sak-etap untuk koperasi dan ukm

50
PENERAPAN SAK-ETAP (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN – ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK) UNTUK PELAPORAN KEUANGAN BAGI ENTITAS USAHA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI INDONESIA Oleh R. Taufik Hidayat, SE., MMSi. Dosen STIE Tri Bhakti Bekasi ABSTRACT Koperasi adalah badan usaha sekaligus berbadan hukum yang diterbitkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI selain badan hukum PT ( Perseroan Terbatas ) yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia RI. Koperasi mempunyai ciri-ciri, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip tersendiri yaitu Mandiri, Kesetaraan, Keadilan, Gotong-royong yang sangat jauh berbeda dengan cirri-ciri, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip pada badan hukum Perseroan Terbatas ( PT ). Transaksi ekonomi secara moneter pada koperasi dan usaha kecil menengah cenderung lebih sederhana dan sedikit dari pada transaksi ekonomi pada PT. Pelaporan transaksi ekonomi secara moneter dituangkan dalam Laporan Keuangan yang harus menggunakan Standar Akuntansi Keuangan sehingga dapat di Audit secara ekstern karena mengikuti standar tertentu. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mempunyai 4 pilar yang diadopsi dari IFRS (International Financial Reporting Standard) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK-Syaraiah), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dari ke-4 standar akuntansi keuangan tersebut SAK-ETAP disiapkan untuk Small Enterprises (usaha kecil menengah) karena dianggap transaksinya lebih sederhana dan tidak perlu melaporkan laporan keuangannya kepada publik/masyarakat secara luas. Sehingga sebaiknya Koperasi dan UKM menggunakan SAK-ETAP yang lebih sederhana dari pada standar akuntansi keuangan lainnya untuk pencatatan akuntansinya serta pelaporan keuangannya. Keywords : SAK-ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan ber-basis IFRS untuk Small Enterprises, Koperasi dan UKM adalah tergolong dalam Small Enterprises yang sebaiknya menggunakan SAK-ETAP dalam pelaporan keuangannya I. PENDAHULUAN Koperasi sebagai salah satu badan usaha dari sekian banyak badan usaha lain di Indonesia serta sesuai dengan UU RI No.25/1992, badan hukum koperasi melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip per-koperasian dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi mempunyai tujuan utama yang spesifk dan unik, bukan untuk mengkapitalisasi modal semata tetapi harus memajukan dan memberdayakan ekonomi para anggotanya yang sekaligus sebagai pemilik badan usaha koperasi, lain halnya 1

Upload: independent

Post on 01-Dec-2023

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PENERAPAN SAK-ETAP (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN – ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK) UNTUK PELAPORAN

KEUANGAN BAGI ENTITAS USAHA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI INDONESIA

OlehR. Taufik Hidayat, SE., MMSi.Dosen STIE Tri Bhakti Bekasi

ABSTRACT

Koperasi adalah badan usaha sekaligus berbadan hukum yang diterbitkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI selain badan hukum PT ( Perseroan Terbatas ) yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia RI. Koperasi mempunyai ciri-ciri, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip tersendiri yaitu Mandiri, Kesetaraan, Keadilan, Gotong-royong yang sangat jauh berbeda dengan cirri-ciri, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip pada badan hukum Perseroan Terbatas ( PT ). Transaksi ekonomi secara moneter pada koperasi dan usaha kecil menengah cenderung lebih sederhana dan sedikit dari pada transaksi ekonomi pada PT. Pelaporan transaksi ekonomi secara moneter dituangkan dalam Laporan Keuangan yang harus menggunakan Standar Akuntansi Keuangan sehingga dapat di Audit secara ekstern karena mengikuti standar tertentu. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mempunyai 4 pilar yang diadopsi dari IFRS (International Financial Reporting Standard) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK-Syaraiah), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dari ke-4 standar akuntansi keuangan tersebut SAK-ETAP disiapkan untuk Small Enterprises (usaha kecil menengah) karena dianggap transaksinya lebih sederhana dan tidak perlu melaporkan laporan keuangannya kepada publik/masyarakat secara luas. Sehingga sebaiknya Koperasi dan UKM menggunakan SAK-ETAP yang lebih sederhana dari pada standar akuntansi keuangan lainnya untuk pencatatan akuntansinya serta pelaporan keuangannya.

Keywords : SAK-ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan ber-basis IFRS untuk Small Enterprises, Koperasi dan UKM adalah tergolong dalam Small Enterprises yang sebaiknya menggunakan SAK-ETAP dalam pelaporan keuangannya

I. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai salah satu badan usaha dari sekian banyak badan usaha lain di Indonesia serta sesuai dengan UU RI No.25/1992, badan hukum koperasi melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip per-koperasian dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi mempunyai tujuan utama yang spesifk dan unik, bukan untuk mengkapitalisasi modal semata tetapi harus memajukan dan memberdayakan ekonomi para anggotanya yang sekaligus sebagai pemilik badan usaha koperasi, lain halnya

1

dengan badan hukum lainnya yang bertujuan mengkapitalisasi modal pemilik saham semata dengan pelaku ekonominya adalah para pemilik saham sebagai pemilik perusahaan.

Walaupun secara jati-diri badan hukum koperasi lain dengan badan hukum lain seperti PT dan CV tetapi Koperasi tetap sama sebagai suatu gerakan ekonomi yang harus dikelola secara profesional, harus memisahkan kekayaan para anggotanya dengan badan hukum koperasi itu sendiri, menerapkan prinsip keterbukaan, transparasi, dan akuntabilitas sehingga badan hukum koperasi dapat dipercaya dan diterima tidak saja oleh para anggota koperasi sebagai pemilik tetapi juga oleh masyarakat luas, bila hal ini dilaksanakan maka akan membawa dampak ketertarikan masyarakat umum untuk apresiatif dan tertarik menjadi anggota koperasi sehingga koperasi-koperasi di Indonesia akan semakin kuat dengan anggota yang banyak dan tentunya berkualitas. Pengelolaan inilah yang disebut dengan Clean Corporate Governance ( Tata Kelola Perusahaan yang bersih dan baik ).

Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah dengan pengelolaan pencatatan akuntansi yang baik, benar, dan tertib. Karena koperasi mempunyai ciri dan jati-diri tersendiri maka penerapan akuntansi dan pelaporan akuntansinya juga mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan badan hukum yang lain pada umumnya walaupun secara prinsip akuntansinya adalah sama seperti laporan keuangan harus mencerminkan kondisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan dalam periode tertentu yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan strategis ke depan.Untuk dapat membuat laporkan keuangan tersebut diatas diperlukan suatu standar pencatatan dan pelaporan sehingga masyarakat yang awam pun dapat dengan mudah membaca dan memahami laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu badan usaha khususnya koperasi dan UMKM.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang dalam pendahuluan tersebut diatas, dapat ditarik suatu identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Diperlukan standar pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang relative lebih mudah penerapannya oleh badan hukum koperasi dan badan usaha usaha mikro kecil menengah.

2. Diperlukan perbandingan standar pencatatan akuntansi bagi badan hukum koperasi dan badan usaha usaha mikro kecil menengah untuk memberikan pengertian lebih tentang standar-standar pencatatan akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Badan hokum Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah lebih mudah dan feasible menggunakan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK-ETAP) dari pada menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

III. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud dan tujuan dari penelitian dan analisa standar akuntansi keuangan bagi Koperasi dan UMKM ini adalah :

2

1. Untuk mengetahui perbandingan secara makro antara PSAK dan SAK-ETAP.2. Untuk mengetahui mana yang lebih mudah dan feasible bagi koperasi dan UMKM dalam

penggunaan standar akuntansi antara PSAK dan SAK-ETAP. 3. Untuk menekankan pentingnya badan hukum koperasi dan UMKM menggunakan Standar

Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

IV. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Relasi kebutuhan akan standar akuntansi keuangan bagi seluruh badan usaha baik yang berbadan hokum maupun yang tidak ber badan hukum adalah pendekatan stake holder badan usaha dan badan hukum itu sendiri yang semakin membutuhkan kehandalan suatu data dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Kehandalan dan kewajaran suatu data dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan entitas baik ber badan hukum atau belum ber badan hukum tersebut sangat dibutuhkan para stake holder dari suatu entitas untuk pengambilan keputusan atau suatu kebijakan dimasa yang akan datang.

Suatu standar atau pedoman tersebut berisi praktek penerapan akuntansi yang dahulu semuanya diatur dalam PSAK ( Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ) yang berlaku untuk semua badan usaha dan badan hukum di Indonesia. Mulai pada 8 April 2011 Dewan Standar Akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 ( PPSAK 8 ) yaitu pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 27 ( PSAK 27 ) mengenai Akuntansi Koperasi.

Standar Akuntansi Keuangan sekarang ini mengacu kepada IFRS ( International Financial Reporting Standard ) yang untuk sektor bisnis dikelompokkan :1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)2. Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum)

3

ENTITAS

LembagaPemerintahUsaha Mikro

& UMKM

Koperasi

UsahaPerseorangan Organisasi

Kemasyarakatan

Perusahaan

Yayasan

Usaha BisnisSyariah

Badan hukum koperasi yang tidak harus melaporkan keuangannya kepada publik secara luas, hanya melaporkan kepada anggotanya saja, maka tergolong sebagai pemakai dari SAK-ETAP.

Pedoman ini akan menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi yang diperuntukkan untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain sebagai stakeholder koperasi. Pedoman ini mutlak harus diterima dan dijalankan oleh para pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasinya.

Tugas pemerintah yang diwakili oleh Kementrian Koperasi & UKM Republik Indonesia adalah memberikan edukasi tentang bagaimana penerapan SAK-ETAP ini sehingga semua gerakan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat mengikuti dan menjalankannya.

