ppatk - pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kepada Yth:

Seluruh Penyedia Jasa Keuangan

SURAT EDARAN

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (UU TPPU), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pedoman

guna membantu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mengidentifikasi

transaksi keuangan yang mencurigakan berpotensi tindak pidana pencucian

uang. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, PPATK telah

menetapkan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-

11/ 1.02/ PPATK/ 06/ 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan

Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04 / 1.02 /PPATK/ 03/2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-

11 / 1.02/ PPATK/ 06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan

Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Surat Edaran Kepala

PPATK Nomor: SE-03/ 1.02/ PPATK/ 05/ 15 tentang Indikator Transaksi

Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Dalam


- 2 -

Dalam perkembangannya, PPATK berdasarkan hasil analisis,

pemeriksaan, dan riset tipologi menemukan adanya indikator baru dari

Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang berpotensi tindak pidana

pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana di bidang

perpajakan. Oleh karena itu, PPATK memandang perlu untuk menyusun

indikator TKM sesuai dengan tren yang terjadi saat ini untuk membantu PJK

dalam menganalisis ada atau tidaknya TKM terkait tindak pidana di bidang

perpajakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa yang terdapat pada PJK.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPATK menetapkan Surat Edaran ini

sebagai pedoman yang diharapkan menjadi salah satu langkah PJK untuk

optimalisasi upaya deteksi adanya indikasi TKM terkait tindak pidana di

bidang perpajakan yang perlu dilaporkan sebagai Laporan TKM (LTKM) ke

PPATK.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memudahkan PJK dalam

melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-

11 / 1.02 / PPATK/ 06/ 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan

Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04/ 1.02 / PPATK/ 03/ 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-

11 / 1.02 / PPATK/ 06 / 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan

Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, khususnya berkaitan dengan

identifikasi TKM yang terkait tindak pidana di bidang perpajakan.

4 PJK ...


- 3 -

PJK harus berpedoman pada Surat Edaran ini dalam menetapkan

indikator untuk melakukan identifikasi TKM atas transaksi yang dilakukan

oleh Pengguna Jasa. Identifikasi TKM yang dilakukan secara memadai pada

akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas laporan TKM yang

disampaikan kepada PPATK sehingga memberikan nilai tambah dan

bermanfaat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang di Indonesia, khususnya yang diduga berasal dari tindak

pidana di bidang perpajakan.

PJK harus untuk menyusun, menetapkan, dan melakukan

pemutakhiran atas parameter transaksi keuangan yang tidak wajar terkait

indikator tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam

Surat Edaran ini, sebagai upaya optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan

Surat Edaran ini. Indikator TKM yang diatur dalam Surat Edaran ini

merupakan satu kesatuan dengan indikator TKM lain yang telah diatur

dalam Surat Edaran Kepala PPATK Nomor: SE-03/ 1.02/ PPATK/ 05/ 15

tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa

Keuangan.

3. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

b. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan;

c. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/ 1.02 / PPATK/ 06/2013 tentang

Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa

Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK

Nomor: PER-04/ 1.02 / PPATK/ 03 / 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/ 1.02 / PPATK/ 06/ 2013 tentang

Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa

Keuangan; dan

A.4"-cl. Surat ...


- 4 -

d. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor: SE-03/1.02/ PPATK/05/ 15 tentang

Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa

Keuangan.

4. Isi Edaran

a. Identifikasi Adanya TKM Terkait Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

1) Dalam rangka melakukan identifikasi adanya indikator TKM terkait

tindak pidana di bidang perpajakan, PJK harus memiliki atau

mengetahui paling sedikit informasi, sebagai berikut:

a) Single Customer Identification File (CIF) untuk:

i. Rekening yang dimiliki oleh orang perseorangan;

ii. Rekening yang dimiliki oleh perusahaan; dan

iii. Rekening pribadi pemilik atau pengurus perusahaan,

yang menggambarkan profil, karakteristik, atau kebiasaan pola

transaksi pengguna jasa tersebut.

b) Informasi mengenai calon nasabah yang akan melakukan

hubungan usaha yang disertai dengan adanya permintaan dari

calon nasabah yang tidak wajar, antara lain permintaan

pembukaan lebih dari satu rekening pada waktu yang bersamaan

tanpa alasan yang jelas.

c) Informasi mengenai rekening yang dimiliki oleh orang

perseorangan dengan rekening yang dimiliki oleh korporasi yang

tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening atau merupakan

transaksi yang tidak wajar.

d) Informasi mengenai ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas

berwenang yang mengatur terkait perpajakan.

/ it e) informasi ...


- 5 -

e) Informasi mengenai orang perseorangan atau korporasi yang

diduga terkait atau terkait dengan tindak pidana di bidang

perpajakan, termasuk orang perseorangan atau korporasi yang

tercantum dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait tindak

pidana di bidang perpajakan yang sumbernya berasal dari internal

PJK, informasi media massa, open source, penegak hukum, otoritas

yang berwenang, dan sumber informasi lain yang dapat

dipertanggungj awabkan.

2) Dalam hal berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK,

calon nasabah/ nasabah yang akan membuka rekening termasuk

berisiko tinggi, maka PJK harus menerapkan Uji Tuntas Lanjut

(Enhanced Due Diligence) dengan mengacu pada peraturan

perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali

pengguna jasa atau penerapan program anti pencucian uang dan

pencegahan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh Lembaga

Pengawas dan Pengatur.

