SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

Disusun oleh

1. Karlena Aprianti (13820029)

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

I. PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk

pembiayaan, pinjaman dan bentuk lainya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Menurut ensiklopedia Islam, bank islam adalah lembaga keuangan yang

usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam sistem pembayaran serta

penyebaran pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syaria'ah Islam.1

Menurut ensiklopedia, berarti bank islam adalah bank yang tata cara beroperasi atau

kegiatan operasionalnya harus berlandasankan dengan hukum Islam yang berpedoman

kepada Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut UU No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) tentang Perbankan Syariah adalah

segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Tentang Perbankan Syariah disebut bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalakan

kegiatan usahanya berdasakan prinsip syariah. Dalam Pasal 1 Ayat (12), menyebutkan

bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan

fatwa yang dikeluarakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan

fatwa di bidang syariah.2

Di perbankan syariah terdapat banyak peranan, salah satunya adalah kegiatan

operasional. Kegiatan operasional perbankan syariah di Indosnesia dimulai pada tahun

1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT. BMI).

Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 7

tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang

No.10 tahun 1998.

Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil degan

pelaku tunggal, ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah saat ini salah

satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan operasional bank

syariah. Secara kelembagaan bank syariah dibedakan ke dalam Bank Umum Syariah dan

1 Hasab Muarif Ambari (VIA Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, hlm 492 Mardani, Ekonomi Syariah di Indonesia, hlm 117

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), masing-masing bentuk bank syariah ini

memiliki sistem operasional sendiri-sendiri, namun dari aspek mekanisme kerjanya ada

beberapa persamaannya. Makalah ini dibuat untuk menjelaskan sistem operasional bank

syariah.

Pembahasan makalah ini secara umum akan dikembangkan dalam beberapa topik

pembahasan yaitu : Filsafat operasional perbankan syariah, Sistem kelembagaan bank

syariah, Ciri-ciri dan landasan Operasional Bank Syariah, dan Kegiatan operasional bank

syariah.

II. PEMBAHASAN

A. Filsafat Perbankan Syariah

Falsafah operasional Bank Syari’ah bertujuan untuk mencari keridhoan Allah,

memperoleh kebajikan di dunia akhirat, dan untuk menghindari adanya penyimpangan

didalam bank yang keluar dari tuntutan agama. Berikut ini adalah falsafah yang harus

diterapkan oleh Bank Syari’ah :

1. Menjauhkan diri dari unsur riba, dengan cara :

a. Menghindari penggunaan system yang menetapkan dimuka secara pasti

keberhasilan suatu usah (QS. Luqman, ayat : 34)3

� د�ا غ� ب� س ك� غ� غ�ا غ�ا س� ك� غ� س�ي ك� غ� غ�ا غ� � س� غ�ا ك� ��غ �ك ا س�ي غ�ا ب غ! ك" غ# غ� غ$ ك% غ& ك' ا ب) ز( غ+ ب# غ� س, غ- غ.ا ا' ب ك! س- ب/ غ� ك+ س- غ0 !. غ ا' غ.1 س2ا س3 س%4 غ5 س س!% غ- غ0 !. غ ا' غ.1 س2ا � ب7 ب9و غ� ض: ك� غ�ا زي غ�ا س> س� ك� غ� س�ي ك� غ� غ�ا غ�

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan

Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada

seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.4

QS:Luqman | Ayat: 34

b. Menghindari penggunaan system peresentasi untuk pembebanan biaya terhadap

hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengundang unsur melipat

gandakan secara otomatis hutang/simpanan terhadap hanya karena berjalanya waktu

(QS. Ali’Imron, 130)5

غ1 ب=و س! ك� ب� ك ب� !. غ غ" غ' غ0 !. غ ا' ب<وا �. غ غ�ا � د, غ� غ- غ?ا ب� د�ا غ"ا ك@ غ�ا غ>ا ز3 ا' ب!وا Aب ك�ا غ� ��غ ب+وا غ� آا Cغ #Dس '. غ ا غEا ب.# غ�ا غ#اHai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.6

