bupati simalungun - gdpk provinsi sumatera utara

BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR: TAHUN 2020

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

TAHUN 2020-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan

pembangunan kependudukan dalam jangka waktu

tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil

optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu

menyusun Grand Design Pembangunan

Kependudukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Simalungun tentang Grand Design

Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2045 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik



4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);


Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 161 , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5080);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaiman telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik




Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,


Nomor 5235);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014

tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan

Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319,


Nomor 5614);

10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang

Grand Design Pembangunan Kependudukan


Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun

Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubah

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten

Simalungun Tahun 2019 Nomor 4);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 38 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten

Simalungun Tahun 2019 Nomor 409) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun

2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan

Bupati Simalungun Nomor 38 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran

2020 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun

2020 Nomor 446);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2020-

2045. BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .

3. Bupati adalah Bupati Simalungun.

4. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya

disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan

dalam pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target

pembangunan kependudukan.

5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan

sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas,

peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan

persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan

administrasi kependudukan.

6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah,

struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran,

kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik ,

ekonomi, sosial budaya, agama , serta lingkungan penduduk

setempat.

7. Penduduk adalah warga kabupaten Simalungun dan orang asing

atau pendatang yang bertempat tinggal di kabupaten

Simalungun.

8. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari

perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan

pindah tempat tinggal.

9. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik

dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan,

pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan,

kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk

mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan

sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian,

berkebangsaan dan hidup layak.

10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari

suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknya.

12. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga

berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

13. Persebaran penduduk adalah sebaran penduduk secara

keruangan.

14. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan

melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

15. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan

gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang

dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

16. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan

penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta

pemberdaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain.

17. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang

diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan

hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari

pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

18. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang

dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada

instansi pelaksana.

19. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di

segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara

perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan

daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi

sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan

generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan

pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar efektif,

efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu :

a. Mewujudkan pengendalian kualitas penduduk agar tumbuh

secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan;

b. Mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga

menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan daerah;

c. Mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud

ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

d. Mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata,

serasi, selaras dan seimbang; dan

e. Mewujudkan administrasi dan data base kependudukan secara

tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan

publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pembangunan kependudukan meliputi :

a. Pengendalian kuantitas penduduk;

b. Peningkatan kualitas penduduk;

c. Pembangunan keluarga;

d. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan

e. Penataan administrasi dan data base kependudukan.

BAB II

GDPK

Pasal 5

(1) GDPK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II : Kondisi Geografis dan Kewilayahan;

c. BAB III : Kondisi Kependudukan Saat ini;

d. BAB IV : Kekuatan, Kendala, Tantangan dan Peluang;

e. BAB V : Isu Strategis dan Roadmap Kondisi

Kependudukan yang diinginkan; dan

f. BAB VI : Penutup.

(2) Uraian lebih lanjut sistematika GDPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TIM KOORDINASI

Pasal 6

(1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Koordinasi.

(2) Tim Koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi GDPK;

b. Melakukan sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai

kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan,

dan Perangkat Daerah; dan

c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 7

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dibentuk

Kelompok Kerja.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk;

b. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;

c. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga;

d. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan

Mobilitas Penduduk; dan

e. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Data base

Kependudukan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun

dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan

percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya

pada tanggal

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J.R.SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

MIXNON ANDREAS SIMAMORA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2020 NOMOR:

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya

kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju

dalam suasana tentram dan sejahtera lahir batin, dalam tata

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam suasana kehidupan

bangsa Indonesia yang serba serasi, selaras, dan berkesinambungan dalam hubungannya antara

sesama manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam lingkungannya, serta

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka mencapai sasaran utama tersebut di atas, perlu diadakan upaya

pengembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera dengan tujuan

terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kuantitas, kualitas, dan persebaran

penduduk serta terwujudnya kualitas keluarga sejahtera dalam rangka

membangun manusia seutuhnya.

Bagi sebagian pengambil kebijakan, pertumbuhan penduduk yang meningkat dianggap

tidak merisaukan. Akan tetapi, bagi sebagian yang lain, pertumbuhan penduduk yang meningkat

dianggap sebagai salah satu hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan secara luas. Sebagai

salah satu ilustrasi, perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi demand yang kemudian

harus dipenuhi oleh sektor lainnya, misalnya penyediaan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan,

pangan dan pakaian. Kekhawatiran banyak orang tentang keamanan pangan misalnya, secara

langsung berhubungan dengan peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkontrol.

Demikian juga halnya dengan kebutuhan dasar lainnya. Memang hubungan antara

keduanya tidak bersifat eksklusif karena ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi

kompleksitas hubungan, yaitu teknologi dan orgarnisasi. Akan tetapi aspek kependudukan

merupakan aspek penting dalam pembangunan, dan tidak dapat diabaikan.

Salah satu isu strategis lainnya yang terkait dengan perkembangan kuantitas penduduk di

Kabupaten Simalungun adalah perubahan komposisi penduduk, khususnya menurut umur.

Dengan tren perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, diperkirakan

Kabupaten Simalungun akan mencapai tahap windows of opportunity tahun 2045. Hal ini hanya

akan terjadi jika pengelolaan kuantitas penduduk, khususnya fertilitas, dilakukan dengan benar.

Jika tidak, maka tahap tersebut akan terlewatkan dan Simalungun akan kehilangan momentum

untuk mengakselerasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

2

Tahap windows of opportunity ditandai dengan angka ketergantungan yang paling rendah

dalam perkembangan perubahan komposisi penduduk menurut umur. Kondisi tersebut disertai

dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif, menurunnya jumlah penduduk usia anak-anak,

dan meningkatnya jumlah penduduk lansia. Tahap ini merupakan kesempatan yang hanya datang

sekali dan harus direspon dengan kebijakan yang memadai agar opportunity berubah menjadi

bonus demografi. Jika tahap ini terjadi dan tidak ada intervensi yang tepat, maka kesempatan

tersebut akan berubah menjadi bencana (disaster).

Dengan cara berpikir tersebut, maka seharusnya telah disusun suatu arah dan pentahapan

pencapaian pembangunan penduduk yang mampu mendorong terealisasinya tahap tersebut.

Selain persoalan yang terkait dengan pertumbuhan dan komposisi penduduk, Kabupaten

Simalungun masih dihadapkan pada masalah ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah.

Demikian juga halnya antara desa dan kota. Persoalan ketimpangan distribusi penduduk pada

dasarnya erat kaitannya dengan persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Di

satu pihak ketimpangan distribusi penduduk melahirkan persoalan over-population yang

ditunjukkan oleh diantaranya, adalah kepadatan penduduk dan tekanan penduduk, di pihak lain

muncul persoalan optimalisasi sumber daya alam, khususnya di daerah yang kaya sumber daya

alam tetapi jumlah penduduknya sedikit.

Persoalan kependudukan yang dihadapi Kabupaten Simalungun menjadi lebih kompleks

karena selain masalah kuantitas dan mobilitas, juga dihadapkan pada persoalan kualitas

penduduk (terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi).

Permasalahan kuantitas dan kualitas penduduk pada akhirnya bukan hanya

menggambarkan persoalan kependudukan, tetapi lebih dari itu, persoalan tersebut merupakan

permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi. Hal tersebut berkaitan juga dengan

pemikiran secara konseptual bahwa hubungan antara kependudukan dan pembangunan ekonomi

bersifat resiprokal (atau timbal balik). Dari satu sisi, ketika variabel kependudukan diletakkan

sebagai variabel bebas, maka setiap intervensi untuk mengatasi permasalahan kependudukan

tersebut akan memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah pembangunan lainnya.

Sementara itu, perubahan lingkungan strategis, baik pada skala internasional maupun

internal, telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika kebijakan kependudukan.

Pada skala internasional, kesepakatan internasional, baik hasil dari ICPD di Kairo tahun 1994,

MDGs, dan juga kesepakatan internasional lainya, telah menyebabkan perubahan orientasi

kebijakan kependudukan juga. Sebagai contoh, prinsip-prinsip ICPD yang belum sepenuhnya

tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1992 menjadi salah satu pertimbangan penting dilakukannya

amandemen UU tersebut yang kemudian menjadi UU No.52 Tahun 2009. Arah kebijakan

3

pembangunan kependudukan dan hasil ICPD yang menekankan pentingnya hak dan kesehatan

reproduksi telah mewarnai program keluarga berencana pasca-ICPD.

Selain itu, komitmen untuk mengadopsi 20 tahun Plan of Action (PoA) ICPD yang

mencakup tujuan penting kebijakan penduduk dan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development),

pendidikan, kesetaraan gender, penurunan kematian maternal, anak dan bayi, peningkatan akses

terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana dan kesehatan seksual.

Dalam skala kedaerahan ada dua aspek penting yang perlu dicatat. Pertama adalah

perubahan kewenangan pemerintahan daerah (otonomi daerah) yang menuntut adanya

pemahaman dan komitmen pentingnya pembangunan kependudukan berkelanjutan dari para

pimpinan daerah. Dan kedua, sejalan dengan perubahan pemerintahan tersebut, maka kepada

pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu untuk menyusun, melaksanakan, serta melakukan

monitoring dan evaluasi pembangunan, termasuk didalamnya kebijakan kependudukan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya

KabupatenSimalungun merumuskan acuan bagi pembangunan kependudukan di masa

mendatang, berupa kebijakan umum dalam bentuk Grand Design Pembangunan Kependudukan

(GDPK). Hal ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang No. 52 Tahun

2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan penjabaran dari

RPJP Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 dengan melibatkan semua pemangku kepentingan

yang terkait dengan kebijakan kependudukan melalui pembentukan kelompok kerja (working

group).

Melalui Keputusan Bupati Simalungun, Nomor 188/9518/13.2/2017 tentang

PembentukanTim PenyusunanGrand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten

Simalungun Tahun 2015– 2045 dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lainnya,telah

terbentuk lima kelompok kerja untuk menyusun GDPK yang masing-masing bertanggung jawab

untuk menyusun grand design termasuk roadmap pembangunan kependudukan. Kelima

kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Kependudukan (Kelompok Kerja I)

2. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kualitas Kependudukan (Kelompok Kerja II)

3. Kelompok Kerja Bidang Mobilitas Penduduk (Kelompok Kerja III)

4. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga (Kelompok Kerja IV)

5. Kelompok Kerja Bidang Kelembagaan dan Database Kependudukan (Kel. Kerja V)

Kelima kelompok kerja tersebut telah bekerja secara maksimal dan telah menghasilkan

konsep grand design. Hasil dari kelima kelompok kerja tersebut merupakan sumber utama dalam

penyusunan GDPK pembangunan kependudukan ini. Dengan kata lain, dokumen GDPK ini

4

merupakan integrasi dan penyerasian hasil kerja dari kelima kelompok kerja. Diharapkan

dokumen GDPK ini dapat menjadi landasan dan acuan bagi perumusan program atau kegiatan

operasional untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Kabupaten Simalungun serta

mengintegrasikannya dengan dokumen pembangunan yang lainnya.

GDPK merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan pembangunan

kependudukan Kabupaten Simalungun dengan melihat target pencapaian sampai dengan tahun

2045. Dengan demikian, dalam dokumen ini dicantumkan pula roadmap yang berisi kebijakan

yang diperlukan untuk tiap lima tahunan sampai tahun 2045 sehingga dapat diperoleh gambaran

yang jelas langkah-langkah yang perlu diambil oleh setiap SKPD/sektoral/lembaga dalam

mendukung implementasi pembangunan kependudukan di Kabupaten Simalungun.

Selain itu, penyusunan GDPKjuga memerhatikan beberapa dokumen yang telah ada

terlebih dulu, misalnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Utara, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Utara (RPJMD), Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dan Masterplan Perluasan Pengurangan

Kemiskinan di Indonesia (MP3KI), Serta yang tidak kalah pentingnya adalah acuan regulasi

yang terkait dengan kependudukan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Simalungun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Simalungun (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun.

Diharapkan dengan menggunakan referensi tersebut, GDPK yang dihasilkan merupakan

dokumen yang komprehensif, akomodatif, dan terstruktur.

1.2. Dasar Hukum

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan Grand Design Pembangunan

Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34)

2. Undang-Undang No.7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara

3. Undang-Undang No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

6. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang

7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

8. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

9. Undang-Undang No. 52Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga

10. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5

11. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten

12. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di

Daerah

13. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 153 Tahun 2004 tentang Grand Design

Pembangunan Kependudukan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

Perangkat Daerah

16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 27 tahun 2011 tentang

Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2015-2045.

17. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan

Kependudukan Sumatera Utara Tahun 2011-2035

1.3. Visi

“Terwujudya Masyarakat Kabupaten Simalungun yang Mandiri, Tentram dan Berseri

(Mantab)”

1.4. Misi

1. Peningkatan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

2. Peningkatan tingkat kesehatan Masyarakat.

3. Pengembangan dan Pemerataan akses Pembangunan Sumber Daya Manusia.

4. Menjamin Ketentraman Masyarakat.

5. Meningkatkan Daya Saing.

1.5. Arah Kebijakan

1. Pembangunan kependudukan yang menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip

utama

2. Pembangunan kependudukan yang mengakomodasi partisipasi semua pemangku

kepentingan, baik di daerah maupun masyarakat

3. Pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk sebagai titik sentral

pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku (subjek) maupun penikmat (objek)

pembangunan

4. Pembangunan kependudukan yang mampu menjadi bagian dari usaha untuk mencapai

pembangunan berkelanjutan.

6

5. Pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data dan informasi

kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.

1.6. Tujuan

Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang

tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Hal itu

dilakukan melalui pencapaian tujuan Pembangunan Kependudukan.

Tujuan Pembangunan Kependudukan tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis daerah

adalah adanya penanganan secara komprehensif yang disesuaikan dengan kondisi dan tipologi

masing-masing daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu diperlukan adanya landasan kerangka

pikir sebagai acuan umum guna mendapatkan permasalahan, isu, kebijakan dan program

kegiatan spesifik kedaerahan dengan tetap sinergis dengan tujuan pembangunan secara umum

baik secara nasional maupun kewilayahan. Berikut ini disajikan landasan kerangka pikir

penyusunan Grand Design Pembangunan Kabupaten Simalungun (Gambar 1.1).

1.7. Sasaran

1. Mencapai kebijakan pembangunan kependudukan dengan mewujudkan pembangunan

berwawasan kependudukan yang berdasarkan hak asasi untuk mengendalikan

kuantitasserta meningkatkan kualitas penduduk dibidang pendidikan, ekonomi, sosial,

kesehatan, budaya, dan lingkungan dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan

Penduduk berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai Indonesia

yang mandiri, maju, adil dan sejahtera

Peningkatan Kualitas Penduduk

Pengendalian Kuantitas Penduduk

Penataan Persebaran dan Pengaturan

Mobilitas Penduduk

Pembangunan Keluarga

Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas sebagai modal pembangunan masyarakat simalungun untuk mencapai Simalungun yang Berkualitas Dan Terintegrasi

Gambar 1.1. Tujuan Pembangunan Kependudukan Selama Tahun 2015-2045

7

2. Pencapaian windows of opportunity melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara

pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas

penduduk

3. Pencapaian penduduk yang berkualitas melalui pembangunan keluarga yang memiliki ciri

ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi, cerdas dan berkarakter serta mampu

merencanakan sumber daya keluarga secara optimal

4. Pembangunan database kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data

kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

1.8. HubunganGrand Design Pembangunan Kependudukan Simalungundengan

Dokumen Perencanaan Lain

Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah suatu dokumen rumusan

perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk jangka waktu 30 tahun ke depan dan

dijabarkan setiap 5 tahunan yang berisi tentang kecenderungan parameter kependudukan,isu-isu

penting kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan yang meliputi

pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga,

penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan managemen

database dan informasi kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Simalungun merupakan bagian

integral dari pembangunan nasional, Pembangunan Sumatera Utara

danpembangunanKabupatenSimalungun. Tujuannya secara makro ialah tercapainya kondisi

kependudukan yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan

masyarakat dan bangsa, khususnya di Kabupaten Simalungun.

Oleh karena itu, Grand Design Pembangunan Kependudukan Simalungundisusun dengan

berpedoman kepada cita-cita bangsa dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya melalui

peningkatan indeks pembangunan manusia yang berlandaskan pengembangan pendidikan,

kesehatan dan ekonomi melalui penyerasian kebijakan yang meliputi pengendalian kuantitas

penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan

pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan managemen Database dan informasi

kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disamping dokumen grand design pembangunan

kependudukan nasional tahun 2011-2035, grand design pembangunan kependudukan Sumatera

Utara 2011-2035, maka Grand Design Kabupaten Simalungunjuga disusun dengan

memperhatikan dokumen rencana pembangunan lain yang telah ada masih berlaku seperti

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Simalungun, Rencana Tata Ruang Wilayah

8

Simalungun, dan Rencana Strategi Simalungun dan lain sebagainya yang dipandang

berhubungan dengan pembangunan kependudukan. Secara skematis kerangka pikir perumusan

Grand Design Pembangunan Kependudukan Sumatera Utara tersaji dalam gambar berikut

(Gambar 1.2).

Gambar 1.2. Kerangka Pikir Perumusan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Kabupaten Simalungun

PENDIDIKAN

1. Program Pengendalian

Kuantitas Penduduk

2. Program Peningkatan Kualitas Penduduk

3. Program Pembangunan keluarga

4. Program Penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk

5. Program Pembangunan managemen database dan informasi

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Peningkatan

Kualitas Penduduk 3. Pembangunan

keluarga 4. Penataan

persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk

5. Pembangunan managemen database dan informasi kependudukan

PROGRAM KEBIJAKAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN CITA2 BANGSA

GDPK IPM KESEHATAN

EKONOMI

9

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Peta Wilayah Kabupaten Simalungun

2.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun

Kabupaten Simalungun dengan luas wilayah 4.372,50 km2 secara admintrasi terdiri dari

31 kecamatan,386 nagori/desa dan 27 kelurahan dan dintara wilayah adminstrasi yang paling

memiliki luas wilayahnya adalah kecamatan Hatonduhan seluas 336,26 km2, kecamatan Raya

seluas 331,83 km2, kecamatan Dolok Silau dengan luas wilayah 302,66 km2 sedangkan

kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dengan

luas wilayah 38,97 km2 dan kecamatan Haranggaol Horison seluas 40,97 km2. Jumlah

Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1

berikut ini.

10

Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan

Se-Kabupaten Simalungun

No Kecamatan Jumlah Desa/

Kelurahan Luas (Km²)

Rasio Terhadap

Total Luas

Kabupaten (%)

1. Siantar 17 nagori 73,99 1,69

2. Gunung Malela 16 nagori 96,74 2,21

3. Gunung Maligas 9 nagori 51,39 1,18

4. Panei 16 nagori/ 1 kel 77,96 1,78

5. Panombean Panei 11 nagori 73,74 1,69

6. Jorlang Hataran 12 nagori/ 1 kel 93,70 2,14

7. Raya Kahean 13 nagori 204,89 2,74

8. Bosar Maligas 16 nagori/ 1 kel 285,88 6,52

9. Sidamanik 14 nagori/ 1 kel 80,88 1,85

10. Pamatang. Sidamanik 9 nagori/ 1 kel 137,80 3,15

11. Tanah Jawa 19 nagori/ 1 kel 174,33 3,99

12. Hatonduhan 9 nagori 336,26 7,69

13. Dolok Panribuan 15 nagori 148,62 3,4

14. Purba 13 nagori/ 1 kel 172,71 3,95

15. Haranggaol Horison 4 nagori/ 1 kel 40,97 0,94

16. Girsang Sipangan Bolon 3 nagori/ 3 kel 129,89 2,97

17. Dolok Batu Nanggar 14 nagori/ 2 kel 106,91 2,45

18. Huta Bayu Raja 15 nagori/ 1 kel 191,43 4,38

19. Jawa Maraja Bah Jambi 8 nagori 38,97 0,89

20. Dolok Pardamean 16 nagori 103,04 2,36

21. Pematang Bandar 11 nagori/ 2 kel 88,16 2,02

22. Bandar Huluan 10 nagori 107,33 2,45

23. Bandar 14 nagori/2 kel 100,69 2,3

24. Bandar Masilam 10 nagori 91,22 2,09

25. Silimakuta 6 nagori/ 1 kel 74,16 1,7

26. Dolok Silau 14 nagori 302,66 6,92

27. Silau Kahean 16 nagori 228,74 4,69

28. Tapian Dolok 10 nagori/ 1 kel 119,89 2,66

29. Raya 17 nagori/ 5 kel 331,83 7,59

30. Ujung Padang 19 nagori/ 1 kel 228,49 5,23

31. P. Silimahuta 10 nagori 79,68 1,82

Jumlah 386 nagori/

26 kel 4372,95 97,44

Sumber : Simalungun dalam angka tahun 2016 (BPS)

2.3. Kondisi Geografis dan Iklim

Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten terluas ketiga setelah Kabupaten

Mandailing Natal dan Kabupaten Langkat, dengan luas wilayah sebesar 4.372,50 km2 atau

sekitar 6,12 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebelah Utara Kabupaten

Simalungun berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai,

sebelah selatan berbatasan dengan Toba Samosir dan Kabupaten Samosir, sebelah barat

11

berbatasan dengan Kabupaten Karo, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan

dan Kabupaten Batubara. Secara otomatis Kabupaten Simalungun terletak diantara 02036’-

03018’ Lintang Utara dan 98032’-99035’ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 0-1400 meter.

Kabupaten Simalungun terdiri dari 31 kecamatan. Ibukota Kabupaten Simalungun

terletak di kecamatan Raya, dimana pusat pemerintahan berada di Kecamatan tersebut. Jarak

kecamatan terjauh dari Raya adalah Kecamatan Silou Kahean, yaitu sejauh 127 km dan

berikutnya adalah Kecamatan Ujung Padang sejauh 113 km.

Pada tahun 2015, suhu udara di Kabupaten Simalungun rata-rata mencapai 25,70c,

dengan suhu paling rendah sepanjang tahun 2015 terjadi di bulan Maret yaitu 20,70c, sedangkan

suhu tertinggi sepanjang tahun 2015 mencapai 31,30c yang terjadi pada bulan Juni.

Kelembaban udara adalah banyaknya kandungan Ruang air di atmosfer. Udara atmosfer

adalah campuran dari udara kering dan ruang air. Kelembaban nisbi atau yang sering juga

disebut dengan kelembaban relatif adalah perbandingan antara jumlah uap air yang terkandung

dalam udara, pada suatu waktu tertentu dengan jumlah uap air maksimal yang dapat ditampung

oleh udara tersebut pada tekanan dan temperatur yang sama. Udara panas menyimpan lebih

banyak uap air dibanding udara dingin, sehingga jika suhu naik maka persentase uap air diudara

akan turun. Jika kelembaban melebihi 100 persen, maka uap air berkondensasi dalam bentuk air

hujan.

Kelembaban nisbi rata-rata di Kabupaten Simalungun tahun 2015 mencapai 84,59 persen,

yang artinya pada suatu suhu tertentu jumlah uap air yang terkandung di dalam udara adalah

sebesar 84,59 persen. Kelembaban nisbi tertinggi terjadi di bulan November yaitu mencapai 96

persen dan kelembaban nisbi rata-rata terendah terjadi di bulan Juni sebesar 61 persen. Rata-rata

penyinaran matahari sepanjang tahun 2015 selama 6,9 jam dan paling sebentar pada bulan

Oktober yaitu selama 2,9 jam.

Hari hujan terlama sepanjang tahun 2015 terjadi di bulan Nopember sepanjang 16 hari.

Hari terpanjang tidak hujan terjadi di bulan di bulan Juni selama 15 hari. Rata-rata curah hujan

sepanjang tahun 2015 adalah sebesar 198 mm dengan 11 hari hujan.

12

BAB 3

KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI

3.1. Kuantitas Penduduk

3.1.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, penduduk Kabupaten Simalungun pada tahun 2015

berjumlah 849.405 jiwa dengan rincian perempuan 426.203 jiwa (50,18 persen) dan laki-laki

sebanyak 423.202 (49,82 persen), dengan kepadatan penduduk sebesar 194,26 jiwa per km2.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Simalungun tahun 2015 dibandingkan dengan tahun

2014 adalah sebesar 0,64 persen. Adapun jumlah rumah tangga pada tahun 2015 sebesar 216.768

rumah tangga, dengan rata-rata anggota per rumah tangga sekitar 3,92 jiwa. Kecilnya gerak laju

pertumbuhan penduduk diperkirakan disebabkan oleh banyaknya penduduk yang migrasi keluar

untuk melanjutkan pendidikan atau untuk mendapatkan pekerjaan.

3.1.2. Pesebaran Dan Kepadatan Penduduk 2015

Kecamatan Bandar meskipun bukan ibukota Kabupaten Simalungun miliki jumlah

penduduk terbesar, yaitu 68.187 jiwa (8,03 persen) dengan kepadatan penduduk 677,20 jiwa per

km2, disusul Kecamatan Siantar dengan jumlah kepadatan penduduk 65.833 jiwa (7,75 persen)

dengan kepadatan penduduk 889,76 jiwa per km2. Sedangkan Kecamatan Haranggaol Horison

merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 5.070 jiwa (0,60

persen) dengan kepadatan penduduk sebesar 123,75 jiwa per km2.

