panduan pengisian lppd 2014

PANDUAN PENGISIAN KUESIONER

PENYUSUNAN LPPD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

BAB IPENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

(Dijelaskan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-Undang tentang

Pemerintahan Daerah, PP tentang Penyusunan LPPD)

• Diisi oleh : • Bagian Hukum Setda • Bagian Tata Pemerintahan Setda

B. Gambaran Umum Daerah

B.1. Kondisi Geografis Daerah

Batas Administrasi Daerah, Luas Wilayah, Topografi dan jumlah bangunan rumah serta

hal-hal lain yang dianggap perlu.

• Diisi oleh : - BAPPEDA

- BPMP2AKB- DPU

TABEL. JUMLAH BANGUNAN RUMAH PER KECAMATAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

NO KECAMATAN JUMLAH BANGUNAN RUMAH

KETERANGAN

1 Pekalongan Barat

2 Pekalongan Timur

3 Pekalongan Utara

4 Pekalongan Selatan

TOTAL

Sumber Data : BPMP2AKB dan DPU

B.2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis

pekerjaan dan pendidikan.

• Diisi oleh : - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil- Kantor Statistik

TABEL. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

TAHUN 2015

STRUKTUR USIA LAKI - LAKI PEREMPUAN JUMLAH

0 - 45 – 9

10 – 1415 – 1920 – 24 25 – 2930 – 3435 – 3940 – 4445 – 4950 – 5455 – 5960 – 6465 – 6970 – 7475 - TOTAL

Sumber Data : DINDUKCAPIL

TABEL. JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

NO KECAMATAN LAKI – LAKI PEREMPUAN JUMLAH1 Pekalongan Barat2 Pekalongan Timur3 Pekalongan Utara4 Pekalongan Selatan

TOTALSumber Data : DINDUKCAPIL

TABEL. JUMLAH KEPALA KELUARGA PER KECAMATAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

NO KECAMATAN JUMLAH KK KETERANGAN1 Pekalongan Barat2 Pekalongan Timur3 Pekalongan Utara4 Pekalongan Selatan

TOTALSumber Data : DINDUKCAPIL

TABEL. JUMLAH PENDUDUK KOTA PEKALONGAN USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN KERJA UTAMA TAHUN 2015

NO LAPANGAN KERJA UTAMA JUMLAH PROSENTASE1 Pertanian, Kehutanan,

Perkebunan dan Perikanan2 Industri Pengolahan 3 Perdagangan Besar, Eceran,

Rumah Makan dan Hotel4 Jasa Kemasyarakatan5 Dst....

TOTALSumber Data : KANTOR STATISTIK

TABEL. JUMLAH PENDUDUK KOTA PEKALONGAN USIA 15 TAHUN KE ATAS (ANGKATAN KERJA)

MENURUTPENDIDIKAN YANG DITAMATKAN TAHUN 2015

NO LAPANGAN KERJA UTAMA JUMLAH PROSENTASE1 Tidak/Belum pernah sekolah2 Tidak/Belum tamat SD3 Tamat SD4 Tamat SLTP5 Tamat SLTA 6 Tamat Akademi/Universitas


B.3. Kondisi Ekonomi

(B.3.a.a) Potensi Unggulan Daerah

(B.3.a.b) Pertumbuhan Ekonomi / PDRB (2013 – 2015 atau data 3 (tiga) tahun

terakhir yang tersedia), laju inflasi, kontribusi sektor PDRB Tahun 2015,

pertumbuhan PDRB per kapita dan PDRB atas harga konstan 2000

• Diisi oleh : • BAPPEDA • Kantor Statistik

TABEL. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT KELOMPOK USAHA TAHUN 2015

NO LAPANGAN USAHA HARGA BERLAKU

HARGA KONSTAN 2000

1 Pertanian2 Pertambangan dan Galian3 Industri Pengolahan4 Listrik, Gas dan Air Bersih5 Bangunan6 Perdagangan, Hotel dan Restoran7 Pengangkutan dan Komunikasi8 Keuangan, Persewaan dan Jasa 9 Jasa – jasa


TABEL. PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA TAHUN 2013 S/D 2015 (jutaan rupiah)

PDRB PERKAPITA PERTUMBUHAN

TAHUN HARGA BERLAKU

HARGA KONSTAN

HARGA BERLAKU

HARGA KONSTAN

201320142014

Sumber Data : KANTOR STATISTIK

B.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

• Diisi oleh : BAPPEDA

BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. Visi dan MisiB. Isu Strategis Tahun 2015C. KebijakanD. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2015E. SasaranF. Kebijakan PendapatanG. Kebijakan BelanjaH. Kebijakan Pembangunan Daerah

• Diisi oleh : BAPPEDA

URUSAN DESENTRALISASI

Berisi Pelaksanaan Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan, pencapaian kinerja

fisik pada kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan serta capaian kinerja setiap

aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal per urusan yang dilaksanakan sebagaimana terlampir pada format

Lampiran III.1, III.2 dan III.3) meliputi :

Urusan Wajib Yang Diselenggarakan Daerah

(Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 jo PP Nomor 3 Tahun 2007 dan PP Nomor 38 Tahun

2007)

NO URUSAN WAJIB SKPD PELAKSANA1 2 31 Pendidikan 1 Dindikpora

2 Dinsosnakertrans3 Disperidagkop dan UMKM4 Setda (Bag. Kesra)5 BKD6 Kel. Poncol

2 Kesehatan 1 Dinas Kesehatan2 RSUD Bendan3 Setda (Bag. Kesra)4 BPMP2AKB

3 Pekerjaan Umum 1 DPU

4 Perumahan 1 DPU2 BPBD

5 Penataan Ruang 1 DPU6 Perencanaan Pembangunan 1 Bappeda

2 Kantor Ristekin3 Bag. Tapem4 Bag. Minbang5 Kec. Pekl. Utara6 Kec. Pekl. Selatan7 Kec. Pekl. Barat8 Kec. Pekl. Timur9 BPMP2AKB10 Kel. Kandang Panjang11 Kel. Panjang Wetan12 Kel. Degayu13 Kel. Bandengan14 Kel. Panjang Baru15 Kel. Krapyak16 Kel. Padukuhan Kraton17 Kel. Jenggot18 Kel. Buaran Kradenan19 Kel. Kuripan Kertoharjo20 Kel. Kuripan Yosorejo21 Kel. Soko Duwet22 Kel. Banyurip23 Kel. Medono24 Kel. Podosugih25 Kel. Tirto26 Kel. Sapuro Kebulen27 Kel. Bendan Kergon28 Kel. Pasirkratonkramat29 Kel. Pringrejo30 Kel. Kauman31 Kel. Poncol32 Kel. Klego34 Kel. Gamer35 Kel. Noyontaansari36 Kel. Setono37 Kel. Kalibaros