QS:Ali Imran | Ayat: 130

3 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hlm 24 Sheikh Mishary bin Rashed Al-Afasy,( VIA Qur'an-Terjemah.org), QS:Luqman ayat 345 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hlm 26 Sheikh Mishary bin Rashed Al-Afasy,(VIA Qur;an-Terjemah.org), QS:Ali Imran ayat: 130

c. Menghindari penggunaan system perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan

imbalan barang ribawi lainya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun

kuantitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567)

d. Menghindari penggunaan system yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang

yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim,

Bab Riba No. 1569 s/d 1572)7

2. Menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

Pada dasarnya perbedaan antara bank syari’ah dengan bank non syari’ah adalah

terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah

kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

Didalam bank syari’ah dan konvensioanal terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Adapun perpedaan sistem bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut : 8

Hal Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil

Penentuan besarnya

hasil

Sebelumnya. Sesudah berusaha sesudah ada

untungnya.

Yang menetukan

sebelumnya

Bunga, besarnya nilai rupiah. Menyepakati proporsi pembagian

untung untuk masing-masing

pihak, misalnya 50:50, 40:50,

35:65, dst

Jika terjadi kerugian Ditanggung nasabah saja. Ditanggung kedua pihak, nasabah

dan lembaga.

Asal perhitungan Dari dana pinjaman, fixed, tetap. Dari untung yang bakal diperoleh,

belum tentu besar.

Titik perhatian

proyek/usaha

Besarnya bunga yang harus dibayar

nasabah/pasti diterima bank.

Keberhasilan proyek/usaha jadi

perhatian bersama antara nasabah

dan lembaga.

Besarnya Pasti: (%) kali jumlah pinjaman

yang telah pasti diketahui.

Proporsi (%) kali jumlah untung

yang belum diketahui = belum

diketahui

7 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hlm 28 Ibid, hlm 3

Status hukum Berlawanan dengan QS. Luqman :

34

Melaksanakan QS. Luqman : 34

B. Sistem Operasional Kelembagaan Bank Syariah

Lembaga keuangan (financial institution) adalah perusahaan yang usahanya

bergerak dalam bidang jasa keuangan. Yang juga diartikan sebagai segala kegiatan

lembaga keuangan ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangannya, perhimpunan

dananya, menyalurkan dana dan juga jasa-jasa keuangan lainnya. Dalam dunia

bisnis,lembaga keuangan ini mempunyai fungsi sangat penting yang terutamanya

lembaga keuangan ini sebagai lembaga intermediasi (financial intermediary) antara pihak

pemilik modal dengan pihak lainnya yang membutuhkan jasa lembaga keuangan.

Hubungan antara pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga keuangan ini harus selalu

dibentuk atas dasar kontrak perjanjian atau perikatan.

Di dalam aspek hukum lembaga keuangan syariah, pada waktu akan melakukan

penyusunan kontrak perjanjian atau perikatan, masing-masing pihak diwajibkan untuk

mengacu pada hukum dan ketentuan syariah. Keterikatan ini perwujudan dari fitrah

perbuatan manusia yang selalu terikat dalam hkum syara’. Lembaga-lembaga keuangan

yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah maka dapat

disebut Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga keuangan syariah berfungsi menyediakan jasa dan perantara bagi

pemilik modalnya dengan perusahan-perusahaan yang membutuhkannya dana. Dapat

dikatakan kehadiran lembaga keuangan yang memfasilitasi arus peredaran uang didalam

dunia bisnis, sehingga uang-uang yang berasal dari masyarakat dapat dikumpulkan

melalui berbagai bentuk bentuk produk penghimpunan dana , sebelum disalurkannya

kembali kepada orang-orang yang membutuhkan didalam bentuk biaya.9

Sistem operasional lembaga keuangan syariah sebenarnya membicarakan tentang

bagaimana kinerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan

fungsinya. Berkaitan dengan itu, maka adanya Job description dan job spesification,

kedua hal ini sangat penting dalam sistem operasional di bank syariah.10

9 Burhannudin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, hlm 1-210 Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, hlm 150

1. Deskripsi Tugas (description)

Dalam deskripsi tugas dijelaskan apa tugas dan wewenang masing-masing

bagian yang terikat dalam sisitem operasional bank syariah.

a) Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah terdapat 3 orang atau lebih, mulai dari profesi

yang ahli dalam hukum islam, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas

Syariah, berfungsi memberikan fatwa Agama terutama dalam produk-

produk bank syariah. Kemudian, bersama Dewan Komisaris mengawasi

pelaksanaannya.11

b) Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari 3 orang atau lebih yang dipimpin oleh

seorang Komisaris Utama, tugasnya pengawas intern Bank

Syariah,mengarahkan pelaksaan yang dikerjakan oleh Direksi supaya tetap

mengikuti kebijaksanaa Perseroaan dan kententuan yang berlaku.