Gambar 3.1. Trend Jumlah Penduduk Kabupaten Simalungun dari tahun 2016 s/d 2045

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045

849,405

854,489

859,228863,693

867,922

871,678

883,545

884,857

877,062

863,24

853,34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tahun Trend Jumlah Penduduk

13

3.1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2015 diperkirakan rata-rata setiap

tahunnya. Keadaan perkiraan angka laju pertumbuhan penduduk secara umum dipengaruhiangka

kelahiran, angka kematian dan migrasi masuk maupun keluar. Perkembangan perkiraan angka

laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Simalungun selama priode 2011 sampai dengan 2015

cenderung menurun, hal dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 3.2. Trend Laju Pertumbuhan Penduduk Simalungun

0,6400,557

0,5160,475

0,4340,393

0,352

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

14

3.1.4. Kepadatan Penduduk

Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten

Simalungun pada Tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten SimalungunMenurut

Kecamatan di Kabupaten Simalungun 2015

No. Kecamatan Penduduk / Population (orang)

Jumlah Kepadatan Penduduk

[1] [2] [3] [4]

1 Siantar 65.833 889.76

2 Gunung Malela 34.473 356,35

3 Gunung Maligas 27.675 538,54

4 Panei 22.095 283,42

5 Panombean Panei 19.503 264.49

6 Jorlang Hataran 15.623 166,73

7 Raya Kahean 17.775 86,75

8 Bosar Maligas 40.371 141,22

9 Sidamanik 27.597 341,21

10 Pamatang Sidamanik 16.611 120,54

11 Tanah Jawa 47.508 272,52

12 Hatonduhan 21.342 63,47

13 Dolok Panribuan 18.309 123,20

14 Purba 23.708 137,27

15 Haranggaol Horison 5.070 123,75

16 GSP Bolon 14.810 114,02

17 Dolok Batu Nanggar 40.490 378,73

18 Huta Bayu Raja 29.722 155,26

19 JM. Bah Jambi 21.719 557,33

20 Dolok Pardamean 16.180 157,03

21 Pematang Bandar 31.640 358,89

22 Bandar Huluan 26.377 245,75

23 Bandar 68.187 677,20

24 Bandar Masilam 24.804 271,91

25 Silimakuta 15.452 208,36

26 Dolok Silau 14.314 47,30

27 Silou Kahean 17.482 76,43

28 Tapian Dolok 40.708 339,54

29 Raya 32.070 96,65

30 Ujung Padang 41.193 180,29

31 Pamatang Silimahuta 10.765 13,510

Kabupaten Simalungun 849.405 194,26

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun

15

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Simalungun Menurut Kecamatan di

Kabupaten Simalungun 2016



[1] [2] [3] [4]

1 Siantar 66,304 896

2 Gunung Malela 34,767 359

3 Gunung Maligas 27,923 543

4 Panei 22,199 285

5 Panombean Panei 19,547 265

6 Jorlang Hataran 15,667 167

7 Raya Kahean 17,830 87

8 Bosar Maligas 40,591 142

9 Sidamanik 27,676 342

10 Pamatang Sidamanik 16,659 121

11 Tanah Jawa 47,646 273

12 Hatonduhan 21,366 64

13 Dolok Panribuan 18,363 124

14 Purba 24,027 139

15 Haranggaol Horison 5,080 124

16 GSP Bolon 14,886 115

17 Dolok Batu Nanggar 40,663 380

18 Huta Bayu Raja 29,808 156

19 JM. Bah Jambi 22,021 565

20 Dolok Pardamean 16,201 157

21 Pematang Bandar 31,679 359

22 Bandar Huluan 26,473 247

23 Bandar 68,958 685

24 Bandar Masilam 24,876 273

25 Silimakuta 15,777 213

26 Dolok Silau 14,411 48

27 Silou Kahean 17,555 77

28 Tapian Dolok 41,154 343

29 Raya 32,260 97

30 Ujung Padang 41,288 181

31 Pamatang Silimahuta 10,834 136

Kabupaten Simalungun 854.489 7621

Sumber: Simalungun dalam angka tahun 2017 (BPS Kabupaten Simalungun)

16

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Simalungun Menurut Kecamatan di

Kabupaten Simalungun 2017



[1] [2] [3] [4]

1 Siantar 66.743 902

2 Gunung Malela 35.042 362

3 Gunung Maligas 28.153 548

4 Panei 22.296 286

5 Panombean Panei 19.587 266

6 Jorlang Hataran 15.709 168

7 Raya Kahean 17.882 87

8 Bosar Maligas 40.797 143

9 Sidamanik 27.750 343

10 Pamatang Sidamanik 16.703 121

11 Tanah Jawa 47.773 274

12 Hatonduhan 21.389 64

13 Dolok Panribuan 18.411 124

14 Purba 24.325 141

15 Haranggaol Horison 5.090 124

16 GSP Bolon 14.956 115

17 Dolok Batu Nanggar 40.824 382

18 Huta Bayu Raja 29.887 156

19 JM. Bah Jambi 22.302 572

20 Dolok Pardamean 12.931 190

21 Pematang Bandar 31.714 360

22 Bandar Huluan 26.563 247

23 Bandar 69.680 692

24 Bandar Masilam 24.941 273

25 Silimakuta 16.083 217

26 Dolok Silau 14.500 48

27 Silou Kahean 17.624 77

28 Tapian Dolok 41.572 347

29 Raya 25.965 99

30 Ujung Padang 41.376 181

31 Pamatang Silimahuta 10.898 137

32 Dolok Masagal 9.672 92

Sumber: Simalungun dalam angka tahun 2018 (BPS Kabupaten Simalungun)

17

3.1.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki

dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dalam suatu waktu tertentu. Sex ratio

biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 lebih

banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Sebagai perbandingan, ratio jenis

kelamin tahun 2015 sebesar 99,30. Artinya pada setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 99,30

penduduk laki-laki. Atau dalam persentase dapat dinyatakan bahwa sekitar 49,82 persen

merupakan penduduk laki-laki dan selebihnya 50,18 persen adalah penduduk perempuan.

Dari data Kabupaten Simalungun dalam angka tahun 2016 memperlihatkan jumlah

penduduk perempuan sudah lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki, dimana jumlah

penduduk laki-laki di Kabupaten Simalungun berjumlah 425.794jiwa dan jumlah penduduk

perempuan 428.695 jiwa, dengan rasio yang artinya dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat

penduduk laki-laki nya hanya 98 jiwa. Dari 31 (tiga puluh satu) kecamatan di Kabupaten

Simalungun hanya ada 17 (tujuh belas) kecamatan yang jumlah penduduk laki-lakinya lebih

banyak atau sama dengan jumlah penduduk perempuan nya, yang rasio nya hanya lebih besar

atau sama dengan 100 persen.

18

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten

Simalungun tahun2016

No. Kecamatan Penduduk(Jiwa) Rasio Jenis

Kelamin/Sex

Ratio Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Siantar 32.971 33.333 66.304 99

2 Gunung Malela 17.245 17.522 34.767 98

3 Gunung Maligas 13.986 13.937 27.923 100

4 Panei 10.860 11.339 22.199 96

5 Panombeian Panei 9.869 9.678 19.547 102

6 Jorlang Hataran 7.769 7.898 15.667 98

7 Raya Kahean 9.011 8.819 17.830 102

8 Bosar Maligas 20.322 20.269 40.591 100

9 Sidamanik 13.620 14.056 27.676 97

10 Pamatang Sidamanik 8.253 8.406 16.659 98

11 Tanah Jawa 23.324 24.322 47.646 96

12 Hatonduhan 10.782 10.584 21.366 102

13 Dolok Panribuan 9.015 9.348 18.363 96

14 Purba 12.109 11.918 24.027 100

15 Haranggaol Horison 2.558 2.522 5.080 101

16 Girsang Sipangan Bolon 7.369 7.517 14.886 98

17 Dolok Batu Nanggar 20.555 20.108 40.663 102

18 Huta Bayu Raja 14.632 15.176 29.808 96

19 Jawa Maraja Bah Jambi 10.800 11.221 22.021 96

20 Dolok Pardamean 8.193 8.008 16.201 102

21 Pematang Bandar 15.584 16.095 31.679 97

22 Bandar Huluan 13.264 13.209 26.473 100

23 Bandar 34.051 34.907 68.958 98

24 Bandar Masilam 12.325 12.551 24.876 98

25 Silimakuta 7.994 7.783 15.777 103

26 Dolok Silau 7.277 7.134 14.411 102

27 Silou Kahean 8.828 8.727 17.555 101

28 Tapian Dolok 20.845 20.309 41.154 103

29 Raya 16.240 16.020 32.260 101

30 Ujung Padang 20.711 20.577 41.288 101

31 Pamatang Silimahuta 5.432 5.402 10.834 101

Kabupaten Simalungun 425.794 428.695 854.489 99,32

19

Tahun 2017

No. Kecamatan Penduduk(Jiwa) Rasio Jenis

Kelamin/Sex

Ratio Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Siantar 33.184 33.559 66.743 98,88

2 Gunung Malela 17.379 17.663 35.042 98,39

3 Gunung Maligas 14.100 14.053 28.153 100,33

4 Panei 10.906 11.390 22.296 95,75

5 Panombeian Panei 9.888 9.699 19.587 101,95

6 Jorlang Hataran 7.789 7.920 15.709 98,35

7 Raya Kahean 9.036 8.846 17.882 102,15

8 Bosar Maligas 20.423 20.374 40.797 100,24

9 Sidamanik 13.655 14.095 27.750 96,88

10 Pamatang Sidamanik 8.274 8.429 16.703 98,16

11 Tanah Jawa 23.383 24.390 47.773 95,87

12 Hatonduhan 10.792 10.597 21.389 101,84

13 Dolok Panribuan 9.038 9.373 18.411 96,43

14 Purba 12.257 12.068 24.325 101,57

15 Haranggaol Horison 2.563 2.527 5.090 101,42

16 Girsang Sipangan Bolon 7.403 7.553 14.956 98,01

17 Dolok Batu Nanggar 20.634 20.190 40.824 102,20

18 Huta Bayu Raja 14.669 15.218 29.887 96,39

19 Jawa Maraja Bah Jambi 10.937 11.365 22.302 96,23

20 Dolok Pardamean 6.529 6.402 12.931 101,98

21 Pematang Bandar 15.599 16.115 31.714 96,80

22 Bandar Huluan 13.307 13.256 26.563 100,38

23 Bandar 34.402 35.278 69.680 97,52

24 Bandar Masilam 12.356 12.585 24.941 98,18

25 Silimakuta 8.148 7.935 16.083 102,63

26 Dolok Silau 7.322 7.178 14.500 102,01

27 Silou Kahean 8.862 8.62 17.624 101,14

28 Tapian Dolok 21.054 20.518 41.572 102,61

29 Raya 13.001 12.964 25.965 100,29

30 Ujung Padang 20.753 20.623 41.376 100,63

31 Pamatang Silimahuta 5.463 5..435 10.898 100,52

Kabupaten Simalungun 428.105 431.123 859.228 99,30

Sumber : BAPPEDA Kab. Simalungun

3.1.6. Jumlah Penduduk Menurut kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan

(Dependency Ratio)

Rasio Ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya

penduduk usia nonproduktif (umur di bawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan

banyaknya penduduk yang termasuk produktif (penduduk umur 15-64 tahun). Rasio

ketergantungan atau rasio beban tanggungan dalam batasan studi demografi sering disebut

20

sebagai “dependency ratio”. Hal ini dikarenakan rasio ini lebih merupakan perbandingan antara

penduduk muda dan penduduk tua dengan penduduk usia kerja. Meskipun tidak akurat secara

ekonomi, rasio ketergantungan dapat menggambarkan banyaknya penduduk yang harus

ditanggung oleh penduduk usia kerja. Dengan memperhatikan kedua rasio ketergantungan

tersebut, untuk usia muda dan usia lanjut.

Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun tahun 2015 menurut kelompok umur akan

memperlihatkan jumlah penduduk usia produktif kelompok umur 15 sampai 64 tahun berjumlah

545.384jiwa dan jumlah kelompok usia tidak produktif umur 0 sampai dengan 14 tahun dan 65

tahun keatas berjumlah 294.711jiwa.

Dengan demikian rasio beban ketergantungan di Kabupaten Simalungun semakin

membaik yakni 54 persen artinya rata-rata setiap 100 orang penduduk usia produktif

menanggung 54 orang yang tidak produktif.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Menurut Klompok Umurdi Kabupaten SimalungunTahun

2015- 2017

Tahun 2015

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis

Kelamin

0 - 4 45.293 43.948 89.241 103.06

5 - 9 45.084 42.621 87.705 105.78

10 - 14 43.627 41.564 85.191 104.96

15 - 19 38.893 36.000 74.893 108.04

20 - 24 29.787 26.911 56.698 110.69

25 - 29 29.808 28.431 58.239 104.84

30 - 34 29.551 29.234 58.785 101.08

35 - 39 29.134 29198 58.332 99.78

40 - 44 27.610 28.639 56.249 96.41

45 - 49 25.498 28.013 53.511 91.02

50 - 54 23.987 23.640 50.327 91.07

55 - 59 20.869 22.509 43.378 92.71

60 - 64 14.700 16.049 30.749 91.59

65 - 69 8.552 10.379 18.931 82.40

70 - 74 5.531 7.509 13.040 73.66

75+ 5.278 8.858 14.136 59.58

Simalungun 423.202 426.203 849.405 99.30

Sumber : Simalungun Dalam Angka Tahun 2016

21

Tahun 2016


Kelamin

0 - 4 44 503 43 139 87 642 103.16

5 - 9 45 312 43 017 88 329 105.34

10 - 14 43 821 41 661 85 482 105.18

15 - 19 38 859 35 858 74 717 108.37

20 - 24 29 953 26 908 56 861 111.32

25 - 29 29 542 28 099 57 641 105.14

30 - 34 29 476 29 146 58 622 101.13

35 - 39 29 137 29 261 58 398 99.58

40 - 44 27 838 28 805 56 643 96.64

45 - 49 25 800 28 273 54 073 91.25

50 - 54 24 316 26 747 51 063 90.91

55 - 59 21 470 23 354 44 824 91.93

60 - 64 15 604 16 938 32 542 92.12

65 - 69 9 123 10 927 20 050 83.49

70 - 74 5 634 7 574 13 208 74.39

75+ 5 406 8 988 14 394 60.15

Simalungun 425 794 428 695 854 489 99.32


22

Tahun 2017


Kelamin

0 - 4 43 714 42 351 86 065 103,22

5 - 9 45 347 43 208 88 555 104,95

10 - 14 44 054 41 847 85 900 105,27

15 - 19 38 747 35 705 74 452 108,52

20 - 24 20 121 26 896 57 017 111,99

25 - 29 29 375 27 911 57 286 105,25

30 - 34 39 337 28 943 58 280 101,36

35 - 39 29 148 29 344 58 492 99,33

40 - 44 28 007 28 937 56 944 96,79

45 - 49 26 073 28 513 54 586 91,44

50 - 54 24 660 27 143 51 803 90,85

55 - 59 21 955 24 047 46 002 91,30

60 - 64 16 456 17 922 34 378 91,82

65 - 69 9 819 11 526 21 345 85,19

70 - 74 5 742 7 695 13 437 74,62

75+ 5 551 9 135 14 686 60,77

Simalungun 428 105 431 123 859 228 99,30


Gambar 3.3. Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten

Simalungun tahun tahun 2015

PIRAMIDA PENDUDUK KAB SIMALUNGUN 2015

LAKI LAKI PEREMPUAN

23

3.1.7. Jumlah Rata-Rata Anggota Rumah Tangga

Jumlah rata-rata anggota rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah

tangga dengan jumlah penduduknya. Perkembangan jumlah rata-rata anggota rumah tangga di

Kabupaten Simalungun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terjadi perubahan, yakni

rata-rata 3,90 jiwa dalam setiap rumah tangga, walaupun jumlah penduduknya dan juga jumlah

rumah tangganya bertambah setiap tahunnya.

Terjadinya pergeseran bertambah atau berkurang dari jumlah rata-rata anggota rumah

tangga ini dapat mengindikasikan perilaku, pemahaman dan pengetahuan tentang pentingan

jumlah anak ideal yang harus dimiliki dalam satu rumah tangga. Gambaran perkembangan rata-

rata anggota rumah tangga dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Simalungun

dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.4. Rata-Rata Anggota Rumah Tangga tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 di


Tahun Jumlah Penduduk

(orang) Jumlah Rumah

Rata-rata Anggota

Rumah Tangga

[1] [2] [3] [4]

2012 830.986 215.067 3,86

2013 833.251 217.717 3.83

2014 844.033 215.694 3.91

2015 849.405 215.694 3.94

2016 854.489 218.065 3,92

2017 859. 228 219. 275 4

2018 863. 693 220.414 4

Sumber : BAPPEDA

3.1.8. Perilaku Fertilitas

Fertilitas adalah hasil reproduksi nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Angka

fertilitas (kelahiran) sangat erat hubungannya dengan tingkat kesehatan masyarakat, khususnya

dengan bidang keluarga berencana. Ukuran yang sering digunakan untuk melihat angka fertilitas

yang umum digunakan adalah angka kelahiran total (Total Fertlity Rate = TFR) dan angka

kelahiran menurut kelompok umur (Age Specific Fertility Rate = ASFR).

24

Selanjutnya, dalam tulisan ini perilaku TFR dan ASFR menggunakan angka estimasi

berdasarkan data BPS Sumatera Utara tahun 2016. Angka Total Fertility Rate di Simalungun

pada tahun 2000 sebanyak 3,10 sedangkan pada tahun 2010 3,99 anak dan pada tahun 2015

turun menjadi 3,92 anak. Selanjutnya perkembangan angka TFR di Kabupaten Simalungun dari

tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut :

Angka TFR

2000 2010 2015

3,10 3,99 2,70

Sumber : Hasil Supas Provinsi Sumatera Utara 2015

Gambar 3.3. Trend Angka TFR Di Kabupaten Simalungun .

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keputusan untuk mengupayakan

penurunan fertilitas. Mengetahui faktor-faktor tersebut sangat berguna dalam rangka

mengefektifkan pencapaian tujuan penurunan fertilitas. Banyak studi empirik telah

menunjukkan adanya peranan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Pada bahasan ini

dicoba untuk ditelusuri peranan keluarga berencana, umur perkawinan pertama,budaya dan

pendidikan.

3,99 3,59

3,27 3,02 2,82 2,40 2,32 2,26 2,20 2,16

2010 2015 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045

25

Tabel 3.3 Trend Angka Total ( TFR ) Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No. Kab/Kota 2010 2015

1 Kab. Nias 4,89 3,58

2 Kab. Mandailing Natal 4,37 3,39

3 Kab. Tapanuli Selatan 4,29 3,31

4 Kab. Tapanuli Tengah 4,27 3,35

5 Kab. Tapanuli Utara 4,18 3,72

6 Kab. Toba Samosir 4,16 3,55

7 Kab. Labuhan Batu 4,11 2,75

8 Kab. Asahan 4,09 2,58

9 Kab. Simalungun 3,99 2,67

10 Kab. Dairi 3,96 3,40

11 Kab. Karo 3,93 2,73

12 Kab. Deli Serdang 3,92 2,38

13 Kab. Langkat 3,85 2,42

14 Kab. Nias Selatan 3,82 3,24

15 Kab. Humbang Hasundutan 3,8 4,20

16 Kab. Pakpak Bharat 3,38 3,82

17 Kab. Samosir 3,31 3,82

18 Kab. Serdang Bedagai 3,27 2,59

19 Kab. Batu Bara 3,24 2,88

20 Kab. Padang Lawas Utara 3,19 3,72

21 Kab. Padang Lawas 3,18 3,57

22 Kab. Labuhan Batu Selatan 3,07 2,63

23 Kab. Labuhan Batu Utara 3,02 2,92

24 Kab. Nias Utara 3,01 3,22

25 Kab. Nias Barat 2,98 3,28

26 Kota Sibolga 2,96 2,77

27 Kota Tanjung Balai 2,95 2,83

28 Kota Pematang Siantar 2,77 2,24

29 Kota Tebing Tinggi 2,67 2,26

30 Kota Medan 2,64 1,99

31 Kota Binjai 2,56 2,14

32 Kota Padang Sidempuan 2,42 2,68

33 Kota Gunung Sitoli 2,16 2,79

Sumatera Utara 3,01 2,97

Sumber : BPS Sumatera Utara,2016

26

3.1.9. Keluarga Berencana

Faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk salah satunya dipengaruhi

angka kelahiran yang masih tinggi. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah

menggalakkan program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana Nasional adalah

program untuk membantu keluarga termasuk individu anggota keluarga untuk merencanakan

kehidupan berkeluarga yang baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas. Dengan

terbentuknya keluarga berkualitas maka generasi mendatang sebagai sumber daya manusia yang

berkualitas akan dapat melanjutkan pembangunan. Program Keluarga Berencana dalam

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan dapat memberikan kontribusi

dalam hal mengendalikan jumlah dan pertumbuhan penduduk juga diikuti dengan peningkatan

kualitas penduduk.

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal

melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak

reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pemakaian alat kontrasepsi akan mempengaruhi fertilitas wanita melalui status

fekunditasnya (kemampuan melahirkan). Melalui pemakaian alat KB wanita dapat mengatur

panjang-pendeknya masa ekspose terhadap kehamilan. Pembicaraan mengenai pembatasan

kelahiran dengan menggunakan cara-cara kontrasepsi (PIL, IUD, Implant, Kondom, Suntik,

MOP, MOW) bagi penduduk, rupa-rupanya tidak dapat terlepas dari pengetahuan, sikap dan

praktek Keluarga berencana. Adapun pengetahuan, sikap, dan praktek KB dari seluruh

penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi penduduk seperti tingkat

pendidikan, status ekonomi, daerah, desa atau kota.

Berdasarkan Simalungun Dalam Angka Tahun 2016 menunjukkan bahwa pemakaian

kontrasepsi di antara wanita kawin di Kabupaten Simalungun adalah 56,23% untuk semua cara.

Diantara cara KB, cara KB suntikan adalah yang paling umum dipakai baik oleh wanita pernah

kawin maupun wanita berstatus kawin mencapai 22,89%. Kontrasepsi pil juga cukup populer,

digunakan oleh 13,87% wanita pernah. Pemakaian kontrasepsi di Simalungun tentunya jauh di

bawah angka nasional yakni sebesar 56,23%. Dengan demikian, peningkatan pemakaian

kontrasepsi melalui revitalisasi program dengan sasaran wanita kawin umur muda tentunya

merupakan prioritas.

Trend perkembangan pencapai peserta KB dari tahun 2010 sampai dengan 2016 di

Kabupaten Simalungun, sebagai berikut:

Kontribusi pemakainan kontrasepsi terhadap penurunan fertilitas sangat dipengaruhi pula

oleh jumlah PUS menurut usia dan jumlah anak yang telah dimiliki. Pasangan Usia Subur usia

muda dengan jumlah anak sedikit atau disebut Pus Muda Paritas Rendah sangat besar

27

pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas dibandingkan dengan peserta KB dari Pus usia tua

paritas tinggi.

