigma baru pendidika.n ini perlu dilakukan telaahkritis terhadap problem pendidikan nasional, arabkebijakan, dan straiegi periiecahannya.

Paradigma Barn Pendidikan

Sisteln pendidikan nasional yang berlaku saat ininyata-nyata Inelniliki banyak kekurangan.baik ditinjau

Cakrawala Pendidikan, Juni 1999, Th XVIII, No, 3 107

Un i vers i tas. Univers i tas In e;;:: n I ~i:1U I .1."'1.. V JI..l ..:n..... LI

tnendasar dalaln pe]t1gt~mlballga,n

calon di-backpotensi yang tnelnungkinkannya menjadi profesional..J ...... '.. =.. .....L •• perubahan yang Inendasar maka tatanansistem akan lnenjadi lebih mapan dalam f'll1gka menu-

terbentuknya Inasyarakat madani.

Masyarakat madani yang merupakan terjemahandari kata Civil Society disebut juga IndependentSociety .. secara harfiah berarti masyarakat yangketergantungannya terhadap pemerintah relatifkeeil,yang ulnumnya tersentuh oleh peradaban maju. Sesuaidengan ciri masyarakat yang berperadaban makadalam kehidupan politiknya masyarakat tidak mudahdipatronasi., Inasyarakat yang mampu menyelesaikanmasalahnya sendiri, Inasyarakat yang tahu apa yangharus Inereka lakukan'l dan masyarakat yang tidakterus-lnenerus minta dilindungi atau dibantu. Masyara­kat madani bisa juga diartikan sebagai masyarakatyang merdeka.. lnemahalni hak dan kewajiban sebagaiindividu atau Inasyarakat, serta berdaya dalam meng­ekspresikan kehendaknya dan dalam menentukan kebi­jakan untuk kesejahteraan hidupnya.

Pada rnasyarakat madani o~adalah

lnasyarakat yang tidak terlalu tergantung pada peranpenguasa negara. Ia adalah lnasyarakat yang memilikikesadaran kolektif dalam menentukan kebijakan yangluenyangkut kepentingan Ulnum. Kesadaran kolektifini hams terekspresikan pula dalam kesadaran sejarah,kesadaran tentang fakta sosial.. dan kesadaran tentangInartabat manusia sebagai mahluk yang merdeka, baiksebagai individu maupun sebagai sebuah masyarakat.

DalalTI upaya meneapai kehidupan masyarakatluadani dan terutama bila dikaitkan dengan momentumkedatangan lnilenium baru~ maka diperlukan telaahdan kajian kritis lTIengenai berbagai problempendidikan nasional., arah kebijakan, dan strategipelnecahannya. Kajian ini sangat diperlukan sebagailandasan untuk menuju paradigma bam pendidikan

grasi dengan pendidikan rohaniah sehingga periupenanganan pendidikan yang Inelibatkan berbagaiJ."'I..V.l. .l.l.IJ~U'.Ll\"".I.1. Inasyarakat.

Reformasi pendidikan juga harus n-lP'n'TPn1~11h

pe)ldlal~~annasional. Kurikulum yang adabersifat seragam kondisi masya-

rakat daerah di Indonesia beI'agc:lm.Karena itu saatnya Inengelnbangkan konsep diversitas.,karena penyeragaman (uniformitas) yang ada~Cl'''''''rY·nl/'lhni-I.r",.,..... 1-rl~t·ln,.'~ kreativitas. IKIP

menUllU r.·'"Jl1l"'''Jlrll"llO'"\I""'Ir"'\r] barn antara

dan segi muatan., pengelolaan, maupun arah kebijakan­nya. Untuk itu., diperlukan reformasi yang cukup men­dasar terhadap pendidikan nasional.

