WALIKOTA GORONTALO P E R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O

N O M O R t7 T A H U N 2010

T E N T A N G

IZIN P E N E M P A T A N R E i a A M E

W A L I K O T A GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa reklame merupakan benda atau alat yang akan dipasang pada tempat

tertentu dengan tujuan menarik perhatian umum;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan fisik Kota Gorontalo yang

bersih dan rapi perlu melakukan pengawasan terhadap ]5enyelenggaraan

reklame;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dtdam huruf a dan

huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Penempatan

Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembmtukan Daerah

Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 258, Tambahan Lembiiran Negara Repulolik Indonesia

Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimtiangan Keungan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Noinor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara RepublDe Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemermtah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tamtiahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemermtah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemermtah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoneski Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemhinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pcjmerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 , Tambahan Ltjmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerfih;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang System

dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan

Pendapatan Lain-lain;

14. Peraturan Daerah Nomor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame

(Lembaran Daerah Kota Gorontalc' Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Gorontalo Ncimor 39 Seri B) ;

- 3 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN W A L I K O T A TENTANG I Z I N PENEMPATAN R E K L A M E

B A B I

K E T E N T U A N U M L M

Pasal 1

Dalam PeraturEin Walikota ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adfdah Kota Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.

4. Dewan Peirwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagEii unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.

6. Pejabat adiilah pegawai yang diberi tugas tertentu iJibidang Perpajakan Daerah dan atau

Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usalia M i l i k Negara ( B U M N ) , atau Badan

Usaha M i l i k Daerah ( B U M D ) dengan nama dan dalam bentuk apapim,, fuma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, },?ayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya hsrmasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daeiah adalah Dinas Pendsipatan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang berbentuk dan i:orak ragamnya

dirancang untuk tujuan komersial guna memperkenailkan, menganjurkan, mempromosikan

atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau batdan yang dapat

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

- 4 -

11. Reklame Megatron adalah reklame yang bersilat tetap (tidak dapat dipindahkan)

menggunal:an layar monitor maupun tidak, herupa gambar dan/atau tulisan yang dapat

berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didakimnya Videotron

dan Electronic Display.

12. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang laersifat tetap (tidak dapat dipindahkan)

terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, coUibrite, vynil , aluminium, fiber glass, kaca, batu,

tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang

disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada Nrngunan tembok,

dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik yang bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

13. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kenderaan atau benda yang dapat

bergerak, yang diselenggarakan dengan menggutiakan kenderaan atau dengan cara

dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong,

kenderaan baik yang bermotor maupun yang tidak.

14. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang

pada konstmksi yang tidak permanen dan tujuan matcjrinya mempromosikan suatu even atau

kegiatan yang bersifat insidentil.

15. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan

suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk

plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spandulc, umbul-umbul,

bendera, flEig chain (rangkaian bendera), tenda, banner dan standing banner.

16. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk ksmbaran lepas, diselenggarakan dengan

cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan,

dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamn>a adalah brosur,

leaflet, dan reklame dalam undangan.

17. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan

dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

18. Reklame Sign Net adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar

d i lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi

rendah.

19. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.

20. Panjang bidang reklame adalah ukuran horisontal med ia/papan reklame.

21 . Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dar i perkalian antara lebai dengan panjang

bidang reklame.

- 5 -

22. Tinggi reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara amhang paling bawah bidang

reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tesebut berdiri.

23. Lokasi bukan persil adalah semua ruang di luar persil, d i dalam wilayah daerah, termasuk

keseluruhan Ruang M i l i k Jalan mi l ik Pemerintah.

24. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan salu atau beberapa

buah reklame.

25. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan baik

untuk dan citas nama sendiri atau untuk atas nama pibfik lain yang menjadi tanggungannya.

26. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan permmfaatan wilayah

tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

2 7. Perizinan Eidalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemherian izin kepada orang

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk peml^inaan, pengaturan, p;ngendalian dan

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

28. Rekomendiisi adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemherian rekomendasi

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembiuiian pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanlhatan ruang, penggumian sumber daya

alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan keamanan dan ketertiban

masyarakat.

B A B I I

JENIS R E K L A M E

Pasal 2

Jenis Reklame mel iput i :

a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan seje;nisnya;

b. Reklame kain;

c;. Reklame melekat, stiker;

d. Reklame selebaran;

e. Reklame txjrjalan, termasuk pada kendaraan;

f. Reklame udara;

g. Reklame apung;

- 6 -

h. Reklame siiara;

i, Reklame film/slide;

j . Reklame pxiragaan.

Pasal 3

Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, t£;rmasuk reklame yang diselenggarakan

untuk tujuan Politik.

B A B I I I

K E T E N T U A N PERIZINAN

Pasal 4

(1) Setiap onmg atau badan yang menyelenggarakan kegiatan reklame wajib memil iki izin dari

PemerintEih Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi:

a. Reklame xmtuk tujuan pohtik diberikan oleh Bcidan Kesatuan Bangsa dan Pohtik Kota

Gorontalo

b. Reklame untuk tujuan komersil diberikan oleh Bagian Administrasi Perekonomian.

c. Persyaratijn untuk pengurusan rekomendasi:

a. Rekomendasi untuk tujuan komersi l :

- Mengajukan permohonan kepada Walikotei Gorontalo yang ditandatangani oleh

Pemohon.

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pemyataan

- Melampirkan Peta Lokasi.

b. Rekomendasi pemasangan reklame untuk tujuan politik :

- Mengajukan permohonan kepada Walikotai Gorontalo yang ditandatangani oleh

Pemohon.

- Memi l ik i surat izin dari pemilik tanah yang diketahui oleh Lurah dan Camat.

- Melampirkan Peta Lokasi.

Pasal 5

Permohonan ptmyelenggaraan reklame dapat ditolak apabila berdasarkan peninjauan lapangan

tidak memenuhi persyaratan dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorcntalo dan Dinas

Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kota Gorontalo.

- 7 -

B A B I V

L A R A N G A N

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dilarang :

a. Memasang reklame pada tempat-tempat Pemerintah, Sekolah, Rumah Ibadah dan fasilitas

umum lairuiya.

b. Khusus untuk jalan H i . Nani Wartabone, Jenderal Sudirman dan Jalan Prof. DR. H i . John

Ario Kat i l i , hanya diperbolehkan menggunakan rangka reklame (billboiard atau bando)

yang sudah ada dilokasi.

c:. Menggunalcan pohon, pagar rumah, tiang listrik/telepon, rambu-rambu lalu lintas maupun

tempat-tempat lain yang dapat mengganggu pemandangan dan nilai est(;tika lingkungan

sebagai tempat pemasangan reklame.

d. Mengganggu ketentraman dan ketertiban arus lalu lintas.

e. Mempersoalkan masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan antar Golongan)

B A B Y

PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pengawa5;an penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh Instansi yang diturijuk oleh Kepala

Daerah.

(2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V I

SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan

siinksi penertiNm (pembongkaran) terhadap reklame.

«

B A B V I I

K E T E N T U A N PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walilcota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agai setiap oraing mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

pienempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

N U R D I N M O K O G I N T A

BERITA D A E R A H K O T A GORONTALO T A H U N 2010 NOMOR 17

Tembusan:

1. Yth , Gubernur Provinsi Gorontalo.

2. Yth, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.

3. Yth , Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Gorontalo.

4. Yth, Inspektur Kota Gorontalo.

5. Yth, Kepala Badan Perencanaan Pemhangunan DaeraJi Kota Gorontalo.

6. Arsip,-

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 16 %9f%»m\*r2g\0

A D H A N DAM13EA

Diundangkan di Gorontalo

padatanggal 16 StytcM^ar 2010

SEKRETARIS D A E R A H K O T A GORONTALO,