KINERJA KOMITE SEKOLAH

DI SDIT AL-HIKMAH CILANDAK - JAKARTA SELATAN

Skripsi Ini Diajukan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh:

ABDUL KHALIK NIM:106018200726

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN

JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2011 M/1432 H

KEMENTERIAN AGAMAUIN JAKARTA FITK Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

Tempat/Tgl.Lahir

N I M

Jurusan / Prodi

Judul Skripsi

Dosen Pembimbing

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar

dan saya bertanggung jawab secara akadem

AGAMA

FORM (FR)

No. Dokumen

Tgl. Terbit

No. Revisi: Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia Hal

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

i

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

: Abdul Khalik

: Mapilli, 16 Agustus 1986

: 106018200726

: Manajemen Pendidikan/ Kependidikan Islam

: Kinerja Komite Sekolah di SDIT Al-Hikmah

Cilandak- Jakarta Selatan.

Pembimbing : Drs. Mudjahid AK, M.Sc

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri

dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang saya tulis

Jakarta, 16 September 2011

Mahasiswa Ybs,

ABDUL KHALIK NIM. 106018200726

: FITK-FR-AKD-089

: 1 Maret 2010

: 01

: 1/1

Manajemen Pendidikan/ Kependidikan Islam

Hikmah

benar hasil karya sendiri

16 September 2011

ABDUL KHALIK NIM. 106018200726

iv

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas kemurahan dan

cintanya-Nya kepada seluruh makhluk-Nya, sehingga seluruh penghuni alam semesta dapat

berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan

hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Shalawat dan salam kepada Muhammad SAW.

akhirul anbiya, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir

zaman.

Skripsi yang berjudul “Kinerja Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Cilandak - Jakarta

Selatan” ini penulis persembahkan kepada Bapak-Ibu saya H. Usman Umar, Hj. Azizah,

Tante Timah, Uncle Suhuriah (Usman Suhuriah), Abi Faidil (Tajuddin), Kama Naora (Ir.

Abidin Usman), Kindo Sardi (Cicci), Kama Unsia (Muh. Aswad, MA), Kama Nejad (Faizal),

Ir. Marwah Usman, Syamsi Usman., SE, dan Ulfah, S.Pd yang selalu memberikan kasih

sayang, perhatian, bimbingan, dukungan moril dan materil, semoga Allah membalas semua

kebaikan yang diberikan dengan surga Firdaus. Amiin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai bantuan,

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. dalam kesempatan ini penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dede Rosyada, MA., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Drs. Rusydy Zakaria, M.Ed, M. Phil., Ketua Jurusan KI-Manajemen Pendidikan.

3. Drs. Mu’arif SAM, M.Pd., Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. yang juga dosen penasehat akademik yang telah

membimbing dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran disela-sela kesibukannya

untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

4. Dra. Mudjahid AK, M.Sc, dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu

dan kemudahan selama proses bimbingan serta memberikan saran dan dukungan

kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.

v

5. Kepala Sekolah, Ketua Komite, dan tenaga kependidikan lainnya di lingkungan SDIT

Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan yang telah banyak membantu penulis

mendapatkan informasi dan data dalam menyelesaikan skripsi.

6. Sohib-Sohibku mahasiswa KI-MP angkatan 2005, Ridwan, Bung Kori Kurniawan,

Mas Hadi Wijaya, Syamsuariadi, Away (Anwar), Bang Miming, adik-adik satu

alumni dari Pondok Pesantren DDI-AD Mangkoso Sulawesi Selatan, Ryan Rizaldy,

Abdullah, Firman dan khusus pada adikku Muhammad Fadel yang banyak

memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih

semuanya dan hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya serta menambah

wawasan pengetahuan keilmuan. Amin.

Jakarta, 16 September 2011

Abdul Khalik

vi

ABSTRAK

Abdul Khalik, NIM: 106018200726, Kinerja Komite Sekolah Al Hikmah Cilandak - Jakarta Selatan, Skripsi Program Strata 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komite Sekolah SDIT Al Hikmah Cilandak - Jakarta Selatan yang meliputi empat aspek yaitu; sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), sebagai pendukung (supporting agency), sebagai pengontrol (controlling agency), dan Sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat (orang tua siswa). Penelitian ini dilakukan di SDIT Al Hikmah Cilandak - Jakarta Selatan pada bulan Juni 2010 sampai Desember 2010.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis data bersifat interaktif, Analisis kualitatif cenderung menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal yang khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dalam penelitian ini, yaitu: kepala sekolah SDIT Al-Hikmah Cilandak, Pengurus Komite Sekolah di SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan terdiri dari: ketua komite, sekretaris, dan bendahara, anggota serta guru SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan yang berjumlah sepuluh orang dan orang tua non Komite Sekolah berjumlah empat sebagai penguat data. Data sekunder adalah dokumen-dokumen atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

Hasil yang didapat lalu dianalisis dari hasil wawancara dari pengurus harian Komite Sekolah, guru, orang tua siswa non anggota Komite Sekolah dari hasil wawancara data tersebut dianalisis. Dari hasil analisis data diperoleh di simpulkan bahwa kinerja Komite Sekolah SDIT Al Hikmah Cilandak - Jakarta Selatan telah bekerja dengan baik dalam memberikan layanan terhadap sekolah dan orang tua siswa serta bermitra dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan sekolah.

Disarankan agar ketua Komite Sekolah dapat meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam layanan terhadap sekolah dan masyarakat (orang tua siswa) agar lebih maksimal.

Kata Kunci: Kinerja Komite Sekolah

vii

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pernyataan................................................................................................ i

Pengesahan Pembimbing Skripsi .......................................................................... ii

Pengesahan Dosen Penguji ................................................................................... iii

Kata Pengantar ...................................................................................................... iv

Abstrak .................................................................................................................. vi

Daftar Isi................................................................................................................ vii

Daftar Tabel .......................................................................................................... ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1

B. Identifikasi Masalah .................................................................................. 8

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah........................................................ 8

D. Manfaat Penelitian ................................................................................... 9

BAB II: KAJIAN TEORI

A. Kinerja

1. Pengertian Kinerja ............................................................................... 10

2. Faktor-Faktor Yang Mempegaruhi Kinerja ........................................ 11

3. Penilaian Kinerja ................................................................................. 13

4. Manfaat Penilaian Kinerja................................................................... 13

B. Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah ................................................................. 14

2. Tujuan Komite Sekolah....................................................................... 15

3. Tugas Pokok Komite Sekolah ............................................................. 17

4. Peran dan Fungsi Komite Sekolah ...................................................... 18

5. Program Komite Sekolah .................................................................... 21

viii

6. Struktur Organisasi Komite Sekolah ................................................... 22

7. Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah ........................................ 25

8. Komponen dan Indikator Kinerja Komite Sekolah ............................. 26

9. Membangun Kemitraan Dengan Masyarakat ..................................... 29

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 34

B. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................................... 34

C. Metode Penelitian...................................................................................... 34

D. Sumber Data .............................................................................................. 35

E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 36

F. Intrumen Pengumpulan Data .................................................................... 38

G. Teknik Analisis Data ................................................................................. 41

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Jakarta .................. 43

B. Deskripsi Data dan Analisis Data ............................................................. 50

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................... 77

B. Saran .......................................................................................................... 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1: Indikator Komite Sekolah yang telah berfungsi dengan baik ................................. 31

Tabel 2: Pedoman wawancara kepala sekolah ...................................................................... 39

Tabel 3: Pedoman wawancara Komite Sekolah .................................................................... 40

Tabel 4: Pedoman wawancara Orang Tua (Non komite) ...................................................... 41

Tabel 5: Susunan pengurus Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan

periode 2004-2007 ................................................................................................... 52

Tabel 6: Susunan pengurus Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan

Periode 2007-2011 ................................................................................................... 53

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003

sebagaimana Bab XIV tentang Pengelolaan Pendidkan pasal 51 ayat 1

mengatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar

pelayanan minimal dengan prinsip manajamen berbasis sekolah/madrasah.

Pengelolaan pendidikan telah mengalami perubahan sistem dari

sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan paradigma pendidikan

tersebut menempatkan satuan pendidikan memiliki kewenangan dalam

mengelola pendidikan secara mandiri. Manajemen Berbasis sekolah

(MBS) bisa disebut sebagai paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan

yang menempatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab pendidikan

di tingkat satuan pendidikan. Namun dalam pengelolaan pendidikan kepala

sekolah bukan satu-satunya pengambil kebijakan sekolah yang mutlak.

Dari sisi moral, sekolah dan masyarakatlah lebih mengetahui berbagai

persoalan pendidikan yang dapat menggambarkan peningkatan mutu

pendidikan. Dari segi teknis kependidikan kepala sekolah yang

mengetahui tentang bagaimana kinerja guru dan staff pendidikan di

sekolah, sarana prasarana pendidikan, kekurangan tenaga pendidikan,

penggunaan perpustakaan dan lain-lain.

2

Guru lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh peserta

didik, mulai dari mengapa siswa malas belajar, nilai siswa yang rendah,

mengapa siswa nakal atau apatis terhadap mata pelajaran, dan lain-lain.

Sedangkan masyarakat adalah pengguna hasil (output) pendidikan. Dengan

demikian, antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat harus sinergi dan

bekerjasama dalam pengelolaan pendidikan agar mutu pendidikan

berkualitas. Maka, MBS merupakan bentuk pengembalian kewenangan

pengambilan keputusan pada tingkat satuan pendidikan dan memberikan

kepada masyarakat akan rasa memiliki sekolah.

Ahkmad Sudrajat mengemukakan di dalam artikelnya, semenjak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dalam sistem manajemen sekolah, Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh Komite Sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.1

Di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 20

Tahun 2003 Komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri, dibentuk

dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan

memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan

prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.2

Komite itu dibentuk untuk mewadahi dan meningkatkan

partisipasi para stakeholders sekolah untuk turut merumuskan,

menetapkan, melaksanakan dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah

1Akhmad Sudrajat, http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/16/peran-

strategis-komite-sekolah/, Tanggal akses, 03 Nopember 2010 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Jakarta 2003, h. 18

3

dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap

peserta didik secara proporsional dan terbuka.

Komite juga mewadahi partisipasi para stakeholders untuk turut

serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya,

berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah

secara proporsional. Namun, seringkali komite sekolah masih diterima

setengah hati. Pihak sekolah enggan dicampurtangani pihak lain. Selama

ini manajemen sekolah-sekolah, apalagi dalam hal keuangan cenderung

tertutup. Kehadiran komite dianggap bisa membahayakan kepentingan

sekolah secara internal. Tak mengherankan jika kemudian yang

berkembang adalah pandangan bahwa komite sekolah mandul dan hanya

menjadi pengesah saja dari kebijakan-kebijakan kepala sekolah.

Menurut Paulus Mujiran Komite sekolah dibentuk disentralisasi

dan diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk

mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep

manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan,

dan akuntabel.3

Sejalan dengan semangat tersebut, segala keputusan yang

berkaitan dengan pengelolaan pendidikan diambil dan bertumpu pada

sekolah dan masyarakat. Dan ini sesuai dengan paradigma baru di bidang

pendidikan yaitu manajemen berbasis sekolah (MBS). Dalam MBS ini

sekolah ditempatkan sebagai suatu lembaga yang berada di tengah-tengah

masyarakat yang memiliki ciri khas tersendiri. Karena itu sekolah harus

memiliki unit perencana, unit pembuat keputusan, dan basis manajemen.

Komite Sekolah mencerminkan peran serta masyarakat dalam memajukan

pendidikan.

3 Paulus Mujiran, http://www.yipd.or.id/main/readnews/955, Tanggal akses 03

Nopember 2010

4

Komite Sekolah seharusnya bukan hanya formalitas, melainkan

memberikan sumbang saran, pendapat, kontrol terhadap penyelenggaraan

pendidikan. Luasnya peran Komite Sekolah tidak dimaksudkan untuk

mengurangi wibawa guru dan kepala sekolah. Justru porsi peran yang

berbeda memungkinkan kerjasama yang baik diantara sekolah dan Komite

Sekolah. Bentuk pengembangan potensi sekolah ini antara lain melalui

peningkatan kinerja para guru dan karyawan, keleluasaan mengelola

sumber daya sekolah, penyederhanaan birokrasi, dan mempererat

partisipasi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong

kemajuan sekolah tanpa meninggalkan nilai-nilai setempat. Dan yang tidak

kalah penting adalah memperluas basis mitra sekolah, yang semula hanya

berbasis struktural dari pusat ke daerah. Sekarang menjadi lebih luas, di

samping berbasis struktural juga berbasis masyarakat, pemimpin atau

tokoh masyarakat, sektor swasta, dan LSM dibidang pendidikan.

Undangan komite sekolah kepada orangtua siswa bukan dalam

rangka membicarakan masalah perbaikan kualitas pendidikan, melainkan

untuk kepentingan penarikan dana pembangunan sekolah. Sehingga rapat

komite sekolah direduksi menjadi rapat pengumpulan dana. Karena itu

wajar jika muncul berbagai kasus ketidaktransparan pengelolaan dana

yang berasal dari orangtua atau wali yang berakibat pada munculnya

ketidakpuasan dan demonstrasi di berbagai sekolah.

Hal ini tidak perlu terjadi kalau komite sekolah benar-benar

berperan sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan

kebijakan pendidikan. Untuk itu perlu ditegakkan sistem perekrutan

personal komite sekolah yang proporsional, profesional, dan kompeten.

Komite berkepribadian independen, punya semangat tinggi untuk menjalin

kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan sekolah. Komite Sekolah

merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan

komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Sampai tahun 1994 mitra

sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang

5

disebut dengan POMG (persatuan Orang Tua dan Guru), tahun 1994

sampai pertengahan 2002 dengan perluasan peran menjadi BP3 (Badan

Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) yang personilnya terdiri atas

orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah. Sejak pertengahan tahun 2002

wadah tersebut bertambah peran dan fungsinya sekaligus perluasan

personilnya yang terdiri atas orang tua dan masyarakat luas yang peduli

terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah. Perbedaan yang

prinsip antara BP3 dengan komite sekolah adalah dalam peran dan fungsi,

keanggotaan serta dalam pemilihan dan pembentukan kepengurusan.

Secara umum peran komite sekolah sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

2. Sebagai lembaga pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

3. Sebagai lembaga pengontrol (controlling agency) dalam rangka ransparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

4. Sebagai lembaga mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan4.

Selain peran kegiatan tersebut diatas, juga dilakukan pertemuan-

pertemuan rutin yang membahas beberapa agenda penting dalam rangka

meningkatkan mutu sekolah antaran lain :

1. Pertemuan Komite Sekolah dengan kepala sekolah mengenai penerimaan siswa baru.

2. Pertemuan Komite Sekolah dan panitia penerimaan siswa baru 3. Pertemuan orang tua murid, komite sekolah, kepala sekolah, guru dan

pegawai 4. Pertemuan pembahasan dana operasional sekolah (BOS) 5. Rapat koordinasi menghadapi mid semester, semester ganjil/genap,

ujian sekolah dan ujian nasional 6. Pertemuan Khusus Komite Sekolah dengan kepala sekolah tentang

ketenagaan. 7. Rapat Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah tentang Pengadaan

Sarana/Prasarana.5

4 Modul 1: Penguatan Kelembamgaan Komite Sekolah, (Departemen Pendidikan

Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan, Jakarta 2006), h. 17

6

Oleh karena itu Komite Sekolah harus benar-benar menunjukkan

kinerja professional dan menjadi dirinya sendiri sebagai lembaga

independen dan mampu menjadi mitra bagi satuan pendidikan. Selain itu,

Komite Sekolah harus bisa menumbuhkan perhatian dan persepsi

masyarakat lainnya pada kepemilikan sekolah. Sekolah adalah milik

masyarakat maka Komite Sekolah harus menampung dan menganalisis

aspirasi masyarakat serta mendorong, partisipasi orang tua guna

mendukung peningkatan mutu pendidikan. Komite Sekolah juga

mengevaluasi dan mengawasi kebijakan, program serta penyelenggaraan

pendidikan.

Dalam tulisan Suparlan.com mulai dari terbitnya Kepmendiknas

Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah berusia kurang lebih delapan

tahun sampai tahun 2011. Melalui program sosialisasi, pengembangan, dan

kemudian pembinaan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh

pemerintah, dalam hal ini Ditjen Mandikdasmen, hasilnya dapat kita

ketahui sebagai berikut: (1) hampir semua kabupaten/kota di Indonesia

telah terbentuk Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, (2) separuh provinsi

di Indonesia secara mandiri telah membentuk Dewan Pendidikan Provinsi,

(3) hampir semua satuan pendidikan telah membentuk Komite Sekolah.

Sekolah Dasar Islam terpadu Al-Hikmah (SDIT) Cilandak-Jakarta

Selatan sejak terbentuknya sekolah ini telah mempunyai POMG (persatuan

orang tua murud dan guru) seiring dengan adanya peraturan pemerintah

pada pertengahan 2002 terbentuklah Komite Sekolah yang bertambah

peran dan fungsinya sekaligus perluasan personil komite sekolah yang

terdiri dari orang tua, dan masyarakat luas yang peduli terhadap

pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah. Diharapkan perubahan

POMG menjadi Komite Sekolah akah lebih baik dari sebelumnya. Pada

dasarnya pembentukan Komite Sekolah yang dilakukan di sekolahan ini

5 Program Komite Sekolah, http://smpn1-gunungsari.net/program.php, Tanggal

akses 03 Nopember 2010

7

telah mengacu pada Acuan Operasional Kegiatan dan Indikator Kinerja

Komite Sekolah yang dikeluarkan Dinas Pendidikan pada tahun 2003.

Namun ada beberapa hal yang belum optimal mengenai keanggotaan

Komite Sekolah yang pada umumnya keanggotaannya masih dari orang

tua siswa belum melibatkan tokoh masyarakat, LSM pendidikan, dan

dunia usaha.

Melihat kondisi sekolah Kinerja Komite Sekolah belum terlibat

langsung dalam hal merumuskan RAPBS, pengadaan fasilitas pendidikan

dan hal yang berkaitan dengan pengembangan mutu pendidikan. Serta

belum mampu mensupport masyarakat ikut berpartisipasi dalam

pendidikan, rapat yang dilakukan pihak Komite Sekolah hanya sebatas

menggalang/pengumpulan dana bukan sebagai mediator dengan

masyarakat dan menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan

pendidikan yang diajukan masyarakat dalam peningkatan kualitas mutu

pendidikan.

Ditambah lagi, Komite Sekolah belum mampu melibatkan

masyarakat dari luar hanya dari internal sekolah dalam setiap kegiatan

penyelenggaraan sekolah6. Dalam hal pengawasan dan evaluasi komite

belum terlihat secara langsung di sekolah, apalagi hal-hal yang berurusan

dengan financial komite sekolah hanya sebatas RAPBS Komite Sekolah

yang mendapat pengontrolan. Serta belum optimal bentuk kerja sama atau

mitra Komite Sekolah dengan lingkungan masyarakat sekitar. Dan dapat

katakan komite sekolah yang ada sekarang sekolah bukan hanya sebatas

penggalan dana, perbaikan gedung serta sebagai pengesah (stempel)

kebijakan sekolah, melainkan masih banyak peran dan fungsi Komite

Sekolah yang perlu dikerjakan agar dapat menunjang peningkatan mutu

pendidikan di sekolah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan

penelitian dengan judul “KINERJA KOMITE SEKOLAH DI SDIT

AL-HIKMAH CILANDAK - JAKARTA SELATAN”.

6 Observasi Wawancara dengan kepala sekolah SDIT Al-Hikmah Jakarta

8

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat

diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Belum optimal peran dan fungsi pengurus sesuai struktur Komite

Sekolah yang ada, hal ini disebabkan yang menjadi pengurus belum

sesuai dengan standar Dinas Pendidikan .

2. Bagaimana mekanisme cara pembentukan Komite Sekolah?

3. Komite Sekolah, belum terlibat langsung merumuskan, melaksanakan

dan mengevaluasi kebijakan sekolah.

4. Komite Sekolah belum menunjukkan sebagai badan pemberi

pertimbangan di sekolah.

5. Kinerja Komite Sekolah belum efektif dalam menjalin kerja sama

dengan mitra sekolah

6. Sebagai lembaga pendukung (Supporting agency) Komite Sekolah

belum melibatkan masyarakat luar dalam penyelenggaraan kegiatan

pendidikan.

7. Apakah Komite Sekolah telah melakukan evaluasi dan pengawasan

sebagai badan pengontrol?

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka perlu adanya

pembatasan masalah. Untuk itu, penyusun membatasi masalah pada

“Kinerja Komite Sekolah di SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan”.

Kinerja Komite Sekolah yang dimaksud, meliputi aspek peran dan fungsi

yang dilakukanya, yakni sebagai badan pertimbangan, pendukung,

pengawas dan badan mediator serta mekanisme pembentukan Komite

Sekolah sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan di

sekolah.

Dengan demikian, perumusan masalahnya adalah Bagaimana

Kinerja Komite Sekolah Di SDIT Al-Hikmah Cilandak Jakarta?

9

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai syarat untuk meraih gelar S1 (Strata satu) UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan

bagi Komite Sekolah di SDIT Al-Hikmah Jakarta.

3. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah dan memperkaya

sumber bacaan mengenai kinerja Komite Sekolah di SDIT Al-Hikmah

Jakarta.

4. Secara praktis skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam

kinerja Komite Sekolah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh

MENDIKNAS.

10

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja atau prestasi kerja berasal dari kata job performance yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja diartikan juga sebagai tingkat atau derajat pelaksanaan tugas seseorang atas dasar kompetensi yang dimilikinya. Istilah kinerja tidak dapat dipisahkan dengan bekerja karena kinerja merupakan hasil dari proses bekerja. Dalam konteks tersebut maka kinerja adalah hasil kerja dalam mencapai suatu tujuan atau persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat dimaknai sebagai ekspresi potensi seseorang berupa perilaku atau cara seseorang dalam melaksanakan tugas, sehingga menghasilkan suatu produk (hasil kerja) yang merupakan wujud dari semua tugas serta tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya.1

Kinerja dapat ditunjukkan seseorang misalnya guru atau kepala

sekolah atau pengawas sekolah, dapat pula ditunjukkan pada unit kerja

atau organisasi tertentu misalnya sekolah, lembaga pendidikan, kursus-

kursus, dll. Atas dasar itu maka kinerja diartikan sebagai hasil kerja yang

dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai

wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing dalam rangka mencapai

tujuan organisasi yang bersangkutan.

1 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, (Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal

Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008), h. 4

11

Hadipranata dalam buku perilaku organisasi mengartikan “Kinerja sebagai kinerja merupakan suatu yang lazim digunakan untuk memantau produktivitas kerja sumber daya manusia, baik yang beroriantasi pada produksi barang, jasa, pelayanan. Agar dicapai kinerja yang profesional, hal-hal seperti kesukarelaan, pengembangan diri pribadi, pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan, serta partisipasi seutuhnya perlu dikembangkan”.2

Menurut E. Mulyasa “Kinerja atau performansi dapat diartikan

sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau

unjuk kerja”.3

Dan dapat disimpulkan bahwa kinerja prestasi seseorang dalam

suatu bidang tertentu dan bertanggung jawab atas tugas pokok yang

diembannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini

lebih mengarah kepada kinerja Komite Sekolah.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Pada dasarnya kinerja merupakan sesuatu hal yang bersifat

individual, karena setiap orang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda

dalam mengerjakan tugasnya. Kinerja tergantung pada kombinasi antara

kemampuan, usaha, dan kesempatan yang diperoleh.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam kinerja.

Menurut Timpe (1993) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu:

1. Kinerja baik dipengaruhi oleh dua faktor:

a. Internal (pribadi)

1) Kemampuan tinggi

2) Kerja keras

b. Eksternal (lingkungan)

1) Pekerjaan mudah

2) Nasib baik

3) Bantuan dari rekan-rekan

4) Pemimpin yang baik

2 Hairul Umam, Perilaku Organisasi, (Bandung: Pustaka Setia 2010), h. 187 3 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional, (Bandung: Remaja Rosda Karya,

2005), Cet. 6, h. 136

12

2. Kinerja jelek dipengaruhi dua faktor:

a. Internal (pribadi)

1) Kemampuan rendah

2) Upaya sedikit

b. Eksternal (lingkungan)

1) Pekerjaan sulit

2) Nasib buruk

3) Rekan-rekan kerja tidak produktif.

4) Pemimpin yang tidak simpatik. 4

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja individu yaitu:

1. Kemampuan mereka

2. Motivasi

3. Dukungan yang diterima

4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan

5. Hubungan mereka dengan organisasi.5

Sedangkan Menurut Gibson (1987) ada 3 faktor yang berpengaruh

terhadap kinerja :

1. Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga,

pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.

2. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan

kepuasan kerja

3. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan,

kepemimpinan, sistem penghargaan (reward system).6

Berdasarkaan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan

bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja

(output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang

4http://mentalsukses.wordpress.com/2010/01/23/kinerja-karyawan-definisi-faktor-yang-

mempengaruhi-dan-cara-meningkatkan-kinerja-karyawan/ Tanggal akses, 14/12/2010 5 http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja Tanggal akses, 03 Januari 2011 6 Hairul Umam, Perilaku Organisasi, (Bandung: Pustaka Setia 2010), h. 190

13

diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari

proses belajar serta keinginan untuk berprestasi.

3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya

merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara

efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik

atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja

individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara

keseluruhan.