3) Dalam melakukan identifikasi adanya indicator TKM, PJK harus

melakukan upaya-upaya paling kurang sebagai berikut:

a) Memiliki prosedur penerimaan calon nasabah, yang akan

membuka rekening disertai dengan permintaan dari calon nasabah

yang tidak la7im, antara lain permintaan pembukaan lebih dari

satu rekening pada waktu yang bersamaan tanpa alasan yang jelas.

b) Memiliki sistem pemantauan yang mampu mengidentifikasi adanya

pemindahan dana melalui pemindahbukuan, maupun setoran dan

penarikan tunai, antara rekening orang perseorangan dengan

rekening perusahaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan

rekening atau merupakan transaksi yang tidak wajar.

c) Menetapkan


- 6 -

c) Menetapkan nilai nominal tertentu (threshold) untuk transaksi

yang terjadi pada rekening Pengguna Jasa berdasarkan profil,

karakteristik, atau pola kebiasaan transaksi dari Pengguna Jasa

tersebut. Selanjutnya, apabila terdapat transaksi yang melebihi

threshold tersebut akan diidentifikasi sebagai transaksi yang tidak

wajar (red flag).

d) Memahami profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari

Pengguna Jasa, termasuk underlying transaction setiap dana

masuk dan dana keluar, guna mengidentifikasi transaksi yang

tidak wajar.

e) Melakukan kunjungan (onsite visit) kepada pengguna jasa yang

teridentifikasi melakukan transaksi tidak wajar, apabila

diperlukan.

b. Indikator TKM Terkait Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Adapun indikator TKM terkait tindak pidana perpajakan, antara lain:

UNSUR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

INDIKATOR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

Transaksi yang menyimpang 1. Rekening pribadi, khususnya dengan

dari profil, karakteristik atau profil swasta, digunakan untuk

Kebiasaan Pola Transaksi transaksi bisnis/menampung hasil

Pengguna Jasa yang penjualan dalam jumlah signifikan.

bersangkutan. 2. Rekening pribadi yang menerima

pengalihan dana bersumber dari hasil

perjudian di luar negeri.

3. Rekening pribadi pengurus/anggota

keluarga pengurus/karyawan

perusahaan menerima dana dalam

jumlah signifikan dan/atau rutin dari

perusahaan tempat yang

bersangkutan bekerja, dan/atau dari

—Vt. UNSUR ...

UNSUR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

INDIKATOR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

pihak-pihak yang memiliki kesamaan

profil usaha dengan perusahaan

tempat yang bersangkutan bekerja,

misalnya penggunaan rekening

pribadi untuk pembayaran hasil

ekspor, penggunaan rekening pribadi

untuk menjadi rekening penampung

pembayaran mesin EDC milik

perusahaan.

Peningkatan volume transaksi dari

rata-rata transaksi sebelumnya,

dengan indikator sebagai berikut:

a. peningkatan volume transaksi per

tahun (lebih dari 3 kali lipat) dari

volume transaksi tahun

sebelumnya; dan/atau

b. peningkatan nilai transaksi (lebih

dari 3 kali lipat) dari rata-rata

transaksi sebelumnya, misalnya

peningkatan signifikan setoran

tunai ke rekening pihak yang

melakukan transaksi keuangan

dimana pihak tersebut biasanya

menerima pembayaran non tunai.

Transaksi keuangan yang dilakukan

jauh melebihi kemampuan

bertransaksi/ bisnis/ indikator


- 7 -

/ \i UNSUR ...

UNSUR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

INDIKATOR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

lainnya yang dinyatakan dalam

formulir pembukaan rekening.

6. Transaksi keuangan tidak konsisten

dengan profil pemilik rekening,

misalnya, rekening individu

bertransaksi dengan rekening

perusahaan dalam frekuensi tinggi.

7 Transaksi keuangan terkait instruksi

pembayaran dengan mutasi transaksi

keuangan yang melibatkan banyak

pihak (layering) dan cenderung

berbeda dari praktek bisnis pada

umumnya atau menyimpang dari

kelaziman suatu industri beroperasi,

misalnya ketidakla7iman antara lain

penggunaan transaksi tunai pada

perdagangan internasional dan e-

commerce.

Transaksi pembayaran remunerasi

dalam jumlah signifikan dan

biasanya dibayarkan untuk jenis

layanan tertentu.

Pengguna Jasa melakukan transaksi

dengan tidak memperhatikan

keuntungan/ kerugiannya, misalnya

mengabaikan tingkat keuntungan

dari komisi yang lebih tinggi, suku


- 8 -

1. ---ttUNSUR ...


- 9 -

UNSUR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

INDIKATOR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

bunga yang lebih tinggi dan lain

sebagainya.

10. Transaksi keuangan dalam jumlah

signifikan dilakukan pada rekening

yang baru dibuka enam bulan

sebelumnya.

11. Rekening perseorangan dengan profil

pekerj aan swasta/ wiraswasta

melakukan transaksi yang

mencantumkan berita transaksi

berkaitan dengan pajak, antara lain

"PPN", bayar pajak, konsultasi pajak,

faktur, dan lain sebagainya.

12. Rekening perorangan dengan profil

swasta, misalnya profil Direktur,

pemilik perusahaan, atau pegawai

swasta melakukan transaksi yang

diantaranya mencantumkan berita

transaksi yang diduga terkait dengan

operasional / bisnis Perusahaan,

antara lain operasional, pembayaran

dan pembayaran faktur, supplier, dan

lain sebagainya.

13. Terdapat transaksi rutin dengan

pihak yang memiliki profil usaha

serupa dengan wajib pajak.

14. Terdapat transaksi atau setoran awal

rekening perusahaan melebihi modal

/,\,r UNSUR

UNSUR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

INDIKATOR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

disetor yang tercantum dalam akta

notaris pendirian perusahaan.

15. Nilai jaminan atas kredit yang

diajukan jauh melebihi modal disetor

yang tercantum dalam akta notaris

pendirian perusahaan.

16. Pembayaran dividen lebih dari 1 kali

dalam periode yang sama.

17. Penggunaan bisnis usaha yang

menggunakan intensif transaksi

tunai.

18. Adanya transaksi yang signifikan

dengan pihak terafiliasi, transaksi

seperti ini diduga merupakan modus

transfer pricing untuk mengecilkan

beban pajak salah satu perusahaan

afiliasi.

19. Transaksi yang berbeda jauh dengan

periode sebelumnya yang berpotensi

adanya biaya fiktif.

20. Perusahaan termasuk dalam

kawasan berikat, tetapi banyak

melakukan transaksi penjualan atau

menerima dana dengan pihak dalam

negeri.

21. Perusahaan/ orang pribadi menerima

dana dalam jumlah signifikan tanpa

ada underlying transaction yang jelas


- 10 -

i_\;rUNSUR ...