1.1. Pengertian Umum

Secara jati-diri badan hukum koperasi lain dengan badan hukum lain seperti PT dan CV tetapi Koperasi tetap sama sebagai suatu gerakan ekonomi yang harus dikelola secara profesional, harus memisahkan kekayaan para anggotanya dengan badan hukum koperasi itu sendiri, menerapkan prinsip keterbukaan, transparasi, dan akuntabilitas sehingga badan hukum koperasi dapat dipercaya dan diterima tidak saja oleh para anggota koperasi sebagai pemilik tetapi juga oleh masyarakat luas, bila hal ini dilaksanakan maka akan membawa dampak ketertarikan masyarakat umum untuk apresiatif dan tertarik menjadi anggota koperasi sehingga koperasi-koperasi di Indonesia akan semakin kuat dengan anggota yang banyak dan tentunya berkualitas. Pengelolaan inilah yang disebut dengan Clean Corporate Governance ( Tata Kelola Perusahaan yang bersih dan baik ).

Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah dengan pengelolaan pencatatan akuntansi yang baik, benar, dan tertib. Karena koperasi mempunyai ciri dan jati-diri tersendiri maka penerapan akuntansi dan pelaporan akuntansinya juga mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan badan hukum yang lain pada umumnya walaupun secara prinsip akuntansinya adalah sama seperti laporan keuangan harus mencerminkan kondisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan dalam periode tertentu yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan strategis ke depan.

4

IFRS

IFRS For Public Enterprise( SAK – Umum )

IFRS For Small Enterprise( SAK – ETAPPermen No.12/2015 untuk Koperasi Riil & Permen No.13/2015 untuk KSP

Untuk dapat membuat laporkan keuangan tersebut diatas diperlukan suatu standar pencatatan dan pelaporan sehingga masyarakat yang awam pun dapat dengan mudah membaca dan memahami laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu badan usaha khususnya koperasi dan UMKM.

Pengertian secara umum dalam pedoman akuntansi koperasi yang mengacu kepada SAK-ETAP, UU RI No.25/1992 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.12/2015 dan No.13/2015, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.

3. Koperasi Riil adalah koperasi yang mempunyai kegiatan usaha dibidang usaha jasa, usaha perdagangan, dan usaha produksi.

4. Pedoman Akuntansi Koperasi adalah suatu petunjuk atau standar dalam pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan koperasi dari semua transaksi yang timbul dari hubungan usaha antara koperasi sebagai badan usaha dengan anggota koperasi maupun non-anggota koperasi.

5. Standar Akuntansi Keuangan adalah standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang terdiri dari PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) atau lebih dikenal dengan SAK-Umum dan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) - ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

6. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam adalah dengan menggunakan SAK-Umum dan SAK-Etap ( pasal 3 Permenkop & UKM RI No.13/2015 ).

7. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada koperasi riil yang tidak harus melaporkan akuntabilitasnya ke publik memakai SAK-ETAP sedangkan koperasi riil yang melaporkan akuntabilitasnya ke publik menggunakan PSAK atau SAK-UMUM ( pasal 3 Permenkop & UKM RI No.12/2015 ).

8. Akuntansi koperasi adalah system pencatatan yang sistematis atas transaksi-transaksi keuangan koperasi yang mencerminkan suatu pengelolaan koperasi secara clean corporate governance ( tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab ) sesuai prinsip-prinsip dan jati-diri perkoperasian Indonesia.

9. Pelayanan kepada anggota adalah transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan pelayanan baik barang dan/atau jasa.

10. Penjualan kepada non-anggota adalah transaksi koperasi dengan non-anggota yang merupakan hubungan bisnis atas penjualan barang dan/atau jasa.

11. Harga pokok penjualan adalah pengorbanan ekonomis dari koperasi atau harga perolehan barang dan/atau jasa ( dapat berupa harga beli ataupun harga pembuatan/produksi ) yang diperlukan koperasi untuk memperoleh pendapatannya dalam suatu periode tertentu.

1.2. Karakter Koperasi di Indonesia

5

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang/perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan semua kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung-jawab, sosial, dan rasa keperdulian terhadap peningkatan ekonomi anggota dan calon anggota.

2. Prinsip-prinsip keanggotaan koperasi merupakan satu kesatuan dengan landasan hidup koperasi yang terdiri dari :a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.b. Pengelolaan menejemen koperasi dilakukan secara demokratis, hal ini ditunjukkan

dengan hak suara dalam RAT adalah satu anggota hanya mempunyai satu suara tidak walaupun banyak memiliki Sertifikat Modal Koperasi.

c. Pembagian SHU atau Surplus Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.e. Kemandirian.f. Koperasi diharuskan melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan

pengurusnya.g. Kerjasama antar koperasi.Prinsip-prinsip koperasi tersebut diatas merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha sekaligus merupakan cirri khas koperasi yang membedakan dengan jenis badan usaha lainnya.

3. Tujuan utama dari koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum.

4. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

1.3. Identitas Koperasi di Indonesia

1. Seperti penjelasan diatas maka karakter utama dari koperasi adalah posisi anggota koperasi adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga koperasi memiliki beberapa karakter sebagai berikut :a. Koperasi dibentuk oleh anggota-anggotanya berdasarkan kepentingan ekonomi yang

sama.b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kemandirian,

kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap orang lain.

c. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi, dan dimanfaatkan oleh anggota.d. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggota dalam rangka

memajukan kesejahteraan semua anggota.e. Jika terdapat kelebihan skala ekonomi koperasi atau kemampuan pelayanan koperasi

kepada anggotanya maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

2. Setiap anggota sebagai pemilik koperasi mempunyai hak dan kewajiban paling sedikit meliputi :

6

a. Memberikan Hak Suara dalam proses pengambilan keputusan melalui rapat anggota tahunan (RAT) yaitu :1). Mengesahkan anggaran dasar ( AD ), anggaran rumah tangga ( ART ),

peraturan khusus koperasi, dan kebijakan strategis koperasi lainnya.2). Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas

dalam rapat anggota.3). Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas.4). Menetapkan rencana kerja ( RK ) dan rencana anggaran pendapatan

dan belanja koperasi ( RAPBK ).5). Mengesahkan ketetapan-ketetapan operasional lainnya.

b. Aktif ikut melakukan pengawasan koperasi melalui system pengawasan dalam rapat anggota seperti : 1). Ikut aktif menanggapi isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan kebijakan strategis bidang organisasi, operasional, pelayanan, usaha, dan keuangan koperasi. 2). Ikut aktif menanggapi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. 3). Ikut aktif menanggapi rencana kerja pengurus dan pengawas. 4). Ikut aktif menanggapi ketetapan operasional lain yang diagendakan.

c. Aktif mengembangkan permodalan koperasi baik melalui Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, maupun modal yang tidak menentukan kepemilikan koperasi ( Simpanan Sukarela, Tabungan, dan Simpanan ).

3. Partisipasi anggota juga diwujudkan dalam bentuk keaktifan memanfaatkan pelayanan koperasinya.

4. Transaksi dengan anggota disebut dengan pelayanan, sedangkan transaksi dengan non-anggota disebut dengan hubungan bisnis. Perlakuan akuntansi yang timbul karena transaksi dengan non-anggota harus dipisahkan pencatatannya dengan pelayanan kepada anggota.

1.4. Karakter Spesifik Laporan Keuangan Koperasi

Berdasarkan karakter yang spesifik dari badan usaha koperasi yaitu dengan karakter utama adalah posisi anggota koperasi adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, maka laporan keuangan koperasi pun akan mempunyai karakter yang spesifik juga bila dibandingkan dengan badan hokum usaha-usaha yang lain yang antara lain adalah :a. Laporan Keuangan Koperasi merupakan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode

akuntansi untuk bahan penilaian kinerja pengelolaan koperasi.b. Laporan Keuangan Koperasi ditujukan untuk pihak internal koperasi dan pihak eksternal

koperasi.c. Laporan Keuangan Koperasi harus berdaya guna bagi anggotanya untuk mengetahui :

1). Prestasi koperasi dalam hal pelayanan kepada anggota dalam satu periode akuntansi.2). Prestasi koperasi dalam hal pelayanan kepada non-anggota dalam satu periode akuntansi.

Sedangkan karakter laporan keuangan koperasi secara kualitatif adalah :

7

a. Dapat dipahami,Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna

b. Relevan,Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu melakukan evaluasi

c. Keandalan,Informasi keuangan harus memiliki kualitas handal dan bebas dari kesalahan material yang dapat mem-biaskan pengambilan keputusan atau kebijakan untuk pencapaian tujuan

d. Dapat dibandingkan,Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk evaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

e. Materialitas,Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

f. Pertimbangan sehat,Pertimbangan yang sehat berarti laporan keuangan mengandung unsur kehati-hatian sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

g. Kelengkapan,Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

h. Tepat waktu,Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

i. Keseimbangan antara biaya dan manfaat,Evaluasi biaya dan manfaatnya merupakan proses pertimbangan yang substansial. Manfaat informasi juga merupakan manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dari pengertian umum tentang koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan berbagai karakter spesifiknya yang juga menyangkut pelaporan keuangannya maka dapat ditarik suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

8

IFRS

IFRS For Public Enterprise( PSAK )

IFRS For Small Enterprise( SAK – ETAP )

V. PEMBAHASAN DAN SIMULASI PERBANDINGAN UMUM ANTARA PSAK DAN SAK-ETAP

V.1. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Jika SAK ETAP mengatur transaksi, kejadian atau keadaan lainnya secara spesifik, maka entitas harus menerapkannya sesuai dengan SAK ETAP. Namun, jika dampak yang ditimbulkan tidak material maka entitas diperbolehkan untuk tidak mengikuti persyaratan dalam SAK ETAP. Jika terdapat transaksi, peristiwa yang tidak diatur spesifik dalam SAK ETAP, maka manajemen dapat menggunakan judgement-nya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi agar menghasilkan informasi yang relevan bagi pemakai untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi. Dari perincian penjelasan diatas maka berikut disajikan penyajian laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan SAK TAP.

SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas ini mempunyai ciri-ciri : 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika suatu entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dan Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi.