Berikut dapat dilihat pencapain peserta KB aktif baru menurut kecamatan tahun 2014-

2017 sebagai berikut :

28

Tabel 3.5. Pencapaian Peserta KB Baru Per Kecamatan tahun 2016-2018 di Kabupaten Simalungun

N

o Kecamatan

Peserta KB Baru 2016 Peserta KB Baru 2017 Peserta KB Baru 2018

IUD

M

O

W

MO

P

KD

M IMP STK PIL

IU

D

MO

W

MO

P KDM IMP STK PIL IUD

MO

W

MO

P

KD

M IMP STK PIL

1 Siantar 35 25 0 272 131 486 497 24 3 0 188 240 745 1002 92 0 0 194 291 1051 1188

2 Gunung Malela 12 12 0 185 102 320 135 33 6 0 81 153 445 285 10 0 0 113 118 328 271

3 Gunung Maligas 6 4 0 85 86 218 173 7 0 0 47 88 426 191 21 8 0 150 119 355 248

4 Panei 13 2 0 78 96 358 202 11 5 0 36 161 328 215 3 5 0 79 105 438 292

5 Panombean Panei 14 15 0 160 84 232 174 16 0 0 45 103 237 216 3 0 0 65 99 278 262

6 Jorlang Hataran 7 3 0 113 46 139 52 5 1 0 16 70 260 104 21 0 0 61 59 161 149

7 Raya Kahean 0 14 0 73 81 162 225 0 13 0 127 100 267 205 5 11 0 60 133 377 185

8 Bosar Maligas 0 6 0 105 95 476 242 4 0 0 41 184 424 151 0 0 0 67 168 471 261

9 Sidamanik 21 5 0 61 80 253 116 14 10 0 47 73 388 214 2 0 0 125 106 293 301

10 Pamatang. Sidamanik 0 6 0 75 75 264 141 0 0 0 40 78 277 116 0 0 0 65 109 232 153

11 Tanah Jawa 40 34 0 109 130 528 333 38 267 0 4 140 634 702 18 165 0 13 228 674 749

12 Hatonduhan 31 9 0 35 89 265 68 8 0 0 41 107 354 128 4 0 0 51 76 215 58

13 Dolok Panribuan 2 7 0 43 121 258 148 9 0 0 66 119 246 164 4 0 0 135 79 85 215

14 Purba 27 18 0 169 121 271 163 25 4 0 135 136 245 180 9 0 0 110 140 396 198

15 Haranggaol Horison 0 3 0 17 34 47 35 0 0 0 23 55 47 66 0 0 0 2 38 53 53

16 Girsang Sp Bolon 10 5 0 6 5 87 68 11 0 0 18 115 120 110 10 2 0 60 48 133 93

17 Dolok Batu Nanggar 2 5 0 176 87 490 289 0 0 0 178 140 469 491 2 0 0 136 165 532 283

18 Huta Bayu Raja 0 13 0 91 120 285 103 5 0 0 94 130 324 215 0 0 0 132 153 288 281

19 Jawa Maraja B Jambi 34 5 0 79 67 148 100 20 0 0 58 162 129 135 7 0 0 65 105 168 104

20 Dolok Pardamean 10 4 0 87 80 134 46 2 0 0 27 106 250 154 7 4 0 39 93 367 155

21 Pematang Bandar 6 7 0 45 85 217 145 6 0 0 26 94 311 128 2 0 0 28 97 272 199

22 Bandar Huluan 15 17 0 35 104 200 21 16 30 0 51 133 321 79 20 30 0 64 119 396 116

23 Bandar 6 28 53 63 88 467 195 28 8 0 246 141 953 374 21 0 0 269 145 851 453

24 Bandar Masilam 25 4 0 31 81 199 88 15 8 0 27 106 503 100 9 1 0 29 163 266 103

25 Silimakuta 11 14 0 83 62 169 115 14 4 0 65 69 211 110 22 4 0 102 89 246 165

26 Dolok Silau 0 0 0 80 83 79 34 0 0 0 70 102 202 78 1 0 0 72 138 300 79

27 Silau Kahean 4 11 0 108 72 80 117 0 0 0 83 94 279 71 0 0 0 49 92 252 119

28 Tapian Dolok 24 7 0 97 112 266 203 20 0 0 50 125 229 226 3 8 0 80 144 308 281

29 Raya 37 23 0 126 120 137 203 20 0 0 136 232 220 181 34 0 0 154 153 429 201

30 Ujung Padang 23 10 0 8 102 53 9 33 2 0 15 172 312 182 13 0 0 18 185 393 133

31 Pematang Silimahuta 2 0 0 22 40 38 21 1 0 0 57 63 95 68

6 1 0 11

35

94

77

JUMLAH 407 31

7 53 2706 2736 7330 4406

38

5 361 0 2138 3791

1025

1 6641 349 239

0 2598 3792 9997

7425

TOTAL 17.969 23.567 22476

29

10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

Sian

tar

Gu

nu

ng

Mal

ela

Gu

nu

ng

Mal

igas

Pan

ei

Pan

om

be

an P

anei

Jorl

ang

Hat

aran

Ray

a K

ahea

n

Bo

sar

Mal

igas

Sid

aman

ik

Pam

atan

g. S

idam

anik

Tan

ah J

awa

Hat

on

du

han

Do

lok

Pan

rib

uan

Pu

rba

Har

angg

aol H

ori

son

Gir

san

g Si

pan

gan

Bo

lon

Do

lok

Bat

u N

angg

ar

Hu

ta B

ayu

Raj

a

Jaw

a M

araj

a B

ah J

amb

i

Do

lok

Par

dam

ean

Pe

mat

ang

Ban

dar

Ban

dar

Hu

luan

Ban

dar

Ban

dar

Mas

ilam

Silim

aku

ta

Do

lok

Sila

u

Sila

u K

ahe

an

Tap

ian

Do

lok

Ray

a

Uju

ng

Pad

ang

Pe

mat

ang

Silim

ahu

ta

IMPLAN

MOP

MOW

IUD

Gambar 3.4. Trend Perkembangan Prevalensi Peserta KB

di Kabupaten Simalungun

3.1.10. Usia Kawin Pertama

Dilihat dari variabel umur pada waktu kawin pertama ternyata juga memberikan

gambaran yang cukup menarik. Umur pada waktu kawin adalah merupakan variabel yang

menunjukkan saat dimulainya hubungan kelamin. Oleh karena itu variabel ini mempengaruhi

fertilitas secara langsung, dimana pada saat itulah wanita memulai masa reproduksinyadengan

mengabaikan jumlah kelahiran sebelum perkawinan. Disamping itu umur pada waktu kawin juga

menentukan perpanjangan masa reproduksi wanita.

Dengan mengikuti pemikiran di atas, apabila umur pada waktu kawin bagi wanita-wanita

dilakukan seawal mungkin atau dalam umur muda maka diprediksi akan mempunyai lebih

banyak anak dari pada wanita-wanita yang umur pada waktu kawinnya lebih tua, yang dengan

sendirinya lama masa reproduksinya relatip lebih pendek. Sebenarnya variabel umur pada waktu

kawin ini sangat dipengaruhi oleh variabel pendidikan dan status ekonomi. Wanita yang

berpendidikan lebih tinggi yang otomatis status ekonominya tinggi pula akan menunda saat

perkawinannya, karena wanita-wanita tersebut akan lama menghabiskan waktunya dibangku

sekolah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wanita yang berpendidikan lebih

tinggi dan status ekonomi lebih tinggi pula akan menunda masa perkawinannya, sehingga

peluang untuk mempunyai anak yang lebih banyak akan berkurang dan dengan sendirinya akan

menekan tingkat fertilitas.

30

Jumlah Usia Kawin Pertama di Kabupaten Simalungun

NO KECAMATAN ISTRI SUAMI

PUS

< 21

TAHU

N

≥ 21

TAHUN

< 25

TAHUN

≥ 25

TAHUN

1. Siantar 9.172 2.420 6.752 2.851 6.321

2. Gunung Malela 5.196 1.860 3.336 1.911 3.285

3. Gunung Maligas 4.711 2.025 2.686 1.913 2.798

4. Panei 2.966 741 2.225 929 2.037

5. Panombeian Pane 2.690 913 1.777 1.007 1.683

6. Jorlang Hataran 2.054 526 1.528 657 1.397

7. Raya Kahean 2.689 778 1.911 1.044 1.645

8. Bosar Maligas 5.964 2.427 3.537 2.711 3.253

9. Sidamanik 3.101 805 2.296 1.068 2.033

10. Pematang Sidamanik 1.698 500 1.198 709 989

11. Tanah Jawa 6.061 1.967 4.094 2.252 3.809

12. Hatonduhan 3.045 1.031 2.014 1.301 1.744

13. Dolok Panribuan 1.915 365 1.550 528 1.387

14. Purba 2.877 663 2.214 971 1.906

15. Haranggaol Horison 790 175 615 235 555

16. Girsang Sipangan Bolon 1.534 270 1.264 331 1.203

17. Dolok Batu Nanggar 6.312 2.589 3.723 2.595 3.717

18. Huta Bayu Raja 4.172 1.427 2.745 1.821 2.351

19. Jawa Maraja Bah Jambi 2.450 794 1.656 938 1.512

20. Dolok Pardamean 2.272 496 1.776 779 1.493

21. Pematang Bandar 1.052 391 661 471 581

22. Bandar Huluan 4.068 1.659 2.409 1.772 2.296

23. Bandar 8.892 3.390 5.502 3.577 5.315

24. Bandar Masilam 3.784 1.841 1.943 2.010 1.774

25. Silimakuta 1.797 451 1.346 670 1.127

26. Dolok Silau 2.340 733 1.607 1.049 1.291

27. Silou Kahean 2.519 895 1.624 1.027 1.492

28. Tapian Dolok 4.931 1.881 3.050 1.941 2.990

29. Raya 3.860 799 3.061 1.181 2.679

30. Ujung Padang 5.277 2.432 2.845 2.517 2.760

31. Pamatang Silima Huta 1.659 571 1.088 724 935

KABUPATEN 111.848 37.815 74.033 43.490 68.358

Sumber : ApikasiPendataan Keluarga tahun 2015

http://192.168.135.50/ReportServer?%2FReport%20PK%2FTabulasi%2FTabel15&PeriodeID=4&ProvinsiID=2&KabupatenID=27&KecamatanID=4528&KelurahanID%3Aisnull=True&RWID%3Aisnull=True&RTID%3Aisnull=True&rs%3AParameterLanguage=































31

Perkiraan Rata-rata Usia Kawin Pertama Penduduk Kabupaten Simalungun 2015 – 2045

Di Kabupaten Simalungun Tahun 2015 Rata- rata usia Kawin Pertama adalah 21,79

tahun, kondisi ini meningkat setiap tahun menjadi 22 tahun 2020, tahun 2025 ( 22,5 ) tahun 2030

( 22,7 ) tahun 2035 ( 22,8 ) tahun 2040 ( 23 ) tahun 2045 ( 23,5 ).

3.1.11. Proyeksi Penduduk Simalungun Tahun 2010-2045

Proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Simalungun selama tiga puluh tahun

mendatang terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2010 sebagai

tahun dasar sebesar 817.720 jiwa ,menjadi 849.405 jiwa pada tahun 2015, pada tahun 2016

sebanyak 854.489 jiwa , pada tahun 2017 sebanyak 859.228 jiwa pada tahun 2018 sebanyak

863.693 jiwa.Dan angka ini jika dihitungkan berdasarkan pertumbuhan penduduk dari Tahun

2015 sampai dengan 2019, estimasinyamenjadi sebanyak 877.062jiwa pada tahun 2035. Angka

Pertumbuhan Penduduk ini akan menjadi semakin menurun pada tahun 2040 ( 863.240 Jiwa )

dan pada tahun 2045 ( 853.340 jiwa ) . Terjadinya penurunan disebabkan karena kebijakan

pengendalian kuantitas penduduk melalui program KB dan adanya faktor migrasi keluar

Simalungun dan penurunan kelahiran dibandingkan dengan faktor kematian.

21,7922

22,522,7 22,8

23

23,5

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

32

Grafik Perkiraan Jumlah Penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2015 - 2045

Perkiraan Jumlah Penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2015 - 2045

Perkiraan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2015 - 2045

Sumber : Koalisi Kependudukan

849,405

871.678

883.545 884.857 877.062

863.240

853.340

0,6400,557 0,516 0,475 0,434 0,393

0,352

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

33

3.2. Kualitas Penduduk

3.2.1. Aspek Pendidikan

Sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, Pasal 3

menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bila diperhatikan arah kebijakan pendidikan saat ini mengacu pada kesiapan Indonesia

dalam menghadapi ASEAN Economy Community (AEC) 2015 yang menuntut peningkatan

kualitas SDM nasional agar berdaya saing. (Waspada, 21 Des 2012). Sumber daya manusia

yang berkualitas dapat diperoleh melalui pendidikan, baik dalam pendidikan formal, non formal

dan informal. Untuk menghadapi persaingan global Kabupaten Simalungun ikut berperan

mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah dalam membangun sumberdaya yang berkualitas.

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran keberhasilan pendidikan terhadap

penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk, terutama

usia muda yang masih sekolah. Ukuran yang banyak digunakan disektor pendidikan, seperti

meningkatnya jumlah usia sekolah masuk pendidikan, lebih menunjukkan perubahan jumlah

murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Dengan demikian, naiknya persentase

jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan

tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak

diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah

sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara,

karena pendidikan menjadi penentu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.

Sebagai daerah dengan posisi strategis dibutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk

dapat menjawab tantangan perubahan yang sangat cepat dan semakin kompleks. Berdasarkan

prediksi data yang dikeluarkan dari BPS Sumatera Utara tahun 2016, beberapa indikator utama

dalam bidang pendidikan yang telah di Kabupaten Simalungun menunjukkan kenaikan setiap

tahunnya, dimana angka partisipasi sekolah usia 7 – 15 tahun 93,97% pada tahun 2010 menjadi

97,64% pada tahun 2015. Demikian juga angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun dari 64,79%

pada tahun 2010 naik menjadi 72,55% pada tahun 2015. Sedangkan dari aspek tingkat

pendidikan penduduk umur 10 tahun keatas dari 12,48% pada tahun 2010 menjadi 13,77% pada

tahun 2015. Dari indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa sektor pembangunan

pendidikan di Simalungun menunjukkan tren peningkatan.

34

Tabel 3.7Angka Partisipasi Murni Sekolah di Kabupaten SimalungunTahun 2013-2018

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun

Gambar 3. 4 Grafik Perkiraan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Simalungun Tahun

2015-2045


Sedangkan menurut Simalungun dalam angka tahun 2015 angka partisipasi murni

(APM) Murni tingkat SD/Mi pada tahun 201598,639 % dan angka partisipasi kasar (APK) pada

tahun 2015 mencapai 115,47 %. Demikian juga untuk tingkat SMP/MTs angka APM sebesar

87,57 % dan APK sebesar 109,70 % serta Angka APM tingkat SMA/MA tahun 2015 sebesar

69,21 % dan angka APK nya 78,79 %.

Angka partisipasi Sekolah anak Sekolah Dasar Cukup baik dari Tahun 2015 sampai

dengan 2018 mencapai diatas 93 % sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun

2015 sampai Tahun 2018 mengalami peningkatan sehingga mencapai 77,44 % angka

2013 2014 2015 2016 2017 2018

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

7 – 12 103,056 101,954 98,639 99,10 98,10 98,77

13-15 50,121 49,078 44,525 79,48 77,26 77,44

16-18 30,112 28,059 24,989 64,29 67,61 62,90

19-25 - - - 17,44 20,40 19,75

99.73 98.64 98.10 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

87.57 44.53 77.26 95.37 98.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

69.21

24.99

67.26 67.31 70.00 75.00 80.00 85.00 87.00 90.00

2015 2016 2017 2018 2020 2025 2030 2035 2040 204516 - 18 thn 13 - 15 thn 7 - 12 thn

35

Partisipasi Sekolah untuk tingkat Sekolah Menengah Atas masih mencapai 62,90 % pada Tahun

2018. Untuk Tingkat Perguruan Tinggi Angka partisipasi Murni masih sangat rendah dari Tahun

2016 sebesar 17,44 %, Tahun 2017 sebesar 20,40 % dan Tahun 2018 hanya mencapai sebesar

19,75 % .Angka ini masih sangat rendah Khususnya untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dan

Perguruan Tinggi.

36

Tabel 3.8 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan

Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Simalungun Tahun 2010-2018

Tahun

Jenjang

Pendidikan /

ducational

Range

APM APK

Lk

Pr Total

Lk

Pr Total

2010

SD/MI 94,29 98,04 96,06 109,83 115,63 112,57

SMP/MTs 77,14 71,95 74,95 86,88 83,93 85,63

SMA/MA 53,06 65,06 60,17 73,63 85,4 80,61

2011

SD/MI 94,43 90,60 92,64 103,74 106,16 104,87

SMP/MTs 75,86 70,91 74,20 90,97 95,25 92,88

SMA/MA 55,66 73,36 64,71 77,24 97,74 87,72

2012

SD/MI 96,63 88,24 92,49 118,10 97,91 107,80

SMP/MTs 84,66 66,50 75,93 99,58 103,37 101,40

SMA/MA 52,51 63,70 57,34 63,29 98,55 78,49

2013

SD/MI 96,38 96,81 96,58 116,31 107,92 112,49

SMP/MTs 62,02 70,55 66,45 77,82 77,09 77,44

SMA/MA 58,51 68,33 63,43 83,04 101,80 92,44

2014

SD/MI 97,09 97,73 97,41 101,68 99,83 100,76

SMP/MTs 63,96 72,83 68,44 72,33 79,65 76,02

SMA/MA 66,79 77,45 71,26 99,10 114,34 105,49

2015

SD/MI 98,93 88,64 93,28 123,71 108,72 115,47

SMP/MTs 87,37 87,80 87,57 100,38 119,88 109,70

SMA/MA 70,42 67,83 69,21 85,58 71,11 78,79

2016

SD/MI 98,96 99,25 99,1 113,25 109,41 113,33

SMP/MTs 86,73 71,49 79,11 98,07 81,20 89,63

SMA/MA 65,71 62,98 64,34 95,95 100,13 98,04

2017

SD/MI 98,74 97,37 98,05 112,18 111,71 112

SMP/MTs 76,68 77,83 77,25 85,59 89,20 87,4

SMA/MA 60,14 75,10 67,62 83,13 97,80 90,5

2018

SD/MI 98,70 98,38 98,54 106,73 116,13 111,43

SMP/MTs 78,29 76,60 77,44 94,77 77,87 86,32

SMA/MA 54,94 74,19 64,56 71,47 105,29 88,38


37

Tabel 3.9. Jumlah Sekolah Dasar (SD) menurut Kecamatan Tahun Pelajaran 2014/2015 -

2017/2018

No Kecamatan/Subdistrict

2014/201

5

2015/2016 2016/2017 2017/2018

N S N S N S N S

[1] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

1. Siantar 35 5 35 5 35 5 35 40

2. Gunung Malela 24 - 23 1 23 1 23 1

3. Gunung Maligas 17 - 17 - 17 1 17 1

4. Panei 25 1 25 1 25 1 25 1

5. Panombean Panei 20 - 20 - 20 0 20 0

6. Jorlang Hataran 16 - 16 - 16 0 16 0

7. Raya Kahean 23 - 23 - 23 0 23 0

8. Bosar Maligas 41 - 39 2 39 2 39 2

9. Sidamanik 29 1 29 1 29 1 29 1

10. Pamatang. Sidamanik 19 1 19 1 19 1 19 1

11. Tanah Jawa 44 - 44 -

12. Hatonduhan 23 - 23 - 23 0 23 0

13. Dolok Panribuan 35 1 35 1 35 1 35 1

14. Purba 24 - 26 -

15. Haranggaol Horison 10 - 10 - 10 0 10 0

16. Girsang Sipangan Bolon 16 - 17 - 17 0 17 0

17. Dolok Batu Nanggar 31 1 41 1 31 1 31 1

18. Huta Bayu Raja 35 5 35 5 35 5 35 5

19. Jawa Maraja Bah Jambi 20 1 23 1 20 1 20 1

20. Dolok Pardamean 22 1 22 1 22 1 22 1

21. Pematang Bandar 50 1 24 6 24 6 24 6

22. Bandar Huluan 19 4 19 4 19 4 19 4

23. Bandar 35 10 36 10 35 12 35 12

24. Bandar Masilam 18 2 18 2 18 2 18 2

25. Silimakuta 24 2 12 2 12 2 12 2

26. Dolok Silau 23 - 23 - 22 0 22 0

27. Silau Kahean 21 - 21 - 1 0 1 0

28. Tapian Dolok 24 2 24 2 24 2 24 2

29. Raya 4 2 50 2 50 2 50 2

30. Ujung Padang 27 - 27 - 27 0 27 0

31. P. Silimahuta - - 12 - 12 0 12 0

75

4 40 788 48

773 51 766 56

Sumber :Sumber : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun 2016.

Sarana Pendidikan yang tersedia di Kabupaten Simalungun untuk tingkat Sekolah Dasar

mengalami penurunan Tahun Ajaran 2015/2016 JumlahSekolah Dasar sebanyak 836 unit, Tahun

ajaran 2016/2017 824 unti , dan Tahun Ajaran 2017/2018 sebanyak 822 unit. Dengan Jumlah

Guru Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2015/2016 sebanyak 6836, Tahun Ajaran 2016/2017

sebanyak 6595 danTahun Ajaran 2017/2018 sebanyak 6512 .

38

Tabel berikut memperlihatkan banyaknya jumlah guru SD negeri dan swasta menurut

kecamatan di Kabupaten Simalungun dari tahun 2013 sampai dengan 2016

Tabel 3.10. Banyaknya Guru Dasar (SD) Menurut KecamatanTahun Pelajaran2012/2013

No

Kecamatan

2015/2016

2016/2017

2017/2018

N

S

N

S

N

S

1. Siantar 399 64 346 58 339 57

2. Gunung Malela 125 70 211 10 209 10

3. Gunung Maligas 160 0 132 5 135 5

4. Panei 22 42 202 6 202 6

5. Panombean Panei 143 0 164 0 163 0

6. Jorlang Hataran 130 0 151 0 151 0

7. Raya Kahean 215 0 181 0 176 0

8. Bosar Maligas 175 46 295 15 290 15

9. Sidamanik 218 7 256 6 242 4

10. Pamatang Sidamanik 152 5 156 7 148 7

11. Tanah Jawa 434 0 368 0 373 0

12. Hatonduhan 202 0 172 0 177 0

13. Dolok Panribuan 302 7 245 8 235 7

14. Purba 212 0 173 0 166 0

15. Haranggaol Horison 85 7 37 0 36 0

16. Girsang Sipangan Bolon 105 0 138 0 139 0

17. Dolok Batu Nanggar 316 28 261 8 259 8

18. Huta Bayu Raja 200 84 276 36 267 36

19. Jawa Maraja Bah Jambi 189 8 177 5 172 3

20. Dolok Pardamean 225 0 151 5 155 6

21. Pematang Bandar 161 7 212 45 213 45

22. Bandar Huluan 192 32 160 25 156 26

23. Bandar 285 196 329 118 325 111

24. Bandar Masilam 176 15 145 14 141 14

25. Silimakuta 103 39 82 32 81 31

26. Dolok Silau 179 0 150 0 141 0

27. Silau Kahean 174 0 173 0 167 0

28. Tapian Dolok 175 21 187 15 189 21

29. Raya 433 7 336 9 337 13

30. Ujung Padang 159 0 220 0 219 0

31. P. Silimahuta 105 0 82 0 81 0

JUMLAH 6151 685 6168 427 6084 428

Sumber :Sumber : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun 2016

Sarana Pendidikan yang tersedia di Kabupaten Simalungun untuk tingkat Sekolah

Menengah Pertama mengalami penurunan Tahun Ajaran 2015/2016 Jumlah Sekolah Menengah

Pertama sebanyak 142unit, Tahun ajaran 2016/2017 148 unti , dan Tahun Ajaran 2017/2018

sebanyak 153 unit. Dengan Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2015/2016

39

sebanyak 2387, Tahun Ajaran 2016/2017 sebanyak 2.356 dan Tahun Ajaran 2017/2018 sebanyak

2.535 .

Distribusi dan perkembangan jumlah sekolah menengah pertama di Kabupaten

Simalungun dari tahun 2016 sampai 2018 menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Distribusi dan Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kecamatan

Tahun Pelajaran 2015/2016 – 2017/2018

No Kecamatan/

Subdistrict

2015/2016 2016/2017 2017/2018

N S T N S T N S T

1. Siantar 2 4 8 2 4 6 2 4 6

2. Gunung Malela 2 3 5 2 5 7 2 5 7

3. Gunung Maligas 0 4 4 0 4 4 0 4 4

4. Panei 1 5 6 1 0 1 2 5 7

5. Panombean Panei 2 3 5 1 5 6 2 2 4

6. Jorlang Hataran 3 0 3 3 0 3 3 0 3

7. Raya Kahean 2 2 4 2 2 4 2 2 4

8. Bosar Maligas 2 4 6 2 4 6 2 4 6

9. Sidamanik 2 4 6 1 5 6 1 5 6

10. Pamatang. Sidamanik 1 1 2 1 6 6 3 1 4

11. Tanah Jawa 3 4 7 3 4 7 3 4 7

12. Hatonduhan 2 1 3 2 1 3 2 1 3

13. Dolok Panribuan 4 1 5 4 1 5 4 1 5

14. Purba 2 1 3 3 0 3 2 0 2

15. Haranggaol Horison 0 2 2 0 2 2 0 2 2

16. Girsang Sipangan Bolon 2 1 3 2 1 3 2 1 3

17. Dolok Batu Nanggar 1 5 6 1 5 6 1 5 6

18. Huta Bayu Raja 3 3 6 3 3 6 3 3 6

19. Jawa Maraja Bah Jambi 2 2 4 2 2 4 2 2 4

20. Dolok Pardamean 2 1 3 2 1 3 2 1 3

21. Pematang Bandar 1 6 7 2 3 5 1 7 8

22. Bandar Huluan 1 3 4 1 4 5 1 5 6

23. Bandar 1 15 16 1 15 16 2 16 18

24. Bandar Masilam 2 1 3 2 1 3 2 2 4

25. Silimakuta 2 1 3 2 1 3 2 1 3

26. Dolok Silau 1 1 2 2 1 3 2 1 3

27. Silau Kahean 2 1 3 2 1 3 2 1 3

28. Tapian Dolok 2 1 3 2 1 3 2 1 3

29. Raya 4 2 6 4 2 6 4 2 6

30. Ujung Padang 2 3 5 2 3 5 2 3 5

31. Pematang Silimahuta 1 0 1 3 1 4 1 0 1

JUMLAH 57 85 142 60 88 148 62 91 153


40

Tabel 3.12. Banyaknya Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan

Tahun Pelajaran 2015/2016 – 2017/2018

No Kecamatan 2015/2016 2016/2017 2017/2018

N S N S N S

[1] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

1 Siantar 114 68 106 35 104 33

2 Gunung Malela 66 65 60 23 30 23

3 Gunung Maligas - 47 0 31 0 28

4 Panei 49 69 45 44 53 43

5 Panombean Panei 38 43 40 6 39 6

6 Jorlang Hataran 95 - 87 0 87 0

7 Raya Kahean 56 24 46 16 43 15

8 Bosar Maligas 46 48 42 40 46 42

9 Sidamanik 47 84 39 44 43 50

10 Pamatang. Sidamanik 24 90 16 4 19 5

11 Tanah Jawa 134 102 125 31 126 27

12 Hatonduhan 37 17 37 5 35 5

13 Dolok Panribuan 125 10 119 5 115 5

14 Purba 63 - 71 0 74 0

15 Haranggaol Horison - 23 0 15 0 15

16 Girsang Sipangan Bolon 78 69 66 2 67 2

17 Dolok Batu Nanggar 64 74 55 43 54 44

18 Huta Bayu Raja 105 44 86 27 88 29

19 Jawa Maraja Bah Jambi 26 36 40 26 49 28

20 Dolok Pardamean 41 16 37 9 45 7

21 Pematang Bandar 57 59 50 35 53 34

22 Bandar Huluan 16 44 16 30 18 32

23 Bandar 69 189 58 103 60 122

24 Bandar Masilam 40 12 35 9 36 15

25 Silimakuta 75 28 76 22 74 22

26 Dolok Silau 29 10 31 4 36 4

27 Silau Kahean 40 12 39 4 41 7

28 Tapian Dolok 75 25 69 15 68 16

29 Raya 139 4 139 22 140 20

30 Ujung Padang 25 59 23 37 25 39

31 Pematang Silimahuta 19 - 20 0 19 0

Kabupaten Simalungun 1714 673 1673 683 1717 718

41

Tabel 3.13. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan Tahun Pelajaran

2015/2016 – 2017/2018

No Kecamatan/

2015/2016 2016/2017 2017/2018

N S N S N S

1 Siantar 1 3 1 4 1 2

2 Gunung Malela - 2 0 2 0 2

3 Gunung Maligas - - 0 0 0 0

4 Panei - - 0 0 0 1


6 Jorlang Hataran 1 - 0 0 0 0

7 Raya Kahean 1 - 1 0 1 0

8 Bosar Maligas 1 - 1 0 1 0

9 Sidamanik 1 1 1 1 1 1

10 Pamatang. Sidamanik - - 1 1 0 0

11 Tanah Jawa 1 2 0 2 1 3

12 Hatonduhan - - 0 0 0 0

13 Dolok Panribuan 1 - 1 0 1 0

14 Purba 1 - 1 0 1 0

15 Haranggaol Horison - - 0 0 0 0



18 Huta Bayu Raja 1 2 1 2 1 2

19 Jawa Maraja Bah Jambi - 1 0 1 0 1

20 Dolok Pardamean 1 1 1 0 1 0

21 Pematang Bandar 1 1 1 1 1 1

22 Bandar Huluan - 1 0 0 0 0

23 Bandar 2 6 2 6 2 5

24 Bandar Masilam - - 1 0 0 0

25 Silimakuta 1 2 1 2 1 2

26 Dolok Silau 1 - 1 0 1 0

27 Silau Kahean 1 - 1 0 1 0

28 Tapian Dolok - 1 0 1 0 1

29 Raya 1 1 1 1 1 1

30 Ujung Padang 1 1 1 1 1 1

31 Pematang Silimahuta - 0 0 0 0

Kabupaten Simalungun 21 30 20 30 20 28

Sarana Pendidikan yang tersedia di Kabupaten Simalungun untuk tingkat Sekolah

Menengah Atas mengalami penurunan Tahun Ajaran 2015/2016 Jumlah Sekolah Menengah

Pertama sebanyak 51 unit, Tahun ajaran 2016/2017 50 unti , dan Tahun Ajaran 2017/2018

sebanyak 48 unit. Dengan Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2015/2016

sebanyak 1.187, Tahun Ajaran 2016/2017 sebanyak 1.022 dan Tahun Ajaran 2017/2018

sebanyak 1.091 .

