KORPS PEMBINAAN TARUNA DAN SISWA

SENAT KORPS TARUNA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DISKUSI KELUARGA ASUH

“CAKRA”

AKADEMI KEPOLISIAN

TANGGAL 31 MARET 2012

SEMARANG, MARET 2012

KORPS PEMBINAAN TARUNA DAN SISWA

SENAT KORPS TARUNA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DISKUSI KELUARGA ASUH

AKADEMI KEPOLISIAN

TANGGAL 31 MARET 2012

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sehubungan dengan isu kenaikan harga bahan bakar minyak, ada

beberapa aksi anarkis maupun protes yang dilakukan oleh beberapa

oknum masyarakat, kepala daerah, bahkan tokoh politik. Oleh karena itu

diperlukan adanya tanggapan-tanggapan atau beberapa masukkan untuk

mencari solusi dari pokok permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut

didapat melalui diskusi yang dilakukan oleh Taruna tingkat I, II, dan III

dan dibagi berdasarkan keluarga asuh. Pelaksanaan diskusi ini

dilaksanakan di ruang lingkup Graha Taruna Akademi Kepolisian pada

hari Minggu, tanggal 31 Maret 2012, maka disusunlah hasil laporan

diskusi berkaitan dengan isu kenaikan harga bahan bakar minyak.

Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar

terhitung mulai tanggal 1 April 2012 serta rencana kenaikan Tarif Dasar

Listrik (TDL) secara bertahap sebesar 10%, saat ini masih dalam tahap

pembahasan dan pengkajian oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR

sebagai langkah untuk menjaga perekonomian Negara akibat dari harga

BBM dunia yang kecenderungannya semakin mengalami kenaikan serta

untuk mengantisipasi terjadinya berbagai bentuk gejolak ditengah-tengah

masyarakat yang akan timbul nantinya sebagai dampak dari kebijakan

kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sejak awal digagasnya rencana pemerintah untuk menaikkan harga

BBM bersubsidi, tanggapan beragam dari kalangan masyarakat, pengamat

ekonomi, para pengusaha maupun dari kalangan tokoh politik semakin

meningkat. Kebijakan rencana kenaikan BBM bersubsidi memicu

munculnya Pro dan Kontra yang diperkirakan akan meluas menjadi aksi-

aksi protes bahkan kemungkinan terjadinya rusuh massa khususnya dari

kalangan mahasiswa, LSM maupun kelompok masyarakat yang akan

merasakan dampak langsung dari kenaikan harga BBM bersubsidi

dimaksud antara lain petani, nelayan, sopir angkutan umum serta

masyarakat kecil pengguna BBM.

Dampak lain yang diakibatkan terkait dengan kenaikan harga BBM

bersubsidi yaitu berpengaruh terhadap ongkos/biaya produksi dan

distribusi barang dan jasa yang tentunya mendorong naiknya harga-harga

kebutuhan masyarakat seperti sembako, bahan bangunan, property, tarif

angkutan umum dll. Disamping itu juga akibat dari kenaikan harga BBM

bersubsidi juga akan berdampak terhadap terjadinya inflasi, adanya

penimbunan BBM oleh para spekulan untuk mendapatkan keuntungan,

terjadinya pembelian BBM secara besar-besaran yang memicu terjadinya

kelangkaan khususnya menjelang diberlakukannya kenaikan tanggal 1

April 2012.

Terkait dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan langkah-langkah

antisipasi terhadap munculnya gejolak dan berbagai bentuk potensi

kerawanan yang akan menganggu stabilitas Kamtibmas khususnya

diwilayah NTB sehingga kondisifitas keamanan menjelang dan pada saat

diberlakukannya kenaikan harga BBM bersubsidi pada tanggal 1 April

2012 mendatang dapat tetap terjaga.

B. Dasar

Arahan Kepala Korps Pembinaan Taruna dan Siswa Kombespol

Drs M. CHAIRUL NUR ALAMSYAH, SH, MH tentang Pemahaman

taruna terhadap peristiwa terkini.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibuatnya laporan pelaksanaan kegiatan hasil diskusi ini

adalah untuk memberikan laporan kepada Pimpinan sehubungan

dengan pelaksanaan kegiatan diskusi keluarga asuh yang

dilaksanakan di ruang lingkup Graha Taruna Akademi Kepolisian

Semarang pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2012.