Menurut Cascio dalam buku Perilaku Organisasi mengemukakan

“Penilaian kinerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang sistematis

tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang atau suatu

kelompok secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat

diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan”.7

Menurut Bambang wahyudi, “Penilaian kinerja adalah suatu

evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi

kerja (jabatan) seorang karyawan, termasuk potensi pengembangannya”.8

4. Manfaat Penilaian Kinerja

Kontribusis hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat

bermamfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi. Secara terperinci,

penilaian kinerja bagi organisasi adalah:

a. penyesuaian-penyesuaian konpensasi

b. perbaikan kinerja

c. kebutuhan latihan dan pengembangan

d. pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi,

pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja

e. untuk kepentingan penelitian pegawai

7 Hairul Umam, Perilaku Organisasi, (Bandung: Pustaka Setia 2010), h. 191 8 Hairul Umam, Perilaku Organisasi ..., h. 191

14

f. membantu diagnosis terhadap kesalahan desaian pegawai. 9

B. Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang

program pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka

pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk

dewan pendidikan dan ditingkat kabupaten atau kota, dan Komite Sekolah

di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi

desentralisasi pendidikan, baik ditingkat kabupaten atau kota maupun

ditingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-Undang tersebut telah

ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor

044/U /2002 tanggal 2 April 20002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite

Sekolah.

Dibentuknya Komite Sekolah merupakan konsekuensi perluasan

makna partisipasi masyarakat serta menampung dan menyalurkannya

dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat sekolah. Selain itu adanya

Komite Sekolah diharapkan Juga agar ada organisasi masyarakat sekolah

yang memiliki komitmen dan loyalitas tinggi serta peduli terhadap

peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibangun harus

merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif,

artinya Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi pada

pengguna, berbagai kewenangan dan kemitraan yang difokuskan pada

peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Berdasarkan Undang-undang Sisdiknas Pasal 56, Ayat (3),

“Komite Sekolah/Madrasah adalah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan

pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta

pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.10

9 Hairul Umam, Perilaku Organisasi ..., h. 191 10 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Jakarta 2003, h. 18

15

Menurut Hasbullah dalam bukunya Otonomi pendidikan, berdasarkan keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, “Komite Sekolah merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan efesiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun pendidikan luar sekolah. Anggota-anggota Komite sekolah terdiri dari Kepala Sekolah dan dewan guru, orang tua siswa dan masyarakat”.11

Menurut Umaedi dalam bukunya Manajemen Mutu Berbasis

sekolah/madrasah “Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri

yang beranggotakan Orang tua/Wali peserta didik, komunitas sekolah,

serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan”.12

Menurut Nanang Fattah, “Dewan Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan”.13

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah

adalah badan mandiri atau lembaga non politis dan non profit yang

beranggotakan Orang Tua/wali peserta didik komunitas sekolah, serta

tokoh masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang

demokratis dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dan rasa ikut memiliki

terhadap sistem pendidikan yang berlangsung di sekolah-sekolah yang ada

dilingkungan masing-masing.

2. Tujuan Komite Sekolah

Pembentukan Dewan Pendidikan sebagai pemberi pertimbangan

dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ditingkat

11 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya

Terhadap Penyelenggraan Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. 1, h. 47 12 Umaedi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/ Madrasah (MMBS) (Jakarta: Pusat

Kajian Manajemen Mutu Pendidikan , 2004), Cet. 1 h. 55 13 Nanang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah, (Bandung:

Pustaka Bani Quraisy, 2004 ), Cet. 1, h. 158

16

kabupaten dan Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam

penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ditingkat satuan

pendidikan merupakan langkah yang positif dari perencanaan

pembangunan pendidikan di negara ini. Langkah tersebut termasuk usaha

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemilikan sekolah.

Oleh karna itu, pembentukan Komite Sekolah memiliki beberapa tujuan

dalam peningkatan mutu pendidikan.

Pembentukan Komite Sekolah dapat dilihat pada keputusan

menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002

tentang acuan Pembentukan dewan pendidikan dan Komite Sekolah.

Dewan pendidikan dan Komite Sekolah bertujuan untuk:

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program Pendidikan, (didaerah kabupaten/kota untuk Dewan Pendidikan, disatuan pendidikan untuk Komite Sekolah)

b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan disatuan pendidikan.

c. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu, didaerah kabupaten/kota untuk Dewan Pendidikan, Untuk Komite Sekolah).14

Nanang Fattah menjelaskan tujuan dibentuknya Komite Sekolah

yaitu adalah suatu organisasi “Masyarakat Sekolah” yang mempunyai

komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas peserta

didik.15 Nanang Fattah menjabarkan tujuan pembentukan Dewan sekolah

sebagai berikut:

a. Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholder ada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memonitoring pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawabkan yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara proporsional dan terbuka.

b. Mewadahi partisispasi para stakeholder untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan

14 Pemberdayaan Komite Sekolah, Modul 2 : Peningkatan Kemampuan Organisasional

Komite Sekolah, (Depdiknas Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan, Jakarta 2006), h. 4

15 Nanang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah …, h. 158

17

dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional.

c. Mewadahi partisipan baik individu maupun kelompok sukarela (volountir), pemerintah atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas pendidikan, secara proporsional dan profesional selaras dengan kebutuhan sekolah.

d. Menjembatani dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan kewenangan ditingkat daerah.16

Tujuan tersebut mengandung maksud bahwa peran yang

dimaksud tidak hanya berstatus involvement (keterlibatan) saja, tetapi juga

participation (keikutsertaan).

3. Tugas Pokok Komite Sekolah

Selaras dengan wewenangnya Komite Sekolah mempunyai tugas

pokok Sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan rapat-rapat sesuai dengan program yang ditetapkan. b. Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi c. Bersama-sama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran di

sekolah d. Bersama-sama sekolah menyusun rencana strategis pengembangan

sekolah e. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan

berupa uang honorium yang diperoleh dari masyarakat kepada kepada sekolah, tenaga guru dan tenaga administrasi sekolah

f. Bersama-sama sekolah mengembangkan potensi prestasi unggulan, baik yang bersifat akademis (nilai test harian, cawu atau tahunan NEM), maupun yang bersifat non akademis (keagamaan, olah raga, seni dan keterampilan di tempat sekolah pertanian, kerajinan tangan dengan teknologi sederhana.

g. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah

h. Mengelola kontribusi masyarakat berupa uang yang diberikan kepada sekolah.

i. Mengelola kontribusi masyarakat yang berupa non material (tenaga, pikiran) diberikan kepada sekolah.

j. Mengevaluasi program sekolah secara profesional sesuai kesepakatan dengan pihak sekolah meliputi pengawasan sarana dan prasarana sekolah, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.

k. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkan bersama-sama dengan pihak sekolah

16 Nanang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah …, h. 158-159

18

l. Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara standar nasional maupun local

m. Memberikan motivasi, penghargaan (baik berupa materi maupun non materi) kepada tenaga kependidikan atau kepada seseorang yang berjasa kepada sekolah secara profesional sesuai dengan kaidah profesional guru atau tenaga administrasi sekolah.

n. Memberikan otonomi profesional kepada guru mata pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya sesuai kaidah kompetensi guru.

o. membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan.

p. Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah q. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang

dikonsultasikan oleh kepala sekolah. r. menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk

meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.17

4. Peran dan Fungsi

Komite Sekolah memiliki peran yang sangat penting terhadap

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Peran Komite Sekolah

tersebut tidak hanya terbatas pada mobilisasi sumbangan sebagaimana

peran BP3, akan tetapi lebih berperan serta pada hal-hal yang yang lebih

substansial untuk membantu merencanakan, menetapkan, menjalankan,

mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan.

Dengan demikian Komite Sekolah tidak hanya menjadi

pengurnpul dana atau sebuah lembaga yang pasif tetapi harus aktif dalam

mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Keberadaaan komite sekolah

harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan

kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu

pembagian perannya harus sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun

peran Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

17 Nanang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah …, h. 164-165

19

b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pcndidikan di satuan pendidikan

c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/legislatif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.18

Menurut E. Mulyasa dalam bukunya Menjadi Kepala sekolah

professional. Dalam rangka memberdayakan masyarakat dan lingkungan

sekolah, peran dewan pendidikan dan Komite Sekolah antara lain dapat

dikemukakan sebagai berikut:

a. memberi pertimbangan (advisory agency) dalam membardayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan.

b. Mendukung (supporting agency) kerja sama sekolah dengan masyarakat, baik secara financial, pemikiran,maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.

c. mengontrol (controlling agency) kerja sama sekolah dengan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output pendidikan

d. Mediator antara sekolah, pemerintah (eksekutif), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD/ legeslatif), dengan masyarakat

e. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

f. melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan atau organisasi), dan dunia kerja, pemerintah. dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas

g. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan.

h. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPRD, berkaitan dengan: 1) kebijakan dan program pendidikan 2) kriteria kinerja pendidikan di daerahnya 3) kriteria tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah 4) kriteria sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan

kemampuan daerah 5) berbagai kebijakan lain

i. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk secara aktif berpartispasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas, relevansi, dan pemerataan pendidikan

18 Umaedi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah… h. 406

20

j. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, kebijakan, program dan output pendidikan.19

Untuk menjalankan perannya itu, maka Komite Sekolah memiliki

fungsi sebagai berikut:

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

c. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai bidang pendidikan yang diajukan oleh masyarakat

d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

1) Kebijakan dan program pendidikan 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan 4) Kinerja tenaga kependidikan 5) Kinerja fasilitas pendidikan 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan

guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. f. Mengalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.20

Dari beberapa penjelasan tentang peran dan fungsi Komite

Sekolah di atas, maka terlihat bahwa keberadaan Komite Sekolah

diharapkan berperan aktif terhadap kebijakan-kebijakan yang berkait

dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan,

perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasinya.

Peran aktif Komite Sekolah dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan ini dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak

sekolah maupun pihak-pihak lain yang terkait dalam menghadapi disini

adalah peran yang universal, yaitu kerja sama yang erat dalam

merencanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil yang telah

tercapai.

19 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah…, h. 189-190 20 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah…, h. 93-94

21

5. Program Komite Sekolah

Untuk melaksanakan roda organisasi sekolah harus menyusun

program kerja, baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Program kerja ini harus segera disusun setelah struktur kepengurusan dan

keanggotaannya dibentuk, serta telah memiliki AD/ART. Penyusunan

program kerja komite sekolah perlu memperhatikan atau berdasarkan

beberapa hal sebagai berikut:

a. Program kerja komite sekolah merupakan penjabaran peran dan fungsi

komite sekolah. Program kerja komite sekolah jangan sampai keluar

dari peran dan fungsi komite sekolah, apa yang dapat atau tidak dapat

dan harus dilakukan oleh komite sekolah tidak lain harus tetap dalam

koridor yang tertuang dalam peran dan fungsi komite sekolah.

b. Berdasarkan data dan informasi yang akurat yang diperoleh dari

kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi oleh sekolah. Proses

penyusunan program kerja komite sekolah perlu mempertimbangkan

masukan dan pertimbangan dari sekolah. Untuk memperoleh data dan

informasi yang lebih akurat, maka komite sekolah dapat melakukan

observasi langsung ke orang tua siswa. Misalnya untuk mengetahui

data yang akurat tentang jumlah siswa yang berasal dari keluarga yang

kurang mampu.

c. Sesuai dengan kaidah penyusunan program kerja pada umumnya,

program kerja komite sekolah disusun menganut kaidah SMART

(Specific, Measurable, achievable, time frame)

Dalam menyusun program kerja, komite sekolah harus

memperhatikan kaidah SMART, yakni:

1) Spesifik

2) Dapat diukur keberhasilan dan taraf pencapaiannya

3) Dapat dicapai dan dapat diperoleh

4) Berorientasi pada hasil dan proses, dan

22

5) Dengan jadwal yang jelas. 21

d. Pelaksanaan program kerja komite sekolah harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Salah satu prinsip komite sekolah adalah akuntabilitas, oleh

karena itu hasil pelaksanaan program kerja komite sekolah harus

dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada orang tua tetapi juga kepada

masyarakat. Sekolah dan komite sekolah harus membuat laporan

pertanggungjawaban secara periodik atau setiap akhir tahun pelajaran

kepada orang tua siswa dan masyarakat.

6. Struktur Organisasi Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan,

akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa

komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh

masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan,

proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses

seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, pengumuman calon

anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan

secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun

penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa

dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan

musyawarah dan mufakat. Jika dipandang perlu, pemilihan anggota dan

pengurus dilakukan melalui pemungutan suara.

a. Keanggotaan Komite Sekolah

Keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Disamping itu unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa (BPD) dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah. Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya sembilan orang. Syarat-syarat, hak

21 Sri Renata Pantjastuti, Suparlan, Komite Sekolah (sejarah dan Prospeknya di masa

Depan), (Yogyakarta; Hikayat Publishing, 2008) Cet. 1, h. 101

23

dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).22

Anggota komite sekolah dibentuk dengan ketentuan-ketentuan

unsur tertentu, misalnya:

1. Unsur masyarakat yang berasal dari orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha atau industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah wakil peserta didik.

2. Unsur dewan guru paling banyak 15% dari jumlah anggota komite sekolah.

3. Unsur yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan. 4. Badan Pertimbangan Desa dan lain-lain yang dianggap perlu dapat

pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah (sebanyak-banyaknya berjumlah 3 orang).

5. Perwakilan dari organisasi siswa, bagi Madrasah Aliyah.23

b. Kepengurusan Komite Sekolah

Pengurus komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART

yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris,

bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pengurus komite sekolah dipilih dari dan oleh anggota secara

demokratis. Khusus jabatan ketua komite dianjurkan bukan berasal dari

kepala satuan pendidikan. Yang menangani urusan administrasi komite

sekolah sebaiknya juga bukan pegawai sekolah.

Pengurus komite sekolah adalah personal yang ditetapkan

berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam

musyawarah komite sekolah.

2. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota komite sekolah.

3. Jika diperlukan komite sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh

tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahlianya.

Mekanisme kerja pengurus komite sekolah dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

22 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah…, h. 100 23 Khaeruddin, dkk. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Jogjakarta: Nuansa Aksara, Cet. II, 2007), hlm. 252

24

1. Pengurus komite sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi AD dan ART.

2. Pengurus komite sekolah menyusun program-program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.

3. Apabila pengurus komite sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.

4. Pembiayaan pengurus komite sekolah diambil dari anggaran komite sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah.24

Pengurus dari anggota komite sekolah yang telah dipilih secara

demokratis harus segera menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran

Rumah Tangga (ART). Oleh karena itu, pada umumnya ada pembentukan

tim kecil yang diberi tugas untuk menyusun rancangannya kemudian

dibahas dalam rapat-rapat pleno komite sekolah. Berdasarkan Keputusan

Mendiknas Nomor 044/U/202, Anggaran Dasar (AD) komite sekolah

sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan,

2. Dasar, tujuan dan kegiatan,

3. Keanggotaan dan kepengurusan,

4. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus,

5. Keuangan,

6. Mekanisme kerja-kerja dan rapat-rapat, dan

7. Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

Sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga (ART)

sekurangkurangnya memuat:

1. Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus,

2. Rincian tugas komite sekolah,

3. Mekanisme rapat,

4. Kerjasama dengan pihak lain, dan

5. Ketentuan penutup.

24 Khaeruddin, dkk. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan...,h. 254

25

7. Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah

Komite Sekolah harus dibentuk berdasarkan pada prakarsa

masyarakat yang peduli pendidikan, bukan didasarkan pada arahan atau

intruksi dari lembaga pemerintah. Pembentukan Komite Sekolah harus

dilakukan transparan, akuntabel, dan demokratis.

Sejak awal disosialisasikan pembentukan Komite Sekolah melalui

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 diperkirakan

Komite Sekolah telah terbentuk di hampir lebih 200 ribu satuan

pendidikan mulai jenjang SD/MI sampai jenjang sekolah menengah.

Namun diperkirakan pula pembentukan Komite Sekolah tersebut tidak

atau belum mengikuti prinsip pembentukan Komite Sekolah yang

diharapkan. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kembali mekanisme

pembentukan Komite Sekolah yang baku.

Pembentukan Komite Sekolah diawali dengan pembentukan.

Panitia persiapan sekurang-kurangnya 5 orang terdiri atas kalangan

praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara

pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM berorientasi atau peduli

pendidikan, tokoh masyarakat/pemimpin informal, tokoh agama, dunia

usaha/dunia industri), serta orang tua/wali peserta didik.25

Pembentukan Komite Sekolah yang dipandu oleh panitia

persiapan seyogyanya mengikuti 7 langkah pokok, sebagai berikut :

1. Mengadakan Sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat sekitar tentang rencana pembentukan Komite Sekolah. Langkah ini sangat penting bagi Masyarakat dapat memberikan saran dan masukan tentang apa itu Komite Sekolah, dan siapa yang cocok yang menjadi pengurus dan ketua Komite Sekolah.

2. Penyusunan kriteria dan identifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat. Bakal calon yang diusulkan tidak harus berdomisili di lingkungan sekolah, namun diketahui memiliki keterikatan batin dengan sekolah (misalnya alumni).

3. Seleksi bakal calon anggota yang diusulkan masyarakat, berdasarkan kriteria yang disepakati bersama pada langkah kedua.

4. Pengumuman bakal calon anggota yang telah diseleksi pada langkah ketiga, dan yang menyatakan kesediaannya dicalonkan sebagai calon

25 Pemberdayaan Komite Sekolah, Modul 1: Penguatan Kelembagaan Komite…, h. 9

26

anggota Komite Sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya keberatan dari masyarakat terhadap satu atau lebih bakal calon.

5. Penyusunan nama-nama calon anggota yang dinyatakan resmi sebagai calon anggota.

6. Pemilihan anggota Komite Sekolah oleh masyarakat. Pemilihan dapat dilakukan dalam suatu forum baik secara musyawarah mufakat ataupun melalui pemungutan suara.

7. Penyampaian nama-nama pimpinan dan anggota Komite Sekolah dan struktur organisasinya kepada satuan pendidikan untuk mendapat surat keputusan kepala satuan pendidikan. 26

Jika ketujuh langkah pembentukan Komite Sekolah tersebut

diikuti, maka diharapkan proses pembentukan Komite Sekolah dapat

menghasilkan Komite Sekolah yang benar-benar aspiratif, kredibel, dan

akuntabel, dan diharapkan mampu memberikan peran secara maksimal

bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

8. Komponen dan Indikator Kinerja Komite Sekolah

Komponen dan Indikator Kinerja Komite Sekolah terkait pada

peran dan fungsi yang dilakukannya yakni sebagai badan pertimbangan

atau penasehat (advisory agency, pendukung (supporting agency),

pengawas (controlling agency), dan badan mediator (mediator agency).27

Berkaitan peran dan fungsi Komite sekolah mencakup di

dalamnya pelaksanaan berbagai fungsi managemen pendidikan. rincian

badan-badan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Komite sekolah sebagai badan pertimbangan (advisory agency)

Komite Sekolah dalam fungsi perencanaan memiliki peran

mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan

masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk

dalam penyelenggaraan rapat RAPBS.

26 Acuan Operasional Dan Indikator Kinerja Komite Sekolah, (Direktoral Pendidikan

Nasional, Direktoral Jendreral Pendidikan Dasar Dan Menengah, Jakarta 2003) h. 12-13 27 Ace Suryadi Dasim Budimansyah, Pendidikan Nasional Manuju Masyarakat Indonesia

Baru ,(Bandung: PT. Genesindo, 2004), Cet. 1, h. 229

27

Sementara itu, Komite Sekolah sebagai badan penasihat

berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan

proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses

pembelajaranya. Hal ini penting, sebab pelakunya otonomi pendidikan

dengan pengelolaan pendidikan yang lebih otonom di sekolah, guru

memiliki peran yang penting dalam menciptakan proses pembelajaran

yang kondusif bagi sarana demokrasisasi pendidikan.

Komite Sekolah dalam fungsinya sebagai penasihat bagi

sekolah dalam kaitannya dengan pengelilaan daya pendidikan antara

lain berperan mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya

pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan dapat berguna

dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan

yang ada dalam masyarakat.

b. Komite sekolah sebagai bahan pendukung (supporting agency)

Dalam perannya pendukung Komite Sekolah berfungsi

memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.sebagai

bagian dari pelaksanaan proses pendidikan, sarana dan prasarana juga

harus mendapat perhatian penting. sekolah yang kurang memiliki

sarana dan prasarana tantu akan mengalami kendala dalam pencapaian

hasil belajar. tahap selanjutnya, tentu komite sekolah akan

memberdayakan bantuan sarana prasarana yang diperlukan di sekolah

melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, dengan berkoordinasi

dengan dewan pendidikan. memberdayakan bantuan sarana dan

prasarana yang telah dilakukan Komite Sekolah dengan koordinasi pada

Dewan Pendidikan akan di pantau perkembangan melalui evaluasi

pelaksanaan dukungan atau bantuan tersebut.

Harus diakui, anggaran pendidikan yang ada pada pemerintah

daerah sangat terbatas, karna itu pemamfaatan sumber-sumber anggaran

pendidikan yang ada pada masyarakat menjadi kebutuhan yang

mendesak. Dalam era otonomi pendidikan yang meletakan ototnomi

sekolah sebagai hal terpenting, sekolah harus merupakan bagian yang

28

terpenting dari masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepedulian

dan rasa memiliki terhadap sekolah.

c. Komite Sekolah sebagai badan pengontrol (controling agency).

Bagian yang terpenting dalam manajemen adalah controlling.

Beberapa fungsi yang dapat dilakukan Komite Sekolah dalam

hubungannya dengan perannya sebagai pengontrol terhadap

perencanaan pendidikan antara lain: yaitu melakukan kontrol terhadap

pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah,

termasuk kualitas kebijakan yang ada. Komite sekolah dalam hal ini

mengontrol pelaksanaan program sekolah, disamping alokasi dana dan

sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program tersebut.

Komite Sekolah sebagai badan kontrol dalam hal ini adalah

melakukan penilaian terhadap angka partisipasi, mengulang, bertahan

transisi pendidikan di sekolah. Hal ini penting sebab penilaian ini akan

mampu menjadi evaluasi bagi keberhasilan program wajib 9 tahun.

Hasil penilaian sendiri merupakan masukan bagi para pengambil

kebijakan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan program dalam

rangka peningkatan angka keluaran pendidikan.

Program penuntasan wajib belajar 9 tahun, tidak

mengesampingkan mutu pendidikan. Sementara ini yang menjadi

ukuran keberhasilan adalah nilai pada ujian akhir. Dalam kaitannya

dengan ini, komite sekolah memiliki peran yang penting dalam

melakukan pemantauan terhadap penilaian terhadap hasil ujian akhir.

d. Komite sekolah sebagai mediator (Media agency)

Dalam perannya sebagai mediator, komite sekolah berfungsi

sebagai mediator dan menjadi penghubung sekolah dan masyarakat,

atau antara sekolah dengan dinas pendidikan.

Berbagai pesoalan yang sering dialami orang tua dalam

pelaksanaan pendidikan anak-anaknya di sekolah misalnya sering kali

terbentur pada sebatas keluhan kurang di respon sekolah karena itu,

29

kehadiran komite sekolah pada posisi ini sangat penting dalam

mengurangi berbagai keluhan orang tua tersebut.

Komite sekolah sebagai mediator dalam pelaksanaan program

sekolah, sehingga kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah

dapat akuntabel kepada masyarakat. Bagi komite sekolah, fungsi yang

harus dijalankan dalam kaitannya dengan perannya sebagai mediator

adalah memberdayakan sumber daya yang ada pada orang tua bagi

pelaksanaan pendidikan di sekolah.

9. Membangun Kemitraan dengan Masyarakat

Kemitraan bukanlah sekedar sekumpulan aturan main yang

tertulis dan formal atau suatu kontrak kerja meliankan menunjukkan

perilaku hubungan yang bersifat intim antara dua pihak atau lebih dimana

masing-masing pihak saling membantu untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian kemitraan sekurang-kurangnya memiliki sifat

dasar sebagai berikut:

a. Lebih bersifat jangka panjang bukan sekedar hubungan sesaat oleh sebab tujuan-tujuan yang ingin dicapai biasanya lebih mendasar, disamping itu hubungan sesaat tidak dapat membangun relasi yang lebih mendalam.

b. Lebih fokuskan pada pemecahan persoalan bersama untuk mencapai tujuan bersama bukan sekedar menjual suatu produk (barang dan Jasa).

c. Didasarkan atas nilai-nilai luhur seperti lazimnya suatu kerjasama seperti kejujuran, keterbukaan, saling percaya, saling memperhatikan, kesetaraan, dsb.

d. Saling bergantung, dimana tiap pihak sesuai peran dan fungsi masing-masing saling membutuhkan agar tercapai tujuan bersama. 28

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah jenis hubungan

antara dua atau beberapa dengan sifat-sifat dasar sebagai tersebut di atas

(jangka panjang, beriontasi pemecahan persoalan bersama/tujuan bersama,

dilandasi nilai-nilai luhur dan saling bergantung).

28 Pemberdayaan Komite Sekolah, Modul 1: Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah,

(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan, 2009), h. 30

30

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh kepala

sekolah/Komite Sekolah dan tenaga kependidikan untuk menggalang

partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan.

2. Mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Tokoh tersebut yang pertama kali yang harus dihubungi, diajak kompromi, konsultasi, dan diminta bantuan untuk menarik masyarakat berpartisipasi dalm program dan kegiatan sekolah. Tokoh-tokoh tersebut mungkin bersal dari orang tua perserta didik, figure masyarakat (kiai), olahragawan, seniman, informal leaders, psikolog, dokter dan pengusaha.

3. Melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai program kegiatan sekolah yang sesuai dengan minatnya. Misalnya olahragawan dapat dilibatkan dalam kegiatan olah raga di sekolah, dokter dapat dilibatkan dalam usaha kesehatan sekolah (UKS), atau palang merah remaja (PMR), psikolog dapat dilibatkan dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya tokoh masyarakat tersebut dijadikan mediator dengan masyarakat pada umumnya.

