PENYELESAIAN PERMASALAHAN BATAS TAPAL DESADI KABUPATEN GIANYAR BERDASARKAN NILAI -

NILAI DASAR YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA

Abstrak

Terjadinya permasalahan tapal batas desa di KabupatenGianyar terjadi karena tingginya nilai ekonomis dari tanah diperbatasan sehingga diperebutkan dan salahnya administrasidalam pembuatan alamat. Sehingga butuh suatu penyelesaiandalam masalah ini. Dalam penyelesaian masalah ini sangat eratkaitannya dalam nilai – nilai Pancasila sehingga nilai –nilai Pancasila sangat berperan dalam permasalahan ini.

Penyelesaian permasalahn tapas batas di KabupatenGianyar dapat diselesaikan dengan berlandaskan dengan nilai –nilai dari sila kedua, ketiga dan keempat yang memberikankita suatu prilaku yang mencerminkan suatu sikap yang taatkepada suatu keputusan yang telah dibuat oleh tim tapal batasKabupaten Gianyar, sikap yang mencerminkan rasa ingin bersatuantar pengurus maupun antar masyarakat di desa yangbersangkutan serta memiliki rasa kebersamaan dalammenyelesaikan suatu permasalahan dengan melakukan musyawarahdalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Sementardilihat permasalahan dari segi administrasi penyelesaianmasalah ini dapat diselesaikan dengan melakukan pengecekan keinstansi terkait sehingga masalah ini akan dapat diselesaikandengan sebaik – baiknya.Kata Kunci : Tapal Batas Desa, Kabupaten Gianyar, Nilai –Nilai Pancasila

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan tapal batas desa memang sering menjadi

perdebatan di beberapa wilayah di Bali, terutama yang terjadi

di Kabupaten Gianyar. Di Kabupaten Gianyar terdapat beberapa

permasalahan tentang tapal batas desa. Seperti yang di desa

Buruan dengan desa Bedulu, desa Celuk dengan desa Singapadu,

desa Medahan dengan desa Keramas dan desa Ketewel dengan desa

Guwang. Permasalah tapal batas desa ini terjadi akibat adanya

pemekaran desa di daerah Gianyar sehingga menimbulkan suatu

permasalahan tentang tapal batas desa. Apalagi untuk saat ini

terdapat beberapa aspek yang membuat terjadinya pemasalahan

ini yaitu tentang fungsi dari lahan pada batas tapal batas

desa itu sehingga lahan tersebut diperebutkan karena nilai

ekonomis dari tanah tersebut sehinngga setiap desa akan ingin

memiliki lahan yang terdapat pada tapal batas desa tersebut

selain itu permasalahan ini juga terjadi karena administrasi

alamat surak pajak yang berbeda dengan alamat di sertifikat

tanah sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan kegiatan

yang bersangkutan dengan tanah tersebut. Permasalahan batas

tapal desa ini dapat membuat terjadinya konflik

berkepanjangan antara para prajuru di masing – masing desa

bahkan dapat terjadi pada warga masing – masing desa sehingga

dari permasalah seperti ini dapat menyebabkan terjadinya

bentrokan antar desa. Pada makalah ini akan membahas tentang

bagaimana cara penyelesaian konflik batas tapal desa di

Kabupaten Gianyar dengan mengacu pada nilai – nilai yang

terkandung dalam Pancasila.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa

masalah yaitu :

1. Apa penyebab terjadinya permasalahan tapal batas desa

di Kabupaten Gianyar.

2. Bagaimana hubungan permasalahan tapal batas desa di

Kabupaten Gianyar dengan nilai – nilai Pancasila.

3. Bagaimana penyelesaian permasalahan tapal batas desa

di Kabupaten Gianyar dilihat dari nilai – nilai yang

terkandung dalam pancasila.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari makalah sebagai tugas dari

matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan serta untuk

mengetahui bagaimana hubungan nilai – nilai dari Pancasila

dari permasalahan ini dan mengetahui penyelesaian berdasarkan

nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai dasar bagi

kita untuk mengerti bagaimana pengamalan dari nilai – nilai

Pancasila dalam penyelesaian suatu masalah apalagi tentang

masalah batas tapal desa.

