bupati aceh barat peraturan bupati aceh barat nomor tahun 2014 tentang pengelolaan uang daerah...

BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARATNOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Mengingat: 1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN UANGNEGARA/DAERAH.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara, termasukinvestasi dan kekayaan yang dipisahkan, yangditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD).

2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negarayang ditentukan oleh Menteri Keuangan selakuBendahara Umum Negara untuk menampung seluruhpenerimaan negara dan untuk membayar seluruhpengeluaran negara.

3. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempatpenyimpanan Uang Negara yang ditentukan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negarauntuk menampung seluruh penerimaan negara danmembayar seluruh pengeluaran negara pada BankSentral.

4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerahyang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikotauntuk menampung seluruh penerimaan daerah danmembayar seluruh pengeluaran daerah.

5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempatpenyimpanan Uang Daerah yang ditentukan olehgubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruhpenerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluarandaerah pada bank yang ditetapkan.

6. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D.

7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatanusaha secara konvensional dan/atau berdasarkanprinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikanjasa dalam lalu lintaspembayaran.

8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yangdiberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah,menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uangatau surat berharga atau barang-barangnegara/daerah.

9. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberitugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umumnegara.

10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberitugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umumdaerah.

11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjukuntuk menerima, menyimpan, menyetorkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uangpendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaanAPBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementeriannegara/lembaga/pemerintah daerah.

12. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjukuntuk menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uanguntuk keperluanbelanja negara/ daerah dalam rangkapelaksanaan APBN/ APBD pada kantor/ satuan kerjakementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.

13. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerahadalah kepala badan/ dinas/ biro keuangan/ bagiankeuangan yang mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan APBD danbertindak sebagai BendaharaUmum Daerah.

14. Uang Negara adalah uang yang dikuasai olehBendahara Umum Negara.

15. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai olehBendahara Umum Daerah.

16. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yangdisediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakankegiatan operasional kantor sehari-hari.

17. Kuasa Bendahara Umum Negara adalah pejabat yangdiangkat oleh Bendahara Umum Negara untukmelaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangkapelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yangtelah ditetapkan.

18. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yangdiangkat oleh Bendahara Umum Daerah untukmelaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangkapelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yangtelah ditetapkan.

19. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yangmencakup pengelolaan kas dan surat berhargatermasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangankas atau memanfaatkan kelebihan kas secaraoptimal.

BAB IIBENDAHARA UMUM NEGARA DANBENDAHARA UMUM DAERAH

Bagian KesatuBendahara Umum Negara

Pasal 2(1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. (2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untukmelaksanakan sebagian wewenang Bendahara UmumNegara dan tugas kebendaharaan yang berkaitandengan pengelolaan uang dan surat berharga.

Pasal 3Kuasa Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) terdiri atas:a. Kuasa Bendahara Umum Negara pusat; dan b. Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

Pasal 4Wewenang Bendahara Umum Negara dalam pengelolaan UangNegara yang dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara UmumNegara pusat meliputi: a. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas

Negara;b. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya

dalam rangka pelaksanaan penerimaan danpengeluaran anggaran negara;

c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukandalam pelaksanaan anggaran negara;

d. menyimpan Uang Negara; e. menempatkan Uang Negara; f. mengelola/menatausahakan investasi melalui

pembelian Surat Utang Negara; g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan

pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening KasUmum Negara; dan

h. menyajikan informasi keuangan negara.

Pasal 5(1) Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah bertugas:

a. menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan uang yang beradadalam pengelolaannya; dan/atau

b. menerima, menyimpan, menyerahkan, mencatat, danmempertanggungjawabkansurat berharga yangberada dalam pengelolaannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugasKuasa Bendahara Umum Negara didaerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri Keuangan.

Pasal 6(1) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannegara, Bendahara Umum Negara mempunyai kewenanganuntuk mengeluarkan pedoman yang wajib dipatuhi oleh pengelolakeuangan negara di seluruh kementeriannegara/lembaga/pemerintah daerah.

