PERMASALAHAN TGL DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA

DOSEN

PEMBIMBING

Ajeng

Nugrahaning

Dewanti, S.C.,

M.Sc.,

Ainun Dita

Febriyanti, S.T.,

M.T.

BELLA MONICA

(08141002)

PUTRI AMALIA

(08141003)

FARIZ FARHAN

(08141009)

INSTITUT TEKNOLOGI

KALIMANTAN

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

BALIKPAPAN

DESEMBER,2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan

karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Permasalahan Tata Guna

Lahan dalam Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda”.

Makalah ini kami tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Guna Lahan

sebagai dasar ilmu tentang teori, analisis, dan aplikasi dalam penataan guna lahan dalam

merencanakan sebuah wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Kami selaku penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyelesaian makalah ini. Ucapan terima kasih kami tujukan pula kepada

dosen pembimbing yakni Ibu Ajeng Nugrahaning Dewanti, S.C., M.Sc. dan Ibu Ainun Dita

Febriyanti, S.T, M.T, yang telah meluangkan waktu guna membimbing kami dalam

menyusun makalah ini. Kesempurnaan hanya-lah milik Sang Maha Kuasa Allah SWT, oleh

karena itu kritik dan saran sangat kami butuhkan demi kesempurnaan makalah ini agar lebih

baik dan bermanfaat kedepannya serta dapat dijadikan suatu referensi dalam mengatasi

polemik permasalahan dalam pembiayaan pembangunan. Atas perhatian dan waktunya

kami mengucapkan terimakasih.

BALIKPAPAN, 10 DESEMBER 2015

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. 1

DAFTAR ISI .......................................................................................... 2

BAB I: PENDAHULUAN ........................................................................ 3

1.1 Latar Belakang.................................................................................................................... 3

1.2 Tujuan Penulisan ................................................................................................................ 3

1.3 Sistematika Pembahasan .................................................................................................... 4

BAB II: GAMBARAN UMUM ................................................................ 5

2.1 Wilayah ................................................................................................................................... 5

2.2 Studi Kasus .............................................................................................................................. 6

2.2 Permasalahan .......................................................................................................................... 9

BAB III: ANALISA ................................................................................ 11

3.1 Faktor Penyebab Permasalahan ............................................................................................. 11

3.1.1 Permasalahan Pembebasan Lahan .................................................................................. 11

3.1.2 Permasalahan Alih Fungsi Lahan...................................................................................... 11

3.1.3 Permasalahan Multiplier Effect ....................................................................................... 12

BAB IV: PENUTUP .............................................................................. 13

4.1 Rekomendasi ......................................................................................................................... 13

4.2 Kesimpulan ............................................................................................................................ 13

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, permasalahan terkait tata guna lahan merupakan hal yang sering

diperbincangkan dalam dimensi tata ruang. Pada dasarnya tata guna lahan adalah

pondasi utama dalam mengatur sebuah perencanaan yang berjalan selaras untuk masa

depan. Hal ini tentunya tidak dapat berjalan dengan baik jika pihak-pihak yang

bersangkutan tidak sepemikiran terhadap rencana yang akan dilaksanakan.

Konflik antar stakeholder yang bersangkutan tersebut merupakan akar dari

permasalahan-permasalahan terkait tata guna lahan di Indonesia. Salah satu

permasalahan yang sering terjadi yaitu sengketa lahan. Menurut Kementrian Agraria

dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, sengketa lahan atau sengketa pertanahan

adalah perselisihan antara perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak

berdampak luas secara sosio-politis. Sengketa tanah dapat berupa sengketa

administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi,

pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

Sengketa lahan ini merupakan permasalahan awal yang terjadi dalam

pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang masih dalam tahap pembangunan.

Sengketa lahan yang terjadi di daerah ini termasuk dalam ketegori sengketa lahan

tumpang tindih, dimana terdapat perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai

letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya

tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya dalam hal ini permasalahan antara pihak

pemerintah dan masyarakat. Karena hal inilah permasalahan pembebasan lahan jalan

Tol Balikpapan-Samarinda terhambat dan menyebabkan proyek diberhentikan

sementara.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu :

Mengetahui gambaran umum terkait pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda.