Kalau pemerintah Inemang berniat untuk mela-kukan menurut

Mei 1 Periu dilakukan DeI'ub;ahalllmendasar. dalam sistem pendidikan kita'l termasuk di

1".:1r't""'lin,,".:1 U\."I.I..LF;U.U. Inengubah DU Nomor 2/1989me~ngen4:USistem Pendidikan Nasional.haruan sistem secara sekedar omong

"II""'Ir"'\J::..I<)Ilr11L"<)I~ n~lnlh<;ih~ln dalam

dikan kita. Kini bukan lagi membebankansekolah. Sudah insti-

m~,~v;~r~k~t me~nlcldl institusi pellalau<~an setnnlzgapendidikan tidak berarti hanya sekolahan tetapi jugakeluarga, dan Inasyarakat. "Masyarakat tidak berartiyang abstrak Jetapi dalam arti organisasi-organisasimasyarakat, tennasuk di dalamnya organisasi olahragadan partai politik". Selama ini tidak pemah ada sanksiterhadap institusi masyarakat, sebagai eontoh sinetron.Selama ini sinetron kita selalu menampilkan danmengelnas kekerasan. Namun tidak ada yang protesapalagi yang menegurnya karena tidak ada undang­undangnya. Dalam olahraga misalnya, ada kasus bonekyang aeap kali melnbuat tindak kekerasan namunselama ini tidak pernah ditegur karena tidak adaundang-undangnya. "Tidak ada hukwn yang mengata­kan bahwa mereka juga harus mendidik masyarakat".

Setelah UU-nya dirubah'l langkah berikutnyaadalah mengubah paradigma pendidikan kita. Adasepuluh paradigma baru pendidikan yang ditawarkanoleh Djohar. Satu, pendidikan adalah proses pembe­basan. Dua, pendidikan adalah sebagai proses peneer­dasan. Tiga'l pendidikan menjunjung tinggi hak-hakanak. Empat, pendidikan menghasilkan tindak per­damaian. Lima., pendidikan adalah proses pelnber­dayaan potensi manusia. Enam., pendidikan menja­dikan anak berwawasan integratif. Tujuh, pendidikanmenjadi wahana Inembangun watak persatuan.Delapan'l pendidikan menghasilkan manusia demo­kratik. Sembilan., pendidikan menghasilkan manusiayang peduli dengan lingkungan. Sepuluh, sekolah bu­kan satu-satunya instrumen pendidikan.

Dari sepuluh paradigma yang ditawarkan Djohar'lpenulis beranggapan bahwa yang dimaksud denganparadigma baru pendidikan adalah pendidikan yangmengaeu pada tuntutan globalisasi yang bereirikankebebasan dalam pengembangan potensi dan bersifatdemokratis dalam pengelolaan dan pelaksanaannya..memperhatikan keseimbangan alamiah, dan terinte-

108

nasionaL Problem pendidikan nasional, arah kebijakanjan strategipemeca.hannyamerupakan suatu matarantai yang tidakbisa:dipisahkan satu sarna lainnya.

Sistem Pendidikan Nasional yang baik akan mela­hirkan generasi bam penerus harapan bangsa dan akanmengantarkan bangsa ini menuju masyarakat madaniyang dicita-citakan. Namun temyata implementasinyatidakl&h seindahkonsepnya, terbukti dengan gagalnyasistem pendidikan kita melahirkan generasi yangdicita-citakan itu. Untuk itu beberapa langkah berikuthams diprioritaskan oleh penyelenggara negara:

1. Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan.

2. Peningkatan profesionalitas, integritas danpenghargaan kepada guru/pendidik.

3. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan yangseimbang.

4. Evaluasi berk~sinambunga~terhada~_., s,istempendidikan nasional.

Keempat langkah prioritas di atas hanls dikemasdalam satu paradigma yaitu pendidikan yang tnengacupada tuntutan globalisasi yang bercirikan kebebasandalam pengembangan potensi dan bersifat demokratisdalam pengelolaan dan pelaksanaannya~

memperhatikan keseilnbangan alamiah, danterintegrasi dengan pendidikan rohaniah sehinggaperlu penanganan pendidikan yang melibatkanberbagai komponen masyarakat. Dengan demikianmaka peran pendidikan nasional dalam membentukkepribadian bangsa yang sangat mengutamakan nilai­nilai religius dalam segenap aspek· kehidupannya,hanls tents dikokohkan.

Problematika Pendidikan Nasional.