1.1 Batasan Masalah

Dari perumusan masalah diatas kami membatasi

permasalahannya sebagai berikut :

1. Hubungan permasalahan batas tapal desa di Kabupaten

Gianyar dengan nilai – nilai dari Pancasila.

2. Penyelesaian yang dapat diambil dari permasalahan

batas tapal desa di Kabupaten Gianyar berdasarkan

nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Etika Dalam Kehidupan Berbangsa Dan

Bernegara Pancasila

Pancasila merupakan suatu panduan bagi semua

masyarakat Indonesia untuk beretika baik. Secara etimologi

etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti

watak, adat ataupun kesusilaan. Jadi etika pada dasarnya

dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk

senantiasa patuh kepada seperangkat aturan kesusilaan. Dalam

konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia

dipandang dari segi baik dan buruk. Etika lebih banyak

bersangkut dengan prinsip – prinsip dasar pembanaran dalam

hubungan dengan tingkah laku manusia. Selanjutnya etika dapat

dibagi atas etika umum dan etika khusus. Etika umum

mempertanyakan prinsip – prinsip yang berlaku bagi setiap

tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip –

prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan

manusia. Etika khusus terbagi menjadi etika individual, yaitu

membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika

sosial membahasi kewajiban manusia terhadap manusia lain

dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya etika

membicarakan hal – hal yang berkaitan dengan nilai – nilai

seperti nilai baik dan buruk, nilai susila atau tidak susila,

nilai kesopanan, kerendahan hati dan sebagainya.

Moral merupakan patokan – patokan, kumpulan peraturan

lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup

dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik. Moral

dengan etika hubungannya sangat erat, sebab etika merupakan

suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran – ajaran

dan pandangan moral dan etika merupakan ilmu pengetahuan yang

membahas prinsip – prinsip moralitas. Etika merupakan tingkah

laku yang bersifat umum universal berwujud teori dan bermuara

ke moral, sedangkan moral bersifat tindakan lokal, berwujud

praktek dan berupa hasil buah dari etika. Dalam etika

seseorang dapat memahami dan mengerti bahwa mengapa dan atas

dasar apa manusia harus hidup menurut norma – norma tertentu,

inilah kelebihan etika dibandingkan moral. Kekurangan etika

adalah tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak

boleh dilakukan seseorang, sebab wewenang ini ada pada ajaran

moral.

Norma merupakan aturan – aturan dan ketentuan –

ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok

tertentu dan menjadi panduan, tatanan, padanan dan

pengendalian sikap dan tingkah laku manusia. Agar manusia

mempunyai harga, moral mengandung integritas dan martabat

pribadi manusia. Sedangkan derajat kepribadian sangat

ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya, maka makna oral

yang terkandung dalam kepribadian seseorang tercermin dari

sikap dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, norma sebagai

penuntun, panduan atau pengendalian sikap dan tingkah laku

manusia.

Nilai pada hakikatnya merupakan suatu sifat atau

kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu

sendiri. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang

bermanfaat bagi kehidupan manusia yang kemudian nilai

dijadikan landasan, alas an dan motivasi dalam bersikap dan

berperilaku baik disadari maupun tidak disadari. Nilai

merupakan harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh,

misalnya kejujuran, kemanusiaan. Nilai akan lebih bermanfaat

dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Maka harus

lebih dikongkritkan lagi secara objektif, sehingga

memudahkannya dalam menjabarkannya dalam tingkah laku,

misalnya kepatuhan dalam norma hukum, agama, norma adat

istiadat dll.