4. Memilih waktu yang tepat untuk melibatan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Misalnya awal pelibatan olahragawan dikaitkan dengan kegiatan PORDA, ketika minat masyarakat terhadap olahraga sedang meningkat, awal pelibatan dokter dimulai pada hari hari kesehatan Nasional, atau pada saat kegiatan imunisasi di sekolah.29

Beberapa indikator yang dapat menjadi tolak ukur dalam

keberhasilan kinerja Komite Sekolah sebagai berikut30:

29 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah…, h. 173-174 30 Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Departemen Pendidikan

Nasional Direktorat Jenderal Manajeman Pendidikan dasar dan Menengah Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Jakarta, 2007 h. 17-18

31

Tabel 1

Indikator Komite Sekolah yang telah berfungsi dengan baik

No Fungsi Indikator

1. Mendorong tumbuhnya

perhatian dan komitmen

masyarakat terhadap

penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu

1. Memiliki AD/RT Dewan

pendidikan dan Komite Sekolah

2. Menyusun program kerja Dewan

pendidikan dan Komite Sekolah

3. Menjalin kominikasi efektif dengan

pemangku kepentingan

(stakeholder) pendidikan

4. Menyusun, melaksanakan, dan

melakukan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat.

2 Melakukan kerja sama

dengan masyarakat

(intitusi terkait)

5. Melakukan kerja sama (MOU)

dengan institusi terkait

6. Memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan kerja sama (MOU)

3 Menampung dan

menganalisis aspirasi, ide,

tuntutan, dan berbagai

kebutuhan pendidikan

dari masyarakat

7. Melaksanakan kegiatan pendataan,

survai, pemetaan masalah

pendidikan, studi, kajian, seminar,

dan sebagainya serta

mengumumkan kepada

masyarakat.

8. Melaksankan inventarisasi aspirasi,

ide, tuntutan, dan kebutuhan

masyarakat tentang pendidikan.

32

4 Memberikan masukan

pertimbangan, dan

rekomendasikan kepada

pemerintah dan sekolah

tentang:

a. kebijakan dan

program pendidikan

b. kriteria kinerja daerah

dan sekolah

c. kriteria tenaga

kependidikan.

d. kriteria fasilitas

pendidikan

e. hal-hal yang terkait

dengan pendidikan

9. Memberikan rekomendasi

rekomendasi secara periodik, ,

terutama secara tertulis, kepada

pemerintah dan sekolah.

10. Mengawasi pelaksanaan

rekomendasi tersebut dan meminta

klarifikasi kepada pemerintah dan

sekolah tentang rekomendasi yang

belum dilaksanakan.

11. Menyusun berbagai kriteria,

standar, norma, dan panduan yang

diperlukan dalam penyelenggaraan

pendidikan di daerah dan sekolah.

12. Memberikan andil yang besar dan

aktif dalam proses penyusunan

Peraturan Daerah (Perda)

Pendidikan.

5 Mendorong orangtua dan

masyarakat untuk

berpartisipasi dalam

pendidikan

13. Menyusun program-program

inovatif yang secara langsung

memiliki dampak mendorong

orangtua dan masyarakat untuk

berpartisipasi dalam pendidikan

14. Mengevaluasi pelaksanaan

program-program inovatif tersebut

secara berkelanjutan.

6 Melakukan evaluasi dan

pengawasan terhadap

kebijakan, program,

penyelenggaraan, dan

keluaran pendidikan.

15. Melaksanakan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan

kebijakan, program, dan kegiatan

dalam rangka penyelenggaraan

pendidikan

33

16. Menyusun laporan pelaksanaan

program dan kegiatan serta hasil

kegiatan pengawasan.

17. Menyampaikan laporan kegiatan

dan hasil pengawasan kepada

pihak-pihak yang terkait.

Komite Sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya

dengan baik jika memenuhi minimal 17 (tujuh belas) indikator tersebut.

Dengan demikian, Komite Sekolah benar-benar dapat menjadi lembaga

masyarakat, Komite Sekolah tidak boleh lagi hanya menjadi “lembaga

stempel”. Yang diharapkan adalah Komite Sekolah yang benar-benar

dapat mengembangkan pola kemitraan dengan orang tua siswa, lembaga-

lembaga yang terkait dan sekolah.

34

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja Komite Sekolah yang dicapai ketua dan pengurus

Komite Sekolah di SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan.

2. Untuk menemukan data dan informasi mengenai kinerja Komite Sekolah di

SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli s/d Desember 2010. Adapun

lokasi atau tempat dilaksanakan kegiatan penelitian yaitu Sekolah SDIT Al-

Hikmah Cilandak Jl. Al Barqah Rt 006/13 No. 56 A, Jakarta Selatan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang

apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah.1 Jenis penelitian ini adalah Penelitian

deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada

secara alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian deskriptif tidak

1 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

2009), cet. ke-29, h. 6

35

memberikan perlakukan, manipulasi atau pengubahan pada variabel, tetapi

menggambarkan suatu kondisi apa adanya.2 Sedangkan pendekatan penelitian

yang dipakai adalah analisis deskriptif, yaitu menggambarkan,

memaparkan, dan mengungkapkan hasil penelitian kinerja Komite Sekolah

SDIT Al-Hikmah Jakarta.

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan

skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN

Jakarta tahun 2007. Untuk menemukan data, fakta, dan informasi yang

menyangkut dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, penulis

menggunakan penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini dimaksudkan

agar dapat diperoleh fakta, data dan informasi yang lebih objektif dan akurat

mengenai Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta.

D. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah subjek dari mana

data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu orang

yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan

tertulis maupun lisan 3

Menurut Lofland, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber

data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini

dibagi menjadi dua bagian, yakni sumber data primer dan sumber data

sekunder.

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik

individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian

kuesioner, sedang data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih

2 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2008), cet. Ke-4, h. 74 3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 2006), h. 129

36

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak

pengumpul lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini, yaitu: kepala

sekolah SDIT Al-Hikmah Cilandak, Pengurus Komite Sekolah di SDIT Al-

Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan terdiri dari: ketua komite, sekretaris, dan

bendahara, anggota serta guru SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan yang

berjumlah sepuluh orang dan orang tua non Komite Sekolah berjumlah empat

sebagai penguat data. Sedangkan yang dijadikan data sekunder adalah

dokumen-dokumen atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan

kebutuhan penelitian, seperti internet, majalah, dan buku-buku yang

bersangkutan kinerja Komite Sekolah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memenuhi kebutuhan penelitian, baik untuk memperoleh data,

fakta dan informasi yang dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini,

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Observasi

“Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa observasi atau disebut

juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu

obyek dengan menggunakan segala indera.”4 Adapun dalam penelitian ini

peneliti menggunakan metode observasi agar dapat melihat secara langsug

kondisi SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan. Yaitu melihat-lihat

lokasi penelitian, memperhatikan perilaku informan, mendengarkan

pendapat informan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Kinerja Komite

Sekolah di SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan.

Adapun dalam tahapan ini kegiatan yang harus dilakukan oleh

peneliti, antara lain:

a. Memilih lapangan penelitian. Dengan pertimbangan bahwa di SDIT Al-

Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan komite sekolahnya sudah terbentuk

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan....h. 229

37

yakni seiring dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI

Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Selain itu, di lokasi ini

memungkinkan mempermudah bagi peneliti untuk melakukan

penelitian dan observasi karena sekolah ini merupakan salah satu

sekolah SDIT favorit di Jakarta Selatan.

b. Mengurus perijinan penelitian secara formal. Bermaksud memberikan

surat penelitian sebagai syarat melakukan penelitian.

c. Melakukan penjajakan lapangan, dalam rangka penyesuaian dengan

SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan selaku objek penelitian.

Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal

segala unsur lingkungan sosial, fisik, keadaan alam dan sebagainya.

Selain itu, penjajakan ini juga untuk membuat peneliti mempersiapkan

diri, mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang

diperlukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan5. Berkaitan dengan hal ini, wawancara yang dilakukan penulis

dalam memperoleh data mengenai masalah yang menjadi objek penelitian,

maka dilakukan sejumlah wawancara kepada pihak-pihak yang terkait

dengan Komite Sekolah yakni: kepala sekolah, ketua Komite Sekolah,

bendahara, sekretaris, guru, dan orang tua murid non Komite Sekolah.

Wawancara bertujuan untuk medapatkan informasi dan data yang tidak

diperoleh melalui observasi dan dokumentasi.

3. Dokumentasi

Digunakan ketika data tidak bisa diperoleh dari hasil

wawancara dan observasi. Peneliti mengambil data-data tentang sejarah

5 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Mentodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),

h. 83

38

berdirinya sekolah, tujuan sekolah, struktur pengurusan Komite Sekolah, visi

misi sekolah, dan hal-hal yang berhubungan dengan Komite Sekolah.

F. Intrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam

penelitian ini berbentuk wawancara terbuka. Untuk memberi batasan

yang jelas dalam penyusunan instrumen, berikut ini dikemukakan definisi

konseptual dan definisi operasional.

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan petunjuk yang digunakan oleh

peneliti pengumpul data agar tidak kehilangan arah penelitian.6 Kinerja

Komite Sekolah adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pihak Komite

Sekolah dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai mitra kepala

sekolah dan guru-guru untuk pengembangan sekolah yang diaplikasikan

dalam pekerjaannya, sehingga dapat memberikan masukan dan rekomendasi

kepada satuan pendidikan.

Untuk melaksanakan roda organisasi sekolah harus menyusun

program kerja baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan suatu fenomena yang

dapat diamati dan diukur.7 Dalam rangka memberdayakan masyarakat dan

lingkungan sekolah, peran Komite Sekolah antara lain dapat dikemukakan

sebagai berikut:

a. Memberi pertimbangan (advisory agency) dalam membardayakan

masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan dan melaksanakan

kebijakan pendidikan.

6 Purwanto, Intrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2007), h. 91 7 Purwanto, Intrumen Penelitian Sosial..., h. 94

39

b. Mendukung (supporting agency) kerja sama sekolah dengan masyarakat,

baik secara financial, pemikiran,maupun tenaga dalam penyelenggaraan

pendidikan.

c. Mengontrol (controlling agency) kerja sama sekolah dengan masyarakat

dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output

pendidikan

d. Mediator antara sekolah, pemerintah (eksekutif), dewan perwakilan

rakyat daerah (DPRD/ legeslatif), dengan masyarakat.

Sebelum melakukan wawancara, maka perlu di buat suatu

pedoman. Adapun pedoman tersebut di buat dalam bentuk kisi-kisi intrumen

penelitian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2

Pedoman Wawancara Kepala Sekolah

Variabel Indikator No. Item Jumlah soal

Kinerja komite

sekolah

1. Sebagai badan pemberi

pertimbangan (advisory

agency)

2. Sebagai badan

pendukung (suppurt

agency)

3. Sebagai badan pengonrol

(controling agency)

4. Sebagai mediator

1,2

3,4,7

5,8

6,9,10

2

3

2

3

40

Tabel 3

Pedoman Wawancara Komite Sekolah

Variabel Indikator No. Item Jumlah soal

Kinerja komite

sekolah

1. Mendorong tumbuhnya

perhatian dan komitmen

masyarakat terhadap

penyelenggaraan

pendidikan bermutu

2. Melakukan kerja sama

dengan masyarakat

(institusi terkait)

3. Menampung dan

menganalisis aspirasi,

ide, tuntutan dan

berbagai kebutuhan

pendidikan dari

masyarakat.

4. Memberikan masukan

pertimbangan, dan

rekomendasi kepada

sekolah dan pemerintah

5. Mendorong orang tua

dan masyarakat untuk

berpartisipasi dalam

pendidikan.

6. Melakukan evaluasi dan

pengawasan terhadap

kebijakan, program,

penyelenggaraan dan

keluaran pendidikan.

2,3,5,

12,13,14

15,17

1,10

4,6,11,16

18,19,20

7,8,9

6

2

2

4

3

3

41

Tabel 4

Pedoman Wawancara Orang Tua (non komite)

Variabel Indikator No. Item Jumlah soal

Kinerja komite

sekolah

1. Sosialisasi komite sekolah

2. Peran dan fungsi komite

sekolah

3. Mengontrol dan

mengevaluasi kegiatan

komite sekolah

4. Kerja sama dengan pihak-

pihak terkait komite

sekolah

1

2,3

4,5

6,7,8,9,10

1

2

2

5

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk

menguraikan keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh agar data-

data tersebut dapat dipahami bukan saja oleh orang yang meneliti (peneliti),

akan tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian itu.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat interaktif,

berlangsung dalam lingkaran yang saling tumpang tindih8. Analisis kualitatif

cenderung menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme

dibangun berdasarkan pada hal-hal yang khusus atau data di lapangan dan

bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data-data yang sudah diperoleh dan

dikumpulkan dianalisis dengan membuat kategorisasi agar mempermudah

dalam penafsiran data. Masing-masing data yang telah dikategorisasi, dikaitkan

untuk memperoleh hubungan agar sampai pada kesimpulan.

8Nana, Metode Penelitian…, h. 114.

42

Secara sistematis, dalam menganalisa data penelitian ini, data yang

diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu dicatat agar sumber datanya dapat

ditelusuri. Setelah proses pencatatan selesai, data-data tersebut dikumpulkan

untuk dipilah-pilah dan dikategorikan. Agar kategori data itu mempunyai

makna, maka dicari hubungan-hubungan dan pola-pola yang terdapat dalam

data untuk dibuat temuan-temuan umum9. Dengan langkah analisis data

deskriptif kualitatif demikian dapat diperoleh hasil penelitian yang

mencerminkan hasil sebenarnya yang diharapkan.

9Lexy, Metodologi Penelitian, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2009, Cet. 26, h. 248.

43

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Jakarta

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pra sekolah, jalur

pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Jadi komite sekolah

merupakan lembaga bersifat mandiri (independen), yang manampung aspirasi

masyarakat dan tidak mempunyai hubungan hirarki dengan sekolah dan juga

pemerintah serta kedudukannya disatuan pendidikan. Komite Sekolah

merupakan mitra (partner) yang dapat membantu mengelola dan

mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah bersama dengan kepala sekolah

yang demokratis, akuntabel, dan efesiensi dalam rangka peningkatan mutu

pelayanan pendidikan dan hasil belajar.

Dari sejumlah permasalahan yang dihadapi kota Jakarta, khususnya

yang terkait dengan sumber daya manusia diperlukan satu solusi untuk

penyelesaiannya antara lain dengan cara meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan masyarakat Jakarta agar mereka dapat menjadi sumber daya

manusia yang memiliki karakter terpuji, rasa nasionalisme yang tinggi dan

44

tangguh, kompetensi, keterampilan, serta sehat rohani dan jasmani sehingga

akan tangguh menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi

Ibukota dan dunia global.

Berdirinya yayasan Al-Hikmah, bertujuan lebih mengarah kepada

kegiatan sosial dan agama. Seiring berjalannya waktu yayasan Al-Hikmah

berkembang cukup pesat sampai ke lembaga pendidikan. Pada tahun 2001

berdiri lembaga pendidikan sekolah dasar yang bernama SDIT Al-Hikmah dan

memulai kegiatan pembelajaran untuk tahun pengajaran 2001/2002 dengan

jumlah siswa sebanyak 29 orang. Pimpinan sekolah untuk pertama kalinya di

jabat oleh Bapak Asikin S, S.pd. salah satu keluarga, dari ketua yayasan Al-

Hikmah.

Dari tahun ketahun SDIT Al-Hikmah mengalami perubahan kearah

perkembangan yang lebih baik, selangkah demi selangkah mengalami

kemajuan di beberapa segi antara lain, jumlah siswa, sarana dan prasarana,

kualitas guru serta bidang administrasi dan manajemen sekolah. Karena

semakin banyaknya siswa dan tuntutan fasilitas pendidikan, pada tahun ke

tahun sekolah ini mengalami pembangunan berupa fisik bangunan ruang

belajar siswa-siswi SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan.

Pada operasionalisasinya tidak sedikit tantangan dan hambatan yang

di hadapi pengelola sekolah antara lain anggaran operasional sekolah yang

cukup besar, yang belum seimbang dengan pendapatan yang di peroleh .

Namun hambatan demi hambatan tidak mengurangi semangat pengelolah dan

guru-guru untuk tetap menjaga profesionalisme kerja demi menjaga kualitas di

dalam proses belajar mengajar, termasuk partisipasi masyarakat dan para orang

siswa.

Latar belakang kelahiran Komite Sekolah tidak bisa dipisahkan

dengan keberadaan organisasi pendahulunya, yakni Persatuan Orang Tua

Murid dan Guru (POMG) dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan

(BP3). Bersamaan berdirinya SDIT Al-Hikmah lahirnya juga POMG yang

45

mempersatukan antara orang tua murid dan guru. Tapi dalam perjalanannya

keberadaan POMG tidak begitu aktif, hanya bertahan selama 3 tahun. Dengan

latar belakang inilah sehingga pihak yayasan dan sekolah langsung merubah

dari POMG ke Komite Sekolah sejalan dengan tuntutan dari orang tua siswa,

diharapkan aktif antara sekolah dengan orang tua siswa, dan bisa harmonis

tidak seperti pada masa POMG.

Mekanisme pemilihan Komite Sekolah pada tahun 2004 sistemnya

langsung penunjukan yayasan sekolah terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara.

Dari tahun ketahun Komite Sekolah mengalami kemajuan hingga saat ini.

Perubahan yang sangat signifikan dari Komite Sebelumnya ialah belum

maksimal dalam program kerja, pada segi pendanaan dan perbaikan sarana dan

prasarana, pada periode kepengurusan Komite Sekolah pertama sejak berubah

dari POMG menjadi Komite Sekolah berjalan dengan baik sesuai dengan

tuntutan dari masyarkat dan orang tua siswa.

1. Visi dan Misi Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah

a. Visi

• Kokoh dalam aqidah

• Tekun dalam beribadah

• Unggul dalam ilmu pengetahuan

• Mulia dalam akhlaq

• Mandiri dalam kehidupan

• Menciptakan suasana kekeluargaan dalam kemitraan orang tua

siswa dan sekolah

• Meningkatkan mutu pendidikan sekolah

46

b. Misi

• Memperkokoh aqidah islamiyah dan mengembangkan wawasan

anak.

• Membentuk anak didik yang cerdas berakhlaqul karimah,

berwawasan ilmu pengetahuan yang luas dan berlandaskan Al

Qur’an.

• Melatih, mendidik dan mengembangkan bakat dasar, baca tulis,

matematika dan sosial serta sesuai perkembangan untuk

mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi.

• Membantu orang tua membentuk putra putrinya menjadi anak yang

sholeh.

• Menjalin kerjasama dengan baik antara Sekolah dan oran tua murid

• Membangun kemitraan dengan dunia usaha

2. Tujuan Komite Sekolah

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam

melahirkan kebijakan operasional dan program Pendidikan:

b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan

masyarakat dalam penyelenggaraan disatuan pendidikan.

c. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan

demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang

bermutu di sauan pendidikan.

3. Peran Komite Sekolah

a. Pemberi pertimbangan dalam penetuan dan pelaksanaan kebijakan

pendidikan di satuan pendidikan.

b. Pendukung financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggraan

pendidikan di satuan pendidikan.

c. Pengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran

pendidikan di satuan pendidikan

47

d. Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

4. Fungsi Komite Sekolah

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan.

b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan /organisasi /dunia

usaha /dunia industri)

c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan sebagai kebutuhan

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah

mengenai :

1) Kebijakan dan Program Pendidikan

2) Rencana Anggaran (RAPBS)

3) Kriteria tenaga pendidikan

4) Kriteria Fasilitas Pendidikan

e. Mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan

pendidikan.

f. Menggalang dana masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan

pendidikan

g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

5. Program Kerja Komite SDIT Al-Hikmah Cilandak

a. Program Kerja Jangka Pendek

1) Rapak pengurus Komite sekolah secara periodik.

2) Membantu mempromosikan SDIT Al-Hikmah

3) Kerjasama dalam peningkatan mutu pendidikan.

4) Membantu mengusahakan dana untuk pembangunan fisik sekolah.

b. Program Kerja Jangka Menengah

1) Terlibat langsung dengan pertemuan orang tua murid.

48

2) Ikut mempromosikan SDIT Al-Hikmah.

3) Mendukung program peningkatan mutu pendidikan.

4) Mendukung program peningkatan sarana prasarana SDIT Al-Hikmah

dengan mencari dana untuk pembangunan sekolah.

5) Mengevaluasi prestasi sekolah yang telah dicapai.

c. Program Kerja Jangka Panjang

1) Memonitor peningkatan mutu pendidikan.

2) Meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan.

3) Meningkatkan mutu guru dan karyawan.

4) Mencari dana untuk pemeliharaan sarana fisik sekolah.

Selain Program-program kegiatan tersebut diatas juga dilakukan

pertemuan-pertemuan rutin yang membahas beberapa agenda penting dalam

rangka meningkatkan mutu sekolah antaran lain :

a. Pertemuan Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah mengenai Penerimaan

Siswa baru.

b. Pertemuan Komite Sekolah dan Panitia Penerimaan Siswa Baru

c. Pertemuan Orang tua Murid, Komite Sekolah ,Kepala Sekolah, Guru dan

Pegawai

d. Pertemuan Pembahasan Dana Operasional Sekolah (BOS)

e. Rapat Koordinasi menghadapi Mid Semester, Semester Ganjil/Genap,

Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

f. Pertemuan Khusus Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah tentang

Ketenagaan.

g. Rapat Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah tentang Pengadaan

Sarana/Prasarana.

6. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

a. Tugas komite sekolah mempunyai tugas membantu penyelenggraan

kegiatan belajar mangajar di sekolah dan ikut memelihara,

menumbuhkan, meningkatkan, serta membantu mengembangkan sekolah

sebagai wawasan wiyatamandala

49

b. Komite mempunyai wewenang :

1) Mewakili orang tua dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas

Komite Sekolah baik di dalam maupun di luas sekolah

2) Mengadakan hubungan kerjasama dengan orang tua, warga sekolah,

masyarakat, pemerintah,dan dunia usaha /dunia industri yang terkait.

3) Mengusahakan sumbangan suka rela dari masyarakat yang peduli

pendidikan.

4) Mengadakan forum komunikasi dalam usaha menanggulangi terjadi

faktor yang menghambat kelancaran belajar mengajar di sekolah.

c. Komite Sekolah mempunyai tanggung jawab:

1) Tersusunnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta

terlaksananya program tahunan Komite Sekolah dengan baik.

2) Terhimpunnya sumbangan suka rela dan bantuan lainnya dari

masyarakat peduli pendidikan untuk kelancaran penyelenggaraan

pendidikan di sekolah.

3) Terjalinnya hubungan yang baik antara stake holder, warga sekolah

dan masyarakat.

4) Pemamfaatan sumbangan suka rela atau bantuan lainnya secara tepat

sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

5) Melakukan pemantauan penggunaan dan pemamfaatan sumbangan

suka rela bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan dan program kerja

yang ditetapkan.1

7. Job Description masing-masing pengurus

a. Ketua Komite Sekolah, bertanggung jawab penuh atas jalannya

organisasi. Komite Sekolah yang dalam pekerjaannya akan dibantu

oleh satu orang bendahara, satu orang sekretaris komite dan para

anggota komite.

b. Bendahara Komite Sekolah, bertangung jawab penuh atas keluar

masuknya dana Komite Sekolah disertai dengan catatan lerlampir

atau dalam bentuk buku laporan.

1 Arsip Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Cilandak Jakarta

50

c. Sekretaris Komite Sekolah, bertanggung jawab penuh atas seluruh

dokumen-dokumen yang terkait dangan aktivitas Komite Sekolah

disertai dengan catatat.

d. Anggota Komite Sekolah, bertangung jawab penuh dalam

membantu pelaksanaan sekaligus mengawasi jalannya kegiatan

Komite Sekolah.

8. Keuangan Komite Sekolah

a. Seluruh pembukuan Komite Sekolah akan menjadi tanggung jawab

bendahara Komite Sekolah.

b. Keuangan komite akan dimasukkan dalam sebuah Rekening Bank

dengan menggunakan 2 nama nasabah.

c. Pengeluaran uang komite hanya dapat dikeluarkan dengan

diketahui dan disetujui oleh Ketua Komite Sekolah, bendahara dan

kepala sekolah. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui, maka

dana Komite dana tersebut atas permintaan siapapun tidak sah

dikeluarkan.

d. Bendahara hanya diperkenankan memegang dana sebesar Rp.

500.000,- untuk keperluan operasional.

e. Bendahara wajib melaporkan atas keuangan komite satu bulan

sekali untuk seluruh pengurus komite (internal) dan enam bulan

sekali untuk selurh orang tua siswa.2

A. Deskripsi dan Analisis Data

1. Keanggotaan Komite Sekolah

Komite Sekolah berbeda dengan badan pembantu penyelenggara

pendidikan (BP3) yang pengurusya adalah orang tua dan guru. Komite

sekolah sekarang lebih lengkap karena pengurusnya dari berbagai unsur

masyarakat. Sebagaimana nomor 044/U2002 tentang pembentukan dewan

pendidikan dan Komite Sekolah, keanggotaan komite sekolah harus

meliputi beberapa unsur, yakni dari unsur masyarakat yang terdiri dari orang

2 Arsip Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Cilandak Jakarta

51

tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia

usaha/industri, organisasi profesi pendidikan, wakil alumni dan juga wakil

peserta didik dan unsur dewan guru.

SDIT Al-Hikmah Jakarta belum memaksimalkan unsur-unsur

pengurus komite sekolah dari berbagai kalangan diantaranya adalah unsur

orang tua murid dalam hal orang tua berbagai latar belakang profesi di

antaranya dari unsur pemerintah birokrat, tokoh pemerintah, guru mata

pelajaran, alumni sekolah, bahkan masyarakat disekeliling lingkungan

sekolah yang paling terdekat pihak Komite Sekolah belum melibatkan

dalam keanggotaan Komite Sekolah hanya melibatkan dari orang tua murid

yang menjadi pengurus komite sekolah. Sehingga ada ungkapan dari salah

satu oran tua murid sekolah SDIT Al-Hikmah belum maksimal dalam

bersosialisasi dilingkungan terdekat sekolah padahal sangat diperlukan

bagaimanapun lingkungan harus dilibatkan dalam kepengurusan Komite

Sekolah sehingga menimbulkan harmonisasi di sekolah antara sekolah dan

lingkungan masyarakat sekolah.