Jika kita amati sekilas, problematika sekolah kitatampak pada:-tiga indikator utama, yaitu:

1. Merosotnya mutu hasil belajar siswa.

2. Ketidakjelasan relevansi pendidikan sekolahdengan kebutuhan dan cita-cita masyarakat.

3. Rendahnya efisiensi dan efektifitas penyelengga­raan persekolahan.

Problem pendidikan yang dimaksudkan tidakhanya ditimbang dan sudut ilmiah paedogogis semata'ltetapi juga dari sudut ilmiah syari'iyyah. Jikadipetakan, problem tersebut tampak pada tiga wilayahatau ruang lingkup utama yaitu:

1. Wilayah Mikro Operasional

Problem pada ruang lingkup ini muncul danditem,*-an di ruang kelas, tempat siswa secara langsung

Cakrawala Pendidikan Juni 1999, Th XVIII. NO.3

berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan danpengajaran. Telah diidentifikasi secara meluas bahwapenyebab langsung rendahnyamutu hasil belajar siswaberkisar pada tiga persoalan utama:

a. Kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dalammengelola pelnbelajaran.

b. Vasilitas sistem evaluasi hasil belajar, sert~

c. Kualitas dan latar belakang siswa sebagai objeksekaligus subjek pendidikan.

Masalah tenaga pendidik yangmenonjol adalahtidak terjadinya kesepadanan antara kebutuhan lapang­an dengan penyiapan LPTK dan kebijakan penem­patannya'l serta luigrasi tenaga guru dari daerah ter­pencil. atau pedesaan ke perkotaan. Masalah tenagapendidik ini menyangkut kebijakan yang lebih luasdan melnerlukan tindakan yang bijaksana untukmeluperbaikinya secara sistelnatis.

Selain pennasalahan tenaga pendidik'l masalah lainyang kerap rnuncul dalalll wilayah lualu'u uperasionaladalah lnasalah evaluasi hasil belajar yang terkaitdengan bentuk, frekuensi, dan cara penilaian hasilbelajar siswa. Ujian diberikan hanya pada akhir prosesbelajar Inenggunakan tes obyektif sehingga pesertadidik cenderung hanya bisa lnenghafal.

Perlnasalahan lain wilayah mikro operasional iniadalah ·lnasih tingginya angka putus sekolah sertaangka tidak lnelanjutkan. Siswa sebagai.objek dansekaligus subjek pelnbelajaran merupakan problemtersendiri yang cukup serius dan kompleks karenamenyangkut interaksi berbagai faktor: Tingkatkelenturan sisteln dan kebijakan yang diterapkan olehsekolah dan guru (serta elelnen-elemen pemerintahanyang Inengontrolnya secara ketat), aspirasi pendidikandan nilai .ekonOlTIi anak di lnata orang Juanya, sertaaspek-aspek perbedaan individual para peserta didik.

Karena pada wilayah ini siswa berinteraksilangsung dengan anasir pendidikan, maka penelusuran111asalah dan langkah awal untuk pcrbaikan pcrlu di­tnulai dari titik ini. Pada skala tersebut, menempatkanguru dengan mutu terbaikuntuk mengelola aspekoperasional pendidikan dengan sendirinya tnenjadipilihan yang paling logis.

2. Wilay~h Meso Operasional

ProblelTI yang muncul pada ruang lingkup iniadalah problem dalam sekolah atau lembaga pendi­dikan tertentu di mana suatu kesatuan pendidikan dise­lenggarakan. Lelnahnya kelnampuan mengelola pe­nyelenggaraan sekolah, dapat terlihat dari mutu

Cakrawa/~ Pendidikan, Juni 1999, Th XVIII, NO.3 J09

yang1~~0~!'~r.r:llI/~t secara kese-

Inasalah tersebut kebi-t-'- _.~ untuk Inenelaah dan menyusun

lanlgkah··lallg~~ah solusi yang bukan

tengah masyarakat menjadi sulit dipertanggungjawab­kan. Perlnasalahan tersebut seharusnya menjadi tang­gung jawab seluruh kOlnponen masyarakat dengankoordinasi yang baik melalui rlAl'''.r:llY1~Art''\a1l""'ll peIIQllC11K.an.

.lVI"",IU.lH.4..I.'\.U.J.l yang

Mikrokualitaspendidikan.

2. Meso Operasional'l misalnya: penyempurnaan111anajeluen pendidikan~ peningkatan peran sertadan partisipasi Inasyarakat di dalam pendidikan;penyempurnaan sistem evaluasi pendidikan.