7 Perhubungan 1 Dishubparbud8 Lingkungan Hidup 1 BLH

2 Disperindagkop & UMKM3 Bagian Tapem

9 Pertanahan 1 Bagian Tapem2 DPPKAD3 DPPK4 Kec. Pekalongan Selatan

10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Dinduk Capil2 BPMP2AKB

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 BPMP2AKB

12 Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

1 Dinas Kesehatan

2 BPMP2AKB

1 Dinsosnakertrans

13 Sosial 2 Disperindagkop & UMKM

3 BPMP2AKB

14 Ketenagakerjaan 1 Dinsosnakertrans

15 Koperasi dan usaha kecil menengah

1 Disperindagop & UMKM2 Bagian Perekonomian

16 Penanaman modal 1 Disperindagkop & UMKM2 BPMP2T

17 Kebudayaan 1 Dishubparbud2 Kantor Kesbangpol

18 Kepemudaan dan olah raga 1 Dindikpora2 DPU3 Kantor Kesbangpol 4 Bagian Kesra

19 Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

1 Kantor Kesbangpol 2 Kantor Satpol PP3 BPBD4 Bagian Tapem5 Kec. Pekl. Utara6 Kec. Pekl. Selatan7 Kec. Pekl. Barat8 Kec. Pekl. Timur

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1 DPU2 Disperindagop & UMKM3 BPMP2T4 Bagian Tata Pemerintahan5 Bagian Hukum6 Bagian Minbang7 Bagian Perekonomian8 Bagian Kesra 9 Bagian Umum & Keuangan10 Bagian Organisasi & Kepegawaian11 Sekretariat DPRD12 Inspektorat13 Kec. Pekl. Utara14 Kec. Pekl. Selatan15 Kec. Pekl. Barat16 Kec. Pekl. Timur17 DPPKAD18 BKD19 Kel. Kandang Panjang

20 Kel. Panjang Wetan

21 Kel. Degayu

22 Kel. Bandengan23 Kel. Panjang Baru24 Kel. Krapyak 25 Kel. Padukuhan Kraton26 Kel. Jenggot27 Kel. Buaran Kradenan28 Kel. Kuripan Kertoharjo29 Kel. Kuripan Yosorejo30 Kel. Soko Duwet31 Kel. Banyurip 32 Kel. Medono33 Kel. Podosugih34 Kel. Tirto

40 Kel. Sapuro Kebulen36 Kel. Bendan Kergon37 Kel. Pasirkratonkramat38 Kel. Pringrejo46 Kel. Kauman40 Kel. Poncol41 Kel. Klego42 Kel. Gamer43 Kel. Noyontaansari44 Kel. Setono45 Kel. Kalibaros

21 KETAHANAN PANGAN 1 Bagian Perekonomian2 Kel. Kandang Panjang3 Kel. Panjang Wetan4 Kel. Degayu5 Kel. Bandengan6 Kel. Panjang Baru7 Kel. Krapyak 8 Kel. Padukuhan Kraton9 Kel. Jenggot10 Kel. Buaran Kradenan11 Kel. Kuripan Kertoharjo12 Kel. Kuripan Yosorejo13 Kel. Soko Duwet14 Kel. Banyurip 15 Kel. Medono16 Kel. Podosugih17 Kel. Tirto18 Kel. Sapuro Kebulen19 Kel. Bendan Kergon20 Kel. Pasirkratonkramat21 Kel. Pringrejo22 Kel. Kauman23 Kel. Poncol24 Kel. Klego25 Kel. Gamer26 Kel. Noyontaansari27 Kel. Setono28 Kel. Kalibaros29 Kantor Ketahanan Pangan

22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 Bagian Tata Pemerintahan2 Kec. Pekl. Utara3 Kec Pekl. Selatan4 Kec. Pekl. Barat5 Kec. Pekl. Timur6 Kel. Kandang Panjang7 Kel. Panjang Wetan8 Kel. Degayu9 Kel. Bandengan10 Kel. Panjang Baru11 Kel. Krapyak 12 Kel. Padukuhan Kraton13 Kel. Jenggot14 Kel. Buaran Kradenan

15 Kel. Kuripan Kertoharjo16 Kel. Kuripan Yosorejo17 Kel. Soko Duwet18 Kel. Banyurip 19 Kel. Medono20 Kel. Podosugih21 Kel. Tirto22 Kel. Sapuro Kebulen23 Kel. Bendan Kergon24 Kel. Pasirkratonkramat25 Kel. Pringrejo26 Kel. Kauman27 Kel. Poncol28 Kel. Klego29 Kel. Gamer30 Kel. Noyontaansari31 Kel. Setono32 Kel. Kalibaros33 BPMP2AKB

23 STATISTIK 1 Bappeda2 Kantor Ristekin3 BKD

24 KEARSIPAN 1 KPAD2 DPPKAD

25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 Kantor Ristekin2 Bagian Hukum3 Bagian Umum dan Keuangan4 Sekretariat DPRD

4 BKD6 Diskominfo

26 PERPUSTAKAAN 1 KPAD

NO URUSAN PILIHAN SKPD PELAKSANA1 2 31 PERTANIAN 1 DPPK2 KEHUTANAN 1 DPPK3 PARIWISATA 1 Dishubparbud4 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 DPPK5 PERDAGANGAN 1 Disperindagkop & UMKM

2 Bagian Perekonomian6 INDUSTRI 1 Disperindagkop & UMKM7 KETRANSMIGRASIAN 1 Dinsosnakertrans

a. A. Ringkasan Urusan Desentralisasi :

1. Proporsi Anggaran dan Realisasi Belanja (Langsung dan Tak Langsung) APBD TA. 2015

2. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Menurut Urusan Pemerintahan (26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan)