Menurut Bapak Lulus Sedyanto menyatakan:

“...komponen-komponen komite sekolah sekarang seharusnya anggota dimulai dari tokoh masyarakat, kemudian tokoh pendidikan, tokoh dunia usaha, pemerhati pendidikan, LSM pendidikan bahkan orang tua murid yang benar-benar peduli dengan pendidikan. Pada dasarnya di sekolah SDIT Al-Hikmah telah kami terapkan sesuai standar diknas tentang kepengurusan komite sekolah. Setiap pengurus harus melibatkan selain dari orang tua murid, guru mata pelajaran, staf sekolah di pengurusan periode sekarang, kami belum sepenuhnya melibatkan tokoh masyarakat, LSM pemerhati pendidikan, tokoh dunia usaha dan yang dapat mendukung dalam kepengurusan. inilah yang menjadi kekurangan dari kepengurusan kami di SDIT Al-Hikmah, seharusnya kepengurusan Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah merujuk ke buku panduan Komite Sekolah yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Jakarta pada Tahun 2003 yang pada pasal 8 mengenai keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari yakni:

a. Orang tua murid b. Tokoh masyarakat

52

c. Tokoh pendidikan, dan d. Dunia usaha

Kami selaku pengurus sudah melakukan sebagian apa yang telah yang distandarkan oleh diknas walaupun masih ada yang belum kami libatkan didalam kepengurusan terutama hal yang terpenting dalam kepengurusan Komite Sekolah ialah dunia usaha agar menunjang kegiatan ektrakurikuler di SDIT Al-Hikmah sangat penting kerjasama dengan dunia usaha dikarenakan sangat membantu dari segi dana. Dalam hal ini menjadi agenda kami sebagai pengurus bisa melibatkan tokoh masyarakat, LSM pemerhati pendidikan dan dunia usaha diperiode akan datang agar pengurus komite dapat berjalan dengan baik”3.

Berikut adalah pengurus dan anggota Komite sekolah dalam

struktur yang sudah dibentuk di sekolah SDIT Al-Hikmah Jakarta.

Tabel 5

Susunan Pengurus Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Jakarta

Periode 2004-2007

No Jabatan Nama Unsur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ketua

Sekretaris 1

Sekretaris 2

Bendahara 1

Bendahara 2

Div. KBM & Ekskul

Div. SDM Ortu & Guru

Div. Dana

Div. Humas & Publikasi

Div. Litbang

Ibu Dewi Rahmawati

Ibu Emma Soraya

Bapak Karim

Ibu Rani

Ibu Nanik

Ibu Ati

Bapak Karim

Ibu Nurhayati Naim

Ibu Elia

Bapak Ikhsan

Guru

Ibu rumah tangga

Staf sekolah/admin

Ibu rumah tangga

Ibu rumah tangga

Guru

Staf sekolah/admin

Staf sekolah/admin

Ibu rumah tangga

Pengawai Swasta

3 Wawancara dengan ketua Komite Sekolah pada tanggal 06/11/2010 di sekolah SDIT Al-

Hikmah Cilandak, Jakarta

53

Tabel 6

Susunan Pengurus Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Jakarta

Periode 2007-2011

No Jabatan Nama Unsur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ketua

Wakil ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Bapak Girarda/Ir. Lulus

Sedyanto*

Ibu Erza

Ibu Emma Soraya

Ibu Ellyda

Dewan kelas I

Dewan kelas II

Dewan kelas III

Dewan kelas IV

Dewan kelas V

Dewan kelas VI

Engineering School France

Pengawai swasta

Pengawai swasta

Ibu rumah tangga

Wiraswasta

Guru mata pelajaran

Ibu rumah tangga

Ibu rumah tangga

Guru mata pelajaran

Ibu rumah tangga

Guru mata pelajaran

Ket: Ir. Lulus Sedyanto melanjutkan kepemimpinan Bapak Girarda*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa keanggotaan Komite Sekolah

yang ada di SDIT Al-Hikmah Jakarta belum memenuhi unsur yang sudah di

tetapkan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Jakarta pada Tahun 2003 yang

didalamnya pada pasal 8 mengenai keanggotaan Komite Sekolah. Yakni

dari unsur masyarakat terdiri dari: orang tua murid/wali murid, tokoh

masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha /industri, unsur birokrat dari

pemerintah, dan wakil alumni.

Jumlah pengurus dari dua periode terakhir menunjukkan jumlah

pengurus berjumlah sama yakni 10 orang. Namun demikian, diantara unsur

yang paling banyak mewakili keanggotaan Komite Sekolah adalah unsur

dewan guru dari sekolah yang bersangkutan yang berjumlah 2 sampai 5

orang. Pengurus harian yang ditetapkan minimal tiga orang yaitu ketua,

sekretaris, bendahara. Pada tabel diatas yang terdiri dari satu ketua, tetapi

diperiode sebelumnya menggunakan sekretaris dan bendahara lebih dari satu

54

orang (lihat tabel 1 dan 3), sedangkan anggota sebagaimana susunan

pengurus yakni lebih dari empat orang anggota.

Begitu juga kepengurusan komite sekolah diperiode 2007-2011

yang menjadi ketua adalah berasal dari satuan pendidikan dari sekolah

International school France, unsur yang sehari-harinya bekerja disekolah

International School France Jakarta sebagai Engineering sekolahan. dengan

pertimbangan bahwa ketua yang terpilih diperiode 2007-2011 telah menjadi

pengurus Sekolah International France Jakarta. Dengan demikian

diharapkan karena telah mempunyai pengalaman menjadi pengurus sekolah

International France sehingga pihak sekolah menyetujui usulan dari orang

tua murid menjadi ketua Komite Sekolah dengan harapan program dan

konsep yang sebelumnya belum berjalan dengan baik dapat dilanjutkan

dengan kepengurusan periode kepemimpinan yang baru.

Pengurusan komite periode 2007-2011 mengalami pergantian ketua

Komite sebelum masa akhir jabatan Bapak Girarda dan digantikan Bapak

Lulus Sudianto. Ketua sebelumnya hanya menjabat selama 2 tahun dan

mengundurkan diri sebagai ketua Komite Sekolah Al-Hikmah periode

2007-2011, karena terjadi perubahan pengurus dewan kelas dan pengurus

Komite yang anaknya telah lulus dari sekolahan. Diangkatnya bapak Lulus

sedyanto menggantikan bapak Girarda dengan sistem penunjukkan langsung

dari pihak sekolah dan yayasan Al-Hikmah dengan meminta persetujuan

dari orang tua siswa yang mengacu pada ADRT Komite Sekolah.

Hal ini di kemukakan Ibu Ellyda bendahara komite Sekolah yang

menyatakan:

”...dalam kepengurusan komite 2007-2011 ditengah masa jabatan kepemimpinan Bapak Girarda ditahun kedua menjabat sebagai ketua Komite Sekolah bapak Girarda mengundurkan diri dikarenakan beliu meminta adanya penyegaran pengurus Komite Sekolah yang anaknya telah lulus sekolah permintaan berakhirnya masa jabatan bapak Girarda sebelum waktunya langsung diterima oleh pihak sekolah dan yayasan sekolah lalu pihak sekolah bersama

55

yayasan melakukan penunjukan langsung kepada bapak Lulus sudianto yang sebelumnya meminta persetujuan dari orang tua murid dengan alasan dari pihak yayasan bahwa bapak Lulus layak menggatikan ketua sebelumnya karena melihat dari segi latar belakangnya dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan...4”

Komite Sekolah memiliki peran yang sangat penting terhadap

pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan. Peran Komite Sekolah

tersebut tidak hanya terbatas pada mobilisasi sumbangan sebagaimana peran

BP3 atau POMG, akan tetapi lebih berperan serta pada hal-hal yang lebih

subtansial untuk membantu merencanakan, menetapkan, menjalankan,

mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan. Peran Komite

Sekolah sangat diperlukan untuk memberikan pertimbangan (advisory

agency) pengambilan keputusan, dukungan (supporting agency) dan

memenuhi kebutuhan sekolah, pengawasan (controlling agency) manajemen

sekolah, mediator antara masyarakat di satuan pendidikan dengan

pemerintah, dan lainnya secara transparan dan demokratis dengan etika yang

kuat.

Peran serta masyarakat dalam komite sekolah sangat penting bagi

pembangunan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Sebagai lembaga

yang bersifat mandiri (independen) dan berkedudukan di satuan pendidikan

merupakan wadah para orang tua siswa berperan serta mengelolah

pendidikan demi kemajuan putra putrinya. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-

Hikmah Jakarta telah menerapkan sistem pendidikan nasional yang berbasis

pada manajemen Berbasis Masyarakat. Hal tersebut dapat dipahami dari

peranan Komite Sekolah yang sangat besar. Menurut Kepala Sekolah SDIT

Al-Hikmah Jakarta “Di era otonomi pendidikan ini keluarga dan masyarakat

bukan lagi pihak yang pasif hanya menerima keputusan-keputusan dalam

4 Wawancara Bendahara Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah, Pada Tanggal 01/11/2010

56

penyelenggaraan pendidikan mereka harus aktif berperan, menentukan,

memberikan saran dan kritik serta membuat program bersama sekolah”5.

Dalam pelaksanaannya, bahwa komite sekolah sangat membantu

sekolah dan banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah. Upaya

memberdayakan peran serta masyarakat terutama orang tua perserta didik

dalam pengelolaan pendidikan menjadi suatu keharusan untuk

meningkatkan kualitas pendidikan menjdi lebih baik. Dan sebagai kekuatan

control dalam pelaksanaan berbagai program sekolah menjadi sangat

penting. Komite sekolah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan

peran serta orang tua peserta didik dalam ikut bertanggung jawab terhadap

keberhasilan pendidikan, sebagaimana yang telah di upayakan SDIT Al-

Hikmah Jakarta.

Selama ini keterlibatan Komite sekolah sangat besar salah satu

fungsi komite sekolah ialah menjembatani antara orang tua siswa dengan

sekolah melibatkan orang tua murid dalam hal penyusunan program komite

sekolah dan bersama-sama mengevaluasi program yang telah di buat.

Menurut salah satu orang tua murid SDIT Al-Hikmah bahwa keberadaan

komite sekolah dalam upaya pemberdayaan masyarakat terhadap sekolah

mengatakan

“...kami sangat terwakili dengan keberadaan komite sekolah karena sangat membantu orang tua siswa apabila ada keluhan-keluhan orang tua siswa terhadap sekolah, komite sekolah menampung aspira kami dan dirapatkan bersama pihak yayasan sekolah dengan orang tua siswa bersama pegurus komite sekolah agar keluhan-keluhan orang tua siswa terjawab jadi fungsi komite sekolah yang di sekolah SDIT ini cukup berjalan dengan baik...”.6

keberadaan komite di sekolah telah melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksankan seperti kegiatan yang bersifat akademis, misalnya kegiatan

5 Wawancara dengan Murtaza Kepala sekola SDIT Al-Hikmah Cilandak, pada Tanggal

01/11/2010 diruangan Kepala Sekolah 6 Orang tua murid SDIT-Al-Hikmah Cilandak, kelas 1 dan 3

57

ektrakurikuler yang rutin dilaksanaksanakan sekali seminggu dan komite

sekolah bekerja sama dengan guru ektrakurikuler komite sekolah

menyediakan sarana yang diperlukan dalam kegiatan ektrakurikuler sebagai

peningkatan pengembangan diri siswa sesuai dengan minatnya. Sedangkan

kegiatan peningkatan kualitas pendidikan melalui penambahan les di luar

jam sekolah yang dilaksanakan pada sore harinya, kunjungan siswa ke

tempat-tempat musium bersejarah bersama dengan guru mata pelajaran

bertujuan sebagai penambahan wawasan siswa setiap dilaksanakan akhir

tahun ajaran. Sedangkan kegiatan yang bersifat non akademisi, adalah

kegiatan bazaar yang biasanya dilaksanakan tiap akhir ujian semester

maupun ujian akhir nasional bekerja sama dengan orang tua siswa, dan

program yang selama ini telah berjalan rapat-rapat pleno dalam menentukan

RAPBS, pembangunan fisik seperti gedung lab. Bahasa dan lab. Komputer

dan ruang belajar baik membangun yang baru maupun hanya sekedar

renovasi, pagar, tempat parkir guru dan pengecekan AC ruangan belajar

setiap tiga bulan, sarana olah raga, hingga penghijauan lingkungan sekolah

ikut berpartisipasi dan menyediakan sarana dan prasarana yang lain.

Hal ini dikemukakan guru pelajaran dan menjabat wali kelas 4 di

sekolah SDIT Al-Hikmah:

“...keterlibatan dan keberadaan komite sekolah di sekolah ini saya sangat merasa terbantu dengan keaktifan komite sekolah dan saya melihat peran dan fungsi komite sekolah bukan hanya sebagai pengesah apabila ada bantuan dana dari pemerintah, dari masyarakat serta dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya sehingga ada muncul anggapan dimasyarakat bahwa komite sekolah hanya dimanfaatkan oleh pihak sekolah yang tidak bertanggung jawab. Komite yang di SDIT Al-Hikmah sangat berperan penting dan membantu dalam hal kegiatan belajar mengajar belum lagi program atau kegiatan guru yang direncanakan atau dijalankan sebagian terbantu dengan adanya komite sekolah. mengenai dalam hal pengumpulan dana komite sekolah sudah semaksimal mungkin secara terbuka setiap akhir kegiatan atau akhir semester komite membagikan laporan keuangan terhadap orang tua sebagai bukti bahwa komite menunjukkan dana yang dari orang tua murid dipakai sesuai dengan kegiatan sekolah.

58

Belum lagi dari aspirasi atau keluhan orang tua murid langsung direspon oleh komite sekolah dan dilaporkan kepada pihak yayasan sekolah serta ada timbal balik komite terhadap orang tua siswa serta pengawasan sekolah terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan namun ada halnya yang belum terlaksananya ialah belum dilibatkan secara penuh terhadap guru dalam hal penyusunan program komite sekolah, komite hanya melibatkan orang tua murid dan pihal sekolah dalam penyusunan program sekolah, terlepas dari itu secara garis besar bahwa komite sekolah di SDIT Al-Hikmah telah menjalankan tugasnya dengan baik serta saya berharap dengan guru-guru lainnya kedepannya komite sekolah lebih ditingkatkan lagi pengawasan dan kerjasama dengan pihak yayasan sekolah, guru dan staf sekolah...7”

2. Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah

Agar komite sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan

pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan

mekanisme yang benar, serta dapat dikelolah secara benar pula. Komite

sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara

luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh

panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi anggota,

pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil

pemilihan. Dilakukan secara akuntabel bahwa panitia persiapan hendaknya

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun

penggunaan dana kepanitiaan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Lulus Sedyanto,

selaku ketua komite sekolah, beliau menyatakan bahwa:

“....mekanisme pembentukan Komite Sekolah di SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan ini terlebih dahulu kita mengundang beberapa orang diantaranya yaitu: tokoh masyarakat sekitar, alumni, wali murid-wali murid yang dianggap berpotensi, setelah mereka yang diundang datang, lalu kita mengadakan rapat/musyawarah, kemudian diadakan pemilihan....”8

7 Wawancara Guru Mata Pelajaran Al-Quran dan Tahfiz SDIT-Al-Hikmah Cilandak,

Jakarta Pada Tanggal, 04/11/2010 8 Wawancara dengan ketua Komite Sekolah pada tanggal 06/11/2010 di sekolah SDIT Al-

Hikmah Cilandak, Jakarta

59

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Murtaza kepala sekolah di

SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan, sebagai berikut:

“...mekanisme pemilihan/pembentukan anggota dan pengurus komite sekolah di SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan ini dilakukan secara musyawarah, untuk pemilihannya biasanya dilakukan 3 tahun sekali. Pada waktu pemilihan, sekolah mengundang wali murid yang puteranya masih dikelas I jadi baru masuk. Dan ada juga sebagaian wali murid yang lama supaya tidak terputus hubungannya. Disana ada aturannya dari wali murid murni dan ada wali murid yang sekaligus menjabat sebagai guru disini, alumni dan steakholder. Jadi orang-orang yang berperan di sekitar kita yang mendukung, kita undang beberapa orang itu kemudian dari orang-orang yang hadir itu kita mengadakan musyawarah, kemudian kita pemilihan. Sebelumnya kita undang beberapa orang calon, dari yang datang kita musyawarakan apa yang di inginkan secara pemilhannya setelah itu kita adakan pemilihannya, dan ada pernyataan kesanggupan...”9

Lebih lanjut dikemukakan pula oleh Ibu Ellyda, selaku bendahara

komite sekolah, sebagai berikut:

“...adapun mekanisme pembentukan komite sekolah di sekolah ini, pertama-tama kita memilih wali siswa yang diharapkan peduli dengan kondisi sekolah. Jadi wali siswa yang setidaknya dia itu mengetahui, bukan wali siswa yang awam sekali. Dan diharapkan sesekali punya waktu untuk datang ke sekolah. Kemudian mereka diundang dan pada saat itu diadakan pemilihan komite sekolah secara foting dan tentunya berlandaskan azaz demokratis, transparan, dan akuntabel...”10

Sebagaimana pernyataan diatas, SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta

telah melaksanakan pembentukan/pemilihan anggota dan pengurus komite

sekolah yang mengacu pada tata cara pembentukan yang demokratis, seperti

yang tertulis dalam SK. Direktorat Jendral Kementrian Pendidikan Nasional

prinsip pembentukan komite sekolah, yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan

demokratis, serta merupakan mitra satuan pendidikan.

Secara formal, hampir semua sekolah telah memiliki perangkat

komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program

9 Wawancara dengan Murtaza Kepala sekola SDIT Al-Hikmah Cilandak, pada Tanggal

01/11/2010 diruangan Kepala Sekolah 10 Wawancara Bendahara Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah, Pada Tanggal 01/11/2010

60

pendidikan di sekolah. Kehadiran komite sekolah telah menunjukkan

sahamnya sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru

dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program

pembangunan fisik maupun non fisik.

3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Adapun peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan

mutu pendidikan, diantaranya yaitu:

a. Sebagai Pemberi Pertimbangan (advisory Agency)

Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi

sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang sebagai mitra

kerja kepala sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa

depan sekolah. Melalui komite sekolah, orang tua dan masyarakat dapat

ikut merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh

sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan

ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program,

dan kegiatan sekolah. Selama ini keberadaan komite sekolah sangat

berarti sekali bagi setiap satuan pendidikan. Karena komite sekolah itu

merupakan pembantu utama satuan pendidikan dalam memakmurkan

pendidikan sekolah (lembaga pendidikan) selain masyarakat internal

sekolah.

Segala macam program yang akan dilaksanakan sekolah

sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah. Sebab,

segala macam kebijakan yang akan diterapkan ataupun yang akan

dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat inernal maupun

eksternal sekolah. Hal ini Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak

Murtaza, selaku kepala SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan beliau

menyatakan bahwa:

“...komite sekolah memberi pertimbangan khususnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan, misalnya dalam hal pengadaan pendingin ruangan belajar siswa (AC), sebelum sekolah mengambil keputusan, maka terlebih dahulu dikonsultasikan

61

dengan komite sekolah. Maka terjadilah diskusi dan masukan-masukan dari komite sekolah kepada pihak sekolah...”11

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Emma Soraya selaku

sekretaris komite sekolah di SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan,

sebagai berikut:

“...komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah dapat memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya sekolah akan mengajukan rehab sarana dan gedung yang rusak, sekolah akan melakukan pelebaran mushalla, rencana pembangunan tempat parkir kendaraan dll, maka pihak sekolah terlebih dahulu mengkonsultasikan masalah itu kepada komite sekolah agar dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah. Dan atas nama masyarakat yang diwakilinya, komite sekolah dapat menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap rencana dan program pendidikan yang disusun oleh sekolah dan yayasan sekolah...”12

Selain dari pada itu, posisi komite sekolah sebagai pemberi

pertimbanganpun masih berlanjut pada pemberian masukan dan

pertimbangan dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja

sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan, kriteria tenaga kependidikan,

dan kriteria fasilitas pendidikan.

Sebagaimana yang peneliti temukan di lapangan dari hasil

wawancara dengan ketua komite SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta

Selatan yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan di SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan bahwa

keterlibatan komite sekolah bersifat menyeluruh, mulai dari pemberian

masukan dan petimbangan dalam menetapkan RAPBS, pemberi

pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di

sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam

11 Wawancara dengan Murtaza Kepala sekola SDIT Al-Hikmah Cilandak, pada Tanggal

01/11/2010 diruangan Kepala Sekolah 12 Wawancara dengan sekretaris Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah, pada Tanggal

04/11/2010

62

masyarakat untuk dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah. berikut

hasil wawancaranya:

“...dalam perannya sebagai badan yang memberikan pertimbangan atau nasihat, komite sekolah di SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan dalam fungsi perencanaan pendidikan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) termasuk dalam penyelengggaraan rapat-rapat RAPBS”. Dalam pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan, antara lain: SDM, sarana dan prasarana, dan alokasi anggaran, komite sekolah berperan mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah.13

Hal senada diungkapkan pula Bapak Fahruddin, S.Pd, selaku

guru bidang studi Al-Quran dan Tahfiz di SDIT Al-Hikmah-Jakarta

Selatan sebagai berikut:

“...dalam pelaksanaan program, yang menyangkut: kurikulum, silabus, PBM (Proses Belajar Mengajar), dan penilaian, komite SDIT Al-Hikmah-Jakarta Selatan sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk pembelajarannya...”14

b. Sebagai Pendukung (Supporting Agency)

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi

penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan terutama

pendidikan agama Islam, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan

dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat

diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru,

biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut

memperbaiki sekolah yang rusak. Pemberdayaan bantuan sarana dan

13 Wawancara dengan ketua Komite Sekolah pada tanggal 06/11/2010 di sekolah SDIT Al-

Hikmah Cilandak, Jakarta 14 Wawancara Guru Mata Pelajaran Al-Quran dan Tahfiz SDIT-Al-Hikmah Cilandak,

Jakarta Pada Tanggal, 04/11/2010

63

prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada

masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan

pendidikan.

Peran pendukung yang dipegang oleh komite sekolah tidak

hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, namun lebih dari

itu. Dengan berperan sebagai supporting agency ini, komite sekolah

diharapkan dapat mendorong dan menyadarkan para orang tua dan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Karena pendidikan

khususnya lembaga (satuan) pendidikan tidak akan dapat berperan

sebagaimana fungsinya sebagai lembaga pembentuk generasi beradab

dan berpengetahuan tanpa mendapat dukungan besar dari masyarakat

luas (stakeholders).

Pada dasarnya pendidikan yang baik membutuhkan penyediaan

sarana prasarana yang memadai, ruang belajar yang cukup, serta biaya

yang banyak. Akan tetapi selama ini anggaran yang terdapat di sekolah

sangat terbatas, oleh karenanya dalam hal ini masyarakat diharapkan

menjadi penanggung jawab dan donatur yang memberikan dana demi

kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah. Masyarakat yang berminat

dan bersimpati dapat memberikan bantuannya melalui berbagai cara,

misalnya: membantu penyediaan alat peraga, buku-buku, serta

memberikan biaya kepada anak didik yang kurang mampu atau bahkan

menjadi orang tua asuh.

Komite sekolah sangat membantu kemandirian sekolah dalam

hal anggaran, fasilitas sekolah yang masih kurang, mencarikan dana

untuk menambah insentif guru, dengan mengajukan bantuan dana tanpa

memberatkan orang tua siswa. Anggaran itu diperoleh dari upaya

anggota komite sekolah sendiri atau melalui kerjasama dengan berbagai

pihak seperti alumni sekolah. Orang tua siswa yang mengetahui adanya

kekurangankekurangan di sekolah dapat memberikan bantuan keuangan

atau barangbarang, baik secara perorangan maupun lembaga.

64

Selain fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam

hal ini komite sekolah juga berperan dalam penggalangan dana dalam

rangka pembiayaan pendidikan. sebagaimana yang dikemukakan oleh

Bapak Mortaza A.S. Hamma’da, M.Pd, selaku kepala SDIT Al-Hikmah

Cilandak-Jakarta Selatan sebagai berikut:

“...komite sekolah mempunyai peran yang sangat mendukung dan baik sekali mulai dari sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa. Misalnya dalam pengembangan fisik sekolah, komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalian dana, pelaksanaan sampai pelaporan...”15

Komite sekolah juga ikut membantu dalam menunjang sarana

dan prasarana sekolah terutama untuk menunjang kelancaran proses

belajar mengajar di sekolah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu

Ellyda selaku bendahara komite sekolah di SDIT Al-Hikmah Cilandak-

Jakarta Selatan, beliau menyatakan bahwa:

“...komite sekolah peranannya sangat mendukung khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, misalnya setiap hari besar Islam komite sekolah selalu ikut andil dalam acara tersebut, dengan mengadakan lomba-lomba Islami, misalnya pidato, puisi, cerdas cermat, peragaan busana muslim, adzan, dll. Tidak hanya itu, komite sekolah juga membantu pengadaan alat-alat perlengkapan kegiatan ektrakurikuler, kan pada hari-hari biasa siswa-siswi setiap melakukan kegiatan ektrakurikuler dilengkapi alat atau pekaian tergantung kegiatan ektrakurikuler yang diikuti oleh siswa-siswa dan itu hasil dari kerjasama dengan komite sekolah melalui iuran rutin.16 Hal senada diungkapkan pula oleh Ibu Emma Soraya, selaku

sekertaris Komite Sekolah, mengatakan bahwa:

“...dalam hal sarana dan prasarana komite sekolah ikut memberi dukungan dan bantuan dalam perbaikan pendingin ruangan belajar (AC), pengadaan alat Lab. kumputer, membantu

15 Wawancara dengan Murtaza Kepala sekola SDIT Al-Hikmah Cilandak, pada Tanggal

01/11/2010 diruangan Kepala Sekolah 16 Wawancara Bendahara Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah, Pada Tanggal 01/11/2010

65

kelancaran air wudhu ketika sumurnya mati, memperluas tempat wudhu, dll...”17

Komite sekolah juga tidak hanya memberikan dukungan dalam

pengadaan sarana dan prasarana fisik saja, namun termasuk dalam

pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana yang diungkapkan

oleh Bapak Lulus Sedyanto, selaku ketua Komite Sekolah sebagai

berikut:

“...selain membantu dalam masalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah, komite sekolah juga membantu mengembangkan sumber daya manusianya, yakni dengan memberikan sumbangan saran dan motivasi agar para guru khususnya guru yang menjadi wali kelas senantiasa dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga sekolah bisa menjadi lebih maju lagi dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain...”18

c. Sebagai Pengontrol (Controlling Agency)

Peran komite sekolah selanjutnya adalah sebagai pengontrol

dalam rangka transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran

pendidikan di sekolah. Peran pengawasan yang dilakukan oleh komite

sekolah meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan

perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-

sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite sekolah juga

melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di

sekolah yang dilihat dari mutu output pendidikan. Hasil pengawasan

terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup

menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu

pendidikan terutama pada guru wali kelas

17 Wawancara dengan sekretaris Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah, pada Tanggal

04/11/2010 18 Wawancara dengan ketua Komite Sekolah pada tanggal 06/11/2010 di sekolah SDIT Al-

Hikmah Cilandak, Jakarta

66

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Mortaza A.S.