3. Makro Konsepsional, misalnya: perluasan danpeluerataan pendidikan~ khususnya pendidikandasar~ pengelnbalian peranan guru/tenagapendidik; alokasi anggaran pendidikan; reorientasifungsi dan pandangan 111asyarakat terhadap seko­lahllembaga pendidikan; evaluasi konsepsionaldan operasional sistem pendidikan nasional;penyelnpurnaan sistelTI kurikulum dan teknologiinstruksionaI.

Teknologi instruksional adalah lapisan terbawahdari piralnida sisteln kurikulum. Ia berurusan denganusaha-usaha peningkatan kualitas dan kuantitaskegiatan belajar mengajar pada wilayah tempat siswaberinteraksi langsung dengan anasir pendidikan. Olehkarena itu, ruang lingkup kegiatan studi, riset danpengelnbangan .. ...,.n,.I.~'-J' ~'lJ .:;.~ &J'vIAI V"-'LU I .(...tA u,u ITlenCa}CUpenalTI elemen" yaitu:

a. Content atau pesan yang akan dibawakan olehkegiatan pendidikan atau pengajaran.

b. Persons atau orang-orang yang akan menyam­paikan pesan tersebut kepada peserta didik melaluiinteraksi yang dirancangnya.

c. .Media ~tau bahan pembelajaran yang di dalamnyatersilnpan berbagai pendukung kegiatan opera­sional pelnbeiajaran.

d. Prosedur atau skenario yang dirancang untuklnengoptimalkan hasil dan proses interaksi pesertadidik dengan Inedia dan persons.

V....,AA,,-&1.'UJ.J."- yang me:ng~eIOla proses

3. Wilayah Makro Konsepsional

perangkat penyelenggaraan yang dapat disediakan dandikembangkan. Perangkat tersebut setidak-tidaknyaterdiri atas sembilan komponen'l

a. Tujuan pendidikan sebagaimana yang telahdi dalam UU SistelTI Nasional

No. 3/1989.

Pesertakasi tertentu.

Sarana dan prasarana untuk penye-lenggaraan kegiatan tersebut.

g. Berbagai komponen pelnbelajaran untuk meng­ukur keberhasilan proses pembelajaran.

h. Metode dan proses pelnDe13l1ar'an.

1. Waktu belajar.

Agar Inutu dan efektivitas pendidikan tersebutterkontrol dan tetap sesuai dengan luisi pendidikanyang diemban, semua konsep di atas harus meluenuhistandar atau kualifikasi tertentu dengan mengacu padanegara yang memiliki mutu pendidikan tinggi tanpamengabaikan muatan lokal yang spesifik untukmasing-masing negara dan wilayah di Indonesia. Yangpaling strategis dari elemen-elemen di atas adalahpeserta didik, tenaga pendidik'l dan sistelu evaluasi.

Wilayah ini mencakup sistern pendidikan secaraluas di tingkat nasional. Kita menemukan sejumlahproblem klasik'l seperti:

a. Ketidakjelasan di Iuatapengelola pendidikan" _""","',0,",,,.,.,... ... I/ .. t UlnUln danorang tua siswa.

b. Validitas penjabaran tujuan tersebut ke dalatusistem kurikulum.

c. Ketidakjelasan peran lelubaga sekolah dalalllkeseluruhan aktivitas pendidikan di tengah masya­rakat, serta

d. Kegamangan dalalTI penetapan kebijakan pendi­dikan.

Akibat permasalahan di atas, satnpai saat inipersoalan mutu, efisiensi, efektivitas dan relevansipendidikan yang diselenggarakan secara Ineluas di

MILIK PERPUSTAKAAN .

PASCASA. J~~~H\, II( .:~~nJf~:t~l'A$ 'f~-~~'\~:.~ :." t ,1

"~~""~·~;;'~'l,,;,,:,:,,,:~;,_{,,:c,,<,",.;"~.;.:_uL ,,~",,:_.).·.~i

110

e. "",Alat-alat yang akan membantu prosedur interaksitersebut, dan

f. Lingkul1gari fisik-sosial tempat berlangsungnyakegiatan pendidikan dan pengajaran.