• Diisi oleh : DPPKAD

Tabel III. ANGGARAN, PELAKSANAAN URUSAN WAJIB TAHUN 2015 (Rp. Juta,-)

Urusan Belanja Tak

Langsung

Belanja Langsung Total Realisasi

% SKPD PelaksanaPegawai Barang

& JasaModal

1 2 3 4 5 6 7 8 9Pendidikan KesehatanLingkungan HidupPekerjaan UmumTata RuangPerencanaan Pembangunan

PerumahanKepemudaan dan OR

Penanaman ModalKoperasi dan UKM

Duk & CapilNakerKetahanan PanganPemberdayaan Perempuan & Perlindungan AnakKB & KSPerhubunganKomunikasi & Informatika

PertanahanKesbang & PolOtda, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pemberdayaan Masy. Desa

SosialBudayaStatistikKearsipanKepustakaanTotal Belanja Urusan Wajib

Tabel IIIANGGARAN, PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN TAHUN 2015 (Rp. Juta,-)

Urusan Belanja Tak

Langsung

Belanja Langsung Total Realisasi % SKPD PelaksanaPegawai Barang

& JasaModal

1 2 3 4 5 6 7 8 9PertanianPerikanan dan Kelautan

KehutananESDMPariwisataPerindustrianPerdaganganTransmigrasiTotal Belanja Urusan Pilihan

3. Satuan Kerja Perangkat DaerahRingkasan perangkat daerah yang memuat nama atau nomenklatur, susunan organisasi

kelembagaan dan jumlah personel Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor, rumah sakit daerah dan lembaga lain sesuai peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Tabel IIISusunan Organisasi Kelembagaan dan Jumlah Pegawai

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015

NO SKPD NamaJumlah Personil

1 2 3 41 Sekretariat Daerah 1 Sekretaris Daerah

2 Asisten Pemerintahan dan Administrasi

3 Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

4 Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

5 Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan

6 Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan

7 Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik

8 Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan

9 Bagian Tata Pemerintahan10 Bagian Hukum11 Bagian Organisasi dan Kepegawaian12 Bagian Umum dan Keuangan13 Bagian Perekonomian14 Bagian Administrasi Pembangunan15 Bagian Kesejahteraan Rakyat

2 Sekretariat DPRD Sekretariart DPRD


3 Lembaga Teknis Daerah

1234567891011

InspektoratBAPPEDABPMP2AKBBadan Kepegawaian DaerahBadan PBDBadan Lingkungan HidupKantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKPADKantor Ketahanan PanganRumah Sakit Umum DaerahKantor Riset, Teknologi dan Inovasi

4 Dinas Daerah 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2 Dinas Kesehatan3 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil4 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi5 Dinas Perhubungan, Pariwisata dan

Kebudayaan6 Dinas Komunikasi dan Informatika7 Dinas Pekerjaan Umum8 Disperindagkop & UMKM9 Dinas Pertanian, Peternakan dan

Kelautan10 DPPKAD

5 Satpol PP dan Lembaga Lain

1 Satpol PP2 BPMP2T

6 Kecamatan 1 Kecamatan Pekalongan Barat2 Kecamatan Pekalongan Timur3 Kecamatan Pekalongan Utara4 Kecamatan Pekalongan Selatan

7 Sekretariat KPU Sekretariat KPU8 Kelurahan 1 Kelurahan Medono

2 Kelurahan Podosugih3 Kelurahan Sapuro Kebulen4 Kelurahan Bendan Kergon5 Kelurahan Pasirkratonkramat6 Kelurahan Tirto7 Kelurahan Pringrejo8 Kelurahan Noyontaansari9 Kelurahan Kauman10 Kelurahan Poncol11 Kelurahan Klego12 Kelurahan Gamer13 Kelurahan Setono14 Kelurahan Kali Baros15 Kelurahan Krapyak16 Kelurahan Kandang Panjang17 Kelurahan Panjang Wetan18 Kelurahan Padukuhan Kraton19 Kelurahan Degayu20 Kelurahan Bandengan21 Kelurahan Panjang Baru22 Kelurahan Banyurip


23 Kelurahan Buaran Kradenan24 Kelurahan Jenggot25 Kelurahan Kuripan Kertoharjo26 Kelurahan Kuripan Yosorejo27 Kelurahan Sokoduwet

JUMLAHSumber Data :

• Diisi oleh : BKD

B. Priroritas Urusan Wajib dan Pilihan Yang Dilaksanakan

Berupa ringkasan pelaksanaan 26 urusan wajib dan 8 Urusan Pilihan yang dibiayai melalui

APBD Tahun 2015 meliputi :

1) Program dan Kegiatan;

Uraikan program dan kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(Indikator Kinerja Kunci Capaian Urusan Pemerintah lampiran III)

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan;

Sebutkan nama SKPD dan bagian/seksi dari SKPD yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional;

Sebutkan berapa jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, yang menangani program dan kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran;

Berapa progres realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima (posisi akhir tahun anggaran).

6) Proses Perencanaan Pembangunan;

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan untuk masingmasing urusan pilihan yang dilaksanakan. Misalnya, apakah melalui proses dan termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya);

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas masing-masing urusan, apakah Lengkap, Cukup, atau Kurang

8) Permasalahan dan Solusi;

Uraikan, apabila ada masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dan apa solusi yang ditempuh. Apabila tidak ada masalah, sebutkan tidak ada masalah

9) Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.

Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada, sebutkan tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan. Bagian ini berfungsi untuk menampung hal lain, bilamana format standar belum cukup.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

Terdiri dari Tugas Pembantuan Yang Diterima dan tugas Pembantuan Yang Diberikan meliputi :

a. Dasar Hukum.Sebutkan dasar hukum tugas pembantuan yang diterima.

b. Instansi Pemberi Tugas PembantuanSebutkan nama instansi pemberi tugas pembantuan yang diterima dimaksud.

c. Program dan Kegiatan.Uraikan program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima.

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.Berapa progres realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima (posisi akhir tahun anggaran).

e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.Sebutkan sumber dan jumlah anggaran yang digunakan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan dimaksud.

f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.1) Siapa pelaksana program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima.