42

Distribusi dan perkembangan jumlah guru sekolah lanjutan atas menurut kecamatan dari

tahun 2016sampai tahun 2018 di Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12. Banyaknya Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan Tahun

Pelajaran 2015/2016 – 2017/2018

No Kecamatan/

2015/2016 2016/2017 2017/2018

N

S

N

S

N

S

1 Siantar 62 85 62 32 60 33

2 Gunung Malela - 35 0 18 0 22

3 Gunung Maligas - - 0 0 0 0

4 Panei - 22 0 7 0 9


6 Jorlang Hataran - - 0 0 0 0

7 Raya Kahean 13 - 19 0 19 0

8 Bosar Maligas 23 - 18 0 26 0

9 Sidamanik 37 19 51 14 46 18

10 Pamatang. Sidamanik - - 0 0 0 0

11 Tanah Jawa 61 55 50 22 47 33

12 Hatonduhan - - 0 0 0 0

13 Dolok Panribuan 46 - 45 0 41 0

14 Purba 31 - 28 0 31 0

15 Haranggaol Horison - - 0 0 0 0



18 Huta Bayu Raja 25 38 25 16 31 19

19 Jawa Maraja Bah Jambi - 25 0 13 0 15

20 Dolok Pardamean 31 - 30 0 37 0

21 Pematang Bandar 24 15 20 3 21 3

22 Bandar Huluan - 13 0 0 0 0

23 Bandar 105 83 115 27 119 28

24 Bandar Masilam - - 0 0 0 0

25 Silimakuta 38 19 37 38 39 51

26 Dolok Silau 14 - 11 0 12 0

27 Silau Kahean 20 - 15 0 15 0

28 Tapian Dolok - 21 0 16 0 18

29 Raya 49 41 49 25 50 26

30 Ujung Padang 11 21 19 9 23 9

31 Pematang Silimahuta - - 0 0 0 0

Simalungun 698 589

717

305

750 341


43

3.2.2. Aspek Kesehatan

Dari aspek kesehatan di kabupaten Simalungun masih memerlukan perhatian yang

sangat serius terutama dilihat dari sarana dan prasana, seperti belum adanya Rumah Sakit

sebagai tempat rujukan dari pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ada di kecamatan.

Berdasarkan Simalungun dalam angka tahun 2016, pada tahun 2016 jumlah sarana kesehatan

yang ada di kabupaten Simalungun belum memadai, masih belum ada Rumah Sakit sebagai

tempat rujukan pasien, jumlah Puskesmas ada 34, berarti setiap kecamatan sudah memiliki

Puskesmas, dan jumlah Pukesmas Pembantu ada sebanyak 169 unit. Berikut tabel jumlah sarana

kesehatan Pemerintah dan Swasta tahun 2016 di Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

Tabel 3.13. Jumlah Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta tahun 2016 - 2017 di


No Sarana Kesehatan 2016 2017 2018

1 Rumah Sakit Umum 6 7 8

2 Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) 34 46 46

3 Pusat Kesehatan Pembantu (PUSTU) 169 167 179

4 Klinik 80 69 74

5 BKIA - - -

6 Apotik 27 28 51

7 Klinik Bersalin 2 2 2

8 Toko Obat 93 103 103

Sumber : Profil Kesehatan 2016, 2017, 2018

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

masyarakat sudah semakin meningkat ari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. Hal ini

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah Puskesmas maupun Puskesmas Pembant.

Gambaran distribusi dan perkembangan yang ada sarana kesehatan menurut per kecamatan di

Kabupaten Simalungun pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

44

Tabel 3.14. Banyaknya Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta Menurut Kecamatan di kabupaten SimalungunTahun 2016

No Kecamatan/ RSU Pusat Kesehatann

Masyarakat (PKM)

PKM

Pembantu Klinik BKIA Apotik

Klinik

bersalin

BP

Swasta

Toko

Obat

1 Siantar - 2 4 4 - 1 - - 13

2 Gunung Malela - 1 5 4 - - - - 2

3 Gunung Maligas - 1 5 1 - - - - 3

4 Panei - 1 4 - - - - - 4

5 Panombean Panei - 1 4 2 - - - - -

6 Jorlang Hataran - 1 2 2 - - - - 2

7 Raya Kahean - 1 5 1 - - - - -

8 Bosar Maligas - 1 6 3 - - - - -

9 Sidamanik - 1 5 2 - - - - 5

10 Pamatang. Sidamanik - 1 6 1 - - - - -

11 Tanah Jawa 1 1 7 4 - 3 - - 6

12 Hatonduhan - 1 6 2 - - - - 1

13 Dolok Panribuan - 1 8 2 - - - - 1

14 Purba - 1 6 - - - - - 9

15 Haranggaol Horison - 1 1 1 - - - - 1

16 Girsang Sipangan Bolon 1 1 2 2 - 1 - - 3

17 Dolok Batu Nanggar - 1 5 2 - 2 - - 1

18 Huta Bayu Raja - 2 9 2 - - - - 4

19 Jawa Maraja Bah Jambi - 1 3 1 - - - - 1

20 Dolok Pardamean - 1 6 - - - - - -

21 Pematang Bandar - 2 8 5 - 1 1 - 3

22 Bandar Huluan 1 1 5 2 - 2 - - 1

23 Bandar 1 1 9 5 - 12 - - 14

24 Bandar Masilam - 1 4 1 - - - - 4

25 Silimakuta - 1 2 2 - 1 - - 6

26 Dolok Silau - 1 7 - - - - - 1

27 Silau Kahean - 1 6 2 - 1 - - 1

28 Tapian Dolok 1 1 5 2 - 1 - - -

29 Raya 1 1 11 - - 1 - - 6

30 Ujung Padang - 1 9 6 - 1 1 - 5

31 Pematang Silimahuta - 1 2 - - - - - 1

Kabupaten Simalungun 6 34 167 61 - 27 2 - 98

45

Demikian juga dari aspek ketersediaan tenaga kesehatan masih memerlukan tambahan

sesuai kebutuhan di Simalungun. Jumlah dokter umum sudah ada sebanyak 82 orang, dokter gigi

ada 25 orang, tenaga perawat ada 150 orang dan bidan PNS/PTT ada sebanyak 499 orang.

Tabel 3.15. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Simalungun tahun 2016

No Tenaga Kesehatan 2016 2017 2018

1 Dokter Umum 82 144 118

2 Dokter Gigi 25 33 35

3 Perawat 150 873 521

4 Pembantu Prawat - - -

5 Bidan PNS/PTT 499 1478 1134

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Tahun 2016,2017,2018

46

Tabel 3.16. Banyaknya Tenaga Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun 2016 – 2017

Tahun 2016

No Kecamatan Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Bidan PNS/PTT Pembantu Bidan Dukun Terlatih LPCK SMA

1 Siantar 9 2 30 40 - - - -

2 Gunung Malela 5 1 13 20 - - - -

3 Gunung Maligas 2 1 2 20 - - - -

4 Panei 2 2 5 25 - - - -

5 Panombean Panei 3 2 7 29 - - - -

6 Jorlang Hataran 4 2 9 18 - - - -

7 Raya Kahean 3 1 9 40 - - - -

8 Bosar Maligas 3 - 2 12 - - - -

9 Sidamanik 3 1 9 20 - - - -

10 Pamatang. Sidamanik 2 1 8 13 - - - -

11 Tanah Jawa 4 2 14 23 - - - -

12 Hatonduhan 2 1 9 10 - - - -

13 Dolok Panribuan 2 2 7 40 - - - -

14 Purba 2 1 7 36 - - - -

15 Haranggaol Horison 1 - 6 6 - - - -

16 Girsang Sipangan Bolon 2 1 5 13 - - - -

17 Dolok Batu Nanggar 3 1 10 24 - - - -

18 Huta Bayu Raja 5 2 15 11 - - - -

19 Jawa Maraja Bah Jambi 3 - 3 5 - - - -

20 Dolok Pardamean 3 1 9 13 - - - -

21 Pematang Bandar 8 - 18 21 - - - -

22 Bandar Huluan 2 - 8 10 - - - -

23 Bandar 4 1 11 30 - - - -

24 Bandar Masilam 2 1 9 20 - - - -

25 Silimakuta 3 1 5 10 - - - -

26 Dolok Silau 2 2 6 32 - - - -

27 Silau Kahean 3 1 5 10 - - - -

28 Tapian Dolok 6 2 19 25 - - - -

29 Raya 1 1 18 19 - - - -

30 Ujung Padang 3 - 5 16 - - - -

31 Pematang Silimahuta 2 - 6 12 - - - -

Kabupaten Simalungun 99 33 289 623 - - -

Sumber : Profil Dinas Kesehatan 2016

47

Tahun 2017


1 Siantar 11 1 36 73 - - - -

2 Gunung Malela 6 1 25 67 - - - -

3 Gunung Maligas 4 1 6 21 - - - -

4 Panei 4 0 10 39 - - - -



7 Raya Kahean 3 - 24 46 - - - -

8 Bosar Maligas 5 0 18 48 - - - -

9 Sidamanik 2 1 14 38 - - - -

10 Pamatang. Sidamanik 2 - 9 33 - - - -

11 Tanah Jawa 4 2 36 47 - - - -

12 Hatonduhan 2 1 25 42 - - - -

13 Dolok Panribuan 3 - 15 32 - - - -

14 Purba 2 - 11 29 - - - -

15 Haranggaol Horison 1 1 9 18 - - - -

16 Girsang Sipangan Bolon 3 - 7 28 - - - -


18 Huta Bayu Raja 3 1 30 29 - - - -

19 Jawa Maraja Bah Jambi 3 1 12 14 - - - -

20 Dolok Pardamean 1 - 9 28 - - - -

21 Pematang Bandar 6 2 31 57 - - - -

22 Bandar Huluan 2 1 16 37 - - - -

23 Bandar 3 1 22 68 - - - -

24 Bandar Masilam 4 2 17 41 - - - -

25 Silimakuta 2 1 16 31 - - - -

26 Dolok Silau 2 0 9 41 - - - -

27 Silau Kahean 3 0 18 38 - - - -

28 Tapian Dolok 3 1 23 37 - - - -

29 Raya 1 1 17 37 - - - -

30 Ujung Padang 4 1 15 42 - - - -

31 Pematang Silimahuta 2 0 14 27 - - - -

32 Dolok Masagal 1 1 8 20 - - - -

Kabupaten Simalungun 144 33 873 1478 - - - -


48

Tahun 2018


1 Siantar 9 3 26 51 - - - -

2 Gunung Malela 5 1 20 51 - - - -

3 Gunung Maligas 3 1 4 45 - - - -

4 Panei 2 1 3 29 - - - -



7 Raya Kahean 3 1 17 37 - - - -

8 Bosar Maligas 5 2 17 45 - - - -

9 Sidamanik 2 1 11 32 - - - -

10 Pamatang. Sidamanik 2 1 6 22 - - - -

11 Tanah Jawa 2 1 13 41 - - - -

12 Hatonduhan 2 1 26 48 - - - -

13 Dolok Panribuan 3 1 26 44 - - - -

14 Purba 2 1 13 39 - - - -

15 Haranggaol Horison 2 1 10 16 - - - -

16 Girsang Sipangan Bolon 1 1 5 11 - - - -


18 Huta Bayu Raja 2 1 14 16 - - - -

19 Jawa Maraja Bah Jambi 1 1 5 15 - - - -

20 Dolok Pardamean 3 0 12 29 - - - -

21 Pematang Bandar 5 2 23 41 - - - -

22 Bandar Huluan 2 1 16 29 - - - -

23 Bandar 6 2 14 58 - - - -

24 Bandar Masilam 4 1 15 54 - - - -

25 Silimakuta 3 1 15 25 - - - -

26 Dolok Silau 2 1 5 34 - - - -

27 Silau Kahean 2 1 7 32 - - - -

28 Tapian Dolok 4 1 16 50 - - - -

29 Raya 0 0 5 33 - - - -

30 Ujung Padang 4 1 14 43 - - - -

31 Pematang Silimahuta 3 1 13 25 - - - -

32 Dolok Masagal 1 0 10 22 - - - -

Kabupaten Simalungun 118 35 521 1134 - - - -


49

Angka kematian bayi(AKB)/Infant Mortality Rate

Angka Kematian bayi merupakan salah satu indicator yang sangat penting untuk mengukur

keberhasilan program kesehatan ibu dan anak karena ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu

dan anak. Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Simalungun pada tahun 2016 adalah sebanyak 18

orang ( 7 Neonatal dan 11 Bayi ) atau 0,65 per 1000 Kelahiran Hidup, pada tahun 2017 adalah

sebanyak 63 orang ( 56 Neonatal dan 7 Bayi ) atau 0,46 per 1000 Kelahiran hidup, sedangkan Tahun

2018 sebanyak 68 orang ( 33 Neonatal dan 35 Bayi ) atau 2,1 per 1000 Kelahiran Hidup. Angka ini

masih di bawah target Nasional yaitu 24 per 1000 Kelahiran Hidup dan juga di bawah indicator

SDGs ( 2030 ) yakni 12 per 1000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Bayi dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tahun 2016 2017 2018

Angka Kematian Bayi ( per 1000 Kelahiran Hidup ) 18 63 68

Angka Kematian Ibu (per 100,000 Kelahiran Ibu ) 71,34 52,20 41,1

Sumber : Profil Dinas Kesehatan 2016, 2017, 2018

Angka Kematian Ibu mencakup kematian ibu Hamil, Ibu bersalin dan Ibu Nifas. Menurunnya

angka kematian ibu Maternal dapat menggambarkan mingkatnya kesadaran masyarakat terhadap

perlunya perilaku hidup sehat danngkatnya tingkat kesehatan ibu dan status gizi. Rendahnya Angka

Kematian Ibu juga menggambarkan peningkatan pelayanan kesehatan terutama pada ibu hamil .

Jumlah kematian Ibu maternal tahun 2016 sebanyak 71,34 per 100.000 Kelahiran hidup sedangkan

pada tahun 2017 semakin menurun menjadai 52,20 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun

2018 sebanyak 41, 1 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Angka kematian ibu maternal ini sudah di bawah target nasional ( Renstra Kemenkes 2015-

2019 ) yakni 306 per 100.000Kelahiran hidup maupun target indicator SDGs ( 2030 ) yakni 70 per

100.000 kelahiran hidup.

50

Angka Harapan Hidup(AHH)/life expectancy rate

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata kesempatan atau banyaknya tahun yang

ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Angka usia harapan hidup

ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi, jika kematian bayi jumlahnya besar maka

angka harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya jika angka kesehatan ibu dan bayi akan

memberikan dampak angka harapan hidupnya tinggi.

Berdasarkan prediksi BPS Sumatera Utara tahun 2015, angka harapan hidup penduduk

Simalungun pada tahun 2015 mencapai 70,34 tahun, lebih tinggi dibanding angka rata-rata

Sumatera Utara yang hanya 68,29 tahun 2015. Sedangkan kalau dilihat angka harapan hidup dari

beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Utara pada tahun 2015 angka harapan hidup penduduk

Simalungun lebih baik termasuk urutan empat tertinggi di Provinsi SumateraUtara, hal ini dapat

kita lihat bahwa angka harapan hidup untuk kabupatenSimalungun selalu meningkat dapat dilihat

melalui gambaran angka harapan hidup sebagai berikut : angka harapan hidup Kabupaten

Simalungun adalah 70,43 tahun 2016, 70,24tahun 2014, kabupaten Simalungun 70,14 tahun

2013 Keberhasilan pembangunan kesehatan di Simalungun tentunya akan memberikan dampak

terhadap peningkatan angka harapan hidup penduduknya. Hal ini bisa kita lihat perkembangan

angka harapan hidup di Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

3.2.3. Aspek Ekonomi

Merencanakan pembangunan yang berwawasan kependudukan suatu wilayah sangat

perlu juga dilihat masalah tingkat kemiskinannya, untuk mengukur kemiskinan menggunakan

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep kemiskinan

menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah

garis kemiskinan.

Perkembangan tingkat kemiskinannya di Kabupaten Simalungun pada tahun

2018mengalami penurunan yang sangat baik dari 92,89 pada tahun 2015 menjadi 80 pada tahun

2018. Sedangkan angka kemiskinan Propinsi Sumatera Utara tahun 2015 sekitar 1.463,96 dan

tahun 2018 sebesar 1.324,99

Secara umum penurunan tingkat kemiskinan di Simalungun dapat dilihat pada grafik

dibawah ini.

51

Grafik Perkembangan Penduduk Miskin SimalungunTahun dari tahun 2016 sampai

tahun 2018

Sumber : Simalungun Dalam Angka

Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Partisipasi angkatan kerja merupakan indikator ketenagakerjaan yang memberikan

gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Menurut

angka BPS Sumatera Utara Tingkat partisipasi angkatan kerja di Simalungun mengalami

penurunan dari 71,23% pada tahun 2012 menjadi 70,23% pada tahun 2016, sedangkan tingkat

pengangguran terbuka dari 5,41% pada tahun 2012 naik menjadi 5,75% pada tahun 2016,

Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran terbuka, jumlah

penduduk bekerja dan jumlah penduduk menganggur tahun 2012 dan tahun 2016 sebagai berikut

:

Tabel 3. 17. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran terbuka,

jumlah penduduk bekerja dan jumlah penduduk menganggur tahun 2014 sampai tahun

2018

No Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2018

1 % tingkat partisipasi

angkatan kerja

52,94 68,41 70,23 69,43 73,48

2 % tingkat pengangguran

terbuka

13,67 7,48 5,75 5,62 5,15

Sumber : Simalungun dalam angka

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita merupakan indikator makro ekonomi

yang dapat dipakai untuk evaluasi kebijakan pembangunan daerah, sehingga dapat dijadikan

bahan penyusunan sekala prioritas dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan

70000

75000

80000

85000

90000

95000

PendudukMiskin

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Series1

52

masyarakat. Berdasarkan angka BPS , PDRB di Simalungun dari tahun 2015 sampai 2018

mengalami peningkatan.

Kondisi perkembangan PDRB di Kabupaten Simalungun untuk tahun 2014 sampai

tahun 2016, untuk harga berlaku sebagai berikut:

N

o

Lapangan

Usaha

2015 2016 2017 2018

1 Peratanian,

Kehutanan dan

Perikanan

14.034.981,70 15.328.444,40 16.277.188,51 17.3.982,46

2 Pertambangan

dan Penggalian

66.884,50 73.632,40 78.283,92 83.662,55

3 Industri

Pengolahan

3.238.590,50 3.601.648,20 4.051.236,72 4.389.181,25

4 Pengadaan

Listrik dan Gas

18.435,20 19.386,10 21.894,81 23.699,31

5 Pengadaan air,

Pengolahan

sampah, Limbah

dan daur ulang.

23.553,80 25.929,20 28.920,16 31.228,39

6 Konstruksi 2.582.263,80 2.967.810,20 3.362.223,81 3.739.919,55

7 Perdagangan

Besar dan

Eceran, Reparasi

Mobil dan

Sepeda Motor

4.042.409,90 4.570.789,70 5.219.497,75 5.803.130,52

8 Transportasi dan

Pergudangan

446.731,50 511.678,10 549.534,12 595.837,64

9 Penyediaan

Akomodasi dan

Makan

261.739,40 286.294,10 311.393,14 332.375,71

10 Informasi dan

Komunikasi

156.228,70 169.729,80 185.915,22 195.215,85

11 Jasa Keuangan

dan Asuransi

313.943,60 356.564,20 399.928,29 398.363,68

12 Real Estate 250.598,00 276.195,60 302.694,36 323.763,77

13 Jasa Perusahaan 24.353,60 26.827,10 29.852,95 32.112,48

14 Administrasi

Pemerintahan

Pertahanan dan

Jaminan Sosial

1.266.355,50 1.424.265,40 1.530.176,06 1.656.291,52

15 Jasa Pendidikan 286.077,60 334.098,80 349.449,01 375.978,52

16 Jasa Kesehatan

dan Kegiatan

Sosial

104.880,30 119.399,90 124.855,25 138.809,11

17 Jasa Lainnya 29.434,00 33.384,30 37.241,47 41.020,17

PDRB 27.147.461,40 30.186.077,55 32.860.285,56 35.444.572,48

Sumber : BPS Kab.Simalungun

53

Tabel 3.18. Perkembangan PDRB di Kabupaten Simalungun untuk tahun 2010 sampai

tahun 2018 (juta rupiah)

No Tahun Atas Dasar Harga Belaku

1 2010 17.011.372,20

2 2011 18.991.295,20

3 2012 20.932.780,50

4 2013 23.232.512,40

5 2014 25.338.489,20

6 2015 27.147.461,40

7 2016 30.186.077,55

8 2017 32.860.285,56

9 2018 35.444.572,48

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara thn 2018

Sedangkan rata-rata pendapatan perkapita perbulan di Kabupaten Simalungun selama

kurun 2012 sampai 2015 juga mengalami peningkatan, perkembangan rata rata pendapatan

perkapita di Simalungun dari tahun 2010 sampai 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19. Perkembangan Rata rata Pendapatan Perkapita di Simalungun dari Tahun

2016 sampai 2018

Tahun Pendapatan per Kapita 1)(Rp) Pengeluaran per Kapita2)(Rp)

Harga Berlaku Harga Konstan Harga Berlaku Harga Konstan

2016 30.186.077,55 23.343.735,46 54.194.324,46 22.304.110,66

2017 32.860.285,56 24.540.779,47 58.926.147,78 23.508.969,96

2018 35.444.572,48 25.815.563,53 63.863.458,86 24.715.672,15


Pendapatan perkapita di Kabupaten Simalungun dari tahun 2016 sampai tahun 2018

setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan angka pada table 3.19.