Dengan perkataan lain, teknologi instruksionaladalah software operasional bagi lembaga pendidikansedangkan sistem kurikulum dapat dianggap sebagaisoftware konsepsional dari berbagai kegiatanpendidikan yang diselenggarakan -secara meluas ditengah masyarakat atan bangsa tertentu. Artinya,sistem kurikulum clapat dipandang sebagai salah satuunsur terpenting dari -sistempendidikan yang akandiberlakukan secara luas. Unsur lain yangjustrumenjadi kunci adalah tenaga kependidikan yang akanmenjadi pelaksana kedua jenis software tersebut

Dengan ditetapkannya panduan arah ataukebijakan untuk membangun sisteln kurikulwn danteknologi instruksional, maka "kita diajak untukmembenahi persoalan pendidikan sekolah ini dengansasaran awal diarahkan pada wilayah yang langsungbersentuhan dengan siswa yakni merekayasa interaksiantara gurudengan muridnya.

Masih dalaln kerangka sasaran awal dan berjangkapendek, penjabaran usaha tersebut difokuskan pada:

1. Penyiapan kurikuIwn berupa bahan-bahan pembe­lajaran beserta petunjuk pelaksanaannya, dan

2. Penyiapan tenaga kependidikan yang mampumengoperasikan bahan pembelajaran tersebutsesuai dengan lnisi yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran awaI tersebut tentu padasaatnya akan diikuti dengan usaha p~ncapaian sasaran­sasaran berikutnya yang lebih -kompleks, yaknimembangun sistem kurikulum.

Strategi Umum Pemecaban"ProblematikaPendidikan Nasional

1. Wilayah Mikro Operasional

a. Menempatkan tenaga kependidikan terbaik di la­pangan operasional agar menghasilkan efek hiddencurriculum dalam arti yang positif.

b. Meningkatkan kualitas berbagai aspek kegiatanmengajar (strategi, proses, manajelnen, dan sistelnevaluasi).

1) Aspek penguasaan strategi pembelajaran

2) Strategi belajar tuntas (mastery learning)

3) Strategi pengayaan (enrichment)

4) Strategi remedi (remedial teaching)

Cakrawala Pendidikan, Juni 1999, Th XVIII, NO.3

c. Aspek keterampilan Inengefektifkan pembelajaran

1) Pada proses belajar tradisional, di manakegiatan belajar tergantung dan terfokus padatenaga pendidik sebagai sUlnber ilmu danperekayasa pendidikan.

2) Pada proses belajar menyelidiki (discoverylearning, creative learning) yang menekankanpada pengalalnan yang dilalui siswa.

3) Pada proses belajar mandiri (student activelearning) di mana belajar terpusat padaaktivitas siswa, bukan lagi pada satu guru.

d. Aspek peran tenaga pendidik sebagai manajerpembelajaran. Mengembangkan wawasan prog­resional kependidikan padatenaga pendidik.

2. Wilayah Meso Operasional

Perluasan kesempatan belajar yang bermutudengan cara:

a. Persebaran waktu belajar.

b. Persebaran tempat belajar.

c. Peningkatan kelnampuan pembiayaan yang sehatdan seilnbang dan kontinyu.

3. Wilayah Makro Konsepsional

Untuk lnencapai Inisi pendidikan, kita perluInemprioritaskan kebijakan umwn pendidikan nasionalpada anasir yang strategis, yang difokuskan pada enambutir berikut ini:

a. Mendorong pemerintah agar memperluas danlnenguatkan penyelenggaraan wajib belajarpendidikan dasar dengan cara:

I) Meningkatkan s~atus land~san hukum wajibbelajar dari sekadar INPRES menjadi Per­aturan Pemerintah (sesuai dengan UU No. 2/1989), bahkan diperkuat menjadi Undang-undang.

2) Mengajak setiap kOlllponen dan lapisanInasyarakat Inengatasi dampak krisis yangberlarut-Iarut terhadap penyelenggaraan wajibbelajar. Hal ini dilakukan dengan cara memo­bilisasi tenaga pendidik sukarela dan berbagaisumber penyediaan sarana dan prasaranapendidikan yang dimiliki keluarga danlnasyarakat.