UNSUR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

INDIKATOR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

dari luar negeri. Hal ini berpotensi

wajib pajak tidak membayarkan PPh.

22. Perusahaan yang menjual barang

ekspor namun dalam rekeningnya

tidak pernah atau jarang menerima

pembayaran dari luar negeri.

23. Pengguna jasa melakukan transaksi

keuangan yang cukup signifikan di

luar informasi yang disampaikan

pada profil pembukaan rekening,

tanpa disertai informasi mengenai

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

yang bersangkutan.

24. Transaksi U-turn dalam dengan pihak

yang sama dan/atau pihak terafiliasi,

di luar negeri, terutama dengan

negara yang memiliki tingkat pajak

lebih rendah dari Indonesia

sebagaimana daftar Corporate Tax

Haven Index, dan transaksi ini

dilakukan secara berulang-ulang.

25. Penerbitan obligasi dimana

pembelinya adalah perusahaan

terafiliasi yang terdaftar dari tax

haven country.

26. Pengguna Jasa membeli kendaraan

yang masuk dalam kategori barang

sangat mewah dan/atau barang


UNSUR

UNSUR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

INDIKATOR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

dengan nilai satuan/kumulatif lebih

dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah) dengan menggunakan nama

orang lain guna menghindari PPh

atau menghindari pajak progresif.

27. Terdapat transaksi keuangan

Pengguna Jasa dengan tujuan

transaksi pembelian properti yang

jumlahnya lebih tinggi dari akta jual

beli.

28. Terdapat pengiriman dana dengan

jumlah signifikan dari rekening

perusahaan ke pihak ketiga di luar

struktur pengurus / pemilik

perusahaan. Terutama bila

pengiriman dana dilakukan pada saat

usaha/perusahaan ingin melaporkan

saldonya di akhir bulan Desember

atau tahun pajak.

29. Terdapat pemindahan dana dengan

jumlah signifikan ke pihak yang sama

dan/ atau pihak yang terafiliasi

dengan perlakukan pajak khusus

seperti rekening Yayasan, LSM, NPO,

Mahasiswa dan Pensiunan.

30. Pemanfaatan rekening atas nama

anggota keluarga atau rekening

dengan jenis rekening pribadi yang


- 12 -

i,iir UNSUR


- 13 -

UNSUR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

INDIKATOR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

digunakan oleh entitas bisnis untuk

menerima atau mengelola dana dari

hasil usaha dengan nilai yang

signifikan, untuk menerima dana dari

hasil usaha, dengan pola transaksi

penarikan tunai dan penyetoran

tunai dimana transaksi tersebut

sebenarnya bisa dilakukan dengan

transaksi pemindahbukuan.

Transaksi yang patut diduga

dilakukan dengan tujuan

untuk menghindari pelaporan

Transaksi yang bersangkutan

yang wajib dilakukan oleh PJK

sesuai dengan ketentuan UU

TPPU.

31. Transaksi pengalihan dana dalam

jumlah kecil dan sering serta dalam

waktu yang berdekatan dalam jumlah

signifikan dan/ atau rutin dari

rekening perusahaan ke rekening

individu yang tercatat sebagai

pengurus / karyawan/ pemilik/

pemegang saham, dengan pola

penarikan tunai dan penyetoran

tunai yang seyogyanya merupakan

transaksi pemindah bukuan.

Transaksi yang dilakukan

atau batal dilakukan dengan

menggunakan Harta

Kekayaan yang diduga berasal

dari hasil tindak pidana.

32. Terdapat dugaan pemalsuan identitas

seperti penggunaan NPWP dan Kartu

Tanda Penduduk (KTP) fiktif.

33. Transaksi maupun saldo rekening

dalam jumlah signifikan milik pihak

yang namanya tercantum dalam open

sources yang dapat

dipertanggungj awabkan

UNSUR


- 14 -

UNSUR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

INDIKATOR

TRANSAKSI KEUANGAN

MENCURIGAKAN

kebenarannya, misalnya Panama

papers.

Transaksi yang diminta oleh 34. Transaksi Keuangan yang diminta

PPATK untuk dilaporkan oleh oleh PPATK karena Pengguna Jasa

PJK karena melibatkan Harta telah ditetapkan sebagai

Kekayaan yang diduga berasal tersangka/ terdakwa dalam kasus

dari hasil tindak pidana. tindak pidana di bidang perpajakan.

35. Transaksi Keuangan oleh Pengguna

Jasa yang diminta oleh PPATK karena

keterkaitannya dengan Transaksi lain

terkait tindak pidana di bidang

perpajakan yang sedang dalam proses

analisis maupun pemeriksaan oleh

PPATK.

36. Transaksi Keuangan oleh Pengguna

Jasa yang diminta oleh PPATK atas

dasar penyelidikan atau penyidikan

terkait tindak pidana di bidang

perpajakan yang sedang dilakukan

oleh aparat penegak hukum.

Meskipun indikator-indikator TKM yang dicantumkan oleh PPATK

diidentifikasi dari kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dan/ atau

tindak pidana di bidang perpajakan, namun beberapa indikator TKM

tersebut dapat berlaku secara umum, dan tidak bersifat spesifik untuk

mendeteksi TKM dari tindak pidana di bidang perpajakan saja. Oleh

karena itu, PJK diminta untuk melakukan langkah-langkah identifikasi,

verifikasi, dan pemantauan transaksi keuangan dari setiap pengguna

jasanya, serta melakukan analisis terhadap profil dan transaksi yang

/4 diduga ...


- 15 -

diduga terkait tindak pidana secara akurat dan memadai guna

mendeteksi adanya potensi tindak pidana pencucian uang dan/atau

tindak pidana di bidang perpajakan.

c. Contoh Kasus

Selain memuat indikator TKM, Surat Edaran ini juga memuat contoh

kasus agar dapat memberikan pemahaman bagi PJK dalam menentukan

suatu transaksi merupakan TKM terkait tindak pidana di bidang

perpaj akan .