2) Sebutkan nama SKPD dan bagian/seksi dari SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan yang diterima.

g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan GolonganSebutkan berapa jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, yang menangani program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima.

h. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan.Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima, apakah lengkap, cukup, atau kurang.

i. Permasalahan dan SolusiUraikan apabila ada masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tugaspembantuan yang diterima dan apa solusi yang ditempuh. Apabila tidak ada masalah, sebutkan tidak ada masalah.

j. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada, sebutkan tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

a. Kerjasama Antar Daerah

1) Daerah yang Didiajak Kerjasama

Sebutkan nama Daerah yang diajak Kerjasama.

2) Dasar Hukum

Sebutkan dasar hukum penyelenggaraan kerja sama dengan daerah dimaksud. Nomor, tanggal dokumen Perjanjian/MOU/dll,

3) Nama Kegiatan.

Sebutkan nama/judul kerjasama, uraikan pokok- pokok program dan kegiatan yang dikerjasamakan.

4) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah.

Sebutkan nama SKPD dan bagian/seksi dari SKPD yang melaksanakan kerjasama.

5) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Sebutkan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, yang menangani secara langsung program dan kegiatan yang dikerjasamakan.

6) Sumber dan Jumlah Anggaran.

Sebutkan sumber dan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kerjasama.

7) Jangka Waktu Kerjasama.

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama terhitungan mulai dari tanggal perjanjian kerjasama sampai dengan waktu berakhirnya kerjasama.

8) Hasil (Output) dari Kerjasama.

Uraikan Hasil-hasil (Output) pelaksanaan program kerjasama, jenis dan kuantitasnya.

9) Permasalahan dan Solusi.

Uraikan apabila ada masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatankerjasama dan apa solusi yang ditempuh. Apabila tidak ada masalah, sebutkan tidak ada masalah

10) Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada, sebutkan tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

b. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1) Mitra yang Diajak Kerjasama.

Sebutkan nama dan identitas mitra kerja yang diajak kerjasama.

2) Dasar Hukum.

Sebutkan dasar hukum penyelenggaraan kerja sama dengan daerah dimaksud. Perjanjian/MOU/dll.

3) Bidang Kerjasama.

Sebutkan judul atau bidang kerja sama yang dilaksanakan .

4) Nama Kegiatan.

Sebutkan pokok- pokok program dan kegiatan yang laksanakan.

5) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Sebutkan nama SKPD penyelenggara kerjasama dan atau nama bagian/seksi yang secara operasional menangani kerja sama dimaksud.


Sebutkan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, yang menangani langsung kerjasama yang dilaksanakan.


Sebutkan sumber dan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kerjasama yang dilaksanakan.

8) Jangka Waktu Kerjasama.

Uraikan jangka waktu kerjasama mulai terhitungan dari tanggal perjanjian kerjasama sampai dengan waktu berakhirnya kerjasama.

9) Hasil (Output) dari Kerjasama.

Uraikan hasil-hasil (Output) dari kerjasama, jenis dan kuantitasnya.

10) Permasalahan dan Solusi.

Uraikan, apabila ada masalah dalam pelaksanaan kerjasama dan apa solusi yang ditempuh. Apabila tidak ada masalah, sebutkan tidak ada masalah atau tidak perlu diisi.


Apabila ada hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada, sebutkan tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan, atau biarkan kosong.

c. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1) Forum Koordinasi.

Sebutkan nama Forum Koordinasi yang dilaksanakan.

2) Materi Koordinasi.

Uraikan cakupan materi koordinasi yang dilaksanakan.

3) Instansi Vertikal yang Terlibat.

Sebut nama-nama Instansi Vertikal yang terlibat.


Sebutkan sumber dan jumlah anggaran.

5) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.

Sebutkan nama SKPD Penyelenggara koordinasi dan atau nama bagian/seksi yang secara operasional menangani koordinasi.


Uraikan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pelaksana koordinasi.

7) Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan.

Uraikan jumlah kegiatan/frekuensi koordinasi yang dilaksanakan.

8) Hasil dan Manfaat Koordinasi.

Sebutkan hasil dan manfaat koordinasi yang dilaksanakan.

9) Tindak Lanjut Hasil Koordinasi.

Uraikan tindak lanjut hasil koordinasi.


Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak,sebutkan tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan.

d. Pembinaan Batas Wilayah

1) Sengketa Batas Wilayah (apabila ada).

Uraian atas masalah sengketa batas wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada).

2) Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian.

Uraian solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian dan sebutkan statusnya apa sudah selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut.

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah.

Sebutkan nama SKPD Penyelenggara pembina batas wilayah, nama bagian/seksi yang secara operasional menangani batas wilayah.


Rincian jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan penyelenggara pembinaan batas wilayah.

Diisi oleh : Bagian Tata Pemerintahan Setda BAPPEDDA DPU

e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1) Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya.

Uraikan bencana yang terjadi dan upaya penanggulangannya, waktu kejadian peristiwa, cakupan wilayah, dan kerugian fisik dan non fisik yang diakibatkannya.

2) Status Bencana.

Sebutkan status bencana yang terjadi (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota).


Sebutkan sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

4) Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana.

Uraian antisipasi oleh Pemerintah Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana.

5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana.

Sebutkan nama SKPD yang menangani secara operasional pencegahan dan penanggulangan bencana.


Apabila ada, sebutkan nama kelembagaan yang khusus dibentuk dalam rangka menangani bencana.

7) Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana.

Apabila ada, sebutkan nama kelembagaan yang khusus dibentuk dalam rangka menangani bencana.

8) Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi.

Uraikan potensi bencana yang diperkirakan atau kemungkinan terjadi di kemudian hari.

Diisi oleh : BPBD Satpol PP

f. Pengelolaan Kawasan Khusus

1) Jenis Kawasan Khusus.

Uraian dari Jenis- Jenis Kawasan Khusus yang dikelola.

2) Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya.

Uraikan status kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) Dan Dasar Hukum Penetapannya

3) Sumber Anggaran.

Uraikan sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

4) Permasalahan yang Dihadapi.

Apabila ada masalah, uraian apa permasalahan yang dihadapi.

5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus.

Sebutkan nama SKPD yang menangani secara operasional kawasan-kawasan dimaksud.

6) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Uraikan rincian pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pengelola kawasan khusus dimaksud.

Diisi oleh : BAPPEDDA,

g. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1) Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)

Apabila ada, uraian gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani.