Hamma’da, M.Pd, selaku kepala SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta

Selatan, beliau mengatakan bahwa:

“...peran komite sekolah di SDIT Al-Hikmah Cilandak ini dalam hal controlling agency yang bertindak sebagai pengawas atau pengontrol. Yaitu dalam hal keuangan dan jalannya proses belajar-mengajar...”19

Hal senada diungkapkan pula oleh Bapak Ir. Lulus Sediyanto

selaku ketua komite sekolah, sebagai berikut:

“...kalau masalah kontrol, saya setiap bulan dan setiap akhir semester memberikan laporan keuangan terhadap orang tua murid serta mengontrol pengeluaran keuangan sekolah sekaligus transparansi penggunaan alokasi dana agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, saya juga mengontrol jalannya proses belajar-mengajar peserta didik SDIT Al-Hikmah Cilandak...”20

Begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ellyda, selaku

bendahara komite sekolah yang mengungkapkan bahwa peran controlling

agency yang diemban oleh komite sekolah tidak hanya terbatas pada

finansial saja, melainkan dalam urusan pengambilan keputusan dan

pengembangan fasilitas. Berikut hasil wawancaranya.

“Sebagai badan pengontrol, komite sekolah melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan di sekolah dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan program sekolah, maupun dalam pengembangan dan penambahan fasilitas sekolah, misalnya: penambahan buku-buku pelajaran, menjalin kerjasama dengan pihak terkait dengan sekolah dan kaset-kaset yang berhubungan dengan mata pelajaran yang ada di perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah....”21

Hal senada diungkapkan pula oleh Ibu Emma Soraya, selaku

sekretaris komite sekolah di SDIT Al-Hikmah sebagai berikut:

19 Wawancara dengan Murtaza Kepala sekola SDIT Al-Hikmah Cilandak, pada Tanggal

01/11/2010 diruangan Kepala Sekolah 20 Wawancara dengan ketua Komite Sekolah pada tanggal 06/11/2010 di sekolah SDIT Al-

Hikmah Cilandak, Jakarta 21 Wawancara Bendahara Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah, Pada Tanggal 01/11/2010

67

“...dalam hal pengawasan atau kontrol, komite sekolah biasanya melakukan pengawasan langsung ke pelaksanaan pendidikan, misalnya: mengamati dari siswanya dan laporan hasil belajarnya. Disamping itu, komite sekolah juga mengontrol program penyelenggaraan pendidikan di sekolah seperti pengembangan silabus, bahan ajar dll...”22

Peran controlling ini juga dimaksudkan agar komite sekolah

sebagai partner sekolah dan masyarakat memberikan service yang

memuaskan, terlebih yang berhubungan dengan input dan output yang

dihasilkan sekolah. Karena sistem sekolah berada di tengah-tengah

masyarakat, maka antara input dan output pun yang dihasilkan sekolah

harus dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengguna.

d. Sebagai Mediator (Mediator Agency)

Komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara

pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa

aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite

sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini

memerlukan kecermatan dalam mengedintifikasi kepentingan,

kebutuhan, dan keluhan orang tua dan masyarakat.

Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan

oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite

sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan

program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat akuntabel

(dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite sekolah peran

yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber

daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di

sekolah.

Dalam operasionalnya, komite sekolah sebagai mediator ini

lebih banyak untuk ditujukan dalam menjalin kerjasama dengan

22 Wawancara dengan sekretaris Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah, pada Tanggal

04/11/2010

68

masyarakat, menampung serta menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Kerjasama dengan masyarakat ini sangat mutlak untuk dilakukan sebab

sekolah adalah sebuah sistem yang berada di tengah-tengah masyarakat,

hidup dan mati lembaga pendidikan tergantung dari peran serta

masyarakat.

Begitu juga halnya, dalam setiap menjalankan programnya

sekolah maupun komite sekolah senantiasa meminta bantuan kepada

masyarakat sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Ir. Lulus Sedyanto,

selaku ketua komite sekolah yang menjelaskan terjalinnya hubungan

yang harmonis antara pihak sekolah dengan masyarakat terutama dalam

kaitannya dengan peningkatan mutu sekolah. Berikut ini hasil

wawancaranya:

”...segala sesuatu yang menyangkut baik itu pembangunan fisik maupun non fisik, yang melibatkan orang tua siswa dengan sekolahan baik ketua yayasan, kepala sekolah, anggota komite, dewan guru, kita saling mengisi, kerjasama yang baik dan terlepas dari tiap lembaga atau organisasi pasti ada kekurangan kita saling megingatkan sebagai contoh di sekolah ini tiap 3 bulan kita sebagai komite Sekolah melakukan pegecekan dalam hal pendingin ruangan belajar siswa anggota komite terkadang lupa dalam hal pengecekan ruangan yang rutinnya dilakukan tiap 3 bulan adanya pembersihan biasanya ada masukan dari orang tua murid karena anak mereka yang komplain terhadap orang tua lalu orang tua siswa melapor ke komite Sekolah dan kami selaku anggota komite langsung melakukan pemeriksaan lalu melaporkannya ke sekolah atau ketua yayasan sekolah. Yang intinya kita saling koordinasi bagus, sampai saat ini tidak ada masalah yang timbul dari orang tua siswa dengan Komite Sekolah dan yayasan sekolah...”23

Komite sekolah juga berperan menyerap dan menganalisis

aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan

masyarakat, baik masyarakat internal sekolah maupun eksternal sekolah.

Bagi masyarakat internal sekolah (guru, karyawan, dan siswa)

23 Wawancara dengan ketua Komite Sekolah pada tanggal 06/11/2010 di sekolah SDIT Al-

Hikmah Cilandak, Jakarta

69

keberadaan komite sekolah dengan peran dan fungsinya sebagai mediator

ini memberikan support bagi masyarakat internal sekolah itu sendiri,

apalagi komite sekolah siap menampung segala keluh kesah yang

dicurahkan untuk dibicarakan bersama jajaran pimpinan sekolah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ellyda selaku sekretaris komite

sekolah di SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan sebagai berikut:

“Keberadaan komite sekolah di SDIT Al-Hikmah ini banyak memberi manfaat, yang mana dengan adanya komite sekolah maka aspirasi siswa dan orang tua dapat tersalurkan dan terwakilkan, selain itu pihak sekolah juga selalu mendapat support dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama kegiatan ektrakurikuler yang sepenuhnya dibawah tanggungjawab Komite Sekolah...”24

Dalam hal koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh

kepala sekolah dalam mengkomunikasikan masalah sekolah dengan

Komite Sekolah sampai saat ini berjalan dengan baik. Sehingga tampak

harmonis dan tampak kompak dalam bekerjasama. Seperti apa yang

dilakukan oleh kepala sekolah SDIT Al Hikmah dengan ketua Komite

Sekolah koordinasi dan komunikasi dilakukan lebih sering dalam

pertemuan-pertemuan diluar forum resmi, baik disekolah maupun diluar

sekolah. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh antara Komite

Sekolah dengan kepala sekolah SDIT Al-Hikmah di luar forum seperti

pleno dan yang lain di sekolah adalah kesempatan pada waktu arisan

orang tua siswa dan anggota Komite. Kebetulan pengurus Komite

Sekolah sebagai panitia arisan Komite yang diikuti sebagian orang tua

murid.

Sebagian dari mereka ada yang dari tokoh pendidikan,

pengusaha yang peduli terhadap pendidikan. Hal ini dimamfaatkan oleh

kepala sekolah untuk selalu koordinasi masalah pendidikan. Lebih

baiknya lagi bahwa kepala sekolah dapat memahami masalah Komite

24 Wawancara Bendahara Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah, Pada Tanggal 01/11/2010

70

Sekolah yang berhubungan dengan keadaan dan kondisi pengurus

komite.

Sesungguhnya pengurus Komite Sekolah itu bukan orang yang

ditunjuk sebagai dan diberi gaji untuk bekerjasama dengan sekolah

melainkan orang tua atau masyarakat yang peduli dengan pendidikan dan

mau merelakan waktunya untuk kepentingan sosial di sekolah. Mereka

adalah orang-orang yang juga punya kesibukan tersendiri di tempat lain

yang harus membagi waktunya demi peningkatan mutu pendidikan.

Contoh kecil kepada bapak Lulus Sedyanto yang menggatikan

kepemimpinan bapak Girarda yang sehari-seharinya bekerja di salah satu

perusahaan kontraktor di Jakarta beliau masih menyempatkan waktunya

dalam seminggu minimal melakukan kunjungan dan komunikasi antara

orang tua siswa dengan Komite Sekolah empat kali dalam seminggu.

Dengan demikian kepala sekolah harus memehami Komite

Sekolah dan bisa membangun hubungan koordinasi dan komunikasi yang

baik dengan Komite Sekolah, baik disekolah maupun diluar sekolah.

Sebagaimana di atas, koordinasi dan komunikasi masalah sekolah tidak

hanya dilakukan di sekolah melainkan melalui di acara-acara yang

bekaitan dengan sekolah.

Hal ini juga dialami oleh penyusun ketika wawancara

(interview) dengan ketua Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Cilandak,

Jakarta pada hari sabtu, tanggal 04 Nopember 2010 bertepatan

pembagian raport dan even bazar sekolah yang diselenggrakan Komite

Sekolah bersama-sama dengan orang tua siswa. Disela-sela waktu setelah

pembagian raport siswa mereka membicarakan masalah perkembangan

pendidikan atau hubungan dengan profesi mereka masing-masing untuk

saling memberikan informasi dan menjaga hubungan baik antara sekolah

dengan Komite Sekolah maupun orang tua siswa.

71

Dengan demikian, kerjasama komite Sekolah dengan sekolah

terutama terhadap kepala sekolah bisa dilaksanakan dengan baik tidak

hanya pada waktu tertentu atau forum tertentu, baik itu di sekolah

maupun tempat khusus, melainkan dapat dilakukan kapan saja dan di

mana saja seperti acara bazar Komite dan orang tua siswa. Kondisi

demikian dapat dipahami karena keterbatasan waktu bagi pengurus

komite dan mereka itu masyarkat dari berbagai unsur yang juga

dilakukan aktivitasnya sendiri-sendiri. Artinya, sebagai kepala sekolah

juga harus bisa memahami kondisi orang lain, apalagi pengurus Komite

Sekolah hanya sekedar participant sosial saja. Sehingga, dengan

memahami kondisi orang lain akan menciptakan hubungan dan

kerjasama yang baik.

Perhatian Komite Sekolah terhadap sekolah sangat besar

termasuk yang dirasakan oleh para guru dan staf sekolah berkenan

dengan kesejahtraan, baik berupa penambahan dari jam mengajar les,

jabatan tertentu, pada even-even tertentu hingga ada guru atau staf yang

sakit Komite Sekolah mengurusi sampai urusan biaya rawat nginap, THR

yang diberikan ke guru dan staf sekolah setiap tahun hingga dana

transport jika ada rapat. Demikian yang diungkapkan oleh Ir. Lulus

Sedyanto,

“...kalau kita bicara kepuasan tidak ada henti-hentinya. Perhatian kami bergantung pada situasi dan kondisi, sampai-sampai salah satunya yang paling sensitif financial. Disamping gaji dari yayasan sekolah, seperti job-job khusus seperti wali kelas, administrasi menjelang ujian semester dan ujian nasional hingga acara perpisahan atau wisudawan siswa dan jalan-jalan setelah ujian nasional semua bersumber dari Komite Sekolah...”25.

Hal ini serupa juga diungkapkan oleh ibu Winda,

25 Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Cilandak, Jakarta pada

Tanggal 06/11/2010

72

“...banyak sekali, antara lain untuk kegiatan-kegiatan penunjang, kegiatan ekstra meliputi nari, karate, futsal, badminton, berenang dan sebagianya pihak Komite Sekolah memberikan fasilitas hingga transportasi dan sebagainya...”26

Proses kemitraan yang ada di sekolah masih sebatas even-even

tertentu di sekolah. Seperti pada waktu penerimaan siswa baru yakni

mengundang dari pihak keamanan dalam rangka penertiban pada saat

pendaftaran siswa baru, bazar yang dilaksanakan oleh orang tua siswa

dan anggota Komite Sekolah, pada saat pelaksanaan ujian nasional

dengan mengundang kepolisian setempat untuk mengawasi tindak

kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional. Komite Sekolah tidak

hanya memberikan sumbangan moril berupa perhatian terhadap

pelaksanaan kegiatan ujian nasional kepada sekolah tapi sekaligus

bekerjasama dengan pemerintah.

Dalam kondisi lain, salah satu crass program Komite Sekolah

diperiode 2007-2011 pada tahun ajaran 2008-2009. Terdapat bentuk

kemitraan Komite Sekolah dengan lembaga pendidikan yang berkaitan

dengan sekolah yakni pustaka dengan ICC Jakarta dan kerjasama wista

buku MP Book Point Jakarta, ini membuktikan bahwa Komite Sekolah

melakukan kerjasama dari pihak luar disesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi sekolah.

Disamping itu juga ketua Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah,

Lulus Sedyanto mengatakan:

”...mengenai kerjasama kami sebagai pengurus Komite Sekolah dengan pemerintah memang kami mengakui belum maksimal dalam melakukan bentuk kerjasama hanya sebatas dalam pengamanan ujian nasional karena banyak isu-isu kecurangan ujian nasional kami punya keinginan bahwa kami benar-benar jujur dalam ujian nasional, maka kami melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian setempat dan menjadi salah

26 Wawancara dengan Orang tua Siswa kelas IV SDIT Al-Hikmah Cilandak Jakarta, pada

Tanggal 06/11/2010

73

satu tugas Komite Sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan ujian Nasional...”27

Sesuai dengan peranannya sebagai mediator antara pemerintah

dengan masyarakat, komite sekolah berusaha untuk memberikan

pengarahan dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah

dalam dunia pendidikan.

Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat

bahwa pemerintah selalu melakukan upaya perbaikan dalam

meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya. Dari keterangan di

atas dapat disimpulkan bahwa kinerja komite Sekolah di SDIT Al-

Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan

dengan kepedulian komite sekolah terutama orang tua siswa untuk

membantu, menunjang dan ikut serta demi kelancaran dan

pengembangan pendidikan.

Dari deskripsi dan analisis data di atas, kinerja Komite Sekolah

SDIT Al-Hikmah Cilandak Jakarta, telah melakukan tahap-tahap kinerja,

sebagian telah mengacu pada Petunjuk Teknis Pembentukan dan

Pelaksanaan Komite Sekolah Pemerintah Propinsi daerah DKI Jakarta

pada Tahun 2003 sebagai berikut:

a. Keanggotaan Komite Sekolah, belum maksimal dalam anggota

Komite Sekolah yang seharusnya terwakili dari berbagai unsur tokoh

masyarakat (Ketua RT/RW, pemuka agama, budayawan) LSM

pemerhati pendidikan, dunia usaha/industri, hanya sebatas oarang tua

murid dan dewan guru. Mengenai jumlah pengurus Komite Sekolah

telah memenuhi syarat yang berjumlah 10 anggota dan pengurus

harian terdiri dari Ketua, sekretaris, dan bendahara.

b. Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah, Proses pembentukan

pengurus Komite Sekolah telah menganut tiga prinsip manajemen

modern, yakni:

27 Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Cilandak, Jakarta pada

Tanggal 06/11/2010

74

1. Demokratis,

2. Transparan, dan

3. Akuntabel.

c. Adapun peran yang dijalankan oleh komite sekolah yang ada di SDIT

Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan dalam meningkatkan kinerja

Komite sekolah adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency): komite SDIT Al-

Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan sebagai mitra kerja kepala sekolah

telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan

program yang disusun oleh sekolah, misalnya dalam hal rehab sarana

dan gedung yang rusak, pengecekan alat pendingin ruangan belajar

siswa (AC) dan rencana pembangunan lab. komputer. Selain itu,

komite sekolah juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam

menetapkan RAPBS, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan

proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi

sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat

dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah.

b. Sebagai badan pendukung: peran komite sekolah sebagai badan

pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu

pendidikan terutama pendidikan agama Islam di SDIT Al-Hikmah

Cilandak-Jakarta Selatan, dapat berupa dukungan finansial, tenaga,

dan dukungan fikiran. Misalnya, setiap hari besar Islam komite

sekolah selalu mempunyai andil dalam acara tersebut, dengan

mengadakan lomba-lomba Islami, misalnya pidato, puisi kaligrafi,

peragaan busana muslim, cerdas cermat, adzan, dll. Dalam rangka

pengembangan fisik sekolah, komite sekolah juga ikut membantu

dan mendukung dengan melakukan serangkaian kegiatan dari

perencanaan, penggalian dana, pelaksanaan sampai pelaporan. Selain

komite sekolah membantu dalam masalah sarana dan prasarana yang

ada di sekolah, komite sekolah juga membantu mengembangkan

sumber daya manusianya, seperti dengan memberikan sumbangan

saran dan motivasi agar para guru khususnya guru wali kelas

75

senantiasa dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga sekolah bisa

menjadi lebih maju dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah

yang lain.

c. Sebagai badan pengontrol, komite sekolah di SDIT Al-Hikmah

Cilandak-Jakarta Selatan melakukan kontrol terhadap pengambilan

keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping

alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di

sekolah. Komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap

keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu output

pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan

bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan

pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan

agama Islam. Misalnya, dalam hal keuangan, komite SDIT Al-

Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan setiap bulan mengontrol

pengeluaran keuangan sekolah. selain itu, komite sekolah melakukan

evaluasi dalam setiap kegiatan di sekolah dan melakukan

pengawasan terhadap kebijakan program sekolah, maupun dalam

pengembangan dan penambahan fasilitas sekolah, misalnya:

penambahan buku-buku mata pelajaran, dan kaset-kaset yang

berhubungan dengan pelajaran yang ada di perpustakaan dalam

rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

d. Sebagai badan mediator, komite sekolah sebagai penghubung atau

mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat

memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan

disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada

sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam

mengedintifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua dan

masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah

dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah

perbaikan. Komite sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan

berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah

sehingga dapat akuntabel (dipertanggung jawabkan) kepada

76

masyarakat. Keberadaan komite sekolah di SDIT Al-Hikmah

Cilandak-Jakarta Selatan ini banyak memberi manfaat, yang mana

dengan adanya komite sekolah maka aspirasi siswa dan orang tua

dapat tersalurkan dan terwakilkan, selain itu pihak sekolah juga

selalu mendapat support dari komite sekolah agar terus dapat

meningkatkan mutu pendidikan.

77

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapatlah disimpulkan bahwa kinerja

Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Jakarta, Cilandak adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan Komite Sekolah

Kinerja komite sekolah SDIT Al-Hikmah dalam hal keanggotaan

belum sesuai dengan standar dari pemerintah dapat dilihat dari anggota

Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan masih dari

kalangan orang tua siswa dan dari kalangan guru belum melibatkan dari

kalangan unsur masyarakat, LSM pemerhati pendidikan, Tokoh masyarakat,

masyarakat di sekitar sekolah dari birokrasi dan sebagainaya, untuk

menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan komite Sekolah dengan baik,

sehingga berdampak terhadap peran serta masyarakat (orang tua siswa)

dengan sekolah, sesuai harapan sekolah dan orang tua murid.

2. Mekanisme pembentukan Komite Sekolah

Proses pembentukan Komite Sekolah yang ada pada SDIT Al-

Hikmah secara umum telah mengacu pada “Acuan Operasial dan Indikator

Kinerja Komite Sekolah” yang dikeluarkan Departemen Pendidikan

78

Nasional Tim Pengembangan Dewan Pendidikan Dan komite sekolah pada

tahun 2003, dengan menjunjung azaz demokratis, transparan, dan akuntabel.

3. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

a. Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), komite SDIT Al-

Hikmah Cilandak-Jakarta Selatan sebagai mitra kerja kepala sekolah

telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program

yang disusun oleh sekolah, misalnya dalam hal rehab sarana dan gedung

yang rusak, melakukan pengecekan alat pendingin ruangan belajar (AC)

dan rencana pembangunan laboratorium komputer. Selain itu, komite

sekolah juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan

RAPBS, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses

pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya

pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipertimbangkan dan

diperbantukan di sekolah.

b. Sebagai badan pendukung, peran komite sekolah sebagai badan

pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu

pendidikan di SDIT Al-Hikmah berupa dukungan finansial, tenaga, dan

dukungan pikiran.

c. Sebagai badan pengontrol, komite sekolah di SDIT Al-Hikmah Cilandak-

Jakarta selatan melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan

perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber

daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite sekolah juga

melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di

sekolah yang dilihat dari mutu output pendidikan.

d. Sebagai badan mediator, keberadaan komite sekolah di SDIT Al-Hikmah

Cilandak-Jakarta Selatan ini banyak memberi manfaat, yang mana

dengan adanya komite sekolah maka aspirasi siswa dan orang tua dapat

tersalurkan dan terwakilkan. Selain itu pihak sekolah juga selalu

mendapat support dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan

mutu pendidikan.

79

B. Saran

1. Komite sekolah hendaknya lebih aktif dalam memberikan masukan kepada

sekolah agar mutu pendidikan yang ada dapat ditingkatkan lagi.

2. Pihak komite Sekolah hendaknya melakukan koordinasi yang lebih baik lagi

dengan ketua yayasan, kepala sekolah serta membangun komunikasi yang

harmonis dengan masyarakat maupun pejabat yang berwenang.

3. Dalam hal administrasi hendaknya Komite Sekolah lebih meningkatkan

sistem dokumentasi dan kearsipan Komite Sekolah.

4. Komite Sekolah lebih ditingkatkan kemitraan dengan masyarakat

lingkungan sekolah, pemerintah bukan hanya dalam even-even tertentu.

5. Peran komite sekolah harus lebih dioptimalkan lagi, termasuk dalam

mengawasi penggunaan keuangan atau transparasi penggunaan alokasi dana

pendidikan agar lebih dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga peningkatan

mutu pendidikan sekolah semakin memungkinkan, disebabkan lahirnya ide-

ide cemerlang dan kreatif semua pihak (stakeholder) pendidikan yang

bersangkutan.

6. Komite sekolah dan pihak sekolah sendiri diharapkan dapat mencari

terobosan baru yang dapat menggali dan menghasilkan dana untuk

menunjang keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan.

80

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:

PT. Rineka Cipta, 2006.

Buku Arsip Komite Sekolah SDIT Al-Hikmah, Jakarta: 2003

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jakarta: 2007

Darma, Surya, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Diroktorat Tenaga Kependidikan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2008

Fattah. Nanang, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dan Dewan Sekolah, Bandung: CV. Pustaka Bani Quraisy, Cetakan 1, 2004.

Haryadi, Yadi, Danny, Meirawan, Areif, Rahadi, Pemberdayaan Komite Sekolah, Modul 1: Penguatan Kelembagaan komite Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan, Jakarta, Cetakan 3, 2009

Haryadi, Yadi, Anen Tumenggung, Arief, Rahadi, Pemberdayaan Komite Sekolah, Modul 1: Peningkatan Kemampuan Organisasional Komite Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan, Jakarta, Cetakan 3, 2009

Hasbullah, Otonomi Pendidikan (Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasiknya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Edisi 1-3

Meloang, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan 26, 2009

Mulyasa, E, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet-8, 2008

Pantjastuti, Sri, Renani , Agus, Haryanto, Suparlan, Yudistira, Komite Sekolah (Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan), Yogyakarta: Hikayat Publishing, Cet-1, 2008

81

Khaeruddin, dkk. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Jogjakarta: Nuansa Aksara, Cet. II.