2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum.Tujuan umum disini adalah para pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

9

Permen No.12/2015 untuk Koperasi Riil & Permen No.13/2015 untuk KSP, No.14/2015 untuk KSP Syariah

Pembandingan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan antara :

PSAK vs SAK-ETAP

Pemakaian SAK-ETAP oleh Koperasi dan UMKM untuk pencatatan akuntansi dan pelaporan

keuangan-nya

V.2. Penyajian Laporan Keuangan

5.2.1. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

Penerapan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK-ETAP ), penyusunan laporan keuangan setiap transaksi keuangan atau kejadian akuntansi pada koperasi harus mengikuti asas-asas :

1. PengakuanMerupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos/akun tersebut mengalir dari atau ke dalam entitas koperasi.

2. PengukuranMerupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan.

3. Penyajian Merupakan proses penempatan pos/akun dalam laporan keuangan koperasi secara tepat.

4. PengungkapanAdalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan atas laporan keuangan koperasi.

5.2.2. Pengukuran Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur asset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan.Dasar pengukuran yang umum adalah :

1. Biaya Historis Adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Pengakuan awal aset harus diukur sebesar biaya perolehan.

2. Nilai Wajar Adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.

5.2.3. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan koperasi sekurang-kurangnya terdiri dari :

10

a. Neraca :

b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha ( PHU ) :

c. Catatan atas laporan keuangan : Catatan yang berisi tambahan informasi terhadap laporan keuangan seperti metode pencatatan akuntansi yang dipakai dalam laporan keuangan, detail/rincian/penjelasan saldo-saldo dalam laporan keuangan, dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria standar akuntansi.

11

ASETHutang

Ekuitas/Modal

KegiatanKoperasi

TransaksiUsaha

Anggota

TransaksiUsaha Non-

Anggota

TransaksiNon-Usaha

Laba/RugiKomprehensif :

Pendpatan & Biaya : Usaha dengan Anggota& Non-anggota

Pendapatan & Biaya :Non-Usaha/Lain-Lain

Ekuitas/Modal :- Laba Tahun Berjalan- Cadangan- SHU dibagikan

d. Laporan Perubahan Ekuitas ( Modal ) : Laporan yang berisi jumlah/saldo ekuitas/modal tahun lalu ditambah atau dikurang surplus/defisit hasil usaha tahun ini, sehingga menunjukkan kapitalisasi modal yang bertambah jika laba/surplus atau penurunan modal jika rugi/defisit.

e. Laporan Arus Kas : Satu-satunya laporan yang menggunakan metode kas ( Cash Basis ) adalah laporan arus kas, laporan ini menghitung saldo akhir kas dari saldo kas awal ditambah/dikurang dengan penambahan/pengurangan kas dari kegiatan operasi koperasi, investasi koperasi, dan pendanaan koperasi.

5.2.4. Karakter Laporan Keuangan Koperasi

Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi, dan pengguna lainnya dalam menginterpretasikan keadaan pengelolaan koperasi.Penyajian informasi dalam laporan keuangan koperasi harus memperhatikan standar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seperti dalam SAK-ETAP.

5.2.5. Penyajian Laporan Keuangan Koperasi

Alur penyajian laporan keuangan koperasi menurut ketentuan SAK-ETAP sebaiknya dapat dijalankan secara runut/teratur/step by step seperti prinsip akuntansi yang diterima umum :1. Menyediakan bukti-bukti transaksi secara lengkap dalam buku-buku jurnal harian.2. Menyediakan data-data saldo transaksi yang lengkap berdasarkan buku-buku jurnal harian

tersebut diatas.3. Data-data yang lengkap didukung oleh bukti-bukti transaksi dalam buku jurnal akan

menyediakan jejak audit yang lengkap yang dapat digunakan untuk memudahkan auditor eksternal dalam bekerja maupun untuk adjustment/koreksi bila terdapat kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

4. Menjamin akurasi data dan informasi akuntansi serta terbebas dari kesalahan yang material dalam penyajian laporan keuangan koperasi.

12

Bukti-buktiTransaksi

JURNAL HARIAN

Posting

BUKU BESAR

Pembuatan NERACA SALDO

Penyajian informasi dalam laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK-ETAP, sifat informasi tersebut secara kualitatif harus :

1. Dapat DipahamiInformasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus secara mudah dapat dipahami oleh pengguna.

2. RelevanInformasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus relevan dengan kebutuhan para penggunanya dalam proses pengambilan keputusan dan melakukan evaluasi kinerja koperasi.

3. MaterialitasInformasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan untuk jumlah yang tidak material dapat digabungkan dengan pos-pos yang lain sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Karena tingkat materialitas dan tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan yang diambil yang datanya didasarkan atas laporan keuangan tersebut.

4. KeandalanInformasi dalam laporan keuangan memiliki kualitas handal jika bebas dari kesalahan yang material dan bias karena informasi dalam laporan keuangan digunakan dalam pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan atau hasil tertentu.

5. Substansi mengungguli bentukTransaksi dan peristiwa ekonomi yang dicatat dalam laporan keuangan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sebenarnya.

6. Pertimbangan Sehat

13

Adjustment/Koreksi

NERACA SALDOSetelah Penyesuaian

Pembuatan Laporan Keuangan :Neraca, PHU, Perubahan Ekuitas, Arus Kas, Catatan Lap Keuangan

Pertimbangan yang sehat adalah unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam suatu kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

7. KelengkapanAgar dapat diandalkan suatu informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan meterialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan akan mengakibatkan laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan, tidak benar, dan bahkan menyesatkan.

8. Dapat DibandingkanPengguna laporan keuangan koperasi harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode akuntansi untuk mengukur kecenderungan posisi kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi dengan laporan koperasi lainnya bahkan dengan jenis badan usaha lainnya untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan secara relatif.

9. Tepat WaktuInformasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya, sehingga ketepatan waktu dalam penyediaan informasi keuangan dalam suatu laporan keuangan koperasi dalam suatu jangka waktu tertentu akan menentukan keputusan yang akan dibuat tersebut.

10. Keseimbangan antara Biaya dan ManfaatEvaluasi biaya dan manfaatnya merupakan proses pertimbangan yang sangat substansial. Manfaat evaluasi ini akan bermanfaat tidak saja untuk pengguna internal dalam koperasi tetapi juga akan dimanfaatkan oleh pengguna eksternal koperasi.

5.2.6. Pencatatan Akuntansi Dengan Dasar Akrual

Dalam penyelenggaraan catatan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan koperasi harus menggunakan dasar akrual kecuali laporan arus kas. Dasar akrual mensyaratkan pencatatan akuntansi berdasarkan terjadinya transaksi keuangan tersebut walaupun nilai uangnya belum diterima. Sebaliknya dengan dasar kas maka transaksi keuangan dicatat pada saat kas benar-benar diterima seperti dalam laporan arus kas.

1. Jenis Transaksi

a. Transaksi koperasi dengan anggotanya :

1). Transaksi Setoran :

a). Setoran modal yang menentukan kepemilikan( Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib )

b). Setoran yang tidak menentukan kepemilikan( Simpanan Sukarela, Simpanan Berjangka, Tabungan,

14

Simpanan lainnya )

2). Transaksi Pelayanan :

a). Pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota.

b). Menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota.

c). Pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan.

d). Pengelolan kegiatan simpan pinjam anggota.

b. Transaksi antara koperasi dengan non anggota :

1). Penjualan barang/jasa kepada non anggota atau masyarakat umum atau perusahaan.

2). Pembelian barang/jasa dari non anggota.

c. Transaksi khusus pada koperasi :

1). Penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain.

2). Penerimaan modal sumbangan ( Hibah/Donasi ) dari anggota atau pihak lain.

3). Pengalokasian “ Beban Perkoperasian “4). Pembentukan cadangan

2. Pengakuan/perlakuan, Penyajian, dan Pengungkapan

Dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (pelakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam koperasi.

b. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai asset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan.

c. Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar.

d. Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

15

Tujuan dari pernyataan tersebut diatas adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh koperasi secara terukur, tepat, wajar, dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

V.3. Akuntansi Aset

V.3.1. Difinisi Umum

1. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usahanya

2. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh koperasi

3. Asset yang diperoleh dari sumbangan yang tidak terikat penggunaannya dapat diakui sebagai asset tetap.

V.3.2. Komponen Aset

1. Aset Lancar

Adalah asset yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun, klasifikasi asset lancar adalah :

a. Aset lancar yang dapat direalissikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal koperasi.

b. Aset lancar yang untuk diperdagangkan/diperjual belikanc. Aset lancar yang akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode

pelaporan.

Komponen-komponen Aset Lancar :

a. Kas atau Setara Kas :

1). Adalah nilai mata uang baik uang kartal maupun uang giral, baik yang berada di koperasi maupun yang ditempatkan di Bank yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah ( termasuk adalah mata uang asing dan uang di kas kecil )

2). Transaksi kas dicatat sebesar nilai nominalnya.3). Penyajian kas adalah di dalam golongan asset lancar.4). Dalam laporan keuangan harus diungkapkan seperti rincian jumlah-jumlah uang kas.

b. Bank :

Adalah simpanan koperasi di suatu bank tertentu yang likuid ( dapat dicarkan dalam 1 periode akuntansi ) seperti tabungan, giro, deposito, dan jenis simpanan lainnya. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

16

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi bank diakui dan dicatat sebagai asset lancar dan sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rinciannya baik pada satu bank maupun jika ditempatkan pada beberapa bank.

c. Surat Berharga :

Adalah investasi koperasi dalam berbagai bentuk surat berharga yang dapat dicairkan dan diperjualbelikan dalam bentuk tunai dalam satu periode akuntansi. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi diakui dan dicatat sebagai asset lancar dan sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian surat berharga tersebut yang dimiliki koperasi

d. Piutang Usaha :

Adalah tagihan koperasi sebagai akibat suatu penyerahan barang/jasa kepada pihak lain yang tidak dibayar secara tunai. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi diakui dan dicatat sebagai asset lancar dan sebesar nilai nominalnya.2). Harus diungkapkan rincian piutang usaha koperasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Piutang Pinjaman Anggota :

Adalah tagihan koperasi sebagai akibat dari transaksi pemberian pinjaman ( tunai/kredit baik berupa barang atau jasa ) kepada anggota koperasi sendiri. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi diakui dan dicatat sebagai asset lancar dan sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian piutang pinjaman dari masing-masing anggota.

f. Piutang Pinjaman Non-Anggota :

Adalah tagihan koperasi sebagai akibat dari transaksi pemberian pinjaman ( tunai/kredit baik berupa barang atau jasa ) kepada non-anggota koperasi. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi diakui dan dicatat sebagai asset lancar dan sebesar nilai nominalnya.

