IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk

Kabupaten Pandeglang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

DIDI SURYADI NIM. 6661120118

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG 2016

ABSTRAK

Didi Suryadi. 6661120118. 2016. Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang

Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi

Kasus di Desa Kupahandap). Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Abdul Hamid,

Ph,D dan Pembimbing II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si.

Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya transparansi pengelolaan keuangan

di desa, belum tertib dan disiplinnya pengelolaan keuangan di desa, dan belum

siapnya SDM di Desa Kupahandap dalam menjalankan Peraturan Bupati ini.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa (Studi Kasusu di Desa Kupahandap). Informan penelitian ini adalah Kepala

Desa, perangkatnya dan tokoh masyarakat. Teori yang digunakan adalah Van

Metter Van Horn dengan metode deskriptif, pendekatan kualitatif. Teknik

pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menguji

keabsahan data menggunakan triangulasi dan member check. Hasil menunjukan

bahwa Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang ini di Desa Kupahandap sudah

baik namun ada beberapa hambatan seperti pegawai di desa kesulitan

menjalankan peraturan ini, komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan

belum optimal. Saran penelitian adalah segera memberikan pelatihan kepada

perangkat desa dan memperbaiki proses komunikasi dan koordinasi antar

pelaksana.

Kata Kunci: Implementasi, Perbup, Keuangan Desa

ABSTRACT

Didi Suryadi.6661120118. Implementation of Pandeglang Regent Regulation

No 24 of 2015 on Rural Financial Management Guidelines. (Case Study in

Kupahandap Village) Study Program of Public Administration. Faculty of

Social Science and Political. Supervisor I: Abdul Hamid, Ph.D and Supervisor

II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si.

Background of the research was lack of transparency of rural financial management in Kupa handap Village unpreparedness of human resources of Kupahandap Village in running of Regent Regulation No. 24 of 2015 on Rural Financial Management Guidelines (Case Study in Kupa Handap Village). Informant of the research was Head of Village, Staff and community figure. The research used theory of Van Metter Van Hom with descriptive method qualitative approach. Technique of collecting data was interview, observation and documentation. In testing validity of the data, the researcher used triangulation and member check. The result showed that the Implementation of Pandeglang Regent Regulation No 24 of 2015 on Rural Financial Management Guidelines in Kupahandap Village was running well, but there were some obstacles such as the staff village had difficulty in running this regulation, communication and coordination among the stakeholders has not optimal yet. Suggestion of the research was to give training to the village staff as soon as possible and improving the communicaton and coordinaton process among the stakeholders.

Keyword: Implementation, Regent Regulation, Rural Financial

Sebuah Tantangan Akan Selalu Menjadi Beban,

Jika Itu Hanya Dipikirkan.

Sebuah Cita-cita Juga Beban,

Jika Itu Hanya Angan-angan.

Skripsi ini ku persembahkan untuk Ayah beserta semua

keluarga ku dan khususnya untuk Almarhum Ibu

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan

Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini

penulis buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24

Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa

Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)”.

Hasil penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak

pihak yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil. Maka

dengan ketulusan hati dan dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan

terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan

bimbingan dan bantuan sehingga penulisan proposal skripsi ini dapat terselesaikan

dengan baik. Ucapan dan rasa hormat serta terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa.

2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Ibu Rahmawati, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Bapak Iman Nurokhman, S.Ikom., M.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

ii

5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

sekaligus Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk

melakukan bimbingan dan memberikan masukan dalam setiap bimbingan

yang dilakukan selama ini.

7. Bapak Riswanda, Ph.D selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

8. Bapak Abdul Hamid, Ph.D selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan

waktunya untuk melakukan bimbingan dan memberikan masukan dalam

setiap bimbingan yang dilakukan selama ini.

9. Bapak Rd.Goenara Darajat, S.Sos. M.Si, Kepala Bidang Pemerintahan Desa

BPMPD Kabupaten Pandeglang.

10. Bapak Guruh Safaat, S.Sos., M.Si., Kasubid Pemerintahan, Pendidikan dan

Kebudayaan Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Pandeglang.

11. Bapak Djuanda, S.H. Sekertaris Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang.

12. Bapak H. Zainuddin, Kepala Desa Kupahandap.

13. Perangkat Desa dan Segenap Masyrakat Desa Kupahandap.

14. Untuk Keluarga saya yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan

serta doa yang selalu mengiringi tiap langkah saya dalam menyelesaikan

proposal skripsi ini.

iii

15. Untuk sahabatku dari semester satu Adventure FC (Restu Ramadhan, Fahmy

Kurnia Eka Saputra, Didi Rosadi, M. Dodo Widarda, Pangku Shillazid, Abdul

Haris Djiwandono, Damar Aji Nusantara, M. Rafli Maulid, Pradytia

Herlyansah) yang selalu memberi dukungan kepada saya.

16. Teman-teman KKM 39 Desa Tonjong yang selalu memberikan dukungan

kepada saya.

17. Dan tidak lupa Teman-teman Administrasi Negara Angkatan 2012 yang selalu

berjuang bersama-sama serta saling mendukung satu sama lain dalam

mengerjakan tugas akhir.

Akhirnya penulis tak berhenti mengucapkan syukur kepada Allah SWT,

karena atas ridho-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis

menyadari banyak ditemukan kekurangan dalam penyajian materi. Oleh karen itu

penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Penulis mengharapkan

masukan, baik kritik maupun saran dari pembaca yang membangun.

Serang, Agustus 2016

Penulis

Didi Suryadi

NIM. 6661120118

iv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

KATA PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL .................................................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ viii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ ix

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1

1.2 Identifikasi Masalah ................................................................................. 13

1.3 Batasan Masalah....................................................................................... 13

1.4 Rumusan Masalah .................................................................................... 13

1.5 Tujuan Penelitian ..................................................................................... 14

1.6 Manfaat Penelitian ................................................................................... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 15

2.1 LandasanTeori .......................................................................................... 15

v

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik .............................................................. 16

2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik ................................... 19

2.1.3 Model-Model Implementasi Publik ............................................... 20

2.1.4 Otonomi Desa ................................................................................ 27

2.1.5 Otonomi Daerah ............................................................................. 28

2.1.6 Definisi Desa ................................................................................. 28

2.1.7 Pengertian Keuangan Desa ............................................................ 29

2.1.8 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa ......................................... 29

2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................................ 32

2.3 Kerangka Berfikir..................................................................................... 33

2.4 Asumsi Dasar ........................................................................................... 37

BAB III METODE PENELITIAN ......................................................................... 38

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ......................................................... 38

3.2 Fokus Penelitian ...................................................................................... 39

3.3 Lokasi Penelitian ..................................................................................... 39

3.4 Fenomena yang Diamati.......................................................................... 40

3.4.1 Definisi Konsep ............................................................................. 40

3.4.2 Definisi Operasional ...................................................................... 41

3.5 Instrumen Penelitian ................................................................................ 42

3.6 Informan Penelitian ................................................................................. 43

3.7 Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 45

3.8 Analisis Data ........................................................................................... 48

3.9 Uji Keabsahan Data ................................................................................. 50

3.10 Jadwal Penelitian .................................................................................... 52

vi

BAB IV PEMBAHASAN ......................................................................................... 53

4.1 Deskripsi Objek Penelitian ...................................................................... 53

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang ..................................... 53

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Cimanuk ........................................ 54

4.1.3 Gambaran Umum Desa Kupahandap ............................................ 55

4.2 Deskripsi Data ......................................................................................... 60

4.2.1 Informan Penelitian ....................................................................... 64

4.2.2 Pelaksanaan Perbup di Desa Kupahandap ..................................... 66

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .................................................................. 69

4.4 Pembahasan ............................................................................................. 89

BAB V PENUTUP .................................................................................................... 99

5.1 Kesimpulan.............................................................................................. 99

5.2 Saran ........................................................................................................ 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

vii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa ......................................................................... 5

Tabel 1.2 Perhitungan Pendapatan Desa Kecamatan Cimanuk ............................... 9

Tabel 3.1 Sumber Informan Penelitian .................................................................. 44

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara ............................................................................. 47

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.................................................................................... 52

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan ........................................... 56

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ................................ 57

Tabel 4.3 Struktur Organisasi Desa Kupahandap .................................................. 59

Tabel 4.4 Inventaris Barang di Desa Kupahandap ................................................. 60

Tabel 4.5 Informan Penelitian ................................................................................ 65

Tabel 4.6 Ringkasan APBDesa Desa Kupahandap Tahun 2015 .......................... 68

viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa ............................................... 7

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir ............................................................................... 36

Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Prasetya Irawan ......... 49

ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Lampiran 2 Member Check

Lampiran 3 Transkip Data Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 APBDesa Desa Kupahandap Tahun 2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun di atas dan dari desa. Dan desa

adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama,

desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial

masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia

ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata

oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama

pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa

disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di

setiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa

tidak lagi disebut secara eksplisit.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara

Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum

perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih

kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” (Desa Otonom) dan

“Volksgemeenschappen” (Desa Adat), seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di

Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu

mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang

bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-

2

daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-

daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu,

keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan

hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama

lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini

untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari

bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara

Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap

keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya

mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan

tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”.

Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan

pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas

melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

3

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan

tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965

tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya

Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan

susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki

kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan

desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan

perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di

Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa,

4

diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan

kepala desa serta proses pembangunan desa.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus

komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 06 Tahun

2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup, kewenangan

berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal bersekala desa, kewenangan yang

ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari

pelaksanaan otonomi desa adalah tersediannya dana yang cukup, sebab

pembiayaan atau keuangan merupakan faktor terpenting dalam mendukung

penyelenggaraan otonomi di desa. Sejalan dengan hal ini, di dalam Undang-

undang desa yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan kucuran dana sebesar

10% dari APBN, dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantar,

dana tersebut akan langsung sampai kepada desa.

Berdasarkan simulasi, jumlah APBN tahun 2014 dibagi dengan jumlah desa

di seluruh Indonesia, secara merata setiap desa akan memperoleh alokasi dana

desa dari APBN sekitar 850 juta. Dana tersebut bila ditambah dengan alokasi dana

desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan maka

setiap desa diperkirakan akan mengelola APBDesa tidak kurang dari 1,2 Milyar.

5

Persoalan krusial yang dihadapi oleh Pemerintahan desa adalah bagaimana

mengelola dana sebesar itu secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dengan

demikian kemajuan masyarakat desa yang diharapkan dengan kehadiran Undang-

undang tersebut dapat diwujudkan. Dalam kaitannya membantu desa dalam

pengelolaan keuangan desanya, pada tahun 2014 Pemerintah memberikan

petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan di desa melalui Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 1.1

Sumber Pendapatan Desa

APBN 1. Bagian Dari Dana Desa

APBD 1. Bagian Dari Dana Perimbangan (ADD)

2. Bagian Dari Pajak Dan Retribusi Daerah

(sumber : BPMPD Kabupaten Pandeglang 2015)

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang

telah melaksanakan Undang-Undang Desa terbaru. Melalui dua Peraturan Bupati

(Perbup) yaitu, yang pertama Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2015

Tentang Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015

Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang

menjadikan syarat pencairan dana desa dari pusat ke daerah. Dengan demikian

setiap desa yang ada di Kabupaten Pandeglang wajib berpedoman kepada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa dalam menjalankan atau mengelola keuangan desa yang ada di

desanya masing-maisng.

6

Terkait akan hal tersebut, dalam membantu desa untuk melakukan

pengelolaan keuangan dengan baik diperlukan standar yang dapat dijadikan acuan

dalam menjalankan pengelolaan keuangan di desa. Dalam kaitannya membantu

desa dalam pengelolaan keuangan desa, dengan menimbang berdasarkan pada

ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta ketentuan pasal 105 Peraturan daerah

Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Pandeglang

memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24

Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Bab

VIII, Bagian Kesatu, Pasal 71 Ayat 1, keuangan desa adalah semua hak dan

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa

uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

desa. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara

sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang

Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa

pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi

objek, subjek, proses dan tujuan.

Adapun dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di jelaskan bahwa pengelolaan keuangan

desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam

7

peraturan ini juga dijelaskan asas-asas pengelolaan keuangan desa, adapun asas-

asas pengelolaan keuangan tersebut yaitu, transparan, partisipatif, akuntabel serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Gambar 1.1

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

(sumber : Peraturan Bupati Pandeglang No.24 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa)

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang, Kabupaten

Pandeglang terdiri atas 35 Kecamatan dengan 13 Kelurahan dan 326 Desa.

Adapun total dana desa yang di peroleh Kabupaten Pandeglang tahun 2015

sebesar Rp.91,602,411,000. (sumber : BPMPD Kabupaten Pandeglang). Dana

tersebut dibagi atas 326 Desa yang ada di Kabupaten Pandeglang dengan

perhitungan 90% dibagi rata per desa dan 10% dibagi secara proporsional dengan

Tertib dan Disiplin

Anggaran

Transparan

AkuntabelPartisipatif

8

memperhitungkan, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kemiskinan serta

kesulitan letak geografis.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang

Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, peneliti

mengambil lokus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten

Pandeglang Provinsi Banten. Adapun faktor yang menjadi latar belakang peneliti

mengambil lokus di Desa Kupahandap, karena menurut Bapak Gunara (Kabid

Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Pandeglang) dalam wawancara peneliti

pada Lima Januari 2016 mengenai prestasi yang diperoleh oleh Desa Kupahandap,

beliau mengatakan bahwa Kecamatan Cimanuk merupakan kecamatan yang

paling baik dalam pelaporan administrasi keuangan di desa-desanya di Kabupaten

Pandeglang khususnya Desa Kupahandap. Menurut beliau Desa Kupahandap

dalam kurun waktu kisaran tahun 2008 desa tersebut masuk ke dalam Desa

Tertinggal (DT), namun dengan penggantian Kepala Desa yang baru pada tahun

tersebut yang memiliki kemampuan lebih dari Kepala Desa sebelumnya mampu

membawa perubahan yang sangat pesat baik itu dalam segi pemerintahan desa,

keamanana serta kebersihan di desa tersebut. Puncaknya Desa Kupahandap

meraih predikat desa terbaik se-Kabupaten Pandeglang di tahun 2011 serta

mendapatkan predikat ke-2 terbaik dalam perlombaan P2WKSS se-Provinsi

Banten.

Adapun besaran sumber pendapatan dana desa yang diperoleh oleh Desa

Kupahandap sebagai berikut :

9

Tabel 1.2

PENGHITUNGAN SUMBER PENDAPATAN DESA KECAMATAN

CIMANUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2015

No Nama Desa

Sumber Pendapatan Desa

Pagu Total per-Desa Bagian Dari

Dana Desa

Bagian Dari Dana

Perimbangan (ADD)

Bagian Dari Pajak Dan Retribusi Daerah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CIMANUK

BATUBANTAR

KADUBUNGBANG

KUPAHANDAP

DALEMBALAR

KADUMADANG

ROCEK

KADUDODOL

GUNUNGDATAR

SEKONG

GUNUNGCUPU

286,257,499

273,139,511

280,663,777

273,615,310

277,556,454

283,623,524

284,960,856

277,745,904

276,100,618

272,543,611

274,738,983

375,420,729

341,634,619

361,013,787

342,860,068

353,010,702

368,636,780

372,081,153

353,498,642

349,261,117

340,099,847

345,754,150

20,670,965

15,664,279

16,224,387

13,494,309

12,797,663

14,596,887

18,050,929

16,989,503

17,877,414

13,988,249

13,581,074

682,349,193

630,438,409

657,901,951

629,969,687

643,364,818

666,857,191

675,092,939

648,234,049

643,239,148

626,631,707

634,074,207

TOTAL 3,060,946,049 3,903,271,594 173,935,658 7,138,153,301

(Sumber : BPMPD Kabupaten Pandeglang)

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada Januari 2016 di

Desa Kupahandap. Dalam pelaksanaan Pengimplementasian Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa di Desa Kupahandap ditemukan beberapa permasalahan. Adapun

permasalahan tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut: Pertama, masalah

transparansi terhadap masyarakat dalam pengelolaan keuangan desanya. Hal ini

dapat dilihat dari hasil observasi awal peneliti pada bulan Januari 2016 di Desa

Kupahandap, peneliti tidak menemukan papan pengumuman laporan keuangan

atau laporan realisasi anggaran setiap tahun di kantor desa maupun di sekitar

wilayah Desa Kupahandap. Padahal jelas dikatakan dalam Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

10

Desa pasal 37 ayat 1 yang berbunyi, Laporan realisasi dan laporan

pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara

tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini

akan mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan

terhadap desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sehingga dapat

memberikan celah atau ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan

keuangan di desa. Hal ini membuktikan bahwa salah salah satu asas pengelolaan

keuangan desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24

Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu asas transparan

belum dilakukan di Desa Kupahandap.