1. Contoh 1 - Pengguna Jasa individu melakukan transaksi dengan Tax

Haven Country dan penggunaan rekening pribadi untuk transaksi

bisnis

Profil Pengguna Jasa:

Nama : GUS

Tempat Tanggal Lahir : Bandar lampung, 25 Maret 1975

Pekerjaan : Pedagang Hasil Bumi

Tujuan pembukaan rekening : Menabung

Penghasilan per bulan : Rp10.000.000,-

Jenis rekening : Tabungan perseorangan

Pola transaksi:

a. Dana Masuk (K)

- Berdasarkan penelusuran aktivitas rekening selama periode

tahun 2016 - 2017, volume transaksi dana masuk cukup

tinggi yang didominasi transfer dari pihak-pihak dengan

profesi sebagai pedagang atau pengusaha.

Terdapat transfer masuk signifikan dari rekening Gus

Singapore Trading dan SIS PTE Ltd yang berlokasi di Singapura

dengan rekapitulasi sebagai berikut:

4-11;• TAHUN ...


- 16 -

TAHUN NAMA PENGIRIM FREKUENSI TOTAL (Rp)

2016 GUS SINGAPORE TRADING 75 2.350.829.109.500

SIS PTE Ltd 30 197.873.234.771

2016 Total 105 2.548.702.344.271

2017 GUS SINGAPORE TRADING 50 460.297.322.519

SIS PTE Ltd 60 794.671.848.391

2017 Total 110 1.254.969.170. 910

b. Dana Keluar (D)

Berdasarkan penelusuran aktivitas rekening selama periode

tahun 2016 - 2017, volume transaksi dinilai cukup tinggi yang

didominasi transfer/ pemindahbukuan dana ke berbagai pihak

dengan profesi sebagai pedagang atau pengusaha serta

perpindahan dana antar rekening milik istri, anak dan menantu

GUS.

Terdapat beberapa kali transaksi ke Gus Singapore Trading dan

SIS PTE Ltd yang berlokasi di Singapura dengan rekapitulasi sbb:

TAHUN NAMA PENERIMA FREKUENSI TOTAL (Rp)

2016 GUS SINGAPORE TRADING 60 1.485.793.497.250

SIS PTE Ltd 40 20.856.014.929

ADE JAYA 30 10.615.068.750

LIE ANDAMAN 15 2.059.446.500

2016 Total 145 1.519.324.027.429

2017 GUS SINGAPORE TRADING 70 376.134.580.500

SIS PTE Ltd 50 43.152.489.750

LIE ANDAMAN 20 4.751.558.350

ADE JAYA 10 452.149.000

2017 Total 150 424.490.777.600

- Terdapat transaksi perpindahan dana ke rekening milik SIS di

bank lain, transfer ke rekening PT Makmur Valasindo dengan

keterangan transaksi "USD dan SGD" dan transfer ke pihak-

pihak dengan profesi sebagai pengusaha hasil bumi.

LW Indikator ...


- 17 -

Indikator Mencurigakan

- GUS tercatat memiliki profil sebagai pedagang dengan

penghasilan per bulan Rp10.000.000,- namun volume transaksi

rekening jauh melebihi kemampuan penghasilan tersebut.

- Informasi pada formulir pembukaan rekening menyebutkan jenis

rekening yang dibuka adalah rekening tabungan perorangan

namun demikian berdasarkan penelusuran aktivitas mutasi

diketahui melakukan transaksi dengan pihak-pihak berprofesi

sebagai pedagang dan pengusaha dalam intensitas yang tinggi

dan signifikan.

- Terdapat transaksi transfer masuk dari Singapura dengan

intensitas tinggi dan signifikan. Pada Tahun 2016, total dana

masuk dari Singapura tercatat sebesar Rp2.548.702.344.271,-

dan pada Tahun 2017 tercatat sebesar Rp1.254.969.170.910,-

yang berasal dari dua entitas, yakni Gus Singapore Trading dan

SIS PTE Ltd.

- Terdapat transaksi transfer keluar ke Singapura dengan

intensitas tinggi dan signifikan. Pada Tahun 2016, total dana

keluar ke Singapura tercatat sebesar Rp1.519.324.027.429,- dan

pada Tahun 2017 tercatat sebesar Rp424.490.777.600,- yang

ditujukan ke pihak-pihak antara lain Gus Singapore Trading, SIS

PTE Ltd, Lie Andaman dan Ade Jaya.

- Account officer bank menginformasikan bahwa GUS merupakan

pengusaha di bidang hasil bumi dan memiliki perusahaan

keluarga yang telah dikelola oleh anak-anaknya.

- Informasi open source melalui situs wikileaks.com menyebutkan

Gus Singapore Trading dan SIS PTE Ltd dimiliki oleh Hope Trust

yang berada di British Virgin Island (tax haven country) dan

pemegang saham mayoritas Hope Trust adalah pasangan

berkebangsaan Indonesia yaitu GUS dan SIS.

/,tir - Informasi ...


- 18 -

- Informasi tambahan lainnya diketahui bahwa Indonesia memiliki

tarif pajak lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura sehingga

merupakan hal yang lazim Perusahaan di Indonesia memiliki

perusahaan afiliasi yang berlokasi di Singapura untuk

mengurangi total beban pajak group perusahaan tersebut.

- Pengurangan beban pajak perusahaan diduga menggunakan

modus lainnya, yakni mentransfer sebagian keuntungan

perusahaan ke Singapura melalui rekening pribadi pemilik.

Adapun transaksi-transaksi tersebut tidak tercatat pada

rekening perusahaan sehingga diduga perusahaan melaporkan

omset usaha jauh lebih kecil dari yang seharusnya dilaporkan di

SPT tahunan. Adanya informasi bahwa tarif pajak di Singapura

jauh lebih kecil dari tarif pajak Indonesia menguatkan dugaan

adanya indikasi penghindaran pajak tersebut.

- Adanya informasi lainnya berupa kepemilikan perusahaan

afiliasi yang berada di Singapura dan diketahui dimiliki oleh GUS

dan keluarga.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM karena GUS

menggunakan rekening individu untuk menampung kegiatan bisnis

perusahaan sehingga mengurangi total beban pajak yang harus

dibayarkan oleh perusahaan miliknya.