(2) Bendahara Umum Negara mempunyai kewenangan untukmemperhitungkan, menagih, memotong danaperimbangan, dan/atau hak daerah lainnya yangberasal dari Pemerintah Pusat atas kewajibandaerah kepada Pemerintah Pusat yang belumdiselesaikan.

(3) Bendahara Umum Negara bertanggung jawab ataspelaksanaan perbendaharaan negara sesuai dengan

norma transparansi dan pengelolaan yang baik.

Bagian KeduaBendahara Umum Daerah

Pasal 7(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh KuasaBendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan denganpengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.

Pasal 8Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan UangDaerah meliputi: a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem

penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah; b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnyayang telah ditunjuk;

c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukandalam pelaksanaan APBD;

d. menyimpan Uang Daerah; e. melaksanakan penempatan Uang Daerah; f. mengelola/menatausahakan investasi; g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan

pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening KasUmum Daerah; dan

h. menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 9(1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas:

a. menyiapkan anggaran kas;b. menyiapkan surat penyediaan dana;c. menerbitkan surat perintah pencairan dana; dand. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan

daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang:a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

APBD oleh bank dan/atau lembaga keuanganlainnya yang telah ditunjuk;

b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukandalam pelaksanaan APBD;

c. menyimpan Uang Daerah; d. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan

mengelola/menatausahakan investasi;

e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaanpejabat Pengguna Anggaran atas beban RekeningKas Umum Daerah;

f. melaksanakan pemberian pinjaman atas namapemerintah daerah;

g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;dan

h. melakukan penagihan piutang daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas

dan wewenang Kuasa Bendahara Umum Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(4) Penarikandana dari Rekening Kas Umum Daerah diBank Umum dilakukan atas perintah Bendahara UmumDaerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

(5) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan danrekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerahdilakukan atas perintah Bendahara UmumDaerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB IIIUANG NEGARA/DAERAH

Bagian KesatuUang Negara

Pasal 10(1) Uang Negara meliputi rupiah dan valuta asing. (2) Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas uang dalam Kas Negara dan uang padaBendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluarankementerian negara/lembaga.

Pasal 11(1) Penambahan Uang Negara bersumber dari:

a. pendapatan negara, antara lain penerimaanpajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, danhibah;

b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaanpinjaman, hasil penjualan kekayaan negara yangdipisahkan, dan pelunasan piutang; dan

c. penerimaan negara lainnya, antara lainpenerimaan perhitungan pihak ketiga.

(2) Pengurangan Uang Negara diakibatkan oleh: a. belanja negara; b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran

pokok utang, penyertaan modal negara, danpemberian pinjaman; dan

c. pengeluaran negara lainnya, antara lainpengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Bagian KeduaUang Daerah

Pasal 12(1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing. (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang padaBendahara Penerimaan daerah dan BendaharaPengeluaran daerah.

Pasal 13(1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari:

a. pendapatan daerah, antara lain Pendapatan AsliDaerah, Dana Perimbangan, dan lain-lainpendapatan daerah yang sah;

b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaanpinjaman daerah, hasil penjualan kekayaandaerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasanpiutang; dan

c. penerimaan daerah lainnya, antara lainpenerimaan perhitungan pihak ketiga.

(2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh: a. belanja daerah; b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran

pokok utang, penyertaan modal pemerintahdaerah, dan pemberian pinjaman; dan

c. pengeluaran daerah lainnya, antara lainpengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB IVREKENING MILIK BENDAHARA UMUM

NEGARA/DAERAH DAN MILIK KEMENTERIANNEGARA/LEMBAGA

Bagian KesatuRekening Milik Bendahara Umum Negara

Paragraf 1Rekening di Bank Sentral

Pasal 14(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

membuka Rekening Kas Umum Negara dan rekeninglainnya pada Bank Sentral dalam rangka pengelolaanUang Negara.

(2) Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas UmumNegara dan semua pengeluaran negara keluar dariRekening Kas Umum Negara.

(3) Guna memperlancar pelaksanaan penerimaan danpengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapatmembuka subrekening Kas Umum Negara dan rekeninglainnya di Bank Sentral.