2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para

pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksaan

umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk

dilaksanakan pada masa yang akan datang.

Menyelenggarakan rapat umum bagi para pemegang saham

untuk pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.

Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk

tahun buku baru yang diusulkan Direksi.

Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan

yang diajukan keoada perusahaan yang jumlahnya melebihi

maksimum yang dapat diputuskan Direksi.12

c) Direksi

1. Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama, yang bertugas

dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Bank Syariahsehari-hari, sesuai

dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam

11 Burhannudin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, hlm 50-5112 Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, hlm 151

RUPS.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum Bank

Syariah untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh

Dewan Komisaris serta disyahkan dalam RUOS, agar tercapai

tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan.

Menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran Perusahaan

dan Rencana Kerja untuk tahun buku yang baru disetujui oleh

Dewan Komisaris.

Mengajukan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahunan serta

laporan-laporan berkala lainya kepada Dewan Komisaris untuk

memdapatkan penilaian.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama

Mewakili Direksi atas nama Perseroan

Memimpin dan mengelola Perseroan sehingga tercapai tujuan

Perseroan

Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya

dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.

Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS)

4. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur

Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi

Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan

sehingga tercapai tujuan perseroan

Bertanggung Jawab terhadap operasional perseroan, khususnya

dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.13

d) Bidang Marketing

1. Fungsi bidang marketing adalah sebagai aparat manajemen yang

ditugaskan untuk mambantu Direksi dalam menangani tugas-tugas

khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit).

13 Burhannudin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, hlm 49-51

2. Tugas-tugas Pokok Bidang Marketing

Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas

marketing dan pembiayaan (kredit) dari unit/bagian yang

berada dibawah supervisi-nya, hingga dapat memberikan

pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efesien

dan efektif tang dapat memuaskan dan menguntungkan baik

bagi nasabah maupun Bank Syariah.

Melakukan Monitoring, evaluasi, review, dan supervisi

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Marketing

(perkreditan) pada unit/bagian yang ada dibawah supervisi-nya.

Bertindak sebagai Komite Pembiayaan dalam upaya

pengambilan keputusan pembiayaan (kredit).

Berkewajiban unutk meningkatkan mutu pelayanan perbankan

terhadap nasabah maupun calon nasabah.

Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) secara

aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan.14

e) Bidang Operasional

1. Fungsi Bidang Operasional sebagai aparat manajement yang

ditugaskan untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang

operasional bank.

2. Tugas-tugas pokok Bidang Operasional :

Melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan

pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang

berada dibawah tanggumg jawabnya.

Melakukan monitoring, evaluasi, review dan kondisi terhadap

pelaksanna tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.

3. Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap

unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.

4. Aktif memberikan saran, pendapat kepada Direksi mengenai

masalah-masalah yang berkaitan dengan tugasnya sehari-hari termasuk

14 Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, hlm 153

mengusulkan produk-produk perbankan yang diperlukan nasabah.

f) Bidang Umum

1. Fungsi Bidang Umum adalah sebagai staf/karyawan bank bertugas

untuk membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan

agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Tugas-tugas pokok Bidang Umum

Menginvestasikan kebutuhan-kebutuhan karyawan atau

perusahaan dan kemudian sepanjang sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Memelihara/menjaga harta inventaris kantor agar tetap dalam

kondisi yang baik, dan bertanggung jawab atas keamanan

harta/peralatan tersebut.

Memberikan informasi kepada seluruh karyawan mengenai hak

dan kewajiban karyawan sesuai dengan ketentuan Direksi.

g) Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan adalah penegasan manajerial yang ditangani oleh

Direksi (Direktur Utama), agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan

ketentuan serta dapat mencapai keberhasilan yang optimal.