2. Contoh 2 - Pengalihan dana ke rekening pihak ketiga menjelang

akhir periode pelaporan pajak

Profil Pengguna Jasa

Nama Lengkap : RT

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Februari 1970

Pekerj aan : Pemilik dan Direktur PT AK

Bidang Usaha : Distributor Barang-Barang Elektronik

24Alamat ...


- 19 -

Surabaya Alamat Kantor

Penghasilan Rp100.000.000,-/bulan

RT merupakan Pemilik dan Direktur PT AK yang bergerak di bidang

usaha distributor barang-barang elektronik membuka rekening

tabungan di Bank A pada tanggal 3 Februari 2018 di cabang

Surabaya. Pada saat pembukaan rekening RT menyatakan dalam

formulir pembukaan rekening bahwa tujuan pembukaan rekening

adalah untuk menabung, dan sumber penghasilannya hanya berasal

dari gaji dan tunjangan.

Pola Transaksi

a. Dana Masuk (K)

- Pada rekening RT terdapat transaksi dana masuk (K)

beberapa kali dalam nominal transaksi antara ratusan juta

hingga milyaran rupiah dengan keterangan/ underlying

transaction berupa hasil penjualan, handphone Surabaya,

televisi 30-inch, payment, dan keterangan-keterangan

transaksi lain yang terkait dengan penjualan barang-barang

elektronik.

- Pada rekening RT terdapat transaksi dana masuk (K)

beberapa kali dalam nominal transaksi antara ratusan juta

hingga milyaran rupiah dari perusahaan swasta yang

bergerak dalam bidang peralatan elektronik dan/atau

peralatan rumah tangga. Selain itu, RT juga menerima dana

masuk (K) dari orang perseorangan yang merupakan pemilik

dan/atau karyawan yang memiliki profil pekerjaan dibidang

penjualan peralatan elektronik dan/atau peralatan rumah

tangga.

- Pada ...


-20-

- Pada rekening RT terdapat transaksi dana masuk (K) dalam

nominal transaksi antara ratusan juta hingga milyaran

rupiah dari pihak-pihak di luar negeri yang merupakan

perusahaan yang bergerak dalam bidang peralatan elektronik

dan peralatan rumah tangga dan/ atau orang perseorangan

yang bekerja dibidang peralatan elektronik dan/ atau

peralatan rumah tangga.

- Setiap menjelang akhir tahun pelaporan perpajakan yaitu

sekitar bulan November-Desember (setiap akhir tahun),

rekening RT terdapat transaksi dana masuk (K) dari PT AK

melalui transfer/ pemindahbukuan/ pencairan cek/BG tanpa

underlying transaksi yang jelas.

b. Dana Keluar (D)

- Pada rekening RT, setelah mendapatkan dana masuk (K)

sebagaimana yang terdapat pada poin a diatas, kemudian

dilakukan penarikan tunai/ penarikan dengan cek pada hari

yang sama atau pada hari berikutnya setelah menerima dana

masuk (K) tersebut.

- Pada rekening RT, setelah mendapatkan dana masuk (K)

sebagaimana yang terdapat pada poin a diatas, kemudian

melakukan transaksi dana keluar (D) dalam ratusan juta

hingga milyaran rupiah berupa mentransfer/

memindahbukukan/ RTGS keluar ke pihak-pihak lain yang

terafiliasi dengan RT seperti karyawan-karyawan PT AK

dan/ atau keluarga RT.

- Pada saat pembukaan rekening, RT membuat surat

pernyataan tentang penunjukan pihak ketiga yang tidak ada

hubungan kekeluargaan untuk bertindak atas nama RT

dalam melakukan penarikan tunai/ mentransfer atau

melakukan penandatanganan terkait transaksi pada

rekening RT.

/--Vi' - Pada ...


-21-

- Pada rekening RT terdapat transaksi dana keluar (D) ke PT

AK pada Januari-Februari (setiap awal tahun) tanpa

underlying atau tujuan transaksi yang jelas.


- Dana masuk (K) tidak sesuai dengan pembukaan rekening.

Tujuan pembukaan rekening RT adalah untuk menabung dan

penghasilan berasal dari gaji dan tunjangan. Namun,

berdasarkan profil pengirim dana diketahui dana masuk (K) tidak

hanya berasal dari gaji dan tunjangan, akan tetapi sebagian

besar dana masuk (K) berasal dari transaksi hasil usaha

perusahaan.

- Menggunakan rekening pribadi untuk menampung hasil usaha

perusahaan.

Transaksi pada rekening RT memenuhi unsur TKM, karena

menggunakan rekening pribadi untuk menampung hasil usaha

dari PT AK yaitu, transaksi-transaksi dana masuk (K) dari

perusahaan yang bergerak dalam bidang peralatan elektronik

dan/ atau peralatan rumah tangga dan orang perseorangan yang

merupakan pemilik dan/ atau karyawan yang memiliki profil

pekerjaan di bidang penjualan peralatan elektronik dan/ atau

peralatan rumah tangga.

- Transaksi menjelang akhir tahun dan awal tahun perpajakan.


terdapat transaksi dana masuk (K) dari PT AK setiap menjelang

akhir tahun pelaporan perpajakan yaitu sekitar bulan November

sampai dengan Desember (setiap akhir tahun). Selanjutnya, pada

awal tahun yaitu pada bulan Januari sampai dengan Februari

terdapat transaksi dana keluar (D) ke PT AK tanpa underlying

atau tujuan transaksi yang jelas.

/ lir - Penunjukan ...


-22-

- Penunjukan pihak ketiga.


membuat surat pernyataan tentang penunjukan pihak ketiga

yang tidak ada hubungan kekeluargaan untuk bertindak atas

nama RT dalam melakukan penarikan tunai/ mentransfer atau

melakukan penandatanganan terkait transaksi pada rekening

RT.

Kesimpulan/ Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM karena dari profil

pengirim dana diketahui bahwa dana masuk tidak hanya berasal

dari gaji dan tunjangan, akan tetapi sebagian besar dana tersebut

berasal dari transaksi hasil usaha perusahaan. Pola transaksi

dilakukan menjelang akhir tahun dan awal tahun perpajakan, serta

menggunakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan

kekeluargaan untuk bertindak atas nama RT.