(4) Subrekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3)merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Negara.

(5) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Negara,subrekening Kas Umum Negara dan rekening lainnyadi Bank Sentral dilakukan atas perintah MenteriKeuangan selaku Bendahara Umum Negara atau KuasaBendahara Umum Negara pusat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan danpengelolaan Rekening Kas Umum Negara, SubrekeningKas Umum Negara dan rekening lainnya diatur denganPeraturan Menteri Keuangan.

Pasal 15Bendahara Umum Negara berkoordinasi dengan GubernurBank Sentral dapat membuka rekening yang memperolehimbalan bunga di Bank Sentral guna memungkinkanpenempatan yang menguntungkan atas kelebihan dana yangada pada Rekening Kas Umum Negara.

Paragraf 2Rekening di Bank Umum

Pasal 16(1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara

dapat membuka rekening penerimaan di BankUmum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitraKuasa Bendahara Umum Negara dalam rangkapelaksanaan penerimaan negara.

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yangseluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening KasUmum Negara sekurang-kurangnya sekali sehari padaakhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalamperjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

(3) Dalam hal kewajiban pelimpahan secara teknis belumdapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negaramengatur pelimpahan secara berkala.

(4) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negarapusat dapat membuka rekening pengeluaran di BankUmum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitraKuasa Bendahara Umum Negara pusat dalam rangkapelaksanaan pengeluaran.

(5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagudana untuk membiayai kegiatan pemerintah sesuairencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkandengan Peraturan Menteri Keuangan.

(6) Bendahara Umum Negara dapat membuka rekeningpengeluaran di Bank Umum/badan lainnya yangditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negaradi daerah dalam rangka pelaksanaan pengeluaran didaerah.

(7) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil.

(8) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan danrekening pengeluaran pada Bank Umum ke RekeningKas Umum Negara pada Bank Sentral dilakukan atasperintah Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara atau Kuasa Bendahara Umum Negara pusat.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan danpengoperasian rekening penerimaan dan rekeningpengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat(7) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 17(1) Bendahara Umum Negara berkoordinasi dengan

Gubernur Bank Sentral menetapkan kriteria danpersyaratan untuk memilih Bank Umum yang dapatmelayani penerimaan dan/atau pengeluaran baik bagipemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

(2) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negarapusat menunjuk Bank Umum yang memenuhi kriteriadan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk melayani penerimaan dan/atau pengeluaranpemerintah pusat.

(3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud padaayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BendaharaUmum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara pusatdengan Bank Umum yang bersangkutan.

(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)sekurang-kurangnya mencakup: a. jenis pelayanan yang diberikan; b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui

Bank Umum; c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening

pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara; d. Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas

saldo rekening; e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan; f. kewajiban menyampaikan laporan;

g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bungayang harus dibayar karena pelayanan yangtidak sesuai dengan perjanjian; dan

h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Bagian KeduaRekening Milik Bendahara Umum Daerah

Pasal 18(1) Gubernur/bupati/walikota menunjuk Bank Umum sesuai

dengan kriteria dan persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau BankSentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasaldari penerimaan daerah dan untuk membiayaipengeluaran daerah.

(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerahselaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening KasUmum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umumyang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikotasebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud padaayat (1) dimuat dalam perjanjian antaraBendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yangbersangkutan.

(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)sekurang-kurangnya mencakup: a. jenis pelayanan yang diberikan; b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui

bank;c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening

pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah; d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo

rekening; e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan; f. kewajiban menyampaikan laporan; g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga

yang harus dibayar karena pelayanan yang tidaksesuai dengan perjanjian; dan

h. tata cara penyelesaian perselisihan. (5) Pembukaan rekening di Bank Sentral oleh

gubernur/bupati/walikota berdasarkan penunjukansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomankepada ketentuan yang diterbitkan oleh BankSentral.

Pasal 19(1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umumyang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan operasionalpenerimaan daerah.

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yangseluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening KasUmum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari padaakhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalamperjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

(3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapatdilakukan setiap hari, gubernur/bupati/walikotamengatur pelimpahan secara berkala.