2. Tujuan dibuatnya laporan ini yaitu sebagai pendapat, masukkan, dan

hasil diskusi dari setiap keluarga asuh terhadap kebijakan Pemerintah

terhadap kenaikkan harga bahan bakar minyak.

D. Ruang Lingkup

Melaksanakan kegiatan diskusi keluarga asuh mengenai kebijakan

Pemerintah terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak yang

dilaksanakan di Graha Taruna Akademi Kepolisian Semarang pada

tanggal 31 Maret 2012 dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

II. PELAKSANAAN

A. Waktu dan tempat

Kegiatan diskusi keluarga asuh tersebut dilaksanakan pada :

1. Hari / Tanggal : Minggu, 31 Maret 2012

2. Pukul : 08.00 s/d 11.00 WIB

3. Tempat : Graha Taruna Akademi Kepolisian Semarang

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Perkembangan Masalah

1. Kebijakan pemerintah tentang rencana kenaikan harga BBM

bersubsidi jenis premium dan solar yang akan diberlakukan

tanggal 1 April 2012, didasarkan atas harga BBM dunia yang

cenderung mengalami kenaikan dimana saat ini harga BBM

dunia sudah mencapai U$ 122/barel yang dipandang sangat

memberatkan APBN. Kenaikan harga BBM dunia didorong

karena terjadinya krisis politik dan keamanan yang sedang

melanda negara-negara penghasil minyak serta meningkatnya

kebutuhan minyak dunia.

2. Naiknya harga BBM dunia secara langsung telah berpengaruh

terhadap APBN, dimana jumlah subsidi BBM dan Listrik yang

dikeluarkan pemerintah semakin membengkak dari alokasi yang

dipatok pada APBN 2012. Dalam APBN 2012 subsidi energi

dianggarkan sebesar Rp. 168,559 triliun terdiri dari subsidi BBM

dan Elpiji 3 Kg sebesar Rp. 123,559 triliun dan subsidi listrik

sebesar Rp. 44,96 triliun dengan asumsi harga BBM dunia yang

telah diproyeksikan sebesar U$ 90/barel. Namun seiring dengan

kenaikan harga BBM dunia yang saat ini sudah mencapai U$

122/barel, apabila harga BBM dalam negeri tidak segera

dinaikkan akan berdampak terhadap

bertambahnya/membengkaknya subsidi BBM dan Listrik yang

mencapai Rp. 55 triliun untuk BBM dan Rp. 53 Triliun untuk

listrik.

3. Subsidi BBM yang selama ini diberlakukan pemerintah lebih

banyak dinikmati oleh golongan masyarakat ekonomi menengah

keatas dan pengusaha dibandingkan masyarakat ekonomi bawah

yaitu hampir 75% dinikmati oleh masyarakat yang

berpenghasilan menengah keatas sedangkan sisanya dinikmati

masyarakat bawah, kondisi ini dinilai bahwa subsidi BBM yang

selama ini diberlakukan pemerintah tidak tepat sasaran.

4. Terkait dengan akan diberlakukannya kebijakan tentang kenaikan

harga BBM bersubsidi tanggal 1 April 2012 mendatang,

dipastikan akan berpengaruh luas terhadap berbagai aspek

kehidupan masyarakat diantaranya naiknya ongkos biaya

produksi dan distribusi barang dan jasa yang secara langsung

akan mempengaruhi naiknya harga berbagai kebutuhan

masyarakat, tarif/ongkos jasa transportasi, meningkatnya jumlah

angka kemiskinan serta terjadinya inflasi yang akan mengganggu

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

5. Meskipun rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis

premium dan solar oleh pemerintah sudah diputuskan akan

diberlakukan mulai tanggal 1 April 2012, namun hal tersebut

tidak akan serta merta bisa dilaksanakan apabila belum dilakukan

perubahan atas APBN tahun 2012 dimana didalamnya tidak

mengatur tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tahun

2012, sehingga terlebih dahulu harus disusun RAPBNP tahun

2012 yang mengatur tentang kenaikan harga BBM bersubsidi

untuk tahun 2012. Disamping itu juga harus ada persetujuan

dari DPR RI yang artinya bahwa keputusan untuk menaikkan

harga BBM bersubsidi masih akan melalui proses yang panjang,

mengingat terdapat beberapa fraksi yang menolak rencana

tersebut diantaranya PDIP, Hanura dan PKS.