17

2). Harus diungkapkan rincian piutang pinjaman dari masing-masing non-anggota tersebut.

g. Penyisihan Piutang Tak Tertagih :

Adalah penyisihan/penghapusan nilai tertentu sebagai pengurang nilai nominal dari piutang atas suatu kemungkinan resiko tidak tertagihnya ( kredit macet ) piutang tersebut. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pos/Akun Penyisihan/Kerugian Piutang Tak Tertagih, nilainya disesuaikan dengan analisa umur piutang dan perkiraan piutang yang tidak tertagih dari periode-periode sebelumnya.2). Penyajiannya, saldo akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai pengurang dari saldo Piutang.

h. Persediaan :

Adalah kekayaan koperasi yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan, baik itu bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi, maupun barang dagangan dalam rangka pelayanan kepada anggota dan transaksi kepada non-anggota. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi diakui dan dicatat sebagai asset lancar dan sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian per-jenis persediaan pada koperasi.

i. Biaya Dibayar Dimuka :

Adalah sejumlah dana yang telah dibayarkan kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat barang/jasa tertentu, seperti sewa gedung yang dibayar sekalian untuk tahun-tahun kedepan melebihi satu tahun periode akuntansi ini. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi diakui dan dicatat sebagai asset lancar dan sebesar nilai nominalnya.2). Harus diungkapkan jenis dari biaya yang dibayar dimuka tersebut

j. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima :

Adalah berbagai macam pendapatan koperasi yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan tetapi belum dapat diterima secara kas oleh koperasi. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

18

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi diakui dan dicatat sebagai asset lancar dan sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan jenis dari pendapatan diterima dimuka tersebut

k. Aset Lancar Lain :

Adalah asset yang tidak termasuk dalam golongan huruf a sampai j tersebut diatas. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi diakui dan dicatat sebagai asset lancar dan sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan jenis dari asset-aset lancar tersebut.

2. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar adalah asset-aset koperasi yang mempunyai umur manfaat labih dari satu periode akuntansi, dimiliki dan digunakan untuk kegiatan operasional koperasi dengan kompensasi penggunaannya adalah dengan adanya biaya depresiasi ( Penyusutan ). Aset-aset tidak lancar koperasi atau komponen atau perkiraan dari asset tidak lancar ini terdiri dari :

a. Investasi Jangka Panjang :

Adalah asset/kekayaan koperasi yang diinvestasikan pada koperasi sekunder, koperasi lain, atau perusahaan lain untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dan tidak dapat dicairkan segera, dapat berupa simpanan atau penyertaan modal. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi diakui dan dicatat sebagai asset tidak lancar dan sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian atau macam investasinya tersebut.

b. Properti ::

Adalah modal koperasi berupa tanah, bangunan dan/atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai koperasi atau melalui sewa pembiayaan ( leasing ) yang dapat menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau kedua-duanya. Properti ini tidak secara langsung digunakan dalam proses operasional koperasi tetapi keberadaannya untuk mendukung kegiatan operasional tersebut. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi diakui dan dicatat sebagai asset tidak lancar dan sebesar nilai perolehannya.

2). Harus diungkapkan sumber perolehan, rincian aset property tersebut

c. Akumulasi Penyusutan Properti :

19

Adalah pengurang nilai perolehan dari aset properti tersebut diatas sebagai akibat dari pemakaian dari properti tersebut. Akumulasi penyusutan ini dilakukan sistematis selama awal penggunaan properti sampai dengan umur manfaatnya. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran penyusutan untuk setiap periode yang bersangkutan diakui sebagai beban/biaya dari periode tersebut dan nilainya disesuaikan dengan metode penyusutan yang dipakai koperasi yang bersangkutan.

2). Penyajian saldo penyusutan disajikan sebagai pengurang nilai saldo properti tersebut.3). Harus diungkapkan metode penyusutan dan umur manfaat yang digunakan.

d. Mesin dan Kendaraan :

Adalah kekayaan koperasi yang ditanamkan di dalam bentuk berbagai jenis mesin, kendaraan, atau peraltan produksi. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi diakui dan dicatat sebagai asset tetap/tidak lancar dan sebesar nilai perolehannya.

2). Harus diungkapkan sumber perolehan, rincian atas mesin, kendaraan, atau peralatan produksi beserta penyusutannya.

e. Invetaris / Peralatan Kantor :

Adalah kekayaan koperasi yang ditanamkan di dalam bentuk berbagai jenis inventaris/peralatan kantor. Penyajiannya sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi diakui dan dicatat sebagai asset tetap/tidak lancar dan sebesar nilai perolehannya.

2). Harus diungkapkan sumber perolehan, rincian atas inventaris/peralatan kantor tersebut beserta penyusutannya.

f. Akumulasi Penyusutan Mesin dan Inventaris/Peralatan Kantor :

Adalah pengurang nilai perolehan mesin dan inventaris sebagai akibat dari penggunaannya dalam satu periode akuntansi. Akumulai penyusutan ini dilakukan secara sistematis selama awal penggunaannya sampai pada habis masa manfaatnya. Penyajiannya sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran penyusutan untuk setiap periode yang bersangkutan diakui sebagai beban/biaya dari periode tersebut dan nilainya disesuaikan dengan metode penyusutan yang dipakai koperasi yang bersangkutan.

2). Penyajian saldo penyusutan disajikan sebagai pengurang nilai saldo mesin dan inventaris tersebut.

3). Harus diungkapkan metode penyusutan dan umur manfaat yang digunakan.

20

g. Aset Tidak Berwujud :

Adalah aset yang dapat di-identifikasikan tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk proses operasional koperasi atau disewakan kepada pihak lain untuk suatu tujuan administrative tertentu. Aset tidak berwujud ini seperti Hak Paten, Hak Cipta, Hak Guna, Kuota, Waralaba, dan Goodwill. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud dicatat sesuai nilai perolehan, dan mempunyai masa manfaat ekonomis, serta dapat diukur secara handal.

2). Penyajiannya pada pos aset tidak lancar/tetap.3). Harus diungkapkan tentang : Umur Manfaat, Tarif Amortisasi, Metode Amortisasi,

dan Akumulasi Amortisasinya.

h. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud :

Adalah pengurang nilai perolehan aset tidak berwujud sebagai akibat dari penggunaannya dan/atau berlalunya waktu. Akumulai penyusutan ini dilakukan secara sistematis selama awal penggunaannya sampai pada habis masa manfaatnya. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran amortisasi/penyusutan aset tidak berwujud ini untuk setiap periode yang bersangkutan diakui sebagai beban/biaya dari periode tersebut dan nilainya disesuaikan dengan metode amortisasi yang dipakai koperasi yang bersangkutan.

2). Penyajian saldo penyusutan disajikan sebagai pengurang nilai saldo aset tidak berwujud tersebut.

3). Harus diungkapkan metode amortisasi dan umur manfaat yang digunakan.

i. Aset Tidak Lancar Lainnya :

Adalah aset tidak lancar selain dari huruf a sampai dengan h tersebut diatas, seperti : bangunan yang belum selesai dibangun. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi dicatat sebagai aset tidak tetap dan sebesar nilai nominalnya.

2). Penyajiannya pada pos/akun aset tidak tetap lain-lain.3). Harus diungkapkan sumber perolehan dan rincian atas aset tidak lancar lain-lain

tersebut.

V.4. Akuntansi Kewajiban

21

V.4.1. Definisi Umum

1. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan koperasi dimasa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya.

2. Kewajiban merupakan tanggung jawab koperasi saat ini akibat dari peristiwa/transaksi koperasi di masa lalu, yang penyelesaiannya akan membutuhkan sumber daya ekonomi koperasi.

3. Simpanan anggota diluar setoran pokok dan sertifikat modal koperasi ( yang tidak menentukan kepemilikan ), diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan perjanjiannya.

4. Koperasi dapat mengumpulkan atau menerima simpanan berupa tabungan dan/atau simpanan baik berjangka atau lain-lainnya dari anggota yang diakui sebagai kewjiban koperasi dan atas simpanan tersebut akan diberikan balas jasa berupa bunga atau lainnya berdasarkan perjanjian

V.4.2. Jenis-jenis Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah hutang koperasi yang digunakan baik untuk kebutuhan modal maupun untuk menambah likuiditas koperasi. Kewajiban jangka pendek ini harus dilunasi dalam satu periode akuntansi ( satu tahun buku ).Perkiraan/akun dari kewajiban jangka pendek antara lain adalah :

a. Simpanan Anggota :

Adalah simpanan dari anggota yang tidak menentukan kepemilikan ( diluar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib ), semisal : Simpanan Sukarela, Tabungan Koperasi, Simpanan Berjangka Koperasi, yang harus dikembalikan dalam satu tahun buku.Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi dicatat sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian jenis simpanan dan informasi lain yang diperlukan.

b. SHU Bagian Anggota :

Adalah Surplus Hasil Usaha periode tahun lalu setelah dikurangi Dana Cadangan dan Dana Pendidikan/Litbang yang akan dibagikan kepada anggota dalam tahun buku ini

22

sesuai dengan jasa usaha masing-msing anggota dengan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi dicatat sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian SHU yang dibagikan dan informasi lain yang diperlukan.

c. Hutang Usaha :

Adalah hutang koperasi kepada pihak lain/ketiga sebagai akibat dari transksi bisnis koperasi. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi dicatat sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian Hutang Usaha Koperasi dan informasi lain seperti jangka waktu, tingkat bunga, agunan, dan tata cara pelunasannya apabila diperlukan.

d. Hutang Bank/Lembaga Keuangan Lainnya :

Adalah hutang koperasi kepada bank atau lembaga keuangan lainnya baik untuk kebutuhan modal maupun untuk likuiditas koperasi yang harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun buku. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi dicatat sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian hutang koperasi kepada bank/lembaga keuangan lainnya dan informasi lain yang diperlukan misalnya hutang pokok dan bunga yang jatuh tempo.

e. Hutang Jangka Pendek Lainnya :

Adalah hutang jangka pendek koperasi lain kepada pihak ketiga yang harus dilunasi dalam jangka satu tahun buku/periode akuntansi. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi dicatat sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian jenis hutang koperasi jangka pendek kepada pihak lain dan informasi lain yang diperlukan misalnya hutang pokok dan bunga yang jatuh tempo.

f. Beban/Biaya Yang Masih Harus Dibayar :

23

Adalah beban/biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar dalam periode akuntansi yang sekarang. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi dicatat sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian jenis beban/biaya yang masih harus dibayar dan informasi lain yang diperlukan.

g. Pendapatan Diterima Dimuka :

Adalah akun yang dicatat sebagai hutang jangka pendek karena uang kas nya sudah diterima koperasi didepan padahal barang/jasa belum diberikan koperasi kepada pihak ketiga. Kewajiban ini akan menjadi pendapatan seiring berjalannya periode akuntansi berikutnya.Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi dicatat sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian jenis pendapatan diterima dimuka dan informasi lain yang diperlukan.