(4) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekeningpengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan olehgubernur/bupati/walikota untuk mendukungkelancaran pelaksanaan operasional pengeluarandaerah.

(5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagudana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerahsesuai rencana pengeluaran, yang besarnyaditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

(6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaandan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum keRekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintahBendahara Umum Daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan danpengoperasian rekening penerimaan dan rekeningpengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur denganPeraturan Kepala Daerah.

Bagian KetigaRekening Milik Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 20(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran

dapat membuka rekening penerimaan dan rekeningpengeluaran dan/atau rekening lainnya pada BankUmum/badan lainnya setelah mendapat persetujuantertulis dari Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

(2) Untuk kepentingan tertentu menteri/pimpinan lembagaselaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening diBank Sentral setelah mendapat persetujuan dariMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaranwajib melampirkan izin tertulis dari BendaharaUmum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dalam

rangka pembukaan rekening untuk kepentingankementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihilyang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RekeningKas Umum Negara sekurang-kurangnya sekali seharipada akhir hari kerja sesuai perjanjian dengan BankUmum bersangkutan.

(5) Kementerian negara/lembaga, Bank Sentral/BankUmum/badan lainnya wajib menyampaikan informasimengenai rekening sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) atas permintaan tertulisBendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapembukaan, pengoperasian, dan penutupan rekeningsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan.

BAB VPENUNJUKAN BADAN LAIN

Pasal 21(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakanpenerimaan dan/atau pengeluaran negara untukmendukung kegiatan operasional kementeriannegara/lembaga.

(2) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) dituangkan dalam suatu kontrak kerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan Menteri Keuangan.

Pasal 22(1) Gubernur/bupati/walikota dapat menunjuk badan lain

yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untukmelaksanakan penerimaan dan/atau pengeluarandaerah dalam rangka mendukung kegiatan operasionalsatuan kerja perangkat daerah.

(2) Gubernur/bupati/walikota dapat menunjuk badanlain selain yang dimaksud pada ayat (1)denganpersetujuan Menteri Keuangan.

(3) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kontrakkerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur denganPeraturan Kepala Daerah.

BAB VIBUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 23Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur BankSentral untuk:a. merumuskan usulan kebijakan jangka menengah

tentang penggantian secara bertahap SertifikatBank Indonesia (SBI) dengan Surat Utang Negara(SUN) sebagai instrumen moneter yang diamanatkandalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara;

b. menyusun rekomendasi tentang satuan biaya yangharus dibayar kepada Bank Sentral sebagaiimbalan atas pelayanan yang diberikan kepadaBendahara Umum Negara; dan

c. menyusun usulan kebijakan tentang satuan biayayang harus dibayar kepada Bank Umum sebagaiimbalan atas pelayanan yang diberikan kepadaBendahara Umum Negara.

Pasal 24(1) Pemerintah Pusat/Daerah memperoleh bunga dan/atau

jasa giro atas dana yang disimpan pada BankSentral.

(2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa girosebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biayasehubungan dengan pelayanan yang diberikan olehBank Sentral ditetapkan berdasarkan kesepakatanGubernur Bank Sentral dengan Menteri Keuangan.

(3) Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetorke Kas Negara/Daerah.

Pasal 25Terhadap Uang Negara/Daerah yang berada di BankUmum/badan lain, Bendahara Umum Negara/Daerah berhakmemperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkatbunga yang berlaku umum untuk keuntungan KasNegara/Daerah.

BAB VIIPENERIMAAN NEGARA/DAERAH

Bagian KesatuPenerimaan Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 26(1) Pada setiap awal tahun anggaran, menteri/pimpinan

lembaga selaku Pengguna Anggaran mengangkatBendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugaskebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaranpendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungankementerian negara/lembaga bersangkutan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) menteri/pimpinan lembaga atau KuasaPengguna Anggaran/Pejabat lain yang ditunjuk dapatmembuka rekening penerimaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 ayat (1).