Sebutkan nama SKPD yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum,


Rincian jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan penyelenggara pencegahan dan penanggulangan bencana.

4) Penanggulangan dan Kendalanya.

Upaya-upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang dihadapi.

5) Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Uraian atas keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan

6) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Diisi oleh : Kantor Kesbangpol Kantor Satpol PP

BAB VIPENUTUP

I. KesimpulanJ. Saran

Diisi oleh : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN DALAM

PENGISIAN IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI)

a. Umum

1) Keterbatasan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah ditunjukan dari

terbatasnya jumlah personil; kurangnya pemahaman SDM terhadap sistem, regulasi dan IKK

LPPD serta kurangnya komitmen dari Kepala Daerah dan SKPD akan pentingnya pelaporan.

Permasalahan tersebut tentu saja akan berdampak pada ketidak tepatan waktu pengiriman

LPPD dan pengisian data yang tidak valid serta tidak terkelolanya data base dengan baik

2) Seluruh data capain kinerja IKK harus valid, akuntabel, up to date dan terukur. Hal ini

dapat diartikan seluruh data capaian kinerja IKK harus mencantumkan rumusan

penghitungan (pembilang dan penyebut) dan merupakan capaian tahun tahun

sebelumnya/tahun terakhir serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang

ditanda tangani oleh pejabat berwenang

3) Sumber data capaian IKK berasal dari SKPD yang telah dipublish. Untuk data BPS hanya

dipergunakan untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto.

4) Konsistensi dan keterkaitan antar data capaian IKK, antara lain jumlah penduduk, jumlah

KK, jumlajh rumah

5) Perlu dibedakan antara capaian IKK yang merupakan kumulatif tahunan seperti

kerjasama antar daerah, rumah ber IMB dengan capaian tahun berjalan antara lain urusan

pendidikan, kesehatan, pekerjaaan umum.

6) IKK yang satuan capaian kinerjanya diisi “ada” atau “ tidak ada”; “tepat” atau “tidak

tepat” ; “sudah” atau ” belum”; “sesuai” atau “tidak sesuai” Maka bila jawaban

ada/tepat/sudah/sesuai diberi skor = 4 yang secara otomatis dikonversikan oleh sistem

aplikasi, untuk jawaban tidak ada/ tidak tepat/ belum/ tidak sesuai diberi skor = 1 yang secara

otomatis dikonversikan oleh sistem aplikasi

b. Khusus

1) Tataran Pengambil Kebijakan

Skor Tetap (tidak tergantung dengan capaian daerah lain)

IKK opini atas Laporan Keuangan tahun 2013 dan 2014 , maka pemberian skor untuk

“Wajar Tanpa Pengecualian” (2 X WTP) mendapat skor ST= 4, (1 X WTP dan 1X WDP)

mendapat skor T = 3, (2 X WDP) mendapat skor S = 2 ; (1 X WDP dan 1X tidak

wajar/memberikan pendapat) mendapat skor R = 1.

NO IKK KOTA

1 2 41. Rasio Rumah Ber IMB -ST= ≥60 %

-T=40<60%

-S=35<40%

-R= <35%

(bila tidak diyakini/data tidak

valid maka dianggap TDI)

2. Rasio Satpol PP -ST=≤0,008

-T=>0,008-<0,01

-S=0,01-s.d >1

-R= >1

3. SILPA -ST= 15 %

-T=10<15% atau >15<20%

-S=5<10% atau >20<25%

-R= <5>25%

4. Rasio PNS terhadap Jumlah

Penduduk

-ST= 2 %

-T=1,5<2% atau >2,5<3%

-S=1<1,5% atau 3<3,5%

-R= <1% atau >3,5%

Kerjasama Antar Daerah, merupakan kerjasama yang dilakukan antar Pemerintah

Daerah dalam/luar negeri yang masih berlaku, sedangkan kerjasama dengan lembaga

swasta/pihak ketiga dalam dan luar negeri tidak masuk dalam penghitungan.

Penghargaan Tingkat Nasional, diberikan kepada Institusi/daerah dari oleh Presiden,

Kementrian/LPND, sedangkan penghargaan institusi swasta Nasional/Asing, Provinsi dan

perorangan tidak masuk dalam kriteria penghargaan Tingkat Nasional

Jumlah Persetujuan Ijin Investasi, merupakan ijin yang dikeluarkan oleh daerah dalam

rangka PMDN.

2) Tataran Pelaksana Kebijakan (ASPEK GENERIK).

1) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Mendasarkan pada Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB nomor :

B/498/M.PAN-RB/02/2012 tanggal 14 Feb 2012 perihal Penegasan Penggunaan dan

Penerapan istilah SOP, SP dan SPM, bahwasanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

dan Standar Pelayanan (SP) tidak masuk dalam kategori Standar Pelayanan Prosedur

(SOP)

SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus

dilaksanakan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal

SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,

mudah, terjangkau dan terukur. Standar Pelayana Publik ini wajib disusun dan

ditetapkan pada setiap penyelenggara pelayanan publik.

Jumlah Perda Pelaksanaan Peraturan Menteri merupakan IKK yang tidak tepat,

dikarenakan menurut Tata Urutan Perundang-undangan, kedudukan Perda lebih

tinggi dibandingkan dengan Permen. Di samping itu, tidak adanya standar kinerja

berapa Perda pelaksanaan Permen yang harus ditetapkan untuk melaksanakan

urusan.

Urusan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu SKPD maka capaian kinerja

merupakan rata-rata capaian kinerja dari IKK yang dilaksanakan SKPD yang

bersangkutan

Terdapat 2 urusan yang belum diserahkan kepada daerah, yaitu statistic dan

pertanahan, sehingga tidak perlu diisi dalam format lampiran II. Untuk urusan

statistic menjadi satu kesatuan dengan urusan perencanaan sedangkan pertanahan

dengan urusan otda.

Jumlah total belanja dan personel SKPD per urusan harus sama dengan total

belanja APBD. Demikian pula dengan personel SKPD per urusan harus sama dengan

total pegawai Kota (Data BKD Kota Pekalongan).

Laporan Keuangan (CALK, LRA dan Neraca), jumlah aset yang dikuasai, fasilitas

dan sarpras informasi publik (papan pengumuman, leaflet, pos pengaduan, mobil

keliling, serta pengumuman di mas media) diperlakukan sama pada setiap urusan

yang dilaksanakan.