3) Mengajak seluruh lapisan masyarakat,terutama yang masih memiliki anak usia seko­lah agar tetap Inempertahankan anaknya dalam

Cakrawala Pendidikan. Juni 1999. Th XVII/. No.3 III

.l..A.l'-!.V.lJl""JJlU yang relllQ"111S

........................................... landasan yang kokohpeJlgt~lnIDarlga.n dan penyempurnaan terus

...,..., ,~ nasional yangIndonesia.

penyedia dana lebih ditingkatkan. Dan jam belajarlnasyarakat benar-benar bisa dilaksanakan denganpelnantauan dari seluruh kOlnponen masyarakatbaik Inelalui maupun

yang didilaksanakan sedelnikian

sernn~~ga Inencenninkan Kes;anggllpa.n lIlen.errlPat-kan usaha rYlPl1'nt""'\(JY\CTlIlln

Kesimpulan

Paradiglna baru untukInendorong perubahan tatanan KeJ1110lUOlan menUlluInasyarakat Inadani. Perubahan itu perIu dilakukansecara 111endasar pada semua wilayah operasional, baikInenyangkut Undang-undang~ kurikululn~ lnaupunsisteln evaluasinya.

Paradigma baru periu didukung oleh telaah kritisterhadap problematika Pendidikan Nasional, arahkebijakan dan strategi pelnecahannya. Problematikayang muncul dapat dipetakan pada tiga ruang lingkuputalna yaitu, wilayah Inikro operasional, mesooperasional, dan lnakro sehingga strategipelnecahannya lnengacu pada tiga ruang lingkuputalna ini.

Pustaka

Djohar. Kedaulatan Rakyat. 4 Mei 1999. Yogyakarta.

Suryalna., R.B., dan Sudiana D. (1998). Telaah AwalTerhadap Problem Pendidikan Nasional, ArahKebijakan Dan Strategi Pemecahannya. MakalahDialog Nasional Pendidikan. 26 Deselnber 1998.

IKIP Yogyakarta.

Wahjoetomo. (1993). Beberapa Pokok PikiranTentang Pelaksanaan Pendidikan SebagaiJawaban Alas Isu: Deregulasai Pendidikan. P.T.Grasindo. Jakarta.

kegiatan belajar dalam bentuk apapun, denganmenunjukkan relevansinya bagi kehidupan~

baik jangka pendek 11laupun jangka pall1a:ng~

dari dunia akhirat.

dalam peran guru ...,._ ............. _.'-"'" ...unsur kunci dalam pendidikan dan pembangunan

Memberantas dan

tersebut C'a1"·1ril~~.r~"Tn me~nvan~~Kllt plenalta2lntnf~n'lrplllrl1Ih dan mendasar f"..o.rh.-:ll"i.-:l"n

pr()te~Slo:nalguru dan V""J.J.~J.'...a.J..n.

sistem penghargaanyang setara.

c. Mengajak pemerintah untuk terus-menerus Ine­ningkatkan alokasi anggaran pemerintah bagipenyelenggaraan pendidikan yang Inencerminkantindakan nyata dalaln pendidikan secara UlnUln,hingga mencapai sekurang-kurangnya 25% dariAPBN atau 100/0 dari GNP dalam 2 salnpai 3 tahunmendatang.

d. Mengajak seluruh lapisan masyarakat danpemerintah untuk melakukan tindakan nyata dansignifikan untuk mengubah distorsi alokasi pendi­dikan yang sangat berpihak pada pendidikan tinggi(yang hanya diikuti oleh kurang dan 1% pendudukIndonesia). Distorsi ini sangat Inengorbankan pen­didikan dasar yang seharusnya dapat dijangkauoleh seluas-Iuasnya warga negara.

e. Mengajak seluruh komponen bangsa Inelakukanevaluasi sisten1is terhadap berbagai aspek konsep­sional dan operasional dari Sistem PendidikanNasional pada SelTIUa jenjang, jenis dan jalurpendidikan. Seluruh kOlnponen bangsa dilibatkandalam kegiatan pendidikan Inelalui jalur fonnal(persekolahan) atau melalui nonforlnal(pesantren., Lembaga Swadaya Masyarakat, danlembaga pendidikan nonformal lainnya).Pelaksanaan wajib belajar Inisalnya~ dikoor­dinasikan secara lebih baik sehingga dapat dirasa­kan oleh selumh masyarakat yang membutuh­kannya~ Koordinasi antara lelnbaga pendidikandengan industri atau kalangan bisnis sebagai

I JO

e. Alat-alat yang akan membantu prosedur interaksitersebut, dan

f. Lingkungarifisik-sosial tempat berlangsungnyakegiatan pendidikan dan pengajaran.