Tugas pokok Bidang Pengawasan tersebut mengawasi seluruh kegiatan

Bank Syariah agar dapat berjalan lancar sehingga dapat mencapai

kebarhasilan secara baik.15

2. Tugas-tugas Khusus (job Spesification)

Bagian-bagian yang termasuk dalam menangani secara khusus pada

operasional bank syariah meliputi :

a) Mobilisasi Dana (Funding)

Bagian Mobilisasi Dana bertugas dalam pengumpulan dana masyarakat

sesuai dengan funding yang ada, seperti saham, deposito mudharabah,

tabungan mudharabah. Titipan Wadi'ah yad dhomanah, infaq, dan

shadaqah.16

b) Account Officer (A/O)

15 Ibid, hlm153-15516 Ibid , hlm 155

A/O bertugas memproses calon Debitur atau permohonan pembiayaan

sehingga menjadi Debitur. Selain membina Debitur agar bisa memenuhi

kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamanya A/O juga

menyelesaikan khasus Debitur yang mungkin terjadi, dengan demikian A/O

sangat berperan mulai dari memperoses calon Debitur, membina, sampai

menyelesaikan masalah Debitur ketika ada khasusu yang menimpa Debitur

nantinya.

c) Bagian Support Pembiayaan

Bagian support pembiayaan ini bekerjasama dengan A/O dalam

mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kreteria

dan persyaratanya. Tapi walaupun mereka bekerjasama mereka memproses

calon Debitur itu berbeda, A/O dalam memperoses calon Debitur dilihat dari

keandalannya (kelayakannya), sedangkan bagian Support pembiayaan dari

segi keabsahanya, seperti kebenaran lampiranya, usaha maupun penggunaan

pembiayaan, transaksi jaminan, keabsahan jaminan, dan kelayakan lainnya.17

d) Bagian Administrasi Pembiayaan

Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh

A/O ataupun Bagian support Pembiayaan. Tetapi setelah calon Debitur

menjadi Debitur segala urusan pembayaran mulai dari pencairan dana

sampai pelunasan ataupun penbayaran-pembayaran para debitur itu semua

akan ditangani oleh Bagian Administrasi Pembiayaan.

e) Bagian Pengawasan Pembiayaan

Tugas pengawas pembiayaan untuk memantau pembiayaan antara lain

membuat surat peringatan kepada debitur apabila peminjaman yang

dipinjam debitur belum dibayar oleh Debitur tersebut dan debitur harus

dibuatkan surat peringatan. Bagian Pengawasan pembiayaan ini selain

membuat surat-surat peringatan mereka juga melakukan penagihan-

penagihan, tetapi penagihan disini bukan menggunakan Depkoletor karena

bank Syariah diharamkan untuk menggunakan hal seperti itu.18

f) Service Assistance (S/A)

17 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hlm 3318 Ibid, hlm 34

S/A ini memberikan informasi dalam hal operasional kantor bank

syariah, jadi apa bila ingin mengetahui info-info operasional bank syariah

langsung ke S/A. Di samping itu S/A juga mengadministrasikan nasabah

Funding yang baru.

g) Kas dan Teller

Kas dan Teller bertugas untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan

dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Selain itu tugas Kas

dan Teller juga mengatur dan memilihara saldo atau mengatur posisi uang di

kas bagi yang penarikan, posisi uang kas yang melakukan penerimaan yang

semua itu tersimpan dalam khasanah bank.

h) Bagian Jasa Nasabah (Janas)

Janas bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi pembayaran

nasabah (Funding) kemudian melakukan penjurnalan. Penjurnalan janas ini

dimulai dari ikhtisar,jurnal umum, sampai kebuku besar.

i) Bagian Pembukuan

Bagian pembukuan bertugas di dalam pembuatan neraca, membuat

daftar laba-rugi, dan bagian pembukuan ini juga bertugas dalam pembuatan

laporan ke Bank Indonesia dan tugas lain yang sesuai dengan policy

perusahaan.19

j) Sekertariat

Tugas sekertariat adalah pengelolaan surat-menyurat, arsip-arsip, dan

dokumen yang penting yang berpengaruh terhadap perkembangan atau

kemajuan disuatu perusahaan. Selain itu sekertariat dapat juga diserahi tugas

lain sesuai dengan kebijakan perusahaan.

k) Personalia

Personalia bertugas di pekerjaan yang terkait dengan kepegawaian,

seperti urusan kesejaterahan karyawan (gaji dan tunjangan), kenaikan

pangkat, pendidikan latihan, dan urusan kesejatrahan yang lain.

l) Perbekalan/Perlengkapan

Perbekalan bertugas mempersiapkan sarana serta perlengkapan kantor.