Belanja (modal, pemeliharaan) dan Personel Sekretariat SKPD digabung dengan

urusan yang dominan.

3) Capaian Urusan Pemerintahan

Untuk IKK tertentu yang capaian kinerjanya semakin tinggi (negatif), dinilai

prestasinya buruk, antara lain kawasan kumuh, keluarga prasejahtera, angka putus

sekolah dll

IKK yang mendapatkan Perlakuan khusus.

No. IKK Kota

1 2 4

1. Penanganan Sampah Lihat cara catatan perhitungan di bawah ini

2. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HGB/HPL

-ST= 30%-T= 20%<30%-S= 10%<20%-R= <10%

3. Lingkungan pemukiman kumuh

Lihat penjelasan di bawah

4. Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya


5. Sarana penyelengaaran seni dan budaya


6. Penerapan pengelolaan arsip secara baku


7. Pengunjung perpustakaan Lihat penjelasan di bawah

8. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya


Contoh Penjelasan :

Sampah yang Ditangani.

Volume sampah = jumlah penduduk x 800 gr/hari x 365 hari

Kota Pekalongan = 302.888 x 800 x 365 = 88.443 ton

Volume sampah yang ditangani = jumlah truk/kubik x 25 x 12

Kapasitas 1 truk = 5 ton x 25 hari x 2 trip x 12 bulan = 3.000 ton/tahun.

Truk yang dimiliki 30 maka sampah yang tertangani = 90.000 ton maka rasio

sampah yang tertangani = 90.000 : 88.443 = 98,2 %;

Ruang Terbuka Hijau

Dapatkan jumlah HPL dan HGB yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota

Pekalongan, kaitkan dengan gambaran umum daerah (luas daerah). Menurut

Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan

RTH di Kawasan Perkotaan, RTH meliputi: Taman RT, Taman RW, Taman

Kelurahan, Taman Kecamatan, Pemakaman, Taman Kota, Hutan Kota, Untuk

fungsi-fungsi tertentu (jalur hijau sepadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik

tegangan tinggi, kawasan perlindungan setempat berupa RTH sepadan sungai, RTH

sepadan pantai dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air)

Contoh : Jumlah HPL dan HGB=100 Ha. RTH=30% dari 100Ha= 30 Ha;

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih.

Kriteria air bersih bukan hanya PDAM namun juga termasuk sumur bor, sumur

terlindungi dan mata air yang terlindungi (dari lereng-lereng gunung).

Kawasan Lingkungan Kumuh.

Kriteria kawasan kumuh antara lain meliputi lingkungan/pemukiman yang tidak

tertata, dihuni oleh penduduk tidak tetap/pekerjaan tidak tetap, serta merujuk pada

capaian kinerja keluarga prasejahtera. (Apabila tidak ada penjelasan maka

dianggap Tidak Di Isi / TDI);

Penyelenggara Festival Seni dan Budaya Festival seni dan budaya yang diakui

adalah kegiatan yang sudah rutin dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan setiap

tahun;

Sarana Seni dan Budaya, jumlah sarana seni dan budaya yang dimiliki oleh

Pemerintah Kota Pekalongan ;

Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku adalah pengelolaan arsip secara

sistemik (yang seragam diseluruh SKPD);

Pengunjung Perpustakaan, populasi yang harus dilayani oleh perpustakaan adalah

penduduk anggota perpustakaan;

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, merupakan jumlah

produksi padi dan setara padi (jagung, ketela, sagu, gandum dan ubi jalar).

PANDUAN PENGISIAN KUESIONER

PENYUSUNAN LPPD AMJ WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Tahun 2015,

disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah,

LKPJ Kepala daerah kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat. Dalam pasal 9 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2007 diatur bahwa LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

tahun anggaran berakhir.

Sehubungan hal tersebut dan guna tersusunnya LPPD Tahun 2015 diharapkan dukungan dan

kerjasama dari masing-masing SKPD dan Instansi terkait dengan mencuiklupi format isian :

P E M E R I N T A H K O T A P E K A L O N G A N

S E K R E T A R I A T D A E R A H

Jalan Mataram Nomor : 1 Telp. (0285) 421091 Pekalongan 51111

Pekalongan, Januari 2013

Nomor

Lampiran

Perihal

:

:

:

-

Undangan Yth.

Kepada

.........................................................................

.........................................................................

(Tim Pengarah / Penyusun LPPD Tahun 2012)

di-

P E K A L O N G A N

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara besok pada :

Hari : J U M A TTanggal : 4 Januari 2013Jam : 09.00 WIBTempat : Ruang Asisten I Sekda Kota Pekalongan Acara : Rapat Membahas Draft Kuesioner Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pekalongan Tahun 2012

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

An. WALIKOTA PEKALONGAN

Sekretaris Daerah

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19551212 198503 1 017

TEMBUSAN :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan) ;

2 . A r s i p .





Nomor

Lampiran

Perihal

:

:

:

-

Undangan Yth.

Kepada

.........................................................................

.........................................................................


di-

P E K A L O N G A N


Hari : KAMISTanggal : 10 Januari 2013Jam : 09.00 WIBTempat : Ruang Jetayu Setda Kota Pekalongan Acara : Rapat membahas Penyusunan LPPD Kota Pekalongan Tahun 2012



Sekretaris Daerah


Pembina Utama Madya

NIP. 19551212 198503 1 017

TEMBUSAN :


2 . A r s i p .





Nomor

Lampiran

Perihal

:

:

:

005/

-

Undangan Yth.

Kepada

1. Kepala SKPD ;

2. Kepala Instansi lainnya ;

Kota Pekalongan

di-

P E K A L O N G A N

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Pekalongan Tahun 2012, dimohon bantuan saudara menghadirkan / menugaskan personil yang menangani penyusunan / pengolah data LPPD dimaksud untuk hadir, besok pada :

Hari : KAMISTanggal : 10 Januari 2013Jam : 09.00 WIBTempat : Ruang Jetayu Setda Kota Pekalongan Acara : Rapat membahas Penyusunan LPPD Kota Pekalongan Tahun 2012



Sekretaris Daerah


Pembina Utama Madya

NIP. 19551212 198503 1 017

TEMBUSAN :


2. Arsip.





Nomor

Lampiran

Perihal

:

:

:

130/

2 (dua) lembar

Usulan Daftar Nama Personil

Yang Menangani LPPD Tahun 2012

Yth.