Dengan perkataan lain, teknologi instruksionaladalah software operasional bagi lembaga pendidikansedangkan sistem kurikulum dapat dianggap sebagaisoftware konsepsional dari berbagai kegiatanpendidikan yang diselenggarakan secara meluas ditengah masyarakat atau bangsa tertentu. Artinya,sistem kurikulum dapat dipandang sebagai salah satuunsur terpenting dari sistem pendidikan yang akandiberlakukan secara luas. Unsur lain yang justrumenjadi kunci adalah tenaga kependidikan yang akanmenjadi pelaksana kedua jenis software tersebut.

Dengan ditetapkannya panduan arah ataukebijakan untuk membangun sistelTI kurikulwn danteKnologi instruksional, maka kita diajak untukmembenahi persoalan pendidikan sekolah ini dengansasaran awal diarahkan pada wilayah yang langsungbersentuhan dengan siswa yakni merekayasa interaksiantara guru dengan muridnya.

Masih dalaln kerangka sasaran awal dan berjangkapendek, penjabaran usaha tersebut difokuskan pada:

1. Penyiapan kurikulwn berupa bahan-bahan pembe­lajaran beserta petunjuk pelaksanaannya, dan

2. Penyiapan tenaga kependidikanyang mampumengoperasikan bahan .pembelajaran tersebutsesuai dengan Inisi yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran awal tersebut tentu padasaatnya akan diikuti dengan usaha p~ncapaiansasaran­sasaran berikutnya yang lebih kompleks, yaknirnembangun sistem kurikulum.

Strategi Umum Pemecahan ProblematikaPendidikan Nasional

1. Wilayah Mikro Operasional

a. Menempatkan tenaga kependidikan terbaik di la­pangan operasional agar menghasilkan efek hiddencurriculum dalam arti yang positif.

b. Meningkatkan kualitas berbagai aspek kegiatanmengajar (strategi, proses, manajelnen, dan sistelTIevaluasi).

1) Aspek penguasaan strategi pembelajaran

2) Strategi belajar tuntas (mastery learning)

3) Strategi pengayaall (enricJuflent)

4) Strategi remedi (remedial teaching)

Cakrawala Pendidikan, Juni 1999, Th XVIII, NO.3

c. Aspek keterampilan mengefektifkan pemhelajaran

1) Pada proses belajar tradisional., di manakegiatan belajar tergantung dan terfokus padatenagapendidik sebagai sUlnber ilmu danperekayasa' pendidikan.

2) Pada proses belajar menyelidiki (discoverylearning, creative learning) yang menekankanpada pengalaman yang dilalui siswa.

3) Pada proses belajar mandiri (student activelearning) di mana belajar terpusat padaaktivitas siswa, bukan lagi pada satu guru.

d. Aspek peran tenaga pendidik sebagai manajerpembelajaran. Mengembangkan wawasan prog­resional kependidikan pada tenaga pendidik.

2. Wilayah Meso Operasional

Perluasan kesempatan 'belajar yang bermutudengan cara:

a. Persebaran waktu belajar.

b. Persebaran tempat belajar.

c. Peningkatan kemampuan pembiayaan yang sehatdan seilnbang dan kontinyu.

3. Wilayah Makro Konsepsional

Untuk Inencapai misi pendidikan, kita periumemprioritaskan kebijakan wnumpendidikan nasionalpada anasir yang strategis, yangdifokuskanpadaenambutir berikut ini:

at Mendorong pemerintah a~ar memperluas danInengl.latkan penyelenggaraan wajib belajarpendidikan dasar dengan cara:

1) Meningkatkan status landasan hukum wajibbelajar dari sekadar INPRES Inenjadi Per­aturan Penlerintah (sesuai dengan UU No. 2/1989), bahkan diperkuat menjadi Undang­undang.

2) Mengajak setiap komponen dan lapisanInasyarakat Inengatasi dampakkrisis yangberlarut-Iarut terhadap penyelenggaraan wajibbelajar. Hal ini dilakukan dengan cara memo­bilisasi tenaga pendidik suka rela dan berbagaisumber penyediaan sarana dan prasaranapendidikan yang dimiliki keluarga danInasyarakat.

