USULAN PENELITIAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PEGADILAN NEGERI SUMBAWA

NOMOR 102/Pid. B/2013/PN.SBB TENTANG PENYEBARAN

INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMUAT ISU SARA BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di

berbagai bidang mengalami kemajuan yang sangat pesat.1

Perkembangan yang pesat dari teknologi informasi dan

komunikasi menghasilkan internet yang multifungsi.

Perkembangan teknologi semakin hari semakin mengalami

perubahan secara terus menerus dalam setiap interaksi

dan aktivitas masyarakat, tidak terkecuali di negara

berkembang seperti Indonesia. Kebutuhan dan penggunaan

akan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan

1 Heru Supraptomo, Hukum dan Komputer, Alumni, Jakarta, 1996,hlm.vii

1

2

internet dalam segala bidang kini telah menjadi hal

yang lumrah.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia di bidang

teknologi informasi dan komunikasi telah banyak

memberikan kemudahan dan manfaat dalam upaya untuk

menciptakan kesejahteraan manusia.2Kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi saat ini dimanfaatkan oleh

pribadi (individu), korporasi baik pemerintah maupun

swasta dan kelompok-kelompok masyarakat untuk berbagai

aktivitas manusia, seperti pendidikan, perdagangan,

pemerintahan, komunikasi atau perbankan.

Kemajuan dan perkembangan tersebut dapat merubah

tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan.3

Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan

kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai

aspek kehidupan manusia. Kemajuan dibidang teknologi

akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-

2 Sigid Suseno, Cybercrime Pengaturan dan Penegakan Hukumnya diIndonesia dan Amerika Serikat, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum JilidXXXIII, Redaksi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,2009. Hlm 40.

3 Didik M. Arief Mansyur, dan Elisatris Gultom, Cyber Law AspekHukum Teknologi Informasi,Reflika Aditama, Bandung,2009, hlm. 2.

3

perubahan didalam masyarakat, dapat mengenai nilai

sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola peri-kelakuan,

organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan. Cicero

mengatakan “ubi societas ibi ius” dimana ada masyarakat

disitu ada hukum.4 Sangat berkaitan dengan adagium yang

berbunyi “dimana ada manusia, disitu ada kejahatan”.5

Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia,

maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti

realitas perkembangan kehidupan manusia. Teori ini

membuktikan, bahwa semakin maju dan modern kehidupan

manusia, maka semakin maju dan modern pula jenis

kejahatan di tengah masyarakat.

Salah satu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

adalah internet (international network of interconnected computers)

yang merupakan jaringan komputer luas dan besar yang

mendunia, menghubungkan pemakai komputer dari satu

negara ke negara lain di seluruh dunia dimana di

dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari

4 Ermansjah Djaja, Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi DanTransaksi Elektronika, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010, hlm. 12.

5 Ermansjah Djaja,Ibid.

4

mulai statis hingga dinamis dan interaktif. Internet

awalnya digunakan untuk keperluan mewujudkan jaringan

komputer dengan jaringan yang luas. Sesuai dengan hasil

karya internet manusia dapat melakukan aktivitas

layaknya kehidupan di dunia nyata, manusia dapat

melakukan berbagai hal dan berbagai aktivitas di dunia

internet, mulai dari percakapan, transaksi bisnis

online, berbelanja, dan lain sebagainya yang tujuan

utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia.

Kemajuan teknologi tidak hanya membawa sisi positif

tetapi juga sisi negatif seiring dengan perkembangan

hidup manusia. Salah satu dampak yang paling besar

disela-sela kemajuan teknologi internet adalah

munculnya kejahatan yang dapat melintasi batas-batas

yuridis yang ditetapkan negara, yang disebut dalam

literatur di Indonesia sebagai kejahatan mayantara

(cyber space) atau dikenal juga dengan istilahcyber crime.6

Perbuatan melawan hukum dalam ranah cybersangat

tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif

6 Didik M. Arief Mansyur, Elisatris Gultom, Op.Cit, hlm.10

5

konvensional karena berbicara mengenai kejahatan, tidak

dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling

berkaitan, yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan,

korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan

hukum.7

Hukum memang menjadi instrumen penting dalam

pencegahan dan penanggulangan kejahatan, disamping

instrumen-instrumen lainnya yang tidak kalah penting.