2. Kewajiban Jangka Panjang :

Adalah hutang koperasi yang digunakan untuk suatu investasi koperasi dan/atau untuk kebutuhan koperasi lainnya yang pelunasannya dapat dilakukan lebih dari satu tahun buku/akuntansi. Perkiraan/akun dari kewajiban jangka panjang antara lain adalah :

a. Hutang Bank/Lembaga Keuangan Lainnya :

Adalah hutang koperasi kepada bank atau lembaga keuangan lainnya yang jatuh temponya melebihi satu tahun buku/akuntasi. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi dicatat sebagai kewajiban jangka panjang dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian jenis hutang koperasi kepada bank atau lembaga keuangan lain dan informasi lain yang diperlukan seperti hutang pokok, bunga, agunan, jangka waktu, dan tata cara pelunasan.

b. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja :

Adalah imbalan ( selain pesangon PHK ) yang terhutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

24

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi dicatat sebagai kewajiban jangka panjang dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian kewajiban imbalan pasca kerja dan informasi lain yang diperlukan.

c. Kewajiban Jangka Panjang Lainnya :

Adalah kewajiban jangka panjang koperasi lainnya baik kepada bank, lembaga keuangan lain, dan pihak-pihak lainnya, baik untuk memenuhi kebutuhan investasi koperasi maupun kebutuhan koperasi lainnya yang jatuh tempo lebih dari satu tahun buku/akuntansi. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran transaksi dicatat sebagai kewajiban jangka panjang dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Harus diungkapkan rincian jenis hutang jangka panjang lain dan informasi lain yang diperlukan seperti nilai penyertaan modal, bagi hasil, jangka waktu, dan tata cara pelunasan.

V.5. Akuntansi Ekuitas

V.5.1. Pengertian Umum

1. Ekuitas adalah modal yang berasal dari sumber dalam koperasi seperti cadangan dan SHU Tahun Berjalan serta berasal dari pihak ketiga seperti Hibah.

2. Ekuitas atau modal mengandung resiko naik atau turun yang tergantung dari SHU tahun berjalan apakah surplus/laba atau malah defisit/rugi.

3. Ekuitas atau modal tidak dapat dipindah tangankan kecuali ada anggota yang meninggal atau mengundurkan diri atau koperasi nya sendiri yang dibubarkan.

4. Ekuitas atau modal koperasi terdiri dari :a. Simpanan Pokokb. Simpanan Wajibc. Cadangand. Sumbangan/Hibahe. SHU Tahun Berjalan

V.5.2. Komponen-komponen Ekuitas

1. Simpanan Pokok :

Adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan Pokok ini diambil kembali oleh anggota jika tidak lagi menjadi anggota koperasi. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

25

1). Pengakuan dan pengukuran Simpanan Pokok diakui sebagai ekuitas/modal dan dicatat sebesar nilai nominalnya yang mencakup nilai Simpanan Pokok pendiri dan nilai penyetaraan yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga koperasi.

2). Pengungkapannya, Simpanan Pokok yang belum dilunasi maupun dalam hal penyetaraan setoran pokok diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Simpanan Wajib :

Adalah sejumlah uang yang tidak sama banyaknya yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi setelah menjadi anggota koperasi, untuk memperkuat struktur modal koperasi sekaligus memperbesar peranan modal anggota di dalam koperasi yang akan berpengaruh terhadap pembagian SHU anggota. Simpanan Wajib ini diambil kembali oleh anggota jika tidak lagi menjadi anggota koperasi. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran sertifikat modal koperasi diakui sebagai ekuitas/modal dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Pengungkapan sertifikat modal koperasi yang belum dilunasi maupun dalam hal penyetaraan nilainya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Hibah/Modal Sumbangan :

Adalah sejumlah uang atau barang modal yang mempunyai nilai dalam unit moneter yang diterima dari pihak lain berupa hibah baik mengikat maupun tidak mengikat. Hibah/Modal Sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota. Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran hibah/dana sumbangan diakui sebagai ekuitas/modal dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Pengungkapan hibah/dana sumbangan baik terikat maupun tidak terikat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Tahun Berjalan :

a. SHU adalah SHU adalah penjualan barang/jasa sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun periode akuntansi dikurangi dengan biaya operasional dan biaya-biaya lainnya dalam periode tersebut.

b. SHU setelah dikurangi dengan cadangan akan dibagikan kepada anggota sebagian dan sebagian lagi dapat dipergunakan sebagai dana litbang/pendidikan baik pengurus maupun anggota nya.

c. Selain untuk memenuhi kebutuhan dana cadangan maupun dana litbang/pendidikan, koperasi dapat membagi SHU untuk keperluan lain menurut keputusan rapat anggota atau ketentuan anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain sesuai rapat anggota.

d. Dalam hal jumlah pembagian SHU telah diatur dengan jelas, maka bagian SHU yang bukan hak koperasi dicatat sebagai kewajiban koperasi sedangkan yang merupakan hak koperasi diakui sebagai dana cadangan.

26

e. Apabila jumlah pembagian SHU belum diatur secara jelas maka SHU tersebut dicatat sebagai SHU Tahun Berjalan dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran SHU yang menjadi hak koperasi diakui sebagai Cadangan dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Disajikan dalam akun : SHU tahun berjalan3). Hal yang perlu diungkapkan adalah : SHU Koperasi yang dibagikan pada tahun berjalan.

5. Cadangan :

a. Adalah bagian dari SHU yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau ketetapan rapat anggota.

b. Cadangan yang disisihkan dari SHU merupakan ekuitas koperasi yang tidak dapat dibagikan kepada anggotanya kembali.

c. Pembentukan dana cadangan koperasi adalah untuk menutup kerugian koperasi dimasa-masa mendatang.

d. Penggunaan dana cadangan untuk tujuan pemupukan modal koperasi dengan segala resikonya, dan hal ini harus diatur dalam ketentuan anggaran dasar koperasi dengan mempertimbangkan kepentingan pengembangan koperasi.

Penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut :

1). Pengakuan dan pengukuran dana cadangan diakui sebagai ekuitas/modal dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2). Penyajian pos Cadangan pada kelompok ekuitas/modal.3). Hal yang perlu diungkapkan adalah : tujuan dan penggunaan dana cadangan.

V.6. Akuntansi Perhitungan Hasil Usaha

V.6.1. Pengertian Umum

1. Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi.

2. Sisa Hasil Usaha ( SHU ) tidak hanya semata-mata sebagai pengukur besaran laba tetapi harus juga menggambarkan besaran manfaat untuk para anggotanya.

V.6.2. Komponen-komponen Perhitungan Hasil Usaha

1. Pelayanan kepada Anggota :

Adalah pendaptan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan para anggotanya, yang dapat terdiri dari :

27

a. Pelayanan Bruto Anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi pelayanan ekonomi kepada para anggotanya.

b. Biaya/Beban Pokok Pelayanan yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan para anggotanya dalam satu periode akuntansi.

c. Pelayanan Neto Anggota yaitu total pelayanan anggota dikurangi dengan beban pelayanan.

2. Pendapatan Non-Anggota :

Adalah pendaptan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan para non-anggota koperasi, yang dapat terdiri dari :

a. Penjualan Barang/Jasa kepada Non-anggota yaitu pendaptan koperasi yang timbul dari transaksi bisnis koperasi dengan para non-anggota koperasi ( masyarakat umum )

b. Biaya/Beban Pokok Penjualan yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan para non-anggota ( masyarakat umum ) dalam satu periode akuntansi.

c. Laba/Rugi Non-Anggota yaitu total penjualan barang/jasa non-anggota dikurangi dengan beban pokok penjualan.

A. Skema Perhitungan HARGA POKOK PENJUALAN untuk Koperasi Konsumen :

- Persediaan Barang Awal Periode = Rp .xxx- Pembelian Barang periode ini = xxx

--------------- Persediaan Barang Tersedia utk Dijual = Rp. xxx

- ( Persediaan Barang Akhir Periode ) = ( xxx )---------------

HARGA POKOK PENJUALAN = Rp.xxx=========

B. Skema Perhitungan HARGA POKOK PENJUALAN untuk Koperasi Produksi Barang/Jasa :

- Persediaan Barang Awal Periode = Rp. xxx- Pembelian Barang periode ini = xxx

---------------Persediaan Barang Tersedia utk Dijual = Rp. xxx

- ( Persediaan Barang Akhir Periode ) = ( xxx)---------------

BAHAN BAKU TERPAKAI PRODUKSI = Rp. xxxBIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG = xxxBIAYA OVERHEAD PABRIK = xxx

---------------

28

TOTAL BIAYA PRODUKSI = Rp.xxx( + ) Persediaan Barang Dlm Proses – Awal = xxx( - ) Persediaan Barang Dlm Proses – Akhir = ( xxx)

---------------HARGA POKOK PRODUKSI = Rp.xxx

( + ) Persediaan Barang Jadi – Awal = xxx( - ) Persediaan Barang Jadi – Akhir = ( xxx)

---------------HARGA POKOK PENJUALAN = Rp. xxx

=========

C. BEBAN OPERASIONAL

Adalah biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas penjualan barang/jasa oleh koperasi kepada anggota dan non-anggota, yang dapat meliputi :

1. Biaya/Beban Usaha :

Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha penjualan barang/jasa koperasi, yang meliputi biaya administrasi, biaya umum, dan biaya penjualan seperti :

a. Biaya Gaji/Upah/Honorb. Biaya Alat Tulis Kantorc. Biaya Perjalanan Dinasd. Biaya Penyusutan/Amortisasie. Biaya Listrik/Air/Telponf. Biaya Promosi

2. Biaya/Beban Perkoperasian :

Adalah biaya yang dikeluarkan koperasi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional koperasi tetapi ditujukan untuk pengembangan organisasi koperasi seperti : Biaya Pendidikan Perkoperasian, Biaya Pengembangan SDM Koperasi, Biaya Rapat, dan Biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan perkoperasian.