3. Contoh 3 - Nilai setoran awal dan/atau jaminan atas kredit lebih

besar dari nilai modal disetor pada akta pendirian

Profil Pengguna Jasa:

Nama : PT. Cemerlang Makmur

Tanggal Pendirian Perusahaan : Karawang, 11 Januari 2019

Pekerjaan : Besi tua

Tujuan pembukaan rekening : Bisnis

Penghasilan per bulan : Rp100.000.000,-

Jenis rekening : Giro Perusahaan dan Pinjaman

Modal kerja

Pola ...


- 23 -

Pola Transaksi:

PT Cemerlang Makmur pada tanggal 1 Maret 2019 mengajukan

pinjaman modal kerja ke Bank ABC senilai Rp10.000.000.000,-

(sepuluh milyar rupiah). Adapun salah satu syarat pengajuan

pinjaman, PT Cemerlang Makmur menyampaikan akta pendirian

perusahaan, laporan keuangan PT Cemerlang Makmur, dan jaminan

ke bank guna dapat di proses lebih lanjut. Berdasarkan analisis

kredit, PT Cemerlang Makmur dinilai layak untuk mendapatkan

kredit sebesar nilai pengajuan yakni Rp10.000.000.000,- (sepuluh

milyar rupiah) dan kredit dimaksud dicairkan ke rekening Giro milik

PT Cemerlang Makmur. Analisis lebih lanjut diketahui bahwa aset

yang dijaminkan oleh PT Cemerlang Makmur nilainya jauh melebihi

modal disetor yang tertera pada akta pendirian perusahaan.

Informasi lainnya adalah informasi nilai laba bersih pada laporan

keuangan in-house perusahaan jauh melebihi laporan yang

dipublikasikan di website perusahaan.


- Nilai aset yang dijaminkan lebih besar dari nilai modal disetor

perusahaan yang tertera di akta pendirian perusahaan.

- Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap laporan

keuangan yang disampaikan untuk pengajuan kredit dengan

laporan keuangan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal

Pajak atau SPT yang dilaporkan perusahaan. Nilai laba yang

tertera di laporan keuangan untuk pengajuan kredit lebih besar

dari nilai penghasilan yang tertera di laporan keuangan yang

dilaporkan ke kantor pajak atau yang terpublikasi di website

Perusahaan mengindikasikan adanya TKM.

i,\ir Kesimpulan ...


- 24 -


Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM karena nilai aset yang

dijaminkan lebih besar dari nilai modal disetor yang tertera di akta

pendirian perusahaan. Selain itu, informasi nilai laba bersih pada

laporan keuangan in-house perusahaan jauh melebihi laporan yang

dipublikasikan di website perusahaan.

4. Contoh 4 - Pembelian Saham Perusahaan Tertutup


Nama Perusahaan : PT Subur Makmur

NPWP : 12.123.123.1-123.123

Alamat Perusahaan : Jalan Angin Ribut No. 157, Jakarta Utara

Susunan Kepemilikan Saham PT. Subur Makmur:

No. Nama Jabatan Jumlah Saham

(Lembar)

Nilai Saham

(Rp)

1. AS Komisaris 1.000 100.000.000

2. GH - 500 50.000.000

3. DR - 250 25.000.000

4. VB Komisaris 250 25.000.000

5. IY Direktur 1.250 125.000.000

6. WK - 750 75.000.000

7. PL Direktur 100 10.000.000

8. TD Komisaris Utama 8.000 800.000.000

9. EB Direktur 1.000 100.000.000

10. HJ Direktur Utama 1.000 100.000.000

Total 14.100 1.410.000.000


-25-

- PT Subur Makmur merupakan sebuah perusahaan start-up digital

uang elektronik. Pada tanggal 16 September 2019, PT Subur

Makmur diakuisisi sepenuhnya oleh PT Jaya Sejahtera. PT Jaya

Sejahtera yang juga merupakan perusahaan start-up digital uang

elektronik.

Dalam basis data Bank ABC, sumber penghasilan 10 (sepuluh)

orang pemegang saham PT Subur Makmur berasal dari gaji dan

tunj angan.

Pola Transaksi

a. Dana Masuk (K)

Pada tanggal 14 September 2019, rekening PT Jaya Sejahtera di

Bank ABC menerima dana sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus

milyar rupiah) dari PT Kaya Raya Ventura.

b. Dana Keluar (D)

Pada tanggal 16 September 2019, rekening PT Jaya Sejahtera

mengirimkan dana ke seluruh rekening pribadi pemegang saham

PT Subur Makmur. Nominal dana yang diterima pemegang saham

sesuai dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki, yaitu sebagai

berikut:

Nama Presentase Kepemilikan (%) Dana Diterima (Rp)

AS 7,09 7.092.198.582

GH 3,55 3.546.099.291

DR 1,77 1.773.049.645

VB 1,77 1.773.049.645

IY 8,87 8.865.248.227

WK 5,32 5.319.148.936

PL 0,71 709.219.858

TD 56,74 56.737.588.652

EB 7,09 7.092.198.582

HJ 7,09 7.092.198.582

LW TOTAL ...


- 26 -

TOTAL 100 100.000.000.000


Transaksi yang menyimpang kebiasaan.

Terdapat transaksi dengan jumlah signifikan yang berbeda

dengan pola transaksi sebelumnya. PT Jaya Sejahtera menerima

Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dari PT Kaya Raya

Ventura, dan 10 (sepuluh) orang pemegang saham menerima dana

diluar gaji dan tunjangan.

Adanya indikasi penerimaan capital gain

Terdapat selisih yang cukup signifikan antara dana yang diterima

dari PT Kaya Raya Ventura dengan nilai saham PT Subur Makmur

yang tercatat dalam akta susunan kepemilikan saham

perusahaan.


Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM karena diketahui terdapat

transaksi yang menyimpang dari kebiasaan yang dilakukan oleh PT.

Jaya Sejahtera setelah menerima dana dari PT. Kaya Raya yang

mengindikasikan penerimaan capital gain kepada 10 orang pemegang

saham PT. Subur Makmur dengan selisih nilai yang cukup signifikan

dibandingkan dengan nilai saham PT. Subur Makmur yang tercatat

dalam akta susunan kepemilikan saham perusahaan.