Kedua, belum tertib dan disiplin pengelolaan keuangannya di Desa

Kupahandap. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti

pada observasi awal bulan Januari 2016 dengan Bendahara Desa Kupahandap

yang mengatakan bahwa di Desa Kupahandap dalam penatausahaan penerimaan

dan pengeluaran masih menggunakan buku biasa dan masih di gabungkan

keduanya. Hal ini tidak sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Peraturan

Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa, dimana dikatakan dalam peraturan tersebut bahwa bendahara

desa wajib menggunakan buku kas umum dan buku kas harian pembantu dalam

penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pengelolaan keuangan di desa. Hal ini

juga membuktikan bahwa salah salah satu asas pengelolaan keuangan desa yang

tercantum dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

11

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu asas tertib dan disiplin anggaran

belum dilakukan di Desa Kupahandap.

Ketiga, belum dibentuknya tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

Desa (PTPKD) di Desa Kupahandap oleh Kepala Desa Kupahandap sehingga

dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang ini,

dimana melihat akan peran pentingnya tim PTPKD di desa dalam membantu

Kepala Desa mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangannya di desa sesuai

amanat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pandeglang tersebut.

Keempat, mengenai Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di

Desa Kupahandap baik itu perangkat desa dan masyarakatnya dalam

mengimplementasikan Peraturan Bupati Pandeglang ini. Dalam Peraturan Bupati

Pandeglang ini di jelaskan asas-asas tentang pengelolaan keuangan desa

diantaranya, transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran. Untuk menunjang agar asas-asas tersebut dapat di terapkan di

dalam pengelolaan keuangan desa di suatu desa harus ditunjang dengan sumber

daya manusia yang memadai, dalam hal ini yaitu kemampuan Kepala Desa dan

semua perangkat yang ada di desa harus memiliki kemampuan yang bisa

membantu berjalannya pengimplementasian Peraturan Bupati Pandeglang ini

berjalan dengan baik serta kemampuan masyarakat yang harus bisa menjadi peran

pengwasan atau kontroling bagi perangkat desa dalam menjalankan Peraturan

Bupati Pandeglang ini agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan

keuangan di desa.

12

Namun kondisi yang ada di Desa Kupahandap keadaan sumberdaya

manusianya baik itu dari perangkat desa dan masyrakat yang ada di desanya

belum bisa dikatakan mampu menjalankan Peraturan Bupati Pandeglang ini, hal

ini dapat dilihat dari belum sepenuhnya asas-asas pengelolaan keuangan desa

dilakukan di Desa Kupahandap terutama asas transparansi serta tertib dan disiplin

anggaran. Hal ini dapat diasumsikan bahwa sumberdaya manusia yang ada di

Desa Kupahandap baik perangkatnya maupun masyarakatnya selaku pelaku

implementor kebiajkan Peraturan Bupati Pandeglang ini belum siap dalam

menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini juga akan mengakibatkan terjadinya

kegagalan dalam Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun

2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun

2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa

Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).”

13

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurang transparansinya pemerintah desa kepada masyarakat dalam

pengelolaan keuangan desa.

2. Belum tertib dan disiplinnya pengelolaan keuangan di Desa

Kupahandap.

3. Belum dibentuknya tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

(PTPKD) di Desa Kupahandap.

4. Belum siapnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Kupahandap

dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Pandeglang ini.

1.3 Batasan Masalah

Peneliti hanya membatasi penelitian ini pada bagaimana Implementasi

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan

Cimanuk Kabupaten Pandeglang).

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada batasan masalah di atas, maka perumusan masalah dari

penelitian ini yakni, “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang

Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi

Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)?.”

14

1.5 Tujuan Penelitian

Tanpa adanya tujuan penelitian, maka seorang peneliti tentunya akan

mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian. Sesuai dengan latar belakang

dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui

bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap

Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan

dan pengetahuan karena akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan

dalam dunia akademisi khususnya Ilmu Admnistrasi Negara, terutama

yang berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah. Selain itu,

penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk pengembangan studi

administrasi negara.

b. Secara Praktis

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangakan kemampuan dan

penguasaan ilmu-ilmu yang pernah diperoleh peneliti selama mengikuti

pendidikan di Program Studi Ilmu Admnistrasi Negara Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa hingga saat ini.

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori menurut Kerlinger dalam (Sugiyono,2012:41) mengemukakan

bahwa:

“Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variabels, with purpose of explaining and predicting the phenomena.”

Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan proposisi yang

berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan

antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan

fenomena.

William Wiersm dalam (Sugiyono,2012:41) menyatakan bahwa:

“A theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner.”

Selain itu, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat

digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Cooper dan

Schindler dalam (Sugiyono,2012:41) menyatakan bahwa:

“A theory is a set of systematically interrelated concepts, definition, and proposition that are advanced to explain and predict phenomena (fact).”

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun

secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan

fenomena. Dari beberapa pengertian teori, peneliti dapat menyimpulkan bahwa

16

teori merupakan seperangkat konsep dan definisi untuk menganalisis suatu

fenomena secara sistematik dan holistik.Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti

menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk

itu pada bab ini peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dengan

permasalahan dalam penelitian ini. Teori dalam ilmu administrasi mempunyai

peranan yang sama seperti ilmu-ilmu lainnya, yaitu berfungsi untuk menjelaskan

dan menjadi panduan dalam peneliatian.

Penggunaan teori dalam penelitian akan memberikan acuan bagi peneliti

dalam melakukan analisis terhadap masalah sehingga dapat menyusun pertanyaan

dengan rinci untuk penyelidikan sehingga memperoleh temuan lapangan yang

menjadi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, pada bab

ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian, antara lain :

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya terdiri dari dua kata yaitu kebijakan

dan publik. Secara etimologis istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa

Yunani, Sansakerta dan Latin. Akar kata policy dalam bahasa Yunani dan

Sansakerta yaitu polis (negara-kota) dan pur (kota), yang kemudian

dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan pada

akhirnya dalam Bahasa Inggris pertengahan policie, yang berarti menangani

masalah-masalah publik atau administrasi dalam (Dunn, 2005:51).

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh Carl Friedrech

dalam (Agustino, 2006:7) yang menyatakan bahwa :

17

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan

dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Adapun pengertian publik dalam rangkaian kata publik policy

memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum dalam

(Abidin,2012:7). Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan

lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah

kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah “what

government do or not to do”. Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat

dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan

yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan sementara bahwa

kebijakan publik ialah serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam menyelesaikan masalah-

masalah orang banyak.

Pengertian lain diutarakan oleh ahli seperti Thomas R Dye mengenai

kebijakan publik. Menurut Thomas R Dye dalam (Agustino,2006:7)

“kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk di kerjakan atau

tidak dikerjakan”. Beradasarkan pengertian Thomas R Dye ini, baik apapun

yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan itu

adalahsuatu kebijakan publik.

Definisi lain diutarakan oleh James E Anderson. Menurut James E

Anderson dalam (Subarsono,2005:2) “kebijakan publik sebagai kebijakan

18

yang ditetapkan oleh badan-badan pemerintah dan aparat pemerintah”.

Berdasarkan pengertian yang di ungkapkan oleh James E Anderson ini

kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh

pejabat atau badan pemerintah dalam bidang teretentu seperti bidang

pendidikan, politik,ekonomi, pertanian, industry, dan pertahanan.

Adapun pengertian lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh

seorang pakar dari Perancis, Limeux. Menurut Limeux dalam

(Wahab,2012:15) kebijakan publik ialah :

“Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan

masalah publik yang dilakukakan oleh actor-aktor politik yang

sehubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu

berlangsung sepanjang waktu”.

Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan kebijakan publik itu

serangkaian aktivitaas guna memecahkan masalah publik yang dilakukan

oleh aktor-aktor politik yaitu pejabat negara.

Seorang pakar dari Nigeria Chief J.O. Udoji memberikan pengertian

mengenai kebijakan publik. Menurut Chief J.O Udoji dalam

(Wahab,2012:15) mengatakan bahwa kebijakan publik ialah “suatu tindakan

bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan

dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan

publik adalah suatu tindakan yang diputuskan oleh pemerintah maupun

badan-badan pemerintah yang berisi sanksi dan bertujuan untuk

memecahkan masalah publik serta mempengaruhi sebagaian besar

masyarakat.

19

2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Impelementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting

dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah

merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan

bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh

pemerintah, baik yang dirumuskan dengan meggunakan tenaga ahli dari laur

negeri, tetapi kemudian tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam

kehidupan negara tersebut karena tidak mampu atau tidak dilakasanakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap kelanjutan dari formulasi

kebijakan dan kemudian disahkan. Dalam praktiknya menurut Leo Agustino

dalam (2006:138) “implementasi merupakan suatu proses yang begitu

kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi

sebagai kepentingan”.

Implementasi kebijakan sendiri menurut Van Meter dan Van Horn

dalam (Agustino,2006:139), di definisikan, sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau

pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskandalam keputusan kebijaksanaan”

Adapun pengertian lain berikan oleh Daniel Mazmanian dan Paul

Sabatier. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam

(Agustino,2006:129) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan Keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan

peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah

yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran

20

yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau

mengatur proses im-plementasinya”.

Sedangkan menurut kamus Webster dalam (Wahab,2012:139)

meumuskan bahwa :

“istilah to implement (mengimplementasikan) itu berarti to provide the means for carrying out (menydiakan sarana untuk melaksanakan

sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat

terhadap sesuatu)”.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan

menyangkut 3 hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan: (2)

adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan: (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat

disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan

pelaksanakan kebijakan guna memecahkan masalah yang dihadapi dan

mendapatkan hasil yang ingin dicapai.

2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam studi kebijakan publik terdapat, terdapat bebrapa model

implementasi kebiajakan publik yang dikemukakan oleh ahli yang melihat

variable-varabel apa saja yang dapat memepengaruhi kinerja implementasi

suatu kebijakan publik. Adapun ahli tersebut ialah Van Meter dan Van

Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, George Edward III, dan

Marilee S. Grindle.

Menurut Model Implementasi kebijakan yang diutarakan Van Meter

dan Van Horn dalam (Agustino,2006:142) terdapat 6 variabel yang dapat

mempengaruhi kinerja impelementasi kebijakan publik, yaitu:

21

1. Standard dan Sasaran Kebijakan/Ukuruan dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat

keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan

memang realiistis dengan sosio-kultur yang mengada di level

pelaksanaan kebijakan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memenfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia, waktu

dan sumberadaya financial merupakan bentuk sumberdaya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal

ini sangat penting banyak dipengarahi oleh ciri-ciri yang tepat serta

cocok dengan para agen pelaksananya

4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat

banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi

kebijakan publik.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelakasana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam

implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi,

maka asumsinya keslahan-kesalah akan sangat kecil untuk terjadi.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Kondisi Ekonomi, social dan politik yang kondusif akan sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Begitupun

sebaliknya.

Sedangankan Menurut Model Implementasi Kebijakan yang di

utarakan Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Subarsono,2005:94)

terdapat 3 variabel yangdapat mempengaruhi kinerja impelementasi

kebijakan publik, yaitu :

1. Karakteristik dari Masalah

a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

Di satu pihak ada beberapa masalah social secarateknis mudah

dipecahkan, seperti kekurangan air minum bagi penduduk atau harga

beras tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah social

yang relatif sulit dipecahkan.

b. Tingkat kemeajemukan dari kelompok sasaran.

Ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah

diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen.

c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.

22

Sebuah program akan sulit diimpelementasikan apabila

sasarannya mencakup semua populasi. Begitupun sebaliknya.

d. Cakupan perubahan perilak yang di harapkan.

Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau

bersifat kognitif akan relative lebih mudah diimplementasikan

daripada program yang bertujuan unutk mngubah sikap dan perilaku

masyarakat.

2. Karakteristik Kebijakan

a. Kejelasan isi kebijakan

Ini berarti semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan akan mudah

diiplementasikan karena implementor mudah memahami dan

menterjemahkan dalam tindakannya.

b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.

Kebijakan yang memiliki dasarteoritis memiliki sifat lebih

mantau karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan

social tertentu perlu ada modifikasi.

c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

Sumber daya keuangan adalahfaktor krusial untuk setiap

program sosial.

d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai

institusi pelaksana.

Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi

vertikaldan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi

program.

e. Kejelasan dan konsistensi aturan yangadapada badan pelaksana.

f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

Rendahnya komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan

pekerjaan atau program dapat menyebabkan gagal suatu kebijakan

diimplementasikan.

g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi

dalam implementasi kebijakan.

Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat

untuk terlibat akanrelatif mendapat dukungan daripada program yang

tidak melibatkan masyarakat.

3. Variabel Lingkungan

a. Kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative

mudah menerima program-program pembaharuan disbanding dengan

masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga,

kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan

implementasi program.

b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.

Kebijakan yang berpihakterhadap publik tentunya

akanmendapat dukungan yang lebih banyak di bandingkan kebijakan

yang tidak berpihak pada publik.

c. Sikap dari kelompok pemilih.

23

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat

memepengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara lain,

(1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan

yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan

maksud untukmengubah keputusan (2) kelompok pemilih dapat

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana

secara tidak langsun melalui kritik yang dipublikasikan terhadap

kinerja badan-badan pelaksana.

d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam

membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas

tujuan tersebut.

Adapun menurut Model Impelementasi Kebijakan yang diberikan oleh

George C. Edward III dalam (Agustino,2006:149) terdapat 4 variabel yang

mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu ;

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

suatu kebijakan menurut George C. Eward III, adalah komunikasi.

Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi

yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui

apa yang akan mereka kerjakan.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam

mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang

terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian

(miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah

melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan

terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan

(street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan

(tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu

menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana

membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi

pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan

yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau

dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah,

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

24

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Indikator sumber-

sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah

satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi,

memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah

staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula

kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan

(kompeten dan kapabel) dalam meng-implementasikan kebijakan atau

melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua

bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara

melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang

harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan

tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para

pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah

ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang

terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap

hukum.

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar

perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan

para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat

menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks

yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi

kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak,

efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi

kebijakan tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala

wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya

sendiri atau demi kepentingan ke-lompoknya.

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam

implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang

mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki

wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas

pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan

tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting

ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi

juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga

dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati

pada variabel disposisi ini adalah :

25

a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi

kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu,

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah

ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan

untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah

dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang

bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi

insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para

pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya

tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para

pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini

dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest)

atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan

implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang

begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika

struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal

ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif

dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah

kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan

secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur

birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar

Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs

adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau

pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang

ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan

pelaksanaan fragmentasi adalah upaya peyebaran tanggungjawab

kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktiuvitas pegawai diantara beberapa

unit kerja.

Dan menurut Model Impelemntasi Kebijakan yang di berikan oleh

Marielee S. Grindle dalam (Agustino,2006:154) terdapat 2 varibel besar

yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik , yaitu :

1. Content of Policy, meliputi : a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mem-pengaruhi)

Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam

pelaksanaanya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana

26

kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap

implementasinya. b. Type of benefit

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan

atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat

beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang

dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak

dilaksanakan. c. Extent of change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin

dicapai. Pada poin ini ingin dijelaskan bahwa seberapa berapa besar

perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi

kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. d. Site of Decision Making

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang

peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada

bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari

suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. e. Program Implementer

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus di

dukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan

kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. f. Resource Commited

Pelaksanaan suatu kebijakan harus di dukung oleh sumberdaya-

sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaan-nya berjalan dengan

baik.

2. Context Of Policy, meliputi : a. Power, Interest, and Strategy of Actor involved

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau

keuaaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para actor

yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaansuatu

implementasi kebijakan. b. Institusion and Regime Charateristic

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga

berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin

dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut

mempengaruhi suatu kebijakan. c. Compliance and Responsiveness

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu

kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari parapelaksana, maka

hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan

respon pelaksana dalam menangggapi suatu kebijakan.

27

2.1.4 Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada

pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan

desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang

menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan

pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada

kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh

karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam

penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai

tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa

dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi

desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan

kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang

dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18

kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan

28

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut

Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa

meliputi; kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala

Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain

yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemerintah.

2.1.5 Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah secara etimologi yaitu, Istilah otonomi

berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto dan nomous. Auto berarti

sendiri, dan nomus berarti hukum atau peraturan. Jadi pengertian otonomi

daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Secara umum

pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi

Daerah).

2.1.6 Definisi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat

politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara bangsa ini

terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah

menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa

merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan

29

hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan

tingkat keragaman yang tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa, mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.7 Pengertian Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dalam

Bab VIII, Bagian Kesatu, Pasal 71 Ayat 1, keuangan desa adalah semua hak

dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik

berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban desa.

Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan

negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,

Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut

dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan

keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

2.1.8 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan

30

desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal satu

Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember.