19 Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, hlm 157

Dapat pula diberi tugas sesuai kebijakan perusahaan.

m) Bagian Keamanan dan urusan Rumah Tangga Kantor

Bagian keamanan dan urusan rumah tangga kantor bertugas

mengamankan kekayaan kantor serta pemeliharaannya, dan urusan rumah

tangga lainya.

n) Bagian Pengawasan Personalia

1. Bagian pengawasan personalia bertugas mengawasi personalia

karyawan dan kegiatan tugasnya di Bank Syariah, kemudian melaporkan

kepada Direksi.

2. Tugas-tugas pokok bagian pengawasan Personalia :

a) Menyelenggarakan daftar hadir

b) Membuat kartu pegawai untuk tiap karyawan, kemudian

penyelenggaraanya

c) Menyelenggarakan penilaian karyawan20

o) Bagian Pengawasan Marketing

1. Berfungsi mengamati kegiatan Bidang Marketing, kemudian

melaporkan kepada Direksi yang membidanginya

2. Tugas-tugas pokok bagian pengawasan marketing

a) Menyelenggarakan Register calon Debitur dan Kreditur

b) Pencatatan kasus-kasus yang timbul di dalam marketing, baik

personalia yang menangani maupu tugas Marketing

c) Secara periodis memberikan laporan kepada Direksi yang

membidangi.

3. Memberikan masukan, opini,pendapat dan cara pemecahannya.

p) Bagian pengawasan Operasional

1. Berfungsi mengamati kegiatan dibidang operasional, kemudian

melaporkan kepada Direksi yang Membidanginya

2. Tugas-tigas pokok bagian Bidang Operasional

a) Pencatatan kasus-kasus yang terjadi di Bidang Operasional

Kantor.

20 Ibid, hlm 157-158

b) Memberikan masukan,opini, pendapat serta cara pemecahanya.

q) Bagian Pengawasan Umum

1. Berfungsi mengamati kegiatan bidang umum dalam operasional,

seperti di Bagian Perbekalan, Bagian Keamanan dan Urusam Rumah Tangga

Kantor, kemudian memberikan laporan kepada Direksi yang

membidanginya.

2. Tugas-tugas pokok Bagian Pengawasan Umum

a) Pencatatan kasus-kasus yang terjadi dibidang Pengawasan

Umum terutama di Bagian Perbekalan, Bagaian Keamanan dan di

Bagian Urusan Rumah Tangga

b) Secara periodik memberikan laporan kepada direksi yang

membidanginya.

3. Memberikan masukan, opini maupun pendapat serta cara pemecahan

masalahnya,

r) Bagian Pembukuan / Akuntansi

Bagian ini secara langsung berhadapan dengan persoalan Akuntansi

adalah pembukuan.21

C. Ciri-ciri dan Landasan Opersional Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan hukum islam

dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah menurut kententuan al-qur'an dan hadist

perbankan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian di

wujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku (tidak rigit)

dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.

2. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan

pembayaran harus dihindari, karena presentase sangat berhubungan pada sisa

hutang meskipun batas waktu perjanjiannya telah berakhir.

3. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek bank Islam tidak boleh

menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan

dimuka.

21 Ibid, hlm 157-158

4. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposit/tabungan oleh

penyimpan dianggap sebagai titipan, sedangkan bagi bank dianggap sebagai

titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang

dibiayaai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam sehingga

kepada nasabah tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

5. Bank islam tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari

mata uang yang sama.

6. Adanya pos pendapatan "rekening pendapatan non halal" sebagai hasil

dari transaksi dengan bank konvesionalyang menerapkan sistem bunga.

7. Ciri lain bank Islam adalah adanya dewan pengawas syariah yang

bertugas untuk mengawasi sistem operasional bank dari sudut syariah.