(3) Penerimaan Negara yang ditampung pada rekeningsebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap haridisetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Bagian KeduaPenerimaan Pemerintah Daerah

Pasal 27(1) Pada setiap awal tahun anggaran

gubernur/bupati/walikota mengangkat BendaharaPenerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaandalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan padakantor satuan kerja di lingkungan pemerintahdaerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) gubernur/bupati/walikota memberi izinkepada kepala satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerahnya untuk membukarekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkanoleh gubernur/bupati/walikota.

(3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung direkening penerimaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) setiap hari disetor seluruhnya keRekening Kas Umum Daerah.

BAB VIIIUANG PERSEDIAAN KEMENTERIAN

NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian KesatuUang Persediaan Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 28(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, kementerian

negara/lembaga dapat diberikan Uang Persediaan

sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatanoperasional sehari-hari.

(2) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekeningpengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat (1) pada Bank Umum untuk menampung UangPersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pada setiap awal tahun anggaran, menteri/pimpinanlembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran padasatuan kerja kementerian negara/lembaga untukmengelola Uang Persediaan yang harusdipertanggungjawabkan.

(4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara UmumNegara dapat memerintahkan pemindahbukuandan/atau penutupan rekening pengeluaransebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29 (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis

pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsungoleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggarankepada pihak yang menyediakan barang dan/ataujasa.

(2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dariketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksiberupa pencabutan fasilitas pemberian UangPersediaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penetapanbesaran, tata cara penggunaan, pembukaan danpenutupan rekening, pembukuan, pelaporan, danpertanggungjawaban Uang Persediaan diatur denganPeraturan Menteri Keuangan.

Bagian KeduaUang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 30(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja

perangkat daerah dapat diberikan Uang Persediaansebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatanoperasional sehari-hari.

(2) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan izinpembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum

untuk menampung Uang Persediaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerjaperangkat daerah.

(3) Pada setiap awal tahun anggarangubernur/bupati/walikota mengangkat BendaharaPengeluaran pada satuan kerja perangkat daerahuntuk mengelola Uang Persediaan yangdipertanggungjawabkan.

(4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara UmumDaerah dapat memerintahkan pemindahbukuandan/atau penutupan rekening pengeluaransebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31(1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis

pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsungoleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepadapihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

(2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dariketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) sertapenetapan besaran, tata cara penggunaan, pembukaandan penutupan rekening, pembukuan, pelaporan, danpertanggungjawaban Uang Persediaan diatur denganPeraturan Kepala Daerah.

BAB IXPERENCANAAN KAS PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan Kas Pemerintah Pusat

Pasal 32(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau

Kuasa Bendahara Umum Negara pusat bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkansaldo kas minimal.

(2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kasminimal, Bendahara Umum Negara atau KuasaBendahara Umum Negara pusat menentukan strategimanajemen kas untuk mengatasi kekurangan kasmaupun untuk menggunakan kelebihan kas.

(3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud padaayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara UmumNegara atau Kuasa Bendahara Umum Negara pusatdapat memastikan:

a. negara selalu memiliki akses yang cukup untukmemperoleh persediaan kas guna memenuhipembayaran kewajiban negara; dan/atau

b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkanuntuk mendapatkan manfaat yang optimal.

(4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas,kementerian negara/lembaga dan pihak-pihak lainyang terkait dengan penerimaan dan pengeluaranAPBN wajib menyampaikan proyeksi penerimaan danpengeluaran secara periodik kepada Bendahara UmumNegara atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup,periode, dan bentuk proyeksi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan.

Bagian KeduaPerencanaan Kas Pemerintah Daerah

Pasal 33(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawabuntuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldokas minimal.

(2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kasminimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bendahara Umum Daerah menentukan strategimanajemen kas untuk mengatasi kekurangan kasmaupun untuk menggunakan kelebihan kas.

(3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud padaayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara UmumDaerah harus dapat memastikan: a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yangcukup untuk memperoleh persediaan kas gunamemenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkanuntuk mendapatkan manfaat yang optimal.