Akan tetapi untuk membuat suatu ketentuan hukum

terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat,

seperti teknologi informasi ini bukanlah suatu perkara

yang mudah. Disinilah sering kali hukum tampak cepat

menjadi usang ketika mengatur bidang yang mengalami

perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti

terjadi suatu kekosongan hukum.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan

akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah –

masalah sosial. Hal itu terjadi karena

kondisimasyarakat itu sendiri yang belum siap menerima7Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime),

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 4.

6

perubahan atau dapat pula karena nilai – nilai

masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi

lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.

8Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan

media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana

semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana

pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan

rekening, perusakan jaringan cyber (hacking), penyerangan

melalui virus (virus attack) hingga penyebaran isu-isu yang

bertujuan untuk memicu konflik di masyarakat.

Media sosial sendiri bersifat publik dimana

perkataan yang kita berikan, atau hal-hal yang kita

tulis dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain.

Akhir-akhir ini salah satu media sosial yang masih

memiliki banyak pengguna salah satunya adalah Facebook.

Facebook hingga saat ini berdasarkan data yang

dirilis oleh Kemenkominfo sebesar 65 juta pengguna.9

8 Paul B Horton dan Chester L. hunt, Sosiologi,Erlangga,Jakarta, 1984, hlm. 237

9 Kemenkominfo, Data Pengguna Internet Indonesia,<http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+

7

Indonesia sendiri merupakan sebuah negara kesatuan yang

terdiri dari berbagai macam suku bangsa, dan agama. Hal

tersebut juga tercantum dalam semboyan negara Indonesia

yakni Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda tapi

tetap satu, akan tetapi perbedaan suku bangsa dan agama

yang ada di Indonesia membawa pula resiko munculnya

konflik yang berlatar belakang isu SARA. Di Indonesia

sendiri konflik-konflik yang berlatar isu SARA sudah

banyak terjadi, seperti kerusuhan di Poso, Ambon, dan

Lombok. Konflik tersebut juga telah memakan banyak

korban jiwa maupun harta masyarakat yang tinggal di

daerah tersebut.10

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,

terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa

di Indonesia. Proporsi populasi jumlah suku bangsa di

Indonesia menurut sensus Tahun 2000 sebagai berikut:

Suku Jawa (41,7%), Sunda (15,4%), Tionghoa-Indo (3,7%),

%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker#.U4iU264U200>, [10 Mei 2014].

10 Antaranews, http://www.antaranews.com/berita/382892/indonesia-masih-hadapi-konflik-sara, [3 Februari 2015].

8

Melayu (3,4%), Madura (3,3%), Batak (3,0%), Minangkabau

(2,7%), Betawi (2,5%), Bugis (2,5%), Arab-Indo (2,4%),

Banten (2,1%), Banjar (1,7%), Bali (1,5%), Sasak

(1,3%), Makassar (1.0%), Cirebon (0,9%), danbanyak

suku-suku terpencil, terutama di Kalimantan dan Papua

dengan populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan

orang.11

Konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)

yaitu suatu konflik yang dilatarbelakangi sentimental

antar suku, agama, ras,atau golongan tertentu.12

Konflik yang merebak di Indonesia merupakan konflik

horizontal yang berbasis isu agama dan etnis serta

faktor tingkat kesejahteraan yang tidak merata, di

berbagai daerah di Indonesia konflik yang berbasis isu

agama dan etnis sangat mudah menjadi konflik kekerasan

dan menarik keterlibatan aktor lintas regional serta

sangat sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut karena

11Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=153>, [15 September 2014].

12Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,1989, hlm. 427.

9

konflik yang berbasis isu agama dan etnik cenderung

melampaui batas-batas geografis dan tidak mudah untuk

dinegosiasikan serta tidak rasional.13 Beberapa faktor

berbeda yang dapat dihubungkan dengan konflik dan/atau

yang penting untuk menengahi ketegangan dalam konteks

Indonesia, termasuk di dalam faktor-faktor ini (tetapi

tidak sebatas ini saja) adalah kemiskinan, kesenjangan

sosial, ketidakpastianpendapatan, pengangguran,

ketidakadilan dalam pembangunan, dampak

industrialisasi, desentralisasi, ketidakjelasan hak

atas tanah, kesenjangan ekonomi dan pengaturan sumber

daya alam regional. Selain itu, konflikbisa terjadi

akibat dinamika sosial seperti gesekan kelompok

(misalnya antar kelompok agama dan antar kelompok

etnis).14

13 Laporan Departemen Pertahanan Republik Indonesia, RagamKonflik Di Indonesia Corak Dasar Dan Resolusinya, Departemen PertahananRepublik Indonesia, hlm. 14, 2010.