2.2 Pancasila Sebagai Sumber Etika

Pancasila sebagai sumber etika merupakan tataran nilai

yang terkandung dalam pancasila sesuai dengan system nilai

dalam kehidupan manusia. Secara teoritis nilai – nilai

pancasila dapat dirincikan menurut jenjang dan jenisnya.

1. Menurut jenjangnya etika dibagi menjadi :

Nilai Religius

Nilai ini menempati nilai yang tertinggi dan melekat /

dimiliki tuhan yang maha esa yaitu nilai yang maha

agung, maha suci, absolud yang tercermin pada sila

pertama pancasila yaitu Ketuhanan yang maha esa.

Nilai Spiritual

Nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti,

perangai, kemanusiaan dan rohani yang tercermin pada

sila kedua pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan

beradab.

Nilai Vitalitas

Nilai ini melekat pada semua mahluk hidup, yaitu

mengenai daya hidup, kekuatan hidup dan pertahanan

hidup semua mahluk. Nilai ini tercermin pada sila

ketiga dan keempat dalam pancasila yaitu Persatuan

Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Nilai Moral

Nilai ini melekat pada prilaku hidup semua manusia,

seperti asusila, perangai, ahlak, budi pekerti, tata

adab, sopan santun, yang tercermin pada sila kedua

Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Nilai Materil

Nilai ini melekat pada semua benda – benda dunia. Yang

wujudnya yaitu jasmani, badani, lahiriah dan kongkrit.

Yang tercermin dalam sila kelima pancasila yakni

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Menurut jenisnya dapat dibagi menjadi :

Nilai Ilahiah ialah nilai yang dimiliki Tuhan Yang

Maha Esa, yang ,melekat pada manusia yaitu berwujud

harapan, janji,keyakinan, kepercayaan, persaudaraan,

persahabatan.

Nilai etis adalah nilai yang dimiliki dan melekat pada

manusia, yaitu berwujud keberanian, kesabaran, rendah

hati, murah hati, suka menolong, kesopanan, keramahan.

Nilai estetis melekat pada semua mahluk duniawi, yaitu

berupa keindahan, seni, kesahduan, keelokan dan

keharmonisan.

Nilai Intelek yaitu melekat pada mahluk manusia

berwujud ilmiah, rasional, lohis, analisi, akaliah.

Selanjutnya secara konsepsional nilai – nilai yang

terkandung dalam pancasila terdiri dari nilai dasar, nilai

instrumental, nilai praksis. Penjelasan dari nilai – nilai

tersebut dapat dijelaskan berikut :

1. Nilai Dasar

Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat sangat

abstrak, umum dan tidak terikat oleh ruang dan waktu.

Dengan kandungan kebenaran bagaikan aksioma, berkenaan

dengan eksistensi, sesuai cita – cita, tujuan, tatanan

dasar dan ciri khasnya yang pada dasarnya tidak

berubah sepanjang zaman. Nilai dasar pancasila

bersifat abadi, kekal, yang tidak dapat berubah,

wujudnya ialah sila – sila pancasila : Ketuhanan Yang

Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan

Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan ? Perwakilan dan

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

2. Nilai Instrumental

Nilai instrumental berupa penjabaran nilai dasar,

yaitu arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan

kondisi tertentu. Sifat kontektual, harus disesuaikan

dengan tuntutan jaman. Nilai instrumental berupa

kebijakan, strategi, system, rencana, program dan

pryek. Pelaksanaan umum dari nilai dasar biasanya dari

wujud norma sosial ataupun norma hukum yang

selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga –

lembaga yang bersifat dinamik. Menjabarkan nilai dasar

yang umum kedalam wujud kongkrit, sehingga dapat

sesuai dengan perkembangan jaman, merupakan semacam

tafsir politik terhadap nilai dasar umum tersebut.

3. Nilai Praksis

Nilai praktis merupakan nilai yang dilaksanakan dalam

kenyataan hidup sehari – hari, istilah praksis tidak

seluruhnya sama maknanya dengan istilah praktek.