3. Biaya/Beban Operasional Lainnya :

Adalah biaya operasional lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam biaya usaha dan biaya perkoperasian.

D. PENDAPATAN dan/atau BIAYA LAINNYA

29

1. Pendapatan Lain-lain adalah pendaptan yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi, diantaranya adalah : Pendapatan Bunga, Pendapatan Deviden, dan Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset.

2. Biaya/Beban Lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan oleh koperasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi, diantaranya adalah : Biaya Bunga dan Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset.

E. BIAYA PAJAK

Adalah biaya yang dikeluarkan koperasi atas ketentuan perpajakan yang terhutang, seperti : Pajak Penghasilan Badan ( PPh-Badan ), Pajak Pertambahan Nilai ( PPn ), dan Pajak Bumi Bangunan ( PBB ). Untuk diperhatikan bahwa menurut Undang-undang Pajak No.28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan UU Pajak No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan mengatakan bahwa : Pajak adalah kontribusi setiap warga negara baik perorangan maupun badan hukum terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sehingga jika Biaya Pajak dicatat sebagai pengurang dari pendapatan/penghasilan/penjualan maka akan dikoreksi ( Koreksi Fiskal ).

F. SISA HASIL USAHA ( SHU ) setelah PAJAK

Adalah pos surplus hasil usaha bersih koperasi setelah dipotong dengan pajak terhutang koperasi. Surplus tersebut dapat lebih / laba dapat pula defisit / rugi.

V.7. Akuntansi Laporan Arus Kas

V.7.1. Pengertian Umum

1. Arus Kas adalah aliran kas masuk dan keluar yang riil/tunai/setara tunai.2. Laporan Arus Kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai atau setara

tunai koperasi untuk suatu periode yang dilaporkan/satu periode akuntansi, yang dilaporkan dalam bagian/komponen yang terbagi dalam : Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan.

V.7.2. Komponen-komponen Arus Kas

1. Aktivitas Operasi Koperasi :

30

Adalah arus kas masuk dan keluar koperasi dari aktivitas operasi atau aktivitas utama koperasi, diantaranya adalah :

a. Penerimaan Kas dari Penjualan Barang/Jasab. Penerimaan Kas dari Royalti, Fee, Komisi, dan Pendapatan lainnyac. Pembayaran kas kepada para pemasok barang/jasa koperasi.d. Pembayaran Kas kepada dan atas nama karyawan koperasi.e. Pembayaran Kas atau restitusi pajak kecuali jika dapat diidentifikasikan secara

khusus sebagai bagian dari aktivitas investasi atau pendanaan.f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi pinjaman dan kontrak lainnya

yang dimiliki untuk tujuan perdagangan yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

2. Aktivitas Investasi :

Adalah Arus kas masuk dan keluar sehubungan dengan sumber daya yang digunakan untuk tujuan menghasilkan pendapatan dimasa depan, yang diantaranya adalah :

a. Penjualan Surat Berharga.b. Penjualan Investasi Jangka Pajang.c. Penjualan Properti.d. Penjualan Aset Tetape. Perolehan Surat Berharga.f. Perolehan Investasi Jangka Panjang.g. Perolehan Properti.h. Perolehan Aset Tetap

3. Aktivitas Pendanaan :

Adalah Arus kas masuk dan keluar sehubungan dengan sumber pendanaan untuk tujuan menghasilkan pendapatan dimasa depan, yang diantaranya adalah :

a. Penerimaan Kas dari Simpanan Pokok.b. Penerimaan Kas dari Simpanan Wajib.c. Penerimaan Kas dari Hibah/Modal Sumbangan.d. Penerimaan Kas dari Surat Hutang.e. Penerimaan Kas dari Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Lain.f. Pengeluaran Kas untuk Pengembalian Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.g. Pengeluaran Kas untuk Penarikan/Pembayaran Surat Hutang.h. Pengeluaran Kas untuk Pengembalian Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Lainnya.

V.8. Akuntansi Perubahan Ekuitas

31

V.8.1. Pengertian Umum

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan total ekuitas/modal koperasi dalam satu periode akuntansi karena adanya penambahan akibat dari laba/surplus hasil usaha atau pengurangan ekuitas/modal karena rugi/defisit hasil usaha dari satu tahun periode akuntansi tersebut, atau karena perubahan ekuitas karena perubahan kebijakan koperasi yang berhubungan dengan modal seperti penambahan Simpanan Pokok, penambahan/pengurangan Simpanan Wajib, penambahan Dana Hibah dan penambahan/pengurangan dana Cadangan.

V.8.2. Komponen-komponen Perubahan Ekuitas

Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas ini adalah :

a. Laba/Rugi tahun berjalanb. Perubahan Simpanan Pokokc. Perubahan Simpanan Wajibd. Perubahan Dana Hibah dan Cadangane. Ekuitas/Modal koperasi pada awal periodef. Penambahan atau pengurangan ekuitas/modal koperasi pada akhir periode.

V.9. Prinsip Dasar Akuntansi Berdasarkan SAK-ETAP

V.9.1. Pengertian Umum

Akuntansi adalah proses dan seni dalam mengklasifikasikan, menggolong-golongkan, dan mencatat data-data moneter/keuangan untuk menghasilkan Informasi Keuangan dalam suatu format Laporan Keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis dimasa yang akan datang.

Laporan Keuangan sebagai suatu informasi keuangan yang akan digunakan dalam suatu pengambilan keputusan bisnis oleh baik pengguna internal maupun pengguna eksternal baik yang faham masalah-masalah akuntansi dan keuangan maupun yang tidak faham tentang masalah-masalah akuntansi dan keuangan. Oleh karena pemakai yang beragam tersebut maka seperti yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, diperlukan suatu Standar Pencatatan Akuntansi yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat, dan telah dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia bahwa standar akuntansi keuangan untuk badan usaha yang tidak memerlukan akuntabilitas publik adalah STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN – ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK ( SAK-ETAP ).

32

INPUT :DATA-DATAKEUANGAN

PROSES :AKUNTANSI

OUTPUT :LAPORAN

KEUANGAN

SAK-ETAP tersebut diperkuat penjelasannya dalam Keputusan Menteri Koperasi & UMKM Republik Indonesia No.12/2015 dan No.13/2015 beserta lampiran-lampiran dan penjelasan-penjelasannya.Penjelasan-penjelasan dalam Kepmen tersebut diatas diperlukan untuk lebih dapat dimengertinya SAK-ETAP secara keseluruhan dan dapat diterapkannya dalam proses akuntansi dan pembuatan laporan keuangan oleh badan usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia yang pengetahuannya tentang disiplin ilmu akuntansi dan keuangan sangat beragam

V.9.2. Proses dan Prinsip Pencatatan Akuntansi Dengan SAK-ETAP

Flow-chart atau urut-urutan proses pengerjaan akuntansi dari awal yaitu dari data-data keuangan sampai menjadi suatu informasi keuangan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Proses-proses dalam flow chart diatas adalah sebagai berikut :

1. Jurnal : Bukti Transaksi akan diklasifikasi dan digolong-golongkan serta dicatat di Buku Jurnal.

2. Posting : Jurnal Transaksi dalam Buku Jurnal akan di-klasifikasikan dan di-golong-golongkan serta di-catat menurut pos/akun nya masing-masing didalam Buku Besar.

33

Transaksi :Anggota &Non-Anggota

BUKTITRANSAKSI

JURNAL BUKUBESAR

NERACASALDO

JURNALPENYESUAIAN

NERACASALDO

PENYESUAIANJURNAL

PENUTUP

3. Posting : Jumlah/Saldo dalam masing-masing pos/akun buku besar akan dicatat didalam Neraca Saldo.

4. Adjustment : Mencatat jurnal penyesuaian atas pos/akun tertentu untuk menyesuaikan/adjust menjadi ke-keadaan/angka yang sebenarnya pada akhir tahun buku.

5. Jurnal Penutup : menjurnal balik pos/akun dalam rekening PHU (Perhitungan Hasil Usaha) sehingga dapat diketahui berapa selisih laba atau selisih rugi dari operasi selama 1 tahun buku dan saldo pada tahun berikutnya adalah nol untuk memulai operasi baru ditahun mendatang.

6. Membuat Laporan Keuangan : dari Neraca Saldo dan Penyesuaian dapat dibuat Neraca Lajur (Worksheet/Kertas kerja) untuk pembuatan Laporan Keuangan atau secara langsung dari Neraca Saldo setelah Penyesuaian dan Jurnal Penutup dibuatkan Laporan Keuangan.

Prinsip dasar dari pencatatan akuntansi adalah :

1. Double Entry, yaitu dalam men-jurnal semua transaksi ekonomi dengan asas double/berimbang, dalam satu jurnal jika mencatat sejumlah angka di-Debit maka saat itu juga akan mencatatnya di-sisi Kreditnya dengan jumlah yang sama.

2. Menggunakan Acrual Basis (Basis Akrual), yaitu semua transaksi ekonomi/keuangan yang di-jurnal dicatat angka atau jumlahnya berdasarkan kejadian transaksinya bukan berdasarkan uang yang diterima ( Cash Basis ), kecuali untuk Laporan Arus Kas.