A. Transparan

Menurut Nordiawan dalam (Sujarweni,2015:28) transparan

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-

jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

B. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu

tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola

tersebut adalah akuntabilitas. Sabeni dan Ghozali dalam

(Sujarweni,2015:28) menyatakan “Akuntabilitas atau

pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk

keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin

bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilakasankan

sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui

laporan tertulis yang informatif dan transaparan”. Mardiasmo dalam

31

(Sujarweni,2015:28) mengatakan “Akuntabilitas publik adalah

kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala

aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada

pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Menurut Nordiawan

dalam (Sujarweni,2015:28) akuntabilitas adalah

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik

adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh

lapisan masyarakat secara terbuka.

C. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada

desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap

pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh

pemerintahan desa di mana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat

dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung

dan tidak langsung.

32

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti akan

memaparkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut yakni:

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto

dalam Tesisnya yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi

Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan

Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”. Dalam penelitian tersebut,

ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah.

Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini

memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama

untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan

masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban

publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan,

penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya

memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk

menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran

tersebut.Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga

pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi

berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan

kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana

33

masyarakat tersebut dapat menghasilkan ouput yang maksimal (berdaya guna).

Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-

target atau tujuan kepentingan publik.

Dalam penelitian tersebut akuntabilitas sistem pengelolaan ADD

dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance). Prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah

adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan.Pengelolaan ADD sebagai bagian dari

pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-

prinsip yang merupakan indikator goodgovernance tersebut.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti memfokuskan penelitian

pada Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Agus Subroto hanya

memfokuskan penelitiannya pada akuntabilitas pengelolaan ADD nya saja untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur berpikir peneliti dalam menjelaskan

permasalahan penelitian. Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten

Pandeglang) ini menggunakan model Implementasi Kebijakan yang diutarakan

34

Van Meter dan Van Horn (Agustino,2006:142). Terdapat enam variabel yang

dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Standard dan Sasaran Kebijakan/Ukuruan dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat

keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan

memang realiistis dengan sosio-kultur yang mengada di level

pelaksanaan kebijakan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung

dari kemampuan memenfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia,

waktu dan sumberadaya financial merupakan bentuk sumberdaya

tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi

formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian

kebijakan publik. Hal ini sangat penting banyak dipengarahi oleh

ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya

4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan

sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja

implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelakasana

35

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam

implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi,

maka asumsinya keslahan-kesalah akan sangat kecil untuk terjadi.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Kondisi Ekonomi, social dan politik yang kondusif akan sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Begitupun sebaliknya.

36

Adapun kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

(Sumber: Peneliti, 2016)

Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa

Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).

INPUT

Masalah :

1. Kurang transparansinya pemerintah desa kepada masyarakat dalam

pengelolaan keuangan desa.

2. Belum tertib dan disiplinnya pengelolaan keuangan di Desa Kupahandap.

3. Belum dibentuknya tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

(PTPKD) di Desa Kupahandap.

4. Belum siapnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Kupahandap dalam

mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

PROSES

Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (Agustino,2006:142), yaitu :

1. Standard dan Sasaran Kebijakan-/Ukuruan dan Tujuan Kebijakan

2. Sumberdaya

3. Karakteristik Agen Pelaksana

4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelakasana,

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hasil (Output)

Perolehan gambaran mengenai Implemenentasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24

Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa

Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).

Dampak (Outcome)

Tercipatanya Pengelolaan Keuangan yang baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

37

2.4 Asumsi Dasar

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dipaparkan di atas, serta hasil

pengamatan langsung di lapangan. Maka peneliti berasumsi bahwa

Implemenentasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap

Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang) belum berjalan dengan optimal.

38

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif. Menurut Jane Richie di dalam buku karangan dalam

(Moleong,2013:6), penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia

sosial dan perspektifnya di dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan

persoalan manusia yang di teliti. Sehingga pemahaman mengenai dapat di pahami

secara kompherensif.

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan

metode kasus. sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba dalam (Sayekti,1992:34)

yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut dengan case

study ataupun qualitative, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang

segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Lebih lanjut Sayekti

Pujosuwarno dalam (1986:1) mengemukakan pendapat Moh. Surya dan Djumhur

yang menyatakan bahwa studi kausu dapat diartikan sebagai suatu teknik

mempelajari seseorang individu secara mendalam untuk membantunya

memperoleh penyesuaian diri yang baik.

Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk

mengetahui sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti

akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap tentang Implementasi

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

39

Pengelolaan Keuangan Desa, dengan memahami dan memaknai pandangan serta

kejadian pada subyek penelitian dalam rangka menggali tentang Implementasi

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan

Cimanuk Kabupaten Pandeglang). Pemilihan metode ini didasari pada fakta

bahwa tema dalam penelitian ini termasuk menarik untuk diungkapkan dalam

sebuah penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif juga disebut sebagai batasan

masalah, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum

(Sugiyono,2012:32). Adapun fokus penelitian yang peneliti teliti adalah terkait

Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya mengenai permasalahan-

permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang

Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga

peneliti dapat memberikan rekomendasi terhadap pemecahan masalah, termasuk

juga dalam hal Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap

Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang

Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi

40

kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang) ini

dilakukan di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang

Provinsi Banten.

3.4 Fenomena yang Diamati

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang

konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti

berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti

akan melakukan penelitian berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk

Kabupaten Pandeglang).

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari

Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Agustino,2006:142), yang berisi

tentang enam dimensi pokok dalam menilai kinerja implementasi kebijakan

publik, yakni terdapat (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumberdaya, (3)

Karakteristik agen pelaksana, (4) Sikap/kecenderungan (disposisi) para

pelaksana, (5) Komunikasi antar organisasi, serta (6) Lingkungan eksternal.

Sehingga menghasilkan output atau keluaran implementasi undang-undang

nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Kupahandap kecamatan cimanuk

kabupaten pandeglang (Studi terkait keuangan desa) berjalan dengan baik,

dengan outcome atau bahan masukan bagi desa yang ada di Indonesia

41

khususnya di kabupaten pandeglang agar dapat mengimplementasikan

undang-undang tentang desa dengan baik.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah Implementasi

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan

Cimanuk Kabupaten Pandeglang). Karena peneliti menggunakan metode

penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasional ini akan

dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang dikaitkan dengan konsep

yang digunakan yaitu enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn

yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

1) Ukuran dan tujuan kebijakan, yakni mengamati fenomena mengenai

ukuran dan tujuan serta ukuran keberhasilan Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa di Desa Kupahandap.

2) Sumber daya, dalam hal ini yakni mengamati fenomena terkait

kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pengimplementasian

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap.

3) Karakteristik agen pelaksana, yakni meliputi organisasi formal dan

informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan ini,

serta keseuaian cakupan wilayah Peraturan Bupati Pandeglang Nomor

42

24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan

agen pelaksananya.

4) Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, yakni mengamati

kecenderungan para pelaksana dalam berbagai bentuk penguatan

kelembagaan yang dilakukan, sikap pelaksana dalam menerima atau

menolak dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Pandeglang

Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

di Desa Kupahandap.

5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, yakni mengamati

koordinasi antarorganisasi dan stake holder yang terlibat dalam

pengimplementasian Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun

2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa

Kupahandap.

6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, yakni mengamati fenomena

kondisi ekonomi dan sosial lingkungan, dukungan kelompok-kelompok

kepentingan dan elite politik, karakteristik para partisipan, serta opini

publik mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24

Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa

Kupahandap.

3.5 Instrumen Penelitian

Adapun instrument yang digunakan dalam ”Implementasi Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten

43

Pandeglang)” ini adalah peneliti sendiri dengan menempatkan diri sebagai

participant observer. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan

data skunder. Peneliti sebagai alat utama dalam penelitian kualitatif karena karena

peneliti dapat merasakan langsung, mengalami, melihat sendiri objek atau seubjek

yang sedang di telitinya, selain itu peneliti juga mampu menentukan kapan

penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh dan kapan penelitian dapat

dihentikan dan peneliti juga dapat langsung melakukan pengumpulan data,

melakukan refleksi secara terusmenerus dan secara gradual membangun

pemahaman yang tuntas mengenai suatu dalam hal ini adalah ”Implementasi

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan

Cimanuk Kabupaten Pandeglang)”.

Dimana yang menjadi data primer adalah data yang berupa kata-kata dan

tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi.

Sedangkan data-data skunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis. Adapun

alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari: panduan

wawancara, alat perekam dan buku catatan.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber data yang digunakan pada penelitian

ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive, yaitu teknik

pengambilan data dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang

dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui tentang

Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

44

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap

Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang), sehingga memudahkan peneliti

untuk mendapatkan data yang diharapkan.

Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.1

Sumber Informan Penelitian

Kode

Informan Informan Keterangan

I1 I1.1

I1.2

I1.3

Instansi Pemerintah

1. Kabid Pemerintahan Desa

BPMPD Kabupaten

Pandeglang

2. Kasubid Pemerintahan,

Pendidikan, dan Kebudayaan

Bidang Sosial dan Budaya

BAPPEDA Kabupaten

Pandeglang

3. Kepala Kecamatan Cimanuk

Kabupaten Pandeglang

Key Informan

I2 I2.1 I2.2 I2.3 I2.4 I2.5

Stakeholder

1. Kepala Desa Kupahandap

2. Sekertaris Desa Kupahandap

3. Bendahara Desa Kupahandap

4. Ketua BPD Desa Kupahandap

5. Ketua LPM Desa Kupahandap

Key Informan

I3 I3.1

I3.2

Masyarakat

1. Tokoh Masyarakat/Para

Ulama di Desa Kupahandap

2. Masyarakat di Desa

Kupahandp

Secondary Informan

(Sumber: Peneliti, 2016)

45

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah

penelitian dan perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang ada di

lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik yang di sebut sebagai

teknik pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian

ini adalah dengan beberapa teknik, diantaranya yakni :

1. Pengamatan/Observasi

Observasi menurut Moleong dalam (2007:175) adalah kegiatan yang

dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif,

kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya.

Pengamatan/observasi menurut Moleong dalam (2007:176) dapat

diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan)

dan cara yang tidak berperan serta (non partisipan). Pada pengamatan

berperan serta, pengamat melakukan dua fungsi sekaligus yaitu sebagai

pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari keompok yang

diamatinya. Namun, observasi tanpa berperan serta, pengamat hanya

melakukan satu fungsi saja yaitu mengadakan pengamatan.

Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan

adalah observasi/pengamatan tanpa peran serta. Adanya keterbatasan

waktu menyebabkan peneliti hanya melakukan satu fungsi observasi yaitu

hanya melakukan pengamatan tanpa harus menjadi anggota resmi dari

kelompok yang diamati.

46

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatapan muka antara

pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara

dalam (Nazir:2005). Adapun teknik pengumpulan data dengan cara

wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara

mendalam (indeph interview) adalah data yang diperoleh terdiri dari

kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat perasaan

dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian adalah

orangyang memberikan informasi yang diperlukan selama proses

penelitian.

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu

berbagai keperluan yang dibutuhakan yaitu penentuan informan yang

terdiri dari informan kunci dan informan sekunder, kriteria informan dan

pedoman wawancara disusun dengan rapi dan terlebih dahulu dipahami

peneliti. Selain itu, sebelum melakukan wawancara peneliti juga

melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian

b) Menjelaskan alas an informan terpilih untuk diwawancarai

c) Menjelaskan situasi atau badan yang melaksanakan

d) Mempersiapkan pencatatan data wawancara

Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada

informan yuntuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan

47

serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan dengan jujur,

selanjutnya peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh

dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam

bentuk kalimat dalam(Nazir:2005).

Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara

Dimensi Indikator Pertanyaan Kode Informan

Ukuran Dan Tujuan

Kebijakan 1. Ukuran realistis

kebijakan

2. Tujuan realistis

kebijakan

1. Seperti apa ukuran realistis

kebijakannya?

2. Seperti apa tujuan realistis

kebijakannya?

I1, I2,I3

I1, I2,I3

Sumberdaya 1. Sumberdaya

manusia

2. Sumberdaya sarana

dan prasarana

1. Apakah kemampuan dari

pelaksana sudah sesuai?

2. Apakah fasilitas pelaksanaan

sudah cukup memadai?

I1, I2

I2

Karakteristik Agen

Pelaksana 1. Birokrasi/lembaga

1. Apakah karakteristik dari

implementor sudah sesuai untuk

kebijakan ini?

2. Siapa saja yang turut dilibatkan

dalam pelaksanaan kebijakan ini?

I1, I2,I3

I1, I2,I3

Sikap/Kecenderungan

Para Pelaksana 1. Inisiatif

2. Partisipatif

1. Bagaimana sikap pelaksana

dalam menjalankan kebijakan

ini?

2. Bagaimana respon agen

pelaksana dalam menerima

atau menolak kebijakan ini?

I1

I1, I2,I3

Komunikasi Antar

Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Komunikasi

1. Bagaimana proses komunikasi

dilakukan ?

2. Seperti apa koordinasi yang

dilakukan antara implementor

yang terlibat ?

I1, I2,I3

I1, I2,I3

48

Lingkungan Ekonomi,

Sosial dan Politik 1. Ekonomi, Sosial dan

Politik

1. Apakah kondisi ekonomi, sosial

dan politik turut mempengaruhi

kebijakan ini?

I1, I2,I3

(Sumber : Peneliti, 2016)

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

dari sesorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan,

peraturan, kebijakan, laporan-laporan. Dokumen yang berbentuk gambar,

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara

dalam penelitian kualitatif dalam (Sugiyono,2012:82).

3.8 Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki

lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Ada beberapa

macam analisis data kualitatif, salah satunya yang akan peneliti gunakan dalam

penelitian ini yakni analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Prasetya

Irawan. Seperti yang terlihat di gambar berikut:

Gambar 3.1

Komponen-Komponen Analisis Data Model Prasetya Irawan

(Sumber: Irawan, 2006)

49

Adapun penjelasan dari proses analisi data di atas adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data mentah

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data

mentah. Hal ini diperoleh melalui wawancara, observasi ke lapangan,

kajian pustaka.

2. Transkip data

Pada tahap ini peneliti mulai merubah data yang diperoleh (baik dari hasil

rekaman saat wawancara, hasil observasi maupun catatan lapangan yang

sebelumnya belum tersusun rapih) ke dalam bentuk tertulis.

3. Pembuatan koding

Pada tahap ketiga, peneliti membaca secara teliti transkip data yang telah

dibuat sebelumnya, kemudian memahami secara seksama sehingga

menemukan kata kunci yang akan di beri kode. Hal ini dilakukan untuk

mempermudah peneliti pada saat akan mengkategorisasi data.

4. Kategorisasi data

Pada tahap keempat peneliti mulai menyederhanakan data dengan

membuat kategori-kategori tertentu.

5. Penyimpulan sementara

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sementara dari data yang

telah dikategorikan sebelumnya.

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses check and recheck antara suatu sumber data

dengan sumber data lainnya.

50

7. Penyimpulan akhir

Pada tahap terakhir, peneliti melakukan penyimpulan akhir atas hasil

penelitian. Dimana pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan teori

baru, maupun mengembangkan teori yang sudah ada.

3.9 Uji Keabsahan Data

Data hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya dan dapat

dipertanggungjawabkan jika menggunakan uji keabsahan data. Uji keabsahan data

dalam kualitatif menurut Sugiyono (2005: 121) terdapat 4 macam pengujian yaitu

uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji comfirmability.

Adapun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan uji kredibilitas yang

dilakukan melalui dua teknik pemeriksaan, yaitu triangulasi dan member check.

1. Triangulasi

Wiliam Wiersna (Sugiono,2005:125) Triangulasi dalam pengujian

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda.

51

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data, dilakukan melalui

pengecekan data dengan waktu dan situasi yang berbeda dan

dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian

datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu triangulasi

yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

2. Mengadakan Member Check

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh

peneliti kepada pemberi data. Tujuan Member check adalah untuk

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang

diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh

para pemveri data berarti data tersebut valid, sehingga semakin

kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan

berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti

perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya

tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

3.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana Implementasi

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap. Adapaun waktu penelitian ini

dimulai dari bulan Oktober 2016.

52

Tabel 3.3 Jawal Penelitian

(Sumber: Peneliti, 2016)

No Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

2015 2016

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags

1 Observasi Awal

2 Pengajuan Judul

3

Perizinan dan

observasi

lapangan

4 Penyusunan

Proposal

5 Bimbingan dan

perbaikan

6 Seminar

Proposal

7 Perbaikan

Proposal

8 Penelitian

Lapangan

9

Penulisan

Laporan (Bab

IV dan Bab V)

10 Sidang Skripsi

11 Revisi Skripsi

53

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu Kabupaten dari delapan

Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang berada di ujung Pulau Jawa.

Secara administratif Kabupaten Pandeglang terdiri atas 35 Kecamatan

dengan 13 Kelurahan dan 326 Desa. Secara geografis, Kabupaten

Pandeglang terletak antara 6º21’-7º10’ Lintang Selatan dan 105º15’-106º11’

Bujur Timur, memiliki luas wilayah 274.689,91 ha atau 2.747 km².