(4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, satuankerja perangkat daerah wajib menyampaikan proyeksipenerimaan dan pengeluaran secara periodik kepadaBendahara Umum Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup,periode, dan bentuk proyeksi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) diatur dalam peraturan kepala daerahmengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangandaerah.

BAB X

PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 34Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara UmumNegara dapat melakukan pinjaman baik dari dalammaupun luar negeri dan/atau menjual atau menerbitkanSurat Utang Negara, dan/atau menjual surat berhargalainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara UmumDaerah dapat melakukan pinjaman dari dalam negeridan/atau menjual Surat Utang Negara dan/atau suratberharga lainnya sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.

Bagian KeduaPengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 36(1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum

Negara setelah berkoordinasi dengan Gubernur BankSentral dapat menempatkan Uang Negara padarekening di Bank Sentral/Bank Umum yangmenghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bungayang berlaku.

(2) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dilakukandengan memastikan bahwa Bendahara Umum Negaradapat menarik uang tersebut sebagian atauseluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada saatdiperlukan.

(3) Kelebihan kas dapat digunakan untuk pembeliankembali Surat Utang Negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan UangNegara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan tata cara pembelian/penjualan kembaliSurat Utang Negara dalam rangka pengelolaan kassebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur denganPeraturan Menteri Keuangan.

Pasal 37(1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum

Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada

rekening di Bank Sentral/Bank Umum yangmenghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bungayang berlaku.

(2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukandengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerahdapat menarik uang tersebut sebagian atauseluruhnya keRekening Kas Umum Daerah pada saatdiperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan UangDaerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PeraturanKepala Daerah.

BAB XIPERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG NEGARA/DAERAH

Pasal 38(1) Bendahara Umum Negara/Daerah, menteri/pimpinan

lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala kantoratau Satuan Kerja di pusat maupun di daerahbertanggung jawab atas pengelolaan uang yangmenjadi tanggung jawabnya.

(2) Bendahara Umum Negara/Daerah, kementeriannegara/lembaga/pemerintah daerah dan semua unitkerja yang berada di bawahnya, yang menguasaiUang Negara/Daerah, melakukan akuntansi ataspengelolaan Uang Negara/Daerah berdasarkanStandar Akuntansi Pemerintahan.

(3) Pelaporan pengelolaan Uang Negara dalam rangkapertanggungjawaban Pemerintah Pusat dalam bentuklaporan keuangan pemerintah pusat dilakukansecara periodik dan berjenjang.

(4) Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangkapertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalambentuk laporan keuangan pemerintah daerahdilakukan secara periodik.

BAB XIIPENGAWASAN PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH

Pasal 39(1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang

Negara/Daerah dilakukan oleh menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikota/kepalakantor/satuan kerja.

(2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan UangNegara/Daerah dilakukan oleh aparat pengawasanfungsional pusat/daerah dan oleh Badan PemeriksaKeuangan.

BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, rekening-rekening yang dimiliki oleh menteri/pimpinan lembagasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajibditutup dan dananya dipindahkan ke rekening baru yangdibuka dengan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 paling lambat 3 (tiga) bulanterhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIVSANKSI

Pasal 41Pelanggaran terhadap ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini dapat dikenakan hukumanadministratif,denda dan/atau tuntutan pidana sesuai ketentuan yangberlaku.

BAB XVPENUTUP

Pasal 42Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,Pada Tanggal 16 Juli 2007PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,Pada Tanggal 16 Juli 2007MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 83

PENJELASANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2007TENTANG

PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH

UMUM Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara diperlukan suatu sistem pengelolaan KasNegara yang mengacu kepada prinsip pengelolaan kas yang baik.Prinsip tersebut mencakup adanya perencanaan kas yang baikserta pemanfaatan semaksimal mungkin dana kas yang belumdigunakan (idle cash). Selama ini pengelolaan UangNegara/Daerah yang dilaksanakan belum memenuhi prinsippengelolaan uang sebagaimana mestinya.