Narbuko, Cholid, dan Abu, Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan 1, 1997

Purwanto, M.pd, Intrumen Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2007

Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Rosdakarya, Cetakan 3, 2007

Suryadi, Ace dan Dasim, Budimansyah, Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru, Bandung: PT Genesindo, Cetaakan Pertama, 2004

Suparlan, Anen Tumenggung, Danny, Meirawan, Pemberdayaan Komite Sekolah, Modul 1: Peningkatan Wawasan Kependidikan Pengurus Komite Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan, Jakarta, Cetakan 3, 2009

Umaedi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MMBS/M), (Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan), Edisi Pertama, 2004

Umam, Khairul, Perilaku Organisasi, Bandung: Pustaka Setia, Cetakan 1, 2010

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, Cetakan 1, 2003

Artikel:

Suparlan, Komite Sekolah: Kondisi, Masalah dan Tantangan di Masa Depan, Jakarta: Posted on Thursday, 15th Januari, 2009 http://www.suparlan.com/pages/posts/komite-sekolah-kondisi-masalah-dan-tantangan-di-masa-depan237.php, Tanggal Akses, 03 Nopember 2010

Sudrajat, Akhmad, Peran Strategis Komite Sekolah, Jakarta: Posted on 16 Februari 2008 http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/16/peran-strategis-komite-sekolah/, Tanggal akses, 03 Nopember 2010

Mujiran, Paulus, Menigkatkan Peran Komite Sekolah, Posted on 19 Maret 2005 http://www.yipd.or.id/main/readnews/955, Tanggal akses, 03 Nopember 2010

82

Internet:

Program Komite Sekolah, http://smpn1-gunungsari.net/program.php, Tanggal akses, 03 Nopember 2010

http://mentalsukses.wordpress.com/2010/01/23/kinerja-karyawan-definisi-faktor-yang-mempengaruhi-dan-cara-meningkatkan-kinerja-karyawan/ Tanggal akses, 14/12/2010

http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja Tanggal akses, 03 Januari 2011

WAWANCARA PENELITIAN KINERJA KOMITE SEKOLAH

DI SDIT AL HIKMAH JAKARTA

Key Informan:

Jabatan : Bendahara dan Sekretaris

Sekolah : SDIT Al-Hikmah Jakarta

Hari/tanggal :

Keterangan :

1. Siapa saja yang dilibatkan dalam keanggotaan Komite Sekolah? Apakah

telah sesuai dengan aturan yang ada mengenai keanggotaan Komite

Sekolah?

2. Berapa lama masa jabatan kepengurusan komite sekolah?

3. Sebagai lembaga pembari pertimbangan apakah Komite Sekolah

membarikan pertimbangan terhadap sekolah dan seperti apa bentuk

pertimbangan tersebut?

4. Apakah Komite sekolah melakukan pengontrol terhadap kebijakan dan

perencanaa sekolah termasuk mengenai financial sekolah?

5. Peran dan fungsi Komite sekolah ialah sebagai badan pendukung bagi

penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan upaya-upaya

apa saja yang telah dilakukakn oleh komite terhadap sekolah ini?

6. Apakah Komite Sekolah, memberikan masukan terhadap proses

pembelajaran kepada guru-guru?

7. Sebagai anggota Komite Sekolah, apakah Bapak/Ibu memberikan

pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat di manfaatkan di

sekolah?

8. Apakah Komite Sekolah, memberikan dukungan kepada sekolah dalam

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini?

9. Apakah Komite Sekolah, memantau kondisi anggaran pendidikan di

sekolah?

10. Apakah Komite Sekolah melakukan evaluasi/pengawasan terhadap

program sekolah?

11. Apakah Komite Sekolah menampung dan menganalisa aspirasi,

pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan

oleh masyarakat?

12. Bagaimana mekanisme pembentukan Komite Sekolah?

13. Apakah Komite Sekolah mempunyai program sekolah?

14. Program apa saja yang telah dijalankan oleh Komite Sekolah?

15. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat kinerja Komite Sekolah?

lalu kasus apa yang pernah terjadi ?

16. Sebagai Komite Sekolah apakah membangun jaringan dari pihak luar

dalam pengembangan mutu pendidikan dan seperti apa bentuknya?

17. Apakah Komite Sekolah mendorong secara aktif masyarakat (orang tua

murid) berpartisifasi dalam peningkatan mutu pendidikan?

WAWANCARA PENELITIAN KINERJA KOMITE SEKOLAH

DI SDIT AL HIKMAH JAKARTA

Key Informan :

Jabatan : Kepala Sekolah

Sekolah : SDIT Al-Hikmah Jakarta

Hari/tanggal :

Keterangan :

1. Apakah komite sekolah bersama-sama dengan pihak sekolah dalam

merumuskan pembuatan RAPBS sekolah?

2. Sebagai dari pihak sekolah bagaimana mekanisme pembentukan komite

sekolah? Apakah sedah sesuai dengan aturan yang ada?

3. Selaku kepala sekolah apakah bapak mendapat masukan-masukan atau

pertimbangan dari komite sekolah?

4. Salah satu peran dan fungsi komite sekolah ialah sebagai badan

pendukung, dukungan apa yang telah dilakukan oleh komite sekolah

terhadap sekolah?

5. Apakah komite sekolah melakukan kontrol dalam hal pendanaan sekolah

secara periodik?

6. Apakah komite sekolah melibatkan orang tua siswa tiap ada kegiatan

sekolah sepengetahuan dari pihak sekolah?

7. Sepengetahuan bapak apakah komite sekolah memberikan masukan

terhadap guru mata pelajaran dalam meningkatkan mutu sekolah?

8. Apakah komite sekolah melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan

kependidikan?

9. Apa yang bapak ketahui komite sekolah menampung aspirasi orang tua

siswa dan menyampaikan pada sekolah dan yayasan?

10. Apakah komite sekolah menjalin kerja sama dengan pihak-pihak dari luar?

Siapa saja yang dilibatkan?

WAWANCARA PENELITIAN KINERJA KOMITE SEKOLAH

DI SDIT AL HIKMAH JAKARTA

Key Informan :

Jabatan : Komite Sekolah

Sekolah : SDIT Al-Hikmah Jakarta

Hari/tanggal :

Keterangan :

1. Apakah Komite Sekolah, milibatkan dalam rapat atau pertemuan secara

rutin dengan pihak sekolah, orang tua siswa dan anggota masyarakat?

2. Apakah Komite Sekolah, bersama-sama pihak sekolah sekolah menyusun

dan menetapkan rencana program sekolah tahunan termasuk RAPBS?

3. Apakah Komite Sekolah bersama-sama sekolah merumuskan visi misi?

4. Apakah Komite Sekolah, memberikan masukan terhadap proses

pembelajaran kepada guru-guru?

5. Sebagai anggota Komite Sekolah, apakah Bapak/Ibu memberikan

pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat di manfaatkan di

sekolah?

6. Apakah Komite Sekolah, memberikan dukungan kepada sekolah dalam

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini?

7. Apakah Komite Sekolah, memantau kondisi anggaran pendidikan di

sekolah?

8. Apakah Komite Sekolah menggalang dana dari masyarakat dalam rangka

pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah?

9. Apakah Komite Sekolah melakukan evaluasi/pengawasan terhadap

program sekolah?

10. Apakah Komite Sekolah menampung dan menganalisa aspirasi,

pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan

oleh masyarakat?

11. Apakah komite sekolah memberikan masukan terhadap sekolah mengenai

peningkatan mutu pendidikan?

12. Bagaimana mekanisme pembentukan Komite Sekolah? Dan siapa saja

yang dilibatkan dalam kepengurusan?

13. Apakah Komite Sekolah mempunyai program sekolah?

14. Program apa saja yang telah dijalankan oleh Komite Sekolah?

15. Apakah Komite Sekolah melakukan kerjasama dengan kepala sekolah,

guru, pemerintah pada tingkat satuan pendidikan?

16. Sebagai komite sekolah apakah membangun jaringan dari pihaka luar

dalam pengembangan mutu pendidikan dan seperti apa bentuknya?

17. Sebagai kemoite sekolah apakah memberikan rekomandasi-rekomendasi

kegiatan ke sekolah?

18. Apakah Komite Sekolah mendorong secara aktif masyarakat (orang tua

murid) berpartisifasi dalam peningkatan mutu pendidikan?

19. Apakah Komite Sekolah melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah

dalam kegiatan sekolah ?

20. Mengenai keanggotaan Komite Sekolah apakah melibatkan orang lain

seperti LSM pendidikan, tokoh masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA

Key Informan :

Jabatan : Guru

Sekolah : SDIT Al-Hikmah Jakarta

Hari/tanggal :

Keterangan :

1. Bagaimana pendapat Bapak/ibu mengenai Komite Sekolah?

2. Bagaimana pendapat/ penilaian Bapak/ibu mengenai peran dan fungsinya

Komite Sekolah di sekolah ini?

3. Apakah Bapak/ibu merasa terbantu sebagai guru dengan adanya Komite

Sekolah?

4. Menurut Bapak/ibu, apakah Komite Sekolah melakukan pengawasan

terhadap perencanaan, pelaksanaan, kebijakan program dan output

pendidikan?

5. Menurut Bapak/ibu, apakah Komite Sekolah sudah mewakili aspirasi

masyarakat/orang tua murid?

6. Menurut Bapak/ibu apakah Komite Sekolah dalam proses penggalang dan

pengelolaan dana dari masyarakat (Orang tua murid) sudah transparan?

7. Apakah Bapak/ibu pernah dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan Komite

Sekolah khususnya dalam peningkatan sumberdaya manusia (guru)?

8. Apakah Komite Sekolah melibatkan guru, staff TU dalam penyusunan

program Komite Sekolah?

9. Apakah Komite Sekolah mondorong masyarakat/orang tua murid

berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan mutu pendidikan?

10. Apakah Komite Sekolah menjalin kerja sama dengan pihak luar dan

seperti apa bentuknya?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Jabatan : Orang Tua Murid (non Komite Sekolah)

Sekolah : SDIT Al-Hikmah Jakarta

Hari/tanggal :

Keterangan :

1. Apa yang anda ketahui mengenai Komite Sekolah?

2. Bagaimana pandangan atau penilaian terhadap kinerja serta peran dan

fungsi Komite Sekolah selama ini?

3. Apakah Bapak/ibu pernah dilibatkan dalam pembuatan program Komite

Sekolah dan kegiatan Komite Sekolah?

4. Menurut Bapak/ibu apakah KS dalam proses penggalang dan pengelolaan

dana dari masyarakat (Orang tua murid) sudah transparan?

5. Apakah Komite Sekolah melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program

sekolah?

6. Sebagai orang tua siswa, apakah Bapak/ibu sudah merasa terwakili oleh

Komite Sekolah?

7. Bagaimana hubungan kerjasama antara Komite Sekolah dengan kepala

sekolah, guru, dan pihak lainnya misalnya pemerintah?

8. Apakah Komite Sekolah membangun jaringan dari pihak luar dalam

pengembangan sekolah dan seperti apa?

9. Menurut Bapak/ibu, apakah Komite Sekolah memberikan dukungan

kegiatan ekrakurikuler dan seperti bentuk dukungannya?

10. Sepengetahuan Bapak/ibu apakah Komite Sekolah memberikan masukan

terhadap proses kegiatan pendidikan di sekolah ini?

LAMPIRAN

DATA KEADAAN SISWA/I

SDIT AL HIKMAH CILANDAK

TAHUN PELAJARAN 2005/2006

NO KELAS JUMLAH

KETERANGAN L P J

1 I Abu Bakar as Shiddiq 16 13 29

2 I Umar bin Khattab 16 12 28

3 I Utsman bin Affan 16 12 28

4 II Salman Al Farisi 10 12 22

5 II Hamzah bin Abdul Muthalib 15 9 24

6 III Khalid bin Walid 13 12 25

7 III Ali bin Abi Tholib 14 12 26

8 IV Zaid bin Tsabit 21 9 30

9 V Muadz bin Jabal 15 6 21

10 VI Bilal bin Rabah 8 18 26

J u m l a h 144 115 259

Jakarta, 18 Juli 2006 Kepala Sekolah ( Ir. Mortaza, A.S.Hamma'da )

DATA KEADAAN SISWA/I

SDIT AL HIKMAH CILANDAK

TAHUN PELAJARAN 2006/2007

NO KELAS JUMLAH

Keterangan L P J

1 I Al Ihklas 17 12 29

2 I Ar Rohman 16 12 28

3 II Al A'Rof 15 13 28

4 II An - Nuur 15 13 28

5 II Al Mulk 16 13 29

6 III Al Fath 11 13 24

7 III Al Kautsar 17 9 26

8 IV Al Kahfi 12 8 20

9 IV An Nahl 8 11 19

10 V Al Furqon 20 9 29

11 VI Al Imron 15 5 20

J u m l a h 162 118 280

Jakarta, 21 Maret 2007 Kepala Sekolah ( Ir. Mortaza, A.S.Hamma'da )

DATA KEADAAN SISWA/I

SDIT AL HIKMAH CILANDAK

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

NO KELAS JUMLAH

L P J

1 I Ibnu Rusyd 10 17 27

2 I Ibnu Batutah 12 15 27

3 II Ibnu Sina 11 21 32

4 III Al Farabi 15 14 29

5 III Al Kindi 17 12 29

6 IV Al Shirazy 12 11 23

7 IV Al Khawarizmi 13 10 23

8 IV Al Jabar 13 9 22

9 V Ibnu Tuffail 13 9 22

10 V Al Ghazali 13 8 21

11 VI Ibnu Kahldun 17 17 34

J u m l a h 146 143 289

Jakarta, 18 Juli 2008 Kepala Sekolah ( Ir. Mortaza, A.S.Hamma'da )

DATA KEADAAN SISWA/I

SDIT AL HIKMAH CILANDAK

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

NO KELAS JUMLAH

L P J

1 I Ibnu Rusyd 12 10 22

2 I Ibnu Batutah 13 9 22

3 II Ibnu Sina 12 17 29

4 II Ibnu Mas'ud 10 16 26

5 III Al Farabi 10 19 29

6 IV Al Khawarizmi 16 12 28

7 IV Al Jabar 14 13 27

8 V Ibnu Tuffail 12 10 22

9 V Al Ghazali 12 10 22

10 V Al Kindi 13 - 13

11 VI Ibnu Khaldun 12 10 22

12 VI Ibnu Katsir 12 11 23

J u m l a h 148 137 285

Jakarta, 18 Juli 2009 Kepala Sekolah ( Ir. Mortaza, A.S.Hamma'da )

JUMLAH SISWA SDIT AL HIKMAH

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

NO Nama Kelas L P JML

1 Kelas I Ibnu Rusyd 7 15 22

KELAS I Ibnu Batutah 8 11 19

Jumlah siswa kelas I 15 26 41

2 Kelas II Al Khawarizmi 12 10 22

Kelas II Al Jabar 13 10 23

Jumlah siswa kelas II 25 20 45

3 Kelas III Ibnu Tuffail 10 17 27

Kelas III Al Ghozali 11 17 28

Jumlah siswa kelas III 21 34 55

4 Kelas IV Ibnu Sina 10 17 27

Jumlah siswa kelas IV 10 17 27

5 Kelas V Ibnu khaldun 16 11 27

Kelas V Ibnu Katsir 14 13 27

Jumlah siswa kelas V 30 24 54

6

Kelas VI Al Farabi 14 12 26

Kelas VI Al Kindi 13 13 26

Kelas VI Ibnu Mas'ud 11 4 15

Jumlah siswa kelas VI 38 29 67

Jumlah Siswa Seluruhnya 139 150 289

DATA SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI / SWASTA BULAN JANUARI TAHUN 2010

Nama Sekolah : SDIT Al - Hikmah

Alamat Sekolah : Jl. Al Barkah I No. 56 A Cilandak Barat

Kecamatan : Cilandak

Nomor Telepon : (021)7661634

NO Jumlah Murid per Kelas

Ket

I II III IV V VI

Laki - laki 25 22 10 30 37 24 148

Perempuan 19 33 19 25 29 21 146

Jumlah 44 55 29 55 66 45 294

Kepala SDIT Al - Hikmah Mortaza, A.S. Hamma'da, M.Pd

DAFATAR NAMA-NAMA GURU

SDIT AL-HIKMAH CILANDAK JAKARTA SELATAN

NO NAMA L/P

TEMPAT / TANGGAL

LAHIR

MENGAJAR

BIDANG STUDI

1 Mortaza A.S. Hamma'da, M.Pd L KASAMBANG, 19 April 1973 PKn

2 Hurriyati, Amd. P JAKARTA, 21 Agustus 1972 Bahasa Inggris

3 Shofiyah, S.Pd.I P JAKARTA, 13 Juli 1982 PAI, Bhs. Indo, Bhs. Arab

4 Nanik Sugiarti, S.Pd.I P JAKARTA, 29 Februari 1984 PAI, Tahfidz, Matematika, PLBJ

5 Sri Retnowati, S.Sos.I P JAKARTA, 19 Januari 1978 IPS ,IPA Matematika

6 Dian Anggraeni, S.Pd P JAKARTA, 01 Februari 1978 Matematika, Abatatsa

7 Sufy Nuria Safitri, S.Ag P JAKARTA, 27 September 1977 Tahfidz, Bahasa Arab

8 Zaenatul Muslimat, S.Pd.I P BOGOR, 01 februari 1979 Bahasa Indonesia, PKn, Matematika

9 Yan Sumarna, S.Kom L BANTEN, 15 Januari 1983 Bahasa Indonesia, PKn, Matematika

10 Titi Asfiyati, SE P PURWOREJO, 24 Maret 1978 Matematika, IPA

11 Nani, S.Pd P JAKARTA, 11 Juni 1967 Bahasa Indonesia, IPS, PLBJ

12 Herlina Nurhayati, S.Pd P JAKARTA, 15 Mei 1970 Bahasa Indonesia, PLBJ

13 T. Agusetiyadi, S.Pd L JAKARTA, 29 Agustus 1977 IPA, IPS

14 Sobarti Prihatin, S.Pd P PEMALANG, 03 Juni 1975 Maematika

15 Nur Aziziah, S.Pd P JAKARTA, 05 Maret 1986 PKn, IPS, Tahfidz

16 Dewi Hastuti, S.Pd P JAKARTA, 11 Agustus 1975 PKn, IPA, Bahasa Indonesia

17 Vera Nofiana, A.Md P JAKARTA, 14 November 1980 SBK, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab

18 Puji Saraswati, S.Pd P JAKARTA, 01 Mei 1979 IPA, IPS, PAI, SBK

19 Dian Windayati, A.Md P JAKARTA, 10 Oktober 1978 IPA, PKn, SBK

20 Nur Hidayati, S.Pd P JAKARTA, 5 Juni 1977 IPS, Tahfidz, SBK, Bahasa Arab

21 Siti Salwah P JAKARTA, 16 Mei 1961 Pendidikan Agama Islam

22 Misbakhul Rofiq L JEPARA, 20 Maret 1978 Al' Qur'an

23 Muhammad Sofyan L JAKARTA, 26 Maret 1978 Tahfidz

24 Fahruddin, S.Pd L PANDEGLANG, 20 Januari 1986 Tahfidz

25 Maya Susanti, A.Md P JAKARTA, 10 April 1974 Bahasa Inggris

26 Robbyatul A, S.Pd P SUBANG, 27 Januari 1987 Bahasa Arab

27 Muhammad Parid, A.Md L JAKARTA, 10 Agustus 1981 Olah Raga

28 Zainal Muttaqin L INDRAMAYU, 07 Juli 1985 Komputer

LAMPIRAN

DATA KEADAAN GURU,SISWA-SISWI,

STRUKTUR KOMITE SEKOLAH, DAN ADRT

SDIT AL-HIKMAH CILANDAK

JAKARTA SELATAN

DATA KEADAAN SISWA/I

SDIT AL HIKMAH CILANDAK

TAHUN PELAJARAN 2005/2006

NO KELAS JUMLAH

KETERANGAN L P J

1 I Abu Bakar as Shiddiq 16 13 29

2 I Umar bin Khattab 16 12 28

3 I Utsman bin Affan 16 12 28

4 II Salman Al Farisi 10 12 22

5 II Hamzah bin Abdul Muthalib 15 9 24

6 III Khalid bin Walid 13 12 25

7 III Ali bin Abi Tholib 14 12 26

8 IV Zaid bin Tsabit 21 9 30

9 V Muadz bin Jabal 15 6 21

10 VI Bilal bin Rabah 8 18 26

J u m l a h 144 115 259

Jakarta, 18 Juli 2006 Kepala Sekolah ( Ir. Mortaza, A.S.Hamma'da )

DATA KEADAAN SISWA/I

SDIT AL HIKMAH CILANDAK

TAHUN PELAJARAN 2006/2007

NO KELAS JUMLAH

Keterangan L P J

1 I Al Ihklas 17 12 29

2 I Ar Rohman 16 12 28

3 II Al A'Rof 15 13 28

4 II An - Nuur 15 13 28

5 II Al Mulk 16 13 29

6 III Al Fath 11 13 24

7 III Al Kautsar 17 9 26

8 IV Al Kahfi 12 8 20

9 IV An Nahl 8 11 19

10 V Al Furqon 20 9 29

11 VI Al Imron 15 5 20

J u m l a h 162 118 280

Jakarta, 21 Maret 2007 Kepala Sekolah ( Ir. Mortaza, A.S.Hamma'da )

DATA KEADAAN SISWA/I

SDIT AL HIKMAH CILANDAK

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

NO KELAS JUMLAH

L P J

1 I Ibnu Rusyd 10 17 27

2 I Ibnu Batutah 12 15 27

3 II Ibnu Sina 11 21 32

4 III Al Farabi 15 14 29

5 III Al Kindi 17 12 29

6 IV Al Shirazy 12 11 23

7 IV Al Khawarizmi 13 10 23

8 IV Al Jabar 13 9 22

9 V Ibnu Tuffail 13 9 22

10 V Al Ghazali 13 8 21

11 VI Ibnu Kahldun 17 17 34

J u m l a h 146 143 289

Jakarta, 18 Juli 2008 Kepala Sekolah ( Ir. Mortaza, A.S.Hamma'da )

DATA KEADAAN SISWA/I

SDIT AL HIKMAH CILANDAK

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

NO KELAS JUMLAH

L P J

1 I Ibnu Rusyd 12 10 22

2 I Ibnu Batutah 13 9 22

3 II Ibnu Sina 12 17 29

4 II Ibnu Mas'ud 10 16 26

5 III Al Farabi 10 19 29

6 IV Al Khawarizmi 16 12 28

7 IV Al Jabar 14 13 27

8 V Ibnu Tuffail 12 10 22

9 V Al Ghazali 12 10 22

10 V Al Kindi 13 - 13

11 VI Ibnu Khaldun 12 10 22

12 VI Ibnu Katsir 12 11 23

J u m l a h 148 137 285

Jakarta, 18 Juli 2009 Kepala Sekolah ( Ir. Mortaza, A.S.Hamma'da )

JUMLAH SISWA SDIT AL HIKMAH

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

NO Nama Kelas L P JML

1 Kelas I Ibnu Rusyd 7 15 22

KELAS I Ibnu Batutah 8 11 19

Jumlah siswa kelas I 15 26 41

2 Kelas II Al Khawarizmi 12 10 22

Kelas II Al Jabar 13 10 23

Jumlah siswa kelas II 25 20 45

3 Kelas III Ibnu Tuffail 10 17 27

Kelas III Al Ghozali 11 17 28

Jumlah siswa kelas III 21 34 55

4 Kelas IV Ibnu Sina 10 17 27

Jumlah siswa kelas IV 10 17 27

5 Kelas V Ibnu khaldun 16 11 27

Kelas V Ibnu Katsir 14 13 27

Jumlah siswa kelas V 30 24 54

6

Kelas VI Al Farabi 14 12 26

Kelas VI Al Kindi 13 13 26

Kelas VI Ibnu Mas'ud 11 4 15

Jumlah siswa kelas VI 38 29 67

Jumlah Siswa Seluruhnya 139 150 289

DATA SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI / SWASTA BULAN JANUARI TAHUN 2010

Nama Sekolah : SDIT Al - Hikmah

Alamat Sekolah : Jl. Al Barkah I No. 56 A Cilandak Barat

Kecamatan : Cilandak

Nomor Telepon : (021)7661634

NO Jumlah Murid per Kelas

Ket

I II III IV V VI

Laki - laki 25 22 10 30 37 24 148

Perempuan 19 33 19 25 29 21 146

Jumlah 44 55 29 55 66 45 294

Kepala SDIT Al - Hikmah Mortaza, A.S. Hamma'da, M.Pd

DAFATAR NAMA-NAMA GURU

SDIT AL-HIKMAH CILANDAK JAKARTA SELATAN

NO NAMA L/P

TEMPAT / TANGGAL

LAHIR

MENGAJAR

BIDANG STUDI

1 Mortaza A.S. Hamma'da, M.Pd L KASAMBANG, 19 April 1973 PKn

2 Hurriyati, Amd. P JAKARTA, 21 Agustus 1972 Bahasa Inggris

3 Shofiyah, S.Pd.I P JAKARTA, 13 Juli 1982 PAI, Bhs. Indo, Bhs. Arab

4 Nanik Sugiarti, S.Pd.I P JAKARTA, 29 Februari 1984 PAI, Tahfidz, Matematika, PLBJ

5 Sri Retnowati, S.Sos.I P JAKARTA, 19 Januari 1978 IPS ,IPA Matematika

6 Dian Anggraeni, S.Pd P JAKARTA, 01 Februari 1978 Matematika, Abatatsa

7 Sufy Nuria Safitri, S.Ag P JAKARTA, 27 September 1977 Tahfidz, Bahasa Arab

8 Zaenatul Muslimat, S.Pd.I P BOGOR, 01 februari 1979 Bahasa Indonesia, PKn, Matematika

9 Yan Sumarna, S.Kom L BANTEN, 15 Januari 1983 Bahasa Indonesia, PKn, Matematika

10 Titi Asfiyati, SE P PURWOREJO, 24 Maret 1978 Matematika, IPA

11 Nani, S.Pd P JAKARTA, 11 Juni 1967 Bahasa Indonesia, IPS, PLBJ

12 Herlina Nurhayati, S.Pd P JAKARTA, 15 Mei 1970 Bahasa Indonesia, PLBJ

13 T. Agusetiyadi, S.Pd L JAKARTA, 29 Agustus 1977 IPA, IPS

14 Sobarti Prihatin, S.Pd P PEMALANG, 03 Juni 1975 Maematika

15 Nur Aziziah, S.Pd P JAKARTA, 05 Maret 1986 PKn, IPS, Tahfidz

16 Dewi Hastuti, S.Pd P JAKARTA, 11 Agustus 1975 PKn, IPA, Bahasa Indonesia

17 Vera Nofiana, A.Md P JAKARTA, 14 November 1980 SBK, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab

18 Puji Saraswati, S.Pd P JAKARTA, 01 Mei 1979 IPA, IPS, PAI, SBK

19 Dian Windayati, A.Md P JAKARTA, 10 Oktober 1978 IPA, PKn, SBK

20 Nur Hidayati, S.Pd P JAKARTA, 5 Juni 1977 IPS, Tahfidz, SBK, Bahasa Arab

21 Siti Salwah P JAKARTA, 16 Mei 1961 Pendidikan Agama Islam

22 Misbakhul Rofiq L JEPARA, 20 Maret 1978 Al' Qur'an

23 Muhammad Sofyan L JAKARTA, 26 Maret 1978 Tahfidz

24 Fahruddin, S.Pd L PANDEGLANG, 20 Januari 1986 Tahfidz

25 Maya Susanti, A.Md P JAKARTA, 10 April 1974 Bahasa Inggris

26 Robbyatul A, S.Pd P SUBANG, 27 Januari 1987 Bahasa Arab

27 Muhammad Parid, A.Md L JAKARTA, 10 Agustus 1981 Olah Raga

28 Zainal Muttaqin L INDRAMAYU, 07 Juli 1985 Komputer

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SEKOLAH

SDIT AL-HIKMAH CILANDAK-JAKARTA SELATAN PERIODE 2007-2011

KETUA

IR. LULUS SEDYANTO KEPALA SEKOLAH

WAKIL KETUA

BENDAHARA SEKRETARIS

DIV. KBM & EKSKUL DIV. SDM, ORTU &GURU DIV. HUMAS DIV. LITBANG

Hari ini di SDIT Al-Hikmah Jakarta, Saya bersama perwakilan SD dan SDIT se DKI Jakarta

membahas model AD & ART Komite Sekolah termasuk dengan model pengelolaan dana

komite. Diharapkan teman-teman pengurus Komite Sekolah memiliki acuan agar bisa

berperan lebih baik antarkan anak bangsa hidup lebih sejahtera.