Batas wilayah Kabupaten Serang terdiri dari:

1) Sebelah Utara : Kabupaten Serang

2) Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

3) Sebelah Barat : Selat Sunda

4) Sebelah Timur : Kabupaten Lebak

Kabupaten Pandeglang tidak terlalu sulit dijangkau dan relatif dekat

dengan Ibu kota Negara yang berjarak 111 Km. Namun pada sebagian besar

wilayah, terutama yang berada di wilayah selatan, memiliki aksesibilitas

yang rendah karena kurangnya dukungan infrastruktur. Kendala geografis

antara lain mengakibatkan daerah tertentu menjadi sulit dijangkau sehingga

menjadi terisolir dan tertinggal dari daerah lainnya. Terutama kawasan yang

terletak di puncak gunung, pesisir pantai, maupun didaratan yang tidak

54

terjangkau karena tidak ada akses dari kawasan tersebut ke kawasan yang

lebih maju.

Kabupaten Pandeglang mempunyai potensi dalam bidang pariwisata

yang handal. Kepariwisataan di Pandeglang terdiri dari objek wisata alam

dan seni budaya. Objek wisata alam Pandeglang terangkai mulai dari pantai

hingga gunung. Wisata pantai meliputi kawasan wisata Sumur, pantai

Tanjung Lesung, Bama, hingga ke sebelah utara yaitu pantai carita.

Sedangkan wisata gunung bisa dimulai dari gugusan perbukitan di Gunung

Aseupan, Gunung Pulosari, dan Gunung Karang.

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Cimanuk

Kecamatan Cimanuk berada disebelah barat wilayah Kabupaten

Pandeglang yang berada di Provinsi Banten. Ibukota Kecamatan Cimanuk

terletak di Desa Cimanuk dengan luas wilayah keseluruhan 23,64 km²,

Kecamatan Cimanuk terdiri dari sebelas Desa antara lain :

1. Desa Kadudodol

2. Desa Gunungdatar

3. Desa Gunungcupu

4. Desa Sekong

5. Desa Cimanuk

6. Desa Batubantar

7. Desa Kadumadang

8. Desa Rocek

9. Desa Dalembalar

55

10. Desa Kupahandap

11. Desa Kadubungbang

Kecamatan Cimanuk secara administrasi terdiri dari 11 desa, 48 rukun

warga (RW) dan 156 rukun tetangga (RT). Desa Kupahandap merupakan

desa terkecil dengan luas 1,51 km², sedangkan desa Kadubungbang

merupakan desa terbesar dengan luas 2,76 km² atau 11,68% dari luas

Kecamatan Cimanuk.

Kecamatan Cimanuk berjarak 10 km dari Kecamatan Pandeglang dan

memiliki batas administrasi, sebagai berikut :

1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Kaduhejo

2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Banjar

3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Cipeucang

4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Mekarjaya

Wilayah Kecamatan Cimanuk secara geografis terletak pada

06º28’16,5’ Lintang Selatan dan 106º00’00,0’ Bujur Timur. Dengan luas

wilayah 23.64 km² atau sebesar 8,7% dari luas wilayah Kabupaten

Pandeglang.

4.1.3 Gambaran Umum Desa Kupahandap

Desa Kupahandap merupakan salah satu desa yang berada di

Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Desa Kupahandap

mempunyai luas wilayah 151 Ha, yang terdiri dari luas pemukiman 57 Ha,

luas persawahan 82 Ha, luas perkebunan 6 Ha, luas kuburan 4 Ha, dan luas

56

prasarana umum lainnya 2 Ha. Desa Kupahandap mempunyai batas-batas

wilayah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara : Desa Bayu Mundu, Kec. Kadu Hejo

b) Sebelah Selatan : Desa Cimanuk, Kec. Cimanuk

c) Sebelah Timur : Desa Dalembalar, Kec. Cimanuk

d) Sebelah Barat : Desa Kadubungbang, Kec. Cimanuk

Penduduk Desa Kupahandap berjumlah 3036 jiwa, dengan jumlah

penduduk laki-laki 1622 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1414 jiwa.

Penduduk Desa Kupahandap semuanya beragama islam. Jumlah kepala

keluarga yang ada di Desa Kupahandap berjumlah 916 kepala keluarga.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari monografi Desa

Kupahandap, jumlah penduduk Desa Kupahandap berdasarkan pendidikan,

mayoritas tingkat pendidikannya hanya sebatas Sekolah Dasar (SD).

Artinya, tingkat pendidikan masarakat Desa Kupahandap cukup rendah

(lihat Tabel 4.8).

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN

Tingkatan Pendidikan Laki-laki Perempuan Total

Tamat D-3/sederajat 19 orang 25 orang 44 orang

Tamat S-1/sederajat 33 orang 37 orang 70 orang

Tamat S-2/sederajat 2 orang 0 orang 2 orang

Tamat SD/sederajat 1172 orang 1109 orang 2281 orang

57

Tamat SMA/sederajat 410 orang 368 orang 778 orang

Tamat SMP/sederajat 510 orang 488 orang 998 orang

Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 49 orang 46 orang 95 orang

Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play

group

84 orang 49 orang

133 orang

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 407 orang 334 orang 741 orang

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah

sekolah

0 orang 0 orang

0 orang

Jumlah Total 5142 orang

(Sumber: Monografi Desa Kupahandap)

Penduduk Desa Kupahandap dalam sistem ekonominya, mereka

bekerja dalam berbagai sektor. Mata pencaharian penduduk Desa

Kupahandap antara lain: buruh tani, buruh harian lepas, pedagang, karyawan

swasta, PNS, wiraswasta, guru, dan pekerjaan lainnya. Tetapi, masih ada

masyarakat Desa Kupahandap yang belum bekerja dan tidak mempunyai

pekerjaan tetap (lihat Tabel 4.9).

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

MATA PENCAHARIAN POKOK

Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total

Petani 63 orang 0 orang 63 orang

Buruh Tani 200 orang 25 orang 225 orang

Buruh Migran Perempuan 0 orang 0 orang 0 orang

58

Buruh Migran Laki-Laki 0 orang 0 orang 0 orang

Pegawai Negeri Sipil 8 orang 3 orang 11 orang

Pengrajin Industri Rumah Tangga 2 orang 0 orang 2 orang

Pedagang Keliling 9 orang 7 orang 16 orang

Peternak 2 orang 0 orang 2 orang

Nelayan 0 orang 0 orang 0 orang

Montir 9 orang 0 orang 9 orang

Dokter Swasta 0 orang 0 orang 0 orang

Bidan Swasta 0 orang 0 orang 0 orang

Perawat Swasta 0 orang 0 orang 0 orang

Pembantu Rumah Tangga 7 orang 20 orang 27 orang

TNI 0 orang 0 orang 0 orang

POLRI 0 orang 0 orang 0 orang

Pensiunan TNI/PNS/POLRI 0 orang 1 orang 1 orang

Karyawan Perusahan Swasta 150 orang 55 orang 205 orang

Jumlah Total Penduduk 561 Orang

(Sumber: Monografi Desa Kupahandap)

Di Desa Kupahandap total pegawai yang ada berjumlah 10 orang

beserta Kepala Desa, masing-masing menempati posisinya yang sudah

ditentukan. Kebanyakan pegawai di Desa Kupahandap perempuan hal ini

yang membedakannya dengan desa-desa lain. Adapun tingkat pendidikan

pegawai paling rendah yaitu lulusan S1 dan yang paling rendah yaitu SMA.

59

Dalam amanat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa terdapat tim yang membantu Kepala

Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desanya yaitu tim

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Adapun tim

PTPKD itu beranggotakan dari unsur perangkat desa yaitu, Sekertaris Desa,

Kepala Seksi dan Bendahara.

Tabel 4.3

Struktur Organisasi Desa Kupahandap

Sumber Daya Manusia Pegawai Desa Kupahandap

Nama Jabatan Umur Pendidikan

H. Zainuddin Kepala Desa 59 Tahun SMA

M. Juhdi Sekretaris Desa 41 Tahun SMA

Ati Nurniati Kasi Pemerintahan 27 Tahun SMA

Hj. Mulyati.P Kasi Pembangunan 50 Tahun S1

Nasrudin Kasi Kesra 33 Tahun SMA

Deti Kurniasih Kaur Administrasi 28 Tahun SMA

Khaerunisa Kaur Keuangan dan

Bendahara

28 Tahun S1

Abdul Rahman Kaur Umum 51 Tahun D3

Sri Rejeki Staf Administrasi 41 Tahun SMA

Rizky F.R Staf Umum 20 Tahun SMA

(Sumber: Monografi Desa Kupahandap)

60

Di Desa Kupahandap terdapat beberapa barang yang di miliki yaitu berupa,

peralatan kantor yang menunjang jalannya pelaksanaan pemerintahan di desa serta

barang-barang tambahan penunjang lainnya.

Tabel 4.4

Inventaris Barang di Desa Kupahandap

Nama Barang Jumlah

Mesin Tik 2 Buah

Meja 5 Buah

Kursi 50 Buah

Lemari Arsip 3 Buah

Komputer 1 Unit

Laptop 1 Unit

Kendaraan Dinas 2 Unit

Televisi 1 Unit

Mesin Printer 1 Unit

(Sumber: Monografi Desa Kupahandap)

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan

dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori

Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn. Teori ini

menjelaskan bahwa ada 6 (enam) indikator Implementasi Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa, yaitu : (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Karakteristik;

(4) Sikap kecenderungan para pelaksana; (5) Komunikasi antar organisasi dan

61

aktivitas pelaksana; (6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Teori ini dinilai

dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-

permasalahan yang ada pada Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor

24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di

Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang) ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kualitatif, sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk

kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil obeservasi lapangan dan

dokumentasi. Pada bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa, analisis data dalam

penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Prasetya Irawan,

yaitu Pengumpulan data mentah, transkip data, pembuatan koding, kategorisasi

data, penyimpulan sementara, triangulasi, penyimpulan akhir.

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data mentah, yaitu

dengan wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.

Langkah kedua yang dilakukan adalah transkip data, yaitu pada tahap ini

peneliti merubah catatan lapangan dalam bentuk tulisan (semua data yang

diperoleh di lapangan). Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan transkip

data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

1. Kode Q1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.

2. Kode I1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan informan.

Langkah ketiga yang dilakukan adalah pembuatan koding, yaitu pada tahap

ini peneliti membaca ulang semua data yang sudah ditranskip, pada bagian-bagian

62

tertentu dari transkip data tersebut akan menemukan hal-hal penting yang perlu

peneliti catat untuk proses selanjutnya.

Langkah keempat yang dilakukan adalah kategorisasi data, yaitu pada tahap

ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep

(kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”.

Langkah kelima yang dilakukan adalah pada tahap ini peneliti mengambil

kesimpulan meskipun masih bersifat sementara kesimpulan ini 100% harus

berdasarkan data.

Langkah keenam atau langkah terakhir yang dilakukan adalah triangulasi

yaitu pada tahap ini peneliti melakukan proses chek dan recheck antara sumber

data dengan sumber data lainnya.

Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis terhadap Implementasi

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan

Cimanuk Kabupaten Pandeglang). Analisi yang akan dilakukan dalam penelitian

ini menggunakan kategori dengan beberapa indikator yang dianggap sesuai

dengan masalah penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya.

Kategori-kategori tersebut adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Konsep implementasi kebijakan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24

Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di

Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang), dapat

63

diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut

memang realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksanan kebijakan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan dari implementasi kebijakan Peraturan Bupati Pandeglang

Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sangat

tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu

keberhasilan proses implementasi, tetapi diluar sumber daya manusia, sumber

daya lainnya yang perlu di perhatikan seperti sumber daya finansial dan

sumber daya waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada karakteristik agen pelaksana ini meliputi organisasi formal (BPMPD

Kabupaten Pandeglang, BAPPEDA Kabupaten Pandeglang, Kecamatan

Cimanuk, Desa Kupahandap), yang terlibat dalam pengimplementasian

kebijakan publik.

4. Sikap dan Kecenderungan para Implementor

Sikap para prangkat desa dan kepala desa (Desa Kupahandap) untuk

mengimplementasikan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa

Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang) agar berhasil

secara efektif dan efisien.

64

5. Komunikasi antar Organisasi/Lembaga Formal dan Aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam Implementasi

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan

Cimanuk Kabupaten Pandeglang). Semakin baik koordinasi diantara

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dengan Pemerintah Desa

maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan

begitupun sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja Implementasi

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan

Cimanuk Kabupaten Pandeglang) yang telah diterapkan, masyarakat sekitar

Desa Kupahandap kurang berpartisipasi atau tidak mendukung kebijakan ini

bisa membuat kegagalan dalam pengimplemntasian Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus

memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

4.2.1 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive, yaitu

teknik pengambilan data dari informan dengan pertimbangan bahwa orang

yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui

tentang Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015

65

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa

Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang), sehingga

memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan.

Adapun informan-informan yang dibutuhkan pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Informan Penelitian

No. Kode Informan Nama/Jabatan Informan

1 I1.1 Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Pandeglang

2 I1.2 Kasubid Pemerintahan, Pendidikan, dan Kebudayaan Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Pandeglang

3 I1.3 Kepala Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang

4 I2.1 Kepala Desa Kupahandap

5 I2.2 Sekertaris Desa Kupahandap

6 I2.3 Bendahara Desa Kupahandap

7 I2.4 Ketua BPD Desa Kupahandap

8 I2.5 Ketua LPM Desa Kupahandap

9 I2.6 Ketua BUMDes Desa Kupahandap

10 I3.1 Tokoh Masyarakat/Para Kiayi di Desa

Kupahandap

11 I3.2 Masyarakat di Desa Kupahandap

(Sumber: Peneliti, 2016)

66

4.2.2 Pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kupahandap

Menurut Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah

semua kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban desa. Serta pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa di Desa Kupahandap sebagai berikut:

Perencanaan, dalam perencanaan pengelolaan keuangan di Desa

Kupahandap sudah bias dikatakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari

setiap tahunnya di Desa Kupahandap selalu dilakasanakan Musyawarah

Pembangunan Desa (musrembangdes), dalam pelaksanaan musrembangdes

di desa kupahadap melibatkan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan

pembangunan di desa, mulai dari BPD, perwakilan masyarakat semua

kalangan, tokoh masyarakat, para ulama, serta perangkat di desa beserta

ketua RT/RW semua yang ada di Desa Kupahandap. Dalam

musrembangdes tersebut pemerintah Desa Kupahandap mendengarkan dan

menampung semua aspirasi dari masyarakat, selanjutnya pemerintah desa

memilih mana aspirasi yang diutamakan untuk segera direalisasikan dengan

melihat tingkat kebutuhannya, setelah itu pemerintah Desa Kupahandap

menuangankan hasil musrembangdes tersebut ke dalam Anggaran

67

Pembelian dan Belanja Desa Kupahandap (APBDesa) yang di tetapkan

melalui Peraturan Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten

Pandeglang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2015.

Pelaksanaan, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa

Kupahandap semua dilaksanakan dengan melihat APBDesa yang sudah di

tetapkan melalui Perdes, sebelum pelaksanaan akan timbul transaksi

penerimaan dan pengeluaran desa sebagai pendanaan pelaksanaan APBDesa

di Desa Kupahandap, semua penerimaan dan pengeluaran desa di Desa

Kupahandap dalam rangka kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening

khusus kas desa yang dimiliki Desa Kupahandap, serta pelaksanaan

penerimaan dan pengeluaran desa di Desa Kupahandap sudah didukung oleh

bukti yang lengkap dan sah yang tertuang dalam setiap nota di dalam

pertanggungjawaban.

Adapun pendapatan Desa Kupahandap tahun 2015 yang tertuang

dalam APBDesa tahun 2015 yaitu sebesar Rp.629,969,000 yang terbagi atas

pendapatan asli desa, pendapatan transfer (Dana desa, bagi hasil pajak dan

retribusi daerah kabupaten, dan alokasi dana desa), dan pendapatan lain-lain.

Namun pendapatan Desa Kupahandap tahun 2015 semuanya hanya

bersumber dari pendapatan transfer, yaitu dana desa sebesar

Rp.273,615,000, bagi hasil pajak daerah sebesar Rp.13,494,000, dan alokasi

dana desa sebesar Rp.342,860,000. Adapun juga jumlah belanja Desa

Kupahandap tahun 2015 yang tertuang dalam APBDesa yaitu sebesar

68

Rp.629,969,000 yang terdiri atas belanja bidang penyelenggaraan

pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan

kemasyarakatan, serta bidang pemberdayaan masyarakat. (Sumber:

APBDesa Kupahandap Tahun 2015).

Tabel 4.6

Ringkasan APBDesa Desa Kupahandap Tahun 2015

No. Uraian Anggaran (Rp)

1 PENDAPATAN

Dana Desa

Bagi Hasil Pajak

Alokasi Dana Desa

629,969,000

273,615,000

13,494,000

342,860,000

2 BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

629,969,000

188,990,700

273,615,000

40,500,000

126,863,300 (Sumber: APBDesa Kupahandap Tahun 2015).