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (human development indeks/HDI) merupakan suatu

metode klasifikasi apakah pembangunan suatu wilayah maju atau masih terbelakangan. Indikator

IP Kualitas suatu penduduk ditentukan oleh keberhasilan pembangunan tiga sector

pembangunan, yakni keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, sektor kesehatan dan

keberhasilan pembangunan sektor peningkatan pendapatan perkapitanya. Perkembangan angka

54

IPM Kabupaten Simalungun terus meningkat, pada tahun 2014 sebesar 70,89 dan pada tahun

2016 naik menjadi 71,48

Sebagai perbandingan melihat kualitas penduduk antar kabupaten di Sumatera Utara,

berikut perkembangan IPMper Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen IPM Kabupaten

Simalungun Tahun 2014-2016

No IPM dan Komponen IPM 2015 2016 2017 2018

1 Indeks Pembangunan Manusia

(IPM)

71,24 71,48 71,83 72,9

2 Komponen IPM

a. Angka Harapan Hidup 70,34 70,43 70,53 70,75

b. Harapan Lama Sekolah 12,69 12,70 12,71 12,75

c. Rata-rata lama Sekolah 8,80 8,86 8,95 9,18

d. Pengeluaran Perkapita

disesuaikan

10.728 10.785 11.055 11.311


3.3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

3.3.1. Persebaran Penduduk

Menurut Simalungun dalam angka bahwa jumlah penduduk kabupaten Simalungun

sebanyak 854.489 jiwa dengan luas wilayah daratan seluas 4.372.35 km2, maka dengan demikian

tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Simalungunpada tahun 2010 adalah sebesar817,720

jiwa.Adapun kecamatan yang terpadat pendudukan pada tahun 2010 adalah kecamatan Bandar

yakni sebanyak63,584jiwa.

Kabupaten Simalungun dengan luas wilayah 4.372,50 km2 secara admintrasi terdiri dari

31 kecamatan dan 413 desa/kelurahan dan dintara wilayah adminstrasi yang paling memiliki luas

wilayahnya adalah kecamatan Hatonduhan seluas 336,26 km2, kecamatan Raya seluas 331,83

km2, kecamatan Dolok Silau dengan luas wilayah 302,66 km2 sedangkan kecamatan yang paling

kecil luas wilayahnya adalah kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dengan luas wilayah 38,97 km2

dan kecamatan Haranggaol Horison seluas 40,97 km2.

55

Tabel 3.21. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Kabupaten Simalungun Tahun 2010-2016

No Kecamatan Luas

Wilayah/Area

km2 dan %

Proyeksi Jumlah dan Kepedatan

Penduduk

Jumlah penduduk Kepadatan

Penduduk per

jiwa/km2

2010*) 2015 2010*) 2015

1 Siantar 73,99 1,69% 62,916 66,304 850 896

2 Gunung Malela 96,74 2,21% 32,676 34,767 338 359

3 Gunung Maligas 51,39 1,18% 26,173 27,923 509 543

4 Panei 77,96 1,78 21,425 22,199 275 285

5 Panombean Panei 73,74 1,69% 19,193 19,547 260 265

6 Jorlang Hataran 93,70 2,14% 15,316 15,667 163 167

7 Raya Kahean 204,89 4,69% 17,398 17,83 85 87

8 Bosar Maliga 285,43 6,53% 38,970 40,591 137 142

9 Sidamanik 80,88 1,85% 27,053 27,676 334 342

10 Pamatang Sidamanik 137,80 3,15% 16,283 16,659 118 121

11 Tanah Jawa 174,33 3,99% 46,568 47,646 267 273

12 Hatonduhan 336,26 7,69% 21,140 21,366 63 64

13 Dolok Panribuan 148,62 3,40% 17,947 18,363 121 124

14 Purba 148,62 3,40% 21,830 24,027 126 139

15 Haranggaol Horison 40,97 0,94% 4,994 5,080 122 124

16 Girsang Sipangan Bolon 129,89 2,97% 14,325 14,886 116 115

17 Dolok Batu Nanggar 106,91 2,45% 39,364 40,663 368 380

18 Huta Bayu Raja 191,43 4,38% 29,135 29,808 152 156

19 Jawa Maraja Bah Jambi 38,97 0,89% 19,951 22,021 512 565

20 Dolok Pardamean 103,04 2,36% 16,008 16,201 155 157

21 Pematang Bandar 88,16 2,02% 31,324 31,679 355 359

22 Bandar Huluan 107,33 2,45% 25,738 26,473 240 247

23 Bandar 100,69 2.30% 63,584 68,958 631 685

24 Bandar Masilam 91,22 2,09% 24,316 24,876 267 273

25 Silimakuta 74,16 1,70% 24,316 24,876 267 27

26 Dolok Silau 302,66 6,92% 13,716 14,411 45 48

27 Silou Kahean 228,74 5,23% 17,000 17,555 74 77

28 Tapian Dolok 119,89 2,74% 38,034 41,154 317 343

29 Raya 331,83 7,59% 30,876 32.,260 93 97

30 Ujung Padang 228,49 5,23% 40,522 41,288 177 181

31 Pamatang Silimahuta 79,68 1,82% 10,334 10,834 130 136

JUMLAH 4,372,5

0

100% 817,720 854,48

9

187 195

Sumber : Dinas DukCapil Kabupaten Simalungun*) Hasil SP2010

3.3.2. Mobiltas Penduduk

Jika kita lihat faktor yang kuat mempengaruhi mobiltas penduduk adalah faktor

ekonomi atau kesejahteraan, penduduk akan keluar dari tempat asalnya jika ditempat asalnya

tersebut tidak memberikan harapan untuk kesejahteraan hidupnya, penduduk akan keluar

56

mencari tempat tinggal baru kewilayah yang lebih menjanjikan untuk kesejahteraan hidup

mereka, ke wilayah yang memiliki akses yang cukup mudah dalam memenuhi berbagaiaspek

kehidupan, mudah mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih layak, akses

pendidikan ke sekolah sekolah atau lembaga pendidikan yang lebih berkualitas, akses untuk

mendapatkan tempat tempat pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau dan lain

sebagainya.

Jumlah migran yang berdasarkan pekerjaan (formal dan Informal) serta berdasarkan

jenis migran (menetap, komuter dan sirkuler) serta berdasarkan umur belum ditemukan datanya.

Tabel 3.22. Jumlah Migrasi Masuk, dan Migrasi Keluar KabupatenSimalungunTahun

2015 dan Proyeksi s.d 2045

No Tahun Migrasi Masuk Migrasi Keluar

1 2015 5.663 6.758

2 2020 40.766 50.963

3 2025 32.651 44.888

4 2030 24.537 38.812

5 2035 22.508 32.737

6 2040 20.480 26.661

7 2045 18.451 14.510

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun.

Beberapa faktor penggerak akibat dari kondisi internal suatu wilayah atau Kabupaten

yang sangat mempengaruhi terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk adalah sebagai

berikut :

1. Faktor Penggerak Migrasi Aspek Ekonomi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Penangguran Terbuka (TPT), Jenis

Lapangan Usaha (Pertanian, Industri, Jasa), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

daerah dan PDRB perkapita.

2. Faktor Penarik Migrasi Aspek Pendidikan dan Kesehatan

Angka Partisipasi Sekolah (SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi), Angka Kematian Bayi

(AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

3.4 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga ditujukan agar Terwujudya keluarga Indonesia yang berkualitas

berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME yang meliputi: Keluarga

yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut

57

hukum negara dan agama, Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang

berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak ideal (dua), Keluarga yang

berketahanan sosial, keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga, keluarga

berwawasan nasional, yang mampu mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia,

Keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat yang mampu berperan serta dalam kegiatan

sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya serta keluarga yang

berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat

membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Mewujudkan tujuan pembangunan keluarga seperti yang dijelaskan diatas haruslah

dengan meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan fungsi fungsi keluarga pada setiap keluarga

di kabupaten Simalungun, adapun fungsi fungsi keluarga dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Keagamaan, Orangtua menjadi contoh panutan bagi anak-anaknya dalam

beribadah termasuk sikap dan perilaku sehari-hari sesuai dengan norma agama.

2. Fungsi Perlindungan, Orangtua selalu berusaha menumbuhkan rasaaman, nyaman dan

kehangatan bagi seluruh anggota keluarganya sehingga anak-anak merasa nyaman berada

di rumah.

3. Fungsi Reproduksi, Orangtua sepakat untuk mengatur jumlah anak serta jarak kelahiran

dan menjaga anak-anaknya terutama yang sudah remaja menjaga kesehatan

reproduksinya secara sehat, menghindari kehamilan sebelum menikah.

4. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Orangtua mampu mendorong anak-anaknya untuk

bersosialisasi dengan lingkungannya serta mengenyam pendidikan untuk masa depannya.

5. Fungsi Sosial dan Budaya, Orangtua menjadi contoh perilaku sosialbudaya dengan cara

bertutur kata, bersikap dan bertindak sesuai dengan budaya timur agar anak-anak bisa

melestarikan dan mengembangkan budaya dengan rasa bangga.

6. Fungsi Cinta Kasih, Orangtua mempunyai kewajiban memberikancinta kasih, orangtua

mempunyai kewajiban memberikan cinta kasih kepada anak-anak, anggota keluarga lain

sehingga keluarga menjadi wadah utama berseminya kehidupan yang penuh cinta kasih.

7. Fungsi Ekonomi, Orangtua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

8. Fungsi Lingkungan, Orangtua selalu mengajarkan kepada anak-anakuntuk menjaga dan

memelihara lingkungan, keharmonisan keluarga dan lingkungan sekitar.

Keluarga di Simalungun dalam kondisi sangat rentan (kemampuan keluarga

melaksanakan fungsinya menjadi lemah) terhadap kecepatan kemajuan dan perubahan

perkembangan global baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sehingga dampaknya

banyak terjadi berbagai tindakan dan kondisi yang melemahkan penduduk sebagai sumber daya

manusia yang mampu bersaing ditengah tengah penduduk Indonesia maupun dunia.

58

Tabel 3.23.Jumlah Penduduk Penyandang Cacat

NO Kecamatan

Penyandang

Cacat

1 Siantar 178

2 Gunung Malela 210

3 Gunung Maligas 88

4 Panei 97

5 Panombean Panei 82

6 Jorlang Hataran 67

7 Raya Kahean 129

8 Bosar Maligas 160

9 Sidamanik 78

10 Pamatang. Sidamanik 115

11 Tanah Jawa 198

12 Hatonduhan 52

13 Dolok Panribuan 122

14 Purba 79

15 Haranggaol Horison 36

16 Girsang Sipangan Bolon 36

17 Dolok Batu Nanggar 157

18 Huta Bayu Raja 112

19 J M Bah Jambi 111

20 Dolok Pardamean 98

21 Pematang Bandar 117

22 Bandar Huluan 95

23 Bandar 148

24 Bandar Masilam 163

25 Silimakuta 13

26 Dolok Silau 65

27 Silau Kahean 122

28 Tapian Dolok 92

29 Raya 117

30 Ujung Padang 218

31 Pematang Silimahuta 47

J u m l a h 3402

Sumber : Dinas Sosial Kab. Simalungun

59

Tabel 3.26. Jumlah Kepala Keluarga, Tahapan Keluarga dan Penduduk Miskin di


Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO. INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

1 KEPALA KELUARGA (KK) 229.508 229.469 230.037 230.037

1 K-PRA S 20.298 19.581 19.147 19.147

2 KS 1 42.864 42.944 32.063 32.063

3 KS II 79.772 80.382 90.590 90.590

4 KS III 72.413 74.289 74.582 74.582

5 KS III Plus 14.161 12.273 13.655 13.655

60

3.27. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Simalungun Berdasarkan Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015

NO KECAMATAN PETA

NI

NELA

YAN

PED

AGA

NG

PNS/T

NI/POL

RI

PEGAWA

I

SWASTA

WIRASWA

STA

PENSI

UNAN

PEKERJA

LEPAS LAINNYA

JUMLA

H

BEKERJ

A

TIDAK

/BELU

M

KERJA

TOTAL

1. Siantar 2.091 19 385 3.121 5.899 985 1.188 1.516 0 15.204 619 15.823

2. Gunung Malela 1.392 42 285 980 3.321 479 1.046 1.047 0 8.592 493 9.085

3. Gunung Maligas 780 9 107 380 4.274 191 660 571 0 6.972 196 7.168

4. Panei 3.745 9 118 373 942 280 187 259 0 5.913 101 6.014

5. Panombeian Pane 2.098 15 64 302 1.296 230 288 716 0 5.009 124 5.133

6. Jorlang Hataran 1.751 21 68 319 652 442 260 843 0 4.356 111 4.467

7. Raya Kahean 2.894 54 83 304 467 66 51 578 0 4.497 120 4.617

8. Bosar Maligas 965 101 131 1.602 2.805 686 803 3.090 0 10.183 650 10.833

9. Sidamanik 1.587 167 104 466 1.031 942 542 1.546 0 6.385 181 6.566

10. Pematang Sidamanik 1.347 21 28 231 370 293 144 820 0 3.254 74 3.328

11. Tanah Jawa 2.925 143 275 1.210 3.020 770 1.177 2.452 0 11.972 545 12.517

12. Hatonduhan 2.308 53 125 352 628 241 289 1.585 0 5.581 191 5.772

13. Dolok Panribuan 2.146 124 144 373 330 133 130 948 0 4.328 191 4.519

14. Purba 2.215 119 136 257 215 79 73 1.902 0 4.996 190 5.186

15. Haranggaol Horison 927 65 30 45 179 21 24 194 0 1.485 16 1.501

16. Girsang SP Bolon 886 34 184 594 936 107 62 257 0 3.060 60 3.120

17. Dolok Batu Nanggar 655 47 317 2.479 3.742 1.106 887 1.107 0 10.340 400 10.740

18. Huta Bayu Raja 3.862 53 167 573 1.204 473 455 1.478 0 8.265 314 8.579

19. Jawa Maraja BJambi 909 55 119 722 1.149 397 415 844 0 4.610 350 4.960

20. Dolok Pardamean 3.466 18 72 153 140 55 22 175 0 4.101 92 4.193

21. Pematang Bandar 669 25 68 95 202 48 174 656 0 1.937 121 2.058

22. Bandar Huluan 1.544 7 119 420 1.489 571 950 1.783 0 6.883 122 7.005

23. Bandar 1.176 102 474 1.892 7.645 852 1.218 2.157 0 15.516 742 16.258

24. Bandar Masilam 1.328 47 192 547 2.116 219 899 995 0 6.343 352 6.695

25. Silimakuta 982 31 82 152 285 62 41 1.329 0 2.964 92 3.056

26. Dolok Silau 2.299 45 55 177 99 58 41 974 0 3.748 138 3.886

27. Silou Kahean 2.217 96 136 276 339 136 148 896 0 4.244 207 4.451

28. Tapian Dolok 564 185 333 1.745 2.594 427 873 1.865 0 8.586 629 9.215

29. Raya 4.030 72 133 439 619 157 82 1.466 0 6.998 144 7.142

30. Ujung Padang 1.909 73 268 949 2.946 731 992 1.920 0 9.788 478 10.266

31. Pamatang Silima Huta 1.172 34 56 88 77 27 27 1.254 0 2.735 55 2.790

KABUPATEN 56.839 1.886 4.858 21.616 51.011 11.264 14.148 37.223 0 198.845 8.098 206.943
































61

Tabel 3.28. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Simalungun Berdasarkan Hasil Pendataan Keluarga Tahun

2015

NO KECAMATAN

SEKOLAH

SD/MI SLTP/MTSN SLTA/MA PT/AKADEMI TIDAK/ TIDAK

TAMAT

SD/MI

MASIH

SD/MI

TAMA

T

MASIH

SLTP/MTS

N

TAMAT

MASIH

SLTA/M

A

TAMAT

MASIH

PT/AKADE

MI

TAMAT

TOTAL

BERSEKO

LAH

BELUM

SEKOLAH

TOTAL

1. Siantar 400 62 3.414 227 2.998 437 6.506 76 1.615 15.735 88 15.823

2. Gunung Malela 573 144 3.017 169 2.069 605 2.189 39 213 9.018 67 9.085

3. Gunung Maligas 376 28 2.698 100 1.767 245 1.767 12 140 7.133 35 7.168

4. Panei 340 35 1.634 62 1.393 163 2.097 13 258 5.995 19 6.014

5. Panombeian Pane 228 31 1.547 63 1.242 74 1.761 8 145 5.099 34 5.133

6. Jorlang Hataran 439 23 1.070 40 1.061 77 1.552 2 175 4.439 28 4.467

7. Raya Kahean 253 67 1.370 106 1.042 183 1.350 27 162 4.560 57 4.617

8. Bosar Maligas 696 171 4.332 226 2.075 301 2.502 95 300 10.698 135 10.833

9. Sidamanik 376 89 1.653 124 1.334 166 2.461 30 272 6.505 61 6.566

10. Pematang Sidamanik 170 30 1.028 54 708 58 1.166 11 75 3.300 28 3.328

11. Tanah Jawa 673 555 4.021 540 2.357 692 2.988 118 414 12.358 159 12.517

12. Hatonduhan 469 53 2.332 102 1.208 95 1.285 36 128 5.708 64 5.772

13. Dolok Panribuan 202 212 1.151 189 850 299 1.321 66 179 4.469 50 4.519

14. Purba 89 142 1.173 141 1.128 275 1.929 37 217 5.131 55 5.186

15. Haranggaol Horison 82 9 336 21 410 21 546 5 59 1.489 12 1.501

16. Girsang Sipangan Bolon 74 20 475 32 578 49 1.674 10 184 3.096 24 3.120

17. Dolok Batu Nanggar 530 133 3.346 224 2.209 282 3.439 61 420 10.644 96 10.740

18. Huta Bayu Raja 607 114 2.602 193 1.876 249 2.516 65 260 8.482 97 8.579

19. Jawa Maraja Bah Jambi 199 112 1.243 156 1.119 288 1.587 48 139 4.891 69 4.960

20. Dolok Pardamean 208 40 909 80 865 97 1.785 22 158 4.164 29 4.193

21. Pematang Bandar 136 59 718 80 432 75 440 18 63 2.021 37 2.058

22. Bandar Huluan 306 32 2.629 76 1.500 114 2.063 22 229 6.971 34 7.005

23. Bandar 615 244 5.171 429 3.489 501 4.962 106 585 16.102 156 16.258

24. Bandar Masilam 544 160 2.378 209 1.513 165 1.421 28 178 6.596 99 6.695

25. Silimakuta 95 44 701 72 679 92 1.126 20 190 3.019 37 3.056

26. Dolok Silau 211 39 1.222 124 867 103 1.118 19 121 3.824 62 3.886

27. Silou Kahean 140 198 1.242 192 992 265 1.143 68 148 4.388 63 4.451

28. Tapian Dolok 323 448 2.890 463 1.684 499 2.204 123 441 9.075 140 9.215

29. Raya 239 99 1.594 149 1.686 211 2.735 44 323 7.080 62 7.142

30. Ujung Padang 600 158 4.626 258 2.047 194 1.870 83 272 10.108 158 10.266

31. Pamatang Silima Huta 54 35 833 55 812 67 803 12 101 2.772 18 2.790

KABUPATEN 10.247 3.586 63.355 4.956 43.990 6.942 62.306 1.324 8.164 204.870 2.073 206.943
































62

Tabel 3.29. Jumlah Pus Ikut Posyandu di Kabupaten Simalungun Berdasarkan Hasil

Pendataan Keluarga Tahun 2015

Oleh sebab itu pembangunan keluarga menjadi sangat penting sebagai institusi atau unit

terkecil tempat penduduk bersosialisasi yang harus dijadikan parameter dan sasaran pembangunan

kependudukan dan sebagai indikator keberhasilannya adalah seberapa besar tingkat kemampuan

keluarga dapat melaksanakan fungsi fungsinya tersebut.

Tabel 3.32. Rata rata Jumlah Anak dalam KeluargaTahun 2016

No Kecamatan 2016 2017 2018

1 Siantar 4 4 4

2 Gunung Malela 4 4 4

3 Gunung Maligas 4 4 4

4 Panei 4 4 4

5 Panombean Panei 4 4 4

6 Jorlang Hataran 4 4 4

7 Raya Kahean 4 4 4

8 Bosar Maligas 4 4 4

9 Sidamanik 4 4 4

10 Pamatang. Sidamanik 4 4 4

11 Tanah Jawa 4 4 4

12 Hatonduhan 4 4 4

13 Dolok Panribuan 4 4 4

14 Purba 4 4 4

15 Haranggaol Horison 4 4 4

16 Girsang Sipangan Bolon 4 4 4

17 Dolok Batu Nanggar 4 4 4

18 Huta Bayu Raja 4 4 4

19 Jawa Maraja Bah Jambi 4 4 4

20 Dolok Pardamean 4 4 4

21 Pematang Bandar 4 4 4

22 Bandar Huluan 4 4 4

23 Bandar 4 4 4

24 Bandar Masilam 4 4 4

25 Silimakuta 4 5 5

26 Dolok Silau 4 4 4

27 Silau Kahean 4 4 4

28 Tapian Dolok 4 4 4

29 Raya 4 4 4

30 Ujung Padang 4 4 4

31 Pematang Silimahuta 4 4 4

Rata Rata Simalungun 4 4 4

Sumber : Simalungun Dalam Angka 2017,2018,2019

NO. INDIKATOR

JUMLAH

Jumlah

Posyandu

%

1 JUMLAH PUS IKUT POSYANDU 151.145 1324 100

2 JUMLAH PUS TDK IKUT POSYANDU 0 0 0

63

3.5 Manajemen Data Base Kependudukan

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Negara dalam rangka pemberian perlindungan

terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk dokumen

kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan berbagai dokumen Akte-akte Catatan

Sipil).

Untuk mewujudkan pembangunan kependudukan maka penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan harus mampu menyediakan Data Penduduk (Database Kependudukan)

yang terjamin keakuratannya dan senantiasa terbaru, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten

Simalungun melakukan Pencatatan Lahir Mati, Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Pembatalan

Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Pembatalan Perceraian, Pencatatan Kematian,

Pencatatan pengangkatan, pengesahan dan pengakuan anak, Pencatatan perubahan nama dan

perubahan status kewarganegaraan, Pencatatan peristiwa penting penduduk lainnya.

Diperkirakan sebanyak 876,183 jiwa penduduk Simalungun yang berusia 17 tahun ke atas

atau yang berhak mendapat atau wajib memiliki KTP sebagaimana tabel berikut ini :

64

Tabel 3.34.Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan yang wajib Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No Kecamatan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

L P T L P T L P T L P T

1 Siantar 29.438 29.205 58.643 30.207 30.045 60.252 30.823 30.725 61.548 3.407 31.524 62.931

2 Gunung Malela 16.373 16.120 32.493 17.012 19.811 33.823 17.744 17.552 35.296 18.258 18.197 62.931

3 Gunung Maligas 12.961 12.283 25.344 13.233 12.635 25.868 13.516 12.923 26.439 13.679 13.134 26.813

4 Panei 11.648 11.770 23.418 12.714 12.801 25.515 13.186 13.336 26.522 13.711 13.870 27.581

5 Panombeian Pane 10.041 9.759 19.800 10.503 10.245 20.748 10.857 10.654 21.511 11.066 10.905 21.971

6 Jorlang Hataran 8.144 8.043 16.187 8.281 8.193 16.474 8.408 8.324 16.732 8.567 8.581 17.148

7 Raya Kahean 8.164 7.858 16.022 8.473 8.195 16.668 8.815 8.593 17.408 9.227 9.036 18.263

8 Bosar Maligas 17.597 16.967 34.564 17.904 17.310 35.214 18.346 17.780 36.126 18.929 18.425 37.354

9 Sidamanik 13.603 13.473 27.076 14.034 13.953 27.978 14.414 14.399 28.813 14.984 14.994 29.978

10 Pamatang Sidamanik 8.092 8.093 16.185 8.224 8.253 16.477 8.361 8.387 16.748 8.496 8.636 17.132

11 Tanah Jawa 23.711 23.641 47.352 24.578 24.592 49.170 25.162 25.283 50.445 25.499 25.787 51.286

12 Hatonduhan 10.445 10.379 20.824 10.813 10.812 21.625 11.113 11.145 22.258 11.352 11.404 22.756

13 Dolok Panribuan 8.980 9.29 17.909 9.356 9.342 18.698 9.788 9.788 19.576 10.238 10.323 20.561

14 Purba 9.689 9.249 18.938 10.316 9.877 20.193 10.666 10.317 20.983 11.094 10.821 21.915

15 Haranggaol Horison 2.844 2.731 5.575 3.096 3.004 6.100 3.163 3.082 6.245 3.260 3.174 6.434

16 Girsang Sipangan Bolon 7.899 7.899 15.788 8.122 8.116 16.238 8.380 8.418 16.798 8.554 8.677 17.231

17 Dolok Batu Nanggar 18.142 17.549 35.691 18.742 18.210 36.952 19.212 18.736 37.948 19.787 19.333 39.120

18 Huta Bayu Raja 13.766 13.825 27.591 14.578 14.765 29.343 14.945 15.245 30.190 15.432 15.733 31.165

19 Jawa Maraja Bah Jambi 9.578 9.454 19.032 9.953 9.859 19.812 10.262 10.219 20.481 10.609 10.640 21.249

20 Dolok Pardamean 8.935 8.374 17.309 9.202 8.682 17.883 9.436 8.938 18.373 9.049 8.524 17.573

21 Pematang Bandar 16.127 16.210 32.337 16.792 16.862 33.654 17.321 17.454 34.775 17.858 18.085 35.943

22 Bandar Huluan 11.808 11.684 23.492 12.089 11.983 24.072 12.322 12.286 24.608 12.731 12.709 25.440

23 Bandar 32.452 31.435 63.887 33.863 32.892 66.755 35.576 34.720 70.296 36.741 36.235 72.976

24 Bandar Masilam 11.027 10.968 21.995 12.269 12.223 24.492 12.914 12.952 25.866 13.331 13.441 26.772

25 Silimakuta 6.423 6.241 12.664 6.751 6.574 13.325 6.922 6.792 13.684 6.956 6.874 13.830

26 Dolok Silau 6.448 6.191 12.639 6.692 6.493 13.185 6.901 6.722 13.623 7.003 6.941 13.944

27 Silau Kahean 7.813 7.562 15.375 8.431 8.266 16.697 8.825 8.682 17.507 9.078 9.008 18.086

28 Tapian Dolok 17.292 16.079 33.371 18.425 17.124 35.549 19.130 17.867 36.997 19.490 18.270 37.760

29 Raya 14.999 14.592 29.591 15.466 15.229 30.694 15.789 15.661 31.449 16.975 16.977 33.952

30 Ujung Padang 18.594 17.925 36.519 19.172 18.636 37.808 19.678 19.204 38.882 20.715 20.292 41.007

31 Pamatang Silimahuta 5.492 5.285 10.777 5.625 5.428 11.053 5.741 5.564 11.305 5.837 5.720 11.557

Kabupaten Simalungun 398.525 389.863 788.388 414.915 407.409 822.324 427.715 421.717 849.432 439.913 436.270 876.183