Praksis harus selalu passed on values, sedangkan

praktek bisa bersifat value free, maka secara

hierarkhis praksis berada dibawah ilai instrumental

dan menjabarkan nilai instrumental tersebut secara

taat asas. Berbagai wujud penerapan Pancasila dalam

kenyataan sehari , baik oleh para penyelenggara Negara

maupun oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin

dalam sila – sila Pancasila yaitu dapat dijabarkan sebagai

berikut :

1. Nilai Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Nilai sila pertama memiliki arti bahwa adanya

pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya tuhan

sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini

menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang

religious bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan

juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan

untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama,

tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif

antar umat beragama.

2. Nilai Sila Kedua “ Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”

Nilai sila kedua memiliki arti bahwa kesadaran sikap

dan prilaku sesuai dengan nilai – nilai moral dalam

hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan

memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

3. Nilai Sila Ketiga “ Persatuan Indonesia”

Nilai sila ketiga memiliki arti bahwa usaha kearah

bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa

nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia>

Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai

sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki

bangsa Indonesia.

4. Nilai Sila Keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh

Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan.

Nilai sila ketiga memiliki arti bahwa kebebasan,

kemerdekaan dan kebersamaan dimiliki dan dikembangkan

dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan

secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek

kehidupan.

5. Nilai Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia”

Nilai sila ketiga memiliki arti bahwa membina dan

mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang

mencakup kesamaan derajat dan pemerataan bagi setiap

orang atau setiap warga negara.

Sila – sila dalam pancasila merupakan satu kesatuan

integral dan integrative menjadikan dirinya sebagai referensi

kritik sosial kritis, komprehensif, serta sekaligus evaluasi

bagi etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun

bernegara. Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa norma

etis yang mencerminkan satu sila akan mendasari dan

mengarahkan sila – sila lain.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan disini adalah berupa studi

literature untuk mengidentifikasi bagaimana penyelesaian dari

masalah sengketa batas tapal desa yang terjadi di Kabupaten

Gianyar.

3.1 Cara Mendapatkan Data

Cara mendapatkan data dalam paper ini adalah dengan

cara mencari berita melalui internet sehingga mendapatkan

informasi tentang masalah yang terjadi karena konflik batas

tapal desa yang terjadi di Kabupaten Gianyar.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyebab Terjadinya Permasalahan Tapal Batas Desa Di

Kabupaten Gianyar

Permasalahan batas tapal desa memang sering terjadi,

permasalahan ini bermula dari suatu pemekaran desa dimana

dulunya adalah satu desa dan akhirnya berpisah dengan desa

induknya dan membuat desa yang baru sehingga akan menimbulkan

suatu polemic tentang batas tapal desa antara kedua desa

tersebut. Permasalahan seperti ini terjadi di Kabupaten

Gianyar. Bahkan untuk di Kabupaten Gianyar terjadi empat

permasalahan seperti ini yang terjadi di desa Buruan dengan

desa Bedulu, desa Celuk dengan desa Singapadu, desa Medahan

dengan desa Keramas dan desa Ketewel dengan desa Guwang.