8. Produk-produk dalam Bank Syariah menggunakan sebutan-sebutan dari

istilah arab.

9. Adanya produk yang tidak terdapat di dalam bank konvesional, yaitu

kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak ada

kewajiban untuk mengembalikannya.

10. Fungsi kelembagaan bank islam selain menjabatani antara pihak pemilik

modal dengan pihak yang membutuhakan dana, juga mempunyai fungsi khusus

yaitu fungsi amanah.22

Ciri-ciri bank Islam seperti yang dijelaskan tersebut bersifat universal dan

kumulatif, artinya bank Islam yang beroperasi dimana saja harus memiliki ciri

seperti yang telah dijelaskan. Adapun landasan operasioanal bank syariah :

1. Menghindari riba, karena memang riba mengandung ketidak-adilan dan

dapat merusak prinsip kemitraan.23

2. Memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai

komoditi yang diperdagangkan.

3. Pembiayaan hanya dilakukan terhadap aktivitas ekonomi maupun

kebutuhan nasabah lainnya yang disamping Bankable , juga tidak bertentangan

dengan syariah.

4. Tidak membenarkan transaksi spekulatif (masyir), jual-beli atas suatu

22 Hamid. Basyaib,dkk, Bank Tanpa Bunga, hlm 9-1223 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, hlm 67

barang yang belum dimiliki (garar) dan jual-beli bersyarat (mengandung unsur

riba)24

5. Dalam berinteraksi dengan nasabah, bank syariah memposisikan diri

sebagai mitra investor dan pedagang, bukan dalam hubungan Lender &

borrower sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional.25

6. Akad transakasi yang sudah disepakati dengan nasabah tidak akan

mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya.26

D. Kegiatan Operasional Perbankan Syariah

A. Bidang Marketing

1. Sebagai langkah awal bidang marketing membuat rencana target, baik

unutk produk funding maupun produk financing. Dalam membuat target

tersebut haruslah disesuaikan dengan Rencana Kerja Operasional Bank

Syariah yang dibuat oleh Direksi.27

2. Kegiatan Operasionalnya

a) Pemasaran produk dengan melalui bermacam-macam media

pemasaran, baik media elektronik, cetak, pertemuan-pertemuan,

pengajian-pengajian, khutbah jum'at dan sebagainya

b) Kegiatan funding officer dan anggotanya terutama dalam mobilisasi

dana, hasilnya :

i. Funding : saham, deposito mudharabah, tabungan mudharabah,

titipan (wadi'ah) atau zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS)

ii. Setelah diadministrasikan oleh FO, funding yang baru

diserahkan kepada SA dan bagian jasa nasabah (janas),

sedangkan funding kelanjutan langsung diserahkan kepada

teller/kasir.

iii. Hasil pembiayaan diserahkan kepada A/O unutk diproses

selanjutnya.

c) Operasioanl accounts officer (A/O) atau pembina pembiayaan

24 Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, hlm 5525 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, hlm 67(5)26 Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, hlm 5627 Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, hlm 159

i. Membuat struktur dana dan alokasi dana dari dana mobilisasi

tersebut untuk memenuhi permohonan pembiayaan yang

masuk.

ii. Memproses calon Debitur yang masuk

iii. Membina Debitur agar lancar pengembalian pembiayaannya

serta mengurangi risiko (menekankan risiko) atas pembiayaan

yang diberikan.28

d) Operasional Bagian support Pembiayaan (BSP)

i. Memproses Calon Debitur dari segi keabsahan (legal)

ii. Mengatasi permasalahan Debitur yang mungkin terjadi.