14 The World Bank, Social Development Notes Conflict Prevention AndReconstruction: Konflik Lokal Indonesia Peristiwa Dan Pola, 2004, hlm. 3.

10

Kemajuan teknologi ini pun lambat laun

mempengaruhi bentuk komunikasi yang terjadi antar

individu munculnya perangkat-perangkat komunikasi

seperti handphone dan juga komputer telah banyak

membawa pengaruh terhadap masyarkat, seiring

perkembangan teknologi tersebut juga muncul sebuah

fenomena baru seperti media sosial (Social Media).

Munculnya media sosial tersebut juga telah membawa

perubahan dalam masyarakat terutama guna bertukar

informasi dan juga menjalin hubungan antara satu sama

lain.

Perubahan pola komunikasi antar individu/kelompok

yang terjalin melalui komunikasi tidak langsung baik

melalui SMS, Jejaring Sosial dan lainnya menjadi salah

satu dampak dari kemajuan teknologi dimana dengan

adanya perkembangan zaman, maka akan timbul

problematika baru dan disitulah dibutuhkannya sebuah

peraturan yang mengatur megenai permasalahan ataupun

pelanggaran yang mungkin muncul dikarenakan adanya

kemajuan teknologi. Mengutip Mantan Presiden Amerika

11

Serikat John F Kennedy “The Progress of law should anticipate the

progress of technology”.15

Jejaring sosial seperti facebook merupakan sebuah

fasilitas yangdapat digunakan oleh penggunanya untuk

menjalin komunikasi dengan kerabat, saudara, ataupun

dengan membuat semacam grup milis yang bertujuan untuk

berbagi informasi antara sesama pengguna facebook,

ataupun hanya untuk mengutarakan pandangan pribadi

terkait suatu fenomena sosial yang terjadi di

lingkungan sekitar.

Jejaring sosial yang pada awalnya bertujuan untuk

mengakomodir keperluan komunikasi antara individu

maupun kelompok dengan individiu atau kelompok lainnya,

berpotensi juga menimbulkan adanya tindak pidana baik

berupa penipuan berkedok iklan hingga adanya penghinaan

dan pencemaran nama baik seseorang.

Pada dasarnya kebebasan dalam berpendapat di muka

umum dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, akan tetapi

kebebasan dalam berpendapat tersebut merupakan

15Pidato Kenegaraan saat peluncuran proyek Appollo tahun 1961

12

kebebasan berpendapat yang bertangggung jawab dan tetap

harus mematuhi norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Akan tetapi hingga saat ini masih banyak pihak-pihak

yang menggunakan jejaring sosial sebagai media berbagi

pemikiran dengan cara-cara yang tidak santun dan

terkadang cenderung mendiskreditkan pihak-pihak

tertentu, sebagaimana peneliti telah sebutkan

sebelumnya mengenai isu-isu SARA yang di Indonesia

sangat sensitif dan dapat memancing bentrok antar

golongan tertentu.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik( Selanjutnya disebut UU ITE) mengatur

mengenai kegiatan cyberspace di Indonesia, dimana UU ITE

telah mmengakomodir peraturan yang bertujuan mencegah

terjadinya penyalahgunaan dalam pemanfaatan media

elektronik itu sendiri, salah satu perbuatan yang

dilarang di dalam UU ITE adalah adanya pennyebaran atau

penghasutan informasi yang bermuatan SARA, hal tersebut

mengingat bahwa isu tersebut merupakan permaslahan yang

13

cukup sensitif di Indonesia sebagaimana telah peneliti

kemukakan.

Efektivitas pasal tentunya dapat dilihat dari

setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan

penerapan/penegakan (law enforcement). Secara pengaturan,

perumusan pasal ini sudah dinilai cukup. Sedangkan,

dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud,

tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau

dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit

diukur parameter efektivitasnya.

Adanya pihak-pihak yang mengutarakan pendapatnya

mengenai suatu permasalahan sosial yanng terjadi di

lingkungannya pada dasarnya dapat dibenarkan selama hal

tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum yang

berlaku, akan tetapi pendapat mengenai suatu kejadian

yang terjadi di dalam sebuah masyarakat hendaknya

dilakukan dengan santun dan tidak mendiskreditkan

golongan tertentu.