Kepada

1. Kepala BAPPEDA;2. Kepala DPPKAD;3. Kabag Tapem Setda;

Kota Pekalongan.

di-

P E K A L O N G A N

Diberitahukan bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2012 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2012, dimohon bantuan Saudara untuk mengusulkan 2 (dua) personil yang menangani penyusunan / pengolah data LPPD dari masing-masing SKPD / Instansi lainnya.

Selanjutnya, untuk biodata personil dimaksud sebagaimana terlampir untuk dikirimkan ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan paling lambat tanggal 10 Januari 2013.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas bantuan serta kerjasamanya, disampaikan terima kasih.


Sekretaris Daerah


Pembina Utama Madya

NIP. 19551212 198503 1 017

TEMBUSAN :


2. Arsip.

BIODATA PERSONIL YANG MENANGANI / PENGOLAH DATA LPPD TAHUN 2012

Nama : NIP : Jabatan : Pangkat / Golongan : Instansi : Alamat Instansi :Telp Kantor : No HP :

Pekalongan, 2013

__________________________





Nomor

Lampiran

Perihal

:

:

:

896/

-

Permohonan Sebagai Narasumber pada Workshop Penyusunan LPPD

Yth.

Kepada

1. Kepala Biro Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;

2. Inspektur Jawa Tengah;3. Kepala Perwakilan BPKP Jawa

Tengah;

di-

S E M A R A N G

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan akan melaksanakan Workshop Penyusunan LPPD Tahun 2012 selama 3 (tiga) hari yang diikuti oleh pejabat atau staf yang menangani penyusunan LPPD dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Adapun pelaksanaan workshop dimaksud, besok pada :

Hari : SELASA & RABUTanggal : 29 – 30 Januari 2013Jam : 07.30 s.d selesaiTempat : Gedung DIKLAT Kota Pekalongan

Jl. Merbabu No. 22 Pekalongan Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat untuk berkenan

menugaskan 1 (satu) orang sebagai narasumber sebagaimana pada Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenan serta kerjasamanya, disampaikan terima kasih.


Sekretaris Daerah


Pembina Utama Madya

NIP. 19551212 198503 1 017

TEMBUSAN :


2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan;

3. Arsip.





Nomor

Lampiran

Perihal

:

:

:

896/

-

Kaji Terap Penyusunan LPPD Yth.

Kepada

WALIKOTA YOGYAKARTACq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

di-

Y O G YA K A R TA

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan akan melaksanakan kegiatan Workshop Penyusunan LPPD, yang diikuti oleh pejabat atau staf yang menangani penyusunan LPPD dari masing-masing SKPD/Instansi yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Selanjutnya, guna menambah pengetahuan bagi peserta Workshop Penyusunan LPPD, maka kami akan melaksanakan Kaji Terap Penyusunan LPPD di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun pelaksanaan Kaji Terap Penyusunan LPPD, besok pada :

Hari : KAMISTanggal : 31 Januari 2013Jam : 08.00 s.d selesai

Untuk jumlah peserta :• SKPD / Instansi terkait = 50 orang• Pendamping = 8 orang

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat pada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk berkenan menerima dalam peserta dimaksud dan guna kelancaran dalam pelaksanaannya, kami mohon jawaban secara tertulis disampaikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan Cq. Bagian Tata Pemerintahan Setda, Jl. Mataram Nomor 1 Telp (0285) 421093 – 423984 Ps. 129-130 Fax (0285) 424061 Pekalongan 51111, Email : [email protected] .

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenan serta kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

An. WALIKOTA PEKALONGANSekretaris Daerah

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.SiPembina Utama Madya

NIP. 19551212 198503 1 017TEMBUSAN :1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan) ;2. Kepala BKD Kota Pekalongan;3. Arsip.





Nomor

Lampiran

Perihal

:

:

:

-

Undangan Yth.

Kepada

terlampir

di-

P E K A L O N G A N

Dalam rangka penyusunan LPPD Tahun 2012 dimohon dengan bantuan Saudara untuk menghadirkan pejabat/staf yang menangani dan mengolah data LPPD, besok pada :

Hari : JUMATTanggal : 18 Januari 2013Jam : 08.00 WIBTempat : Ruang Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekda Kota Pekalongan Acara : Asistensi Pengisian Kuesioner LPPD Tahun 2012



Sekretaris Daerah

Ub. Kabag Tata Pemerintahan

Drs. MUADI

Pembina Tingkat I

NIP 19651212 198603 1 019

TEMBUSAN :


2 . A r s i p .




Pekalongan, Pebruari 2013

Nomor

Lampiran

Perihal

:

:

:

130/

1 (satu) bendel

Validasi Data LPPD / EKPPD

Kota Pekalongan Tahun 2012

Yth.

Kepada

1. Kepala SKPD ;2. Kepala Instansi lainnya ;

Kota Pekalongan

di-

P E K A L O N G A N

Diberitahukan bahwa untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pekalongan Tahun 2012 akan kami validasi sesuai data yang dikirim dari masing-masing SKPD dan Instansi lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk menugaskan pejabat / staf yang mengolah / menangani Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), untuk hadir sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir.



Sekretaris Daerah


Pembina Utama Madya

NIP. 19551212 198503 1 017

TEMBUSAN :


2 . A r s i p .




Pekalongan, Maret 2013

Nomor

Lampiran

Perihal

:

:

:

-

Undangan Yth.

Kepada

.........................................................................

.........................................................................


di-

P E K A L O N G A N


Hari : JUMATTanggal : 22 Maret 2013Jam : 09.00 WIBTempat : Ruang Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekda Kota Pekalongan Acara : Penyempurnaan Data-data LPPD Kota Pekalongan Tahun 2012



Sekretaris Daerah

Ub. Asisten Pemerintahan dan Administrasi

Drs. SLAMET PRIHANTONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620413 198503 1 010

TEMBUSAN :


2 . A r s i p .




Pekalongan, Maret 2013

Nomor

Lampiran

Perihal

:

:

:

130/

1 (satu) bendel

Klarifikasi Data LPPD Tahun 2012 Yth.