Jika melihat data di atas dimana total penerimaan sama dengan total

belanja desa dengan kata lain maka dalam APBDesa Kupahandap Tahun

2015 tidak terjadi surplus ataupun defisit anggaran sehingga dapat

disimpulkan pelaksanaan APBDesa tahun 2015 di Desa Kupahandap sudah

berjalan dengan baik.

Penatausahaan, dalam hal penatausahaan di Desa Kupahandap sudah

berjalan dengan baik, hal ini dikarnakan kepala Desa Kupahandap telah

menetapakan bendahara desa sebelum melaksanakan APBDesa. Sesuai

69

dengan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam hal penatausahaan pengelolaan

keuangan desa kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan

desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus

dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan

berdasarkan keputusan kepala desa, dapat dilihat pada tabel (4.10 Struktur

Organisasi Desa Kupahandap halaman 64).

Pelaporan dan pertanggungjawaban, dalam hal pelaporan dan

pertanggungjawaban di Desa Kupahandap telah berjalan dengan baik, hal ini

dikarnakan kepala Desa Kupahandap dalam melaksanakan tugas,

kewenangan, hak, dan kewajiban telah melakukan penyempaian laporan

realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 2015 kepada Bupati Pandeglang,

selain itu kepala desa juga telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (LPPD) tahun 2015 kepada Bupati Pandeglang.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis data fakta

yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti

gunakan. Peneliti dalam penelitiannya ini menggunakan teori Van Metter dan Van

Horn (Agustino,2006:142), dimana dalam teori ini menjelaskan terdapat 6

variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik dapat

berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut: (1) Ukuran dan Tujuan Kebijkan; (2)

Sumber Daya; (3) Karakteristik Agen Pelaksana; (4) Sikap dan Kecenderungan

70

Implementor; (5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana; (6)

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja suatu implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya

dan jika hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial

kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau

tujuan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga,

maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik sampai titik yang dapat

dikatakan berhasil.

Kebijakan yang berbentuk Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun

2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah kebijakan yang

ditunjukan untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Pandeglang, dalam

permasalahan ukuran dan tujuan kebijakan Peraturan Bupati Pandeglang ini

sebetulnya sudah cukup realistis diterapkan di seluruh Desa yang ada di

Kabupaten Pandeglang khususnya di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk

Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, karena Peraturan Bupati Pandeglang ini

adalah peraturan yang memang dibutuhkan oleh semua desa-desa yang ada di

Kabupaten Pandeglang untuk menjadi acuan bagaimana desa bisa mengatur dan

mengelolaan keuangan desa yang jumlahnya sangat besar dengan baik.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kabid Pemerintahan Desa

Badan Pembangunan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang,

beliau mengatakan sebagai berikut:

71

“Ya ukuran dari peraturan ini sudah jelas untuk mengetahui sejauh mana kemampuan desa-desa dalam mengelola keuangannya dengan baik, kalo tujuannya memberikan tata cara pengelolaan keuangan di desa yang baik dan benar sehingga tidak terjadi penyelewengan anggaran di desa”.(Wawancara: Selasa, 26 April 2016, 09.25 WIB. Kantor BPMPD

Kabupaten Pandeglang).

Berdasarkan wawancara dengan I1.1 dengan memberikan tata cara

pengelolaan keuangan di desa dengan baik dan benar, peraturan ini dirasa sudah

cukup efektif dalam membantu desa dalam pengelolaan keuangannya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kasubid PPK Bidang Sosial dan Budaya

BAPPEDA Kabupaten Pandeglang:

“Ukuran dari Peraturan ini adalah membantu desa-desa dalam pengelolaan keuangannya yang begitu besar, adapun tujuannya yaitu menciptakan pengelolaan keuangan di desa yang transparan,partisipatif, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran”. (Wawancara: Rabu, 27 April

2016, 08.30 WIB. Kantor BAPPEDA Kabupaten Pandeglang).

Berdasarkan wawancara dengan I1.1 yang mengatakan bahwa ukuran dan

tujuan dari pelaksanaan peraturan ini sudah jelas, dalam kaitannya juga di

Kecamatan Cimanuk peneliti mewawancarai Camat Kecamatan Cimanuk:

“Ukuran dari pelaksanaan peraturan ini ya bisa dilihat dari bagaimana mereka bisa melakukan penataan dan penertiban pengelolaan keuangan di Desa nya. Tujuan dari pelaksanaan peraturan ini agar semua desa khususnya di kecamatan cimanuk pengelolaan keuangan desanya bisa mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam peraturan tersebut, terutama aspek transparansi yang harus bener-bener dilaksanakan agar masyarak dapat langsung mengawasinya”. (Wawancara:

Senin 2 Mei 2016 10.00 WIB. Kantor Kecamatan Cimanuk).

Berdasarkan wawancara dengan I1.3 di atas bahwa menjelaskan bahwa agar

setiap desa yang ada di kecamatan cimanuk dalam hal pengelolaan keuangan desa

72

harus bias mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terkandung dalam

Peraturan Bupati Pandeglang tersebut, khusus di Desa Kupahandap yang harus

wajib dilaksanakan yaitu masalah transparansi dalam hal pengelolaan keuangan di

desa.

Dengan adanya ukuran dan tujuan dari kebijakan ini, dari aspek yang terkait

lainnya juga berharap bisa yang terbaik, seperti yang dikatakan oleh tokoh

masyarakat di Desa Kupahandap, beliau mengatakan:

“Saya sebagai tokoh masyarakat di sini sih maunya engga muluk-muluk yang penting semua kemauan masyarakat sini kalau untuk kemaslahatan bersama yah harus diwujudkan”. (Wawancara: Rabu, 4 Mei 2016 16.00

WIB. Kediaman Informan, Kupahandap).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada I3.1 bisa disimpulkan bahwa

ukuran dan tujuan kebijakan sangat penting bagi kebijakan yang menyangkut

kebutuhan orang banyak dan beharap semua aspirasi masyarakat ditampung,

didengar dan direlisasikan oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ini, ukuran dan tujuan kebijakan

berperan sangat penting untuk bisa mencapai kesuksesan dalam menertibkan

pengelolaan keuanga di desa agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi

masyarakat di Desa.

Sejauh ini ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan sosio kultur

yang artinya adalah sudah sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan dengan

lingkungan di masyarakat khususnya di masyarakat Desa Kupahandap, namun

dalam pelaksanaannya masih harus maksimal terutama dalam hal transparansi

terhadap masyarakat dalam realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa

73

agar masyarakat bisa mengawasi dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan

keuangan di desanya.

2. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Indikator yang mempengaruhi suatu pelaksanaan dari kebijakan ialah

sumber daya, salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya

manusia adalah aspek penting dalam sebuah pelaksanaan kebijakan yang

menyangkut orang banyak, karena kesuksesan dari sebuah pelaksanaan

kebijakan adalah bagaimana pendekatan dari seorang implementor. Sumber

daya manusia yang ada di desa-desa dalam pemilihannya sepenuhnya

kewenangannya dipegang oleh kepala desa.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kabid Pemerintahan Desa Badan

Pembangunan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang,

beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kalau untuk pemilihan pegawai-pegawai yang ada di desa-desa semuanya tergantung kepala desanya, paling kita hanya memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para pegawai yang ada di desa sesuai dengan tupoksinya.”(Wawancara: Selasa, 26 April 2016, 09.25 WIB.

Kantor BPMPD Kabupaten Pandeglang).

Berdasarkan wawancara dengan I1.1 di atas dapat diketahui bahwa para

pegawai yang ada di desa dipilih langsung oleh kepala desanya sendiri. Namun

terlepas dari itu semua perekrutannya harus sesuai dengan tugas,fungsi dan

kemampuannya.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Kecamatan Cimanuk. Beliau

mengaatakan :

74

“Ya untuk perekrutan pegawai di desa semuanya tergantung kepala desanya yang paling penting perekrutannya harus sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan yang dimilikinya asal jangan asal-asalan ajah merekrutnya.” (Wawancara: Senin 2 Mei 2016 10.00 WIB. Kantor

Kecamatan Cimanuk).

Berdasarkan wawancara dengan I1.3 di atas dapat diketahui bahwa dalam

perekrutan pegawai di desa harus sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan

yang dimilikinya. Terkait akan hal itu sumber daya manusia yang ada di Desa

Kupahandap dipilih oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai

harapan semua masyarakat bahwa sumber daya yang menjalankan kebijakan

sudah seharusnya orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, khususnya

dalam pengelolaan keuangan di desa.

Seperti yang dikatakan oleh kepala Desa Kupahandap, beliau mengatakan:

“Semua pegawai di desa dipilih langsung oleh saya, menurut saya sudah sesuai kebutuhan.” (Wawancara: Kamis 28 April 2016 10.00 WIB.

Kediaman Informan, Kupahandap)

Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua BPD Desa Kupahandap, beliau

mengatakan:

“Di desa semua pegawai dipilih langsung oleh kepala desa, saya rasa kalau jumlah sudah sesuai kebutuhan walaupun keilmuannya yang saya tau tidak sesuai, tapi setidaknya mereka sudah yang terbaik yang ada di Desa Kupahandap.” (Wawancara: Selasa, 3 Mei 2016 16.00 WIB. Kediaman

Informan, Kupahandap)

Berdasarkan wawancara dengan I2.1 dan I2.4 di atas dapat diketahui bahwa

para pelaksana dari kebijakan ini dipilih langsung oleh kepala desa namun

penempatannya tidak sesuai dengan keilmuannya, seperti dibagian bendahara

diisi oleh orang yang lulusan dari sarjana pendidikan bahasa inggris.

75

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sekertaris Desa Kupahandap,

beliau mengatakan:

“Kalo kita sih disini pegawainya sudah cukup, pendidikan pegawai juga bisa dikatakan baik, disini ada sebagian lulusan sarjana dan sebagian lulusan SMA, meskipun keilmuannya tidak sesuai dengan penempatannya tapi setidaknya pendidikannya lumayan lah, mangkanya pelatihan-pelatihan buat kami sangat dibutuhkan apalagi tentang pengelolaan keuangan di desa sangat dibutuhkan oleh kami, soalnya selama ini pelatihan tentang keuangan hanya baru dua kali diberikan kepada kami, waktunya kemarin bulan Desember 2015 sama Februari 2016, dirasa menurut kami itu masih jauh kurang buat kami, agar kami paham betul-betul tentang tatacara mengelola keuangan dengan baik.” (Wawancara: Jumat 29 April 2016

09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap)

Berdasarkan wawancara dengan I2.2 dapat kita ketahui bahwa pegawai

yang bertugas di Desa Kupahandap tingkat pendidikannya bisa dikatakan baik,

meskipun penempatannya tidak sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.

Oleh karenanya pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa khususnya

bendahara desa tentang pengelolaan keuangan di desa sangat dibutuhkan.

Senada dengan yang dikatakan oleh bendahara Desa Kupahandap, beliau

mengatakan:

“Ya, kalau untuk tingkat pendidikan alhamdulilah disini sebagian lulusan sarjana sebagian lagi lulusan sma, walaupun lulusannya tidak sesuai dengan keilmuannya, kaya saya, saya bendahara tapi saya lulusan Pendidikan Bahasa Inggris kan tidak sesuai, mangkanya kami butuh pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan keuangan agar kami faham, sehingga kami tidak kesulitan dalam mengelola keuangan di desa kami, soalnya selama ini yang banyak diberikan pelatihan kepada kami kebanyakan tentang kesehatan, kewirausahaan, tanggap darurat bencana, yang keuangannya hanya dua kali dilakukan kemarin pada bulan Desember 2015 sama februari 2016.” (Wawancara: Selasa 3 Mei 2016 09.00 WIB.

Kantor Desa Kupahandap)

Berdasarkan wawancara dengan I2.3 bahwa bendahara di Desa

Kupahandap di isi oleh orang yang tidak memliki keilmuan tentang keuangan,

76

sehingga sering terjadi kesulitan Desa Kupahandap dalam mengelola

keuangannya dengan baik.

Setelah peneliti mewawancarai semua informan, mengobservasi, dan

melihat dokumentasi terkait sumber daya ini terutama dalam hal sumber daya

manusia dapat menarik kesimpulan bahwa implementor yang ada di Desa

Kupahandap dalam menjalankan Peratruan Bupati Pandeglang Nomor 24

Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dilihat dari tingkat

pendidikan bisa dikatakan baik (lihat tabel 4.3 halaman 59), namun keilmuan

yang dimiliki para pegawai tidak sesuai dengan penempatannya, seperti

bendahara desa diisi oleh orang yang lulusan sarjana pendidikan bahasa inggris

yang tidak sesuai dengan penempatannya di bagian keuangan. Oleh karena itu

di Desa Kupahandap mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangannya,

Hal ini juga dikarnakan kurangnya sosialisai dan pelatihan yang diberikan oleh

daerah maupun pusat kepada perangkat desa terkait dalam pengelolaan

keuangan di desa. Selama ini pelatihan tentang keuangan yang diberikan

kepada perangkat desa di kupahandap hanya baru dua kali itupun waktunya

sudah terlambat karena pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24

Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sudah di

implementasikan pada APBDesa tahun 2015.

2) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber Daya Sarana dan Prasarana adalah bukan lagi sekedar indikator

kesuksesan suatu pelaksanaan suatu kebijakan, melainkan suatu kebutuhan

bagi para pelaksana, dan sasaran kebijakan, untuk mendorong semangat dalam

77

melaksanakan tugas dan menjadikan pelaksanaan suatu kebijakan berjalan

efektif khusunya untuk para agen pelaksana.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan jika ingin pelaksanaan dan hasilnya

sesuai dengan yang diinginkan maka pembuat kebijakan dan pelaksana

kebijakan terkait harus memiliki sarana dan prasanan yang medukung dan

memadai dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap sarana dan prasarana sudah

mendukung, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Kupahandap, beliau

mengatakan:

“Ya untuk sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan di desa kami saya rasa sudah cukup.” (Wawancara: Kamis 28 April 2016 10.00 WIB.

Kediaman Informan, Kupahandap)

Hal serupa juga sesui dengan yang diungkapkan oleh sekertaris Desa

Kupahandap, beliau mengatakan:

“Disini untuk sarana dan prasarana sudah memadai, kami punya komputer, printer ada juga mesin ketik jadi saya rasa untuk sarana dan prasarana sudah mendukung untuk kebijakan ini.” (Wawancara: Jumat 29 April 2016

09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap)

Seperti yang dikatakan oleh I2.1 dan I2.2 Desa Kupahandap mempunyai

satu buah komputer, printer dan mesin ketik untuk mendukung pelaksanaan

kebijakan ini. Hal tersebut diperkuat oleh bendahara Desa Kupahandap, beliau

mengatakan:

“Ya untuk sarana dan prasarana disini kami sudah bisa dibilang memadai untuk mendukung kebijakan ini, kami disini punya satu unit komputer beserta printernya dan ada juga mesin ketik untuk mendukung bila ada gangguan listrik dan semuanya keadaannya baik dan bisa digunakan.” (Wawancara: Selasa 3 Mei 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap)

78

Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua BPD Desa Kupahandap, beliau

mengatakan:

“Ya saya rasa kalau sarana dan prasarana sudah cukup memadai sih disini mah, setiap ada acara juga seperti musrenbang sarana dan prasarananya juga sangat mendukung pelaksanaannya ko.” (Wawancara: Selasa, 3 Mei

2016 16.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap)

Berdasarkan hasil pernyataan di atas dari beberapa informan yang

peneliti wawancarai terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan

pengelolaan keuangan di Desa Kupahandap serta data yang peneliti peroleh di

lapangan dapat dilihat pada (tabel 4.11 di halaman 65), dapat ditarik

kesimpulan sementara bahwa sarana dan prasarana pendukung dalam

pelakasanaan pengelolaan keuangan di Desa Kupahandap sudah bisa dikatakan

cukup memadai. Hal ini dikaranakan di Desa Kupahandap sudah memiliki satu

unit komputer beserta printernya dan juga ada mesin ketik untuk mendukung

pelaksanaan pengelolaan keuangan di desanya.

3. Karakteristik Agen Pelaksana Birokrasi/Lembaga

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan.

Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi

oleh ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini

berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa

kebijakan dituntut pelaksana yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain

diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan

79

atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen

pelaksana kebijakan.