3) Mengajak seluruh lapisan masyarakat,terutama yang masih memHiki anak usia seko­lah agar tetap Inempertahankan anaknya dalam

Cakrawala Pendidikan, Juni 1999, Th XVIII, NO.3 II I

Kesimpulan

Paradigtna baru tJ....,JI..I.~Jl.UAJI.'... CA.l.Jl rl11''\tJlrI1l11;"lJIn untuk

..-v\,...,.....L:>.I.,"',......,..,i-,...... i.rr<~ kasanah nH}U-rUI:i-U

Indonesia yang danU.lI'A'-4..lJ,'".U..ll landasan yang kokoh

pellgE~lTIlbaIlgaln dan penyelnpurnaan teruspellQlQl~~an nasional yang

Indonesia.

penyedia dana lebih ditingkatkan. Danjam belajarlnasyarakat benar-benar bisa dilaksanakan denganpelnantauan dari seluruh komponen masyarakatbaik 111elalui maupun

mengakar di111 I ''"1 II C" £]I n 0'"1 V <)1 n sedemikian

......... a.r'iirl,r.~r~'lntf'f: np't"llB"IJIt"''JIn tatanan KeJnlCLUptan menUllU

Inasyarakat lnadani. Perubahan itu periu dHakukansecara 111endasar pada semua wilayah operasional, baikInenyangkut Undang-undang~ kurikulum, maupunsisteln evaluasinya.

Paradiglna baru periu didukung oleh telaah kritisterhadap problematika Pendidikan Nasional, arahkebijakan dan strategi pelnecahannya. Problematikayang lTIuncul dapat dipetakan pada tiga ruang lingkuputalna yaitu,! wilayah Inikro operasional, mesooperasional, dan Inakro konseptual, sehingga strategipelnecahannya Inengacu pada tiga ruang lingkuputalna ini.

Daftar Pustaka

Djohar. Kedaulatan Rakyat. 4 Mei 1999. Yogyakarta.

Suryalna, R.B., dan Sudiana D. (1998). Telaah AwalTerhadap Problem Pendidikan Nasional, ArahKebijakan Dan Strategi Pemecahannya. MakalahDialog Nasional Pendidikan. 26 Desernber 1998.IKIP Yogyakarta.

Wahjoetolno. (1993). Beberapa Pokok PikiranTentang Pelaksanaan Pendidikan SebagaiJawaban Atas Isu: Deregulasai Pendidikan. P.T.Grasindo. Jakarta.

kegiatan belajar dalam bentuk apapun, denganmenunjukkan relevansinya bagi kehidupan~

baik jangka pendek maupun jangka panjang~

dari dunia akhirat.

c. l\tlengajak pemerintah untuk terus-menerus Ine­ningkatkan alokasi anggaran pemerintah bagipenyelenggaraan pendidikan yang mencerminkantindakan dalaln pendidikan secara umUln,hingga mencapai sekurang-kurangnya 25% dariAPBN atau 100/0 dari GNP dalam 2 salnpai 3 tabunmendatang.

d. Mengajak seluruh lapisan masyarakat danpemerintah untuk melakukan tindakan nyata dansignifikan untuk mengubah distorsi alokasi pendi­dikan yang sangat berpihak pada pendidikan tinggi(yang hanya diikuti oleh kurang dari 1% pendudukIndonesia). Distorsi iill sangat tnengorbankan pen­didikan dasar yang seharusnya dapat dijangkauoleh seluas-luasnya warga negara.

e. Mengajak seluruh kOlnponen bangsa lnelakukanevaluasi sistenlis terhadap berbagai aspek konsep­sional dan operasional dari SistemPendidikanNasional pada selnua jenjang, jenis dan jalurpendidikan. Seluruh bangsa dilibatkandalam kegiatan pendidikan Inelalui jalur fonnal

atau melalui jalur nonformal(pesantren, Lelnbaga Swadaya Masyarakat, danlembaga pendidikan nonformal lainnya).Pelaksanaan waj ib belaj ar lTIisalnya~ dikoor­dinasikan secara lebih baik sehingga dapat dirasa­kan oleh seluruh masyarakat yang membutuh­kanIlya. Koordinasi antara lelnbaga pendidikandengan industri atau kalangan bisnis sebagai