5. Contoh 5 - Usaha Tidak Berizin dan Penggunaan Rekening Pribadi


A. Profil Perusahaan:

Nama Perusahaan : CV. BK

NPWP : 12.345.678.9-123.000

Alamat Perusahaan

•

Jalan Pempek No.

Sumatera Selatan

1, Palembang,

/Ai B. Profil


- 27 -

B. Profil Perseorangan 1

Nama : BS

NIK : 1002003101550001

NPWP : 11.222.333-4.555.000

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 31 Januari 1955

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pemilik CV. BK

Alamat Jalan Pempek No. 1, Palembang,

Sumatera Selatan

C. Profil Perseorangan 2

Nama : CS

NIK : 1002003112600001

NPWP : 11.222.333-4.555.000

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 31 Desember 1960


Pekerjaan : Pemilik CV. BK

Alamat

•

Jalan Pempek No. 1, Palembang,

Sumatera Selatan

CV. BK terinformasi memiliki profil sebagai badan usaha yang

bergerak di bidang supplier alat listrik dan spare part mesin.

Badan usaha tersebut didirikan dan dikelola oleh dua

bersaudara, yaitu BS dan CS.

Berdasarkan analisis terhadap mutasi rekening atas nama CV.

BK, BS dan CS, diperoleh informasi bahwa transaksi-transaksi

pada rekening tersebut tidak menggambarkan kegiatan usaha

sebagaimana profil CV. BK. Transaksi-transaksi pada rekening

tersebut lebih menggambarkan kegiatan usaha jasa pengiriman

uang. Berdasarkan informasi dari website Bank Indonesia

Z-V diperoleh...


- 28 -

diperoleh informasi bahwa CV. BK tidak atau belum memiliki izin

usaha pengiriman uang dari Bank Indonesia.

- BS dan CS diduga mendapat keuntungan dari kegiatan usaha

jasa pengiriman uang yang dijalankan oleh CV. BK dimaksud.

Adapun penggunaan rekening pribadi oleh BS dan CS untuk

melakukan kegiatan usaha jasa pengiriman uang yang patut

diduga terindikasi untuk menghindari kewajiban pelaporan SPT

kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pola Transaksi

a. Dana Masuk (K)

- Selama periode tahun 2015 sampai dengan 2018, transaksi

masuk pada rekening CV. BK, BS dan CS didominasi oleh

transfer dana perusahaan-perusahaan money changer. Selain

itu, pada rekening BS dan CS terdapat transaksi masuk

dalam jumlah signifikan dari PT W yang merupakan salah

satu perusahaan jasa pengiriman uang terbesar di Indonesia.

- Dana masuk ke rekening atas nama CV. BK, BS dan CS

berasal dari perusahaan-perusahaan money changer yang

masing-masing transaksinya mencapai ratusan milyar

rupiah, dengan total Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun

rupiah).

- Dana masuk ke rekening atas nama BS dan CS dari PT. W

mencapai ratusan milyar rupiah.

- Selain itu, terdapat transfer dana dari CV. BK ke rekening

atas nama BS dan CS yang transaksinya mencapai puluhan

milyar rupiah.

Z..40.. b. Dana ...


- 29 -

b. Dana Keluar (D)

Selama periode tahun 2015 sampai dengan 2018, pihak

penerima dana terbesar dari rekening CV. BK, BS dan CS

adalah perusahaan jasa pengiriman uang lain dengan nilai

total ratusan milyar rupiah.

- Pihak-pihak penerima dana terbesar lainnya, yaitu ibu

rumah tangga dan pihak-pihak yang diketahui memiliki profil

sebagai TKI/TKW atau keluarga TKI/TKW dengan nilai total

ratusan milyar rupiah, perusahaan tour dan travel dengan

nilai total ratusan milyar rupiah dan PJTKI dengan nilai total

puluhan milyar rupiah.


- Transaksi tidak sesuai dengan profil bidang usaha.

Transaksi pada rekening atas nama CV. BK tidak

menggambarkan kegiatan usaha sesuai profil badan usaha

tersebut sebagai supplier alat elektronik dan spare part mesin.

Transaksi tersebut lebih menggambarkan kegiatan usaha jasa

pengiriman uang. CV. BK tidak memiliki izin usaha jasa

pengiriman uang dari Bank Indonesia. CV. BK diduga terdapat

keuntungan dari usaha tidak berizin tersebut dan patut diduga

tidak melaporkan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak.

- Penggunaan rekening pribadi untuk kegiatan usaha dan

penampungan keuntungan hasil usaha.

Transaksi pada rekening atas nama BS dan CS memiliki pola

yang sama dengan rekening atas nama CV. BK dalam jumlah

yang signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rekening

pribadi digunakan untuk kegiatan usaha CV. BK yang dapat

mengaburkan nilai peredaran usaha CV. BK, sehingga luput dari

perhitungan besaran pajak usaha sesungguhnya yang harus

disetorkan oleh CV. BK.

it Selain ...


- 30 -

Selain itu, terdapat transaksi transfer dana dari rekening CV. BK

ke rekening atas nama BS dan CS sebagai pemilik badan usaha

dalam jumah signifikan. Transaksi tersebut diduga sebagai

keuntungan perusahaan yang berusaha disamarkan ke dalam

rekening pribadi. Keuntungan tersebut patut diduga tidak

dilaporkan dalam SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak, baik

atas nama CV. BK maupun atas nama BS dan CS.


Transaksi memenuhi unsur TKM karena dari profil bidang usaha

diketahui bahwa dana masuk tidak hanya berasal dari kegiatan

usaha sesuai profil badan usaha tersebut tetapi lebih

menggambarkan transaksi pengiriman uang dimana CV. BK tidak

memiliki izin usaha jasa pengiriman uang. Penggunaan rekening

pribadi atas nama BS dan CS untuk menampung keuntungan hasil

usaha CV. BK dalam nilai nominal yang signifikan mengindikasikan

pengaburan nilai perhitungan besaran pajak usaha yang

sesungguhnya harus disetorkan oleh CV. BK.