SISTEMATIKA

ANGGARAN DASAR

KOMITE …………………………………..

KOTAMADYA JAKARTA ……………….

DAFTAR ISI

MUKADIMAH

ANGGARAN DASAR

KOMITE SEKOLAH…………… JAKARTA

BAB I

NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

BAB II

AZAS, VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERANAN

Pasal 3

AZAS

Pasal 4

VISI

Pasal 5

MISI

Pasal 6

TUJUAN

Pasal 7

FUNGSI

Pasal 8

PERANAN

BAB III

KEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

KEANGGOTAAN

Pasal 10

KEPENGURUSAN

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

BAB V

KEUANGAN

Pasal 12

SUMBER KEUANGAN

Pasal 13

PENGGUNAAN ANGGARAN

BAB VI

MEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

MEKANISME KERJA

Pasal 15

RAPAT-RAPAT

BAB VII

PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 16

Pasal 17

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam AD akan diatur lebih lanjut dalam ART

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal :

Ketua Komite Sekolah Sekretaris Komite Sekolah

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOMITE SD/SDIT ………….. JAKARTA

=======================================================

BAB I

PEMILIHAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 1

SYARAT – SYARAT MENJADI ANGGOTA/PENGURUS KOMITE SEKOLAH

Pasal 2

PEMILIHAN ANGGOTA

Pasal 3

PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 4

KOMPOSISI ANGGOTA PENGURUS

Pasal 5

Ayat 1

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Ayat 2

MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS

Ayat 3

SEBAB – SEBAB PENGGANTIAN PENGURUS

BAB II

RINCIAN TUGAS KOMITE SEKOLAH

Pasal 6

BAB III

MEKANISME RAPAT

Pasal 7

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 8

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal :

Ketua Komite Sekolah Sekretaris Komite Sekolah

ANGGARAN DASAR

KOMITE SD/SDIT…… JAKARTA

KOTAMADYA JAKARTA …………….

MUKADIMAH.

Dengan nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,

Sesungguhnya pembangunan Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan

manusia seutuhnya yang diridhai allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai cita-cita

terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar

1945.

Bahwa Pendidikan merupakan tanggng jawab bersama antara orangtua, Masyarakat

dan Sekolah (pemerintah) Sekolah Menengah Kejuruan SD/SDIT…… Jakarta adalah salah

satu satuan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan

Tinggi (Dikmenti) Profinsi DKI Jakarta. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan

maka SD/SDIT …… Jakarta membentuk suatu lembaga yang mandiri, yang menjadi mitra

sekolah, beranggotakan perwakilan orang tua/ wali murid, komunitas sekolah dan juga tokoh-

tokoh masyarakat yang perduli terhadap pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai Komite

Sekolah.

Kemudian sebagai dasar acuan operasional kegiatan maka Komite Sekolah menyusun

& menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite SD/SDIT

…… Jakarta.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan

Petunjuk dalam merealisasikan AD/ART tersebut.

ANGGARAN DASAR

KOMITE SD/SDIT …… JAKARTA

BAB I

NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama Komite Sekolah ……………………Jakarta Disebut dalam Anggaran

Dasar dengan istilah Komite Sekolah SD/SDIT …… Jakarta Selatan.

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

Komite Sekolah bertempat di SD/SDIT …… Jakarta ….. Alamat. ………….

BAB II

AZAS, VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERANAN

Pasal 3

AZAS

Komite Sekolah berazaskan Pancasila

Pasal 4

VISI

Menjadi organisasi mitra sekolah yang akuntabel dan bermartabat dalam menfasilitasi

pendidikan SD/SDIT …… Jakarta yang berakhlak mulia dan berkualitas sesuai kebutuhan

sekolah

Pasal 5

MISI

Menfasilitasi Pendidikan SD/SDIT…… Jakarta yang berakhlak mulia dan berkualitas sesuai

dengan kebutuhan lingkungan sekolah

Pasal 6

TUJUAN

a. Menghimpun harapan dan menyatukan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam

melahirkan kebijakan operasional program pendidikan di satuan pendidikan disatuan

pendidikan masing-masing.

b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan di satuan pendidikan masing-masing..

c. Membantu menciptakan suasana yang kondusif, transparan, akuntabel, dan

demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di

satuan pendidikan masing-masing..

Pasal 7

FUNGSI

a. Komite Sekolah berfungsi :

Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi dunia usaha/ dunia

industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu.

c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan

pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.

d. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan

mengenai:

1) Kebijakan dan program pendidikan:

2) Rencana angaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS):

3) Kriteria kinerja satuan pendidikan:

4) Kriteria tenaga kependiidkan;

5) Kriteria fasilitas pendidikan: dan

6) Hal- hal lain yang berkaitan dengan pendidikan

e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna

mendukung peningkatan mutu dan pemeratan pendidikan.

f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan

di satuan pendidikan.

g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,penyelenggaran,

dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.

Pasal 8

PERANAN

a. Pemberi pertimbanngan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan

kebijakan di suatu pendidikan.

b. Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun

tenaga dalam penyelenggaran pendidikan di suatu pendidikan.

c. Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilasi

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.

d. Mediator antara pemerintah dan masyarakat di suatu pendidikan.

BAB III

KEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

KEANGGOTAAN

Keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari :

1. Unsur Masyarakat dapat berasal dari :

a. Pewakilan orang tua / wali peserta didik

b. Tokoh masyarakat (Ketua RT / RW/ RK, ulama,budayawan, dll)

c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figure untuk

meningkatkan mutu pendidikan.

d. Pejabat pemerintahan setempat (Lurah, Kepolisian, Korem I, Depnaker, dan Instansi

lain)

e. Dunia usaha/ industri ( Pengusaha Industri, jasa,asosiasi,dan lain-lain).

f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.

g. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI,ISPI,BMPS).

h. Perwakilan forum alumni SD/SDIT yang dewasa dan mandiri.

2. Unsur Dewan Guru, Yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan.

Pasal 10

KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan Komite Sekolah,

a. Pengurus Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 9 orang dengan susunan sebagai

berikut :

1. Ketua

2. Sekretaris

3. Bendahara

4. dan 6 bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan.

b. Masa bakti Kepengurusan

Masa bakti kepengurusan komite sekolah selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali.

c. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam

musyawarah komite sekolah.

d. Jika diperlukan dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai

dengan bidang keahliannya.

e. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan/ketua yayasan sekolah yang

bersangkutan.

2. Surat Keputusan Tentang Komite Sekolah

a. Sekolah negeri diterbitkan oleh Kepala sekolah diketahui oleh Dewan Pendidikan

b. Sekolah swasta diterbitkan oleh kepala sekolah disejutui oleh ketua Yayasan yang

diketahui oleh Dewan Pendidikan Kodya Jakarta Utara.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota Komite Sekolah mempunyai hak :

a. Hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta dalam pemungutan suara untuk

pengambilan keputusan

b. Hak bicara untuk menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaan

c. Hak untuk mengikuti kegiatan baik formal maupun non formal.

2. Anggota berkewajiban untuk :

a. Mentaati semua ketentuan AD/ART

b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Komite Sekolah

BAB V

KEUANGAN

Pasal 12

SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan diperoleh dari :

1. Dana hasil dari swadana pengurus komite sekolah dan anggota komite sekolah

2. Usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga.

3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran pendapatan Belanja

Negara (APBN)

Pasal 13

PENGGUNAAN ANGGARAN

Penggunaan Anggaran Komite Sekolah dana masyarakat yang dihimpun oleh komite sekolah

digunakan untuk :

1. Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

2. Menunjang KBM

3. Peningkatan mutu pendidikan/sarana dan prasarana

4. Kegiatan evaluasi belajar

5. Kegiatan kesiswaan dan lingkungan hidup

6. Kegiatan Pembinaan Imtaq dan cinta tanah air

7. Kegiatan operasional komite sekolah.

BAB VI

MEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

MEKANISME KERJA

Mekanisme kerja diatur kemudian dalam bentuk tata laksana/pembagian tugas

Pasal 15

RAPAT-RAPAT

1. Rapat-rapat terdiri dari :

1. Rapat Anggota

2. Rapat Kerja

3. Rapat Pleno

4. Rapat pengurus harian

BAB VII

PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 16

1. Keputusan perubahan AD/ART dapat dilakukan apabila cukup alasaan yang kuat serta

disetujui oleh anggota dalam rangka peningkatan efisiensi dan kewajiban usaha

komite sekolah.

2. Perubahan AD/ART Komite sekolah dilakukan melalui Rapat yang dihadiri oleh

sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan disetujui oleh lebih dari separoh jumlah yang

hadir.

Pasal 17

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pembubaran organisasi komite sekolah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Apabila Komite Sekolah secara resmi dinyatakan bubar, maka seluruh asset organisasi

komite sekolah dalam bentuk apapun diserahkan kepada satuan pendidikan yang akan

digunakan untuk kepentingan kependidikan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

1. Anggaran dasar komite sekolah berlaku sejak ditetapkan

2. Dengan berlakunya AD ini maka segala ketentuan yang terdahulu dengan sendirinya

tidak berlaku.

3. Keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komite Sekolah ditentukan oleh

niat baik, kerja keras yang tulus Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu

pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam AD akan diatur lebih lanjut dalam ART

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : …………………………

Ketua Komite Sekolah Sekretaris Komite Sekolah

……………………………… ………………………………….

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOMITE SD/SDIT …… JAKARTA

==========================================================

BAB I

PEMILIHAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 1

SYARAT – SYARAT MENJADI ANGGOTA/PENGURUS KOMITE SEKOLAH

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Sehat jasmani dan rohani;

3. Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan;

4. Menyatakan bersedia menjadi anggota komite sekolah secara tertulis;

5. Tidak menuntut imbalan (Honor);

6. Tidak cacat hukum.

Pasal 2

PEMILIHAN ANGGOTA

1. Pemilihan anggota diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh

Kepala satuan pendidikan dan/atau oleh masyarakat;

2. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan berjumlah gasal

yang terdiri dari unsur guru, kepala sekolah/penyelenggara pendidikan /Yayasan,

perwakilan orang tua peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara

demokratis, pemerhati pendidikan/alumni, tokoh masyarakat/tokoh agama, kalangan

dunia usaha dan industri, pejabat pemerintah setempat, organisasi profesi tenaga

kependidikan, dan unsur pengurus komite sekolah yang sudah ada;

3. Panitia persiapan mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk majelis

sekolah dan komite sekolah yang sudah ada) tentang komite sekolah menurut

keputusan ini

4. Panitia persiapan bertugas menyusun criteria calon anggota, menyeleksi serta

menyusun nama-nama anggota, mengumumkan calon-calon anggota

5. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota berdasarkan suara terbanyak

Pasal 3

PEMILIHAN PENGURUS

1. Pemilihan pengurus dilakukan dalam forum musyawarah anggota

2. Pemilihan pengurus ditentukan dengan suara terbanyak

3. Ketentuan lebih lanjut tentang proses pemilihan diatur dalam Tata tertib tentang

pemilihan pengurus.

4. Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada Kepala Sekolah

untuk diteruskan ke Sudin Dikmenti Kotamadya Jakarta Selatan serta Dewan

Pendidikan Kotamadya Jakarta Selatan.

Pasal 4

KOMPOSISI ANGGOTA PENGURUS

1. Calon anggota komite sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat

dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi

anggota komite sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-

masing unsur, yakni unsur masyarakat dan unsur dewan guru dan atau

yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan.

2. Pengurus terdiri seorang ketua, sekretaris, dan seorang bendahara dan bidang-bidang

sesuai dengan kebutuhan.

3. Bidang-bidang antara lain terdiri dari : Bidang Penggalian Sumber Daya Sekolah,

Bidang Pengelolaan Sumber Dana Sekolah, Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan

Pendidikan, Bidang Jaringan Kerjasama dan Sistem Informasi, Bidang Sarana dan

prasarana, dan Bidang Usaha.

4. Kepengurusan dipilih dari dan oleh anggota komite sekolah

5. Pemilihan kepengurusan dilakukan dalam rapat forum musyawarah anggota yang

dipimpin oleh salah satu anggota atas persetujuan anggota terpilih.

Pasal 5

Ayat 1

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Struktur Kepengurusan Komite SD/SDIT …… Jakarta Periode 2007-2011 adalah :

1. Ketua :

2. Sekretaris :

3. Bendahara :

Anggota / Bidang – bidang :

1. Bidang Penggalian Sumber Daya Sekolah

a.

b.

2. Bidang Pengelolaan Sumber Dana Sekolah

a

b.

3. Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan

a.

b.

4. Bidang Jaringan Kerja sama dan Sistem Informasi

a.

b.

c.

5. Bidang Sarana Prasarana

a.

b.

6. Bidang Usaha

a.

b.

Ayat 2

MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS

Keputusan pergantian pengurus dilakukan dalam rapat pleno anggota yang dihadiri

sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih

dari 50 % anggota yang hadir.

Ayat 3

SEBAB – SEBAB PENGGANTIAN PENGURUS

a. Berakhirnya masa bakti

b. Meninggal dunia

c. Mengundurkan diri

d. Melanggar ketentuan organisasi

BAB II

RINCIAN TUGAS KOMITE SEKOLAH

Pasal 6

1. Menyelenggarakan rapat rapat sesuai dengan program yang telah ditentukan;

2. Menyusun program kerja bersama-sama dengan sekolah;

3. Membantu merumuskan dan menetapkan visi, misi, moto, dan dasar filosofi

lainnya bersama-sama pihak sekolah;

4. Membantu merumuskan dan menetapkan program sekolah, serta APBS bersama-

sama dengan pihak sekolah;

5. Berperan serta kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah;

6. Berperan serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, serta mengembangkan

sekolah sebagai wawasan wiyata mandala;

7. Berperanserta dalam usaha peningkatan kesejahteraan sekolah, guru, staf tata

usaha dan penjaga sekolah;

8. Menetapkan standar pelayanan pengajaran dan pembelajaran sekolah bersama-

sama dengan pihak sekolah;

9. Mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik dalam bidang akademis

(Nilai tes harian, catur wulan, dan ujian akhir sekolah) maupun bidang non

akademis, seperti (akhlak dan budi pekerti luhur, bahasa, seni dan olah raga,

kerajinan tangan, dan ketrampilan untuk hidup). Bersama-sama dengan pihak

sekolah ;

10. Menggali, menghimpun dan megelola sumber dana dari masyarakat untuk

mengembangkan dana abadi sekolah dan peningkatan mutu sekolah.

11. Menghimpun dan mengelola saran, masukan,bahan pemikiran dan tenaga yang

berasal dari masyarakat peduli pendidikan;

12. Mengidentifikasi permasalahan dan pemecahannya bersama-sama pihak sekolah;

13. Memberi otonomi professional kepada guru dalam melaksanakan pengajaran dan

pembelajaran, bimbingan serta penilaian pendidikan;

14. Memberi motivasi dan penghargaan kepada guru dan kepada seseorang yang

memiliki dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

15. Membangun kerjasama dengan pihak lain dalam rangka upaya meningkatkan

mutu pendidikan;

16. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan

penggunaan keuangan sekolah;

17. Membuat laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanan tugas dan program

kerja sekolah kepada warga sekolah dan stake holder;

18. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, baik

kurikulum nasional maupun local.

BAB III

MEKANISME RAPAT

Pasal 7

1. Pengurus komite sekolah melaksanakan rapat kerja pengurus sekurang-kurangnya 1

(satu) kali dalam satu tahun.

2. Apabila dalam rapat pleno anggota jumlah anggota yang hadir belum mencapai

quorum, maka dapat di tangguhkan selama 2 (dua ) kali 30 (tiga puluh ) menit.

3. Apabila dalam tenggang waktu tersebut jumlah Anggota yang hadir belum juga

memenuhi quorum, rapat di anggap syah dan dapat dilanjutkan.

4. Keputusan dinyatakan syah jika disetujui lebih dari 50 % anggota yang hadir.

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 8

1. Pengurus komite sekolah dapat menjalin kerjasama dengan pihak instansi terkait

dalam rangka upaya pencapaian tujuan kerja program kerja komite sekolah atas

sepengetahuan pihak kepala sekolah/ penyelenggaraan pendidikan/ yayasan.

2. Pengurus komite sekolah memiliki hubungan tata kerja dengan sekolah lainnya , Kasi

Dikmenti kecamatan, Sudin Dikmenti Kotamadya Jakarta Selatan, organisasi profesi

asosiasi dunia usaha dan industi dan kemasyarakatan dengan tetap harus

memperhatikan dan mengedepankan ciri kemandirian demi menjaga kredibilitas

Komite Sekolah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Apabila dalam Anggaran Rumah Tangga ini terdapat ketentuan yang dianggap

bertentangan dengan Anggaran Dasar maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran

Dasar.

2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan di atur dan

ditetapkan kemudian.

3. Anggaran Rumah Tangga ini disesuaikan oleh satuan pendidikan masing-masing

berdasarkan karakteristik, kondisi dan kemampuan sekolah.

4. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

Ka. SD/SDIT …… Jakarta

Komite Sekolah

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SD/SDIT …… JAKARTA

PERIODE 2007 – 2011

BIDANG A : Penggalian Sumber Daya Sekolah

BIDANG B : Pengelolaan Sumber Dana Sekolah

BIDANG C : Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan

BIDANG D : Jaringan Kerja Sama dan Sistem Informasi

BIDANG E : Sarana Prasarana

BIDANG F : Usaha

Ketua Komite Sekretaris

JOB DISCRIPTION (RINCIAN TUGAS)

PENGURUS KOMITE SEKOLAH

KETUA KOMITE

1. Bersama – sama pengurus lain dan anggota menyusun rencana program kerja komite

sekolah

2. Mengesahkan rencana program kerja komite sekolah

3. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah yang ditetapkan oleh anggota melalui

rapat – rapat

4. Mengundang rapat – rapat harian komite sekolah kepada kepala sekolah

5. Mengkomunikasikan hasil rapat komite sekolah kepada kepala sekolah

6. Mengundang rapat pihak sekolah atas undangan kepala sekolah

7. Menghadiri rapat dinas sekolah atas undangan kepala sekolah

8. Menerima klarifikasi sumber pembiayaan sekolah yang berasal pemerintahan dan

kebutuhan sekolah

9. Menerima klarifikasi persoalan yang dihadapi sekolah

10. Memberikan edaran, himbauan dan atau bentuk lain kepada stakeholders

11. Mengesahkan segala keputusan komite sekolah dan atau keputusan bersama dengan

sekolah, melalui penandatanganan yang disyahkan dengan cap resmi

12. Mengadakan pertanggungjawaban keuanganyang ditipkan masyarakat kepada sekolah

13. Mengesahkan pemberian penghargaan komite sekolah kepada kepala sekolah, guru,

staf TU yang berprestasi

14. Memberikan perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan / memberikan sejumlah

dana atas pengajuan sekolah

15. Memberikan sanksi kepada anggota pengurus yangtidak dapat menunaikan tugas

dengan baik

16. Mengevaluasi program kerja komite sekolah

SEKRETARIS KOMITE

1. Membuat agenda kerja bersama-sama ketua dan bidang yang ada

2. Menyusun administrasi (personil, sarana dan prasarana, serta hal yang dipandang

penting Membuat dan mengedarkan undangan rapat-rapat dibantu oleh staf yang

ditunjuk

3. Membuat laporan-laporan kepada pihak yang terkait

4. Membuat notulen rapat-rapat

5. Mengagendakan surat masuk dan keluar dibantu oleh staf yang ditunjuk

BENDAHARA KOMITE

1. Menerima , membukukan, mengamankan dana yang diperoleh dari bantuan

masyarakat setelah memperoleh pengesahan komite sekolah

2. Mengeluarkan dan membukukannya pengeluaran dana kepada sekolah atas

persetujuan komite sekolah

3. Melaporkan keadaan keuangan kepada anggota komite sekolah dan masyarakat atas

persetujuan ketua komite sekolah

BIDANG-BIDANG

1. BIDANG PENGGALIAN SUMBER DAYA SEKOLAH

1. Bersama-sama pihak sekolah menganalisa potensi sumber daya sekolah, pada lingkup

kewilayahan, sosial ekonomi masyarakat, instansi diwilayah setempat

2. Mengklarifikasi hasil analisis masyarakat sekolah menyangkut SDM dan bentuk lain

yang dianggap sebagai potensi yang diduga kuat dapat membantu sekolah

3. Mendaftar dan memetakan potensi yang diduga kuat dapat membantu sekolah

4. Melaksanakan penarikan dana dan menyerahkan kepada pengelola dana masyarakat

5. Melaksanakan pemikiran, ide dan gagasan masyarakat untuk dijadikan bahan

pertimbangan kebijakan komite sekolah untuk kepentingan sekolah

6. Melaksanakan pnarikan SDM kependidikan yang dianggap strategis dan dibayar oleh

masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah

2. BIDANG PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT

1. Atas persetujuan ketua komite sekolah menyerahkan dana masyarakat kepada

bendahara untuk dibukukan

2. Mendistribusikan perolehan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diajukan

oleh pihak sekolah

3. Bersama-sama bendahara membukukan penerimaan dan pengeluaran dana

masyarakat

4. Atas persetujuan ketua komite memberikan laporan keadaan keuangan kepada

stakeholders

3. BIDANG PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

1. Bersama-sama sekolah menyusun standar pelayanan pendidikan, seperti jumlah guru,

fasilitas / sarana dan prasarana, kurikulum dan ekstrakurikuler

2. Bersama-sama sekolah menyusun target pencapaian hasil belajar siswa, harian

semester dan akhir tahun dan ujian nasional

3. Bersama-sama sekolah menetapkan salah satu unggulan prestasi sekolah baik yang

bersifat akademis maupun non akademis

4. Bersama-sama sekolah mengangkat tenaga ahli yang dapat membantu peningkatan

kualitas pendidikan

5. Mengundang pengawas sekolah untuk melakukan dialog dan tindak lanjut hasil

pengawasan professional yang dapat dijadikan bahan pertimbangan komite sekolah

6. Bersama-sama komite sekolah lain melakukan kolaborasi system pengendalian

kualitas pelayanan baik sekolah sejenis setingkat maupun tidak sejenis dan tidak

setingkat, misalnya SD dengan SLTP, SLTP dengan SMA/SMK dalam satu wilayah

atau luar wilayah

4. BIDANG JARINGAN KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI

1. Bersama-sama sekolah menyusun program kerjasama dengan pihak luar masyarakat

sekolah (Instansi non pendidikan , dunia usaha dan dunia industri)

2. Bersama-sama sekolah ikut membantu memberikan, mencarikan informasi yang dapat

mendukung rencana dan program sekolah

3. Bersama-sama sekolah melaksanakan kerjasama dengan pihak luar sekolah

5. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

1. Bersama-sama dengan pengurus lain menyusun program kerja komite sekolah

2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua komite atau hasil keputusan

musyawarah komite sekolah

6. BIDANG USAHA

1. Bersama-sama dengan pengurus lain menyusun program kerja komite sekolah

2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua komite atau hasil keputusan

musyawarah komite sekolah

3. Memberikan saran terobosan cara mencari sumber dana sekolah

Jakarta, 18 Agustus 2007

Pengurus Komite Sekolah

Ketua Sekretaris

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) SD/SDIT …… Jakarta

dibuat berdasarkan acuan hukum yang kuat., karena itu kehadirannya perlu disambut

dengan terbuka dan saling mendukung antara komite sekolah dengan pihak sekolah

2. Implementasi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah (ART) Tangga Komite

SD/SDIT …… Jakarta ini tentu melihat situasi dan kondisi lingkungan setempat

sehingga tidak terkesan kaku yang akhirnya berakibat pada hubungan keduanya tidak

harmonis. Hal ini perlu kita hindari agar tidak mengganggu penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu di lingkungan SD/SDIT …… Jakarta.

3. Struktur Pengurus, Job Discription (rincian tugas) pengurus komite, program kerja

komite bersifat terbuka dan dinamis sehingga masih memungkinkan beberapa

perubahan dikemudian hari bila dikehendaki dan disepakati bersama antara pengurus

komite dengan sekolah yang merupakan mitra kerja paten .