Dalam Peraturan Bupati Pandeglang ini terkait pengelolaan keuangan

desa di Desa Kupahandap ini, semua implementor yang ada di Desa

Kupahandap memiliki latarbelakang pendidikan yang baik, meskipun keilmuan

yang dimilikinya tidak sesuai, sehingga untuk jadi pelakasan kebijakan yang

baik hanya tinggal butuh pelatihan-pelatihan kepada para implemntor, seperti

yang dikatakan oleh Kepala Desa Kupahandap, beliau mengatakan:

“kalau untuk pegawai disini saya rasa bisa dikatakan baik hal ini dapat dilihat dari latarbelakang pendidikannya, meskipun keilmuannya tidak sesuai, paling tinggal butuh pelatihan-pelatihan agar jadi pelaksana kebijakan yang sesuai dengan yang diharapkan.” (Wawancara: Kamis 28

April 2016 10.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap)

Hal serupa juga sesui dengan yang diungkapkan oleh sekertaris Desa

Kupahandap, beliau mengatakan:

“ya kalau pegawai disini bisa dikatakan baik, dari segi disiplin dan kepatuhannya paling kalau untuk hal-hal tertentu seperti pengelolaan keuangan di desa membutuhkan pelatihan-pelatihan agar tidak terjadi kesalahan, hal ini dikarnakan keilmuan pegawainya tidak sesuai, seperti bendahara kan bukan di isi oleh orang yang paham keuangan keilmuannya.” (Wawancara: Jumat 29 April 2016 09.00 WIB. Kantor Desa

Kupahandap)

Dari hasil wawancara oleh I1.1 dan I1.3, dapat diketahui bahwa semua

pelaksana yang ada di Desa Kupahandap sudah bisa dikatakan baik hal ini

dilihat dari latarbelakang pendidikannya, namun dalam hal keilmuan yang

dimilikinya tidak sesuai dengan penempatan kerjanya. Seperti yang

diungkapkan oleh bendahara Desa Kupahandap, beliau mengatakan:

“Ya kalau untuk disiplin dan pendidikan kami rasa kami bisa dikatakan baik, Cuma kendalanya hanya keilmuan yang kami miliki tidak sesuai

80

dengan penempatannya, oleh karenanya dalam hal pelaksanaan kebijakan di desa dalam hal teknis seperti contohnya pengelolaan keuangan desa saya butuh pelatihan agar saya faham dan bisa melaksankannya dengan baik.” (Wawancara: Selasa 3 Mei 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap)

Dari pernyataan ketiga narasumber di atas, bisa diketahui bahwa para

pelaksana untuk organisasi formal sudah bisa dikatakan baik hanya perlu

pelatihan-pelatihan dalam hal teknis pelaksanaan kebijakan, hal ini dikarnakan

keilmuan para pegawai tidak sesuai dengan penempatan tugasnya.

Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam hal ini para

pegawai di Desa Kupahandap dalam hal ini yang menjalankan peraturan

kebijakan ini sudah bisa dikatakan baik jika dilihat dari latarbelakang

pendidikan dan kedisiplinannya, namun permasalahannya keilmuan yang

dimiliki para pegawai tidak sesuai dengan penempatan tugasnya oleh karena itu

pelatihan-pelatihan kepada pegawai sangat dibutuhkan agar bisa menjadi agen

pelaksana kebijakan yang baik.

4. Komunikasi Antar Implementor

Komunikasi adalah cara yang paling ampuh dalam suatu pelaksanaan,

pelaksanaan kebijakan publik bisa berjalan dengan baik jika di dalamnya terdapat

kegiatan komunikasi yang lancar. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam

agustino 2012) kebijakan publik bisa berjalan dengan baik dan efektif jika

implementor bisa memahami standard dan tujuan dari kebijakannya. Komunikasi

dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang

apa yang menjadi standard dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai

sumber informasi. Disamping itu koordinasi juga merupakan mekanisme yang

ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di

81

antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan

akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Komunikasi yang dilakukan untuk kebijakan ini sudah berjalan dengan baik,

antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, kecamatan dan desa, seperti yang

dikatakan oleh Kabid Pemerintahan Desa Badan Pembangunan Masyarakat Dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Dalam kebijakan ini komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, kami juga berkomunikasi dengan baik dengan tingkat kecamatan dan desa selaku objek utama dalam kebijakan ini.” (Wawancara: Selasa, 26

April 2016, 09.25 WIB. Kantor BPMPD Kabupaten Pandeglang).

Hal serupa juga sesui dengan yang diungkapkan oleh Camat Kecamatan

Cimanuk, beliau mengatakan:

“Komunikasi kita berjalan dengan baik dari atas hingga kebawah yaitu desa, adapun komunikasi yang dilakukan yaitu dengan cara sosialisasi atau pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa selaku implementor utama dalam kebijakan ini.” (Wawancara: Senin 2 Mei 2016 10.00 WIB. Kantor

Kecamatan Cimanuk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I1.1 dan I1.3, bahwa komunikasi yang

dilakukan dengan cara sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada kepala desa

dan perangkatnya terkait kebijakan ini. Pernyataan tersebut diperkuat oleh kepala

Desa Kupahandap, beliau mengatakan:

“Ya selama ini komunikasi yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada kami, namun hanya sesekali tidak sering jadi kami rasa masih kurang.” (Wawancara: Kamis 28 April 2016 10.00 WIB. Kediaman

Informan, Kupahandap)

Hal serupa juga dikatakan oleh bendahara Desa Kupahandap, beliau

mengatakan:

“Kami masih kesulitan mengikuti aturan kebijakan ini dalam pengelolaan keuangan di desa kami, hal ini dikaranakan kurangnya sosialisasi dan

82

pelatihan-pelatihan kepada kami meskipun ada itu hanya sesekali, jadi kami sulit mengikutinya.” (Wawancara: Selasa 3 Mei 2016 09.00 WIB. Kantor

Desa Kupahandap)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I2.1 dan I2.3 dapat diketahui bahwa

sosialisasi terkait kebijakan ini sudah ada namun dirasa masih kurang dan

pelatihan-pelatihannya juga masih kurang bagi kepala desa dan perangkatnya

terkait pengelolaan keuangan di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua infroman terkait komunikasi

dan koordinasi, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan

Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa di Desa Kupahandap masih kurang maksimal, dikarenakan

kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada kepala desa dan perangkatnya,

sehingga mereka kesulitan menerapkan kebijakan ini di Desanya.

5. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

1) Inisiatif

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah

hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan

persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan biasanya bersifat top down

yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak

mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus

diselesaikan.

83

Dalam indikator Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana ini, terdapat

variabel tentang inisiatif. Variabel inisiatif dalam arti inisiatif dari para

pelaksana langsung dalam hal ini yaitu kepala desa dan perangkat Desa

Kupahandap yang menjalankan langsung kebijakan ini. Inisiatif yang dimaksud

adalah meliputi inisiatif dari para pelaksana dalam mendukung pelaksanaan

kebijakan ini. Seperti yang diungkapkan oleh kepala Desa Kupahandap, beliau

mengatakan:

“Ya apapun kebijakannya kalau untuk kebaikan kedepannya kami pasti dukung sepenuhnya,” (Wawancara: Kamis 28 April 2016 10.00 WIB.

Kediaman Informan, Kupahandap)

Menurut I2.1 kepala desa dan perangkatnya di Desa Kupahandap

sepenuhnya mendukung semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat,

provinsi ataupun daerah selama peraturan atau kebijakan tersebut baik untuk

masyarakat dan kedepannya atau perubahan ke arah yang elbih baik. Serupa

dengan yang dikatakan oleh sekertaris Desa Kupahandap, beliau mengatakan:

“Kami disini sangat mendukung apapun kebijakan itu jika untuk perubahan ke arah yang lebih baik kedepannya, yang paling penting sosialisasi kepada kaminya sampai dengan jelas dan kami memahaminya.” (Wawancara:

Jumat 29 April 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap)

Dari pernyataan yang diungkapakan I2.2 di atas yang mengatakan akan

mendukung sepenuhnya apapun itu kebijakannya, namun selama ini sering

terkendala di sosialisasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakannya sehingga

para pelaksana dilapangan yang langsung melaksanakan kebijakan sering

mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan

sehingga tidak memahaminya spenuhnya esensi yang terkandung dalam suatu

kebijakan tersebut.

84

Sperti yang diungkapkan oleh bendahara Desa Kupahandap, beliau

mengatakan:

“Ya kalau untuk mendukung kami pasti mendukung, asal sosialisai kepada kaminya bener-bener sampai kami memahami isi kebijakan tersebut jangan hanya sekali atau dua kali tapi sampai kami memahami bener-bener agar kami bisa dengan benar menjalankan kebijakan tersebut.” (Wawancara:

Selasa 3 Mei 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap)

Dari semua yang peneliti wawancarai, sepenuhnya mendukung kebijakan

ini. Namun masih terkendala dalam hal sosialisasi yang dilakukan oleh

pembuat kebijakan yang belum optimal sehingga sering terjadi kesalahan

dalam pelaksanaan kebijakan, hal ini dikarnakan kurang memahaminya para

pelaksana kebijakan akan esensi yang terkandung dalam sebuah kebijakan

tersebut.

2) Partisipatif

Dalam pelaksanaannya, implementor harus mengetahui betul tentang

esensi yang terkandung dalam suatu kebijakan dengan memahami isi

kebijakannya sehingga para implementor dapat berpartisipasi sepenuhnya

dalam menjalankan kebijakannya, sehingga pelaksanaan kebijakan bisa

dipastikan berhasil dan tanpa mengalami kendala. Selain dari implementor,

partisipasi juga harusnya datang dari warga sekitar yang membantu dalam

pelaksanaannya. Seperti yang dikatakan oleh Kabid Pemerintahan Desa Badan

Pembangunan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang,

beliau mengatakan sebagai berikut:

“Iya tentu ada dari masyarakat, karena dalam kebijakan ini masyarakat jadi objek utama ukuran keberhasilan kebijakan ini, dalam kebijakan ini masyarakat berperan mengawasi pemerintahan desa agar tidak terjadi

85

penyelewengan dalam hal pengelolaan keuangan di desanya.” (Wawancara:

Selasa, 26 April 2016, 09.25 WIB. Kantor BPMPD Kabupaten Pandeglang).

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Camat Kecamatan Cimanuk,

beliau mengatakan:

“Iya pasti melibatkan masyarakat, dalam kebijakan ini masyarakat berperan mengawasi pemerintahan di desanya khususnya dalam pengelolaan keuangan dan realisasi pembangunannya.” (Wawancara:

Senin 2 Mei 2016 10.00 WIB. Kantor Kecamatan Cimanuk).

Dari wawancara dengan I1.1 dan I1.3 bisa diketahui bahwa dalam kebijakan

ini masyarakat dilibatkan yaitu sebagai pengawas pemerintahan di desa agar

tidak terjadi penyelewengan khusunya dalam pengelolaan keuangan dan

pembangunan di desanya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh kepala Desa

Kupahandap, beliau mengatakan:

“Ya masyarakat disini sangat berpartisipasi dan kami yang terus menerus mengajak masyarakat agar terlibat langsung baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun perencanaannya.” (Wawancara: Kamis 28 April

2016 10.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap)

Sama seperti yang dikatakan oleh sekertaris Desa Kupahandap, beliau

mengatakan:

“Masyarakat disini sangat aktif baik dalam ikut langsung dalam pembangunan maupun dalam perencanaan seperti munsrembang desa semua perwakilan dari kalangan masyarakat ikut dalam munsrembang desa setiap tahunnya.” (Wawancara: Jumat 29 April 2016 09.00 WIB. Kantor

Desa Kupahandap).

Berdasarkan wawancara dengan I2.1 dan I2.2 bisa kita ketahui bahwa

masyarakat sangat dilibatkan baik itu dalam pembangunan langsung maupun

perencanaannya di Desa Kupahandap ini. Pernyataan di atas diperkuat dengan

pernyataan dari tokoh masyarakat Desa Kupahandap, beliau mengatakan:

86

“Disini alhamdulilah berjalan dengan baik, kami masyrakat dari semua kalangan sangat dilibatkan dalam hal pembangunan dan perencanaan pembangunan di Desa Kupahandap.” (Wawancara: Senin 16 Mei 2016

15.30 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap).

Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat Desa Kupahandap, beliau

mengatakan:

“Ya kami dilibatkan dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh desa baik itu dalam pembangunan maupun perencanaan, kami setiap tahun mengikuti munsrembang alhamdulila aspirasi-aspirasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kupahandap di dengar dan direalisasikan oleh desa.” (Wawancara: Kamis, 5 Mei 2016 16.00 WIB. Kediaman Informan,

Kupahandap).

Dari wawancara dengan I3.1 dan I3.2 bisa diketahui bahwa dalam kebijakan

ini masyarakat desa benar-benar dilibatkan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi atau dukungan dari masyarakat sangat penting dalam

kebijakan ini, karena dalam kebijakan ini peran masyarakat sangat penting

yaitu mengawasi serta menjamin agar tidak terjadi penyelewengan keuangan di

desa. Serta dukungan dari masyarakat langsung menjadikan faktor berehasilan

implementasi kebijakan ini.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi

kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif

dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan

eksternal yang kondusif.

87

Dalam kebijakan ini lingkungan eksternal sangat mempengaruhi berhasil

atau tidaknya kebijakan ini. Seperti yang diakatakn oleh Kabid Pemerintahan Desa

Badan Pembangunan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang,

beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kondisi masyarakat yang kondusif baik itu dari segi ekonomi, keadaan sosial dan politik dimasyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini.” (Wawancara: Selasa, 26 April 2016, 09.25 WIB. Kantor

BPMPD Kabupaten Pandeglang).

Berdasarkan wawancara dengan I1.1 dapat kita ketahui bahwa kondisi

masyarakat yang kondusif baik dalam segi ekonomi, keadaan sosial dan politik

sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini, sama seperti yang dikatakan

oleh Camat Kecamatan Cimanuk, beliau mengatakan:

“Ya, sudah pasti kondisi masyarakat yang kondusif akan sangat membantu berjalannya kebijakan ini dengan baik.” (Wawancara: Senin 2 Mei 2016

10.00 WIB. Kantor Kecamatan Cimanuk).

Berdasarkan wawancara dengan I1.3 kondisi masyarakat yang kondusif

sangat mempengaruhi kebijakan ini. Maka dari itu para pelaksana harus melihat

semua aspek tersebut agar tidak terjadi maslah dalam pelaksanaannya. Seperti

yang diungkapkan oleh kepala Desa Kupahandap, beliau mengatakan:

“Pasti, kondisi masyrakat yang kondusif baik itu dari segi ekonomi, keadaan soaila dan politik sangat mempengaruhi kebijakan ini, kita juga dalam pelaksanaannya melihat aspek itu.” (Wawancara: Kamis 28 April

2016 10.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap)

Sama seperti yang diungkapakan oleh sekertaris Desa Kupahandap, beliau

mengatakan:

“Ya, masyarakat yang kondusif sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini dan alhamdulilah disini di kupahandap masyarakatnya keadaannya kondusif baik itu dari segi ekonomi, keadaan sosial dan politik karena dapat dilihat dari dukungan masyarakat kepada kami dalam setiap kebijakan atau program yang akan kami jalankan semua masyarakat sangat mendukung.” (Wawancara: Jumat 29 April 2016 09.00 WIB. Kantor Desa

Kupahandap).

88

Berdasarkan wawancara dengan I2.1 dan I2.2, dapat diketahui bahwa kondisi

di masyarakat Desa Kupahandap sangat kondusif dan mendukung kebijakan ini,

pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari tokoh masyarakat Desa

Kupahandap, beliau mengatakan:

“Ya, alhamdulilah disini masyrakatnya sangat kondusif semuanya.” (Wawancara: Rabu, 4 Mei 2016 16.00 WIB. Kediaman Informan,

Kupahandap).

Hal senada juga dikatakan oleh masyarakat Desa Kupahandap, beliau

mengatakan:

“Disini masyarakatnya kondusif semua dan sangat mendukung setiap kebijakan atau kegiatan yang dilakukan desa untuk kebaikan masyarakat.” (Wawancara: Kamis, 5 Mei 2016 16.00 WIB. Kediaman Informan,

Kupahandap).

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua infroman terkait lingkungan

ekonomi, sosial dan politik, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa dibutuhkan dukungan masyarakat yang kondusif dari

segi ekonomi, keadaan sosial dan politik demi terlaksananya kebijakan ini dengan

baik. Khusus di Desa Kupahandap keadaan masyarakatnya sangat kondusif baik

dari segi ekonomi, keadaan sosial dan politik dan sangat mendukung implementasi

kebijakan ini di Desa Kupahandap.

89

4.4 Pembahasan

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa ini dibuat demi melengkapi peraturan desa ditingkat

pusat sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

dimana dalam undang-undang tersebut yang banyak menaruh perhatian yaitu

tentang bantuan dana kepada desa yang jumlahnya semakin tinggi yaitu lebih dari

satu Milyar per Desa. Dengan pemasukan desa yang begitu besar dan melihat

kondisi desa-desa yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Pandeglang

yang masih kesulitan dalam mengelolaa keuangan desa agar tidak terjadi

penyelewengan dan kesalahan desa dalam mengelola keuangan yang begitu

besarnya pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Peraturan

Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa dengan tujuan memberikan pedoman dasar kepada desa-desa

yang ada di Kabupaten Pandeglang dalam mengelola keuangannya.