Sumber : Aplikasi SIAK, Dukcapil Simalungun 2016

65

Tabel 3.35. Perkembangan Akta Perkawinan yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun 2013 – 2016


No Kecamatan

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016

L P T L P T L P T L P T

1 Siantar 4.314 3620 7934 4.397 3.712 8.109 4.460 3.788 8.248 105 125 230

2 Gunung Malela 2.174 1.851 4.025 2.192 1.877 4.069 2.217 1.904 4.121 52 62 114

3 Gunung Maligas 2.288 1.604 3.892 2.295 1.616 3.911 2.304 1.627 3.931 29 42 71

4 Panei 1.713 1.466 3.179 1.901 1.652 3.553 1.975 1.751 3.726 94 93 187

5 Panombeian Panei 1.379 1.172 2.551 1.437 1.249 2.686 1.488 1.306 2.794 27 33 60

6 Jorlang Hataran 1.246 1.096 2.342 1.269 1.127 2.396 1.288 1.146 2.434 27 36 63

7 Raya Kahean 1.440 1.274 2.714 1.504 1.350 2.854 1.556 1.413 2.969 61 62 123

8 Bosar Maligas 1.953 1.518 3.471 1.975 1.540 3.515 2.008 1.579 3.587 55 65 120

9 Sidamanik 1.653 1.458 3.111 1.697 1.511 3.208 1.735 1.559 3.294 38 46 84

10 Pamatang Sidamanik 1.701 1.495 3.196 1.723 1.526 3.251 1.701 1.564 3.325 28 36 64

11 Tanah Jawa 2.846 2.434 5.280 2.935 2.551 5.486 3.005 2.635 5.640 64 84 148

12 Hatonduhan 1.876 1.644 3.520 1.958 1.755 3.713 2.016 1.832 3.848 37 45 82

13 Dolok Panribua 1.327 1.141 2.468 1.404 1.210 2.614 1.482 1.296 2.778 75 77 152

14 Purba 2.237 2.040 4.277 2.368 2.190 4.558 2.427 2.262 4.689 37 43 80

15 Haranggaol Horison 574 504 1.078 635 569 1.204 662 600 1.262 9 14 23

16 Girsang Sipangan Bolon 1.498 1.303 2.801 1.533 1.344 2.877 1.590 1.423 3.013 21 25 46

17 Dolok Batunanggar 2.103 1.745 3.848 2.133 1.782 3.915 2.157 1.805 3.962 21 25 46

18 Huta Bayu Raja 2.611 2.350 4.961 2.817 2.592 5.409 2.908 2.702 5.610 54. 59 113

19 Jawa Mara bah Jambi 1.049 925 1.974 1.091 959 2.050 1.127 1.001 2.128 18 25 43

20 Dolok Pardamean 1.623 1.466 3.089 1.713 1.561 3.273 1.760 1.622 3.382 27 32 59

21 Pematang Bandar 1.782 1.616 3.398 1.839 1.675 3.514 1.892 1.730 3.622 43 38 81

22 Bandar Huluan 1.321 1.123 2.444 1.344 1.149 2.493 1.365 1.179 2.544 27 36 63

23 Bandar 2.968 2.595 5.563 3.051 2.687 5.738 3.175 2.816 5.991 121 162 283

24 Bandar Masilam 1.104 968 2.072 1.154 1.021 2.175 1.174 1.045 2.219 43 54 97

25 Silimakuta 1.471 1.350 2.821 1.545 1.431 2.976 1.569 1.469 3.038 14 19 33.

26 Dolok Silau 1.522 1.363 2.885 1.592 1.454 3.046 1.642 1.509 3.151 7 16 23

27 Silau Kahean 1.299 1.136 2.435 1.401 1.254 2.655 1.446 1.317 2.763 17 27 44

28 Tapian Dolok 2.638 1.836 4.474 2.688 1.894 4.582 2.734 1.936 4.670 41 43 84

29 Raya 3.260 2.924 6.184 3.374 3.046 6.419 3.434 3.113 6.547 55 95 150

30 Ujung Padang 2.010 1.811 3.821 2.041 1.855 3.896 2.076 1.895 3.971 138 148 286

31 Pamatang Silimahuta 1.004 905 1.909 1.018 921 1.939 1.041 951 1.992 12 17 29

Kabupaten Simalungu 57.984 49.732 107.716 60.025 52.059 112.084 61.474 53.775 115.249 1.442 1.732 3.174

66

Tabel 3.36. Perkembangan Akta Kelahiran yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun Tahun 2016

No Kecamatan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

L P J L P J L P J L P J L P J

1 Siantar 17.780 10.262 28.042 18.794 11.194 29.988 19.586 11.925 31.511 20.294 12.608 32.902 752 637 1.389

2 Gunung Malela 7.986 3.456 11.442 8.364 3.817 12.181 8.965 4.313 13.278 9.513 4.859 14.372 387 342 729

3 Gunung Maligas 6.860 3.703 10.563 7.268 4.082 11.350 7.667 4.453 12.120 8.076 4.808 12.884 255 191 446

4 Panei 4.697 2.824 7.521 5.264 3.364 8.628 5.808 3.853 9.661 6.227 4.240 10.467 391 325 716

5 Panombeian Panei 5.900 2.847 8.747 6.237 3.162 9.399 6.588 3.499 10.087 6.917 3.829 10.746 218 229 447

6 Jorlang Hataran 3.802 2.197 5.999 3.998 2.384 6.382 4.167 2.569 6.736 4.339 2.736 7.075 180 159 339

7 Raya Kahean 4.368 2.113 6.481 4.775 2.494 7.269 5.001 2.691 7.692 5.361 3.020 8.381 224 189 413

8 Bosar Maligas 6.986 2.113 10.484 7.453 3.940 11.393 7.889 4.336 12.225 8.392 4.769 13.161 354 330 684

9 Sidamanik 6.542 3.000 9.542 6.851 3.280 10.131 7.261 3.662 10.923 7.585 3.942 11.527 327 265 592

10 Pamatang Sidamanik 4.148 2.345 6.493 4.497 2.642 7.139 4.700 2.812 7.512 4.940 3.026 7.966 175 35 310

11 Tanah Jawa 10.644 5.722 16.366 11.380 6.452 17.832 12.175 7.180 19.355 12.805 7.821 20.626 422 385 807

12 Hatonduhan 5.853 3.097 8.950 6.246 3.428 9.674 6.674 3.843 10.517 6.940 4.097 11.037 269 215 484

13 Dolok Panribuan 4.292 2.680 6.972 4.654 3.019 7.673 4.876 3.181 8.057 5.331 3.622 8.953 289 255 544

14 Purba 4.997 2.610 7.607 5.541 3.136 8.677 6.036 3.624 9.660 6.299 3.857 10.156 207 194 401

15 Haranggaol Horison 1.211 626 1.837 1.365 787 2.152 1.519 931 2.450 1.568 986 2.554 50 57 107

16 Girsang Sipangan Bolon 4.140 2.445 6.585 4.459 2.744 15.209 11.512 2.850 7.416 4.760 3.049 7.809 100 136 236

17 Dolok Batu Nanggar 10.212 3.820 14.032 10.837 4.372 15.209 11.512 5.029 16.541 12.031 5.494 17.525 457 386 843

18 Huta bayu Raja 5.680 3.366 9.046 6.240 3.852 10.092 6.875 4.458 11.333 7.196 4.760 11.956 262 247 509

19 Jawa Maraja Bah Jambi 5.585 2.559 8.144 5.952 2.951 8.903 6.292 3.318 9.610 6.577 3.583 10.160 194 168 362

20 Dolok Pardamean 4.537 2.317 6.855 4.823 2.589 7.412 5.076 2.810 7.885 5.328 3.017 8.345 166 132 298

21 Pematang Bandar 8.020 4.118 12.138 8.604 4.637 13.241 9.124 5.096 14.220 9.630 5.549 15.179 331 310 641

22 Bandar Huluan 7.313 2.958 10.271 7.689 3.286 10.975 7.981 3.574 11.555 8.340 3.913 12.253 291 260 551

23 Bandar 16.591 8.515 25.106 17.589 9.460 27.049 18.582 10.442 19.024 19.546 11.320 30.866 779 628 1.407

24 Bandar Masilam 5.133 2.352 7.485 5.574 2.768 8.342 6.236 3.426 9.662 6.599 3.830 10.429 258 249 507

25 Silimakuata 3.728 1.672 5.400 3.902 1.865 5.767 4.188 2.184 6.372 4.293 2.287 6.580 117 104 221

26 Dolok Silau 3.759 1.667 5.426 3.927 1.842 5.769 4.144 2.079 6.223 4.293 2.234 6.527 120 122 242

27 Silou Kahean 4.544 2.387 6.931 4.972 2.785 7.757 5.408 3.227 8.635 5.752 3.525 9.277 143 152 295

28 Tapian Dolok 10.496 3.889 14.385 11.110 4.482 15.592 11.975 5.325 17.300 12.643 5.933 18.576 433 397 830

29 Raya 7.416 4.303 11.718 8.068 4.933 13.001 8.544 5.365 13.908 8.847 5.684 14.531 387 368 755

30 Ujung Padang 10.566 4.419 14.985 10.952 4.787 15.739 11.568 5.398 16.966 12.138 5.902 18.040 855 646 1.501

31 Pamatang Silimahuta 3.086 1.702 4.788 3.147 1.747 4.894 3.226 1.840 5.066 3.341 1.936 5.277 75 74 149

Kabupaten Simalungun 206.871 103.470 310.341 220.531 116.281 336.812 234.208 129.292 362.500 45.901 140.236 386.137 9.468 8.287 17.755


67

Tabel 3.37. Perkembangan Akta Kematian yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di

Kabupaten Simalungun 2013 – 2016

No Kecamatan

Tahun 2016

L K T

1 Siantar 12 3 15


3 Gunung Maligas - - -

4 Panei 8 2 10

5 Panombeian Panei 3 1 4


7 Raya Kahean 3 - 3


9 Sidamanik 8 1 9

10 Pamatang Sidamanik 3 - 3

11 Tanah Jawa 9 1 10

12 Hatonduhan 1 3 4


14 Purba 4 1 5

15 Haranggaol Horison - 1 1


17 Dolok Batu Nanggar 2 - 2

18 Huta Bayu Raja 7 - 7

19 Jawa Maraja Bah Jambi - 2 2

20 Dolok Pardamean 4 - 4

21 Pematang Bandar 1 - 1

22 Bandar Huluan - - -

23 Bandar 8 6 14

24 Bandar Masilam 1 - 1

25 Silimakuta 5 4 9

26 Dolok Silau - 1 1

27 Silou Kahean 6 1 7


29 Raya 8 3 11

30 Ujung Padang 1 - 1

31 Pamatang Silimahuta 1 - 1

32 Dolog Masagal 1 - 1

Jumlah 114 46 160


68

Tabel 3.38. Banyaknya Akta Kelahiran, Perkawinan, Kematian, dan Cerai di Kabupaten

Simalungun Than 2103 - 2016

No Jenis Tahun

Akta 2013 2014 2015 2016

1 Akta Perkawinan 14,194 18,600 6,433 3,174

2 Akta Kelahiran 57,936 69,585 37,965 17,755

3 Akta Kematian 412 395 249 160

4 Akta Perceraian 9 11 5 87


Tabel 3.39. Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akte Kelahiran Menurut Kecamatan

Kabupaten Simalungun Tahun 2016

No Kecamatan L P L + P

1 Siantar 784 677 1,461


3 Gunung Maligas 259 195 454

4 Panei 400 335 735

5 Panombeian Panei 224 238 462


7 Raya Kahean 231 196 427


9 Sidamanik 332 270 602

10 Pamatang Sidamanik 181 140 321

11 Tanah Jawa 436 395 831

12 Hatonduhan 276 221 497


14 Purba 214 196 410

15 Haranggaol Horison 50 57 107


17 Dolok Batu Nanggar 473 388 861

18 Huta Bayu Raja 271 257 528

19 Jawa Maraja Bah Jambi 197 172 369

20 Dolok Pardamean 170 136 306

21 Pematang Bandar 340 314 654

22 Bandar Huluan 295 266 561

23 Bandar 800 638 1,438

24 Bandar Masilam 268 255 523

25 Silimakuta 121 108 229

26 Dolok Silau 127 125 252

27 Silou Kahean 159 165 324


29 Raya 398 383 781

30 Ujung Padang 867 653 1,520

31 Pamatang Silimahuta 77 74 151

Jumlah 9,745 8,524 18,269

Sumber : AplikasiSIAK, Dukcapil Simalungun 2016

69

Tabel 3.40. Jumlah Keluarga Yang Memiliki Akte Nikah menurut Kecamatan

No Kecamatan L P L + P

1 Siantar 4,674 4,840 9,514

2 Gunung Malela 2,366 2,441 4,807

3 Gunung Maligas 1,420 1,412 2,832

4 Panei 2,622 2,557 5,179

5 Panombeian Panei 1,594 1,591 3,185

6 Jorlang Hataran 1,416 1,357 2,773

7 Raya Kahean 1,442 1,454 2,896

8 Bosar Maligas 2,874 2,689 5,563

9 Sidamanik 2,092 2,084 4,176

10 Pamatang Sidamanik 1,230 1,216 2,446

11 Tanah Jawa 3,459 3,492 6,951

12 Hatonduhan 1,694 1,683 3,377

13 Dolok Panribuan 2,367 2,245 4,612

14 Purba 1,648 1,743 3,391

15 Haranggaol Horison 551 581 1,132

16 Girsang Sipangan Bolon 1,155 1,258 2,413

17 Dolok Batu Nanggar 2,682 2,724 5,406

18 Huta Bayu Raja 2,192 2,242 4,434

19 Jawa Maraja Bah Jambi 1,508 1,660 3,168

20 Dolok Pardamean 1,380 1,316 2,696

21 Pematang Bandar 2,509 2,465 4,974

22 Bandar Huluan 2,152 2,010 4,162

23 Bandar 4,706 4,702 9,408

24 Bandar Masilam 1,697 1,720 3,417

25 Silimakuta 951 954 1,905

26 Dolok Silau 1,148 1,153 2,301

27 Silou Kahean 1,221 1,252 2,473

28 Tapian Dolok 2,673 2,620 5,293

29 Raya 2,529 2,748 5,277

30 Ujung Padang 3,563 3,511 7,074

31 Pamatang Silimahuta 821 849 1,670

Jumlah 64,336 64,569 128,905


Adapun kendala yang menyebabkan masih adanya penduduk yang belum memiliki Akte

Kelahiran, antara lain Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya Akte Kelahiran

yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi.

Secara umum dapat disimpulkan dengan lahirnya perubahan Undang Undang Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan tonggak bagi terwujudnya data

kependudukan yang lebih baik guna proses pembangunan Demokrasi yang lebih baik serta

70

meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayan

Administrasi Kependudukan yang Profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis,

tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan

prima yang menyeluruh.

71

BAB 4

KEKUATAN, KENDALA, PELUANG DAN TANTANGAN

Dari uraian pada bab sebelumnya berupa kondisi eksiting atas berbagai variabel dan

indikator pembangunan kependudukan baik pada aspek kuantitas penduduk, aspek kualitas

penduduk, aspek mobilitas penduduk aspek pembangunan keluarga serta manajemen data base

dan informasi kependudukan, maka dapat ditemukan berbagai faktor pendukung maupun faktor

penghambat dalam melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan kependudukan.

Berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat baik ditinjau dari aspek internal

maupun ekternal dapat di formulasikan kedalam empat faktor utama sebagai berikut :

A. Kekuatan

Adapun kekuatan yang dimiliki Simalungun dalam berbagai parameter dan indikator

yang dapat dijadikan faktor pendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran

pembangunankependudukan.

1. Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simalungun yang menurun dari Tahun

2015 ( 0,64 ) menjadi 0,557 pada tahun 2020 dan diperkirakan semakin menurun pada

tahun 2025 ( 0,516 ) , tahun 2030 ( 0.475 ) sampai dengan 2040 ( 0.393 )

2. Total Fertilate Rate ( TFR ) Kabupaten Simalungun yang semakin menurun dari tahun

2010 ( 3,99 ) menjadi 3,59 pada tahun 2015 , dipekirakan turun menjadi 2, 82 pada tahun

2020 dan diperkiran turun menjadi 2,40 pada tahun 2025, 2,26 pada tahun 2035 dan 2,20

pada tahun 2040.

3. Jumlah penduduk kabupaten Simalungun yang akan semakin menurun pada Tahun 2020

( 871.678 ) , Tahun 2025 ( 883.545 ), tahun 2030 ( 884.857 ) , tahun 2035 ( 877.062 ) ,

tahun 2040 ( 863.240 ) .

4. Rasio Ketergantungan Kabupaten Simalungun sebesar 56,56 tahun 2015, tahun 2020 (

55,97 ) , tahun 2025 ( 54,87 ), tahun 2030 ( 53,69 ) dan kembali meningkat tahun 2040

menjadi 54,27 .

5. Meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Simalungun Hal ini menunjukkan

semakin tingginya angka kesadaran Masyarakat akan penting nya menjaga kesehatan dan

menjaga pola hidup yang sehat, hal tersebut dapat kita Lihat dari angka harapan hidup

yang selalu meningkat dari setiap tahun nya. Pada tahun 2014 ( 70,24 ) tahun 2015 (

70,34 ) tahun 2016 ( 70,43 ) tahun 2017 ( 70,53 ) dan tahun 2018 ( 70,75) .

6. Persebaran Penduduk yang relatif masih jarang atau rendah tingkat kepadatannya potensi

bagi penataan pembangunan berdasarkan tata ruang dan sumberdaya alam.

7. Adanya peningkatan masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang telah

memahami dan menjadi peserta KB yakni sebesar 71,01 % tahun 2015, 73,08 tahun

72

2016,77,06 tahun 2017, 79,01 pada tahun 2018 dan kecenderungan pemahaman tentang

pentingnya pemilikan jumlah anak ideal serta terjadinya dampak terhadap penurunan

fertilitas.

8. Semakin tinggi minat masyarakat untuk memasuki dunia pendidikan dalam rangka

meningkatkan kualitas penduduk Simalungun ditandai dengan meningkatnya trend angka

partisipasi penduduk usia 7-12 periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018

meningkat sebanyak 0, 14% dan angka partisipasi penduduk usia 13 -15 meningkat

sebanyak 32,94 %.

9. Tersedia Sarana pendidikan yang relatif baik ditandai dengan tersedianya Sekolah

Menengah Pertama ( SMP )sebanyak 142 unit pada Tahun Ajaran 2015/2016, 148 unit

pada Tahun Ajaran 2016/2017 dan sebanyak 153 unit pada Tahun Ajaran 2017/2018.

10. Secara kuantitatif sarana kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang

relatif tersedia dengan cukup.

11. Meningkatnya pemahaman dan prilaku hidup sehat dengan memanfaatkan fasilitas

kesehatan yangada ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup menurut data

tahun 70,43 tahun 2015 di Kabupaten Simalungun sedangkan Sumatera Utara 68,33

tahun 2015.

12. Terjadinya peningkatan PDRB dari tahun2015 sebanyak 27.147.461,40, pada

tahunsebanyak 30.186.077,55 , serta tahun 2017 sebanyak 32.860.285,56dan tahun 2018

sebanyak 35.444.572,48

13. Adanya trend peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)terjadi peningkatan, hal

itu bisa dilihat dari pencapaian tahun 2015 sebanyak 71,24 tahun 2016 sebanyak 71,48

tahun 2017 sebanyak 71,83 dan tahun 2018 sebanyak 72,9

14. Dari aspek Pembangunan Keluarga di Simalungun telah memiliki data mikro keluarga

sehingga dapat diketahui jumlah keluarga yang telah sejahtera dan yang belum sejahtera

dan berbagai indikator kependudukan dan keluarga lainnya secara by name by addres.

Demikian juga adanya penurunan jumlah Pra Sejahtera di Kabupaten Simalungun dari

Tahun 2015 sebanyak 20.298 KK menjadi 19.147 KK pada tahun 2018

15. Dari segi data base dan informasi kependudukan sudah dilakukan pencatatan berbagai

data administrasi penduduk seperti penyediaan KTP, Akte Kelahiran, Akte Nikah dan

lain lain.

16. Telah memiliki berbagai data dari berbagai sumber baik dari hasil Sensus Penduduk,

SDKI, Susenas, hasil pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara rutin/reguler, data

mikro keluarga ( hasil pendataan keluarga), serta hasil sensus, survei dan data statistik

rutin sector lainnya.

73

B. Kendala

Walaupun penyelenggaraan PembangunanKependudukan di kabupaten Simalungun yang

telah memberikan dampak positif tidak terlepas dari kendala atau kelemahan yang dihadapi

antara lain:

1. Masih tingginya struktur umur penduduk non produktif yaitu penduduk usia 0-14 dan

penduduk umur 65 tahun ke atas mengakibat tingginya angka ketergantung. Perkiraan

angka beban ketergantungan kabupaten Simalungun tahun 2015 – 2045 dapat

digambarkan sebagai berikut. Tahun 2015 ( 56,56 ) tahun 2020 ( 55,97 ) tahun 2025 (

54,87 ) tahun 2030 ( 53,69 ) tahun 2035 ( 53,57 ) dan semakin meningkat pada tahun

2040 ( 54,27 ) .

2. Jumlah Penduduk kelompok 15 – 19 tahun demikian juga kelompok umur 20 sampai 24

tahun yang semakin berkurang di Kabupaten Simalungun dapat dilihat dari perkiraan

jumlah penduduk tahun 2015 kelompok umur 15 – 19 ( 37.280 ) menurun tahun 2020 (

35.481 ) tahun 2025 ( 36.621 ) tahun 2030 ( 36.562 ) tahun 2035 ( 33.425 ) tahun 2040 (

30.458 ) demikian dengan kelompok umur 20 – 24 tahun 2015 ( 29.194 ) menurun tahun

2020 ( 26.618 ) tahun 2025 ( 26.223 ) tahun 2030 ( 27.057) tahun 2035 ( 26.953 ) tahun

2040 (24.577)

3. Meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut ( di atas 60 tahun ) pada tahun 2015 jumlah

lansia sebanyak 75.279 ( 8,86 % dari jumlah penduduk ) diperkirakan tahun 2020

sebanyak 95.720 ( 10,98 % dari jumlah penduduk ) tahun 2025 sebanyak 116.281 ( 13,16

% dari jumlah penduduk ) tahun2030 sebanyak 135.240 ( 15,20 % dari jumlah penduduk

) dan tahun 2040 sebanyak 170.603 ( 19,76 % dari jumlah penduduk ).

4. Laju Pertumbuhsn penduduk yang menurun secara siknifikan dan fluktuatif dan

mencapai kondisi terendah 0,393 yang didominasi oleh terjadinya pengurangan jumlah

penduduk akibat migrasi out yang cukup tinggi .

5. Masih tingginya angka kematian ibu demikian juga angka kematian bayi yang dapat kita

lihat dari data Tahun 2016 angka kematian bayi sebanyak 18 Bayi, tahun 2017 sebanyak

63 bayi dan meningkat tahun 2018 menjadi 68 bayi. Sedangkan Angka Kematian Ibu

tahun 2016 ( 71,34 per 100,000 Kelahiran Hidup ) tahun 2017 ( 52,20 per 100,000

Kelahiran Hidup ) dan pada tahun 2018 sebanyak 41,1 per 100,000 Kelahiran Hidup .

6. Perkembangan pelaksanaan administrasi penduduk belum berjalan sepenuhnya sesuai

sistem yang ada menurut UU No. 16 tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, hal

ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan jumlah penduduk yang memiliki akte

kelahiran, akte nikah, KTP, kartu keluarga dan lainnya masih sangat rendah walaupun

sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

74

C. Peluang

Dalam melaksanakan pembangunan kependudukan, banyak peluang - peluang yang dapat

dimanfaatkan antara lain :

1. Adanya regulasi yang mengatur tentang Kependudukan , KB dan Pembangunan Keluarga

yang tertuang dalam UU Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga.

2. Adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah yang

menjadikan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

menjadi bagian dari urusan wajib pemerintah kabupaten/kota dan dari segi kelembagaan

berpeluang dalam ssatu nomenkulatur yang khusus terfokus menangani program

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

3. Komitmen Pemerintah semakin tinggi terhadap pembangunan Kependudukan

menjadikan sebagian prioritas nasional maupun daerah dalam RPJMN dan RPJMD .