Kepada

terlampir

di-

P E K A L O N G A N

Diberitahukan dengan hormat, sesuai hasil rapat Tim Pengarah dan Penyusun tentang penyempuranaan data-data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pekalongan Tahun 2012, bahwa data-data yang dikirimkan oleh masing-masing SKPD masih diperlu diklarifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut mengingat LPPD Tahun 2012 dikirim ke Pemerintah lewat Gubernur Jawa Tengah paling lambat akhir bulan Maret, maka dimohon bantuannya untuk menyempurnakan / mengklarifikasi data yang dikirimkan sebagaimana terlampir dan dikirimkan paling lambat Senin, tanggal 25 Maret 2012 .

Demikian atas perhatian dan bantuan serta kerjasama disampaikan terima kasih.


Sekretaris Daerah

Ub. Asisten Pemerintahan dan Administrasi

Drs. SLAMET PRIHANTONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620413 198503 1 010

TEMBUSAN :


2. Wakil Walikota Pekalongan (sebagai laporan);

3 . A r s i p .

Lampiran undangan no : 130/

Kepada Yth :

1. Kepala BPMP2T

2. Kepala BPMP2AKB

3. Kepala DPPKAD

4. Kepala Dinas Pendidikan

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil

7. Kepala Disperindagkop & UMKM

8. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Budaya

9. Kepala Dinsosnakertrans

10. Kepala Bagian Organisasi Setda




Pekalongan, Desember 2014

Nomor : 130/ Kepada

Lampiran

Perihal

:

:

1 (satu) bendel

Kuesioner Penyusunan LPPD

Kota Pekalongan Tahun 2014

dan LPPD Akhir Masa Jabatan

(AMJ)

Yth. 1. Kepala SKPD ;2. Kepala Instansi lainnya ;

Kota Pekalongan

di-

P E K A L O N G A N

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, sesuai pasal 9 ayat (3) dan (4) bahwa LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) menyebutkan EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada masing-masing SKPD dan Instansi lain yang terkait dimohon untuk membantu penyusunan LPPD dan EKPPD Kota Pekalongan Tahun 2014 dan LPPD Akhir Msa Jabatan(AMJ) dengan mengisi kuesioner sebagaimana format terlampir dan selanjutnya mohon untuk dikirim dalam format hardcopy dan softcopy kepada Walikota Pekalongan lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan paling lambat tanggal ... Januari 2015.



Sekretaris Daerah


Pembina Utama Madya

NIP. 19551212 198503 1 017

TEMBUSAN :


2. Arsip.




Pekalongan, Desember 2014

Nomor

Lampiran

Perihal

:

:

:

130/

1 (satu) lembar

Usulan Daftar Nama Personil

Yang Menangani LPPD Tahun 2014

Yth.

Kepada

1. Kepala SKPD;2. ............................................... Kota Pekalongandi-

P E K A L O N G A N

Diberitahukan bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 dan LPPD Akhir Masa Jabatan (AMJ) serta Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2014, dimohon bantuan Saudara untuk mengusulkan personil yang menangani penyusunan / pengolah data LPPD dari masing-masing SKPD / Instansi lainnya.

Selanjutnya, untuk biodata personil dimaksud sebagaimana terlampir untuk dikirimkan ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan paling lambat tanggal 7 Januari 2015.



Sekretaris Daerah


Pembina Utama Madya

NIP. 19551212 198503 1 017

TEMBUSAN :


2. Arsip.

BIODATA PERSONIL YANG MENANGANI / PENGOLAH DATA

LPPD TAHUN 2014 DAN LPPD AKHIR MASA JABATAN (AMJ)

Nama : NIP : Jabatan : Pangkat / Golongan : SKPD/Instansi : Alamat SKPD/Instansi :Telp Kantor : No HP :

Pekalongan, 2015

PETUNJUK PENGISIAN :

Pengisian jawaban kuesioner / laporan dari SKPD, dengan cara menuliskan Form Nomor Romawi, huruf dan angka dari masing-masing materi kuesioner yang ditunjuk sesuai tupoksi, dengan petunjuk point-point yang ada.

Jawaban disusun dalam uraian singkat dengan kalimat yang mengalir, termasuk penuangan data / angka pendukung dengan format Microsoft Word.

Contoh :

III. URUSAN DESENTRALISASIA.20. Otonomi Daerah (Bagian Tata Pemerintahan Setda)

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013 a. Program

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.b. Kegiatan :

Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 20131. Pencapaian target kinerja

Masukan : Dana Rp. 75.000.000,- ; Realisasi Rp. 66.410.000,-

Keluaran : Tersedianya Buku LPPD Kota Pekalongan Tahun 2013 Hasil : Terwujudnya pelaporan kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Realisasi pelaksanaan kegiatan/pencapaian target

: Dana 88,55 %, Buku LPPD 80 buah (100 %)2. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan3. Kepegawaian :

Jumlah pegawaian : 10 orang Kualifikasi pendidikan : SD = - orang, SLTP = - orang, SLTA = 4 orang,

D3 = 2 orang, S1 = 3 orang, S2 = 1 orang. Pangkat dan golongan : Gol. I = - , Gol. II = 4 orang, Gol III = 5 orang,

Gol. IV = 1 orang Pejabat struktural : 4 orang Pejabat fungsional : -

4. Alokasi : Rp. 2.116.040.000,-5. Sarana prasarana : Ruangan kantor = cukup, mobil dan kendaraan = cukup,

komputer = cukup, dsb)6. Proses perencanaan pembangunan : Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan :

Program dan Kegitan yang dilaksanakan diusulkan melalui RENJA Tahun 2013 yangdisusun berdasarkan RPJMD Tahun 2005 – 2015 dan RKPD, selanjutnya dituangkan menjadi KUA PPAS, kemudian dimasukkan dalam RKA SKPD dan selanjutnya ditetapkan sebagai DPA SKPD

7. Permasalahan : -8. Solusi : -.9. Usul/saran : -.

Guna mempermudah dan mempercepat proses penyusunan data / editing draft laporan, maka diharapkan bantuan kepada masing-masing SKPD untuk dapat menyampaikan isian jawaban kuesioner dalam bentuk manual / print out dan sof copy (CD).

panduan pengisian lppd 2014

Documents