Untuk pemekaran suatu desa telah dibuat surat keputusan namun

terjadi ketidakpuasan dari kedua belah pihak sehingga

terjadinya permasalahan seperti ini. Terjadinya permasalahan

seperti ini bukan hanya terjadi karena pemekaran suatu desa

tapi melainkan karena dilihat dari segi ekonomis areal

perbatasan tersebut. Apalagi seperti contoh pada desa Celuk

dengan desa Singapadu dimana pada areal tersebut merupakan

sentral kerajinan perhiasan dan kesenian sehingga nilai dari

daerah disana sangat ekonomis bagi desa. Seperti contoh lagi

permasalaha tapal batas desa yang terjadi di desa Medahan dan

Keramas. Dilihat dari segi ekonomis dapat dilihat perbatasan

antara desa Medahan dan Keramas yang terdapat di Jl. By Pass

Ida Bagus Mantra sangat ekonomis dari sisi ekonomisnya

apalagi untuk saat ini terdapat banyak pabrik – pabrik yang

bermunculan di area Jl. By Pass Ida Bagus Tersebut sehingga

sangat menguntungkan bagi desa tersebut. Nilai ekonomis dari

suatu tempat memang menjadi keuntungan bagi setiap desa dari

tempat tersebut. Apalagi yang kita tahu di Kabupaten Gianyar

merupakan kawasan daerah seni sehingga dari segi ekonomis

dapat menguntungkan bagi suatu desa dalam medapatkan

pendapatan untuk pengembangan desa itu sendiri. Selain dari

segi ekonomis permasalahan seperti ini terjadi karena

pemetaan pajak dari suatu lahan. Seperti contoh yang terjadi

di desa Medahan dan Keramas mengenai keluarnya

pensertifikatan tanah. Sertifikat tanah yang ada di Subak

Selukat (Desa Keramas) ketika keluar tahun berikutnya malah

keluar surat pajak yang berisikan alamat Desa Medahan

sehingga terjadi complain dari para pemilih tanah yang pada

sertifikat aslinya beralamatkan Desa Keramas. Permasalahan

seperti ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat yang

akan membuat masyarakat akan menjadi kerepotan dalam mengurus

administrasi pajak dari tanah tersebut. Permasalahan ini

dapat mengakibatkan terjadinya konflik antar pengurus desa

bahkan dapat menyebar kepada para masyarakat desa karena

ketidakpuasan dari masyarakat terhadap keputusan tersebut.

4.2 Hubungan Permasalahan Tapal Batas Desa Di Kabupaten

Gianyar Dengan Nilai – Nilai Yang Terkandung Dalam

Pancasila

Nilai – nilai Pancasila merupakan suatu landasan bagi

masyarakat dalam berprilaku baik atau buruk. Nilai – nilai

dari Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat dalam beretika

dalam kehidupan sehari – hari. Dalam permasalahan tapas batas

desa di Kabupaten Gianyar ini sangatlah banyak kaitannya

dalam nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila. Kita

sebagai masyarakat harusnya patuh dengan suatu keputusan yang

telah dibuat oleh dinas di kabupaten sehingga untuk

permasalahan tapal batas seperti ini dapat dihindarkan.

Permasalahan ini sangat bertentangan dengan nilai dari sila

kedua dan ketiga. Untuk sila kedua sangat bertentangan karena

sila kedua memiliki arti bahwa kesadaran sikap dan prilaku

sesuai dengan nilai – nilai moral dalam hidup bersama atas

dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal

sebagaimana mestinya. Dalam masalah ini sila kedua berarti

bagaimana cara kita sebagai perangkat desa maupun masyarakat

di desa tersebut mempunyai kesadaran sikap dan perilaku dalam

menerima keputusan yang telah dibuat oleh pihak tapal batas

Kabupaten Gianyar dalam mengambil keputusan ini sehingga akan

menemui titik terang dalam permasalahan ini. Sementara untuk

nilai dari sila ketiga yang memiliki arti usaha kearah

bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa

nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam

masalah ini dapat diartikan bahwa dengan terjadinya masalah

ini maka tidak ada usaha untuk menuju kearah bersatu walaupun

disini dalam konteks desa sehingga untuk mencapai kearah

bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa persatuan

tidak akan tercapai dengan terjadinya konflik seperti ini.

Untuk menyelesaikan masalah seperti ini hendaknya para

pengurus desa maupun masyarakat harus mengamalkan nilai –

nilai dari sila kedua dan ketiga sehingga akan terciptanya

suatu penyelesaian. Penjelasan lebih rinci tentang

penyelesaian masalah tapat batas desa di Kabupaten Gianyar

ini akan dibahas sebagai berikut.