e) Operasional Bagian Administrasi Pembiayaan

i. Menyiapkan surat persetujuan pembiayaan (SPP)

ii. Menyiapkan Aqad pembiayaan serta persetujuan jaminan

iii. Menyiapkan slip-slip pencairan pembiayaan

iv. Menyiapkan kartu angsuran untuk Debitur

v. Menyiapkan kartu pembiayaan (untuk bank)

vi. Menyiapkan slip-slip pembayaran kembali, angsuran atau

pelunasan

vii. Menyelenggarakan file Debitur

viii. Pengamanan Jaminan

ix. Khusus untuk mudharabah atau musyarakah

x. Membuat table rencana pembayaran

xi. Membuat aktualisasi pembayaran

f) Operasional bagian Pegawasan Pembiayaan

i. Membuat Regestrasi Calon Debitur

ii. Membuat Registrasi Debitur

iii. Membuat daftar Rencana angsuran/Pembayaran Debitur dan

Aktualisasinya

iv. Membuat surat-surat Peringatan

v. Pemecahan Permasalahan Debitur

28 Ibid, hlm 160

vi. Execusi Jaminan.29

B. Bidang Operasional

1) Service Operasional

a) Informasi kegiatan Bank Syariah terutama bidang Marketing dan bidang

Operasional

b) Pencatatan nasabah Funding yang baru.

2) Teller/Kasir

a) Transaksi Keuangan Tunai : setoran dan pembayaran

b) Laporan Kas harian

3) Jasa Nasabah

Penyelenggaran funding : deposito mudharabah, tabungan mudharabah,

wai'da yad dhomanah, zakat, infaq (ZIS)

a) Pembuatan Kartu Tabungan

b) Pembuatan Register Deposito

c) Jurnal Funding

d) Penghitungan Bagi Hasil Deposito dan Tabungan Mudharabah

e) Bonus wadi'ah yad Dhomanah

4) Bagian Tata Buku

a) Pembukuan transaksi fisik pada Kasir/Teller

b) Pembukuan transaksi Rekening Bank

c) Pembuatan Neraca dan Daftar Rugi/Laba Harian

d) Pembuatan Neraca dan Daftar Rugi/Laba Bulanan

e) Laporan ke Bank Indonesia

C. Bidang Umum

1) Sekertariat

a) Surat-menyurat

b) Arsip dan Dokumen

2) Perbekalan

a) Inventarisasi kebutuhan sesuai dengan anggaran

b) Belanja Barang Investasi dan Biaya

29 Ibid, 160

c) Urusan Inventaris dan Penyusutan (cadangan penyusutan)

3) Personalia

a) Daftar Hadir Karyawan, Surat-surat Ijin dan Surat-surat Tugas

b) Urusan Gaji Karyawan dan Jaminan Sosial

c) Penyelenggaran kartu pegawai dan data pegawai

d) Kenaikan gaji dan pangkat

e) Pendidikan dan pembinaan karyawan

4) Urusan Rumah Tangga Kantor

a) Keamanaan dan Tata Tertib Kantor

b) Pemeliharaan Kantor dan Pemeliharaan Inventarisasi Kantor serta

perlengkapan/perbekalan kantor.30

D. Bidang Pengawasan

1) Pengawasan Marketing

a) Pengawasan sesuai dengan Syariah

b) Pengawasan prosedural

c) Publik opini, masukan untuk pemecahan masalah

2) Pengawasan Personil

a) Pengawasan dalam Dinas dan Pengawasan di luar Dinas

Pengamalan Islam

Kedisplinan

Keterampilan Kerja

Kreativitasnya

Kerjasama

b) Penilaian secara Periodik

3) Pengawasan Umum

a) Pengawasan kekayaan/Inventaris

b) Pengawasan perbekalan/biaya kantor

c) Pengawasan akuntansi.31

E. DASAR HUKUM OPERASIONAL BANK SYARIAH

1. PERIODE SEBELUM TAHUN 1992

30 Ibid , hlm 16131 Ibid, hlm 162

Sebelum tahun 1992 di Indonesia telah berdiri bank syariah dalam bentuk BPR

Syariah yaitu : BPRS Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, Al-Mukaromah

dimana sebagai pendiri adalah alumni ITB atau Masjid Salman (Masjid dalam lingkungan

kampus ITB, Bandung). Pada periode ini BPRS didirikan sesuai dengan perundang-

undang perbankan yang berlaku saat itu (bank konvensional), dan tidak ada ketentuan

yang mengatur tentang bank syariah disamping masyarakat yang belum memungkinkan

untuk diajak bertransaksi syariah, sehingga BPR-Syariah tersebut mati secara pelan-

pelan.