Dalama penelitian ini peneliti memfokus pada Implementasi atau

pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk

Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dimana berdasarkan mekanisme

implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn ada enam

faktor yang mempengaruhi agar implementasi kebijakan bisa berjalan dengan

baik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

2. Sumber Daya: Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasaran, Waktu.

90

3. Karakteristik Agen Pelaksana: Birokrasi/Lembaga.

4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana: Inisiatif, Partisipatif.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana: komunikasi dan

koordinasi.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik: Ekonomi, Sosial, Politik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai

implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap dinilai masih belum

optimal karena hasil dari observasi dan didukung dengan hasil wawancara peneliti

dengan para informan terdapat masalah-masalah teknis dalam pelaksanaannya.

Hal ini sesuai dengan pembahasan dimensi-dimensi yang peneliti gunakan sebagai

pedoman penelitian, yaitu:

1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Pelaksanaan kebijakan sangat membutuhkan

perencanaan pelaksanaan dan perencanaan pencapaian yang baik, dimana

implementor yang bertugas sudah seharusnya mengetahui ukuran pelaksanaan dan

tujuan dari pelaksanaan tersebut agar bisa berjalan dengan sesuai perencanaan

dalam pelaksanaannya maupun tujuannya. Dalam indikator ukuran dan tujuan

disini memiliki variabel yang sama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam penelitian ini, ukuran dan tujuan kebijakan ini adalah bagaimana para

implementor memahami dan mengetahui ukuran dan maksud tujuan dari

dibuatnya Peraturan Bupati Pandeglang ini sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti

melakukan wawancara dengan beberapa lembaga pemerintah dan lapisan

91

masyarakat yang terkait dan mengetahui serta faham dengan maksud dan tujuan

dari kebijakan ini. Dari indikator tujuan kebijakannya adalah bagaimana

pemerintah pusat, provinsi dan daerah membantu pemerintah desa dalam

memberikan tata cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar agar pemerintah

desa tidak kesulitan mengelolaa keuangan yang begitu besar dianggarkan

kepadanya.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sangat

positif karena dapat membantu memberikan pedoman kepada desa dalam tata cara

yang baik dalam pengelolaan keuangannya dan mendapat respon positif dari

lembaga-lembaga pemerintah di bawahnya. Dengan tujuan untuk membantu desa

dalam tata cara yang baik dalam pengelolaan keuangannya diharapkan menjadikan

solusi untuk desa yang kesulitan dalam mengelola keuangan yang begitu besar di

kelolanya khususnya di Desa Kupahandap.

Inisiatif dari pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam hal keseriusan

membantu desa dalam pengelolaan keuangan di desa bisa dikatakan baik, hal ini

dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun

2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun terkait dalam hal

implementasinya masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari salah satu desa

yang peneliti teliti yaitu di Desa Kupahandap kecamatan Cimanuk kabupaten

Pandeglang, kepala desa dan perangkatnya belum memahami betul isi yang

terkandung dalam peraturan tersebut, hal ini dikarenakan sosialisai yang kurang

kepada kepala desa dan perangkatnya tentang peraturan ini, hal ini pula dapat

92

menghambat atau gagalnya implementasi Peraturan Bupati Pandeglang ini di Desa

Kupahandap Khususnya.

Dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan tersebut, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa dalam pelakasanaan Peraturan Bupati Pandeglang

Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa

Kupahandap sudah jelas, hal ini dapat dilihat dari isi yang tertuang dalam

peraturan tersebut. Dalam peraturan tersebut menjelaskan secara detail tata cara

atau pedoman teknis tentang pengelolaan keuangan di desa yang baik dan benar,

sehingga dapat membantu kepala desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan

di desanya.

Namun dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus ada keseriusan dari

pembuat kebijakan yaitu Pemerintah Daerah dalam hal mensosialisasikannya agar

peraturan ini benar-benar sampai ke desa, serta memastikan desa benar-benar telah

sanggup dalam menjalankannya sehingga terlaksana dengan baik pelaksanaannya.

Sebab selama ini yang terjadi khususnya di Kabupaten Pandeglang dari hasil yang

di temukan di lapangan oleh peneliti ketika ada sebuah kebijakan yang terkait

tentang desa Pemerintah Daerah dalam hal ini pembuat kebijakan seakan

memaksakan setiap peraturan yang dibuat tanpa melihat kondisi kesiapan setiap

desa, baik itu dari segi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pendukung

yang ada di desa. Seharusnya yang diinginkan atau diharapkan oleh setiap Kepala

Desa dan perangkatnya dalam setiap kebijakan yang di buat, Pemerintah Daerah

seharusnya memastikan bahwa desa siap melaksanakannya dengan cara terus

memberikan sosialisasi dan pelatihan yang berkala kepada Kepala Desa dan

93

perangkatnya terkait kebijakan yang dibuat serta terus mengawasi agar

pelaksanaannya terus berjalan dengan baik terkait tentang desa Pemerintah Daerah

bertanggungjawab

2. Sumber Daya

Indikator yang kedua yang juga mempengaruhi keberhasilan dari

implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal yang

penting, seperti yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn bahwa sumber

daya kebijakan harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi

implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian ini ada dua indikator yang

mempengaruhi dari sumber daya yaitu, sumber daya manusia dan sumber daya

sarana dan prasarana.

Pertama yaitu sumber daya manusia, seluruh pelaksana atau sumberdaya

yang terkait dalam kebijakan ini di Desa Kupahandap dipilih langsung oleh kepala

desa dengan melihat kemampuan dan tingkat pendidikannya, meskipun keilmuan

yang dimilikinya tidak sesuai dengan penempatannya, seperti yang terjadi di Desa

Kupahandap bendahara desa di Desa Kupahandap di isi oleh seorang yang lulusan

dari Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris.

Selain itu peneliti juga menemukan masalah lain terkait sumber daya

manusia dalam implementasi Peraturan Bupati Pandeglang di Desa Kupahandap

ini, yaitu terdapat kekurang fahaman para implementor yaitu kepala desa,

sekertaris desa dan bendahara Desa Kupahandap dalam hal pembuatan laporan

pembukuan dan pertanggungjawaban yang baik dan yang sesuai dengan yang

terkandung dalam Peraturan Bupati Pandeglang itu sendiri, hal ini dikarenakan

94

kurangnya pelatihan kepada para implementor khususnya dalam hal teknis tata

cara pengelolaan keuangan desa. Adapun solusi dari permaslahan ini yaitu

pemberian pelatihan yang berkala dan terus menerus hingga para implementor

bener-bener faham dalam hal teknis pengelolaan keuangan di desa yang sesuai

dengan yang terkandung dalam Peraturan Bupati Pandeglang itu sendiri.

Kedua yaitu sarana dan prasarana, yang dimaksud dalam penelitian ini

peneliti mendefinisikan sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang tersedia dan

membantu dalam pelaksanaan peraturan ini yang dimiliki oleh Desa Kupahandap.

Dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Kupahandap dalam hal

membantu pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun

2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap, dari

hasil wawancara dengan berbagai narasumber terkait dan dengan observasi

langsung oleh peneliti di lapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa sarana dan

prasarana yang dimiliki oleh Desa Kupahandap dalam hal membantu pelaksanaan

kebijakan Peraturan Bupati Pandeglang ini sudah tersedia dengan baik hal ini

dapat dilihat dari tabel 4.11.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah bidang dan tugas dari masing-masing

implementor yang terkait dalam pelaksanaannya. Dari semua informan yang

peneliti wawancarai mengtakan bahwa karakteristik agen pelaksana sudah bisa

dikatakan baik dari segi kedisiplinan pegawai serta pendidikan yang dimilikinya.

Namun dalam hal penempatan pegawai tidak sesuai dengan keilmuan yang

dimilikinya.

95

Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam hal ini para

pegawai di Desa Kupahandap dalam hal ini yang menjalankan Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa ini sudah bisa dikatakan baik jika dilihat dari tingkat pendidikan dan

kedisiplinannya, namun permasalahannya keilmuan yang dimiliki para pegawai

tidak sesuai dengan penempatan tugasnya, seperti yang terjadi pada posisi

bendahara desa di Desa Kupahandap di isi oleh seorang yang lulusan dari Sarjana

Pendidikan Bahasa Inggris, hal ini sudah jelas-jelas menunjukan bahwa adanya

ketidak sesuaian antara penempatan posisi kerja dengan latar belakang pendidikan

yang dimilikinya, oleh karena itu pelatihan-pelatihan kepada pegawai sangat

dibutuhkan agar bisa menjadi agen pelaksana kebijakan yang baik.

4. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

Pelaksana yang tersedia dalam pelaksanaannya adalah pelaksana yang sudah

terpilih sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya, maka dari itu sebisa

mungkin pelaksana yang bertanggung jawab di lapangan ialah para pelaksana

yang sudah seharusnya faham akan tugas poko dan fungsinya serta tidak ada

masalah ataupun penolakan dalam pemberian tugas menangani kebijakan ini.

Dalam indikator sikap/kecenderungan para pelaksana disini, peneliti meliputi

variabel insiatif dan partisipatif.

Pertama inisiatif yaitu, suatu gagasan dari para pelaksana yang terlibat

tentang lingkungan di sekitar yang tetap melihat dari aspek lingkungan dalam

pelaksanaannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan peneliti

menunjukan bahwa semua pelaksana di Desa Kupahandap menerima dengan

96

baik kebijakan ini, sebab menurut mereka setiap kebijakan tentang apapun itu

jika itu demi perubahan kearah yang lebih baik mereka akan terima dan

mengikutinya, yang terpenting dalam hal sosialisasinya setiap kebijkan dari atas

diharapkan bisa sampai kepada para implementor di bawah dengan baik dan

benar, sehingga para implemntor faham dan tidak kesulitan dalam menjalankan

atau mengimplementasikannya.

Kedua partisipatif yaitu, pelaksanaan kebijakan sangat membutuhkan

adanya kerja tim yang solid agar menimbulkan hasil yang sesuai dengan yang

diinginkan. Dalam variabel partisipatif ini dukungan dari masyarakat sangat

dibutuhkan agar implementasi kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan yang

diharapkan. Dalam hal ini di Desa Kupahandap dukungan dari masyarakat sudah

bisa dikatakan sangat mendukung, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh

peneliti kepada semua informan menunjukan bahwa adanya dukungan yang

besar dari masyarakat terhadap implementor agar bisa menjalankan kebijakan

ini dengan baik, hal ini dapat dilihat dari setiap kegiatan apapun itu yang

dilakukan di desa dan untuk pembangunan desa masyarakat aktif terlibat di

dalamnya.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi merupakan suatu variabel yang tidak kalah penting dalam

pelaksanaan kebijakan, karena dengan adanya komunikasi yang lancar bisa

mewujudkan pelaksanaan yang baik dan lancar juga.

Dalam kenyataannya dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

97

Desa di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang ini

komunikasi antar pelaksana atau implementor belum berjalan dengan baik, hal ini

dapat dilihat dari kurang memahaminya kepala desa dan perangkatnya tentang isi

yang tertuang dalam peraturan ini. Hal ini menunjukan bahwa komunikasi yang

terjalin selama ini dari para pelaksana yang terkait peraturan ini belum berjalan

dengan baik. Hal ini dikarnakan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para

implementor.

Dari penjelasan di atas, peneliti beranggapan bahwa indikator komunikasi

antar organisasi dan aktifitas pelaksana belum berjalan dengan optimal, dengan

adanya masalah tersebut dapat menghamabat pelaksanaan Peraturan Bupati ini

di Desa Kupahandap.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi

publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah,

sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik

yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak

kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi

kebijakan, karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula

memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara dengan semua infroman terkait

lingkungan ekonomi, sosial dan politik, peneliti menarik kesimpulan bahwa

implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dibutuhkan dukungan masyarakat yang

98

kondusif dari segi ekonomi, keadaan sosial dan politik demi terlaksananya

kebijakan ini dengan baik. Khusus di Desa Kupahandap keadaan masyarakatnya

sangat kondusif baik dari segi ekonomi, keadaan sosial dan politik. Hal ini dapat

dilihat dari tidak adanya konflik yang berkepanjangan antar individu masyarakat

serta antar kelompok masyarakat yang dapat merugikan masyarakat banyak dan

menghamabat setiap pelaksanaan yang dilakukan di desa, oleh karena itu

masyarakat di Desa Kupahandap sangat mendukung pelaksanaan Peraturan

kebijakan ini di Desa Kupahandap.

99

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai

Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk

Kabupaten Pandeglang pelaksanaannya cukup baik, namun masih ada beberapa

masalah yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakannya di Desa

Kupahandap.

Adapun faktor penghambat tersebut yaitu, sumberdaya manusia para

implementor di Desa Kupahandap kesulitan dalam menjalankan kebijakan

tersebut, hal ini dikarnakan tidak sesuainya beban kerja yang ditanggungnya

dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya serta ditambah dengan

kurangnya pelatihan-pelatihan terkait teknis dan tata cara pengelolaan keuangan di

desa yang baik kepada para pegawai di Desa Kupahandap khususnya Bendahara

Desa.

Selain itu juga faktor penghamabat pelaksanaan kebijakan datang dari

proses komunikasi dan koordinasi yang masih belum optimal yang dilakukan oleh

para implementor, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman kepala desa

dan perangkat Desa Kupahandap terhadap isi yang terdapat di dalam Peraturan

Bupati Pandeglang ini, serta belum dibentuknya tim Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sehingga dalam pelaksanaan peraturan ini

di Desa Kupahandap belum sepenuhnya menjalankan asas-asas pengelolaan

100

keuangan di desa yang terdapat dalam Peraturan Buapati ini, hal ini dikarnakan

kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Pandeglang dalam hal mensosialisasikan peraturan ini kepada para Kepala Desa

dan perangkatnya.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti dapatkan dari hasil observasi dan

wawancara dengan sejumlah informan, maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam

membuat setiap kebijakan khususnya terkait peraturan di desa harus

mensosialisasikannya dengan sungguh-sungguh dan memastikan bahwa

sosialisasi betul-betul sampai kepada Pemerintahan Desa di bawah dan

meyakinkan bahwa Kepala Desa dan perangkatnya paham tentang isi yang

terdapat dalam kebijakan tersebut sehingga dapat menjalankannya sesuai

dengan isi yang terdapat dalam peraturan tersebut.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang segera bisa

secepatnya memberikan pelatihan-pelatihan yang berkala dan

berkelanjutan kepada Kepala Desa dan perangkatnya terkait pengelolaan

keuangan di desa sehingga dapat melaksanakan semua asas-asas

pengelolaan keuangan di desa khususnya tertib dan disiplinnya

pengelolaan keuangan di Desa Kupahandap.

3. Diharapkan kepada Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pandeglang

khusunya Kepala Desa Kupahandap dalam setiap perekrutan pegawai dan

101

penempatan kerja di desanya agar sesuai dengan latar belakang pendidikan

serta kemampuan yang dimilikinya, sehingga kinerja pegawai dan

pelaksanaan tugas dan fungsi di desa berjalan dengan baik.

Dan yang terakhir diharapkan kepada Kepala Desa Kupahandap agar segera

membentuk tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dari

unsur perangkat desa yang sesuai dengan amant yang terdapat dalam Peraturan

Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa, untuk membantu Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan di

desa sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan dalam Peraturan

Bupati tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabet.

Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan. Malang : Bumi Aksara.

Dunn, William N. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada

University Press.

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Moleong, Lexy. J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung :

Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung :

Alfabeta.

Irawan, Prasetya. 2006. Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta

: Universitas Terbuka.

Fuad, Anis dan Kandung Sapto N. 2012. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif.

Serang : Fisip Untirta Press.

Sujarweni, Wiratna V. 2015. Akutansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan

Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa Edisi

Revisi. Bandung : Fokusmedia.

Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Edisi 2. Jakarta : Salemba

Humanika.

Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.

Peraturan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber Lain :

Subroto, Agus. 2008. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan

Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Universitas Diponegoro

Semarang : Tesisi Yang Dipublikasikan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Lampiran 2: Member Check

Lampiran 3: TRANSKIP DATA PENELITIAN

No Pertanyaan Jawaban Informan

1 Seperti apa ukuran

dan tujuan realistis

dari pelaksanaan

Perbup No.24 Tahun

2015 Tentang

Pengelolaan

Keuangan Desa?

1. Ya ukuran dari peraturan ini sudah

jelas untuk mengetahui sejauh mana

kemampuan desa-desa dalam

mengelola keuangannya dengan

baik, kalo tujuannya memberikan

tata cara pengelolaan keuangan di

desa yang baik dan benar sehingga

tidak terjadi penyelewengan

anggaran di desa.

2. Ukuran dari Peraturan ini adalah

membantu desa-desa dalam

pengelolaan keuangannya yang

begitu besar, adapun tujuannya

yaitu menciptakan pengelolaan

keuangan di desa yang transparan,

partisipatif, akuntabel serta tertib

dan disiplin anggaran.