4.1 Penyelesaian Permasalahan Tapal Batas Di Kabupaten

Gianyar Berdasarkan Nilai – Nilai Yang Terkandung

Dalam Pancasila

Nilai – nilai Pancasila dapat menyelesaikan suatu

masalah dalam kehidupan seperti masalah yang dibahas pada

paper ini yaitu masalah penyelesaian tapal batas desa di

Kabupaten Gianyar. Permasalahan ini terjadi karena segi

ekonomis dari lahan yang terdapat di areal perbatasan desa

dan biaya administrasi pajak dari lahan diperbatasan yang

terjadi karena kesalahan alamat dari surat pajak lahan

tersebut. Dilihat dari nilai – nilai Pancasila permasalahan

ini dapat diselesaikan dengan cara melakukan suatu pertemuan

atau musyawarah antar pengurus desa yang berkaitan dengan

para tim dari tapal batas Kabupaten Gianyar dengan keadaan

kepala dingin serta dengan saling menerima keputusan yang

dibuat oleh para tim tapal batas desa. Cara ini sangat sesuai

dengan nilai – nilai dari Pancasila seperti pada nilai yang

terkandung dalam sila kedua, ketiga dan keempat yang

memberikan kita suatu prilaku yang mencerminkan suatu sikap

yang taat kepada suatu keputusan yang telah dibuat, sikap

yang mencerminkan rasa ingin bersatu antar pengurus maupun

antar masyarakat di desa yang bersangkutan serta memiliki

rasa kebersamaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan

dengan melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu

permasalahan yang ada. Selain itu bila dilihat dari segi

administrasi karena berbedanya alamat di sertifikat dan surat

pajak di daerah perbatasan. Seharusnya permasalahan

administrasi ini diselesaikan dengan segera melaporkan ke

instasi terkait dengan permasalahan tersebut sehingga akan

mendapatkan suatu penyelesaian. Bisa saja permasalahan ini

terjadi karena kesalahan dari instansi terkait dalam

pengecekan tanah tersebut atau kesalahan dari pemilik tanah

yang tidak teliti dalam kepengurusan sertifikat maupun pajak

dari tanah pada area tersebut. Sehingga permasalahan tapal

batas desa di Kabupaten Gianyar ini dapat terselesaikan

dengan damai dan berdasarkan dengan nilai – nilai Pancasila

dalam kehidupan sehari – hari.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa

permasalahan tapal batas desa yang terjadi di Kabupaten

Gianyar terjadi karena nilai ekonomis dari tanah yang

bertempat di perbatasan desa tersebut dan dari segi

administrasi yang salah antara alamat yang terdapat di

sertifikat tanah dan alamat dari surat pajak yang didapatkan

maka dengan perbedaan ini akan membuat pemilik kesulitan

dalam mengurus administrasi dari tanah tersebut.

Nilai Pancasila merupakan suatu pedoman bagi kita

dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan

kehidupan sehari – hari. Seperti yang terjadi dengan

permasalahan tapal batas desa di Kabupaten Gianyar.

Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan berlandaskan

dengan nilai – nilai dari sila kedua, ketiga dan keempat yang

memberikan kita suatu prilaku yang mencerminkan suatu sikap

yang taat kepada suatu keputusan yang telah dibuat, sikap

yang mencerminkan rasa ingin bersatu antar pengurus maupun

antar masyarakat di desa yang bersangkutan serta memiliki

rasa kebersamaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan

dengan melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu

permasalahan yang ada.

Bila dilihat permasalahan dari segi administrasi

penyelesaian masalah ini dapat diselesaikan dengan melakukan

pengecekan ke instansi terkait sehingga masalah ini akan

dapat diselesaikan dengan sebaik – baiknya.

5.2 Saran

Dari pembahasan diatas maka dapat diberikan saran

bahwa untuk menyelesaiakn permasalahan tapal batas desa di

Kabupaten ini sebaiknya menggunan dasar dari nilai – nilai

dari Pancasila, sehingga dapat mencapai suatu hasil yang

memuaskan bagi semua pihak yang bersangkutan.