Persamaan dasar akuntansi atau algoritma matematis dari pencatatan akuntansi dirumuskan sebagai berikut :

Sedangkan akun/perkiraan/rekening beserta saldo-saldo normal-nya adalah sebagai berikut :

NO JENIS AKUN SALDO NORMAL PENAMBAHAN PENGURANGAN

1 Harta (aset) Debit Debit Kredit

2 Hutang (kewajiban)

Kredit Kredit Debit

3 Modal Kredit Kredit Debit

34

(ekuitas)

4 Pendapatan (penghasilan)

Kredit Kredit Debit

5 Beban/Biaya Debit Debit Kredit

V.9.3. Rekening Dan Bagan Rekening

Untuk memudahkan pencatatan semua transaksi-transaksi ekonomi/keuangan maka dibuat account/akun/pos untuk digunakan dalam menggolong-golongkan transaksi-transaksi ke-dalam golongan akun-akun besar :

1. Aset / Harta2. Hutang3. Modal / Ekuitas4. Pendapatan/Penghasilan5. Biaya/Beban

Dari ke-5 akun/account besar tersebut dapat digolongkan kedalam rekening :

35

V.9.4. Contoh Bagan Rekening ( Chart of Account )

NOMORREKENING

N A M AR E K E N I N G

SALDONORMAL

11.11.1.11.1.21.1.31.1.4

AKTIVAAktiva Lancar :KasBankSurat BerhargaPiutang Usaha/Dagang

DEBET

1.21.2.11.2.21.2.2.11.2.31.2.3.11.2.41.2.4.1

Aktiva Tetap :TanahBangunan( Akumulasi Depresiasi Bangunan )Kendaraan( Akumulasi Depresiasi Kendaraan )Peralatan/Inventaris Kantor( Akumulasi Depresiasi Inventaris Kantor )

DEBET

22.12.1.12.1.22.1.32.22.2.1

KEWAJIBANKewajiban Jangka Pendek :Hutang Usaha/DagangSimpanan AnggotaSHU Bagian AnggotaKewajiban Jangka Panjang :Hutang Bank

KREDIT

36

2.2.2 Modal Penyertaan Anggota

33.13.23.33.43.5

MODAL :Simpanan PokokSimpanan WajibHibahCadanganSHU Tahun Berjalan

KREDIT

NOMORREKENING

N A M AR E K E N I N G

SALDONORMAL

44.14.2

PENDAPATAN/PENGHASILAN :Pendapatan / Penghasilan / PenjualanPendapatan/Penghasilan Lain-lain

KREDIT

55.15.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.65.25.2.15.2.2

BIAYA / BEBANBiaya Operasional :Harga Pokok Penjualan/PelayananBiaya GajiBiaya Penjualan/PromosiBiaya TransportasiBiaya PerkoperasianBiaya Operasional Lain-lainBiaya Non-Operasional :Biaya BungaBiaya Non Operasional Lain-lain

DEBET

Penomoran dan penamaan akun-akun/rekening/perkiraan tersebut diatas tidak harus baku seperti contoh tersebut diatas, dapat dikembangkan seperti :

a. Penomoran dapat dikembangkan kombinasi angka dan huruf : 1.1.1.Ab. Penamaan akun juga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing

bisnis atau badan usaha.

V.9.5. Bukti Transaksi

37

Bukti transaksi dapat berupa :1. Nota2. Formulir3. Bon4. Voucher5. Catatan-catatan lainnya

Yang memuat atau mencatat semua kejadian/transaksi pada hari atau saat itu, karena bukti transaksi ini merupakan bukti hukum maka pembuatan bukti transaksi ini harus memuat informasi sekurang-kurangnya adalah :

1. Jumlah Nilai Mata Uang dari transaksi yg dicatat2. Tanggal terjadinya transaksi3. Pihak-pihak ( Orang atau Badan ) yang terlibat dengan transaksi

Contoh faktur sebagai berikut :

Dijual kepada : No : Faktur : Tanggal : Pesanan Saudara Nomor :

Syarat : Dikirim dengan :

Kuantitas Pesanan

Uraian Kuantitas Dikirim

Harga Satuan

Jumlah

V.9.6. Jurnal Transaksi

Jurnal adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari suatu transaksi keuangan dengan menyebut rekening yang di-Debet atau di-Kredit disertai dengan jumlahnya masing-masing yang harus balance/sama dan referensinya.

38

Contoh Buku Jurnal :

TGL R E K E N I N G REF DEBET KREDIT

V.9.7. Buku Besar (General Ledger)

Buku Besar ( General Ledger ) adalah semua catatan dari rekening-rekening yang sejenis ( Kumpulan Rekening ) yang ada dalam laporan keuangan.

Bentuk dari buku besar yang paling sederhana adalah “ T – Account “ seperti contoh-contoh dibawah ini.

39

No Rek. : 1.1.1 K A S (000-Rp)

Saldo = 11.500 Pengurangan = 500Penambahan = 1.000

Penambahan aktiva berupa Kas Pengurangan aktiva berupa Kasdi-letakkan = Saldo Normalnya di-catat sebelah Kanan atau( 11.500 ) yaitu di-catat sebelah sisi KreditKiri atau sisi Debet.

Penambahan hutang berupa Hutang Pengurangan hutang berupa Usaha di-letakkan = Saldo Normalnya Hutang Usaha di-catat sebelah( 11.500 ) yaitu di-catat sebelah Kiri atau sisi Debit.Kanan atau sisi Kredit.

Penambahan hutang berupa Hutang Pengurangan hutang berupa Usaha di-letakkan = Saldo Normalnya Hutang Usaha di-catat sebelah

40

No Rek. : 2.1.1 HUTANG USAHA (000-Rp)

Pengurangan = 500 Saldo = 11.500 Penambahan = 1.000

No Rek. : 3.1 SIMPANAN POKOK (000-Rp)

Pengurangan = 500 Saldo = 11.500 Penambahan = 1.000

( 11.500 ) yaitu di-catat sebelah Kiri atau sisi Debit.Kanan atau sisi Kredit.

Pendapatan termasuk rekening NominalSehingga saldo-nya harus NOL di-awal periodeSetiap Penambahan di-catat di sisi Kananatau sisi Kredit.

Biaya termasuk rekening NominalSehingga saldo-nya harus NOL di-awal periodeSetiap Penambahan di-catat di sisi Kiri atau sisi Debet.

V.9.8. Neraca Saldo (Trial Balance)

41

No Rek. : 4.1 PENDAPATAN (000-Rp)

Saldo = 0 Penambahan = 10.000

No Rek. : 5.1.2 BIAYA GAJI (000-Rp)

Saldo = 0Penambahan = 5.000

Neraca Saldo ( Trial Balance ) adalah daftar yang berisi seluruh saldo-saldo di seluruh rekening dalam buku besar.Untuk membuat Neraca Saldo, seluruh rekening dalam buku besar harus di-tentukan saldo-nya.Neraca Saldo dapat dibuat per-periode tertentu, dapat tiap bulan, tiap semester, tiap pertengahan tahun, atau tiap tahun sekali.Dalam Neraca Saldo harus seimbang saldo Debet dan Saldo Kredit nya, walaupun ke-seimbangan antara Debet dan Kredit tersebut belum tentu dianggap benar.

Fungsi Neraca Saldo :

1. Untuk memastikan saldo-saldo dalam buku besar secara matematis akurat dengan pengertian bahwa saldo debet dan saldo kredit nya sama.

2. Jika neraca saldo sudah seimbang bukan berarti juga sudah benar harus di-cek penempatan dalam rekening-rekening nya karena sudah seimbang belum berarti sudah benar 100%.

Contoh Bentuk Neraca Saldo :

No. R E K E N I N GNo.REK DEBET KREDIT

V.9.9. Pencatatan Pendapatan Dan Biaya Dibayar Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah penerimaan uang oleh perusahaan dimana barang dan jasa nya belum seluruhnya diserahkan oleh perusahaan, sehingga saldo dari pendapatan diterima dimuka sama/sederajat dengan Hutang karena uang yang jasa/barang nya belum diserahkan dapat saja di-ambil oleh yang ber-hak.

Contoh Transaksi : Diterima ongkos kontrak jasa penggilingan padi untuk 1 tahun kedepan sebesar Rp.24.000.000,- pada tanggal 1 Desember 2013, sehingga yang dicatat/dijurnal sebagai Pendapatan tahun 2013 = Rp.2.000.000,- saja, sedangkan jumlah sebesar Rp.22.000.000,- dicatat/dijurnal sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.Biaya Dibayar Dimuka adalah pembayaran yang dilakukan perusahaan tetapi belum seluruh jasa/barang belum diterima sepenuhnya oleh perusahaan.

42

Contoh Transaksi : Dibayar ongkos kontrak jasa service mesin penggilingan padi untuk 1 tahun kedepan sebesar Rp.6.000.000,- pada tanggal 1 Desember 2013, sehingga yang dicatat/dijurnal sebagai Biaya tahun 2013 = Rp.500.000,- saja, sedangkan jumlah sebesar Rp.5.500.000,- dicatat/dijurnal sebagai Biaya Dibayar Dimuka.

V.9.10.Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian adalah jurnal pembetulan pada akhir tahun periode akuntansi yang biasanya pada tanggal 31 Desember terhadap saldo-saldo rekening tertentu yang harus disesuaikan baik itu rekening pendapatan maupun rekening biaya sehingga saldo-saldo pada rekening tersebut pada akhir tahun menunjukkan jumlah yang sesuai, karena :

1. Saldo Pendapatan pada periode sekarang adalah benar-benar saldo yang seharusnya untuk tahun sekarang bukan merupakan pendapatan yang diterima dimuka yang sebenarnya untuk dicatat menjadi pendapatan di tahun depan.

2. Saldo Biaya pada periode sekarang adalah benar-benar saldo yang seharusnya untuk tahun sekarang bukan merupakan Biaya yang dimuka atau biaya yang harusnya dibayar untuk tahun depan dan seharusnya dicatatnya di tahun depan.

3. Mencatat rekening Pendapatan dan Biaya yang salah dicatat sehingga perlu adanya perbaikan atau Mencatat Pendapatan dan Biaya yang belum dicatat, misalnya : Biaya Penyusutan Aktiva Tetap yang dibebankan setiap akhir tahun buku.