4. Perubahan sikap dan prilaku masyarakat yang mendukung upayamewujudkan keluarga

kecil berkualitas, serta menekankan kembali peran dan fungsi keluarga melalui

peningkatan pendidikan, pengetahuan, status kesehatan, serta pendapatan keluarga.

5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi khususnya pengembangan dalam

memberikan peluang bagi upaya-upaya peningkatan efektifitas dan efesiensi serta mutu

pelayanan pembangunan kependudukan. Selain itu pengembangan ilmu tehnologi

informasi juga memberikan peluang mempermudah penyediaan akses data base dan

informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya.

6. Bonus Demografi yang dalam perkiraan tidak didapatkan oleh Kabupaten Simalungun

dengan perbaikan dan peningkatan pelayanan program-program terkait serta pengelolaan

kualitas penduduk kabupaten simalungun agar bonus demografi tersebut boleh dicapai di

Kabupaten Simalungun .

D. Tantangan

Disamping kekuatan dan kendala serta peluang yang dihadapi, Pembangunan

Kependudukan diKabupaten Simalungun, masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Pada aspek penataan mobilitas dan penataan pesebaran penduduk yang belumselaras

dengan daya tampung dan daya dukung lingkunganmerupakantantangan yang masih

dihadapi dalam Pembangunan Kependudukan Kabupaten Simalungun .

2. Pembangunan Kependudukan tidak saling bersinergi tentang visi dan misidiantara

pemangku kebijakan Pembangunan Kependudukan, PengendalianKuantitas,

Pengembangan Kualitas, Penataan Mobilitas, PembangunanKeluarga, serta Data Base

Penduduk.

75

3. Aspek pembangunan keluarga adalahkemampuan keluarga dalam menghadapikecepatan

pembangunan dan perkembangan global sehingga jika tidakdiberdayakan secara dini dan

baik maka akan menjadikan keluarga yangrentan untuk memenuhi kebutuhan dan

menjalalankan fungsi keluarga.

4. Adanya pola pikir tentang Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

kurang berdampak terhadap keberhasilan pembangunan jangka pendek, tanpa melihat

dampaknya terhadap berbagai sektor pembangunan lainnya

76

BAB 5

ROADMAP, KEBIJAKAN SERTA KONDISI KEPENDUDUKAN

YANG DIINGINKAN

Pembangunan Nasional bertujuan untuk membentuk manusia Indonesiaseutuhnya,

Pencapaian tujuan dimaksud memerlukan waktu dan sasaran bertahap.Sebagai sumberdaya

pembangunan kuantitas penduduk menjadi modal utama,disamping kualitas yang lebih tinggi

untuk menjamin dan mempercepat proses terwujudnya tujuan pembangunan. Pembangunan

Kependudukan dirasakanmerupakan suatu hal yang sangat penting terutama menyangkut

karakteristiknyaseperti pertumbuhan, kepadatan penduduk, penyebaran, kematian dan

kelahiran,Pengatahuan tentang kependudukan sangat mempengaruhi kebijaksanaan yangakan

ditempuh dalam berbagai bidang.

Langkah selanjutnya adalah melakukan integritas kebijakan kependudukan dengan

kebijakan pembangunan sejak tahap perumusan, implementasi sampaievaluasidan monitoring.

Strategi yang dirumuskan tidak harus bersifat tunggal,tetapi disesuaikan dengan kondisi dan

permasalahan di setiap daerah. Oleh karenaitu dalam penyusunan strategi diperlukan mekanisme

yang saling melengkapiantara botton up dan top down. Mengacu pada kenyataan tersebut, maka

isu-isustrategi kependudukan di Kabupaten Simalungun adalah menyangkut:

1. Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ) Kabupaten Simalungun secara signifikan

danfluktuatif yang dinominasi oleh migrasi out yang tinggi bukan oleh tingkatfertilitas.

2. Penurunan Total fertility Rate (TFR) Kabupaten Simalungunsampai dengan tahun 2015 -

2045 serta mulai mempertahankan kondisi fertilitas yang seimbang dengan angka kematian

serta mobilitas (migrasi) penduduk untuk mencapai kondisiPenduduk Tumbuh Seimbang (

PTS) menuju Penduduk Tanpa Pertumbuhan

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kesertaan ber KB (CPR) serta Usia KawinPertama

penduduk perempuan Kabupaten Simalungun untuk menurunkan angka fertilitasdan

sekaligus menurunkan serta mempertahankan kondisi mortalitas penduduk.Mempersiapkan

kualitas penduduk usia muda (produktif dan penduduk usia dini)terutama dalam bidang

pendidikan termasuk pendidikan vokasional, lapanganpekerjaan, keterampilan,

kemandirian, daya saing, kreatifitas penduduk dalamrangka memasuki masa terjadi Bonus

Demografi .

4. Meningkatkan rata-rata lama sekolah terhadap penduduk usia sekolah 7-24tahun serta

pendididkan terhadap penduduk usia dini.

5. Mempersiapkan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas serta dukungansarana serta

prasarana yang yang memenuhi standart pelayan minimum sebagai syarat terciptanya

77

kondisi mortalitas penduduk yang mampu mendukungterciptanya kondisi penduduk

tumbuh seimbang antara kematian, kelahiran danmigrasi penduduk.

6. Pembangunan Keluarga Kabupaten Simalungunyang berkualitas dan mampumenjalankan

8 (delapan) fungsi keluarga serta menurunkan jumlah keluargayang tergolong keluarga

Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1.

7. Menciptakan Manajemen Data base dan informasi kependudukan yang tertibadministratif

dengan melakukan pelayanan prima, terintegrasi, mudahdiakses dan dapat dimanfaatkan

dalam rangka pengambilan keputusanatau pengambilan kebijkan dalam pembangunan

Kabupaten Simalungun.

8. Meningkatkan dukungan politis maupun dukungan operasional dari semuapihak terutama

dari lembaga legislatif dalam rangka pembangunankependudukan di Kabupaten

Simalungun, serta jejaring kemitraan antara kelembagaansampai tingkat lini lapangan dan

partisipasi masyarakat dalampenyelenggaraan pembangunan kependudukan.

9. Meningkatkan produktifitas penduduk dari segi ekonomi untuk memenuhikebutuhan dalam

penyediaan pangan, sandang dan papan penduduk terutamadalam sektor ekonomi

manufactur kerakyatan.

10. Penataan kepadatan, pemerataan, urban serta mobilitas ( migrasi masuk danmigrasi keluar)

yang sangat dinamis terutama mobiltas penduduk nonpermanen (musiman).

11. Penanganan kualitas penduduk menyangkut penanggulangan pola penyakitbayi, anak,

remaja dan lansia.

12. Penataan Daya tampung dan daya dukung lingkungan makin tidak ideal lagidan dapat

menimbulkan banyak masalah lingkungan seperti sampah, banjir,kemacetan,kesulitan

akses udara dan air bersih.

Pembangunan Kependudukan yang di desian untuk menjadi acuan

pembangunan kependudukan yang meliputi pengendaiian kualitas penduduk,peningkatan

kualitas penduduk, penataan pesebaran, pengaturan mobilitaspenduduk, pembangunan keluarga

dan pembangunan data base kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan sangat diperlukan untuk

menghindariterjadinya ledakan penduduk dan masalah kependudukan lainnya. Secaraoperasional

untuk setiap periode atau tahapan 5 tahunan perlu disusun semacampeta jalan (road map) yang

mencakup tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi,program dan kegiatan yang perlu

dilakukan dalam upaya pelaksanaanpembangunan kependudukan ke depan.

Road Map Grand Design Pembangunan Kependudukan mencakup kurunwaktu 2015

sampai dengan 2035 dengan periode lima tahunan. Road Map dibuatuntuk mengetahui sejauh

mana sasaran-sasaran pembangunan kependuduk telahdapat dicapai, baik yang mencakup

78

pengendalian kuantitas penduduk,peningkatan kualitas penduduk penataan pesebaran, dan

pengaturan mobilitas

pembanguan kependudukan, pembangunan keluarga, dan pembangunan database kependudukan.

5.1 Road-map Pengendalian Kuantitas Penduduk yang Diinginkan dan Pokok-Pokok

Pembangunan

Kondisi kependudukan yang diinginkan dalam jangka panjang adalah tercapainya

penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi

yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi

stasioner.

Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS), adalah angka kelahiran total

(TFR) sama denganper 1.000 perempuan umur 15-49 tahun. Dalam Grand Design ini perkiraan

TFR sebanyak 2,16 pada tahun 2045 .

Harus dicermati juga bahwa TFR dimaksudkan untuk terus mengendalikan angka

kelahiran agar tercapai angka jumlah anak ideal dan meningkan kualitas sumber daya manusia di

Simalungun.

Selain hal tersebut yang tak kalah pentingnya adalah bahwa bonus demografi akan terjadi

jika di suatu wilayah kondisi TFR nya terus menurun mencapai di bawah 2,1 dalam waktu yang

lama sehingga di Simalungun diperkirakan baru akan dimulai terjadinya bonus demografi setelah

tahun 2045 TFR sebanyak 2,16 sasaran yang tertuang dalam roadmap benar benar terjadi.Jumlah

penduduk usia muda dan angkatan kerja produktif ini sangat krusial jika SDM yang tumbuh

tidak berkualitas.

Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan

peningkatan usia harapan hidup selama ini telah menghasilkan transisi demografi. Transisi

demografi tersebut ditandai dengan menurunya angka kelahiran dan angka kematian dan disertai

peningkatan angka harapan hidup. Hal tersebut telah mengubah struktur umur penduduk yakni

menurunnya proporsi penduduk usia di bawah lima belas tahun yang diikuti dengan

meningkatnya proporsi penduduk usia produkstif (15-64 tahun) dan meningkatnya proporsi

penduduk usia tua (65 tahun ke atas) secara perlahan. Selanjutnya, kondisi tersebut

menyebabkan angka ketergantungan menurun yang disebut dengan bonus demografi. Bonus

demografi ini merupakan jendela peluang (windows of opportunity) yang menjadi landasan untuk

memicu pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi atau jendela peluang tersebut diperkirakan

akan terjadi hanya sekali saja dalam sejarah dan waktunya yang sangat pendek.

Bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Simalungunberada pada usia usia

angkatan kerja tersebut dapat menjadi potensi untuk menjadikan Simalungun sebagai

79

daerahmaju, tetapi juga dapat menjadi bumerang apabila kualitas sumber daya manusia usia

produktif itu rendah.

Modal untuk pembangunan adalah kualitas SDM. Salah satu tanda bonus demografi adalah

angka ketergantungan di bawah 50 persen, artinya satu orang penduduk nonproduktif ditanggung

oleh 1-2 orang penduduk usia produktif. Berdasarkan kelompok umur, penduduk dapat

dibedakan atas tiga kategori, yaitu muda (0-14 tahun), menengah (15-64 tahun), dan tua (65

tahun keatas). Pengelompokan penduduk yang terkait dengan kemampuan berproduksi secara

ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi penduduk nonproduktif dan penduduk usia produktif.

Penduduk nonproduktif terdiri dari penduduk yang berumur 0-14 tahun dan penduduk yang

berumur 65 tahun. Kelompok penduduk usia produktif adalah penduduk yang berumur 15-64

tahun.

Angka beban ketergantungan Simalungunpada tahun 2015 sebesar 56, 56 %, yang artinya

setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 1 orang penduduk nonproduktif lebih.

Walaupun data tahun 2015 tersebut menunjukkan cukup besar namun hasil sensus maupun

survei menunjukkan adanya tren yang semakin menurun yang berarti beban penduduk usia

produktif semakin lama semakin kecil sehingga diharapkan tingkat kesejahteraan penduduk

mengalami peningkatan.

Gambar 5.1. Roadmap Kondisi Kuantitas Kependudukan Diinginkan

ROADMAP 2015-2020

ROAD MAP

2021-2025

ROADMAP 2026-2030

ROADMAP 2031-2035

Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Terkendali nya

penurunan

angka

kelahiran dan

angka

pertumbuhan

penduduk

Terkendali nya

penurunan

angka kelahiran

dan amgka

pertumbuhan

penduduk

Tercapainya

penurunan

angka kelahiran

dan angka

pertumbuhan

penduduk

Terwujudnya

kualitas penduduk

yang beriman,

maju, mandiri,

mapan dan

berkeadilan di

dalam

kebhinekaan

ROADMAP 2036-2040

80

Tabel 5.1. Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter

Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Simalungun 2015-2045

Indikator/

Parameter

Periode Roadmap 2015-2045

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Laju Pertubuhan

Penduduk(%)

0.640 0.557 0.516 0.475 0.434 0.393 0.352

Total Fertlity

Rate

(Rata-rata wanita

punya anak)

3,59 2,82 2,40 2,32 2,26 2,20 2,16

Contraception

Prevalance Rate

48.5

51.6 60 64 65 65 65

Metode

Kontrasepsi

Jangka Panjang

(%)

28.7 29 30 34 35 35 35

Usia Kawin

Pertama bagi

Wanita (%)

21,79 22 22,5 22,7 22,8 23 23,5

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama

kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas

dilakukan melalui program KB yang mengatur :

1) usia ideal perkawinan

2) usia ideal melahirkan

3) jarak ideal melahirkan

4) jumlah ideal anak yang dilahirkan.

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program KB pada hakikatnya dilaksanakan untuk

membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang

berkaitan dengan hal berikut :

(1) Pengaturan kehamilan yang diinginkan

(2) penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu

(3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan

(4) peningkatan kesertaan KB pria

(5) promosi pemanfaatan air susu ibu.

81

Pengaturan fertilitas melalui program-program Keluarga Berencana juga dilakukan dengan

cara sebagai berikut :

(1) Pengintegrasian program pengendalian kuantitas dengan sektor pembangunan lainnya

(2) Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di semua segmentasi

sasaran wilayah

(3) Penyelenggaraan pelayanan KB harus berlandaskan Hak Asasi Manusia

(4) Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan hak-hak

reproduksi

(5) Penyediaan alat kontrasepsi bagi seluruh Pasangan Usia Subur disediakan oleh Pemerintah

dan Pemerintah Daerah

Selanjutnya, penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh

seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan

pada upaya

1) penurunan angka kematian ibu hamil,

2) penurunan angka kematian ibu melahirkan,

3) penurunan angka kematian pasca melahirkan, serta

4) penurunan angka kematian bayi dan anak.

Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai

peraturan perundang-undangan dannorma agama. Di samping itu, upaya penurunan angka

kematian difokuskan pada :

1) kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri),

2) keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan,

3) pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian, serta

4) partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Untuk mencapai tahap yang diinginkan, maka strategi pengendalian kuantitas penduduk

perlu dilakukan adalah mencapai pertumbuhan penduduk yang terkendali dan pencapaian

windows of opportunity, maka pengendalian angka kelahiran sangat penting. Untuk itu,

diperlukan revitalisasi program KB di Kabupaten Simalungun. Dalam melakukan revitalisasi

program KB, pendekatan pelaksanaan program KB perlu diubah orientasinya dari supplye

demand side approach. Strategi yang dikembangkan adalah melakukan integrasi, desentralisasi,

kemitraan, dan pemberdayaan serta fokus pada penduduk miskin.

Berikut adalah penjelasan detailnya.

1. Integrasi adalah implementasi program KB ke dalam program pembangunan sosial,

budaya, dan ekonomi. Sementara itu, desentralisasi dilakukan melalui lima cara. Pertama,

82

memberikan otoritas yang lebih besar pemerintah kabupaten dalam implementasi program

KB, salah satunya adalah dengan memperkuat kelembagaan.

2. Pemerintah memfasilitasi pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana sesuai dengan amant Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah dengan merevisi regulasi, khususnya yang terkait dengan otonomi

daerah, yang menghambat terbentuknya lembaga tersebut. Kedua, melakukan

pemberdayaan SDM dalam rangka capacity building. Ketiga, memperkuat komitmen

politik dan operasional, khususnya di tingkat pelaksanaan program KB. Keempat,

memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program KB.Kelima,

melaksanakan dengan baik kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat yang

berdasarkan pengembangan program dan pelaksanakannya berdasarkan kondisi spesifik

setiap daerah.

Sementara itu, strategi kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara

pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Tujuan strategi ini adalah untuk lebih mengembangkan

keterlibatan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program KB. Pemberdayaan

dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring

antarpemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program KB

difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan

reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memperhatikan kondisi sosial,

budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran.

5.2.Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk yang diinginkan dan Pokok-Pokok

Pembangunan

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi

derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian,

kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan

sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak

(UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk

mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa,

berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut,

pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Paling tidak ada tiga dimensi yang dapat dipakai sebagai landasan peningkatan kualitas

penduduk : Pertama, dimensi kesehatan yakni meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam

rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup. Kedua, dimensi

pendidikan yakni meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk Simalungun melalui

83

pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan

pembangunan, mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan

akses perempuan untuk memperoleh pendidikan. Ketiga, dimensi ekonomi, yakni meningkakan

status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran.

Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka

kemiskinan.

Selanjutnya, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting

dalam pembangunan kependudukan. Di samping itu, strategi peningkatan kualitas

pendudukmerupakan bagian integral dari strategi pengendalian kuantitas penduduk,

pembangunan keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk. Penduduk merupakan pelaku,

pelaksana, dan penikmat pembangunan. Dengan kualitas yang tinggi, penduduk akan lebih

banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak

hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada

kualitas penduduknya. Dengantersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti

kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik.

Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan agar tantangan

tersebut dapat diatasi dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan tumbuhnya budaya "senang bekerja

keras", persaingan yang sehat, pengembangan motivasi di kalangan angkatan kerja muda dan

terdidik sehingga dapat menciptakan pekerjaan dari pada hanya menanti pekerjaan dari sektor

formal yang sangat terbatas. Program "magang" atau "job trainning" perlu dilakukan dalam

rangka mempersiapkan angkatan kerja yang siap pakai.

Gambar 5.2. Unsur-Unsur Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber: Draf Rancangan Umum Pembangunan Kependudukan

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Pendidikan

Pembangunan Kesehatan

84

Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia

harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas

seperti itu diharapkan dapat mengatasi arus pasar yang terus mengglobal dan semakin menguat.

Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak

serta kematian maternal. Sebagaimana diketahui bahwa pergeseran pola penyakit dari penyakit

infeksi pada penyakit kronis dan degeneratif. Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan

adalah melakukan pencegahan dan treatment penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-

anak. Di samping itu, sejalan dengan meningkatnya penyakit kronis dan degenratif sebagai

penyebab kematian orang dewasa, maka alokasi sumber daya kesehatan harus juga diarahkan

untuk pencegahan dan treatment penyakit tersebut, dengan memerhatikan diversitas kondisi

kesehatan terutama dalam hal penyakit, maka setiap strategi tidak dapat bersifat homogen atau

tunggal, tetapi harus merespons kondisi spesifik setiap wilayah.

Sementara itu, strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program

KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan

kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut harus ditopang dengan

pengembangan pelayanan prenatal maupun antenatal.

Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-

besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan.

Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai

prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara

laki-laki danperempuannya. Karena angka melek huruf masih rendah, maka untuk pendidikan

nonformal maupun informal perlu memperoleh prioritas.

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan dalam bidang ekonomi, maka

kebijakan pendidikan juga harus disusun berdasarkan kebutuhan kualifikasi SDM sesuai dengan

potensi Sumber Daya Alam yang ada. Sejauh ini dokumen pembangunan bidang ekonomi belum

sepenuhnya memperhatikan kebutuhan SDM, terutama darisegi kualitas, sebagai bagian penting

dalam mencapaipercepatan pembangunan ekonomi, demikian pula sebaliknya pembangunan

bidang pendidikan belum memasukkan parameter kebutuhan dalam bidang ekonomi. Oleh

karena itu, kebijakan pendidikan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan tersebut.

1. Proyeksi Pendapatan Perkapita Simalungun 2040

Salah satu tujuan dalam pembangunan ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang

dicapai sekarang lebih tinggi dari capaian pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila

jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut

bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan

85

proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehingga

dapat juga dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi

tunggal dan diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan.

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan

pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai

dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Dalam kondisi tersebut di atas,

keberhasilan pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam

standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sementara pembangunan

ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat

perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor

perekonomian.

Pembangunan di Kabupaten Simalungun telah memberikan hasil yang secara nyata

dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung

oleh makin meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya taraf

kesejahteraan, dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dasar

dan kesehatan.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, telah banyak kemajuan yang dicapai

Kabupaten Simalungunyang ditunjukkan, baik oleh PDRB nonmigas per kapita maupun laju

pertumbuhannya yang semakin baik dari tahun ke tahun, maupun taraf kesejahteraan masyarakat

yang ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti angka melek huruf, angka kematian bayi, dan

usia harapan hidup, yang lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi tahun tahun sebelumnya.

Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ada serta meningkatkannya lagi

dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten

Simalungun ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang

produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan

tenaga kerja yang terserap di sektor nonpertanian, khususnya industri dan jasa. Sektor industri

dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi Simalungun,

memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di Kabupaten Simalungun, kondisi

tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas,

khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Dengan demikian, untuk

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun, tantangannya adalah

membentuk serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya

manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan,

memperluas lapangan kerja, dan kesempatan usaha.

86

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan pula investasi yang besar,

sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan

tersebut, diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan

dengan itu, Kabupaten Simalungun harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal

untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di wilayah ini. Dengan

demikian, Pemerintah Kabupaten Simalungun dihadapkan pada masalah bagaimana

menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu,

tantangannya adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung

kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat

pelayanan.

Dalam periode 2015-2018 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015

tercatat sebesar17.011.372,2 per kapita,hingga pada tahun 201835.444.572,48 per kapita .

Gambar 5.4. Roadmap Kondisi Kualitas Kependudukan Diinginkan

Akhir dari peningkatan kualitas penduduk adalah terwujud penduduk yang berkualitas atau

masyarakat Simalungun yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam

kebhinekaan sesuai dengan visi Bupati Kabupaten Simalungun :

1) Terwujudnya penduduk atau masyarakat Simalungun yang beriman yaitu masyarakat yang

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya

dengan sepenuh hati, konsisten dan konsekuen, masyarakat yang memiliki sikap yang kuat

untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama pemeluk agama dalam bingkai

keluarga besar masyarakat Simalungun.

2) Terwujudnya penduduk atau masyarakat Simalungun yang maju, yaitu masyarakat yang

berpengetahuan dan sadar akan supremasi hukum serta selalu menggunakan nurani dan

akal sehat dalam mengambil keputusan, dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan

perkembangan global, namun tetap mempertahankan identitas masyarakat Simalungun.

ROADMAP 2015-2020

ROADMAP

2021-2025

ROADMAP 2026-2030

ROADMAP 2031-2035

ROADMAP 2036-2040

Pencapaian

kualitas

pendidikan,

kesehatan dan

ekonomi

penduduk yang

mapan

Peningkatan

kualitas

pendidikan,

kesehatan dan

ekonomi yang

mapan yang

didukung

terciptanya

good

governance

Pencapaian

kualitaspendu

duk kreatif

dan inovatif

untuk

meningkatka

n kerja

produktif

Peningkatan

kualitas

penduduk

kreatif dan

inovatif

untuk

meningkat-

kan kerja

produktif

Terwujudnya

Masyarakat

dan Kabupaten

Silaungun yang

Mandiri ,

Tentram dan

Berseri.

87

3) Terwujudnya penduduk atau masyarakat Simalungun yang mandiri serta percaya diri, yaitu

masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan karenanya

dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan prakarsa

dan aspirasi masyarakat itu sendiri.

4) Terwujudnya penduduk atau masyarakat Simalungun yang mapan yaitu masyarakat yang

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berimbang jasmani dan rohani, memiliki

daya tahan terhadap pengaruh luar yang bersifat merusak, mampu meningkatkan kualitas

kehidupannya termasuk lingkungan hidup yang semakin layak dengan tingkat kesenjangan

yang semakin kecil.

5) Terwujudnya penduduk atau masyarakat Simalungunyang berkeadilan di dalam

kebhinekaan yaitu masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban atau proporsional dalam

lingkup masyarakat yang hidup secara harmonis, sehingga tidak ada kelompok masyarakat

yang merasa terpinggirkan atau terlupakan.

Beberapa kebijakan akan dilaksanakan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Simalungun

sebagai berikut;

1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Targetnya adalah meningkatkan APK/APM/Melek huruf serta meningkatnya rata-rata lama

sekolah, pada setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan memberikan kesempatan kepada semua

penduduk usia prasekolah dan usia sekolah, baik umum, kejuruan, keagamaan, maupun

pendidikan khusus, serta memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang plularistik

termasuk dalam meningkatkan pemberian pendidikan dari wajib belajar 9 tahun menjadi wajib

belar 12 tahun. Demikian pula perluasan kesempatan belajar bagi Anak luar Biasa (ALB) dan

Anak Berkebutuhan khusus (ABK), memperbanyak pendidikan informal dengan

memberdayakan perempuan yang berdaya saing global, melaksanakan Pendidikan Menengah

Universal (PMU) yang bekualitas serta mengembangkan Pendidikan tinggi dan kejuruan sesuai

kebutuhan daerah dan berdaya saing global.