Mengetahui penyebab permasalahan tata guna lahan pembangunan Tol

Balikpapan-Samarinda.

Mampu menganalisa permasalahan tata guna lahan pembangunan Tol

Balikpapan-Samarinda.

Mampu memberikan penyelesaian terkait permasalahan tata guna lahan

pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda.

1.3 Sistematika Pembahasan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan dimana terdiri dari Latar Belakang, Tujuan

Penulisan, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Menjabarkan terkait gambaran umum dari kawasan studi yang meliputi

Wilayah dan Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan Tol Balikpapan-

Samarinda.

BAB III : Merupakan analisa dari permasalahan tata guna lahan dari kawasan studi

beserta penyelesaian dari permasalahan tersebut.

BAB IV : Merupakan bab penutup dimana terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Wilayah

Wilayah kota Balikpapan berdasarkan PERDA no.12 Rencana Tata Ruang Wilayah

Balikpapan tahun 2012-2032, kota Balikpapan memiliki ruang lingkup wilayah sebesar

81.495 Ha dengan wilayah darat sebesar 50.332 Ha.

(Sumber: Lampiran 2 Perda no.12 RTRW Balikpapan 2012-2032)

Dalam RTRW ini penyusunan rencana jangka panjang ataupun jangka pendek

yang bertujuan untuk menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras

dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional dijabarkan

secara rinci. Tak luput dari kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dengan

mengembangkan sub pusat pelayanan kota di kawasan yang belum berkembang

dengan salah satu cara yaitu peningkatan aksesibilitas antar kawasan.

Pada pasal 10 huruf a, Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara

merupakan sub pusat pelayanan kota yang melayani Kelurahan Muara Rapak,

Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Graha Indah, Kelurahan Gunung Samarinda dan

Kelurahan Gunung Samarinda Baru dengan fungsi sebagai pusat perdagangan jasa,

pusat pendidikan skala regional. Karena termasuk dalam sub pusat kota yang akan

dikembangkan secara besar-besaran untuk 10 tahun ke depan.

Diperjelas pada pasal 16 ayat 6 terdapat pengembangan jaringan jalan baru

berupa pengembangan jalan bebas hambatan Balikpapan – Samarinda dan

Pengembangan jalan bebas hambatan Jalan Soekarno Hatta – Jalan Mulawarman yang

menghubungkan dengan Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan Balikpapan.

Pembangunan jalan bebas hambatan ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan

sub pusat pelayanan kota yaitu Kelurahan Karang Joang secara pesat dengan

aksesibilitas ke Bandar udara dan ke Samarinda sehingga dimaksudkan agar

pertumbuhan perekonomian Balikpapan dapat meningkat dengan cepat sesuai

kebutuhan masyarakat.

2.2 Studi Kasus

Dalam Peraturan Daerah no.12 tahun 2012 Rencana Tata Ruang wIlayah Balikpapan

2012-2032 terkait program pemanfaat ruang Balikpapan dalam jangka waktu 20 tahun, rencana

pembangunan Jalan Tol Balikpapan dapat dilihat di bawah ini.

(Sumber: Lampiran IV Perda no.12 RTRW Balikpapan 2012-2032)

Jalan Tol Balikpapan - Samarinda telah masuk dalam Jaringan Jalan Nasional

Jalan Tol sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

567/KPTS/M/2010, Tanggal 10 Nopember 2010.

Rencana pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda direncanakan akan

selesai pada tahun 2015 di Kelurahan Karang Joang, dengan sumber pendanaan dari

APBN, APBD, Hibah, dan bantuan/swasta. Pada tanggal 12 Januari 2011, proyek

pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,02 km ini dimulai dengan

peresmian langsung dari Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Peresmian

ditandai pemancangan batu pertama di kawasan Manggar, Balikpapan. Jalan Bebas

Hambatan atau Jalan Tol.

(Sumber: Presentasi Pemerinta PU terhadap Gubernur Kaltim)

Proyek Jalan Tol ini dibagi dalam beberapa tahap yaitu

Tahap I dilaksanakan dengan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur dengan sistem

Tahun Jamak (Multy Years Contract) tahun anggaran 2011-2013.

Sedangkan Tahap II

1. Seksi 01 dilaksanakan dengan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun

anggaran 2015-2018 dan dana APBN pemerintah Pusat tahun anggran 2015-

2018 yang terbagi dalam 5 segmen

2. Seksi 05 dengan dana APBN pemerintah pusat dan bantuan luar negeri dari

Tiongkok.

3. Untuk seksi 02, seksi 03 dan seksi 04 direncanakan akan ditawarkan kepada

investor yang berminat baik dari dalam ataupun luar negeri.

Berikut adalah tabel progress penyediaan lahan untuk Tol Balikpapan-Samarinda

Dari total panjang 99,02 km telah tersedia lahan sepanjang 82,49 Km, terdiri dari :

Lahan masyarakat 49,77 Km

Tahura 24,62 Km

HLSM 8,1 Km

Sedangkan 16,53 Km lahan dalam proses pembebasan

Tahapan pekerjaan dari pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda ini dapat

dijabarkan yaitu

1. Paket 01 Balikpapan - Samboja : STA 0+070 - 25+140

2. Paket 02 Samboja - Palaran I : STA 25+140 - 48+400

3. Paket 03 Samboja - Palaran II :STA 48+400 - 70+300

4. Paket 04 Palaran - Jembatan Mahkota II : STA 0+000 - 17+950 (Akses Kota

Samarinda)

5. Paket 05 KM13 - Sepinggan Balikpapan : STA 0+000 - 11+500 (Akses Kota Balikpapan)

LOKASI PANJANG (Km) BEBAS (Km) %

Seksi 1 25.07 22.67 90

Seksi 2 11.09 6.16 55

Seksi 3 23.26 23.06 99

Seksi 4 21.9 20.05 92

Seksi 5 17.7 11.42 64

TOTAL 99.02 82.49 84

2.2 Permasalahan

2.2.1 Perbandingan Rencana Pembangunan, Kondisi Eksisting dengan RTRW

Pada Lampiran IV Perda no.12 RTRW Balikpapan 2012-2032 tentang rencana

pembangunan yang ada di Balikpapan, pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

direncanakan selesai pada tahun 2015. Namun, sampai saat ini proyek tersebut belum

selesai bahkan sempat berhenti karena berbagai permasalahan.

Sumber: Lampiran 2 Perda no.12 RTRW Balikpapan 2012-2032)

Dalam peta rencana pola ruang Balikpapan, dapat dilihat bahwa terdapat kawasan

hutan Lindung di daerah rencana Jalan Bebas Hambatan, yang dalam pengertiannya

hutan lindung adalah kawasan yang dilindungi peruntukannya dari aktivitas

pembangunan karena berfungsi untuk sistem penyerapan dan paruparu kota.

Permasalahan lahan ini terdapat di lokasi paket I yang ternyata kawasan hutan lindung ini

telah ditempati dalam waktu yang cukup lama oleh warga setempat secara fisik wilayah

tersebut dikuasai oleh masyarakat dan sudah beberapa generasi tinggal disana.

Hal ini dapat dikaitkan dengan permasalahan alih fungsi lahan.

Sedangkan permasalahan lahan kedua terdapat di lokasi paket 5 yang

menyebabkan kendalanya proyek ini berjalan yaitu permasalahan pembebasan lahan

karena masalah tumpang tindih lahan antar pemerintah dengan warga. Hingga kini,

pemerintah daerah Balikpapan hanya bisa membebaskan sekitar 50% lahan yaitu 2 dari 5

paket proyek yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB III

ANALISA

3.1 Faktor Penyebab Permasalahan

3.1.1 Permasalahan Pembebasan Lahan

Pemerintah selaku pemberi regulasi atas semua perencanaan tata ruang yang

ada di suatu daerah untuk melaraskan pembangunan dengan memperhatikan

aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang

semakin kompleks. Sedangkan terkadang, masyarakat kurang memahami kerja

pemerintah karena kurangnya transparasi dari pemerintah. Masyarakat luhur

yang memiliki tanah meskipun tanpa surat-surat yang lengkap, tetap kukuh akan

mempertahankan tanah mereka dan menjadi penghambat dalam pembangunan

infrastruktur. Karena kurangnya edukasi akan pentingnya pembangunan jalan tol

di kawasan Karang Joang yang juga termasuk sub pusat perkembangan kota

otomatis akan mempercepat meningkatnya perekonomian di daerah tersebut dan

otomatis akan berdampak pada masyarakat sekitar juga.

Prinsip utama lambatnya pembangunan yaitu masih banyak Surat Alas Hak

atau Sertifikat yang tumpang tindih, sehingga butuh BPN Balikpapan dan BPN

Samarinda butuh waktu untuk melakukan verifikasi terhadap kasus. Hal ini bisa

berdampak pada masalah hukum apabila salah melakukan verifikasi. Oleh karena

itu, pemerintah masih ragu untuk memberi ganti rugi yang tinggi untuk lahan

masyarakat yang ini dibeli karena kurangnya surat-surat tanah sehingga kurang

meyakinkan. Masyarakat pun tidak dapat memberikan tanahnya secara

sembarangan kepada pemerintah karena takut akan kerugian yang akan mereka

dapatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya kepercayaan antar stakeholder tersebut

sehingga pembangunan tersebut berhenti cukup lama.

3.1.2 Permasalahan Alih Fungsi Lahan

Pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda ini tak lepas dari jalur tol yang

melewati Kawasan Hutan Lindung, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Pada

umumnya, kawasan Hutan Lindung memiliki hak paten sebagai kawasan yang

dilindungi dari pembangunan infrastuktur. Namun, dalam RTRW tidak terdapat

larangan untuk menggunakan Kawasan Hutan Lindung yang akan dilewati jalur tol

sehingga hutan lindung tersebut tidak menjadi masalah dalam hal ini. Namun jika

dikaji ulang, tanah hutan lindung tersebut tidak semua milik pemerintah, terdapat

tanah-tanah milik masyarakat yang juga termasuk dalam lahan untuk penggunaan

jalan tol. Meskipun masih sedikit lahan terbangun yang ada, namun permasalahan

alih fungsi lahan yang terjadi disini yaitu dari bentuk hutan lindung menjadi

permukiman. Jika dilihat dari kenyataan yang ada saat ini diberbagai daerah di

Indonesia, pembangunan juga dapat berkembang mengikuti infrastruktur. Lahan-

lahan tidak terbangun disekitar kawasan jalan tol tidak menutup kemungkinan

akan terbangun melihat kesempatan yang ada. Hal ini bisa diperkirakan akan

timbul sehingga menimbulkan permasalahan tata guna lahan di masa yang akan

datang.

3.1.3 Permasalahan Multiplier Effect

Dengan pembangunan jalan bebas hambatan seperti ini otomatis dapat

meningkatkan perekonomian daerah Karang Joang karena akses masuk yang lebih mudah

dari daerah besar lain. Pembangunan jalan tol ini tentu menjadi multiplier effect

terhadap daerah sekitarnya. Meningkatnya perekonomian dan menunjang pertumbuhan

sub kota Karang Joang merupakan salah satu dampak positif dari pembangunan jalan tol

ini. Namun jika dilihat dari segi negatifnya, pertumbuhan pembangunan disekitar jalan tol

bisa disalah gunakan oleh masyarakat menjadi sektor-sektor privat berbasis perdagangan

dan jasa seperti warung atau pertokoan, yang justru karena perkembangan ini dapat

merusak fungsi tata guna lahan yang sudah ada seperti kawasan hutang lindung yang

disalah fungsikan menjadi kawasan perdagangan dan jasa.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rekomendasi

Dari analisa kedua faktor penyebab permasalahan melambatnya jalan tol

Balikpapan-Samarinda, dapat disampaikan rekomendasi terkait penyelesaiannya yaitu

Permasalahan pembebasan lahan yang terkait dengan sengketa lahan ini

sebaiknya diselesaikan dengan penyelesaian sengketa alternative menggunakan

metode non-litigasi yang diselesaikan di luar pengadilan, prosedur yang bisa

diterapkan dalam studi kasus ini yaitu negosiasi dimana penyelesaian sengketa

melalui musyawarah langsung para stakeholder terkait sehingga didapatkan

kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak tak luput dituangkan dalam bentuk

tertulis. Dapat juga dilakukan dengan mediasi dimana penyelesaian sengketa

melalui perundingan dengan pihak luar yang bersifat netral untuk memperoleh

jalan tengah dari konflik sehingga konflik dapat diselesaikan secara transparan

dan tidak merugikan kedua pihak.

Terkait permasalahan alih fungsi lahan, pembangunan dapat berkembang

mengikuti infrastruktur jika tidak dicegah dengan baik, regulasi yang kokoh dari

pemerintah dapat menjadi pondasi untuk mempertahankan fungsi hutan lindung

yang ada disekitar jalan tol sehingga tidak dialih fungsikan menjadi lahan

terbangun.

4.2 Kesimpulan

Jalan Bebas Hambatan atau Jalan Tol Balikpapan-Samarinda akan dibangun dengan

panjang 99,02 Km dan terbagi menjadi lima paket dalam tahap pembangunannya.

Ada dua permasalahan yang menyebabkan terhambatnya proyek pembangunan

jalan Tol Balikpapan-Samarinda ini, yang pertama adalah permasalahan lahan yang

terdapat di lokasi paket I (Balikpapan – Samboja) yang ternyata kawasan hutan lindung ini

telah ditempati dalam waktu yang cukup lama oleh warga setempat secara fisik wilayah

tersebut dikuasai oleh masyarakat dan sudah beberapa generasi tinggal disana.

Sedangkan permasalahan lahan kedua terdapat di lokasi paket V (KM13 - Sepinggan

Balikpapan) yaitu permasalahan pembebasan lahan karena masalah tumpang tindih lahan

antar pemerintah dengan warga. Hingga kini, pemerintah daerah Balikpapan hanya bisa

membebaskan sekitar 50% lahan dari masing-masing 2 dari 5 paket proyek yang telah dijelaskan

sebelumnya.

Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah terhambatnya pembangunan jalan Tol

Balikpapan-Samarinda ini ada beberapa cara, terkait permasalahan pembebasan lahan yang

terkait dengan sengketa lahan sebaiknya diselesaikan dengan penyelesaian sengketa

alternative menggunakan metode non-litigasi yang diselesaikan di luar pengadilan. Dan dapat

juga dilakukan dengan mediasi dimana penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan

pihak luar yang bersifat netral untuk memperoleh jalan tengah dari konflik sehingga konflik

dapat diselesaikan secara transparan dan tidak merugikan kedua pihak. Dan terkait

permasalahan alih fungsi lahan, pembangunan dapat berkembang mengikuti infrastruktur jika

tidak dicegah dengan baik, regulasi yang kokoh dari pemerintah dapat menjadi pondasi untuk

mempertahankan fungsi hutan lindung yang ada disekitar jalan tol sehingga tidak dialih

fungsikan menjadi lahan terbangun.

DAFTAR PUSTAKA

Perda no.12 RTRW KOTA BALIKPAPAN 2012-2032

Dokumen presentasi terkait informasi singkat pembangunan jalan tol Balikpapan-

Samarinda oleh Pemprov Kaltim Dinas PU, Samarinda 24 Oktober 2015

www.bpn.go.id- diakses pada 26/11/2015 pukul 22:39

Indopos website, Pembangunan Jalan tol Balikpapan Samarinda- diakses pada

23/11/2015 pukul 13:23

Bewara news website, Pembebasan Lahan Proyek Tol Pertama di Kalimantan- diakses

pada 23/11/2015 pukul 13:21

Kaltim Post Website, Kata Menteri Agraria Proyek Mangkrak Karena Warga Tak Dapat

Kepastian- diakses pada 23/11/2015 pukul 13:24