Berdasarkan asas legalitas suatu perbuatan dapat

dipidana apabila perbuatan tersebut merupakan suatu

14

tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam

undang-undang.16Berkaitan dengan hal tersebut suatu

perbutan dapat dijatuhi pidana atau rumusan delik,

namun tidak selalu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika

perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan delik,

diperlukan tiga syarat yaitu:17

1. Perbuatan manusia

Bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan dan

bukan hanya niat atau keyakinan belaka, atau

sudah ada tindakan konkret dari niatan tersbut;

2. Bersifat melawan hukum

Berarti perbuatan tersebut telah melanggar

hukum baik formil dan materiil;

3. Perbuatan tersebut dapat dicela.

Karakteristik dari komputer khususnya jaringan

internet yang tidak mengenal batas geografis

menyebabkan penerapan suatu peraturan menjadi kurang

16 P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru,Bandung, 1984, hlm. 172.

17 Edmon Makarim, Ibid, hlm. 404.

15

efektif, kejahatan yang dilakukan melalui komputer

dapat dilakukan dimana saja secara anonim.18

Hal yang paling berkaitan erat dengan sistem

komputer adalah brainware yang menjadi faktor manusia

atau pengguna dari komputer itusendiri.19 Kualitas dari

suatu informasi dalam hal ini informasi elektronik

tergantung pada tiga hal yaitu:20

1. Akurasi

Maksud dari akurasi adalah informasi tersebut

harus bebas karena kesalahan dan tidak bias,

dalam artian bahwa informasi tersebut harus

jelas maksud dan tujuannya;

2. Ketepatan Waktu

Informasi tersebut bukan sesuatu yang sudah

usang;

3. Relevansi

18 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hlm. 390.

19 Edmon Makarim, Idem.20 David I, Bainbridge, Computer And The Law, sebagaimana dikutip

Edmon Makarim Dalam Bukunya, Kompilasi Hukum Telematika, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hlm. 395.

16

Informasi tersebut memiliki manfaat bagi

pemakai atau pihak lain yang membutuhkan.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU

ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA).

Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai

berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkaninformasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupermusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentuberdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Ditinjau dari tujuannya pasal ini adalah mencegah

terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan

perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi

negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam

pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif.

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang

menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang

17

berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan

maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau

melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal

28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat

dipergunakan oleh Aparat penegak Hukum untuk menjerat

pelaku yang menuliskan status tersebut.Ancaman pidana

dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam

Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Adanya pihak-pihak yang mengemukakan pendapat

dengan cara yang tidak santun dan mendiskreditkan

golongan tertentu terutama pendapat yang diutarakan

melalui media sosial dan mendiskreditkan suku tertentu

dapat memicu timbulnya kerusuhan yang dilatari adanya

isu SARA, sebagaimana yang terjadi di Sumbawa yang

dilatar belakangi isu bahwa telah terjadi pembunuhan

oleh aparat kepolisian yang berasal dari suku Bali

terhadap seorang wanita yang merupakan orang asli

Sumbawa, dimana kerusuhan tersebut dipicu oleh salah

18

satunya adalah adanya pendapat yang dikemukakan oleh

warga asli Sumbawa yang bernama Dedi Rahman alias Dedi

Zamawa dimana Dedi Zamawa mengunggah status dalam media

social facebook yang intinya menyatakan bahwa agar warga

Sumbawa bersiap-siap bahwa akan ada kerusuhan di

Sumbawa yang diakibatkan adanya pembunuhan oleh oknum

aparat kepolisian dan mengajak warga lainnya agar

bersiap-siap untuk menyerang warga suku Bali yang

berada di daerah tersebut dimana dikarenakan

pengunggahan status tersebut terjadi kerusuhan di

Sumbawa yang menimbulkan kergian materiil maupun

imateriil yang tidak sedikit bagi warga suku Bali yang

menetap di Sumbawa. Akibat dari kerusuhan ini 478

bangunan dirusak dan sekitar 3000 warga suku Bali di

Sumbawa mengungsi, total kerugian materil mencapai

lebih dari 10 Miliar Rupiah.21 Pihak Kepolisian

Menangkap 8 orang yang dianggap sebagai provokator

salah satunya adalah Dedi Rahman alias Dedi Zamawa yang

21 Tempo.com, http://www.tempo.co/read/news/2013/01/22/058456304/Sumbawa-Rusuh-Rumah-dan-Pura-Terbakar, <1 Desember 2014>.