Contoh rekening-rekening yang biasanya di-sesuaikan :

1. Penyusutan / Depresiasi Aktiva Tetap untuk periode tahun ini2. Pendapatan Diterima Dimuka3. Biaya Dibayar Dimuka4. Biaya Yang Masih Harus Dibayar5. Piutang Pendapatan6. Koreksi-koreksi kesalahan yang diperlukan.

V.9.11.Neraca Lajur (Work Sheet)

Neraca Lajur atau Work Sheet ( Kertas Kerja ) adalah :

1. Kertas kerja ber-kolom yang digunakan sebagai alat bantu penyelesaian pekerjaan pembuatan laporan keuangan di akhir tahun yang biasanya data-datanya banyak dan menumpuk

43

2. Kertas kerja ( Work Sheet ) atau Neraca Lajur ini digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan laporan keuangan di akhir tahun untuk mengurangi kesalahan pencatatan.

3. Sifat pembuatan Neraca Lajur ini tidaklah baku harus dibuat, tergantung dari individu pembuat laporan keuangan apakah memerlukan alat bantu berupa neraca lajur ini atau tidak karena dapat juga jika sudah lancar dalam pembuatan laporan keuangan setelah jurnal-jurnal penyesuaian dapat dibuat jurnal penutup dan langsung dipilah-pilah mana yang merupakan rekening Laba/Rugi dan mana yang merupakan rekening Neraca.

Contoh bentuk Neraca Lajur :

ACCOUNT

NeracaSaldo

AJP NSSP PHU NERACA

D K D K D K D K D K

44

1. Menyusun Neraca Saldo dari Rekening-rekening Buku Besar

2. Jurnal Penyesuaian3. Menyusun Neraca Saldo

setelah penyesuaian4. Menyusun Laporan Keuangan

Keterangan :D = DebetK = KreditAJP = Ayat Jurnal PenyesuaianNSSP = Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

V.9.12.Contoh Penyajian Neraca Berdasarkan SAK-ETAP

Koperasi – ABCLaporan Neraca

Per 31 Desember 2015(dalam rupiah)

KETERANGAN

Tahun2014

Tahun2015 KETERANGA

N

Tahun2014

Tahun2015

45

AKTIVAAktiva Lancar :KasBankPiutang AnggotaPiutang Non – AnggotaPersediaan

Jumlah

Aktiva Tetap :TanahBangunanPeralatan TokoPeralatan Kantor(Akumulasi Penyu sutan peralatan)

Jumlah

JUMLAH AKTIVA

34.696.000--

15.707.750

6.136.55024.297.125

80.864.425

48.578.100--

8.920.300

5.012.00033.626.698

96.137.098

KEWAJIBANKewajiban Lancar :Simpanan SukarelaDana Pembagian- SHUBiaya yang masih harus dibayarJumlah

Kewajiban Jk.- Panjang :Hutang BankHutang Jk Panjang Lainnya

Jumlah

Modal :Simpanan PokokSimpanan WajibCadanganHibahSHU Tahun Berjalan

Jumlah

JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS

5.645.332

--

3.762.576

9.407.908

5.115.278

--

4.049.000

9.164.278

3.500.00021.781.546

500.000--

--

3.500.00019.436.065

500.000--

--

--

--

--

--

-- --

2.415.0009.678.0002.394.576

24.825.184

57.925.303

3.327.00010.590.0008.350.668

23.436.065

65.205.152

25.781.546 24.436.065

106.645.971 120.573.163

97.238.063 110.908.885

106.645.971 120.073.163

V.9.13.Contoh Penyajian Laporan Laba Rugi Berdasarkan SAK-ETAP

Koperasi – ABCLaporan Perhitungan Hasil Usaha

Per 31 Desember 2015(dalam rupiah)

1. Pendapatan Toko :Penjualan Bersih = 277.631.500

46

( Harga Pokok Penjualan ) = (165.387.578)Total Pendapatan Toko = 122.243.922

2. Pendapatan Unit Simpan Pinjam :Pendapatan Bunga/Provisi/Adm – Anggota = 15.295.898Pendapatan Bunga/Provisi/Adm – Non Anggota = 3.626.698Total Pendapatan Unit Simpan Pinjam = 18.922.596

TOTAL PENDAPATAN = 141.166.5183. Biaya-biaya :

a. Biaya Karyawan = 21.304.492b. Honor Pengurus = 18.641.432c. Biaya Kelancaran Usaha = 550.000d. Biaya Penyusutan = 5.686.988e. Biaya ATK dan Adm Kantor = 310.000f. Biaya Perkoperasian ( RAT, dll ) = 28.056.789Total Biaya-biaya = (74.549.701)SHU tahun 2015 sebelum pajak = 66.616.817Pajak Penghasilan Badan = 1% x Rp.141.166.518 (PP.46/2013) = ( 1.411.665)

SHU tahun 2015 setelah pajak penghasilan badan = 65.205.152

V.9.14.Contoh Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Berdasarkan SAK-ETAP

Koperasi – ABCLaporan Perubahan Ekuitas

Per 31 Desember 2015(dalam rupiah)

Modal Awal = 39.312.760

SHU tahun 2015 = 65.205.152Simpanan Pokok = 912.000Simpanan Wajib = 912.000Cadangan = 5.956.092Hibah = ( 1.389.119)

Bertambah = 71.596.125

Modal Akhir = 110.908.885

V.9.15.Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP dan PSAK

47

Dari bedah Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik untuk Badan Hukum Koperasi tersebut diatas baik mulai dari Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan terhadap elemen dan komponen dalam laporan keuangan maka dapat dibandingkan pemakaian SAK-ETAP dan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK-Umum) antara lain adalah sebagai berikut :

PSAK (SAK-UMUM) SAK-ETAP

1. Komponen Laporan Keuangan : 1. Komponen Laporan Keuangan :a. Laporan Posisi Keuangan a. Neracab. Laporan Laba Rugi Komprehensif b. Laporan Laba Rugic. Laporan Perubahan Ekuitas c. Laporan Perubahan Ekuitasd. Laporan Arus Kas d. Laporan Arus Kase. Catatan atas Lap Keuangan e. Catatan atas Lap Keuangan

2. Terdapat tanggung jawab atas Lap Keuangan 2. Tidak ada tanggung jawab3. Pencatatannya dasar akrual 3. Sama = Dasar Akrual4.Prinsip = Going - Concern 4. Sama = PSAK5.PSAK-IFRS complicated & rumit 5. SAK-ETAP lebih sederhana6.Menggunakan prinsip relevan untuk pemenuhan 6. Menggunakan prinsip stewardship

pengambilan keputusan user dan reliability untuk pertanggung- jawaban

7.Mengatur Pajak Tangguhan 7. Tidak mengatur Pajak Tangguhan8.Laporan Arus Kas menggunakan Metode 8. Laporan Arus Kas hanya mengguna-

Tidak Langsung & Metode Langsung kan Metode Tidak Langsung9.Untuk Aktiva Tetap menggunakan Cost-Model 9. Untuk Aktiva Tetap hanya memakai

dan Revaluasi-Model Cost-Model10.Konsep Pengukuran : Biaya Historis, Biaya Kini, 10.Konsep Pengukuran : Biaya Historis,

Nilai Realisasi Bersih, Nilai Sekarang dan Nilai Wajar saja11.Konsep Pemeliharaan Modal 11.Tidak ada Konsep Pemeliharaan

Modal12.Pos/Akun/Rekening lebih banyak 12.Pos/Akun/Rekening lebih sedikit13.Terdapat Goodwill 13.Tidak terdapat Goodwill14.Pelaporan keuangan menggunakan Rupiah dan 14.Pelaporan keuangan menggunakan

Mata Uang Asing Rupiah saja15.Laba adalah fiskal dan akuntansi 15.Laba adalah laba fiskal saja

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil kajian, permodelan, dan analisis terhadap Prinsip-prinsip Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dalam UU No.25/1992, Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI No.12 dan 13 tahun 2015, Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK-ETAP ) serta perbandingannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) yang

48

berbasiskan IFRS ( International Financial Reporting Standard ) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) tergolong dalam katagori Small Enterprises 2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) tergolong perusahaan yang tidak harus

melaporkan dan/atau mempertanggung-jawabkan pelaporan keuangannya kepada publik atau tidak harus mempunyai akuntabilitas publik karena permodalannya tidak terbagi atas saham-saham sebagai tanda kepemilikannya sehingga tidak akan dapat Go-Publik

3. Pos/Akun/Rekening catatan akuntansi pada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) tergolong dalam katagori sedikit dan tidak complicated sehingga perlu dipilih suatu metode pencatatan akuntansi yang lebih sederhana dari sekian metode yang ada.

4. SAK-ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan yang diadopsi dari PSAK (SAK-UMUM) dan IFRS sehingga baik SAK-ETAP maupun PSAK (SAK-UMUM) mempunyai basis yang sama.

5. SAK-ETAP adalah PSAK/IFRS untuk Small Enterprises

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Karena Koperasi dan UKM tergolong dalam Small Enterprises dimana Transaksi Ekonomi/Pos/Akun/Rekening nya tergolong sedikit dan tidak mempunyai akuntabilitas terhadap publik/masyarakat luas maka sebaiknya dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangannya lebih baik menggunakan SAK-ETAP yang lebih sederhana metode-metodenya dibandingkan menggunakan PSAK/IFRS.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28/2007 Tentang Ketentuan dan Tata Car Umum Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36/2008 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan ( PPh ).

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2010. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jakarta.

49

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 122/PMK.010/2015 Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak per 1 Juli 2015. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, 1998. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP. 281/PJ/1998 Tentang Obyek PPh yang dikecualikan. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Salemba Empat. Jakarrta.

Muljono, Djoko. 2009. Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak. Andy Offset Jogjakarta.

Pohan, CA. 2013. Menejemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Pudyatmoko, Y. Sri. 2006. Pengantar Hukum Pajak. Andy Offset Jogjakarta.

Zain, Mohammad, 2008. Menejemen Perpajakan. Salemba Empat Jakarta.

50