6. Contoh 6 - Penggunaan Rekening Pribadi


A. Profil Perseorangan 1

Nama : HT

NIK : 1002003105550001

NPWP : 12.345.678-9.100.000

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 31 Mei 1955


Pekerjaan

•

Pemilik PR RO dan Komisaris PR

BK

Alamat

•

Jalan Bakwan No. 1, Malang, Jawa

Timur

A,\;( B. Profil


- 31 -

B. Profil Perseorangan 2

Nama : IW (istri dari HT)

NIK : 1002003110550001

NPWP : 12.345.678-9.100.000

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 31 Oktober 1955

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pemilik PR TB dan Komisaris PR BK

Alamat •

Jalan Bakwan No. 1, Malang, Jawa

Timur

C. Profil Perseorangan 3

Nama : CT (anak dari HT dan IW)

NIK : 1002003102780001

NPWP : 12.345.678-9.100.000

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 31 Februari 1978


Pekerjaan : Direktur PR BK dan PR TB

Alamat Jalan Bakso No. 1, Malang, Jawa

Timur

PR RO, PR BK, dan PR TB merupakan perusahaan industri rokok

kretek milik HT dan keluarga (IW dan CT).

Berdasarkan analisis terhadap mutasi rekening atas nama HT,

IW, dan CT, diperoleh informasi bahwa terdapat sejumlah

transaksi pada rekening tersebut dengan pihak lawan transaksi

yang juga memiliki profil sebagai pemilik atau pengurus pabrik

rokok. Ketiga perusahaan industri rokok kretek di atas

menggunakan rekening pribadi HT, IW, dan CT sebagai pengurus

dan pemegang saham untuk menampung hasil usaha yang patut

diduga tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan kepada

Direktorat Jenderal Pajak.

L-tir Po la ...


- 32 -

Pola Transaksi

a. Dana Masuk (K)


masuk pada rekening HT, IW, dan CT didominasi oleh

transfer dari perusahaan rokok di Batam dan beberapa pihak

dengan profil usaha sebagai pemilik atau pengurus

perusahaan industri rokok sebesar total

Rp54.700.000.000,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus

juta).

- Terdapat 215 kali transfer masuk melalui ATM dari RT (anak

dari HT, direktur PR BK dan PR TB) sebesar total

Rp13.700.000.000,- (tigabelas milyar tujuh ratus juta

rupiah). Frekuensi transaksi yang cukup signifikan tersebut

dilakukan melalui pola transaksi structuring atau memecah-

mecah transaksi sehingga nominal transaksi menjadi lebih

kecil.

- Pihak pengirim dana terbesar lainnya, yakni pihak dengan

profil usaha sebagai pemilik perusahaan Stasiun Pengisian

dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dengan jumlah

transaksi sebesar total Rp8.300 .000.000,- (delapan milyar

tiga ratus juta rupiah).

- Terdapat pula transaksi setoran tunai sebesar total

Rp8.100.000.000,- (delapan milyar seratus juta rupiah).

b. Dana Keluar (D)


pada rekening HT, IW, dan CT sebagian besar berupa

penarikan tunai dengan total Rp53.300.000.000,- (lima puluh

tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

- Adapun ...


-33-

- Adapun pihak penerima dana terbesar adalah pihak dengan

profil usaha sebagai pemilik atau pengurus perusahaan

industri rokok dengan jumlah transaksi sebesar total

Rp7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).

- Pihak penerima dana terbesar lainnya yaitu RT (anak dari HT,

direktur PR BK dan PR TB), IW, notaris, dan petani tebu

dengan nominal transaksi sebesar total Rp23 .000.000.000,-

(dua puluh tiga milyar rupiah).

- Transaksi pada rekening ketiga pihak tersebut termasuk pada

pola transaksi pass-by, yakni dana yang masuk ke rekening

dalam waktu singkat ditarik tunai dan/ atau dipindahkan ke

pihak lain dengan nominal yang serupa.


- Transaksi dengan pihak yang sesuai dengan profil bidang usaha.

Terdapat sejumlah transaksi pada rekening atas nama HT, IW,

dan CT secara rutin dari pihak-pihak yang memiliki profil usaha

yang serupa dengan pihak terlapor, yakni pemilik atau pengurus

perusahaan industri rokok. Hal ini mengindikasikan bahwa

rekening pribadi tersebut digunakan untuk kegiatan usaha dari

ketiga perusahaan rokok milik para pihak terlapor. Diduga hal

tersebut merupakan upaya penghindaran pajak atas pendapatan

perusahaan dengan mengurangi dasar penetapan pajak melalui

penyembunyian sebagian penghasilan perusahaan ke rekening

pribadi.

- Transaksi dengan pola pass-by.

Transaksi pada rekening ketiga pihak tersebut termasuk pada

pola transaksi pass-by, yakni dana yang masuk ke rekening

dalam waktu singkat ditarik tunai dan/ atau dipindahkan ke

pihak lain dengan nominal yang serupa. Hal ini diduga untuk

menyamarkan asal-usul sumber dana dan tujuan penggunaan

dana.

- Transaksi

DIAN EDIANA RAE


- 34 -

Transaksi dengan pola structuring.

Terdapat transaksi keuangan yang diduga berindikasi tindak

pidana pencucian uang dengan pola transaksi structuring atau

memecah-mecah transaksi sehingga nominal transaksi menjadi

lebih kecil, yakni 215 kali transfer masuk melalui ATM dari RT

(anak dari HT, direktur PR BK dan PR TB) sebesar total

Rp13.700.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah).

Hal ini diduga sebagai upaya untuk menghindari pelaporan

transaksi ke PPATK.

Kesimpulan/Tindak Lanjut:

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM karena berdasarkan pola

transaksi dana masuk dan dana keluar dari ketiga rekening pribadi

pihak tersebut termasuk pola transaksi pass-by, sehingga

mengaburkan hasil usaha yang patut diduga tidak dilaporkan dalam

SPT Tahunan PPh Badan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2021

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN

/-Air ANALISIS TRA I .6 AKSI KEUANGAN,

ppatk - pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan

Documents