2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

Targetnya adalah meningkatkan mutu kurikulum pada setiap jalur, jenis dan jenjang

pendidikan sehingga memberikan dukungan yang berarti bagi bakal kehidupan peserta didik

dimasa depan, baik berkenaan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan local (daerah), budi

pekerti, kecakapan hidup, dan jiwa entrepreneur, iptek, olah raga dan seni, kesehatan dan

lingkungan hidup. Serta aspek-apsek pembentuk karakter kehidupan berbangsa dan bernegara

lainnya. Dengan penyiapan berbagai fasilitas, dan melakukan pemetaan dan kesejahteraan guru

mengembangkan dan meningkatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah yang

88

berorientasi pada potensi daerah setempat untuk memenuhi peluang pasar kerja tingkat daerah,

serta mengkaitkan dengan pendidikan pemabngunan yang berwawasan kependudukan.

3. Peningkatan Manajemen pendidikan

Targetnya agar meningkatkan kemampuan pengelolaan program pembangunan pendidikan,

baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang meliputi pengintegrasian

kebutuhan lokal dengan kurikulum yang ada, proses pembelajaran, kualifikasi dan kompetensi

guru, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses edukasi.

4. Peningkatan Tata kelola, Akuntabilitas, dan pencitraan Publik

Targetnya adalah menciptakan proses perencanaan pembangunan pendidikan lebih

partisipasif, terkoordinasi, dan lebih menyeluruh terhadap jalur, jenis dan kelembagaan satuan

pendidikan. Meningkatkan pembiayaan dan anggaran serta laporan dan pertanggungjawabannya

secara transparan pada setiap penyelenggaraan satuan pendidikan. mensinerjikan kebijakan dan

mengatur batas-batas kewenangan penyelenggaraan evaluasi pendidikan bersama lembaga

satuan pendidikan serta meningkatkan kualitas, data informasi pendidikan yang cepat, akurat

dan dapat dipercaya.

5. Peningkatan Peranserta Masyarakat, dunia usaha, dan stake holders

Targetnya adalah diarahkan pada kebersamaan memikul tanggung jawab antara

pemerintah, masyarakat dan peran serta didik sebagai bagian dari subjek pembelajaran, yang

dinamis, adaptif, dan penuh inisiatif. merintis, membangun, dan mengembangkan inovasi-

inovasi pendidikan lebih bersifat antisipatif kearah peningkatan kualitas, relevansi dan daya

saing pendidikan.


Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Simalungun 2015-2040

Indikator/Parameter Periode Road Map

2020 2025 2030 2035 2040 2045

Kesehatan :

Angka Kematian Bayi ( per

1000 lahir hidup )

18,5

17,5

17

16,5

15

14

Pendidikan:

Angka Partisipasi Sekolah (%)

Usia 7-12 Tahun

Usia 13-15 Tahun

Usia 16-18 Tahun

100

98

70

100

100

75

100

100

80

100

100

85

100

100

87

100

100

90

Ekonomi :

Pendapatan Perkapita ( juta

Rupiah )

Gini Rasio

44.155

0.242

47.172

0,230

50.189

0,217

53.206

0,204

56,223

0,200

59,240

0,200

89

5.3. Roadmap Penataan Mobilitas dan Pesebaran Penduduk Yang Diinginkan dan Pokok

Pokok Pembangunan

Adapun kondisi yang diinginkan dalam aspek penataan mobilitas dan persebaran penduduk

adalah tewujudnya persebaran penduduk yang lebih merata antar wilayah kecamatan, wilayah

danau, maupun pegunungan sehingga konsentrasi penduduk terkendali. Demikian juga

halnyadengan migrasi out atau perpindahan penduduk keluar kabupaten, diharapkan agar

penduduk tidak berbondong – bondong keluar yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru

yang tidak kalah peliknya.

Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata

dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerah. Tentunya yang diharapkan adalah

adanya penataan dan persebaran yang proporsional sesuai daya dukung alam dan lingkungan. Ini

berarti pemerintah harus dapat menata keberadaan penduduk melalui perpindahan penduduk baik

local antar kecamatan dan wilayah serta mencegah pesatnya jumlah penduduk yang keluar

meninggalkan wilayah kabupaten Simalungun.

Dalam upaya pencapaian kondisi yang diinginkan yaitu terjadinya persebaran penduduk

yang lebih merata antar kecamatan dan wilayah dalam kabupten Simalungun sehingga

konsentrasi penduduk terkendali maka strategi diperlukan adalah :

Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis

melindungi pendudukdengan membuka zona zona produksiyang menciptakan lapangan

kerja baru yang berdampak positif terhadap kesejahteraan penduduk lokal.

Menciptakan keserasian, keselarasan, dankeseimbangan daya dukung dan daya tampil

lingkungan

Mengendalikan kuantitas penduduk dengan meningkatkan pemahaman dan kesertaan

dalam Program Keluarga Berencana.

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, melalui penciptaan wirausaha

baru

Memperluas kesempatan kerja produktif

Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran.

Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru,

meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengarahan mobilitas penduduk perlu dilakukan dengan

beberapa strategi sebagai berikut :

90

1. Mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai

fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa wilayah yang diproyeksikan

sebagai wilayah tujuan mobilitas dan pemerataan persebaran penduduk

2. Mendorong ketersedianya lahan pemukiman baru yang legal, clean and clear (C2) agar

dikemudian hari penduduk mendapat suatu kepastian menuju masa depan.

3. Mengurangi mobilitas penduduk pindah keluar kabupaten Simalungun, dengan adanya

penataan wilayah penyangga untuk mengembangkan daerah tujuan migrasi yang secara

khusus diintegrasikan dengan kabupaten/kota besar sekitarnya.

Untuk tujuan ini, perlu tiga pendekatan dalam kebijakan pengarahan mobilitas penduduk

yakni :

1) Meningkatkan promosi daerah-daerah tujuan baru sehingga penduduk terangsang untuk

melakukan perpindahan secara spontan.

2) Membuat regulasi yang menguntungkan bagi daerah tujuan dengan sasaran

menghambat/mengurangi minat penduduk yang tidak berkualitas berpindah kedaerah lain

(mobilitas bukan sekadar pemindahan kemiskinan). Penduduk miskin adalah tanggung

jawab daerah asal/kelahiran.

3) Membuat kebijakan melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana ekonomi, serta

peningkatan akulturasi dan asimilasi cultural antara pendatang dan penduduk asli.

4) Penyusunan road-map kebijakan penataan mobilitas dan persebaran penduduk tidak

semata-mata atas dasar pertimbangan hukum, tetapi juga didasari oleh fakta sosiologis dan

dinamika lingkungan sosio-kultural. Berdasarkan pertimbangan ini, maka roadmap

pengarahan mobilitas penduduk secara tegas berbasis pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPM 2005-2025,

UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan pendudukdan Pembangunan Keluarga, dan

RPJP Daerah Simalungun. Disamping itu, basis kondisi sosiologis serta dinamika sosio-

kultural dan keamanan mengamanatkan penyusunan strategi penataan mobilitas dan

peersebaran penduduk perlu mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan

lingkungan daerah. Basis ini pun secara nyata mencermati sejauh mana komitmen

pemerintah terhadap aspek mobilitas penduduk sehingga menjadi bagian yang integral dan

menentukan bagi perkembangan dan keberhasilan pembangunan penduduk dan

pembangunan berkelanjutan di wilayahnya dalam koridor kepentingan nasional.

5) Pada titik ini, pengerahan mobilitas penduduk perlu menjamin kepastian pelibatan elemen

dearah. Fakta yang berkembang menunjukkan bahwa pengerahan mobilitas penduduk saat

ini tidak semata dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga elemen masyarakat sipil dan pasar.

Oleh karena itu, penting untuk mereposisi dan mengidentifikasi peran yang harus

91

dimainkan pemerintah yang memiliki kewenangan dan perannya. Demikian juga peran dan

kewenangan LSM maupun Civil Society Organization (CSO). Semua elemen harus

memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemb angunan kependudukan. Kebijakan

mobilitas daerah harus memperhatikan perkembangan–perkembangan spesifik daerah,

misalnya kemungkinan dampak masuknya penduduk kedaerah industri baru, cara

mengantisipasi kemungkinan dampak negatif bagi wilayah tujuan, dampak bagi

keseimbangan penduduk local dan pendatang, serta kemungkinan marginalisasi penduduk

lokal. Dengan demikian, penting dirumuskan sebuah kebijakan lokal yang dapat merespon

hal-haltersebut, misalnya melalui perda pengendalian penduduk.

Berbicara tentang penataan mobilitas penduduk, maka dalam jangka pendek maupun

menengah dan panjang, perlu dirumuskan beberapa sasaran yang antara lain meliputi hal berikut

:

1) Membangun model rekayasa sosial yang memungkinkan integrasi antara penduduk

pendatang dan penduduk asli

2) Pengembangan kebijakan lokal yang pro masyarakat asli tanpa mengurangi hak hidup

pendatang

3) Pengembangan regulasi yang memungkinkan adanya seleksi migrasi berdasarkan

kapasitas pendidikan dan keterampilan, dan kelembagaan

4) Penguatan peran elemen masyarakat sipil (CSO, NGO, dan universitas) dalam capacity

building permukiman baru hasil kebijakan mobilitas formal

5) Pengembangan forum komunikasi antarwarga di wilayah wilayah tujuan mobilitas

6) Penguatan kelembagaan keluarga migran dalam konteks kebijakan kesehatan reproduksi

7) Strategi pengembangan daerah penyangga dan pengembangan ekonomi perdesaan

sehingga mengurangi minat penduduk desa melakukan migrasi

8) Pemodelan pengembangan ekonomi makro dan distribusi kesejahteraan yang merata

sehingga semakin mengurangi distorsi biaya hidup antar wilayah

9) Memikirkan kembali keterkaitan antara pendidikan, Pelatihan dan kesempatan kerja

10) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat migran

11) Mendorong perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.

12) Pengembangan kajian akademis terkait pemodelan mobilitas penduduk yang dikaitkan

dengan kepentingan daerah

Untuk tercapainya tujuan-tujuan pengarahan mobilitas penduduk tersebut, maka perlu

sejak awal dipastikan bahwa perda, dan berbagai aturan pelaksana lainnya telah dapat

diselesaikan. Beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk meng implementasikan tujuan itu

adalah sebagai berikut :

92

1) Penataan dan penyebaran penduduk antar wilayah kecamatan

2) Kebijakan mobilitas penduduk non permanent

3) Kebijakan ketenagakerjaan dalam mencapai tujuan penataan mobilitas penduduk

4) Penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah dan antara pemerintah

dengan swasta

5) Pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga

6) Pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tatacara pengumpulan data, analisis

mobilitas, dan persebaran penduduk. Sementara itu, pada tataran perda, dibutuhkan adanya

perda tentang kebijakan mobilitas penduduk.

Gambar 5.5. Roadmap Kondisi Penataan Persebaran dan Mobilitas Kependudukan

Diinginkan


Penataan Persebaran Dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Simalungun2015-2045

Indikator/

Parameter


2020 2025 2030 2035 2040 2045

Laju Pertubuhan

Penduduk (%) 0,557 0,516 0,475 0,434 0,393 0,352

Migrasi Neto Antar

Daerah Kab/Kota (%)

- 0,012 - 0,014 - 0,02 - 0,11 - 0,01 - 0,005

ROAD MAP

2015-2020

ROADMAP 2021-2025

ROADMAP 2026-2030

ROADMAP 2031-2035

Penataan dan penyebaran

penduduk antar Kecamatan sesuai daya dukung sosial dan lingkungan

Penataan persebaran dan

Pengarahanmobilitas penduduk melalui pengembangan kec. penyangga

Peningkatan

mobilitas non

permanen dengan cara menyedia-kan

berbagai fasilitas

sosial, ekonomi,

budaya, dan ad

ministrasi di

beberapa daerah yang diproyeksikan

sebagai daerah

tujuan mobilitas

penduduk

Terjadinya

persebaran

penduduk yang lebih

merata antar

kecamatan

sehingga

konsentrasi

penduduk terkendali

dan harmonis

Terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar kecamatan sehingga konsentrasi penduduk terkendali dan harmonis

ROADMAP 2036-2040

93

5.4. Roadmap Pembangunan Keluarga yang Diinginkan dan Pokok-pokok Pembangunan

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah Terwujudnya keluarga di

Simalungun yang berkualitas meliputi :

a) Keluarga yang bertakwa kepadaTuhan YME, yaitu keluarga Berdasarkan pernikahan yang

sah menurut agama dan hukum Negara

b) Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang Berkeadilan dan

berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal (dua).

c) Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu Keluarga yang Memiliki perencanaan

sumberdaya keluarga, keluarga Berwawasan nasional, keluarga yang berkontribusi kepada

Bangsa dan Negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak,

patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

1. Pokok-pokok pembangunan keluarga

a) Membangun keluarga yang bertaqwa kepadaTuhanYang Maha Esa;

b) Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah;

c) Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis

yang berkeadilan dan berkesetaraan gender;

d) Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada

masyarakat, bangsa, dan negara;

e) Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumberdaya keluarga.

f) Membangun keluarga yang mampu memahami dan melaksanakan 8 fungsi keluarga.

2. Sasaran pembangunan keluarga

a) Seluruh keluarga dan semua siklus kehidupan keluarga

b) Keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan social danekonomi.

c) Keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya;

d) Keluarga yang bermasalah secara ekonomi, sosial, fisik dan psikis.

3. Strategi yang disuguhkan dalam pembangunan keluarga

(a).Pendidikan Agama (etika dan moral )

(b). Pendidikan Sosial Budaya

Indikatorkeberhasilannya :

a) Keluarga menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing- masing dengan

baik dan benar

b) Keluarga menaati nilai, norma, dan aturan agama

c) Keluarga memelihara kerukunan antar umat beragama

4. Strategi untuk membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dalah

dilakukan dengan hal berikut :

94

a. Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan

b. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga

c. Komitmen Pemerintah hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dengan

perempuan

d. Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan negara

e. Perkawinan mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat

Indikatorkeberhasilannya :

a) Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama dan negara.

b) Keluarga dibangun dari perkawinan antara laki-laki dengan perempuan,

c) Keluarga dibangun dari perkawinan yang diketahui oleh keluarga dan masyarakat.

d) Setiap perkawinan tercatat di lembaga yang berwenang dengan dibuktikan oleh

kepemilikan akta nikah.

5. Strategi untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan Mandiri adalah

sebagai berikut :

a) Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender

b) Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat

psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan)

c) Pendidikan dan pengasuhan anak

d) Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga

e) Peningkatan ketahanan keluarga dengan berbasis kelembagaan lokal

Indikator keberhasilannya sebagai berikut :

a. Keluarga berketahanan (kuat, bertahan hidup, beradaptasi)

b. Keluarga sejahtera (pendapatan per kapita/bulan tidak miskin, rumah layak huni,

mempunyai tabungan)

c. Keluarga sehat (kecukupan pangan dan gizi, tidak berpenyakit, sehat fisik dan

psikhis)

d. Keluarga maju (partisipasi pendidikan, partisipasi kerja)

e. Keluarga mandiri (kemandirian social ekonomi)

f. Keluarga harmonis (tidak bercerai,tidak ada kekerasan dalam rumahtangga, tidak ada

perdagangan manusia, tidak ada kenakalan anak dan remaja)

6. Strategi Membangun keluarga yang berwawasan kebangsaan dan sebagaiPelaku

pembangunan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat,bangsa, dan Negara adalah

melalui :

a) Pendidikan

b) Pembinaan

95

c) Kebudayaan

Indikator keberhasilannya adalah

a) Keluarga berketahanan sosial,

b) Berwawasan kedepan (menguasai iptek),

c) Pelaku pembangunan yang berkontribusi kepada masyarakat, bangsa,dan negara.

7. Strategi Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumberdaya Keluarga adalah:

a) Merencanakan sumberdaya dengan pendampingan manajemen.

b) konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga,

c) manajemen waktu dan pekerjaan keluarga.

Indikator keberhasilannya adalah :

a. Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga.

b. Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak.

c. Keluarga mempunyai perencanaan keuangan.

Gambar 5.6. Roadmap Kondisi Pembangunan Keluarga Diinginkan


Pembangunan Keluarga Kabupaten Simalungun 2015-2045

Indikator/

Parameter


2020 2025 2030 2035 2040 2045

Persentase penduduk miskin 7,66 6,01 4,36 2,71 2,00 2,00

Persentase Keluarga Pra S 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25

ROAD MAP

2015-2020

ROADMAP 2021-2025

ROADMAP 2026-2030

ROADMAP 2031-2035

Terciptanya

kondisi keluarga

berdasarkan

perkawinan yang

sah dan bertakwa

kepada Tuhan

Yang Maha Esa

Terciptanya kondisi

keluarga yang

berkualitas

bercirikan iman kpd

tuhan YME,

sejahtera, sehat,

maju, mandiri,

dengan jumlah anak

ideal (dua)dalam

keharmonisan yang

berkeadilan dan

berkesetaraan

gender

Peningkatan dan

bertambah banyak

kondisi keluarga

beriman,sejahtera

sehat, maju, mandiri,

dengan jumlah anak

ideal dua dalam

keharmonisan yang

berkeadilan dan

kesetaran gender

Terwujudnya

keluarga kecil

yang beriman.

berkualitas,

berkeadilan dan

berkesetaraan

gender serta

berdaya saing

Terwujudnyakel

uarga kecil yang

beriman.

berkualitas,

berkeadilan dan

berkesetaraan

gender serta

berdaya saing

ROADMAP 2036-2040

96

5.5. Roadmap Pembangunan Database Kependudukan Diinginkan dan Pokok-Pokok

Pembangunan

Kondisi yang diinginkan pada pembangunan database kependudukan adalah terwujudnya

database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta

dikelola dalam suatu system yang terintegratif, muda diakses oleh para pemangku

kepentingan, serta menjadi bagian dari sistem pendukung keputusaan (Decision Support

System).

Dalam rangka menyikapi kondisi yang ada serta target capaian sampai dengan tahun 2035

yang akan datang maka ditentukan arah dan kebijakan pembangunan manajemen database

dan informasi kependudukan sebagai berikut :

1. Pembangunan sistem data dan informasi kependudukan melalui pemantapan layanan

Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)

2. Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan

pemerintah daerah dan pemanfaatan dunia bisnis,

3. Pemantapan fungsi dan peranan Database kependudukan Nasional yang

berlandaskanpada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi

kependudukan,

4. Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai

lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada,

5. Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (Decision Support

System) yang terintegratif.

Selanjutnya, dalam mengupayakan kondisi diinginkan maka strategi dan pokok-pokok

kebijakan dan program dilakukan terintegrasi dengan grand design pengembangan

database kependudukan nasional adalah meliputi tahapan :

1. Periode 2015-2020:

Fokus utama periode ini adalah pemantapan layanan Sistem Administrasi

Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal

dengan konsep Government to Government (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau

dikenal dengan istilah Government to Citizen (G2C), layanan SistemAdministrasi

Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan Pemantapan Sistem Administrasi

Kependudukan (SIAK) dengan menggunakan berbagai fitur yang telah dipersiapkan

maupun yang disempurnakan agar sesuai dengan amanat UU No. 16 Tahun 2014.

Pada periode ini juga mulai dikembangkan sistem identifikasi pengenal tunggaldengan

teknologi biometrik. Pendekatan pengembangan dan penerapan, baik sisifitur teknologi

97

maupun dari sisi implementasi di lapangan dilakukan secara bertahap dan

berkesinambungan.

2. Periode 2021-2025

Fokus periode ini terletak pada cara SAK dapat memberikan layanan prima untuk

mendukung hubungan sesama instansi pemerintah (G2G), hubungan kepadamasyarakat

(G2C) dan hubungan dengan dunia bisnis, atau dikenal denganGoverment to Business

(G2B).

Pada periode ini, ditargetkan database kependudukan akan menjadi acuan

bagiperencanaan pemerintah daerah dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti

untukkebutuhan marketing research, e-payment, e-commerce, dan transaksi bisnis

berbasis elektronik lainnya dengan terlebih dahulu mempersiapkan berbagai sarana dan

prasarana pendukung terutama dalam mempersiapkan perangkat keras maupun

perangkat lunak sistem teknologi informasinya.

3. Periode 2026–2030:

Fokus pada periode ini adalah pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan

Daerah terintegrasi Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan

dan layanan prima administrasi kependudukan.

Database Kependudukan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

padapemerintah, dunia bisnis, dan dunia internasional.

Pada periode ini Database Kependudukan Daerah telah memiliki tingkat kepercayaan

(trust) yang tinggi dan diakui oleh dunia internasional. Kepercayaan yang tinggi

terhadap Database Kependudukan Daerah dapat digunakan untuk mendukung kerja

sama multilateral bidang pertahanan dan keamanan, seperti cross border cyber crime,

bidang perekonomian (international investment), dan bidang lainnya, sehingga daerah

memiliki daya saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan global.

Pada periode ini juga diharapkan peranan SAK menjadi faktor daya saing bangsa dan

sebagai akselerator dalam mewujudkan iklim masyarakat informasi (Information

Society) dan masyarakat berpengetahuan (Knowledge base society).

4. Periode 2031-2035:

Fokus strategi periode ini untuk mengembangkan database yang ada terintegrasi dengan

data lain terkait. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan sistem yang terhubung

dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah

ada. Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan serta

mengembangkan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (Decision

Support System) yang terintegratif.

98

5. Periode 2036-2040

Seterusnya program strategis dilakukan dalam kerangka pencapaian kondisidiinginkan

dengan Terciptanya pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai sistem

pendukung pengambilan keputusan adalah meliputi :

1. Melaksanakan layanan prima Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk

sesama instansi pemerintah Government to Government (G2G), untuk masyarakatatau

Government to Citizen (G2C), serta Layanan Sistem AdministrasiKependudukan

(SAK) untuk dunia bisnis (G2B).

2. Menjadikan database dan Informasi kependudukan sebagai acuan bagiperencanaan

pemerintah daerah dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untukkebutuhan marketing

research, e-payment, e-commerce, dan transaksi bisnisberbasis elektronik lainnya

3. Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung terutama dalam

mempersiapkan perangkat keras maupun perangkat lunak sistem teknologi

informasinya.

4. Menyiapkan Sumber Daya Manusia professional yang mendukung terselenggaranya

layanan prima sistem administrasi kependudukan

5. Memantapkan fungsi dan peranan Database dan Informasi Kependudukan Daerah

terintegrasi Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan

layanan prima administrasi kependudukan.

6. Menjadikan Database dan Informasi Kependudukan Daerah untuk dapat memberikan

kontribusi pada pemerintah, dunia bisnis, dan dunia internasional

7. Menjadikan Database dan Informasi Kependudukan Daerah memiliki tingkat

kepercayaan (trust) yang tinggi dan diakui oleh dunia internasional untuk mendukung

kerja sama multilateral bidang pertahanan dan keamanan, seperti cross border cyber

crime, bidang perekonomian (international investment), dan bidang lainnya, sehingga

daerah memiliki daya saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan global.

8. Membangun masyarakat Simalungun menjadi masyarakat informasi (Information

Society) dan masyarakat berpengetahuan (Knowledge base society).

9. Membangun database dan Informasike pendudukan yang terintegrasi dengan

datalain terkait. mengembangkan sistem yang terhubung dengan data lain

yangberasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada agar

mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

10. Mendukung dan Menyukseskan Pelaksanaan Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi,

Sensus Pertanian, SUPAS, SUSENAS, SDKI, Pendataan Keluarga/Mutasi Data

Keluarga dan berbagai sensus maupun survey lainnya.

99

Gambar 5.7. Roadmap Kondisi Pengembangan Manajemen Database Dan Informasi

Kependudukan Diinginkan

ROAD MAP

2016-2020

ROADMAP 2021-2025

ROADMAP 2026-2030

ROADMAP 2031-2035

Terciptanya

pelayanan prima

dan tertib

administrasi

kependudukan

Tercipta kondisi

masyarakat

berbasis

database dan

Informasi

kependuduk-an

Terciptanya

integrasi data

dan informasi

kependuduk-

an dari

berbagai

sumber dalam

suatu database

dan bebas

diakses

Terciptanya

pendayagunaa

n data dan

informasi

kependuduk-

an sebagai

sistem

pendukung

keputusan

Terciptanya

pendayagunaa

n data dan

informasi

kependuduk-

an sebagai

sistem

pendukung

keputusan

ROADMAP 2036-2040

100

BAB 6

P E N U T U P

Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah suatu dokumen rumusan

perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk jangka waktu 30 tahun kedepan dan

dijabarkan setiap 5 tahunan yang berisi tentang kecenderungan parameter kependudukan, issue-

issue penting kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan yang meliputi

pengendalian, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran

dan pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan database kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain diperlukan sebagai arah bagi

kebijakan kependudukan di masa depan dan secara khusus juga diharapkan dapat sejalan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Simalungun. Denganarah,

kebijakandanpokok-pokokpembangunankependudukan yang tertuangdalamGrand Design

Pembangunan Kependudukandiharapkanakan terwujudnya kondisi penduduk yang berkualitas

sebagai modal pembangunan untuk mencapai Simalungun yang mandiri, maju, adil, dan

sejahtera sebagai upaya mendukung Visi Pembangunan Sumatera Utara,yakni “Terwujudnya

masyarakat Simalungun yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam

kebhinekaan di masa depan.

Grand Design pembangunan kepend

udukan ini diharapkan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk sosialisasi, advokasi serta

monitoring terhadap berbagai pemangku kepentingan dan kebijakan agar mempersiapkan Grand

Design Pembangunan Kependudukan sesuai dengan kondisi kependudukan dan kebutuhan

pembangunan dalam rangka pembangunan yang berwawasan kependudukan.

BUPATI SIMALUNGUN,

J.R. SARAGIH

bupati simalungun - gdpk provinsi sumatera utara

Documents