Perencanaan kas merupakan faktor utama yang mendukungkeberhasilan pengelolaan Kas Negara/Daerah yang baik.Sebagaimana diketahui bahwa unit-unit yang terkait denganpenerimaan dan pengeluaran negara di pemerintah pusat tersebardi seluruh departemen dan lembaga. Keberhasilan pembuatanperencanaan kas yang baik sangat bergantung kepada koordinasidan dukungan dari seluruh departemen/lembaga serta kecermatanmereka dalam pembuatan perencanaan penerimaan dan pengeluaranmasing-masing kementerian negara/lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut perluada ketentuan yang mewajibkan peranserta semua kementeriannegara/lembaga dalam pembuatan perencanaan Kas Negara.

Selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luarkontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Diseluruh kementerian negara/lembaga terdapat rekening-rekeningpemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal daripenerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akandipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional kementeriannegara/lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dantidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunyaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara UmumNegara.

Berdasarkan pertimbangan perlunya suatu pengaturan mengenaipengelolaan Uang Negara/Daerah yang baik sebagai pedomanpengelolaan Kas Negara/Daerah serta untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, perlu ditetapkan PeraturanPemerintah tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Lingkup Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mencakupberbagai aspek pengaturan mengenai kewenangan Menteri Keuanganselaku Bendahara Umum Negara dan kewenangan Kepala Satuan KerjaPengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, denganmaksud agar pengelolaan kas dapat dilaksanakan sesuai denganprinsip pengelolaan keuangan yang baik. Aspek pengaturan tersebut antaralain mengenai: perencanaan kas melalui peramalan kas, arus kasmasuk, arus kas keluar, pengelolaan kas kurang dan kas lebih,pelaksanaan rekening tunggal perbendaharaan (Treasury SingleAccount) dan pelaporan.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.




Pasal 6 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kementerian negara/lembaga termasukunit organisasi yang mengelola dana dekonsentrasi dantugas pembantuan.

Ayat (2) Kewajiban daerah yang dapat diperhitungkan dengan danaperimbangan adalah kewajiban pajak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku, kewajiban pembayaraniuran/potongan untuk asuransi kesehatan dan dana pensiun.

Ayat (3) Cukup jelas.


Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan wewenangBendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah,sedangkan wewenang Bendahara Umum Daerah selaku PejabatPengelola Keuangan Daerah secara lebih luas diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah.


Pasal 10 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Bendahara Penerimaan dan BendaharaPengeluaran kementerian negara/lembaga termasuk bendaharapada satuan kerja perangkat daerah yang melakukankegiatan dekonsentrasi atau tugas pembantuan.


Pasal 12 Ayat (1)


Kas Daerah termasuk kas dana cadangan yang masih dalampengelolaan Bendahara Umum Daerah.


Pasal 14 Ayat (1)

Rekening Kas Umum Negara adalah merupakan perwujudanpenerapan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TreasurySingle Account).







Pasal 16 Ayat (1)

Pemilihan Bank Umum untuk memberikan pelayanan di bidangpenerimaan negara harus mempertimbangkan kemudahan akseskepada penyetor pajak dan penerimaan negara lainnyauntuk dapat menyetor dimana saja.



Ayat (4) Untuk melayani pengeluaran pemerintah, mekanismepengeluaran/penyaluran dana yang dilaksanakan melaluiBank Umum dengan menggunakan penyediaan dana dariRekening Kas Umum Negara.







Pasal 18 Ayat (1)



Penunjukan Bank Umum sebagai pengelola Kas Umum Daerahharus dilakukan secara transparan dan berdasarkan asaskesatuan kas, kesatuan perbendaharaan dan optimalisasipengelolaan kas.





Pasal 21 Ayat (1)


Yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum diluarlembaga keuangan yang memiliki kompetensi dan reputasiyang baik untuk melaksanakan fungsi penerimaan danpengeluaran.

Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 25 Yang dimaksud dengan berlaku umum adalah tingkat suku bunga,jasa giro/bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Umum ataubadan lain yang bersangkutan bagi nasabah.







Pasal 32

Cukup jelas.











TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4738

bupati aceh barat peraturan bupati aceh barat nomor tahun 2014 tentang pengelolaan uang daerah...

Documents