19

mengunggah status yang menghasut di media sosial

facebook, Dedi Zamawa dijatuhi hukuman berupa pidana

kurungan selama 2 Tahun 6 Bulan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa bagaimana

sebuah informasi elektronik yang diunggah melalui media

sosial dapat menimbulkan efek destruktif yang cukup

masif, hal ini menunjukan bahwa media sosial memiliki

peranan yang kuat dalam komunikasi antar masyarakat.

Adapun tugas akhir lain yang menyangkut mengenai

tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial

facebook adalah sebagai berikut:

1. Aspek Hukum Penggunaan Media Elektronik

Jejaring Sosial (Social Network)Facebook Dalam

Penistaan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor

1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

Dikaitkan Dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

20

Dan Transaksi Elektronik. Disusun dalam bentuk

skripsi oleh Jean Fransisca (110110070515);

2. Tindak Pidana Kesusilaan Media Jejaring Sosial

Facebook Menurut Pasal 296 KUHP Dikaitkan

Dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-

Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Disusun dalam bentuk skripsi oleh Riski Yoska

Martedi (AX035506).

Berdasarkan latar belakang di atas maka dengan ini

peneliti berminat untuk mengangkat tugas akhir dalam

bentuk studi kasus dengan judul “STUDI KASUS TERHADAP

PUTUSAN PEGADILAN NEGERI SUMBAWA NOMOR 102/Pid.

B/2013/PN.SBB TENTANG PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK

YANG MEMUAT ISU SARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11

TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

B. Kasus Posisi

Kasus ini bermula dengan munculnya peristiwa

kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 19

Januari 2013 sekitar jam 23.30 WITA di Jalan Jurusan

21

Sumbawa-Kanar KM 15-16 yang melibatkan 1 unit sepeda

motor Yamaha Mio dengan No.Polisi DK 5861 WY yang

dikendarai oleh I Gde Nyoman Swarjana alias Tukul yang

merupakan anggota Kepolisian yang berasal dari Bali

(Suku Bali) yang sedang membonceng Arniati yang berasal

dari Sumbawa, dimana kecelakaan tersebut telah

menyebabkan Arniati meninggal dunia pada Tanggal 20

Januari 2013 sekitar jam 00.45 WITA sementara I Gde

Nyoman Swarjana mengalami luka-luka, pihak keluarga

menganggap bahwa kematian dari Arniati tidak wajar

dikarenakn terdapat luka lebam di sekujur tubuh Arniati

sehingga muncul anggapan bahwa Arniati meninggal bukan

karena kecelakaan tersebut yang kemudian memunculkan

berbagai spekulasi mengai kematian dari Arniati.

Terdakwa Dedy Rahman alias Dedy Zamawa yang

mendengar informasi tersebut kemudian mengunggah kata-

kata di jejaring sosial facebook dengan menggunakan

bahasa Sumbawa yang berbunyi:

“luk riri..polisi bali..semate tau samawa…ya bakal terjadi lagi nih konflik

SARA samawa ta”

22

Yang dalam bahasa indonesia berarti:

“kok seperti ini polisi Bali bunuh orang Sumbawa akan

terjadi lagi konflik SARA di Sumbawa ini”. Dimana

selanjutnya muncul berbagai komentar dari anggota grup

samawa di jejaring sosial facebook tersebut.

Dari berbagai komentar yang muncul di grup

tersebut banyak yant tujuannya menegur Terdakwa agar

tidak memancing munculnya kebencian antar suku dan agar

menghormati proses penyelidikan yang dilakukan Polres

Sumbawa. Dikarenakan adanya penyebaran isu berbau SARA

tersebut kemudian pada Tanggal 22 Januari telah terjadi

perusakan dan penjarahan terhadap tempat ibadah orang

Bali di Sumbawa dan juga terhadap beberapa toko, rumah

dan hotel milik yang dimiliki oleh penduduk yang

berasal dari Bali.

Terdakwa Dedi Rahman alias Dedi Zamawa didakwa

dengan pasal berlapis yakni Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal

45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tetntang

Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penyebaran

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

23

kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar

golongan) atau Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana tentang penghasutan kepada orang lain untuk

melakukan tindak pidana.

Majelis Hakmi Pengadilan Negeri Sumbawa kemudian

menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 2

tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah)