pdt.g 2012 pn.mgl (1)

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. : 14/Pdt.G/2012/PN.MGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara

antara :

PT. KERTAS BLABAK MAGELANG, berkedudukan di Magelang alamat

kantor di Jalan Raya Magelang KM 10, Desa Mungkid, Magelang,

Jawa Tengah ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya : AHMAD ZULKIFLI, SH., Advokat

pada Kantor Hukum ZULKIFLI & PARTNERS, beralamat di Gedung

Thamrin City Lantai 3, Blok A 9a No. 01, Jalan Thamrin Boulevard,

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei

2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT DALAM PERKARA

POKOK ;

M E L A W A N

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR

CABANG MAGELANG, beralamat di Jalan Pahlawan No. 1

Magelang ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya : KAHONO, SH.MH. dan ADDY

ENDRA WIDYATMAKA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 06 Juni 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT DALAM PERKARA POKOK ;

1

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idSUGANTO, jabatan : Direktur Utama PT. Kertas Blabak, beralamat di Jl.

Raya Magelang KM 10, Ds Mungkid, Kab. Magelang, Jawa Tengah,

dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama PT.

KERTAS BLABAK ;

Dalan hal ini diwakili kuasanya : AMOS HZ TAKA, SH, SAFIUDIN,

SH.CN., KAMARUDDIN, SH. Dan MOH. SETIAWAN, SH., Advokat/

Pengacara pada kantor Advokat “SAFIUDIN & ASSOCIATES”,

beralamat di Pogung Dalangan SIA XVI/XI/25, Sinduadi, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 29 Agustus 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTENVENSI ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara pokok telah

mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2012 dan telah

terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang di

bawah Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.MGL, yang secara lengkapnya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perusahaan yang didirikan

menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di

Magelang, beralamat kantor di Jalan Raya Magelang KM 10, Desa

Mungkid, Magelang – Jawa Tengah yang bergerak dalam bidang

usaha kertas ;

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 76 tanggal 25 Januari 2010 yang

dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., sebagai Pengganti dari

Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-1) sebagaimana telah

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 18

Februari 2010 (Bukti P-2), PT. Satya Mitra Mandiri telah

mengambil alih (akuisisi) seluruh saham yang terdapat di PT.

Kertas Blabak Magelang sejumlah 63.531 lembar saham ; Adapun

susunan pengurus berdasarkan Akta Nomor 76 tanggal 25 Januari

2010 adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : ALI

Direktur : JOHAN VANDA

Komisaris Utama : SUGANTO

Komisaris : JIAN TE

3. Bahwa berdasarkan Akte No. 106 tanggal 30 Juni 2010 yang

dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-3)

sebagaimana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan

HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

tertanggal 7 Juli 2010 (Bukti P-4), PT. Satya Mitra Mandiri telah

menjual sebagian sahamnya yaitu sejumlah 31.767 lembar

saham kepada SMM Group Pte. Ltd., sehingga susunan

Pemegang Saham berubah menjadi sebagai berikut :

• SMM GROUP Pte. Ltd. Sebanyak 31.767 lembar saham

• Sisanya masih dipegang oleh PT. Satya Mitra Mandiri

sejumlah 31.764 lembar saham

Selanjutnya dilakukan juga perubahan susunan Pengurus perseroan

sebagai berikut :


Direktur : JIAN TIE

3


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Komisaris Utama : SUGANTO

Wakil Komisaris Utama : XU SUN CHENG

Komisaris : JOHAN VANDA

Komisaris : KOH HENG KANG

4. Bahwa berdasarkan Akta No. 14 tanggal 07 Juli 2010 yang dibuat

di hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-5) sebagaimana

telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI

tertanggal 15 Juli 2010 (Bukti P-6), PT. Satya Mitra Mandiri TELAH

MENJUAL SELURUH SISA SAHAMNYA yaitu sejumlah 6.351

lembar saham kepada SMM Group Pte. Ltd. Dan sejumlah

25.413 lembar saham kepada SMM International

Investment Pte. Ltd., sehingga susunan Pemegang saham

PENGGUGAT berubah menjadi sebagai berikut :

• SMM GROUP Pte. Ltd. Sebanyak 38.118 lembar saham

(31.767 + 6.351 lembar saham) (60 %)

• SMM INTERNATIONAL INVESTMENT Pte. Ltd. Sebanyak

25.413 lembar saham (40 %)

5. Bahwa berdasarkan Akta No. 2 tanggal 3 Agustus 2010 yang

dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-7), PT.

Satya Mitra Mandiri telah dibubarkan sejak tanggal 3

Agustus 2010 . Pembubaran PT. Satya Mitra Mandiri tersebut

juga telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI

sebagaimana ternyata dalam penerimaan Pemberitahuan

Pembubaran PT. Satya Mitra Mandiri (dalam likuidasi) Nomor :

AHU-AH.01.10-23509 tertanggal 8 September 2010 (Bukti P-8)

dan telah diumumkan melalui surat kabar (Bukti P-9) ;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta No. 04 tanggal 6 Januari

2012 yang dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta (Bukti

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


P-10), sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum

dan HAM RI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

data Perseroan PT. Kertas Blabak Magelang Nomor AHU-

AH.01.10-03820 tertanggal 3 Februari 2012 (Bukti P-11), susunan

terakhir Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :



Komisaris Utama : XU SHUN CHENG atau PERMAN YADI


Dengan demikian yang berhak dan sah untuk bertindak dan

mewakili PT. Kertas Blabak Magelang baik di dalam maupun di luar

Pengadilan adalah Bapak ALI selaku Direktur Utama ;

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Semarang N0. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tertanggal 29

Nopember 2010, PT. Kertas Blabak Magelang telah dinyatakan

Pailit dengan segala akibat hukumnya, di mana dalam proses

kepailitan tersebut, PT. Kertas Blabak Magelang telah mengajukan

rencanaa perdamaian terhadap para kreditornya ;

8. Bahwa adapun rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Kertas

Blabak Magelang tersebut telah disetujui oleh para kreditornya

dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 151

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan

PKPU). Namun demikian Majelis Hakim Pemutus melalui

Penetapan No. 13/Pailit/2010/PN.NIAGA.SMG tertanggal 17 Maret

2011, telah menolak untuk mengesahkan rencana perdamaian

tersebut ;

5


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


9. Bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 160 UU Kepailitan dan

PKPU, maka pada tanggal 23 Maret 2011 PT. Kertas Blabak

Magelang telah mengajukan upaya hukum kasasi terhadap

Penetapan Pengadilan Niaga Semarang No. 13/Pailit/2010/

PN.NIAGA.SMG tertanggal 17 Maret 2011 tersebut ke Mahkamah

Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga

Semarang, di mana perkara tersebut terdaftar di Mahkamah

Agung RI dengan register perkara No. 445 K/Pdt.Sus/2011 ;

10. Bahwa berdasarkan salinan resmi Putusan Mahkamah

Agung RI No. 445 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 21 Oktober 2011

(Bukti P-12), Mahkamah Agung RI telah mengabulkan

permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Kertas Blabak

Magelang (in casu PENGGUGAT) dan membatalkan

Penetapan Pengadilan Niaga Semarang No. 13/Pailit/2010/

PN.NIAGA.SMG tertanggal 17 Maret 2011 serta

menyatakan sah perdamaian yang diajukan oleh PT. Kertas

Blabak Magelang (in casu PENGGUGAT) terhadap kreditor-

kreditornya ;

Amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 445 K/Pdt.Sus/2011

tertanggal 21 Oktober 2011 sebagai berikut :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :

PT.KERTAS BLABAK MAGELANG dan Para Pemohon Kasasi II : 1.

SERIKAT PEKERJA KERTAS BLABAK, 2. YAYASAN DANA PENSIUN (YDP)

PT. KERTAS BLABAK, 3. KOPERASI KARYAWAN PT. KERTAS BLABAK, 4.

PERMAN YADI, 5. PT. SMM Internasional Invesments Pte. Ltd., 6. PT.

SMM Group Pte. Ltd. Tersebut ;

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/

PN.Niaga.Smg. tanggal 17 Maret 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Sah Perdamaian yang diajukan oleh Debitur

PT. Kertas Blabak Magelang selaku Debitur Pailit yang telah

disetujui Kreditur Konkuren ;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini

ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 166 UU Kepailitan dan KPPU,

KEPAILITAN TERHADAP PENGGUGAT DEMI HUKUM

BERAKHIR dan Kurator telah mengumumkan perihal

berakhirnya kepailitan tersebut dalam 2 (dua) Surat Kabar

harian yaitu Media Indonesia dan Suara Merdeka (Bukti

P-13) ;

Pasal 166 UU Kepailitan dan KPPU :

“ (1)Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh

kekuatan hokum tetap, kepailitan berakhir .

(2)Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik

Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) “

12. Bahwa oleh karena KEPAILITAN TERHADAP PT. Kertas Blabak

Magelang (in casu PENGGUGAT) DEMI HUKUM BERAKHIR,

maka seluruh aset-aset PENGGUGAT kembali dalam penguasaan

PENGGUGAT termasuk namun tidak terbatas seluruh dana yang

terdapat dalam Rekening Nomor : 022 111 8886 Atas Nama PT.

7


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Kertas Blabak yang berada pada PT. Bank Negara Indonesia

(Persero), Tbk. Cabang Magelang (in casu TERGUGAT) .

13. Bahwa melalui surat No. 002f.Tind.IV.JnR-12 tertanggal 10 April

2012, PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT untuk

melakukan pemblokiran atas Rekening Nomor : 022 111 8886 Atas

Nama PT. Kertas Blabak (Bukti P-14) ;

14. Bahwa selanjutnya atas permintaan PENGGUGAT, maka pada

tanggal 10 April 2012 TERGUGAT telah melakukan pemutakhiran

data-data PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT dengan merujuk

pada Akta No. 04 tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat di hadapan

Yulia, SH., Notaris di Jakarta (Vide Bukti P-10 dan P-11) yaitu

Bapak ALI selaku Direktur Utama dan Bapak JOHAN VANDA selaku

Direktur dan selanjutnya melakukan penggantian specimen

tandatangan menjadi tandatangan Bapak ALI dan Bapak JOHAN

VANDA ;

15. Bahwa namun demikian pada tanggal 17 April 2012, ketika

PENGGUGAT ingin mengakses Rekening nomor : 022 111 8886

Atas Nama PT. Kertas Blabak tersebut ternyata TERGUGAT tidak

memberikan ijin kepada PENGGUGAT untuk mengakses rekening

tersebut bahkan untuk mengetahui posisi saldo saja tidak dapat

dilakukan oleh PENGGUGAT, di mana hal tersebut telah

mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan

mengoperasikan Rekening Nomor : 022 111 8886 Atas Nama PT.

Kertas Blabak tersebut ;

16. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memberikan ijin kepada

PENGGUGAT untuk mengakses Rekening Nomor : 022 111 8886

Atas Nama PT. Kertas Blabak, sehingga PENGGUGAT tidak dapat

mengetahui posisi saldo dalam rekening tersebut dan juga tidak

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dapat menguasai dana yang terdapat dalam rekening tersebut jelas

merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan

PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

Pasal 1365 KUHPerdata :

“ Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa

kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan

kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian

tersebut”

17. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT

adalah PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan mengoperasikan

dana yang terdapat dalam Rekening Nomor : 022 111 8886 Atas

Nama PT. Kertas Blabak yang posisi saldonya per tanggal 10 April

2012 adalah sebesar Rp. 4.998.146.755,- (empat milyar sembilan

ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu

tujuh ratus lima puluh lima rupiah) (Bukti P-15) ;

18. Bahwa di samping itu dengan tidak dapatnya PENGGUGAT

mengakses Rekening Nomor : 022 111 8886 Atas Nama PT.

Kertas Blabak dan tidak dapat menguasai dana yang terdapat

dalam rekening tersebut, telah mengakibatkan PENGGUGAT

kehilangan reputasi dan kredibilitasnya, karena seolah-olah

PENGGUGAT adalah bukan pemilik dari pada rekening tersebut, di

mana hal tersebut tentu berdampak buruk bagi PENGGUGAT dalam

menjalankan bisnis dengan sesame rekan bisnisnya ; Di samping itu

PENGGUGAT juga menjadi tidak dapat menggunakan dana tersebut

untuk menjalankan bisnisnya maupun untuk membayar gaji

karyawan ; Hal-hal tersebut di atas jelas menimbulkan kerugian

terhadap PENGGUGAT yang sekiranya dinilai dengan uang adalah

sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

9


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id19. Bahwa oleh karena Gugutan a quo adalah menuntut agar

TERGUGAT menyerahkan penguasaan Rekening Nomor : 022 111

8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak kepada PENGGUGAT yang

dalam hal ini diwakili oleh Bapak ALI dan Bapak JOHAN VANDA selaku

Direksi yang sah dari PENGGUGAT berdasarkan Akta No. 04 tanggal

6 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta,

maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar uang

paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

untuk setiap hari keterlambatan penyerahan penguasaan Rekening

Nomor : 022 111 8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak dimaksud,

terhitung sejak putusan atas perkara a quo diucapkan ;

Permohonan Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) dan Sita

Jaminan (Conservatoir Beslag)

20. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (illusoir), maka

PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang

untuk meletakkan Sita Revindikasi atas Rekening Nomor : 022 111

8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak beserta seluruh dana yang

terdapat dalam rekening tersebut yang per tanggal 10 April 2012

posisi saldo adalah sebesar Rp. 4.998.146.755,- (empat milyar

sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh

enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ;

21. Bahwa adapun permohonan Sita Revindikasi tersebut sangat

berdasar hukum untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 226 HIR dan 217 Rv, karena objek sengketa adalah barang

bergerak yang berada dalam tangan TERGUGAT, dan PENGGUGAT

(dalam hal ini diwakili oleh Bapak ALI dan JOHAN VANDA selaku

Direksi yang sah berdasarkan Akta No. 04 tanggal 6 Januari 2012

yang dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta (Vide Bukti

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


P-11) adalah pemilik yang sah dari Rekening Nomor : 022 111

8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak tersebut ;

22. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT juga mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Magelang untuk meletakkan Sita Jaminan atas

harta kekayaan milik TERGUGAT sebagai berikut :

- Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan

Pahlawan No. 1, Magelang yang pada saat ini digunakan oleh

TERGUGAT sebagai kantor ;

- Harta-harta kekayaan lainnya, baik bergerak maupun tidak

bergerak milik TERGUGAT yang akan PENGGUGAT uraikan dan

sampaikan kemudian, karenanya PENGGUGAT mereservir haknya

untuk mengajukan perincian-perincian tambahan atas harta-harta

kekayaan lainnya Tergugat yang akan dimohonkan sita jaminan

melalui Pengadilan Negeri Magelang ;

Putusan Serta Merta

23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada

bukti-bukti authentic berupa Akta-akta Perseroan yang dibuat oleh

dan di hadapan Notaris Publik dan pejabat publik lainnya

sebagaimana Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yang tidak

dapat disangkal oleh TERGUGAT, maka menurut pasal 180 HIR, kami

mohon agar putusan a quo dinyatakan dapat dilaksnakan terlebih

dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun

peninjauan kembali (uitvoerbar bij vorraad) ;

Putusan Provisi

24. Bahwa untuk mencegah Rekening Nomor : 022 111 8886

Atas Nama PT. Kertas Blabak diserahkan kepada pihak ketiga

atau pihak lain yang tidak berhak selama proses persidangan a quo

berlangsung, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan

11


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Negeri Magelang untuk menjatuhkan putusan provisi sebagai

berikut :

- Melarang kepada TERGUGAT, atau pihak manapun juga maupun

kuasa-kuasanya untuk menyerahkan penguasaan Rekening

Nomor : 022 111 8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak tersebut

kepada pihak manapun (SELAIN PENGGUGAT), termasuk namun

tidak terbatas melarang TERGUGAT, atau pihak manapun juga

maupun kuasa-kuasanya untuk memberikan ijin kepada pihak lain

(SELAIN kepada Bapak ALI dan JOHAN VANDA selaku Direksi yang

sah dari PENGGUGAT) untuk mengakses / mengecek saldo /

mencairkan dana / melakukan transaksi perbankan lainnya yang

berkaitan dengan rekening dimaksud, sampai dengan putusan

dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van

gewijsde) ;

- Apabila TERGUGAT atau pihak manapun juga termasuk kuasanya

melanggar/lalai melaksanakan isi Putusan Provisi ini maka wajib

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari terhitung sejak

dilanggarnya Putusan Provisi ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT dengan

ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Magelang yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk

memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi

• Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi dari PENGGUGAT

untuk seluruhnya, yaitu :

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


a. Melarang kepada TERGUGAT, atau pihak manapun juga maupun

kuasa-kuasanya untuk menyerahkan penguasaan Rekening

Nomor : 022 111 8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak tersebut

kepada pihak manapun (SELAIN PENGGUGAT), termasuk namun

tidak terbatas melarang TERGUGAT, atau pihak manapun juga

maupun kuasa-kuasanya untuk memberikan ijin kepada pihak lain

(SELAIN kepada Bapak ALI dan JOHAN VANDA selaku Direksi yang

sah dari PENGGUGAT) untuk mengakses / mengecek saldo /

mencairkan dana / melakukan transaksi perbankan lainnya yang

berkaitan dengan rekening dimaksud, sampai dengan putusan

dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van

gewijsde) ;

b. Apabila TERGUGAT atau pihak manapun juga termasuk kuasanya

melanggar/lalai melaksanakan isi Putusan Provisi ini maka wajib

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari terhitung sejak

dilanggarnya Putusan Provisi ini ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan

hukum terhadap PENGGUGAT ;

3. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan dan/atau

mengembalikan penguasaan Rekening Nomor : 022 111 8886

Atas Nama PT. Kertas Blabak kepada PENGGUGAT yang dalam

hal ini diwakili oleh Bapak ALI dan Bapak JOHAN VANDA selaku

Direksi yang sah dari PENGGUGAT sebagaimana Akta No. 04

13


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris

di Jakarta ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan

sekaligus kepada PENGGUGAT yang dalam hal ini diwakili oleh

Bapak ALI dan Bapak JOHAN VANDA selaku Direksi yang sah dari

PENGGUGAT sebagaimana Akta No. 04 tanggal 6 Januari 2012

yang dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta, kerugian

Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp

100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk

setiap hari keterlambatan penyerahan penguasaan Rekening

Nomor : 022 111 8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak kepada

PENGGUGAT yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak ALI dan Bapak

JOHAN VANDA selaku Direksi yang sah dari PENGGUGAT

sebagaimana Akta No. 04 tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat di

hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta, terhitung sejak putusan

atas perkara a quo diucapkan ;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi yang diletakkan

terhadap harta kekayaan milik PENGGUGAT yang ada pada

TERGUGAT berupa Rekening Nomor : 022 111 8886 Atas Nama

PT. Kertas Blabak beserta seluruh dana yang terdapat

didalamnya ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan

terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT sebagai berikut :

• Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan

Pahlawan No. 1, Magelang yang pada saat ini digunakan oleh

TERGUGAT sebagai kantor ;

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Harta-harta kekayaan lainnya, baik bergerak maupun tidak

bergerak milik TERGUGAT ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi

maupun peninjauan kembali (uitvoerbar bij vorraad) ;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah

mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara melalui

lembaga Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor. 1 tahun 2008

dengan difasilitasi Hakim Mediator HUSNUL KHOTIMAH, SH.MH., namun

berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, para pihak telah gagal

mencapai kesepakatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan

pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat

tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 September

2012 yang secara lengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah meminta agar

Tergugat menyerahkan penguasaan rekening giro Nomor

15


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


0221118886 atas nama PT. Kertas Blabak Magelang (untuk

selanjutnya disebut obyek sengketa) kepada Penggugat ;

2. Bahwa terhadap permintaan Penggugat tersebut, jelas Tergugat

tidak akan dapat memenuhinya apabila tidak melibatkan Tim

Kurator PT. Kertas Blabak Magelang sebagai pihak yang

mempunyai kapasitas dan kewenangan dalam penyerahan

rekening tersebut ;

3. Bahwa terhadap gugatan tersebut kepada Yang Terhormat Majelis

Hakim dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg tanggal

29-11-2010, PT. Kertas Blabak Magelang telah berada dalam

keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan putusan yang sama maka diangkatlah Tim

Kurator yaitu Sdr. Soedeson Tandra, SH.MHum., Sdr. Royaldi

Haikal, SH.MH. dan Sdr. Muhamad Dipa Yustia Pasa, SH. ;

Selanjutnya terjadi penggantian Kurator berdasarkan Putusan

Nomor 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg tanggal 14-01-2011 dari

Tim Kurator semula menjadi Sdr. Muhamad Dipa Yustia Pasa,

SH. Dan Indra Nurcahya, SH. ;

b. Bahwa berdasarkan putusan pailit tersebut maka seluruh harta

yang menjadi boedel pailit berada dalam wewenang dan

pengurusan dari Tim Kurator PT. Kertas Blabak Magelang

(dalam Pailit) ; Termasuk di dalamnya adalah obyek sengketa

berupa rekening Giro No. 0221118886 atas nama PT. Kertas

Blabak Magelang ; Oleh karena kewenangan dan pengurusan

berada pada tim curator, maka Tim curator melakukan

16


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


penggantian speciment (tanda tangan) pada rekening

dimaksud dari semula atas nama Penggugat dirubah menjadi

speciment atas nama Tim Kurator ;

c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 445

K/Pdt.Sus/2011/2011 tanggal 05 Januari 2012 Mahkamah

Agung telah mengabulkan permohonan perdamaian PT. Kertas

Blabak Magelang dan mengakhiri kepailitan terhadap PT.

Kertas Blabak Magelang ;

d. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung

tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang

telah mengeluarkan Penetapan Nomor 13/Pailit/2010/

PN.Niaga.Smg tanggal 02 April 2012 yang isinya yaitu

“perintah kepada curator untuk mengumumkan pengesahan

perdamaian dan pengakhiran kepailitan PT. Kertas Blabak

Magelang karena perdamaian pada 2 (dua) surat kabar harian

Media Indonesia dan Suara Merdeka” ;

e. Bahwa untuk melaksanakan perintah pengadilan tersebut,

Kurator PT. Kertas Blabak Magelang telah mengumumkan

pengesahan perdamaian dan pengakhiran kepailitan pada

harian surat kabar Media Indonesia dan Suara Merdeka pada

tanggal 04 April 2012 ;

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2012 Kurator

PT. Kertas Blabak Magelang telah melakukan serah

terima boedel pailit kepada Sdr. SUGANTO Direktur PT.

Blabak Magelang berdasarkan Akta Nomor 76 tanggal

25-01-2012 yang dibuat oleh Justinus Surjo Abadi, SH

ditandatangani oleh Hakim Pengawas LILIK NURAINI, SH

17


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sesuai Berita Acara Nomor 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg

Rapat Pertemuan tertanggal 09 April 2012 ;

g. Bahwa dengan demikian di dalam koridor kepailitan PT.

Kertas Blabak Magelang ini pihak PT. Kertas Blabak

Magelang yang secara hukum diakui oleh Kurator dan

Pengadilan Niaga untuk menerima boedel pailit adalah

Sdr. SUGANTO ;

h. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2012 Sdr.

SUGANTO didampingi Kurator PT. Kertas Blabak

Magelang melakukan perubahan spesimen atas obyek

sengketa dari atas nama Kurator menjadi atas nama

PT. Kertas Blabak Magelang yang diwakili oleh Sdr.

SUGANTO ;

4.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menjadi jelas dan

teranglah bahwa tindakan hukum yang dilakukan KURATOR dan

SUGANTO merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dan

menjadi kunci atas permasalahan ini ;

5.Bahwa adalah hal yang tidak mungkin bagi Tergugat untuk

mengambil sikap sendiri menyerahkan rekening tersebut

kepada Penggugat karena hal tersebut justru akan

menimbulkan perbuatan melawan hukum karena Tergugat

tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk

perbuatan itu ;

6.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat

menjadi kurang pihak karena tidak menyertakan KURATOR PT.

KERTAS BLABAK MAGELANG (dhi. Sdr. Muhamad Dipa Yustia Pasa,

18


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


SH. Dan Indra Nurcahya, SH.) dan Sdr. SUGANTO sebagai pihak

Tergugat dalam gugatan ini ;

7.Bahwa dengan demikian pihak yang ditarik sebagai Tergugat

tidak lengkap & berakibat gugatan a quo tidak dapat

diperiksa secara lengkap dan sempurna, sehingga gugatan

mengandung cacat plurium litis consortium sehingga mohon

kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang

mengadili perkara i.c. untuk menolak atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

onvankelijke verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas,

diambil alih dan mohon dengan hormat agar dianggap termasuk

pula secara lengkap dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan

Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh

Tergugat ;

3. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi Posita Penggugat nomor

1-6 karena berada diluar kompetensi Tergugat sebagai lembaga

keuangan lagipula atas Akta-akta dimaksud masih terdapat

sengketa keabsahannya antara pihak-pihak internal PT. Kertas

Blabak Magelang ;

4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan di dalam eksepsi

jawaban ini, maka Tergugat sebagai lembaga keuangan tidak

mempunyai kapasitas hukum terkait kewenangan Kurator

dalam memilih/menyerahkan boedel pailit kepada Sdr.

SUGANTO dan bukan kepada Sdr. ALI karena atas perkara

19


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


in casu masih berada dalam ranah hokum kepailitan

dimana tugas dan wewenang mengurus harta/boedel pailit

menjadi kewenangan penuh Kurator ; hal ini Tergugat

sampaikan untuk menanggapi posita Penggugat butir

12-16 ;

5. Bahwa PERLU TERGUGAT TEGASKAN dalam perkara

kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang, pihak Tergugat

SAMA SEKALI TIDAK ADA KAITANNYA dan BUKAN SEBAGAI

PIHAK ;

6. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi posita Penggugat butir

7-11 karena telah Tergugat sampaikan pada eksepsi jawaban ini ;

7. Bahwa karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan atas

penyerahan boedel pailit dari Kurator kepada Sdr. SUGANTO maka

jelaslah bahwa tindakan Tergugat untuk tidak memberikan

keterangan mengenai obyek sengketa kepada Penggugat ; Sikap

ini didasarkan pada proses kepailitan yang terjadi pada

Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Semarang ; dengan

demikian tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan

hokum ;

8. Bahwa Tergugat menolak keras tuntutan ganti rugi baik materiil

maupun immateriil berikut dwangsom karena Penggugat tidak

dapat menguraikan secara rinci dan detail fakta-fakta yang nyata

merugikan berikut perhitungannya secara rinci tentang kerugian

nyata yang diderita oleh Penggugat (actual loss) karena

sesuai dengan :

a. Putusan Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1971 tanggal

02-06-1971 yang berbunyi Suatu gugatan baik dalam

positanya maupun dalam petitumnya, pihak penggugat tidak

20


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi

yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan

mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus

dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang

menuntut ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak

oleh Hakim ;

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975

tanggal 18-09-1975 yang berbunyi Dalam surat gugatan

baik posita ataupun petitumnya menuntut agar Tergugat

dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat ; Hakim

baru dapat mengabulkan tuntutan tersebut bilamana

Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya

kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;

Pertimbangan judex factie ini dapat dibenarkan oleh putusan

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;

9. Bahwa karena Penggugat tidak dapat memberikan perhitungan

rinci tentang kerugian nyata yang diderita Penggugat maka

tuntutan ganti rugi tersebut demi hukum haruslah ditolak ;

10. Bahwa karena perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat

bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka permohonan

sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan milik

Tergugat yang berada di Jl. Pahlawan nomor 1 Magelang

haruslah ditolak ;

11. Bahwa Tergugat menolak sita revindikasi dari Penggugat

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 226 HIR dan 217 Rv dan

Pasal 714 Rv dinyatakan bahwa syarat Sita Revindikasi adalah :

a. Obyek sengketa adalah barang bergerak ;

b. Pemohon adalah pemilik barang ;

21


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


c. Barang berada dibawah penguasaan Tergugat tanpa

berdasarkan hak ;

Bahwa berdasarkan syarat-syarat tersebut dapatlah disimpulkan

bahwa syarat b dan c tidak terbukti karena pada syarat b

pemohon/Penggugat bukan sebagai pemilik barang berdasarkan

Berita Acara Nomor 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg tanggal 09 April

2012 dan syarat c keberadaan obyek sengketa ditempatnya

Tergugat dengan dasar hukum yang jelas yaitu pembukaan

rekening yang dilakukan oleh pihak yang berhak dalam PT. Kertas

Blabak Magelang ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menjadi jelaslah

bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat sehingga gugatan Penggugat baik dalam provisi maupun

dalam pokok perkara haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas,

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat sudilah kiranya

Pengadilan Negeri Magelang berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

• Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk

seluruhnya ;

II. DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA ;

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

• Menolak permohonan sita revindikasi maupun sita jaminan ;

22


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

• Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, selanjutnya

terjadi jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat :

- Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 1 Oktober 2012 ;

- Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Oktober 2012 ;

yang untuk menyingkat uraian putusan ini, replik dan duplik tersebut

terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat

serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu persidangan

berlangsung untuk acara Duplik dari Tergugat dalam perkara pokok,

Penggugat Intervensi telah menyatakan masuk sebagai Penggugat

Intervensi dan Penggugat Intervensi di dalam gugatan intervensinya

tertanggal 13 September 2012, telah mengemukakan hal-hal yang

secara lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Intervensi bertindak untuk dan atas nama PT.

Kertas Blabak berdasarkan legalitas hukumnya Akta Notaris No.

01 tanggal 7 April 2012 yang dibuat dihadapan Justinus Surjo

Abdi, SH. Notaris Kab. Magelang dan Berita Acara No. 13/

Pailit/2010/PN.Niaga.Smg pada Pengadilan Niaga Semarang

tanggal 09 April 2012 jo. Berita Acara Serah Terima PT. Kertas

Blabak No. 1 tahun 2012 tanggal 9 april ;

2. Bahwa dalam perkara gugatan No. 14/Pdt.G/2012/PN.Mgl., yang

menjadi objek GUGATAN adalah rekening 022 111 8886 atas

nama PT. Kertas Blabak untuk diserahkan oleh Tergugat Intervensi

23


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


II (Tergugat asal) kepada ALI (yang mengaku sebagai Direktur

Utama PT. Kertas Blabak) sebagai Tergugat Intervensi I/Penggugat

asal ;

3. Bahwa Tergugat Intervensi I (Penggugat asal) adalah bukanlah

sebagai pihak yang berhak mewakili perusahaan yang bernama

PT. Kertas Blabak karena Tergugat Direktur Utama PT. Kertas

Blabak oleh Penggugat Intervensi dalam kedudukannya sebagai

Pemegang Saham PT. Kertas Blabak ;

4. Bahwa benar adanya Akta Notariil No. 76 tanggal 25 Jabuari 2010

sebagai pemegang saham PT. Kertas Blabak adalah PT. Satya

Mitra Mandiri pemegang saham PT. satya Mitra Mandiri adalah

SUGANTO (Penggugat intervensi) dengan susunan kepengurusan

PT. Kertas Blabak adalah : Direktur Utama : ALI (Tergugat Intervnsi

I), Direktur : Johan Vanda, Komisaris Utama : Suganto (Penggugat

Intervensi) dan Komisaris : Jian Te ;

5. Bahwa keberadaan Akta Notariil No. 106 tanggal 30 juni 2010,

Akta Notariil No. 14 tanggal 7 Juli 2010 yang kesemuanya dibuat

oleh Yulia, SH., Notaris Jakarta Selatan hanya merupakan

“perjanjian proforma” atau bohong-bohongan termasuk akta

notariil lainnya sehubungan dengan pengalihan saham PT. Kertas

Blabak hanya untuk memenuhi persyaratan jual beli yang

diinginkan oleh Perman Yadi pemilik SMM International

Invesments Pte.Ltd dan SMM Group Pte.Ltd dengan alas an

perusahaan Jepang bersedia investasi kepada PT. Kertas Blabak

terlebih dahulu berpindah kepada Perman Yadi, namun semua

sekali tidak ada realisasinya ;

24


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6. Bahwa selanjutnya Akta Notariil No. 2 tanggal 3 Agustus 2010

juga hanya fiktif belaka atau bohong-bohongan, walaupun telah

didaftarkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI tanggal 8

Agustus 2010, akan tetapi pembubaran tersebut tidak memenuhi

syaratyang diwajibkan oleh Undang-undang No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas sehingga tidak disahkan oleh Menteri

Kehakiman dan HAM RI maka secara hukum dinyatakan tidak

berlaku (vide pasal 147 sd pasal 152 UU No. 40 tahun

2007) ;

7. Bahwa argumentasi Penggugat dengan mendalilkan adanya Akta

Notariil No. 04 tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat Yulia, SH.,

Notaris Jakarta Selatan, walaupun telah didaftarkan di

Kementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi akta tersebut juga

tidak berlaku karena proses pembuatan akta notariil tersebut

masih dalam proses kepailitan sehingga tidak sah, sebagaimana

dibuktikan dalam Berita Acara No. 13/Pailit/2010/PN. Niaga Smg

pada Pengadilan Niaga Semarang tanggal 9 April 2012;

8. Bahwa pada saat pengajuan permohonan pailit digelar pada

Pengadilan Niaga Semarang pihak Debitur diwakili oleh ALI

sebagai Direktur Utama PT. Kertas Blabak dan yang diajukan

sebagai legalitas pembuktian PT. Kertas Blabak di depan

pengadilan adalah menggunakan akta Notaris No. 76 tanggal

25 Januari 2010 yang seluruh saham PT. Kertas Blabak diambil

oleh PT. Satya Mitra Mandiri dengan pemegang sahamnya adalah

Penggugat Intervensi sebagaimana tercantum dalam putusan

pailit PT. Kertas Blabak No. 13/Pailit/2010/PN. Niaga Smg.,

tanggal 29 November 2010 (vide putusan hal. 23) ;

25


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


9. Bahwa benar adanya PT. Kertas Blabak telah diajukan pailit

berdasarkan putusan tanggal 29 November 2010 No. 13/

Pailit/2010/PN. Niaga Smg, yang selanjutnya telah diadakan rapat

kreditur dan telah disetujui rencana perdamaian yang diajukan

oleh Debitur Pailit (PT. Kertas Blabak) namun Majelis Hakim

melalui penetapannya tanggal 17 Maret 2011 menyatakan :

Menolak pengesn perdamaian yang diajukan oleh Debitur Pailit ;

10. Bahwa Debitur Pailit (PT. Kertas Blabak) dan sebagian besar

kreditur mengajukan upaya hukum kasasi sehingga

dikabulkannya putusan kasasi yang mengesahkan perdamaian

yang diajukan oleh Debitur PT. Kertas Blabak selaku Debitur Pailit

dan telah disetup Kreditur Konkuren sebagaimana Putusan Kasasi

tanggal 21Oktober 2011 No. 445K/Pdt.Sus/2011 tanggal 17

Maret 2011 yang amarnya Mengadili (vide hal. 30 putusan tsb) :

• Mengabulkan permohonan dari pemohon Kasasi I : PT. Kertas

Blabak dan Para Pemohon Kasasi II : 1. Serikat Pekerja Kertas

Blabak, 2. YDP, 3. Koperasi Karyawan, 4. Perman Yadi, 5. PT. SMM

International Invedsments Pte. Ltd, 6. PT. SMM Group Pte.Ltd ;

• Membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/PN. Niaga Smg tanggal 17

Maret 2011 ;

◄Bahwa atas dasar putusan kasasi tersebut membuktikan bahwa

Perman Yadi, PT. “KREDITUR” PT. Kertas blabak (dalam pailit)

dan “BUKAN” sebagai Pemegang Saham PT. Kertas Blabak ;

11.Bahwa disamping itu , hal ini dapat dibuktikan eksistensi dari

Perman Yadi, SMM International Invesments Pte.Ltd dan SMM Group

26


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pte.Ltd sebagai KREDITUR dalam proses kepailitan PT. Kertas Blabak

yang hanya mempunyai hak tagih sebagai piutang sebagaimana

tercantum Dalam Para Kreditor PT. Kertas Blabak (dalam pailit)

Yang Diakui yang ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas

pada Pengadilan Niaga Semarang tanggal 22 Februari 2011;

12.Bahwa semua akta-akta notariil tersebut diatas hanyalah perjanjian

proforma atau bohong-bohongan sehingga tidak diakui

keberadaannya dan tidak berlaku sebagaimana dalam proses

kepailitan PT. Kertas Blabak di Pengadilan Niaga Semarang dan

pembatalan terhadap akta-akta dimaksud saat ini juga masih dalam

proses persidangan pada Pengadilan Negeri Mungkid dengan

register No. 06/Pdt.G/PN.Mkd tanggal 14 Februari 2012 ;

13. Bahwa Akta Notariil No. 76 tanggal 25 Januari 2010 telah

diadakan perubahan mengenai susunan kepengurusan PT. Kertas

Blabak berdasarkan Akta Notariil No. 01 tanggal 7 April 2012 dengan

Direktur Utama PT. Kertas Blabak adalah SUGANTO (Penggugat

Intervensi), hal ini telah diakui dalam proses kepailitan bahwa yang

sah dalam KEPENGURUSAN PT. Kertas Blabak adalah Akta Notariil

No. 01 tanggal 7 April 2012 ;

14. Bahwa sehubungan dengan proses kepailitan pada PT. Kertas

Blabak telah berakhir sejak tanggal 2 April 2012 berdasarkan

Penetapan Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Semarang

tanggal 2 April 2012 maka selanjutnya pada tanggal 4 April 2012

telah dilakukan pengumuman oleh Tim Kurator melalui media surat

kabar harian Suara Merdeka dan Media Indonesia tentang

Pengumuman Pengesahan Perdamaian dan Pengakhiran

Kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang ;

27


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id15. Bahwa pada tanggal 7 April 2012 berdasarkan Akta No. 01

tanggal 7 April 2012 telah mengalami perubahan susunan Direksi

dan Komisaris PT. Kertas Blabak sehingga merujuk Akta Notariil No.

01 tanggal 7 April 2012 yang dibuat dihadapan Justinus Surjo Abdi,

SH. Notaris Kab. Magelang telah melakukan pergantian pengurus

Direksi dan Komisaris yang sekarang ini pengurus PT. Kertas Blabak

adalah Suganto (Direktur Utama), Lugito (Direktur), dan

Bambang Soegiarto (Komisaris) sedangkan diluar nama-nama

yang tercantum tersebut diatas telah diberhentikan oleh Keputusan

Pemegang Saham PT. Kertas Blabak pada tanggal 7 April 2012 ;

16.Bahwa tanggal 9 April 2012 telah diadakan penyerahan perusahaan

dari Kurator kepada Direksi PT. Kertas Blabak, bahkan yang sah dan

diakui oleh Kurator dan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga

Semarang menyatakan yang berwenang menerima penyerahan

PT. Kertas Blabak Magelang dari Kurator adalah pengurus

berdasarkan Akta No. 01 tanggal 7 April 2012 sebagaimana

disebutkan dalam Berita Acara No. 13/Pailit/ 2020/PN. Niaga

Semarang tanggal 09 April 2012 , sehingga penyerahannya yang

mewakili dan berwenang sebagai Debitur Pailit adalah Suganto

selaku Direktur Utama PT. Kertas Blabak;

17.Bahwa selanjutnya atas rekening PT. Kertas Blabak yang berada di

Tergugat Intervensi I telah dilakukan perubahan Specimen dari

sebelumnya pihak Kurator (sebagai managemen PT. Kertas

blabak karena dalam proswes pailit) kepada Suganto (dalam

kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Kertas Blabak)

sebagai realisasi dari penyerahan perusahaan kepada

Penggugat Intervensi sebagai Direktur Utama setelah proses

28


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kepailitan berakhir sehingga penguasaan rekening atas

nama PT. Kertas Blabak dibawah penguasaan pihak

Penggugat Intervensi sebagai pihak yang berwenang atas

perintah hukum pada proses kepailitan di Pengadilan Niaga

Semarang;

18.Bahwa oleh karenanya Sdr. ALI dahulu hanyalah sebagai karyawan

PT. Kertas Blabak(dengan jabatan sebagai Direktur Utama) yang

sudah diberhentikan sehingga saat ini tidak mempunyai

kapasitas lagi sebagai Direktur Utama dan PERMAN YADI (SMM

International Invesment Ltd.Pte dan SMM Group Ltd.Pte) bukan sama

sekali sebagai pemegang saham PT. Kertas Blabak melainkan

legalitasnya hanya sebagai “KREDITUR’ yang mempunyai hak tagih

sebagaimana dalam Daftar Piutang Para Kreditur PT. Kertas

Blabak Magelang (dalam pailit) yang diketahui oleh Hakim

Pengawas Pengadilan Niaga Semarang tanggal 22 Februari

2011;

19.Bahwa seluruh aset-aset perusahaan dan pembukuan termasuk

rekening milik PT. Kertas Blabak pada tanggal 9 April telah

diserahkan kepada Penggugat Intervensi dalam kedudukannya

sebagai Direktur Utama PT. Kertas Blabak termasuk rekening No.

022 111 8886 atas nama PT. Kertas Blabak yang berada di Tergugat

Inervensi II;

20.Bahwa oleh karenanya, Tergugat Inervensi I tidak mempunyai hak

dan kedudukan lagi sebagai Direktur Utama PT. Kertas Blabak sejak

tanggal 7 April 2012 berdasarkan Akta Notariil No. 01 tanggal 7 April

2012 dan tidak mempunyai legal standing untuk melakukan

29


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tindakan hukum apappun dalam kapasitasnya mewakili PT. Kertas

Blabak ;

21.Bahwa terhadap rekening PT. Kertas Blabak tersebut telah dilakukan

perubahan specimen dari KURATOR kepada Penggugat Intervensi

atas perintah hukum dan Undang-undang sebagai realisasi dari

proses penyerahan PT. Kertas Blabak yang diketahui oleh Hakim

Pengawas pada Pengadilan Niaga Semarang dan bahkan saat ini

telah dipergunakan kembali oleh Penggugat Intervensi atas rekening

dimaksud sebagai lalulintas transaksi keuangan PT. Kertas Blabak;

22.Bahwa alasan Tergugat Inervensi I seolah-oleh telah melakukan

pemutakhiran data terhadap kepengurusan PT. Kertas Blabak sama

sekali tidak benar karena Akta Notariil No. 04 tanggal 6 Januari

2012 tidak berlaku dan tidak sah secara hukum karena proses

pembuatannya dalam limit waktu dalam proses Kepailitan

sehingga tidak diakui oleh Kurator dan Hakim Pengawas pada

Pengadilan Niaga Semarang. Karena Penetapan Hakim Pengawas

Pengadilan Niaga Semarang tentang Kepailitan Berakhir tanggal 02

April 2012 sehingga akta dimaksud tidak sah keberadaannya

dan telah dikesampingkan oleh Kurator dan hakim Pengawas

pada Pengadilan Niaga Semarang.

Hal ini selaras dengan makna pasal pasal 20 UU No. 40 tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan ayat :

1. Perubahan anggaran dasar perseroan yang telah dinyatakan pailit

tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan kurator.

30


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2. Persetujuan kurator sebagaimana ayat (1) dilampirkan dalam

permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan

anggaran dasar kepada Menteri;

23. Bahwa sentralistik atau dasar terhadap penguasaan rekening PT.

Kertas Blabak adalah dasarnya specimen dan specimen PT. Kertas

Blabak telah berubah dari penyerahan PT. Kertas Blabak dihadapan

Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Semarang sehingga Tergugat

Intervensi I sama sekali tidak mempunyai kapasitas lagi untuk

bertindak atas nama PT. Kertas Blabak;

24.Bahwa bahkan uang yang ada di rekening tersebut telah

dipergunakan oleh Penggugat Intervensi untuk memenuhi kewajiban

hukumnya terhadap biaya proses kepailitan berakhir sesuai

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang atas

bearikhirnya proses hukum kepailitan PT. Kettas Blabak;

25.Bahwa dengan demikian, Penggugat Intervensi mempunyai

kepentingan atas obyek sengketa dalam perkara a quo dan

merupakan pihak yang beritkat baik dan benar sehingga harus

dilindungi kepentingannya secara hokum;

26.Bahwa tuntutan ganti kerugian, dwangsom, sita revindikasi terhadap

rekening PT. Kertas Blabak dan sita jaminan sama sekali tidak

memenuhi kualikasi hukum karena karena Tergugat Intervensi I

bukanlah subyek hukum dan tidak mempunyai legalitas untuk

bertindak untuk dan atas nama PT.Kertas Blabak;

27.Bahwa demikian juga halnya dengan permohonan putusan serta

merta sama sekali tidak beralasan menurut hukum sehingga perlu

dikesampingkan ;

31


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id28.Bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat

Intervensi I sama sekali tidak beralasan menurut hukum karena tidak

mempunyai legal standing untuk mewakili perusahaan PT. Kertas

Blabak sehingga sudah selayaknya ditolak menurut hukum ;

29. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat Intervensi I nyata-nyata

tidak mempunyai legal standing dalam gugatan ini dan seolah-olah

menyatakan dirinya sebagai Direktur Utama PT. Kertas Blabak maka

Tergugat Intervensi I telah terbukti melakukan perbuatan

melawan hukum sehingga harus mempertanggungjawabkan atas

tindakan dan perbuatan dimaksud sebagaimana dimaksud pasal

1365 KUH Perdata ;

30. Bahwa oleh karenanya, Tergugat Intervensi I telah melakukan

perbuatan melawan hukum maka sudah selayaknya pihak Penggugat

Intervensi menuntut ganti rugi baik kerugian materiil berupa biaya

pengurusan, akomodasi, dan operasional dalam penyelesaian

perkara ini, dls sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

dan kerugian immateriil berupa kerugian yang diderita Penggugat

karena perlakuan Tergugat Intervensi I yang mengaku seolah-olah

Direktur Utama PT. Kertas Blabak dan merendahkan harkat dan

harga diri serta martabat Penggugat dalam menjalankan bisnis

sehingga jika diperhitungkan setara dengan uang sebesar Rp.

100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sehingga jumlah

keseluruhannya sebesar Rp. 102.000.000.000,- (seratus dua

milyar rupiah) yang harus dibayar seketika setelah adanya putusan

pengadilan ;

31. Bahwa wajar dan beralasan pula Tergugat Intervensi I dihukum

untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang besarnya Rp.

32


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari setiap kali Tergugat

Intervensi I lalai melaksanakan kewajibannya terhitung sejak

putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;

32. Bahwa oleh karenanya gugatan intervensi ini diajukan atas bukti-

bukti yang sempurna maka kami mohon agar putusan perkara ini

dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun

ada upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet ;

33. Bahwa adanya kekhawatiran Tergugat Intervensi I tidak mau

menyelesaikan kewajiban atas perbuatan melawan hukum yang

dilakukannya, maka Penggugat Intervensi mohon agar diletakkan

sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda bergerak maupun

tidak bergerak milik Tergugat Intervensi I yang akan diajukan

kemudian ;

34. Bahwa dalam gugatan ini pihak Penggugat Intervensi telah

membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sudah seharusnya pihak

Tergugat Intervensi I dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT

INTERVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang

Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 14/Pdt.G/2012/PN.Mgl

untuk berkenan memeriksa gugatan intervensi ini dan

selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk

seluruhnya ;

33


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah pihak yang

berkepentingan dalam perkara ini ;

3. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah pihak yang

beritikad baik dan benar sehingga harus dilindungi

kepentingannya secara hukum ;

4. Menyatakan rekening PT. Kertas Blabak dengan rekening No. 022

111 8886 yang berada di Tergugat Intervensi II merupakan sah

milik Penggugat Intervensi dengan Direktur Utama : Suganto

sesuai Akta Notariil No. 01 tanggal 7 April 2012 yang dibuat

dihadapan Justinus Surjo Abdi, SH. Notaris Kab. Magelang ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat Intervensi II bahwa yang dapat

mengakses dan mengelola rekening PT. Kertas Blabak yang

berada di Tergugat Intervensi II harus seijin dan perintah dari

Penggugat Intervensi sesuai Akta Notariil No. 01 tanggal 7 April

2012 yang dibuat dihadapan Justinus Surjo Abdi, SH. Notaris Kab.

Magelang ;

6. Menyatakan bahwa Tergugat Intervensi I telah melakukan

perbuatan melawan hukum ;

7. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar tuntutan ganti

kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar

rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,-

(seratus milyar rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.

102.000.000.000,- (seratus dua milyar rupiah) sejak putusan

pengadilan dijatuhkan ;

8. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar uang paksa

(dwangsom) yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

34


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


per-hari setiap kali Tergugat Intervensi I lalai melaksanakan

kewajibannya terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan

hukum tetap sampai dilaksanakan ;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh

Penggugat Intervensi ;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih

dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun verzet ;

11. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

• Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum,

keadilan dan kebenaran (naar geode justitie recht doen) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan intervensinya,

Penggugat Intervensi telah melampirkan surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Nomor : 01 tanggal 7 April

2012 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan

Terbatas PT. “Kertas Blabak” ;

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pertemuan

Nomor 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. Antara Kurator dan Debitur

yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Semarang tanggal 09 April 2012 ;

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima PT

Kertas Blabak tanggal 09 April 2012, dari Kurator PT Kertas Blabak

35


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


(dalam pailit) kepada Suganto, Direktur PT Kertas Blabak

berdasarkan Akte Notaris Nomor 01 tanggal 07 April 2012 ;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor : 13/

Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 02 April 2012 tentang

Kepailitan berakhir PT Kertas Blabak ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi tersebut, Majelis

Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan hari Senin,

tanggal 29 Oktober 2012, yang pada pokoknya mengabulkan

permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri ke dalam

perkara pokok Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.Mgl. serta memerintahkan

pemeriksaan perkara pokok untuk dilanjutkan dan menangguhkan

perihal biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi tersebut, Penggugat

dalam perkara pokok / Tergugat I Intervensi dan Tergugat dalam

perkara pokok / Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban

masing-masing untuk Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I

Intervensi tertanggal 19 Nopember 2012, sedangkan Penggugat dalam

perkara pokok/Tergugat II Intervensi tertanggal 12 Nopember 2012,

yang secara lengkapnya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I INTERVENSI / PENGGUGAT DALAM PERKARA

POKOK

I.DALAM EKSEPSI

EKSEPSI DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID)

PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO

UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INTERVENSI

36


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1. Bahwa M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya Hukum Acara

Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,

dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 438,

menyatakan bahwa Tergugat dapat mengajukan exception in

persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang

mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai

kedudukan hokum untuk itu, sebagaimana dikutip sebagai

berikut :

“Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang

berhak, sehingga orang tersebuttidak mempunyai hak dan

kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian,

Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan

PN atas perkara tersebut. Misalnya anak dibawah umur, atau

orang yang dibawah perwalian. Perseroan yang belum disahkan

sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan. Atau yang

bertindak bukan direksi perseroan berdasarkan Pasal 82 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1995. Atau, yang bertindak mengajukan

gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. Dalam hal demikian,

tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas

alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang

mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan

mempunyai kedudukan hukum untuk itu.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut

“UUPT”) diatur bahwa perubahan anggaran dasar selain

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 cukup diberitahukan kepada

menteri. Selanjutnya Pasal 23 UUPT mengatur bahwa perubahan

37


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) mulai

berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan

pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Pasal 21 ayat (2) UUPT :

“Perubahan Anggaran Dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan

Perseroan ;

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan ;

c. Jangka waktu berdirinya Perseroan ;

d. Besarnya modal dasar ;

e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor ;

dan/atau

f. Status Perseroan yang tertutup menjadi

Perseroan Terbuka atau sebaliknya ;


“Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 cukup diberitahukan kepada Menteri. “


“Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat

(3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh

Menteri.”

3. Bahwa dalam butir 1 Gugatan Intervensi a quo PENGUGAT

INTERVENSI dengan tegas menyatakan bahwa legalitas hokum

38


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


PENGGUGAT INTERVENSI dalam mengajukan Gugatan Intervensi

a quo adalah berdasarkan Akta No. 01 tertanggal 7 April 2012

yang dibuat dihadapan Justinus Surjo Abdi, SH.

4. Bahwa FAKTANYA Akta No. 01 tertanggal 7 April 2012 yang dibuat

dihadapan Justinus Surjo Abdi, SH. SAMA SEKALI tidak pernah

terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena

pada kenyataannya Akta No. 01 tertanggal 7 April 2012 yang

dibuat dihadapan Justinus Surjo Abdi, SH. Tersebut BERISI

KETERANGAN PALSU, dimana TERGUGAT INTERVENSI I selaku

Direktur PT. Kertas Blabak Magelang Yang SAH telah melaporkan

PENGGUGAT INTERVENSI ke MABES POLRI sebagaimana Tanda

Bukti lapor No. Pol. : TBL/142/IV/2012/Bareskrim tertanggal 11

April 2012.

5. Bahwa oleh karena Justinus Surjo Abdi, SH., Notaris di Magelang

yang telah membuat Akta No. 1 tanggal 7 April 2012 telah

menyadari bahwa Akta yang dibuatnya tersebut tidak benar dan

tidak dapat terdaftar di Departemen Hukum dan HAM, maka

Justinus Surjo Abdi, SH., Notaris di Magelang telah menarik

permohonan pendaftaran Akta No. 1 tanggal 7 april 2012 tersebut

melalui surat Nomor : 015/JSA/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 dan

selanjutnya terkait dengan surat Justinus Surjo Abdi, SH., tersebut

maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah

memperingatkan kepada Notaris Justinus Surjo Abdi, SH., melalui

surat Nomor : AHU.2-AH.01.09-9816 tertanggal 3 Oktober 2012

bahwa apabila Notaris Justinus Surjo Abdi, SH., tidak melanjutkan

akses terkait dengan Akta No. 1 tanggal 7 April 2012 maka dalam

39


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 3 Oktober 2012,

akses tersebut akan dihapuskan dari monitor SABH.

6. Bahwa FAKTANYA sampai dengan saat ini Akta No. 1 tanggal 7

April 2012 tersebut tidak pernah dilanjutkan pendaftarannya

kepada Menteri qq Departemen Hukum dan HAM. Dengan tidak

terdaftarnya Akta No. 1 tanggal 7 April 2012 yang NOTABENE

merupakan AKTA YANG BERISI KETERANGAN PALSU tersebut pada

departemen Hukum dan HAM, telah membuktikan bahwa

SUGANTO YANG MENGAKU SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PT.

Kertas Blabak Magelang (in casu PENGGUGAT INTERVENSI)

“SAMA SEKALI TIDAK PERNAH TERDAFTAR” pada

Departemen Hukum dan HAM sebagai Direktur PT. Kertas

Blabak Magelang.

7. Bahwa sebaliknya TERGUGAT INTERVENSI I berdasarkan Akta

Nomor 76 tertanggal 25 Januari 2010 yang dibuat dihadapan

Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris,

Akta No. 106 tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana telah

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 18

Februari 2010 dan Akta No. 04 tanggal 6 Januari 2012 yang

keduanya dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta

sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan

HAM RI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan PT. Kertas Blabak Magelang Nomor : AHU-

AH.01.10-03820 tertanggal 3 Februari 2012, JELAS

MEMBUKTIKAN BAHWA DIREKTUR UTAMA PT. Kertas

Blabak Magelang YANG SAH adalah Bapak ALI.

40


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


8. Bahwa kedudukan Bapak ALI selaku direktur Utama PT. Kertas

Blabak Magelang yang sah telah dikuatkan kembali berdasarkan

Surat Konfirmasi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI Nomor : AHU.2-AH.01.09.6193 tertanggal 4 Juni 2012 yang

membuktikan bahwa sampai dengan SETIDAK-TIDAKNYA

TANGGAL 4 JUNI 2012 SUSUNAN PENGURUS PT. KERTAS BLABAK

MAGELANG YANG SAH adalah BERDASARKAN AKTA NO. 04

TANGGAL 6 JANUARI 2012 YANG DIBUAT DI HADAPAN YULIA, SH.

NOTARIS DI JAKARTA DAN PENERIMAAN PEMBERITAHUAN

PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. KERTAS BLABAK MAGELANG

NOMOR : AHU-AH.01.10-03820 TERTANGGAL 3 FEBRUARI 2012

sebagai berikut :





9. Bahwa adapun Akta No. 04 tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat

dihadapan YULIA, SH., Notaris di Jakarta dan Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kertas Blabak

Magelang Nomor : AHU-AH.01.10-03820 tertanggal 3 Februari

2012, sama sekali tidak pernah dibatalkan.

10. Bahwa oleh karena Direktur Utama PT. Kertas Blabak

Magelang yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI

adalah Bapak ALI (TERGUGAT INTERVENSI I) dan bukan

Suganto (PENGGUGAT INTERVENSI), maka SANGAT JELAS DAN

TERANG BENDERANG bahwa yang berhak dan berwenang

41


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mewakili/bertindak untuk dan atas nama PT. Kertas Blabak

Magelang baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Bapak

ALI selaku Direktur Utama Yang SAH (in casu TERGUGAT

INTERVENSI I) dan bukan Suganto (in casu PENGGUGAT

INTERVENSI). DENGAN DEMIKIAN TELAH TERBUKTI BAHWA

PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMILIKI PERSONA

STANDI IN JUDICIO UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

INTERVENSI a quo, di mana hal tersebut jelas mengakibatkan

gugatan Intervensi a quo mengandung diskualifikasi in person

dan oleh karena itu Gugatan Intervensi a quo HARUS DINYATAKAN

TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaard).

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka

TERGUGAT INTERVENSI I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan

memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI DISKUALIFIKASI (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

1) Menerima Eksepsi Diskualifikasi (Diskualifikasi In Person) yang

diajukan oleh TERGUGAT INTERVENSI I untuk seluruhnya ;

2) Menyatakan Gugatan Intervensi a quo Tidak Dapat Diterima (Niet

Onvankelijke Verklaard) ;

3) Menghukum PENGGUGAT INTERVENSI untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam Perkara a quo ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan oleh TERGUGAT INTERVENSI I Dalam Eksepsi

mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dalam Pokok Perkara ini.

42


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idSebelum menanggapi satu persatu dalil-dalil yang diajukan oleh

PENGGUGAT INTERVENSI dalam Gugatan a quo, maka dengan ini

TERGUGAT INTERVENSI I menyatakan menolak secara tegas seluruh

dalil-dalil gugatan PENGGUGAT INTERVENSI sebagaimana yang terdapat

dalam gugatan Intervensi a quo, kecuali dalil-dalil yang secara tegas

diakui kebenarannya oleh TERGUGAT INTERVENSI I.

Selanjutnya TERGUGAT INTERVENSI I akan menyampaikan Jawaban atas

Gugatan Intervensi dari PENGGUGAT INTERVENSI sebagaimana akan

diuraikan di bawah ini.

Bapak ALI adalah Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang

yang SAH (TERGUGAT INTERVENSI I) Yang Berhak Dan

Berwenang Mewakili / Bertindak Untuk Dan Atas Nama PT.

Kertas Blabak Magelang Di Dalam Maupun Di Luar Pengadilan

1. Bahwa dalil PENGGUGAT INTERVENSI butir 2 dan butir 3 halaman

2 Gugatan Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa

TERGUGAT INTERVENSI I bukan sebagai pihak yang berhak

mewakili perusahaan yang berna PT. Kertas Blabak Magelang

karena TERGUGAT INTERVENSI I hanya sebagai karyawan yang

diangkat sebagai Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang.

2. Bahwa dalil PENGGUGAT INTERVENSI tersebut jelas merupakan

dalil yang SAMA SEKALI KELIRU dan MENUNJUKKAN

“KETIDAKPAHAMAN” PENGGUGAT INTERVENSI TENTANG

HUKUM KHUSUSNYA UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN

TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 92 ayat (1) Jo. Pasal

97 ayat (1) Jo. Pasal 98 ayat (1) UUPT jelas diatur bahwa yang

berhak dan berwenang mewakili/bertindak untuk dan atas nama

43


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah

Direksi.

Pasal 1 angka 5 UUPT :

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung

jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan

Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”


“Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”


“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”


“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar

Pengadilan.”

4. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT INTERVENSI I uraikan dalam

butir 1 sampai dengan butir 11 dalam Eksepsi, telah terbukti

bahwa berdasarkan :

• Akta Nomor 76 tertanggal 25 januari 2010 yang dibuat dihadapan

Aulia Taulani, SH., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, SH.,

sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan

HAM RI tertanggal 18 Februari 2010 ;

44


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Akta No. 106 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Yulia,

SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan

Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri

Hukum dan HAM RI tertanggal 7 Juli 2010 ;

• Akta No. 04 tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Yulia,

SH., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada

Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Penerimaan



2012 ;

TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA DIREKTUR UTAMA PT. Kertas

Blabak Magelang YANG SAH adalah Bapak ALI (in casu

TERGUGAT INTERVENSI I).

5. Bahwa kedudukan bapak ALI selaku Direktur Utama PT. Kertas

Blabak Magelang yang sah telah dikuatkan kembali berdasarkan

Surat Konfirmasi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI Nomor : AHU.2-AH.01.09.6193 tertanggal 4 Juni 2012 yang

menyatakan bahwa SUSUNAN PENGURUS PT. KERTAS BLABAK

MAGELANG YANG SAH adalah BERDASARKAN AKTA NO. 04

TANGGAL 6 JANUARI 2012 YANG DIBUAT DI HADAPAN YULIA, SH.,

NOTARIS DI JAKARTA dan PENERIMAAN PEMBERITAHUAN

PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. KERTAS BLABAK MAGELANG

NOMOR AHU-AH.01.10-03820 TERTANGGAL 3 FEBRUARI 2012

sebagai berikut :



45


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




6. Bahwa adanya Surat Konfirmasi dari Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia RI Nomor : AHU.2-AH.01.09.6193 tertanggal 4 juni

2012 tersebut jelas telah mematahkan dalil PENGGUGAT

INTERVENSI butir 18 Gugatan Intervensi yang menyatakan

bahwa Bapak ALI sudah diberhentikan sehingga tidak mempunyai

kapasitas lagi sebagai Direktur Utama, karena pada kenyataannya

tidak terdapat satupun hasil keputusan RUPS maupun Akta yang

memberhentikan Bapak ALI (TERGUGAT INTERVENSI I) sebagai

Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang, melainkan sebaliknya

terbukti bahwa sampai dengan SETIDAK-TIDAKNYA TANGGAL 4

JUNI 2012 Direktur Utama PT. KERTAS BLABAK MAGELANG YANG

SAH adalah Bapak ALI BERDASARKAN AKTA NO. 04 TANGGAL 6

JANUARI 2012 YANG DIBUAT DI HADAPAN YULIA, SH., NOTARIS DI

JAKARTA dan PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA

PERSEROAN PT. KERTAS BLABAK MAGELANG NOMOR AHU-

AH.01.10-03820 TERTANGGAL 3 FEBRUARI 2012 ;

7. Bahwa adapun Akta No. 04 tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat di

hadapan YULIA, SH., Notaris di Jakarta dan Penerimaan



2012, sama sekali tidak pernah dibatalkan ;

8. Bahwa kedudukan Bapak ALI sebagai Direktur Utama PT. Kertas

Blabak Magelang secara nyata telah diakui sendiri oleh

PENGGUGAT INTERVENSI dalam butir 4 Gugatan Intervensi yang

dikutip sebagai berikut :

46


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


“…susunan kepengurusan PT. Kertas Blabak adalah : Direktur

Utama : ALI (Tergugat Intervensi I), Direktur : Johan Vanda,

Komisaris Utama : Suganto (Penggugat Intervensi) dan Komisaris :

Jiante” ;

9. Bahwa oleh karena Bapak ALI (TERGUGAT INTERVENSI I) adalah

merupakan Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang yang SAH

dan terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI, maka jelas

Bapak ALI (TERGUGAT INTERVENSI I) berhak dan berwenang

mewakili / bertindak untuk dan atas nama PT. Kertas Blabak

Magelang baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk

namun tidak terbatas mengajukan Gugatan No.14/Pdt.G/2012/

PN.Mgl. Dengan demikian dalil PENGGUGAT INTERVENSI butir

20,26 dan 29 yang menyatakan TERGUGAT INTERVENSI I tidak

mempunyai legal standing untuk melakukan tindakan hokum

apapun dalam kapasitasnya mewakili PT. Kertas Blabak HARUS

DITOLAK ;

10. Bahwa sedangkan mengenai dalil-dalil PENGGUGAT

INTERVENSI butir 5 dan butir 12 Gugatan Intervensi yang pada

pokoknya menyatakan bahwa Akta Notariil No. 106 tanggal 30

Juni 2010, Akta Notariil No. 14 tanggal 7 Juli 2010 yang

kesemuanya dibuat dihadapan Yulia, SH. Notaris di Jakarta hanya

merupakan perjanjian proforma atau bohong-bohongan JELAS

MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BENAR DAN MEMUTARBALIKKAN

FAKTA HUKUM, karena pada kenyataannya PT. Satya Mitra Mandiri

telah menjual sahamnya pada PT. Kertas Blabak Magelang kepada

SMM GROUP PTE. LTD. Dan SMM INTERNATIONAL

INVESTMENT PTE. LTD. Sehingga kepemilikan saham pada

47


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


PT. Kertas Blabak Magelang pada saat ini adalah sebagai

berikut :

• SMM GROUP PTE. LTD. Sebanyak 38.118 lembar saham

(31.767 + 6.351 lembar saham) (60 %)

• SMM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD. Sebanyak

25.413 lembar saham (40 %)

11. Bahwa demikian juga dalil PENGGUGAT INTERVENSI butir 6

yang menyatakan butir 6 yang menyatakan bahwa Akta Notariil

No. 2 tanggal 3 Agustus 2010 hanya fiktif dan bohong-bohongan

dan menyatakan bahwa pembubaran PT. Satya Mitra Mandiri tidak

memenuhi sarat-syarat yang diwajibkan oleh UUPT, merupakan

dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena proses

pembubaran PT. Satya Mitra Mandiri tersebut sudah sesuai

dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUPT ;

12. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I tidak akan menanggapi

secara terperinci mengenai permasalahan jual beli saham

sebagaimana Akta Notariil 106 tanggal 30 Juni 2010, Akta Notariil

No. 14 tanggal 7 juli 2010 yang kesemuanya dibuat dihadapan

Yulia, SH., Notaris di Jakarta dan juga permasalahan pembubaran

PT. Satya Mitra Mandiri sebagaimana Akta Notariil No. 2 tanggal 3

Agustus 2010 serta permasalahan status pemegang saham

sebagaimana dalil PENGGUGAT INTERVENSI dalam butir 8,9,10,11

dan 12 Gugatan Intervensi, karena permasalahan tersebut

SEDANG DIPERIKSA di Pengadilan Negeri Mungkid yang

teregister di bawah Nomor Perkara No. 06/Pdt.G/2012/PN.Mkd.

dan di samping itu permasalahan tersebut SAMA SEKALI

TIDAK ADA RELEVANSINYA dengan Gugatan Pokok, oleh

48


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


karena itu sangat patut apabila Majelis Hakim

mengesampingkan dalil-dalil yang SAMA SEKALI TIDAK

ADA RELEVANSINYA DENGAN Perkara No. 14/Pdt.G/2012/

PN. Mgl ;

13. Bahwa selanjutnya mengenai dalil PENGGUGAT INTERVENSI

butir 7 dan butir 22 Gugatan Intervensi yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Akta Notariil No. 4 tanggal tanggal 6 Januari

2012 yang dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta tidak

berlaku karena proses pembuatan akta tersebut masih dalam

proses kepailitan sehingga tidak sah adalah merupakan dalil

yang sama sekali tidak benar dan menyesatkan,

sebagaimana TERGUGAT INTERVENSI I jelaskan sebagai berikut :

• Bahwa berdasarkan salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI

No. 445 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 21 Oktober 2011,

Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan

kasasi yang diajukan oleh TERGUGAT INTERVENSI I dan

membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga Semarang No.

13/Pailit/2010/PN.NIAGA.SMG tertanggal 17 Maret 2011

serta menyatakan sah perdamaian yang diajukan oleh

TERGUGAT INTERVENSI I terhadap kreditor-kreditornya ;

• Bahwa oleh karena Mahkamah Agung RI telah mengesahkan

perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT INTERVENSI I, maka

berdasarkan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (“UU Kepailitan dan PKPU) KEPAILITAN TERHADAP

INTERVENSI I “DEMI HUKUM BERAKHIR” ;

49


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pasal 166 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

“Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir ;

• Bahwa oleh karena kepailitan telah berakhir demi hukum sejak

tanggal 21 Oktober 2011, maka Perubahan Anggaran Dasar yang

telah dilakukan oleh TERGUGAT INTERVENSI I sebagaimana Akta

No. 04 tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Yulia, SH.,

Notaris di Jakarta, DEMI HUKUM adalah SAH dan mempunyai

kekuatan hukum mengikat ;

• Bahwa selanjutnya perubahan anggaran dasar tersebut telah pula

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kertas

Blabak Magelang Nomor : AHU-AH.01.10-03820 tertanggal 3

Februari 2012, dengan demikian berdasarkan Pasal 23 ayat (2)

UUPT perubahan anggaran dasar tersebut sudah mulai berlaku

sejak tanggal 3 Februari 2012 ;

• Bahwa apabila perubahan anggaran dasar tersebut tidak sesuai

dengan ketentuan Pasal 20 UUPT sebagaimana yang didalilkan

oleh PENGGUGAT INTERVENSI QUAD NON, maka tentu

perubahan tersebut tidak akan diproses oleh Departemen Hukum

dan HAM. Namun demikian pada kenyataanya perubahan

anggaran dasar tersebut telah diproses bahkan Departemen

Hukum dan HAM telah menegaskan melalui Surat Konfirmasi dari

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU.2-

AH.01.09.6193 tertanggal 4 Juni 2012 bahwa SUSUNAN

PENGURUS PT. KERTAS BLABAK MAGELANG YANG SAH

50


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


adalah BERDASARKAN AKTA NO. 04 TANGGAL 6 JANUARI

2012 ;

• Bahwa di samping itu sampai dengan saat ini tidak terdapat

satupun FAKTA HUKUM ATAUPUN PUTUSAN PENGADILAN

YANG MENYATAKAN BAHWA AKTA NO. 04 TANGGAL 6

JANUARI 2012 yang dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris

di Jakarta tersebut tidak SAH dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat. SEHINGGA TIDAK ADA

SATUPUN DASAR BAGI PENGGUGAT INTERVENSI dan

MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk menyatakan bahwa

AKTA No. 04 Tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat di

hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta tersebut tidak SAH

dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat ;

• Bahwa adapun tindakan Hakim Pengawas dan Kurator yang lalai

dan tidak teliti dalam menyerahkan harta pailit kepada pihak

yang sama sekali tidak berhak (in casu PENGGUGAT INTERVENSI)

yang telah menggunakan Akta No. 1 tanggal 7 April 2012 yang

dibuat di hadapan Justinus Surjo Abdi, SH., Notaris di Magelang

yang isinya sama sekali tidak benar dan merupakan Akta jadi-

jadian yang semata-mata dibuat untuk merampok harta milik

TERGUGAT INTERVENSI I, telah TERGUGAT INTERVENSI I proses

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hal tersebut

tidak ada relevansinya untuk dibahas dalam perkara pokok a quo.

Oleh karena itu TERGUGAT INTERVENSI I mohon kepada Majelis

Hakim Yang Mulia agar dapat menolak seluruh dalil PENGGUGAT

INTERVENSI terkait dengan hal tersebut (khususnya butir 13, 14,

15 dan 16 Gugatan Intervensi) ;

51


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa berdasarkan dari uraian TERGUGAT INTERVENSI I tersebut

diatas jelas telah terbukti bahwa dalil PENGGUGAT INTERVENSI

dalam butir 7 dan butir 22 Gugatan Intervensi yang menyatakan

bahwa Akta No. 4 Tanggal 6 Januari 2012 tidak sah adalah

merupakan dalil yang sama sekali KELIRU dan TIDAK BENAR. Oleh

karena itu sangat patut dan berdasar hokum apabila Majelis

Hakim yang Mulia menolak dalil-dalil PENGGUGAT INTERVENSI

tersebut ;

PENGGUGAT INTERVENSI Telah mencampuradukkan Perkara A

quo dan Perkara Kepailitan terhadap PT. Kertas Blabak

Magelang Yang Jelas-Jelas Merupakan Perkara Yang Berbeda

dan Tidak Saling Terkait

14. Bahwa dalam butir 13 sampai dengan butir 25 Gugatan

Intervensi, PENGGUGAT INTERVENSI pada pokoknya menguraikan

proses kepailitan sampai dengan dilakukannya serah terima harta

PT. Kertas Blabak Magelang kepada PENGGUGAT INTERVENSI yang

telah menggunakan Akta No. 1 tanggal 7 April 2012 yang dibuat

di hadapan Justinus Surjo Abdi, SH., Notaris di Magelang yang

merupakan Akta jadi-jadian yang berisi keterangan palsu yang

telah digunakan untuk memperalat Hakim Pengawas dan Kurator

agar mau menyerahterimakan harta PT. Kertas Blabak Magelang

kepada PENGGUGAT INTERVENSI, di mana hal tersebut jelas tidak

ada relevansinya dengan Perkara Pokok A quo ;

15. Bahwa perlu TERGUGAT INTERVENSI TEGASKAN KEMBALI bahwa

materi pokok perkara dalam perkara pokok a quo aadalah

mengenai tindakan TERGUGAT INTERVENSI II yang tidak

memberikan ijin kepada TERGUGAT INTERVENSI I untuk

52


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mengakses rekening milik TERGUGAT INTERVENSI I sendiri yang

terdapat pada TERGUGAT INTERVENSI II sehingga TERGUGAT

INTERVENSI I tidak dapat menguasai dan mengoperasikan dana

yang terdapat dalam rekening tersebut dan BUKAN mengenai

proses kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang yang demi hokum

telah berakhir karena perdamaian yang ditawarkan oleh

TERGUGAT INTERVENSI I kepada kreditornya telah disahkan oleh

Mahkamah Agung RI dan telah memperoleh kekuatan hokum

yang tetap (Vide Pasal 166 UU Kepailitan dan PKPU) ;

16. Bahwa oleh karena PENGGUGAT INTERVENSI adalah pihak ketiga

yang masuk dalam pokok perkara dan mengaku sebagai Direktur

Utama PT. Kertas Blabak Magelang yang mempunyai kepentingan

terhadap objek sengketa berupa Rekening Nomor : 022 111

8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak, maka TERGUGAT

INTERVENSI I selaku Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang

yang SAH dan terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM

MENSOMIR PENGGUGAT INTERVENSI untuk membuktikan

keabsahan pihaknya sebagai Direktur Utama PT. Kertas Blabak

Magelang yang mempunyai kepentingan terhadap Rekening

Nomor : 022 111 8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak ;

17. Bahwa untuk itu TERGUGAT INTERVENSI I memohon kepada

Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat mempertimbangkan

keabsahan PENGGUGAT INTERVENSI sebagai Direktur PT. Kertas

Blabak Magelang sebelum mempertimbangkan seluruh dalil-dalil

yang disampaikan oleh PENGGUGAT INTERVENSI dalam Gugatan

Intervensi ;

53


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


18. Bahwa untuk membuktikan keabsahan PENGGUGAT INTERVENSI

sebagai Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang, maka

haruslah mengacu pada UUPT, di mana berdasarkan Pasal 23 ayat

(2) UUPT, perubahan anggaran dasar termasuk perubahan

susunan pengurus BARU MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL

DITERBITKANNYA SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR OLEH MENTERI. Dengan

demikian PENGGUGAT INTERVENSI TERLEBIH DAHULU

HARUS MEMBUKTIKAN KEABSAHAN PIHAKNYA SEBAGAI

DIREKTUR YANG BERHAK DAN BERWENANG UNTUK

BERTINDAK DAN MEWAKILI PT. KERTAS BLABAK MAGELANG

SEBELUM MENGKLAIM MEMPUNYAI KEPENTINGAN ATAS

REKENING NOMOR : 022 111 8886 Atas Nama PT. Kertas

Blabak ;

19. Bahwa adanya serah terima harta PT. Kertas Blabak Magelang

yang telah dilakukan di Pengadilan Niaga Semarang BUKANLAH

MERUPAKAN SUATU ACUAN BAHWA PIHAK YANG MENERIMA

TERSEBUT SUDAH PASTI MERUPAKAN DIREKTUR YANG SAH.

MELAINKAN UNTUK MEMBUKTIKAN HAL TERSEBUT HARUSLAH

DILIHAT PADA DATA AKURAT YANG TERCATAT PADA SISTEM BADAN

HUKUM DI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM YANG MERUPAKAN

LEMBAGA YANG SAH UNTUK MENCATAT STATUS DARI SUATU

PERSEROAN. OLEH KARENA ITU TERGUGAT INTERVENSI I MOHON

AGAR MAJELIS HAKIM YANG MULIA DAPAT MEMPERTIMBANGKAN

HAL TERSEBUT BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA ;

20. Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa

PENGGUGAT INTERVENSI bukan merupakan Direktur PT. Kertas

54


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Blabak Magelang dan tidak mempunyai kepentingan atas

Rekening Nomor : 022 111 8886 Atas Nama PT. Kertas

Blabak adalah sebagai berikut :

• Bahwa Akta No. 01 tertanggal 7 April 2012 yang dibuat dihadapan

Justinus Surjo Abdi, SH. SAMA SEKALI tidak pernah terdaftar di

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena pada

kenyataannya Akta No. 01 tertanggal 7 April 2012 yang dibuat

dihadapan Justinus Surjo Abdi, SH. tersebut BERISI KETERANGAN

PALSU dan telah digunakan oleh PENGGUGAT INTERVENSI untuk

merampok harta milik TERGUGAT INTERVENSI I, di mana

TERGUGAT INTERVENSI I selaku Direktur PT. Kertas Blabak

Magelang Yang SAH telah melaporkan PENGGUGAT INTERVENSI ke

MABES POLRI sebagaimana Tanda Bukti Lapor No. Pol. : TBL/142/

IV/2012/Bareskrim tertanggal 11 April 2012 ;

• Bahwa oleh karena Justinus Surjo Abdi, SH., Notaris di Magelang

yang telah membuat Akta No. 1 tanggal 7 April 2012 telah

menyadari bahwa Akta yang dibuatnya tersebut tidak benar dan

tidak dapat terdaftar di departemen Hukum dan HAM, maka

Justinus Surjo Abdi, SH., Notaris di Magelang telah menarik

permohonan pendaftaran Akta No. 1 tanggal 7 April 2012 tersebut

melalui surat : 015/JSA/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 ;

• Bahwa selanjutnya terkait dengan surat Justinus Surjo Abdi, SH.,

tersebut maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah

memperingatkan kepada Justinus Surjo Abdi, SH., melalui surat

Nomor : AHU.2-AH.01.09-9816 tertanggal 3 Oktober 2012 bahwa

apabila Notaris Justinus Surjo Abdi, SH. tidak melanjutkan akses

terkait dengan Akta No. 1 tanggal 7 April 2012 maka dalam

55


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 3 Oktober 2012,

akses tersebut akan dihapuskan dari monitor SABH ;

• Bahwa FAKTANYA sampai saat ini Akta No. 1 tanggal 7 April 2012

tersebut tidak pernah dilanjutkan pendaftarannya kepada Menteri

qq Departemen Hukum dan HAM, di mana dengan tidak

terdaftarnya Akta No. 1 tanggal 7 April 2012 yang NOTABENE

merupakan AKTA YANG BERISI KETERANGAN PALSU tersebut pada

Departemen Hukum dan HAM, telah membuktikan bahwa

SUGANTO YANG MENGAKU SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PT.

KERTAS BLABAK MAGELANG (in casu PENGGUGAT

INTERVENSI) “SAMA SEKALI TIDAK PERNAH TERDAFTAR”

pada Departemen Hukum dan HAM sebagai Direktur PT.

Kertas Blabak Magelang dan demikian dapat DIPASTIKAN

BAHWA PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMPUNYAI

KEPENTINGAN terhadap Rekening Nomor : 022 111 8886

Atas Nama PT. Kertas Blabak ;

21. Bahwa namun demikian IRONISNYA dalam perkara a quo

meskipun TERGUGAT INTERVENSI II hanya diperlihatkan Akta

“jadi-jadian” yang menunjukkan bahwa Direktur PT. Kertas Blabak

Magelang adalah Suganto (PENGGUGAT INTERVENSI) tanpa

adanya bukti bahwa Akta tersebut telah diberitahukan kepada

Menteri dan telah dicatat pada Departemen Hukum dan HAM RI,

ternyata TERGUGAT INTERVENSI II langsung mengijinkan Suganto

untuk mengakses rekeking milik TERGUGAT INTERVENSI I yang

ada pada TERGUGAT INTERVENSI II, bahkan TERGUGAT

INTERVENSI II dengan cara melawan hukum telah melakukan

penggantian spesimen tandatangan menjasi spesimen Suganto

56


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sebagaimana telah diakui juga oleh PENGGUGAT INTERVENSI

dalam butir 17,19,21,23 Gugatan Intervensi ;

22. Bahkan PENGGUGAT INTERVENSI yang merupakan pihak yang

sama sekali tidak berwenang dan tidak mempunyai kepentingan

terhadap Rekening Nomor : 022 111 8886 Atas Nama PT.

Kertas Blabak telah menggunakan uang yang ada dalam


Blabak tersebut sebagaimana pengakuan dari PENGGUGAT

INTERVENSI dalam butir 24 dan menggunakan rekening tersebut

sebagai lalu lintas transaksi keuangan PT. Kertas Blabak Magelang

sebagaimana pengakuan PENGGUGAT INTERVENSI dalam butir 21

Gugatan Intervensi ;

23. Bahwa terkait dengan adanya pengakuan dari PENGGUGAT

INTERVENSI yang telah menggunakan Rekening Nomor : 022

111 8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak tersebut dan juga

telah menggunakan uang yang terdapat dalam Rekening

Nomor : 022 111 8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak

tersebut, JELAS SEMAKIN MEMBUKTIKAN BAHWA TERGUGAT

INTERVENSI II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN

HUKUM sebagaimana yang telah TERGUGAT INTERVENSI I

uraikan dalam Gugatan Pokok dan Replik Dalam Perkara Pokok ;

TERGUGAT INTERVENSI I Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan

Melaewan Hukum

24. Bahwa dalil keberatan PENGGUGAT INTERVENSI pada butir 29

Gugatan INTERVENSI pada pokoknya menyatakan bahwa

TERGUGAT INTERVENSI I telah melakukan perbuatan melawan

hukum karena tidaalah merupakan k memiliki legal standing dan

57


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


seolah-olah menyatakan dirinya sebagai Direktur Utama PT.

Kertas Blabak dalam mengajukan Gugatan Pokok a quo ;

25. Bahwa dalil tersebut sama sekali tidak benar dan merupakan

pemutarbalikan fakta karena pada kenyatannya sebagaimana

yang telah TERGUGAT INTERVENSI I uraikan secara panjang lebar

di atas bahwa TERGUGAT INTERVENSI I adalah merupakan

Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang yang SAH

berdasarkan Akta No. 04 tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat di




2012 ;

26. Bahwa oleh karena TERGUGAT INTERVENSI I merupakan Direktur

Utama yang SAH dan terdaftar pada Departemen Hukum dan

HAM, maka TERGUGAT INTERVENSI I jelas berhak dan berwenang

untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Kertas

Blabak Magelang baik di luar maupun di dalam pengadilan

termasuk namun tidak terbatas dalam mengajukan Gugatan

Pokok a quo, sehingga jelas tindakan TERGUGAT INTERVENSI I

yang mengajukan Gugatan Pokok a quo tidak dapat dikategorikan

sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil

PENGGUGAT INTERVENSI dalam butir 29 Gugatan Intervensi dan

oleh karenanya dalil PENGGUGAT INTERVENSI tersebut sudah

sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

27. Bahwa sebaliknya PENGGUGAT INTERVENSI lah yang telah

melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku-ngaku

sebagai Direktur PT. Kertas Blabak Magelang dengan

58


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


menggunakan dasar Akta No. 01 tertanggal 7 April 2012 yang

dibuat dihadapan Justinus Surjo Abdi, SH. tersebut yang BERISI

KETERANGAN PALSU dan PENGGUGAT INTERVENSI telah

menggunakan Akta tersebut untuk merampok harta milik

TERGUGAT INTERVENSI I dan pada saat ini dengan menggunakan

Akta yang sama mengajukan Gugatan Intervensi dengan tujuan

untuk melegalkan tindakannya yang telah menguasai Rekening

Nomor : 022 111 8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak dan

menggunakan dana dalam rekening tersebut secara

melawan hukum ;

Tuntutan Ganti Kerugian, Dwangsom, Sita Revindikasi serta

Permohonan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisi Yang

Diajukan oleh TERGUGAT INTERVENSI I dalam Gugatan Poko

SANGAT BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

28. Bahwa dalil PENGGUGAT INTERVENSI dalam butir 26, 27 dan 28

Gugatan Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan

ganti kerugian, dwangsom, sita revindikasi terhadap Rekening PT.

Kertas Blabak Magelang tidak memenuhi kualifikasi hukum karena

TERGUGAT INTERVENSI I bukanlah subyek hukum dan tidak

mempunyai legalitas untuk bertindak untuk dan atas nama PT.

Kertas Blabak Magelang, demikian juga permohonan putusan

serta merta harus dikesampingkan dan permohonan putusan

provisi harus ditolak ;

29. Bahwa dalil PENGGUGAT INTERVENSI tersebut jelas merupakan

dalil yang sama sekali tidak benar dan merupakan

pemutarbalikan fakta, karena pada kenyataannya sebagaimana

yang telah TERGUGAT INTERVENSI I uraikan secara panjang lebar

59


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


di atas bahwa TERGUGAT INTERVENSI I adalah merupakan

Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang yang SAH

berdasarkan Akta No. 04 tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat di




2012 ;

30. Bahwa oleh karena TERGUGAT INTERVENSI I merupakan Direktur

Utama yang SAH dan terdaftar pada Departemen Hukum dan

HAM, maka TERGUGAT INTERVENSI I jelas merupakan subjek

hukum dan mempunyai legalitas untuk bertindak untuk dan atas

nama PT. Kertas Blabak Magelang. Dengan demikian TERGUGAT

INTERVENSI I berhak untuk mengajukan Gugatan dan menuntut

ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang karenanya telah

menimbulkan kerugian terhadap TERGUGAT INTERVENSI I, juga

dapat menuntut pembayaran dwangsom maupun sita revindikasi

terhadap Rekening Nomor : 022 111 8886 Atas Nama PT.

Kertas Blabak ;

31. Bahwa di samping itu TERGUGAT INTERVENSI I juga berhak

memohon putusan serta merta dan permohonan putusan provisi

dalam Perkara Pokok a quo, mengenai apakah nanti hal tersebut

dikabulkan atau tidak oleh Majelis Hakim Yang Mulia itu

tergantung dari pertimbangan dari Majelis Hakim Yang Mulia ;

32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa dalil

keberatan PENGGUGAT INTERVENSI pada butir 26, 27 dan 28

Gugatan Intervensi sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim

Yang Mulia ;

60


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tuntutan Ganti Kerugian Yang diajukan oleh PENGGUGAT

INTERVENSI Sama Sekali Tidak Berdasar Hukum Dan Harus

Ditolak

33. Bahwa dalil PENGGUGAT INTERVENSI pada butir 30 Posita dan

butir 7 Petitum Gugatan Intervensi pada pokoknya menuntut

ganti kerugian materiil berupa biaya pengurusan, akomodasi, dan

operasional dalam penyelesaian perkara a quo sebesar Rp

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan tuntutan ganti kerugian

immateril sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

34. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I menolak dengan tegas tuntutan

ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI

tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

• Dalam perkara a quo, sama sekali tidak terbukti bahwa TERGUGAT

INTERVENSI I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

sebagaimana telah TERGUGAT INTERVENSI I uraikan di atas,

melainkan sebaliknya PENGGUGAT INTERVENSI lah yang telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

• Dalam perkara a quo juga tidak terbukti ada kerugian yang diderita

oleh PENGGUGAT INTERVENSI. Oleh karena itu PENGGUGAT

INTERVENSI tidak mempunyai dasar hokum sama sekali untuk

meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT INTERVENSI I ;

• Di samping itu PENGGUGAT INTERVENSI juga tidak dapat

memberikan perincian disertai bukti-bukti yang akurat mengenai

kerugian-kerugian yang didalilkannya ;

61


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


35. Bahwa oleh karena tuntutan kerugian yang diajukan oleh

PENGGUGAT INTERVENSI dalam butir 30 Posita dan butir 7

Petitum dalam Gugatan Intervensi sama sekali tidak jelas dan

sama sekali tidak berdasar hukum, maka sudah sepatutnya

apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan ganti

kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI tersebut

untuk seluruhnya ;

PERMOHONAN DWANGSOM HARUS DITOLAK

36. Bahwa dalil PENGGUGAT INTERVENSI dalam butir 31 posita dan

butir 8 Petitum dalam Gugatan Intervensi pada pokoknya

meminta agar TERGUGAT INTERVENSI I dihukum untuk membayar

uang paksa (dwangsom) yang besarnya Rp 1.000.000,- per hari

setiap kali TERGUGAT INTERVENSI I lalai melaksanakan

kewajibannya terhitung sejak putusan atas perkara a quo

berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;

37. Bahwa permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom)

tersebut jelas merupakan permohonan yang sama sekali tidak

berdasar dan sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang

Mulia ;

PUTUSAN SERTA MERTA

38. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I secara tegas menolak

permohonan PENGGUGAT INTERVENSI dalam butir 32 Posita dan

butir 10 Petitum dalam Gugatan Intervensi a quo yang telah

memohon putusan serta merta, karena dalam permohonan

62


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI

tersebut tidak didasarkan pada bukti surat otentik dan putusan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van

gewijsde) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan

yang diajukan ;

39. Bahwa berdasarkan butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000

tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan

Provisionil diatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri, Ketua

Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim

Pengadilan Agama UNTUK TIDAK MENJATUHKAN putusan serta

merta, kecuali dalam hal Gugatan didasarkan pada bukti Otentik ;

Butir 4 SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta

Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua

Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim

Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak

menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai

berikut :

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan

tangan (hand schrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi

dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang tidak

mempunyai kekuatan bukti ;

40. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT

INTERVENSI jelas Gugatan Intervensi a quo sama sekali tidak

didukung oleh bukti-bukti yang otentik. Oleh karena itu sangat

berdasar hokum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak

63


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT

INTERVENSI tersebut ;

Permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan

oleh PENGGUGAT INTERVENSI tidak berdasar hokum dan HARUS

DITOLAK

41. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I menolak secara tegas dalil

PENGGUGAT INTERVENSI butir 33 Posita dan butir 9 Petitum

dalam Gugatan Intervensi a quo tentang permohonan sita

jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda bergerak maupun

tidak bergerak milik TERGUGAT INTERVENSI I yang akan diajukan

kemudian ;

42. Bahwa mengenai sita jaminan (Conservatoir Beslag) diatur

dalam pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika ada persangkaan yang beralasan , bahwa seorang yang

berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi

putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari

akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik

yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan

menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat

permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri

dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga

hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta

harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan

negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan

menguatkan gugatannya.” ;

64


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


43. Bahwa di samping itu M. Yahya Harapap, SH. dalam bukunya

Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika,

halaman 285, menyatakan bahwa tujuan utama penyitaan adalah

agar harta kekayaan milik tergugat :

• Tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau

penghibahan, dan sebagainya ;

• Tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada

pihak ketiga ;

44. Bahwa dalam Gugatan Intervensi PENGGUGAT INTERVENSI

SAMA SEKALI tidak dapat menunjukkan asset milik TERGUGAT

INTERVENSI I yang mana yang mau dilakukan sita, di samping itu

PENGGUGAT INTERVENSI juga tidak dapat membuktikan bahwa

TERGUGAT INTERVENSI akan menggelapkan atau membawa

barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan

maksud akan menjauhkan barang itu. Dengan demikian

Permohonan Sita yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI

jelas tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan sudah

selayaknya apabila Majelis hakim Yang Mulia menolak

permohonan sita yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT

INTERVENSI I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar

berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

65


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idDALAM EKSEPSI DISKUALIFIKASI (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

1) Menerima Eksepsi Diskualifikasi (Diskualifikasi In Person) yang

diajukan oleh TERGUGAT INTERVENSI I untuk seluruhnya ;

2) Menyatakan Gugatan Intervensi a quo Tidak Dapat Diterima (Niet

Onvankelijke Verklaard) ;

3) Menghukum PENGGUGAT INTERVENSI untuk membayar biaya

yang timbul dalam Perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Intervensi dari PENGGUGAT INTERVENSI untuk

seluruhnya ;

2. Menyatakan TERGUGAT INTERVENSI II dan PENGGUGAT

INTERVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum

terhadap TERGUGAT INTERVENSI I ;

3. Menghukum TERGUGAT INTERVENSI II untuk menyerahkan dan/

atau mengembalikan penguasaan Rekening Nomor : 022 111

8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak kepada TERGUGAT

INTERVENSI I yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak ALI dan

Bapak JOHAN VANDA selaku Direksi yang sah dari PENGGUGAT

sebagaimana Akta No. 04 tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat di

hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta ;

4. Menghukum TERGUGAT INTERVENSI II dan PENGGUGAT

INTERVENSI secara tanggung renteng untuk membayar secara

tunai dan sekaligus kepada TERGUGAT INTERVENSI I yang dalam

hal ini diwakili oleh Bapak ALI dan Bapak JOHAN VANDA selaku

Direksi yang sah dari TERGUGAT INTERVENSI I sebagaimana Akta

No. 04 tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Yulia, SH.,

66


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Notaris di Jakarta, kerugian Immateriil yang diderita oleh

TERGUGAT INTERVENSI I sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus

milyar rupiah) ;


INTERVENSI secara tanggung renteng untuk membayar uang

paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

untuk setiap hari keterlambatan penyerahan penguasaan


Blabak kepada TERGUGAT INTERVENSI I yang dalam hal ini

diwakili oleh Bapak ALI dan Bapak JOHAN VANDA selaku Direksi

yang sah dari TERGUGAT INTERVENSI I sebagaimana Akta No. 04

tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris

di Jakarta, terhitung sejak putusan atas perkara a quo diucapkan ;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi yang diletakkan

terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT INTERVENSI I yang ada

pada TERGUGAT INTERVENSI I berupa Rekening Nomor : 022 111

8886 Atas Nama PT. Kertas Blabak beserta seluruh dana yang

terdapat didalamnya ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan

terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT INTERVENSI II dan

PENGGUGAT INTERVENSI sebagai berikut :

• Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan Pahlawan

No. 1, Magelang yang pada saat ini digunakan oleh TERGUGAT

INTERVENSI II sebagai kantor ;

67


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Harta-harta kekayaan lainnya, baik bergerak maupun tidak

bergerak milik TERGUGAT INTERVENSI II dan PENGGUGAT

INTERVENSI ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi

maupun peninjauan kembali (uitvoerbar bij vorraad) ;


INTERVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI / TERGUGAT DALAM PERKARA

POKOK

1. Bahwa tidak dapat dipungkiri ataupun diputarbalikkan oleh

Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal bahwa perkara ini

berawal dari Putusan Pailit terhadap PT. Kertas Blabak

dengan Direktur Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal

oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang

No. : 13 / Pailit / 2010 / PN. Niaga.Smg tanggal 30

Nopember 2010. Bahwa, yang amar putusannya :

“Menyatakan Termohon Pailit (PT. Kertas Blabak Magelang)

dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya”

“Mengangkat Sdr. Soedeson Tandra, SH.MHum., Royaldi Haikal,

SH.MH., Muhamad Dipa Yustia Pasa, SH. beralamat di The

68


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bellessa Permata Hijau bld Gapura Prima Office Floor 6, Jln.

Letjen Soepomo 34 Jakarta Selatan sebagai TIM KURATOR”

2. Bahwa dengan adanya putusan pailit sebagaimana point 1 di

atas, maka demi hukum kewenangan mengurus harta pailit

sepenuhnya ada pada Tim Kurator yang ditunjuk pada putusan

Pengadilan Niaga Semarang No. : 13/2010/PN.Niaga tanggal 20

Nopember 2010 ;

3. Bahwa harta pailit yang ada di tempatnya Tergugat Intervensi II

adalah berupa simpanan uang dalam rekening No. : 022 111 8886

atas nama PT. Kertas Blabak ;

4. Bahwa dalam rangka kewenangan Tim Kurator dalam pengurusan

harta pailit yang berada di tempatnya Tergugat Intervensi II, Tim

Kurator telah melakukan perubahan speciment / Kartu Contoh

Tanda Tangan dari yang semula speciment / Kartu Contoh Tanda

Tangan Tergugat Intervensi I / Penggugat asal, menjadi Kartu

Contoh Tanda Tangan Tim Kurator ;

5. Bahwa terhadap perubahan Kartu Contoh Tanda Tangan yang

dilakukan oleh Tim Kurator tersebut sepenuhnya menjadi

kewenangan hokum Tim Kurator ;

6. Bahwa ternyata dalam perjalanan kepailitan PT. Kertas Blabak

telah dilakukan upaya perdamaian dan akhirnya muncul Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 445K/PDT.SUS/2011

tanggal 21 Oktober 2011, yang amar putusannya :

“Menyatakan Sah Perdamaian yang diajukan oleh Debitur

PT. Kertas Blabak Magelang selaku debitur Pailit yang telah

disetup Kreditur Konkuren”

69


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


7. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan

Negeri Semarang No. : 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg tgl 02 April

2012, dinyatakan bahwa Kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang

telah berakhir ;

8. Bahwa dengan berakhirnya kepailitan PT. Kertas Blabak, maka

Tim Kurator telah menyerahkan kembali harta pailit kepada PT.

Kertas Blabak berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. : 1

tahun 2012 tanggal 9 April 2012 yang dilakukan di Pengadilan

Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dengan diketahui dan

ditandatangani oleh Lilik Nuraeni, SH. sebagai Hakim Pengawas.

Bahwa dalan serah terima tersebut Tim Kurator menyerahkan

harta pailit kepada Sdr. Suganto / Penggugat Intervensi dengan

jabatan Direktur berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 01

tanggal 2012 ;

Bahwa serah terima yang terjadi di Pengadilan Niaga Pada

Pengadilan Negeri Semarang ini merupakan suatu fakta

hukum yang berlaku secara sah dan mempunyai kekuatan

hokum ;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2012 Sdr. Suganto beserta

Tim Kurator telah datang ke tempatnya Tergugat Intervensi II

untuk melakukan pergantian Kartu Contoh Tanda Tangan terhadap

rekening No. : 022 111 8886. Bahwa kemudian realisasi

pergantian Kartu Contoh Tanda Tangan tersebut dilakukan pada

tanggal 31 Mei 2012 dari Kartu Contoh Tanda Tangan Tim curator

menjadi Kartu Contoh Tanda Tangan Sdr. Suganto / Penggugat

Intervensi ;

70


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


10. Bahwa perbuatan Kurator yang telah mengganti Kartu

Contoh Tanda Tangannya kepada Sdr. Suganto / Penggugat

Intervensi, adalah mutlak merupakan kewenangan hukum

Tim Kurator dan Tergugat Intervensi II sama sekali tidak

memiliki kapasitas apapun untuk melakukan intervensi ataupun

mencegah bahkan menghalanginya. Bahwa dengan demikian

Penyerahan rekening No. : 022 111 8886 kepada Sdr.

Suganto / Penggugat Intervensi adalah merupakan fakta

hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Tergugat

Intervensi II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa

perkara ini, berkenan memberikan Putusan :

1. Menyatakan sebagai hukum bahwa penyerahan rekening No. :

022 111 8886 atas nama PT. Kertas Blabak kepada Sdr. Suganto /

Penggugat Intervensi adalah sah dan mempunyai kekuatan

hukum ;

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa yang berhak menguasai,

mengoperasikan dan mengakses rekening No. : 022 111 8886

atas nama PT. Kertas Blabak adalah Sdr. Suganto / Penggugat

Intervensi ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilam yang

baik mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari gugatan intervensi

tersebut, selanjutnya terjadi jawab jinawab antara Penggugat Intervensi

71


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddengan Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi, sebagai

berikut :

- Penggugat Intervensi mengajukan Repliknya tertanggal 26

Nopember 2012 dan tertanggal 03 Desember 2012 ;

- Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi mengajukan

Dupliknya masing-masing tertanggal 07 Januari 2013 ;

yang untuk menyingkat uraian putusan ini, replik dan duplik tersebut

terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat

serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya acara persidangan dilanjutkan

dengan pembuktian dari Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I

Intervensi, dimana Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I

Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan

bukti surat, berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Nomor : 76 tanggal 25

Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI, SH. sebagai

pengganti dari Notaris SUTJIPTO, SH. berupa Berita Acara Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kertas Blabak, diberi

tanda bukti P-1/ TI.I.1 ;

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : AHU-

AH.01.10-04214 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, perihal :

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KERTAS

BLABAK tertanggal 18 Pebruari 2010, diberi tanda bukti P.2/

TI.I.2 ;

72


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Nomor : 106 tanggal 30 Juni

2010 yang dibuat oleh Notaris YULIA, SH. berupa Berita Acara

Rapat PT. Kertas Blabak, diberi tanda bukti P-3/ TI.I.3 ;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manuasia RI Nomor : AHU-34150.AH.01.02.Tahun

2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan PT. KERTAS BLABAK, tertanggal 07 Juli 2010, diberi

tanda bukti P.4/ TI.I.4 ;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Nomor : 14 tanggal 07 Juli

2010 yang dibuat oleh Notaris YULIA, SH. berupa Pernyataan

Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kertas Blabak, diberi tanda

bukti P-5/ TI.I.5 ;





BLABAK tertanggal 15 Juli 2010, diberi tanda bukti P.6/ TI.I.6 ;


Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris YULIA, SH. berupa

Pernyataan Keputusan Rapat PT. SATYA MITRA MANDIRI, diberi

tanda bukti P-7/ TI.I.7 ;




Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran PT. SATYA MITRA

73


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


MANDIRI tertanggal 08 September 2010, diberi tanda bukti P.8/

TI.I.8 ;

9. Fotocopy dari Fotocopy Berita Pembubaran PT. SATYA MITRA

MANDIRI di harian Ekonomi Neraca hari Kamis tanggal 05

Agustus 2010, diberi tanda bukti P.9/ TI.I.9 ;


Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris YULIA, SH. berupa

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KERTAS

BLABAK, diberi tanda bukti P-10/ TI.I.10 ;





BLABAK tertanggal 03 Pebruari 2012, diberi tanda bukti P.11/

TI.I.11 ;

12. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. :

445 K/Pdt.Sus/2011 antara PT. KERTAS BLABAK MAGELANG DKK

melawan PT.GRETA SASTRA PRIMA DKK tanggal 21 Oktober 2011,

diberi tanda bukti P.12/ TI.I.12 ;

13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pengumuman Pengesahan

Perdamaian dan Pengakhiran Kepailitan PT. KERTAS BLABAK

MAGELANG di harian Media Indonesia hari Rabu tanggal 4 April

2012, diberi tanda bukti P.13 /TI.I.13 ;

14. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kantor Hukum Junimart

Girsang & Rekan yang ditujukan kepada PT. Bank Negara

Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Magelang Jl. Pahlawan

74


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


No. 1 Magelang, perihal : Pemberitahuan Putusan Mahkamah

Agung RI No. 445 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 dan

Permohonan Pemblokiran terhadap Rekening No. 022 111 8886

Atas Nama PT. Kertas Blabak, tertanggal 10 April 2012, diberi

tanda bukti P.14 /TI.I.14 ;

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening Giro PT. Kertas

Blabak No. Rekening : 0221118886, posisi saldo per tanggal 05

April 2012 adalah Rp 4.998.146.755,00, diberi tanda bukti P.15 /

TI.I.15 ;

16. Fotocopy dari fotocopy Akta Nomor : 01 tanggal 07 April

2012 yang dibuat Notaris JUSTINUS SURJO ABDI, SH., berupa

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

KERTAS BLABAK, diberi tanda bukti P.16 /TI.I.16 ;

17. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor dari Mabes

Polri No. Pol. : TBL / 142 / IV /2012 / Bareskrim tanggal 11 April

2012 atas nama Pelapor ALI dan Terlapor atas nama SUGANTO,

diberi tanda bukti P.17 /TI.I.17 ;

18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Notaris JUSTINUS

SURJO ABDI, SH. Nomor : 015/JSA/V/2012, perihal : Permohonan

Penundaan Proses Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.

KERTAS BLABAK, yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan

HAM RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

tertanggal 15 Mei 2012, diberi tanda bukti P.18 /TI.I.18 ;

19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Menteri Hukum

dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Nomor : AHU.2-AH.01.09-9816 yang ditujukan kepada Notaris

JUSTINUS SURJO ABDI, SH. dalam hal membalas Surat Nomor :

75


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


015/JSA/V/2012, perihal : Permohonan Penundaan Proses

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. KERTAS BLABAK,

tertanggal 03 Oktober 2012, diberi tanda bukti P.19 /TI.I.19 ;

20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Menteri Hukum

dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Nomor : AHU.2-AH.01.09-6193, perihal : Penyampaian informasi

data Pt. Kertas Blabak, yang ditujukan kepada Sdr. XU SHUNG

CHENG (PERMAN YADI) dalam hal membalas Surat tertanggal 22

Mei 2012, perihal : Permohonan legal opini PT. Kertas Blabak,

tertanggal 04 Juni 2012, diberi tanda bukti P.20 /TI.I.20 ;

Bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan

dengan aslinya dan kesemuanya telah sesuai dengan aslinya kecuali

bukti bertanda P.9/TI.I.9, P.12/TI.I.12, P.14/TI.I.14, P.16/TI.I.16 dan P.17/

TI.I.17 fotocopy dari fotocopy dan kerseluruhan surat bukti tersebut

telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Dalam Perkara Pokok/

Tergugat I Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tidak

mengajukan alat bukti yang lain selain bukti-bukti surat sebagaimana

tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Dalam Perkara Pokok/

Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah

pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Kantor Wilayah Semarang Nomor : WSM/7.4/1003/R,

yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Semarang Pada

Pengadilan Negeri semarang Jl. Krapyak No. 1 Semarang, perihal :

Penyerahan rekening PT. Kertas Blabak Magelang setelah

76


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


berakhirnya kepailitan, tertanggal 12 April 2012, diberi tanda

bukti T.1/T.I.II.1 ;

2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat dari Pengadilan Negeri/

Niaga/Hubungan Industrial/Tipikor Semarang Nomor :

W12.U1/1818/Pdt/04.01/IV/2012, perhal : Penyerahan rekening PT.

Kertas Blabak setelah berakhirnya kepailitan, yang ditujukan

kepada Pimpinan Kantor Wilayah PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) di Semarang, tertanggal 14 Mei 2012, diberi tanda bukti

T.2/T.I.II.2 ;

3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat dari Tim Kurator PT. Kertas

Blabak Magelang (Dalam Pailit) Nomor : 067/MDYP-IN/KBM-Pailit/

VII/2012, perihal : Balasan surat No. WSM/7.4/1632/R yang

ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jl. MT.

Haryono No.16 Semarang u.p. Yth.Bpk. Bambang Kuncoro

Pimpinan Kantor Wilayah Semarang, tertanggal 16 Juli 2012,

diberi tanda bukti T.3/T.I.II.3 ;

4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat dari PT. Kertas Blabak,

perihal : Perubahan Specimen Tanda Tangan An. Kertas Blabak,

PT, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank BNI Kantor Cabang

Magelang, tertanggal 02 Agustus 2012, diberi tanda bukti T.4/

T.I.II.4 ;

5. - Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Contoh Tanda Tangan

atas Rekening Giro No. 022 111 8886 tanggal 17-05-2010, diberi

tanda bukti T.5a/ T.I.II.5a ;

77


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Contoh Tanda Tangan atas

Rekening Giro No. 022 111 8886 tanggal 10-01-2011, diberi tanda

bukti T.5b/ T.I.II.5b ;


Rekening Giro No. 022 111 8886 tanggal 13 Pebruari 2011, diberi

tanda bukti T.5c/ T.I.II.5c ;


Rekening Giro No. 022 111 8886 tanggal 31-05-2012, diberi tanda

bukti T.5d/ T.I.II.5d ;


Rekening Giro No. 022 111 8886 tanggal 06 Agustus 2012, diberi

tanda bukti T.5e/ T.I.II.5e;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Resmi Putusan

Pengadilan Negeri/Niaga Semarang No. : 13/pailit/2010/

PN.Niaga.Smg, antara PT. Greta Sastra Prima terhadap PT. Kertas

Blabak Magelang tanggal 29 Nopember 2010, diberi tanda bukti

T.6/ T.I.II.6 ;

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Semarang No. : 13/pailit/2010/PN.Niaga.Smg,

antara PT. Greta Sastra Prima terhadap PT. Kertas Blabak

Magelang tanggal 14 Januari 2011, diberi tanda bukti T.7/ T.I.II.7 ;

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung RI No.

445 K/Pdt.Sus/2011 perkara kasasi perdata khusus antara PT.

KERTAS BLABAK Dkk melawan PT. GRETA SASTRA PRIMA Dkk

tanggal 21 Oktober 2011, diberi tanda bukti T.8/ T.I.II.8 ;

78


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


9. Fotocopy dari fotocopy Penetapan Nomor : 13/Pailit/2010/

PN.Niaga Smg. Tentang Kepailitan tanggal 02 April 202, diberi

tanda bukti T.9/ T.I.II.9 ;

10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 13/

Pailit/2010/PN.Niaga Smg. Tentang Rapat Pertemuan antara

Kurator dengan Debitur tanggal 09 April 2012, diberi tanda bukti

T.10/ T.I.II.10 ;

11. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Serah Terima PT.

KERTAS BLABAK Tahun 2012 Nomor : 1 tanggal 09 April 2012,

diberi tanda bukti T.11/ T.I.II.11 ;

12. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Kantor Wilayah Semarang No. : WSM/7.4/1632/R

yang ditujukan kepada Sdr. Muhammad Dipa Yustia Pasa, SH.Mkn.,

Tim Kurator PT. Kertas Blabak Magelang, perihal : Permohonan

penjelasan/kronologi penyerahan rekening PT. Kertas Blabak

Magelang dari Kurator kepada Suganto, tertanggal 10 Juli 2012,

diberi tanda bukti T.12/ T.I.II.12 ;

13. - Fotocopy dari fotocopy Pengumuman Pengesahan

Perdamaian dan Pengakhiran Kepailitan PT. KERTAS BLABAK

MAGELANG pada harian Media Indonesia hari Rabu tanggal 04

April 2012, diberi tanda bukti T.13a/ T.I.II.13a ;

• Fotocopy dari fotocopy Pengumuman Pengesahan Perdamaian

dan Pengakhiran Kepailitan PT. KERTAS BLABAK MAGELANG pada

Koran Suara Merdeka tanggal 04 April 2012, diberi tanda bukti

T.13b/ T.I.II.13b ;

79


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




bukti bertanda T.1/ T.I.II.1, T.9/ T.I.II.9, T.11/ T.I.II.11, T.12/ T.I.II.12, T.13a/

T.I.II.13a dan T.13b/ T.I.II.13b fotocopy dari fotocopy dan kerseluruhan

surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Dalam Perkara Pokok/

Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tidak

mengajukan alat bukti yang lain selain bukti-bukti surat sebagaimana

tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi untuk

menguatkan dalil-dalil gugatan intervensinya telah pula mengajukan

bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Akta No. : 21 tentang

Pendirian Perseroan Terbatas PT. SATYA MITRA MANDIRI yang

dibuat oleh Notaris Marlon Silitonga, SH. tanggal 29 Oktober

2009, diberi tanda bukti P.I.1 ;

2. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia RI Nomor : AHU-62491.AH.01.01.Tahun 2009

tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 23

Desember 2009, diberi tanda bukti P.I.2 ;

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Akta No. : 9 tentang

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. SATYA MITRA

MANDIRI yang dibuat oleh Notaris Marlon Silitonga, SH. tanggal

20 Januari 2010, diberi tanda bukti P.I.3 ;

4. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,

80


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Nomor : AHU-AH.01.10-02134, perihal : Penerimaan

Pemberhentian Perubahan Data Perseroan PT. SATYA MITRA

MANDIRI, tertanggal 26 Januari 2010, diberi tanda bukti P.I.4 ;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta No. : 6 tentang Jual beli

saham (bersyarat) PT. KERTAS BLABAK yang dibuat oleh Notaris

AULIA TAUFANI, SH. sebagai pengganti Notaris SUTJIPTO, SH.

tanggal 5 Januari 2010, diberi tanda bukti P.I.5 ;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta No. : 25 tentang Pernyataan

Keputusan Para Pemegang Saham PT. KERTAS BLABAK yang

dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI, SH. sebagai pengganti Notaris

SUTJIPTO, SH. tanggal 14 Januari 2010, diberi tanda bukti P.I.6 ;




Pemberhentian Perubahan Data Perseroan PT. KERTAS BLABAK,

tertanggal 18 Januari 2010, diberi tanda bukti P.I.7 ;

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta No. : 76 tentang Berita

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTAS

BLABAK yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI, SH. sebagai

pengganti Notaris SUTJIPTO, SH. tanggal 25 Januari 2010, diberi

tanda bukti P.I.8 ;




Pemberhentian Perubahan Data Perseroan PT. KERTAS BLABAK,

tertanggal 18 Pebruari 2010, diberi tanda bukti P.I.9 ;

81


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta No. : 77 tentang Jual

Beli Saham PT. KERTAS BLABAK yang dibuat oleh Notaris AULIA

TAUFANI, SH. sebagai pengganti Notaris SUTJIPTO, SH. tanggal 25

Januari 2010, diberi tanda bukti P.I.10 ;

11. Fotocopy dari fotocopy Akta No. : 106 tentang Berita Acara

Rapat PT. KERTAS BLABAK yang dibuat oleh Notaris YULIA, SH.

tanggal 30 Juni 2010, diberi tanda bukti P.I.11 ;

12. Fotocopy dari fotocopy Akta No. : 107 tentang Pemindahan

Hak-Hak Atas Saham PT. KERTAS BLABAK yang dibuat oleh Notaris

YULIA, SH. tanggal 30 Juni 2010, diberi tanda bukti P.I.12 ;

13. Fotocopy dari fotocopy Akta No. : 14 tentang Pernyataan


dibuat oleh Notaris YULIA, SH. tanggal 7 Juli 2010, diberi tanda

bukti P.I.13 ;

14. Fotocopy dari fotocopy Akta No. : 15 tentang Penegasan

Pemindahan Hak-Hak Atas Saham PT. KERTAS BLABAK yang

dibuat oleh Notaris YULIA, SH. tanggal 7 Juli 2010, diberi tanda

bukti P.I.14 ;


Keputusan Rapat PT. SATYA MITRA MANDIRI yang dibuat oleh

Notaris YULIA, SH. tanggal 3 Agustus 2010, diberi tanda bukti

P.I.15 ;



dibuat oleh Notaris YULIA, SH. tanggal 6 Januari 2012, diberi

tanda bukti P.I.16 ;

82


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Certificate No. 7, SMM

INTERNATIONAL INVESTMENTS PTE.LTD. (the Company) (Company

Registration No. 201007304E) REGISTERED OFFICE : 24 Raffles

Place #26-01B Clifford Centre, Singapore 048621, diberi tanda

bukti P.I.17 ;

18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Certificate No. 12, SMM

GROUP PTE,LTD. (the Company) (Company Registration No.

201005339E) REGISTERED OFFICE : 24 Raffles Place #26-01B

Clifford Centre, Singapore 048621, diberi tanda bukti P.I.18 ;

19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Resmi Putusan No. :

13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg dari Pengadilan Negeri/Niaga

Semarang, antara PT. GRETA SASTRA PRIMA terhadap PT. KERTAS

BLABAK MAGELANG, putus tanggal 29 Nopember 2010, diberi

tanda bukti P.I.19 ;

20. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengakuan Hutang dari ALI

selaku Direktur Utama PT. Kertas Blabak, dimana PT. Kertas

Blabak mempunyai kewajiban kepada SMM Group Pte Ltd.

Singapore sebesar Rp 27.907.929.670, tertanggal 13 Desember


21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PERMAN YADI

dengan alamat 20 Dunearn Road # 14-01 Singapore 309421,

perihal : Hutang PT. KERTAS BLABAK (Dalam Pailit), yang

ditujukan kepada Tim Kurator PT. KERTAS BLABAK Magelang

(Dalam Pailit) Jl. Letjend Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau

Jakarta Selatan, tertanggal 29 Desember 2010, diberi tanda

bukti P.I.21 ;

83


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


22. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Direksi SMM

International Investments Pte.Ltd. , perihal : Hutang PT. KERTAS

BLABAK (Dalam Pailit), yang ditujukan kepada Tim Kurator PT.

KERTAS BLABAK Magelang (Dalam Pailit) Jl. Letjend Soepeno No.

34, Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan, tertanggal 29 Desember


23. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Direksi SMM

International Investments Pte.Ltd., perihal : Hutang PT. KERTAS

BLABAK (Dalam Pailit), yang ditujukan kepada Tim Kurator PT.

KERTAS BLABAK Magelang (Dalam Pailit) Jl. Letjend Soepeno No.

34, Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan, tertanggal 29 Desember


24. Fotocopy sesuai dengan fotocopy yang telah disahkan

Daftar Piutang Para Kreditor PT. KERTAS BLABAK MAGELANG

(dalam pailit) YANG DIAKUI, yang dibuat oleh Kurator, tertanggal

22 Pebruari 2011, diberi tanda bukti P.I.24 ;


Putusan Kasasi No. : 079 K/Pdt.Sus/2011 antara PT. KERTAS

BLABAK MAGELANG terhadap PT. GRETA SASTRA PRIMA tangggal

22 Pebruari 2011, diberi tanda bukti P.I.25 ;


Penetapan No. : 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg dari Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal 17 Maret



Putusan Perkara Kasasi Perdata Khusus No. : 445 K/Pdt.Sus/2011

antara PT. KERTAS BABLAK MAGELANG Dkk melawan PT. GRETA

84


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


SASTRA PRIMA Dkk, tertanggal 21 Oktober 2011, diberi tanda

bukti P.I.27 ;


Berita Acara Rapat Pertemuan Kurator dan Debitur Nomor : 13/

Pailit/2010/PN.Niaga Smg tanggal 03 Maret 2012, diberi tanda

bukti P.I.28 ;


Penetapan No. : 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg dari Hakim

Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang

tentang Kepailitan berakhir, tertanggal 02 April 2012, diberi tanda

bukti P.I.29 ;

30. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pengumuman Pengesahan

Perdamaian dan Pengakhiran Kepailitan PT. KERTAS BABLAK

MAGELANG tanggal 04 April 2012, diberi tanda bukti P.I.30 ;

31. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta No. : 01 tanggal 07

april 2012 berupa Pernyataan Keputusan Pemegang Saham

Perseroan Terbatas PT. KERTAS BABLAK yang dibuat oleh Notaris

JUSTINUS SURJO ABDI, SH., diberi tanda bukti P.I.31 ;


Berita Acara Rapat Pertemuan Kurator dan Debitur Nomor : 13/

Pailit/2010/PN.Niaga Smg tanggal 09 April 2012, diberi tanda

bukti P.I.32 ;

33. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima

PT. KERTAS BABLAK tahun 2012 Nomor : 1, tanggal 09 April 2012

dari Kurator PT. KERTAS BABLAK (dalam pailit) sebagai pihak

85


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pertama kepada SUGANTO, Direktur PT. KERTAS BABLAK (debitur)

sebagai pihak kedua, diberi tanda bukti P.I.33 ;

34. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri

Mungkid Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.Mkd. antara PT. SATYA MITRA

MANDIRI melawan SMM GROUP Pte.Ltd, tanggal 22 Nopember


35. Fotocopy dari fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal

PT. KERTAS BABLAK tahun 2012, tanggal 31 Desember 2012,

diberi tanda bukti P.I.35 ;

36. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. KERTAS

BABLAK Nomor : 0905/H/KBM/XII/2012, perihal : pemberitahuan,

yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Jl.

Mgr. Sugiyopranoto No. 1 Semarang, tertanggal 11 Desember


37. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Notaris Justinus

Surjo Abdi, SH. Nomor : 035/JSA/X/2012, perihal : Pencabutan

Penundaan Proses Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.

KERTAS BABLAK, yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum

Umum Jl. H.R Rasuna Said Kav.6-7 Jakarta Selatan, tertanggal 30

Oktober 2012, diberi tanda bukti P.I.37 ;



bukti bertanda P.I.2, P.I.4, P.I.6, P.I.9. P.I.11, P.I.12, P.I.13, P.I.14, P.I.15,

P.I.16, P.I.20 dan P.I.35 fotocopy dari fotocopy dan keseluruhan surat

bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup ;

86


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi untuk

menguatkan dalil-dalil gugatan intervensinya tidak mengajukan alat

bukti yang lain selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal-

hal lain lagi kecuali mengajukan kesimpulan, Tergugat Dalam Perkara

Pokok / Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi masing-masing

tertanggal 20 Pebruari 2012, sedangkan Penggugat Dalam Perkara

Pokok / Tergugat I Intervensi tertanggal 1 Maret 2013 dan selanjutnya

mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi

dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara

persidangan dianggap tertuang di sini sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PERKARA POKOK

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Perkara

Pokok/Tergugat I Intervensi tersebut, Tergugat Dalam Perkara Pokok /

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi, sebagai berikut :

EKSEPSI KURANG PIHAK

Dengan alasan bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat adalah

meminta agar Tergugat menyerahkan penguasaan rekening giro Nomor

0221118886 atas nama PT. Kertas Blabak Magelang kepada Penggugat

dan terhadap permintaan Penggugat tersebut jelas Tergugat tidak akan

dapat memenuhinya apabila tidak melibatkan Tim Kurator PT. Kertas

87


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idBlabak Magelang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan

kewenangan dalam penyerahan rekening tersebut karena perkara ini

bermula dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Semarang No. : 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg tanggal 29-11-2010

yang menyatakan PT. Kertas Blabak Magelang telah berada dalam

keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, selanjutnya diangkatlah

Tim Kurator untuk membereskan boedel pailit termasuk didalamnya

rekeking giro No. : 0221118886 atas nama PT. Kertas Blabak Magelang

yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Bahwa kemudian

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 445 K/Pdt.Sus/2011

tanggal 05 Januari 2012 Mahkamah Agung telah mengabulkan

permohonan perdamaian PT. Kertas Blabak Magelang, kemudian

ditindaklanjuti oleh Hakim Pengawas dengan mengeluarkan Penetapan

No. : 13/Pailit/2010/PN.Niaga. Smg tanggal 02 April 2012 yang isinya

memerintahkan kepada Kurator untuk mengumumkan pengesahan

perdamaian dan pengakhiran kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang

pada 2 (dua) harian surat kabar dan selanjutnya Kurator PT. Kertas

Blabak Magelang telah mengumumkan pengesahan perdamaian dan

pengakhiran kepailitan pada harian surat kabar Media Indonesia dan

Suara Merdeka pada tanggal 04 April 2012, lalu pada tanggal 09 April

2012 Kurator PT. Kertas Blabak Magelang telah melakukan serah terima

boedel pailit kepada Sdr. Suganto Direktur PT. Kertas Blabak Magelang,

kemudian pada tanggal 10 April 2010 Sdr. Suganto didampingi Kurator

PT. Kertas Blabak Magelang melakukan perubahan specimen atas obyek

sengketa dari atas nama Kurator menjadi atas nama PT. Kertas Blabak

Magelang yang diwakili oleh Sdr. Suganto ; Bahwa berdasarkan hal-hal

tersebut maka gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak

menyertakan Kurator PT. Kertas Blabak Magelang dan Sdr. Suganto

88


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idsebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga Tergugat mohon

kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak atau

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut,

Penggugat menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya sebagai

berikut :

Bahwa mengenai pihak-pihak mana saja yang akan digugat oleh

Penggugat adalah merupakan hak subyektif dari Penggugat, dimana

Penggugat berhak untuk menetapkan pihak mana saja yang harus

digugat, hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1245 K/Pdt/2004, tanggal 23 Januari 2008, yang menyatakan

“Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang berhak untuk menetapkan

siapa yang harus digugat adalah Penggugat. Hak subyektif ini diakui

dan dilindungi oleh Undang-Undang serta Yurisprudensi tetap

Mahkamah Agung. Kurangnya para pihak tidak dapat lagi dijadikan

alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima”, sehingga

kurangnya para pihak sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam

eksepsinya jelas tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan

gugatan tidak dapat diterima ; Bahwa disamping itu pokok perkara

dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tindakan Tergugat yang

tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengakses rekening

milik Penggugat sendiri yang terdapat pada Tergugat sehingga

Penggugat tidak dapat menguasai dan mengoperasikan dana yang

terdapat dalam rekening tersebut, sehingga hal ini jelas tidak ada

kaitannya dengan serah terima boedel pailit yang dilakukan Kurator

kepada Sdr. Suganto sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat ;

89


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idBahwa oleh karena materi pokok dalam gugatan Penggugat tidak ada

kaitannya dengan Kurator dan Sdr. Suganto maka dalil Penggugat yang

menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak jelas tidak dapat

dibenarkan dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Magelang menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan

mencermati materi Eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat yang

tertulis didalam repliknya, akhirnya Majelis Hakim

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pihak-pihak mana saja yang akan dijadikan sebagai

Tergugat oleh Penggugat adalah menjadi kewenangan penuh dari

Penggugat, oleh karena pihak Penggugatlah yang tahu pihak-pihak

mana saja yang dianggap mengganggu kepentingan dari Penggugat,

sehingga dengan tidak mengikutsertakan Kurator PT. Kertas Blabak

Magelang dan Sdr. Suganto sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini,

tidak menjadikan gugatan Penggugat ini kurang pihak karena pihak

Penggugat telah menyatakan didalam repliknya kalau Penggugat tidak

perlu mengikutsertakan Kurator PT. Kertas Blabak Magelang dan Sdr.

Suganto dan Penggugat juga sudah merasa cukup dengan menggugat

Tergugat saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah sebagaimana tersebut diatas ;

90


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan

pokok perkara, oleh karena dalam perkara ini ada pihak ketiga yang

masuk sebagai Penggugat Intervensi, dimana antara Penggugat dalam

perkara pokok maupun Penggugat Intervensi sama-sama

mengatasnamakan sebagai Direktur Utama PT. KERTAS BLABAK

MAGELANG, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

mempertimbangkan legalitas dari masing-masing Akta yang

dipergunakan sebagai legal standing untuk mengatasnamakan sebagai

Direktur Utama PT. KERTAS BLABAK MAGELANG ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan

mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan gugatan

Intervensi dari Penggugat Intervensi beserta bukti-bukti surat yang

diajukan masing-masing pihak, ternyata awal dari permasalahan ini

adalah adanya perkara kepailitan yang menimpa PT. KERTAS BLABAK

MAGELANG, sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga

Semarang dengan putusannya No. : 13/pailit/2010/PN.Niaga.Smg

tanggal 29 Nopember 2010 (vide bukti P.I.19 dan bukti T.6) dan

kemudian kepailitan PT. KERTAS BLABAK MAGELANG tersebut diakhiri

dengan perdamaian antara debitur pailit (PT. KERTAS BABLAK

MAGELANG) dan para krediturnya, sebagaimana telah diputuskan oleh

Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. : 445 K/Pdt.Sus/2011

tanggal 21 Oktober 2011 (vide bukti P.12/TI.I.12, bukti T.8 dan bukti

PI.27), lalu untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI

tersebut Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Semarang mengeluarkan

Penetapan Nomor : 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg tangggal 02 April

2012, dengan memerintahkan kepada Kurator untuk mengumumkan

pengesahan perdamaian dan pengakhiran kepailitan PT. Kertas Blabak

Magelang karena perdamaian pada 2 (dua) surat kabar harian (Media

91


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idIndonesia dan Suara Merdeka) (vide bukti T.9 dan bukti PI.28),

selanjutnya Kurator menindaklanjuti penetapan Hakim Pengawas

tersebut dengan mengumumkan pengesahan perdamaian dan

pengakhiran kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang pada surat kabar

harian Media Indonesia hari Rabu tanggal 4 April 2012 (vide bukti P.13/

TI.I.13, bukti T.13a dan bukti PI.30) dan pada surat kabar harian Suara

Merdeka tanggal 4 April 2012 (vide bukti T.13b) ; Bahwa kemudian

dilanjutkan dengan penyerahan boedel pailit yang dilaksanakan oleh

Kurator , dan permasalahan mulai timbul setelah Kurator menyerahkan

boedel pailit yang termasuk didalamnya obyek sengketa Rekening

Nomor : 022 111 8886 atas nama PT. Kertas Blabak kepada Suganto

(Penggugat Intervensi), Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang

berdasarkan Akta No. : 01 tanggal 07 April 2012 yang merupakan

perubahan dari Akta No. : 76 tanggal 25 Januari 2010 dan dalam

pertemuan tersebut pihak Penggugat dalam perkara pokok merasa

keberatan karena seharusnya Kurator menyerahkan boedel pailit

kepada Penggugat dalam perkara pokok, Direktur Utama PT. Kertas

Blabak Magelang berdasarkan Akta No. : 04 tanggal 6 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing baik itu

Penggugat dalam perkara pokok maupun Penggugat Intervensi

mengaku sebagai Direktur Utama PT. Kertas Blabak dengan dasar Akta

yang berbeda, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan legalitas dari masing-masing Akta yang

dipergunakan sebagai legal standing untuk mengatasnamakan sebagai

Direktur Utama PT. KERTAS BLABAK MAGELANG ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan

mempertimbangkan legalitas Akta Nomor : 04 tanggal 6 Januari 2012

92


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idyang dijadikan legal standing oleh Penggugat dalam perkara pokok

dalam mengajukan gugatannya dengan mengatasnamakan sebagai

Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 166 UU

No. : 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa :

1) Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, kepailitan berakhir ;

2) Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling

sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam

pasal 15 ayat (4) ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan dalam pasal 166 UU No. :

37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang tersebut dihubungkan dengan perkara kepailitan

yang menimpa PT. Kertas Blabak Magelang, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang berlangsung

sejak dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang

pada tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan diumumkannya

berakhirnya kepailitan tersebut oleh Kurator di Surat Kabar Harian

Media Indonesia dan Suara Merdeka yaitu tanggal 4 April 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pasal 20 Undang-Undang

Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan

bahwa :

93


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit

tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan Kurator ;

2) Persetujuan Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan

perubahan anggaran dasar kepada Menteri ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan melihat

mengenai waktu dilakukannya perubahan Akta yang dijadikan dasar

oleh Penggugat dalam perkara pokok dan Penggugat Intervensi yang

sama-sama mengatasnamakan sebagai Direktur Utama PT. Kertas

Blabak Magelang ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.10 /TI.I.10, ternyata Akta

Nomor : 04 yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara pokok

untuk mengatasnamakan dirinya sebagai Direktur Utama PT. Kertas

Blabak Magelang, perubahannya dilakukan pada tanggal 6 Januari

2012, dengan mengangkat anggota Direksi dan komisaris Perseroan

adalah sebagai berikut :

• Direktur Utama : tuan ALI

• Direktur : tuan JOHAN VANDA

• Komisaris Utama : tuan XU SHUN CHENG (PERMAN YADI)

• Komisaris : tuan KOH HENG KANG

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dikaitkan dengan

masa kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang yang berlangsung sejak

tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan 4 April 2012, sedangkan

perubahan data perseroan yang tercantum dalam Akta Nomor : 04

dilakukan pada tanggal 6 Januari 2012, maka tanggal perubahan data

perseroan tersebut masih dalam tenggang waktu kepailitan PT. Kertas

94


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idBlabak Magelang, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-

Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

perubahan data perseroan yang dilakukan dalam Akta Nomor : 04 pada

tanggal 6 Januari 2012 tersebut ternyata dilakukan tidak sesuai dengan

ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar

atas persetujuan Kurator, syarat ini tidak dapat dibuktikan oleh

Penggugat Dalam Perkara pokok, sehingga Majelis Hakim menilai Akta

Nomor : 04 pada tanggal 6 Januari 2012 adalah tidah sah karena

bertentangan dengan hukum , sehingga dengan demikian maka Akta

Nomor : 04 tanggal 6 Januari 2012 harus dinyatakan batal demi hukum

dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut

diatas maka Penggugat dalam perkara pokok tidak mempunyai legal

standing untuk mengatasnamakan dirinya sebagai Direktur Utama PT.

Kertas Blabak Magelang, sehingga dengan demikian maka Penggugat

dalam perkara pokok tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini

dengan mengatasnamakan sebagai Direktur Utama PT. Kertas Blabak

Magelang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan legalitas Akta Nomor : 01 tanggal 07 April 2012

yang dijadikan legal standing oleh Penggugat Intervensi dalam

mengajukan gugatan intervensinya dengan mengatasnamakan sebagai

Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat tanggal

pembuatan perubahan Akta Nomor : 01 tanggal 07 April 2012 yang

95


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddilakukan pada tanggal 07 April 2012, dengan mengangkat anggota

Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

• Direktur Utama : Tuan SUGANTO ;

• Direktur : Tuan LUGITO ;

• Komisaris : Tuan BAMBANG SOEGIANTO ;

(vide bukti PI.31) dihubungkan dengan masa kepailitan PT. Kertas

Blabak Magelang yang berlangsung dari tanggal sejak dijatuhkannya

putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 29

Nopember 2010 sampai dengan diumumkannya berakhirnya kepailitan

tersebut oleh Kurator di Surat Kabar Harian Media Indonesia dan Suara

Merdeka yaitu tanggal 4 April 2012, maka sudah benar perubahan data

perseroan dilakukan setelah masa kepailitan PT. Kertas Blabak

Magelang berakhir, sehingga tidak melanggar ketentuan dalam pasal

20 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar supaya perubahan anggaran

dasar perseroan di dalam Akta Nomor : 01 tanggal 07 April 2012 dapat

mulai berlaku, maka disyaratkan berdasarkan pasal 21 Undang-Undang

Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan :

1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan

Menteri ;

2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan ;

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan ;

96


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


c. Jangka waktu berdirinya perseroan ;

d. Besarnya modal dasar ;

e. Ditempatkan dan disetor ; dan/atau

f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka

atau sebaliknya ;

3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri ;

(7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri paling lambat 30

(tiga) puluh hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat

perubahan anggaran dasar ;

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis

berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada

Menteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 23

ayat (2) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas, menyebutkan bahwa Perubahan anggaran dasar sebagaimana

dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal

diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran

dasar oleh Menteri ;

Menimbang, bahwa kemudian didalam Peraturan Menteri Hukum

dan Hak asasi Manusia No. : M.HH-02.AH.01.01 tahun 2009 Tentang

Tatacara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan,

persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan

perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, juga

mengatur di dalam Pasal 14, menyebutkan :

97


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1) Dalam hal terdapat perubahan data perseroan,

maka perubahan data tersebut diberitahukan oleh

Notaris kepada Menteri/Pejabat yang ditunjuk ;

2) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

a. Perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang

dimilikinya ;

b. Perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan

Komisaris ;

c. Perubahan alamat lengkap perseroan ;

d. Pembubaran perseroan ; dan

e. Berakhirnya status badan hokum karena hokum akibat

penggabungan, peleburan dan pemisahan murni ;

Pasal 15, menyebutkan :

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud

dalam pasal 13 dan perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 14 diajukan melalui SABH dengan cara mengisi DIAN III dan

dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung ;

Pasal 16, menyebutkan :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6

mutatis mutandis berlaku juga untuk penyampaian pemberitahuan

perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan ;

pasal 6 ayat (5) menyebutkan :

Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak

diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak

98


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idtanggal akta pendirian ditandatangi, maka akta pendirian menjadi batal

terhitung sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan yang

belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan

pemberesannya dilakukan oleh pendiri ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut kita

hubungkan dengan Akta Nomor : 01 tanggal 07 April 2012 yang

dijadikan sebagai dasar dari Penggugat Intervensi untuk mengajukan

gugatan intervensinya dengan mengatasnamakan sebagai Direktur

Utama PT. Kertas Blabak Magelang, maka setelah Majelis Hakim

mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi,

Penggugat Intervensi hanya mengajukan bukti surat bertanda PI.37

yang berisikan surat pencabutan dari Notaris Justinus Surjo Abdi, SH

sebagai pejabat yang membuat Akta No. : 01 tanggal 07 April 2012

untuk mencabut proses persetujuan perubahan anggaran dasar yang

telah diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan

Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menyebutkan bahwa Akta

No. : 01 tanggal 07 April 2012 telah dimintakan persetujuan perubahan

anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan HAM ;

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dikaitkan dengan

ketentuan dalam pasal 21, pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor :

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan pasal 14,

pasal 15, pasal16 dan pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan

Hak asasi Manusia No. : M.HH-02.AH.01.01 tahun 2009 Tentang Tatacara

pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan,


perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, maka Akta

No. : 01 tanggal 07 April 2012 yang belum dimintakan persetujuan

99


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idkepada Menteri Hukum dan HAM dan ini merupakan persyaratan wajib

yang harus dilakukan oleh para pengurusnya, dan ternyata sampai

tanggal jatuh tempo yaitu 60 (enam) hari sejak tanggal 07 April 2012

yang jatuh pada tanggal 06 Juni 2012, Penggugat Intervensi tetap tidak

memintakan persetujuan kepada Menteri, sehingga Majelis Hakim

berpendapat bahwa dengan sendirinya Akta No. : 01 tanggal 07 April

2012 menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan

mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat Intervensi

yang menggunakan Akta No. : 01 tanggal 07 April 2012 sebagai dasar

untuk mengajukan gugatan intervensinya dengan mengatasnamakan

Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang adalah tidak sah dan

dengan sendirinya Penggugat Intervensi tidak mempunyai legal

standing untuk mengajukan gugatan intervensinya dengan

mengatasnamakan Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang ;

Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Akta No. : 04 tanggal 6

Januari 2012 yang dijadikan legal standing oleh Penggugat dalam

perkara pokok untuk mengajukan gugatannya dengan

mengatasnamakan Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang,

berdasarkan bukti surat yang diajukan yaitu bukti P.11 /TI.I.11 telah

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

akan tetapi oleh karena waktu perubahannya dilakukan pada saat PT.

Kertas Blabak Magelang masih dalam keadaan pailit, sebagaimana

telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa

Akta No. : 04 tanggal 6 Januari 2012 harus tetap dinyatakan batal demi

hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga Akta No. :

04 tanggal 6 Januari 2012 inipun tidak dapat dijadikan sebagai legal

100


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idstanding oleh Penggugat dalam perkara pokok untuk mengajukan

gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat

dalam perkara pokok oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal

standing untuk mengajukan gugatan ini dengan mengatasnamakan

Direktur Utama PT. Kertas Blabak Magelang berdasarkan Akta Nomor :

04 tanggal 6 Januari 2012, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh

Penggugat dalam perkara pokok harus dinyatakan tidak dapat diterima,

begitupun juga terhadap gugatan intervensi yang diajukan oleh

Penggugat Intervensi dengan mengatasnamakan Direktur PT. Kertas

Blabak Magelang berdasarkan Akta Nomor : 01 tanggal 07 April 2012

haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam

perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan intervensi

dari Penggugat Intervensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka

segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Penggugat dalam perkara pokok ;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan gugatan intervensi ini

Penggugat dalam perkara pokok akan disebut sebagai Tergugat I

Intervensi, sedangkan Tergugat dalam perkara pokok disebut sebagai

Tergugat II Intervensi ;

DALAM EKSEPSI

101


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi dari Penggugat

Intervensi, Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam perkara pokok

mengajukan eksepsi diskualifikasi (Penggugat Intervensi tidak memiliki

persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan Intervensi),

dengan alasan legalitas hukum Penggugat Intervensi untuk

mengajukan gugatan intervensinya adalah Akta No. : 01 tanggal 7 April

2012, dimana Notaris yang membuat Akta tersebut Justinus Surjo Abdi,

SH. telah menarik kembali permohonan pendaftarannya ke Menteri

Hukum dan HAM RI dan hingga saat ini tidak pernah dilanjutkan

pendaftarannya, sedangkan terhadap Akta No. : 04 tanggal 6 Januari

2012 telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI, sehingga

jelaslah Penggugat Intervensi tidak berhak dan berwenang mewakili/

bertindak untuk dan atas nama PT. Kertas Blabak Magelang karena

Penggugat Intervensi tidak memiliki persona standi in judicio sehingga

gugatan Intervensi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Intervensi/

Penggugat Dalam Perkara Pokok tersebut, Penggugat Intervensi

menanggapinya dalam Repliknya, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa eksepsi Tergugat I Intervensi yang menyatakan Penggugat

Intervensi tidak memiliki Persona Standi In Judicio adalah sama sekali

tidak benar, oleh karena secara fakta hukumnya Direktur PT. Kertas

Blabak Magelang adalah Penggugat Intervensi sehingga yang

mempunyai hak dan kapasitas untuk menguasai rekening yang berada

di pihak Tergugat II Intervensi/Tergugat dalam perkara pokok adalah

Penggugat Intervensi karena speciment (kartu contoh tanda tangan)

rekening tersebut telah berubah dari Kurator kepada Penggugat

Intervensi atas perintah hukum cq proses kepailitan, sehingga yang

102


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idmempunyai legal standing terhadap rekening PT. Kertas Blabak

Magelang yang berada di pihak Tergugat II Intervensi adalah Penggugat

Intervensi berdasarkan Berita Acara No. : 13/Pailit/2010/PN. Niaga

Semarang tanggal 09 April 2012 dan memang benar adanya legalitas

Penggugat Intervensi adalah Akta Notaris No. 1 tanggal 7 April 2012

yang dibuat oleh Justinus Surjo Abdi, SH. dan Akta tersebut telah

didaftarkan kepada Menteri dimana proses pendaftaran Akta dimaksud

sementara berlangsung hanya karena pada saat itu adanya keberatan

dari pihak Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I Intervensi

sehingga sempat tertunda proses pendaftarannya dan bahkan saat ini

dalam proses Dirjend AHU pada Departemen Hukum dan HAM ; Bahwa

benar adanya Akta No. : 76 tangga 25 Januari 2010 adalah sebagai

dasar dari Akta Notariil yang dibuat oleh Justinus Surjo Abdi, SH.,

dimana Penggugat Intervensi sebagai pemegang saham PT. Kertas

Blabak Magelang, sedangkan Akta No. : 106 tanggal 30 Juni 2010 dan

Akta No. : 04 tanggal 6 Januari 2012 tidak diakui oleh Tim Kurator dan

Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Semarang karena

dasar kepailitan adalah Akta Notariil No. : 76 tanggal 25 Januari 2010

yang telah mengalami perubahan dengan Akta No. : 1 tanggal 7 April

2012, sedangkan Akta No. : 04 tanggal 6 Januari 2012 tidak diakui dan

tidak sah karena proses pembuatannya masih dalam proses kepailitan

sementara yang berhak dan mengatur perseroan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku adalah Kurator, walaupun setiap orang

berhak membuat akta apa saja dihadapan Notaris dan mendaftarkan

kepada Dirjend AHU pada Departemen Hukum dan HAM, akan tetapi

legalitasnya yang menentukan pihak pengadilan dan sejak awal Akta

Notariil No. : 04 tanggal 6 Januari 2012 tidak diakui oleh Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sehingga konsekuensi

103


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idhukumnya Akta tersebut sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk

berlaku dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan perseroan

khususnya PT. Kertas Blabak Magelang dan bahkan Akta yang menjadi

legalitas dan pegangan Tergugat I Intervensi telah dibatalkan oleh

Pengadilan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut justru pihak

Tergugat I Intervensi yang tidak memiliki Persona Standi In Judicio

karenanya Tergugat I Intervensi tidak memiliki legal standing dan

kewenangan untuk bertindak atas nama PT. Kertas Blabak Magelang,

sehingga Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini, untuk menyatakan eksepsi Tergugat I Intervensi/

Penggugat dalam perkara pokok untuk ditolak atau setidak-tidaknya

tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan

mempelajari materi eksepsi dari Tergugat I Intervensi/Penggugat dalam

perkara pokok dan tanggapan Penggugat Intervensi dalam repliknya

ternyata materi eksepsi dari Tergugat I Intervensi/Penggugat dalam

perkara pokok tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara pokok,

sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat I

Intervensi /Penggugat dalam perkara pokok ini akan mengutip kembali

pertimbangan pada pokok perkara dalam perkara pokok ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam

mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara pokok berpendapat

Penggugat Intervensi tidak mempunyai legal standing untuk

mengajukan gugatan intervensinya dengan mengatasnamakan PT.

Kertas Blabak Magelang, maka dengan sendirinya eksepsi Tergugat I

104


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idIntervensi/Penggugat dalam perkara pokok haruslah dinyatakan

diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi dari

Penggugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I

Intervensi/Penggugat dalam perkara pokok dinyatakan diterima, maka

terhadap gugatan pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat

diterima ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 37 Tahun

2004 Tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi

Manusia No. : M.HH-02.AH.01.01 tahun 2009 Tentang Tatacara

pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan,


perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan dan

ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara

ini ;

M E N G A D I L I

105


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idDALAM PERKARA POKOK

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

• Menghukum Penggugat dalam perkara pokok untuk membayar

ongkos perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp

894.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

DALAM INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

• Menerima Ekseksi Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat I

Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA

• Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2013 oleh kami AHMAD

GAFFAR, SH.MH. Ketua Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim

Ketua, H. YULMAN, SH.MH. dan SRI HARSIWI, SH.MH. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 06 MARET 2013

106


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idoleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu

oleh SATRIYO WIRATMOYO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Magelang dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dalam perkara

pokok dan Kuasa Penggugat Intervensi tanpa hadirnya Kuasa Penggugat

dalam perkara pokok .

Hakim Ketua

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota

H. YULMAN, SH.MH. SRI HARSIWI, SH.MH.

Panitera Pengganti

SATRIYO WIRATMOYO, SH.

107


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Rincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran……………………………..Rp 30.000,-

• Biaya Proses…………………………….Rp 50.000,-

• Panggilan……………………………….Rp 800.000,-

• Meterei………………………………… Rp 6.000,-

• Redaksi………………………………….Rp 5.000,-

• Leges…………………………………….Rp 3.000,- +

Rp 894.000,-

(delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

108


pdt.g 2012 pn.mgl (1)

Documents