3. Ukuran dari pelaksanaan peraturan

ini ya bisa dilihat dari bagaimana

desa bisa melakukan penataan dan

penertiban dalam pengelolaan

keuangan di desanya. Adapun

tujuannya dari pelaksanaan

I1.1

I1.2

I1.3

peraturan ini agar semua desa

khususnya di kecamatan Cimanuk

pengelolaan keuangan desanya bisa

mengikuti asas-asas yang

terkandung dalam peraturan ini.

4. Ukurannya yaitu bagaimana kami

desa bisa mengelolaa keuangan

yang begitu besar dengan baik,

adapun tujuannya yaitu membantu

kami agar pengelolaan keuangan di

desa bisa di kelola dengan baik dan

bermanfaat bagi masyarakat desa.

5. Ukurannya yaitu bagaiman kami di

desa bisa mengelola keuangannya

dengan baik, tujuannya yaitu

memberikan pedoman kepada kami

tentang pengelolaan keuangan yang

baik dan benar.

6. Yaa ukurannya bagaimana desa-

desa yang ada di Kabupaten

Pandeglang bisa mnegelola

keuangannya dengan baik,

tujuannya memberikan bantuan

teknis kepada desa tentang

pengelolaa keuangan desa yang baik

I2.1

I2.2

I2.3

dan benar.

7. Ya kita berharap tujuan dari

pelaksanaan peraturan ini adalah

menciptakan pengelolaan keuangan

desa yang baik di desa Kupahandap,

ukuran dari pelaksanaan peraturan

ini pemerintah daerah memberikan

pedoman teknis tentang pengelolaan

keuangan desa kepada desa-desa

yang ada di Kabupaten Pandeglang.

8. Ya saya berharap tujuan dari

peraturan ini membuat pengelolaan

keuangan desa yang baik di desa

Kupahandap, ukuran dari

pelaksanaan peraturan ini sejauh

mana pemerintah daerah membantu

desa dalam hal pengelolaan

keuangannya.

9. Saya sebagai tokoh masyarakat di

sini sih maunya engga muluk-muluk

mau peraturan seperti apapun yang

penting semua kemauan masyarakat

disini kalau untuk kemaslahatan

bersama yah harus diwujudkan,

alhamdulilah selama ini disini

I2.4

I2.5

I3.1

kemauan masyarakat yang

terpenting selalu diutamakan sama

pa lurah.

10. Saya sebagai masyarakat di sini sih

mau peraturan seperti apapun yang

penting semua kemauan masyarakat

disini terpenuhi, alhamdulilah

selama ini disini kemauan

masyarakat yang dibutuhkan

bersama selalu diutamakan sama pa

lurah.

I3.2

2. Bagaimana rekrutmen

SDM dalam

pelaksanaan/implemen

tasi Perbup ini?

Apakah sudah cukup

jumlahnya? (pegawai

di desa)

1. Kalau untuk pemilihan pegawai-

pegawai yang ada di desa-desa

semuanya tergantung kepala

desanya masing-masing, paling kita

hanya memberikan pelatihan dan

pendidikan kepada para pegawai

yang ada di desa sesuai dengan

tufoksinya masing-masing. Kalo

jumlahnya saya rasa sudah cukup.

2. Yang saya tau pegawai di desa

semuanya dipilih kewenangan

kepala desanya masing-masing

sepenuhnya. Kalo untuk jumlah yang

saya tau rasanya sudah cukup.

I1.1

I1.2

3. Ya untuk perekrutan pegawai di

desa semuanya tergantung kepala

desanya yang paling penting

perekrutannya harus sesuai dengan

tugas, fungsi dan kemampuan yang

dimilikinya asal jangan asal-asalan

ajah merekrutnya. Kalo untuk

jumlah sudah cukup.

4. Semua pegawai di desa dipilih

langsung oleh saya, menurut saya

sudah sesuai kebutuhan dan

jumlahnya juga sudah cukup.

5. Pegawai disini semuanya dipilih dan

di angkat langsung sama pa lurah,

kalo jumlahnya sih saya rasa sudah

cukup.

6. Pegawai disini semua dipilih

langsung sama pa lurah, jumlahnya

juga saya rasa sudah cukup karena

semua posisi sudah ada yang

nempatin dan tidak ada yang

merangkap jabatan.

7. Di desa semua pegawai dipilih

langsung sama pa lurah, saya rasa

kalau jumlah sudah sesuai

I1.3

I2.1

I2.2

I2.3

I2.4

kebutuhan.

8. Di desa Kupahandap semua

pegawai dipilih langsung sama pa

lurah, saya rasa kalau jumlah mah

sudah cukup.

9. Pegawai desa disini semuanya baik-

baik yang saya liat mereka melayani

masyarakat dengan baik selama ini

juga tidak ada keluhan ko tentang

mereka dari masyarakat, mungkin

karena mereka juga orang yang

faham dan berpendidikan.

10. Pegawai desa disini semuanya baik-

baik saya sering mengurus surat-

surat kesana mereka melayani

masyarakat dengan baikt, mungkin

karena mereka juga orang yang

faham dan berpendidikan.

I2.5

I3.1

I3.2

3. Bagaimana dengan

sarana dan prasarana

di desa, apakah sudah

cukup mendukung

untuk pelaksanaan

Perbup ini?

1. Ya saya rasa di semua desa

khususnya di kab. Pandeglang kalo

untuk sarana pendukung

pelaksanaan perbup ini sudah

memadai.

2. Kalo untuk sarana dan prasarana

I1.1

I1.2

saya rasa sudah mendukung, semua

desa pasti sudah menganggarkannya

dalam APBDesa nya sebelumnya.

3. Untuk sarana dan prasarana di desa

khususnya di kecamatan Cimanuk

sudah sangat mendukung, semuanya

sudah tersedia alat-alat pendukung

peraturan ini, seperti komputer,

printer dan foto copy, dan alat ketik

juga masih ada dan bisa digunakan

semuanya.

4. Yaa untuk sarana dan prasarana

dalam membantu pengelolaan

keuangan di desa kami saya rasa

sudah cukup, kami di sini sudah ada

computer, mesin cetak printer

beserta foto copy, serta mesin ketik

juga masih berfungsi dengan baik.

5. Di desa kami kalo untuk sarana dan

prasarana alhamdulilah bisa

dikatakan sudah lengkap untuk

membantu pelaksanaan administrasi

disini.

6. Ya untuk sarana dan prasarana

disini kami sudah bisa dibilang

I1.3

I2.1

I2.2

I2.3

memadai untuk mendukung

kebijakan ini, kami disini punya satu

unit komputer beserta printernya

dan ada juga mesin ketik untuk

mendukung bila ada gangguan

listrik dan semuanya keadaannya

baik dan bisa digunakan.

7. Ya saya rasa kalau sarana dan

prasarana sudah cukup memadai sih

disini mah, setiap ada acara juga

seperti musrenbang sarana dan

prasarananya juga sangat

mendukung pelaksanaannya ko.

8. Yang saya liat di kantor desa kalau

sarana dan prasarana sudah cukup

memadai sih disini mah, bisa

dikatakan lengkap lah.

9. Yang saya liat kalo ke kantor desa

kalo lagi ada acara, kalau sarana

dan prasarana sudah cukup

memadai, bisa dikatakan lengkap

lah.

10. Yang saya liat kalo ke kantor desa

kalo lagi mengurus surat-surat,

kalau sarana dan prasarana sudah

I2.4

I2.5

I3.1

I3.2

cukup memadai, pelayanan kepada

kami juga sangat dibantu oleh alat-

alat tersebut, jadi pelayanannya

cepet tidak lama sekarang mah

tinggal prin-prin ajah.

4. Apakah karakteristik

dari implementor

sudah sesuai untuk

kebijakan ini?

1. Ya saya rasa sudah sesuai, sekarang

hampir semua pegawai di desa yang

ada di Kabupaten Pandeglang

minimal lulusan SMA.

2. Saya rasa sudah sesuai, karena

sekarang wajib pegawai di desa

minimal lulusan SMA.

3. Sudah sesuai, Kepala Desa juga

sekarang semuanya lulusan minimal

SMA kami juga telah memberikan

pengerahan kepada semua Kepala

Desa agar semua pegawai di

desanya minimal lulusan SMA.

4. Kalau untuk pegawai di sini saya

rasa bisa dikatakan baik, hal ini

dapat dilihat dari latarbelakang

pendidikannya yang semua pegawai

minimal lulusan SMA semua disini.

5. Kalo latarbelakang pendidikan

pegawai alhamdulilah disini

I1.1

I1.2

I1.3

I2.1

I2.2

semuanya minimal lulusan SMA

sebagian juga ada yang lulusan

sarjana.

6. Sudah, disiplin pegawai dan

pendidikan kami rasa kami bisa

dikatakan sudah baik.

7. Untuk pegawai di desa sudah bagus

ko mereka bekerja dengan baik, liat

pendidikannya juga semua rasanya

orang-orang berpendidikan semua.

8. Untuk pegawai di desa kupahandap

mereka bekerja dengan baik, liat

pendidikannya juga semua orang-

orang berpendidikan semua.

I2.3

I2.4

I2.5

5. Bagaimana proses

komunikasi

dilakukan?

1. Dalam kebijakan ini komunikasi

yang dilakukan sudah berjalan

dengan baik, kami juga

berkomunikasi dengan baik dengan

tingkat kecamatan dan desa selaku

objek utama dalam kebijakan ini.

2. Yang saya ketahui komunikasinya

berjalan dengan baik, baik itu dari

pemerintah daerah kecamatan dan

desa itu sendiri selaku pelaksana

kebijakannya.

I1.1

I1.2

3. Komunikasi kita berjalan dengan

baik dari atas hingga kebawah yaitu

desa, adapun komunikasi yang

dilakukan yaitu dengan cara

sosialisasi atau pelatihan yang

diberikan kepada perangkat desa.

4. Yaa selama ini komunikasi yang

dilakukan yaitu sosialisasi, tapi

hanya sesekali dilakukannya.

5. Selama ini komunikasi hanya

dilakukan sebatas sosialisasi, itu

juga hanya sesekali saja.

6. Hanya sosialisasi saja selama ini

komunikasi yang dilakukan, itu juga

hanya sesekali saja.

I1.3

I2.1

I2.2

I2.3

6. Bagaimana koordinasi

anatar pelaksana

kebijakan?

1. Yah biasanya kita langsung

koordinasi ke kecamatan-kecamatan

selanjutnya kecamatan ke desa-desa.

2. Koordinasi yang dilakukan dalam

hal ini pemerintah daerah diwakili

oleh BPMPD turun langsung ke

kecamatan selanjutnya kecamatan le

desa-desa berkordinasi.

3. Koordinasi yang dilakukan

berurutan, pemerintah daerah yaitu

I1.1

I1.2

I1.3

BPMPD berkordinasi langsung

dengan kami selanjutnya kami yang

berkoordinasi dengan desa-desa

dalam hal terkait peraturan ini.

4. Kordinasi juga hanya dilakukan

sesekali saja.

5. Koordinasi juga dirasa masih sangat

kurang dilakukan oleh pemerintah

daerah maupun kecamatan.

6. Jarang dilakukan kayanya, seakan

masing-masing saja berjalannya.

I2.1

I2.2

I2.3

7. Bagaimana dukungan

dari para stakeholder

(kepala desa dan

perangkatnya)

pelaksana kebijakan

ini?

1. Sangat mendukung, kebijakan ini

kan ada untuk membantu mereka

dalam pengelolaan keuangannya.

2. Sangat mendukung, peraturan ini

kan memberikan pedoman kepada

mereka tentang pengelolaan

keuangan di desa, masa mau

membantu yang dibantunya tidak

mendukung kan tidak mungkin iya

kan.

3. Sangat, sangat medukung sekali

malah kepala desa khususnya di

kecamatan Cimanuk semuanya

sangat mendukung peraturan ini.

I1.1

I1.2

I1.3

4. Yaa apapun itu kebijakannya untuk

kami, jika itu untuk kebaikan bagi

kami dan masyarakat kami saya dan

semua yang ada di desa

Kupahandap akan dukung

sepenuhnya.

5. Kami disini sangat mendukung

apapun kebijakan itu jika untuk

perubahan ke arah yang lebih baik

kedepannya.

6. Ya kalau untuk mendukung kami

pasti mendukung, asal sosialisai

kepada kaminya bener-bener sampai

kami memahami isi kebijakan

tersebut jangan hanya sekali atau

dua kali tapi sampai kami

memahami bener-bener agar kami

bisa dengan benar menjalankan

kebijakan tersebut.

I2.1

I2.2

I2.3

8. Bagaimana partisipasi

masyarakat yang ada

di desa dalam

mendukung kebijakan

ini?

1. Ya saya rasa masyarakat cukup

berpartisipasi dan mendukung selagi

untuk kebaikan bagi mereka pasti

mereka mendukung.

2. Saya rasa kalo untuk kepentingan

masyarakat, masyarakat pasti ikut

I1.1

I1.2

mendukung.

3. Oh sangat antusias sekali dukungan

dari masyarakatnya, dengan adanya

peraturan ini kan menjadikan

pembangunan di desa lebih nyata

dan terasa dirasakan oleh

masyarakat langsung dampaknya,

jadi masyarakat sangat mendukung

sekali.

4. Yaa masyrakat disini sangat

berpartisipasi dan kami yang terus

menerus mengajak masyarakat agar

terlibat langsung baik dalam

pelaksanaan pembangunan maupun

perencanaannya.

5. Kalo latarbelakang pendidikan

pegawai alhamdulilah disini

semuanya minimal lulusan SMA

sebagian juga ada yang lulusan

sarjana.

6. Yang saya liat disini masyarakatnya

semuanya sangat aktif ko dalam hal

apapun itu yang akan dilakukan oleh

desa, selama untuk kebaikan

bersama mah masyrakat sangat

I1.3

I2.1

I2.2

I2.3

mendukung dan berpartisipasi.

7. Kalo soal partisipasi masyarakat

disini sudah jangan diragukan lagi,

alhamdulilah masyarakat disini

sangat berpartisipasi dalam hal

apapun, apalagi dalam

musrenbangdes setiap tahunnya

alhamdulilah masyarakat sangat

berpartisipasi dan memberikan

aspirasi-aspirasinya kepada desa.

8. Kalo soal partisipasi masyarakat

disini sangat bagus, alhamdulilah

masyarakat disini sangat

berpartisipasi dalam hal apapun,

apalagi dalam masalah

pemabngunan, gotongroyongnya

masih sangat kuat.

9. Kalo untuk dukungan masyarakat

disini sangat bagus, alhamdulilah

masyarakat disini sangat membantu

dalam hal apapun, apalagi dalam

hal gotongroyong apapun semuanya

membantu.

10. Kalo kami masyarakat selagi untuk

kepentingan bersama apapun yang

I2.4

I2.5

I3.1

I3.2

dilakukan pa lurah kami selalu

dukung.

9. Apakah kondisi

ekonomi, social dan

politik sangat

mempengaruhi

kebijakan ini?

1. Ya sangat mempengaruhi, kondisi

masyarakat yang kondusif baik itu

dari segi ekonomi, keadaan social

dan politik di masyarakat sangat

mempengaruhi keberhasilan

kebijakan ini.

2. Sangat, sangat mempengaruhi

malah. Setiap keberhasilan suatu

kebijakan sangat di tentukan dengan

keadaan masyarakat yang kondusif

dari segi apapun.

3. Ya, sudah pasti kondisi masyarakat

yang kondusif akan sangat

membantu berjalannya kebijakan ini

dengan baik.

4. Pasti, kondisi masyarakat yang

kondusif baik itu dari segi ekonomi,

keadaan social dan politik sangat

mempengaruhi keberhasilan

kebijakan ini, kami juga disini

sangat sekali memperhatikan aspek

tersebut agar terus tercipta

masyarakat yang kondusif disini.

I1.1

I1.2

I1.3

I2.1

5. Ya, masyarakat yang kondusif

sangat mempengaruhi keberhasilan

kebijakan ini dan alhamdulilah

disini di desa kupahandap

masyarakatnya keadaannya sangat

kondusif.

6. Sanagat mempengaruhi,

alhamdulilah disini keadaan

masyarakatnya cukup kondusif ko

semuanya.

7. Alhamdulilah disini keadaan

masyarakatnya sangat kondusif

mudah di atur dan mudah di ajak

asalkan untuk kebaikan bersama.

8. Alhamdulilah disini keadaan

masyarakatnya sangat kondusif dan

mudah dikendalikan.

9. Alhamdulilah disini keadaan

masyarakatnya sangat kondusif dan

mudah dikendalikan, masyarakat

disini masih sangat menjunjung

tinggi apa yang dikatakan tokoh

masyarakat atau kepala desa selagi

untuk kebaikan mah.

10. Alhamdulilah disini keadaan

I2.2

I2.3

I2.4

I2.5

I3.1

I3.2

masyarakatnya sangat kondusif dan

mudah dikendalikan, masyarakat

sangat menjunjung tinggi apa yang

dikatakan tokoh masyarakat atau

kepala desa selagi untuk kebaikan

mah.

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5: APBDesa Desa Kupahandap Tahun 2015