2. PERIODE TAHUN 1992 – 1998

Dalam periode ini lahir puluhan BPR Syariah dan satu Bank Umum Syariah, yaitu

Bank Muamalat Indonesia. Dijelaskan pada Undang-undang nomor 7 tahun 1992

mengenai bank syariah yaitu mengatur tentang usaha bank syariah sebagai berikut :

Usaha Bank Umum : “Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkanv prinsip bagi

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (pasal 6 huruf

m).”

Usaha Bank Pengkreditan Rakyat : “Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan

prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

(pasal 13 huruf c).”

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

tersebut pemerintah mengeluarkan dua ketentuan perbankan syariah yaitu :

a) Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil.

Sehingga undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Peraturan Pemerintah tersebut

sebagai landasan hukum berdirinya Bank Umum Syariah.

b) Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat

Berdasarkan Bagi Hasil. Sehingga undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang

perbankan dan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai landasan hukum berdirinya Bank

Pengkreditan Rakyat dalam periode ini.

3. PERIODE TAHUN 1998 – 2008

Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tersebut telah dibahas ketentuan-

ketentuan bank syariah misalnya :

a) Dalam pasal 1 angka 13 disebutkan “prinsip syariah adalah aturan perjanjian

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan

syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah),

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musbarakah), prinsip jual beli barang

dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah

wa iqtina)

b) Pasal 6 huruf m ” menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatanlain

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia “.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan “ pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia memuat antara lain :

1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah

2) Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah

3) Persyaratan baik pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara

konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

c) Masih banyak pasal lain yang mengatur tentang perbankan syariah oleh karena dalam

undang-undang nomor 10 tahun 1998 telah dibahas bank syariah, pemerintah mencabut

dua peraturan pemerintah tersebut diatas dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun

1998. Sebagai peraturan pelaksanaannya Bank Indanesia mulai tahun 1999 banyak

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur bank syariah. Ketentuan-

ketentuan ini yang merupakan landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat

Syariah dan Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan

beberapa cabang syariah dari bank konvensional, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, BTN

Syariah, Bank Jabar Syariah dsb.

4. Periode setelah tahun 2008

Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki Undang-undang

tersendiri, yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang ini secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran buku ini.

Bank Syariah yang didirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008,

sudah tentu berdasarkan Undang-undang nomor 21 dan seluruh peraturan

pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-undang nomor 10

tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan Undang-undang nomor 21 tahun 2008. Hal ini sesuai ketentuan dalam

pasal 69 undang-undang tersebut yaitu:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan

Syariah yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3790) beserta peraturan

pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

undang ini”.32

F. FAKTOR-FAKTOR DALAM MENENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI

PERBANKAN SYARIAH.

III. PENUTUP

Kegiatan operasional perbankan syariah harus dilakukan oleh suatu bank yang

seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan syariah Islam, maka dari itu diperlukan

suatu lembaga yang bertugas untuk memberikan nasehat kepada bank tersebut mengenai

produk-produk pelayanan perbankan yang menyimpang dari ketentuan syariah islam.

32 Nadi Samawa, Landasan Hukum Perbankan Syariah, http://nadisamawa.blogspot.com, 19 maret 2014

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan saran-

saran kepada Bank Indonesia didalam pengawasan dan pembinaan bank syariah.

Agar terdapat kemurnian dalam pelaksanaan operasinya, bank yang beroperasi secara

Syariah Islam tidak boleh dilakukan oleh Bank konvensional, melainkan oleh lembaga

bank yang terpisah. Agar masyarakat dapat membedakan mana yang Syariah dan mana

yang Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Basyaib,Hamid.,dkk, Bank Tanpa Bunga, Yogyakarta: PT.MITRA GAMA WIDYA,1992.

Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: GRAHA

ILMU,2010.

Mardani, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, Jakarta: PT Refika Aditama,2011.

Muhammad, Manajemen Bank Syariah,Yogyakarta:Unit Pernebitan dan Percetakan

(UUP)AMPYKPN,2002.

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta:Unit Penerbitan dan

Percetakan UUP,2005.

Soemitra,Andri, Bank & Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Kencana,2009.

Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu,2012.

Sheikh Mishary bin Rashed Al-Afasy,Quran-Terjemah.Org,1976.

http://nadisamawa.blogspot.com/2013/01/landasan-hukum-perbankan-syariah.html