B. Saran – Saran

1. Hendaknya seluruh komponen stakeholder yang ada di SD/SDIT …… Jakarta dapat

membaca dan memahami isi yang terkandung dalam Anggaran Dasar (AD) dan

Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite SD/SDIT …… Jakarta, karena itu

merupakan acuan kita bersama antara Komite Sekolah dengan keluarga besar

SD/SDIT……Jakarta sehingga tidak menimbulkan misunderstanding yang merugikan

kita bersama

2. Bila ada perbedaan penafsiran terhadap AD/ART Komite SD/SDIT …… Jakarta

hendaknya bisa diselesaikan melalui musyawarah bersama sehingga dapat ditemukan

kesamaan pandang.

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SEKOLAH

SDIT AL-HIKMAH CILANDAK-JAKARTA SELATAN PERIODE 2007-2011

KETUA

IR. LULUS SEDYANTO KEPALA SEKOLAH

WAKIL KETUA

BENDAHARA SEKRETARIS

DIV. KBM & EKSKUL DIV. SDM, ORTU &GURU DIV. HUMAS DIV. LITBANG

Hari ini di SDIT Al-Hikmah Jakarta, Saya bersama perwakilan SD dan SDIT se DKI Jakarta

membahas model AD & ART Komite Sekolah termasuk dengan model pengelolaan dana

komite. Diharapkan teman-teman pengurus Komite Sekolah memiliki acuan agar bisa

berperan lebih baik antarkan anak bangsa hidup lebih sejahtera.

SISTEMATIKA

ANGGARAN DASAR

KOMITE …………………………………..

KOTAMADYA JAKARTA ……………….

DAFTAR ISI

MUKADIMAH

ANGGARAN DASAR

KOMITE SEKOLAH…………… JAKARTA

BAB I

NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

BAB II

AZAS, VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERANAN

Pasal 3

AZAS

Pasal 4

VISI

Pasal 5

MISI

Pasal 6

TUJUAN

Pasal 7

FUNGSI

Pasal 8

PERANAN

BAB III

KEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

KEANGGOTAAN

Pasal 10

KEPENGURUSAN

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

BAB V

KEUANGAN

Pasal 12

SUMBER KEUANGAN

Pasal 13

PENGGUNAAN ANGGARAN

BAB VI

MEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

MEKANISME KERJA

Pasal 15

RAPAT-RAPAT

BAB VII

PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 16

Pasal 17

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam AD akan diatur lebih lanjut dalam ART

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal :

Ketua Komite Sekolah Sekretaris Komite Sekolah

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOMITE SD/SDIT ………….. JAKARTA

=======================================================

BAB I

PEMILIHAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 1

SYARAT – SYARAT MENJADI ANGGOTA/PENGURUS KOMITE SEKOLAH

Pasal 2

PEMILIHAN ANGGOTA

Pasal 3

PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 4

KOMPOSISI ANGGOTA PENGURUS

Pasal 5

Ayat 1

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Ayat 2

MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS

Ayat 3

SEBAB – SEBAB PENGGANTIAN PENGURUS

BAB II

RINCIAN TUGAS KOMITE SEKOLAH

Pasal 6

BAB III

MEKANISME RAPAT

Pasal 7

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 8

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal :

Ketua Komite Sekolah Sekretaris Komite Sekolah

ANGGARAN DASAR

KOMITE SD/SDIT…… JAKARTA

KOTAMADYA JAKARTA …………….

MUKADIMAH.

Dengan nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,

Sesungguhnya pembangunan Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan

manusia seutuhnya yang diridhai allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai cita-cita

terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar

1945.

Bahwa Pendidikan merupakan tanggng jawab bersama antara orangtua, Masyarakat

dan Sekolah (pemerintah) Sekolah Menengah Kejuruan SD/SDIT…… Jakarta adalah salah

satu satuan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan

Tinggi (Dikmenti) Profinsi DKI Jakarta. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan

maka SD/SDIT …… Jakarta membentuk suatu lembaga yang mandiri, yang menjadi mitra

sekolah, beranggotakan perwakilan orang tua/ wali murid, komunitas sekolah dan juga tokoh-

tokoh masyarakat yang perduli terhadap pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai Komite

Sekolah.

Kemudian sebagai dasar acuan operasional kegiatan maka Komite Sekolah menyusun

& menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite SD/SDIT

…… Jakarta.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan

Petunjuk dalam merealisasikan AD/ART tersebut.

ANGGARAN DASAR

KOMITE SD/SDIT …… JAKARTA

BAB I

NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama Komite Sekolah ……………………Jakarta Disebut dalam Anggaran

Dasar dengan istilah Komite Sekolah SD/SDIT …… Jakarta Selatan.

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

Komite Sekolah bertempat di SD/SDIT …… Jakarta ….. Alamat. ………….

BAB II

AZAS, VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERANAN

Pasal 3

AZAS

Komite Sekolah berazaskan Pancasila

Pasal 4

VISI

Menjadi organisasi mitra sekolah yang akuntabel dan bermartabat dalam menfasilitasi

pendidikan SD/SDIT …… Jakarta yang berakhlak mulia dan berkualitas sesuai kebutuhan

sekolah

Pasal 5

MISI

Menfasilitasi Pendidikan SD/SDIT…… Jakarta yang berakhlak mulia dan berkualitas sesuai

dengan kebutuhan lingkungan sekolah

Pasal 6

TUJUAN

a. Menghimpun harapan dan menyatukan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam

melahirkan kebijakan operasional program pendidikan di satuan pendidikan disatuan

pendidikan masing-masing.

b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan di satuan pendidikan masing-masing..

c. Membantu menciptakan suasana yang kondusif, transparan, akuntabel, dan

demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di

satuan pendidikan masing-masing..

Pasal 7

FUNGSI

a. Komite Sekolah berfungsi :

Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi dunia usaha/ dunia

industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu.

c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan

pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.

d. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan

mengenai:

1) Kebijakan dan program pendidikan:

2) Rencana angaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS):

3) Kriteria kinerja satuan pendidikan:

4) Kriteria tenaga kependiidkan;

5) Kriteria fasilitas pendidikan: dan

6) Hal- hal lain yang berkaitan dengan pendidikan

e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna

mendukung peningkatan mutu dan pemeratan pendidikan.

f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan

di satuan pendidikan.

g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,penyelenggaran,

dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.

Pasal 8

PERANAN

a. Pemberi pertimbanngan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan

kebijakan di suatu pendidikan.

b. Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun

tenaga dalam penyelenggaran pendidikan di suatu pendidikan.

c. Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilasi

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.

d. Mediator antara pemerintah dan masyarakat di suatu pendidikan.

BAB III

KEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

KEANGGOTAAN

Keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari :

1. Unsur Masyarakat dapat berasal dari :

a. Pewakilan orang tua / wali peserta didik

b. Tokoh masyarakat (Ketua RT / RW/ RK, ulama,budayawan, dll)

c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figure untuk

meningkatkan mutu pendidikan.

d. Pejabat pemerintahan setempat (Lurah, Kepolisian, Korem I, Depnaker, dan Instansi

lain)

e. Dunia usaha/ industri ( Pengusaha Industri, jasa,asosiasi,dan lain-lain).

f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.

g. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI,ISPI,BMPS).

h. Perwakilan forum alumni SD/SDIT yang dewasa dan mandiri.

2. Unsur Dewan Guru, Yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan.

Pasal 10

KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan Komite Sekolah,

a. Pengurus Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 9 orang dengan susunan sebagai

berikut :

1. Ketua

2. Sekretaris

3. Bendahara

4. dan 6 bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan.

b. Masa bakti Kepengurusan

Masa bakti kepengurusan komite sekolah selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali.

c. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam

musyawarah komite sekolah.

d. Jika diperlukan dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai

dengan bidang keahliannya.

e. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan/ketua yayasan sekolah yang

bersangkutan.

2. Surat Keputusan Tentang Komite Sekolah

a. Sekolah negeri diterbitkan oleh Kepala sekolah diketahui oleh Dewan Pendidikan

b. Sekolah swasta diterbitkan oleh kepala sekolah disejutui oleh ketua Yayasan yang

diketahui oleh Dewan Pendidikan Kodya Jakarta Utara.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota Komite Sekolah mempunyai hak :

a. Hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta dalam pemungutan suara untuk

pengambilan keputusan

b. Hak bicara untuk menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaan

c. Hak untuk mengikuti kegiatan baik formal maupun non formal.

2. Anggota berkewajiban untuk :

a. Mentaati semua ketentuan AD/ART

b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Komite Sekolah

BAB V

KEUANGAN

Pasal 12

SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan diperoleh dari :

1. Dana hasil dari swadana pengurus komite sekolah dan anggota komite sekolah

2. Usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga.

3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran pendapatan Belanja

Negara (APBN)

Pasal 13

PENGGUNAAN ANGGARAN

Penggunaan Anggaran Komite Sekolah dana masyarakat yang dihimpun oleh komite sekolah

digunakan untuk :

1. Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

2. Menunjang KBM

3. Peningkatan mutu pendidikan/sarana dan prasarana

4. Kegiatan evaluasi belajar

5. Kegiatan kesiswaan dan lingkungan hidup

6. Kegiatan Pembinaan Imtaq dan cinta tanah air

7. Kegiatan operasional komite sekolah.

BAB VI

MEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

MEKANISME KERJA

Mekanisme kerja diatur kemudian dalam bentuk tata laksana/pembagian tugas

Pasal 15

RAPAT-RAPAT

1. Rapat-rapat terdiri dari :

1. Rapat Anggota

2. Rapat Kerja

3. Rapat Pleno

4. Rapat pengurus harian

BAB VII

PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 16

1. Keputusan perubahan AD/ART dapat dilakukan apabila cukup alasaan yang kuat serta

disetujui oleh anggota dalam rangka peningkatan efisiensi dan kewajiban usaha

komite sekolah.

2. Perubahan AD/ART Komite sekolah dilakukan melalui Rapat yang dihadiri oleh

sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan disetujui oleh lebih dari separoh jumlah yang

hadir.

Pasal 17

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pembubaran organisasi komite sekolah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Apabila Komite Sekolah secara resmi dinyatakan bubar, maka seluruh asset organisasi

komite sekolah dalam bentuk apapun diserahkan kepada satuan pendidikan yang akan

digunakan untuk kepentingan kependidikan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

1. Anggaran dasar komite sekolah berlaku sejak ditetapkan

2. Dengan berlakunya AD ini maka segala ketentuan yang terdahulu dengan sendirinya

tidak berlaku.

3. Keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komite Sekolah ditentukan oleh

niat baik, kerja keras yang tulus Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu

pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam AD akan diatur lebih lanjut dalam ART

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : …………………………

Ketua Komite Sekolah Sekretaris Komite Sekolah

……………………………… ………………………………….

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOMITE SD/SDIT …… JAKARTA

==========================================================

BAB I

PEMILIHAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 1

SYARAT – SYARAT MENJADI ANGGOTA/PENGURUS KOMITE SEKOLAH

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Sehat jasmani dan rohani;

3. Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan;

4. Menyatakan bersedia menjadi anggota komite sekolah secara tertulis;

5. Tidak menuntut imbalan (Honor);

6. Tidak cacat hukum.

Pasal 2

PEMILIHAN ANGGOTA

1. Pemilihan anggota diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh

Kepala satuan pendidikan dan/atau oleh masyarakat;

2. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan berjumlah gasal

yang terdiri dari unsur guru, kepala sekolah/penyelenggara pendidikan /Yayasan,

perwakilan orang tua peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara

demokratis, pemerhati pendidikan/alumni, tokoh masyarakat/tokoh agama, kalangan

dunia usaha dan industri, pejabat pemerintah setempat, organisasi profesi tenaga

kependidikan, dan unsur pengurus komite sekolah yang sudah ada;

3. Panitia persiapan mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk majelis

sekolah dan komite sekolah yang sudah ada) tentang komite sekolah menurut

keputusan ini

4. Panitia persiapan bertugas menyusun criteria calon anggota, menyeleksi serta

menyusun nama-nama anggota, mengumumkan calon-calon anggota

5. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota berdasarkan suara terbanyak

Pasal 3

PEMILIHAN PENGURUS

1. Pemilihan pengurus dilakukan dalam forum musyawarah anggota

2. Pemilihan pengurus ditentukan dengan suara terbanyak

3. Ketentuan lebih lanjut tentang proses pemilihan diatur dalam Tata tertib tentang

pemilihan pengurus.

4. Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada Kepala Sekolah

untuk diteruskan ke Sudin Dikmenti Kotamadya Jakarta Selatan serta Dewan

Pendidikan Kotamadya Jakarta Selatan.

Pasal 4

KOMPOSISI ANGGOTA PENGURUS

1. Calon anggota komite sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat

dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi

anggota komite sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-

masing unsur, yakni unsur masyarakat dan unsur dewan guru dan atau

yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan.

2. Pengurus terdiri seorang ketua, sekretaris, dan seorang bendahara dan bidang-bidang

sesuai dengan kebutuhan.

3. Bidang-bidang antara lain terdiri dari : Bidang Penggalian Sumber Daya Sekolah,

Bidang Pengelolaan Sumber Dana Sekolah, Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan

Pendidikan, Bidang Jaringan Kerjasama dan Sistem Informasi, Bidang Sarana dan

prasarana, dan Bidang Usaha.

4. Kepengurusan dipilih dari dan oleh anggota komite sekolah

5. Pemilihan kepengurusan dilakukan dalam rapat forum musyawarah anggota yang

dipimpin oleh salah satu anggota atas persetujuan anggota terpilih.

Pasal 5

Ayat 1

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Struktur Kepengurusan Komite SD/SDIT …… Jakarta Periode 2007-2011 adalah :

1. Ketua :

2. Sekretaris :

3. Bendahara :

Anggota / Bidang – bidang :

1. Bidang Penggalian Sumber Daya Sekolah

a.

b.

2. Bidang Pengelolaan Sumber Dana Sekolah

a

b.

3. Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan

a.

b.

4. Bidang Jaringan Kerja sama dan Sistem Informasi

a.

b.

c.

5. Bidang Sarana Prasarana

a.

b.

6. Bidang Usaha

a.

b.

Ayat 2

MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS

Keputusan pergantian pengurus dilakukan dalam rapat pleno anggota yang dihadiri

sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih

dari 50 % anggota yang hadir.

Ayat 3

SEBAB – SEBAB PENGGANTIAN PENGURUS

a. Berakhirnya masa bakti

b. Meninggal dunia

c. Mengundurkan diri

d. Melanggar ketentuan organisasi

BAB II

RINCIAN TUGAS KOMITE SEKOLAH

Pasal 6

1. Menyelenggarakan rapat rapat sesuai dengan program yang telah ditentukan;

2. Menyusun program kerja bersama-sama dengan sekolah;

3. Membantu merumuskan dan menetapkan visi, misi, moto, dan dasar filosofi

lainnya bersama-sama pihak sekolah;

4. Membantu merumuskan dan menetapkan program sekolah, serta APBS bersama-

sama dengan pihak sekolah;

5. Berperan serta kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah;

6. Berperan serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, serta mengembangkan

sekolah sebagai wawasan wiyata mandala;

7. Berperanserta dalam usaha peningkatan kesejahteraan sekolah, guru, staf tata

usaha dan penjaga sekolah;

8. Menetapkan standar pelayanan pengajaran dan pembelajaran sekolah bersama-

sama dengan pihak sekolah;

9. Mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik dalam bidang akademis

(Nilai tes harian, catur wulan, dan ujian akhir sekolah) maupun bidang non

akademis, seperti (akhlak dan budi pekerti luhur, bahasa, seni dan olah raga,

kerajinan tangan, dan ketrampilan untuk hidup). Bersama-sama dengan pihak

sekolah ;

10. Menggali, menghimpun dan megelola sumber dana dari masyarakat untuk

mengembangkan dana abadi sekolah dan peningkatan mutu sekolah.

11. Menghimpun dan mengelola saran, masukan,bahan pemikiran dan tenaga yang

berasal dari masyarakat peduli pendidikan;

12. Mengidentifikasi permasalahan dan pemecahannya bersama-sama pihak sekolah;

13. Memberi otonomi professional kepada guru dalam melaksanakan pengajaran dan

pembelajaran, bimbingan serta penilaian pendidikan;

14. Memberi motivasi dan penghargaan kepada guru dan kepada seseorang yang

memiliki dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

15. Membangun kerjasama dengan pihak lain dalam rangka upaya meningkatkan

mutu pendidikan;

16. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan

penggunaan keuangan sekolah;

17. Membuat laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanan tugas dan program

kerja sekolah kepada warga sekolah dan stake holder;

18. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, baik

kurikulum nasional maupun local.

BAB III

MEKANISME RAPAT

Pasal 7

1. Pengurus komite sekolah melaksanakan rapat kerja pengurus sekurang-kurangnya 1

(satu) kali dalam satu tahun.

2. Apabila dalam rapat pleno anggota jumlah anggota yang hadir belum mencapai

quorum, maka dapat di tangguhkan selama 2 (dua ) kali 30 (tiga puluh ) menit.

3. Apabila dalam tenggang waktu tersebut jumlah Anggota yang hadir belum juga

memenuhi quorum, rapat di anggap syah dan dapat dilanjutkan.

4. Keputusan dinyatakan syah jika disetujui lebih dari 50 % anggota yang hadir.

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 8

1. Pengurus komite sekolah dapat menjalin kerjasama dengan pihak instansi terkait

dalam rangka upaya pencapaian tujuan kerja program kerja komite sekolah atas

sepengetahuan pihak kepala sekolah/ penyelenggaraan pendidikan/ yayasan.

2. Pengurus komite sekolah memiliki hubungan tata kerja dengan sekolah lainnya , Kasi

Dikmenti kecamatan, Sudin Dikmenti Kotamadya Jakarta Selatan, organisasi profesi

asosiasi dunia usaha dan industi dan kemasyarakatan dengan tetap harus

memperhatikan dan mengedepankan ciri kemandirian demi menjaga kredibilitas

Komite Sekolah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Apabila dalam Anggaran Rumah Tangga ini terdapat ketentuan yang dianggap

bertentangan dengan Anggaran Dasar maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran

Dasar.

2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan di atur dan

ditetapkan kemudian.

3. Anggaran Rumah Tangga ini disesuaikan oleh satuan pendidikan masing-masing

berdasarkan karakteristik, kondisi dan kemampuan sekolah.

4. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

Ka. SD/SDIT …… Jakarta

Komite Sekolah

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SD/SDIT …… JAKARTA

PERIODE 2007 – 2011

BIDANG A : Penggalian Sumber Daya Sekolah

BIDANG B : Pengelolaan Sumber Dana Sekolah

BIDANG C : Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan

BIDANG D : Jaringan Kerja Sama dan Sistem Informasi

BIDANG E : Sarana Prasarana

BIDANG F : Usaha

Ketua Komite Sekretaris

JOB DISCRIPTION (RINCIAN TUGAS)

PENGURUS KOMITE SEKOLAH

KETUA KOMITE

1. Bersama – sama pengurus lain dan anggota menyusun rencana program kerja komite

sekolah

2. Mengesahkan rencana program kerja komite sekolah

3. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah yang ditetapkan oleh anggota melalui

rapat – rapat

4. Mengundang rapat – rapat harian komite sekolah kepada kepala sekolah

5. Mengkomunikasikan hasil rapat komite sekolah kepada kepala sekolah

6. Mengundang rapat pihak sekolah atas undangan kepala sekolah

7. Menghadiri rapat dinas sekolah atas undangan kepala sekolah

8. Menerima klarifikasi sumber pembiayaan sekolah yang berasal pemerintahan dan

kebutuhan sekolah

9. Menerima klarifikasi persoalan yang dihadapi sekolah

10. Memberikan edaran, himbauan dan atau bentuk lain kepada stakeholders

11. Mengesahkan segala keputusan komite sekolah dan atau keputusan bersama dengan

sekolah, melalui penandatanganan yang disyahkan dengan cap resmi

12. Mengadakan pertanggungjawaban keuanganyang ditipkan masyarakat kepada sekolah

13. Mengesahkan pemberian penghargaan komite sekolah kepada kepala sekolah, guru,

staf TU yang berprestasi

14. Memberikan perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan / memberikan sejumlah

dana atas pengajuan sekolah

15. Memberikan sanksi kepada anggota pengurus yangtidak dapat menunaikan tugas

dengan baik

16. Mengevaluasi program kerja komite sekolah

SEKRETARIS KOMITE

1. Membuat agenda kerja bersama-sama ketua dan bidang yang ada

2. Menyusun administrasi (personil, sarana dan prasarana, serta hal yang dipandang

penting Membuat dan mengedarkan undangan rapat-rapat dibantu oleh staf yang

ditunjuk

3. Membuat laporan-laporan kepada pihak yang terkait

4. Membuat notulen rapat-rapat

5. Mengagendakan surat masuk dan keluar dibantu oleh staf yang ditunjuk

BENDAHARA KOMITE

1. Menerima , membukukan, mengamankan dana yang diperoleh dari bantuan

masyarakat setelah memperoleh pengesahan komite sekolah

2. Mengeluarkan dan membukukannya pengeluaran dana kepada sekolah atas

persetujuan komite sekolah

3. Melaporkan keadaan keuangan kepada anggota komite sekolah dan masyarakat atas

persetujuan ketua komite sekolah

BIDANG-BIDANG

1. BIDANG PENGGALIAN SUMBER DAYA SEKOLAH

1. Bersama-sama pihak sekolah menganalisa potensi sumber daya sekolah, pada lingkup

kewilayahan, sosial ekonomi masyarakat, instansi diwilayah setempat

2. Mengklarifikasi hasil analisis masyarakat sekolah menyangkut SDM dan bentuk lain

yang dianggap sebagai potensi yang diduga kuat dapat membantu sekolah

3. Mendaftar dan memetakan potensi yang diduga kuat dapat membantu sekolah

4. Melaksanakan penarikan dana dan menyerahkan kepada pengelola dana masyarakat

5. Melaksanakan pemikiran, ide dan gagasan masyarakat untuk dijadikan bahan

pertimbangan kebijakan komite sekolah untuk kepentingan sekolah

6. Melaksanakan pnarikan SDM kependidikan yang dianggap strategis dan dibayar oleh

masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah

2. BIDANG PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT

1. Atas persetujuan ketua komite sekolah menyerahkan dana masyarakat kepada

bendahara untuk dibukukan

2. Mendistribusikan perolehan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diajukan

oleh pihak sekolah

3. Bersama-sama bendahara membukukan penerimaan dan pengeluaran dana

masyarakat

4. Atas persetujuan ketua komite memberikan laporan keadaan keuangan kepada

stakeholders

3. BIDANG PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

1. Bersama-sama sekolah menyusun standar pelayanan pendidikan, seperti jumlah guru,

fasilitas / sarana dan prasarana, kurikulum dan ekstrakurikuler

2. Bersama-sama sekolah menyusun target pencapaian hasil belajar siswa, harian

semester dan akhir tahun dan ujian nasional

3. Bersama-sama sekolah menetapkan salah satu unggulan prestasi sekolah baik yang

bersifat akademis maupun non akademis

4. Bersama-sama sekolah mengangkat tenaga ahli yang dapat membantu peningkatan

kualitas pendidikan

5. Mengundang pengawas sekolah untuk melakukan dialog dan tindak lanjut hasil

pengawasan professional yang dapat dijadikan bahan pertimbangan komite sekolah

6. Bersama-sama komite sekolah lain melakukan kolaborasi system pengendalian

kualitas pelayanan baik sekolah sejenis setingkat maupun tidak sejenis dan tidak

setingkat, misalnya SD dengan SLTP, SLTP dengan SMA/SMK dalam satu wilayah

atau luar wilayah

4. BIDANG JARINGAN KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI

1. Bersama-sama sekolah menyusun program kerjasama dengan pihak luar masyarakat

sekolah (Instansi non pendidikan , dunia usaha dan dunia industri)

2. Bersama-sama sekolah ikut membantu memberikan, mencarikan informasi yang dapat

mendukung rencana dan program sekolah

3. Bersama-sama sekolah melaksanakan kerjasama dengan pihak luar sekolah

5. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

1. Bersama-sama dengan pengurus lain menyusun program kerja komite sekolah

2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua komite atau hasil keputusan

musyawarah komite sekolah

6. BIDANG USAHA

1. Bersama-sama dengan pengurus lain menyusun program kerja komite sekolah

2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua komite atau hasil keputusan

musyawarah komite sekolah

3. Memberikan saran terobosan cara mencari sumber dana sekolah

Jakarta, 18 Agustus 2007

Pengurus Komite Sekolah

Ketua Sekretaris

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) SD/SDIT …… Jakarta

dibuat berdasarkan acuan hukum yang kuat., karena itu kehadirannya perlu disambut

dengan terbuka dan saling mendukung antara komite sekolah dengan pihak sekolah

2. Implementasi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah (ART) Tangga Komite

SD/SDIT …… Jakarta ini tentu melihat situasi dan kondisi lingkungan setempat

sehingga tidak terkesan kaku yang akhirnya berakibat pada hubungan keduanya tidak

harmonis. Hal ini perlu kita hindari agar tidak mengganggu penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu di lingkungan SD/SDIT …… Jakarta.

3. Struktur Pengurus, Job Discription (rincian tugas) pengurus komite, program kerja

komite bersifat terbuka dan dinamis sehingga masih memungkinkan beberapa

perubahan dikemudian hari bila dikehendaki dan disepakati bersama antara pengurus

komite dengan sekolah yang merupakan mitra kerja paten .

B. Saran – Saran

1. Hendaknya seluruh komponen stakeholder yang ada di SD/SDIT …… Jakarta dapat

membaca dan memahami isi yang terkandung dalam Anggaran Dasar (AD) dan

Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite SD/SDIT …… Jakarta, karena itu

merupakan acuan kita bersama antara Komite Sekolah dengan keluarga besar

SD/SDIT……Jakarta sehingga tidak menimbulkan misunderstanding yang merugikan

kita bersama

2. Bila ada perbedaan penafsiran terhadap AD/ART Komite SD/SDIT …… Jakarta

hendaknya bisa diselesaikan melalui musyawarah bersama sehingga dapat ditemukan

kesamaan pandang.