6. Merujuk dari pengalaman pada tahun 2008 pada saat

diberlakukannya kenaikan harga BBM bersubsidi yang

memunculkan berbagai bentuk aksi protes dan aksi unjuk rasa,

menjelang dan pada saat diberlakukannya kenaikan harga BBM

bersubsidi tanggal 1 April 2012 serta rencana kenaikan TDL

secara bertahap sampai dengan sebesar 10 % juga akan

memunculkan aksi-aksi protes dan aksi unjuk rasa oleh kelompok

mahasiswa, LSM dan masyarakat dengan tuntutan penolakan

terhadap kenaikan tersebut. Melihat kondisi politik dan

keamanan saat ini yang cenderung mengalami peningkatan

seiring dengan munculnya isu/kasus-kasus besar yang melibatkan

para tokoh politik dan pejabat pemerintahan serta menjadi

perhatian publik seperti kasus korupsi wisma atlet, kasus korupsi

pajak, belum tuntasnya penanganan terhadap kasus bailout Bank

Century serta semakin menurunnya kepercayaan masyarakat

terhadap kinerja pemerintah dan penegakan hukum di Indonesia,

semakin berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat dengan

melakukan aksi-aksi anarkhis dan rusuh massa, sehingga eskalasi

gangguan Kamtibmas menjelang dan pada saat diberlakukannya

kenaikan harga BBM dan TDL akan semakin meningkat.

b. Perkembangan Kondisi

Berkaitan dengan rencana kenaikan BBM bersubsidi tanggal 1 April

2012 dan rencana kenaikan TDL secara bertahap sebesar 10 % pada

tahun 2012, telah berpengaruh terhadap perkembangan kondisi saat

ini, antara lain :

1. Munculnya pro dan kontra khususnya dilakalangan tokoh-tokoh

politik dan dikalangan DPR RI sendiri sehingga pembahasan

dan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah untuk

menaikkan harga BBM bersubsidi tanggal 1 April 2012 berjalan

alot. Dalam usulan resmi pemerintah ke DPR RI terkait rencana

kenaikan harga BBM bersubsidi yang masuk dalam RAPBNP

2012, terdapat 2 (dua) opsi yaitu :

a. Menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar

sebesar Rp. 1.500/liter sehingga harganya akan menjadi Rp.

6.000/liter yang artinya pemerintah akan dapat menghemat

subsidi BBM sekitar Rp. 57 Triliun. Terhadap opsi ini

harga BBM dalam negeri tidak mengikuti fluktuasi harga

BBM dunia.

b. Menetapkan subsidi BBM sebesar Rp. 2.000/liter yang

artinya harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar

akan berfluktuasi mengikuti harga minyak dunia seperti

yang berlaku pada harga pertamax dan harga BBM non

subsidi. Jika harga keekonomian premium sebesar Rp.

9.000/liter maka pemerintah akan memberikan subsidi Rp.

2000/liternya sehingga premium bersubsidi akan dijual Rp.

7000/liter, begitupun sebaliknya apabila harga

keekonomian premium Rp. 8.000/liternya maka BBM

subsidi akan ikut turun menjadi Rp. 6.000/liter. (harga

keekonomian disesuaikan dengan harga minyak dunia).

Keputusan tentang besaran dan skema rencana kenaikan

BBM bersubsidi masih menjadi perdebatan di kalangan

Legislatif/DPR RI.

2. Dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan BBM bersubsidi

terhadap masyarakat khususnya kalangan masyarakat miskin

yang diperkirakan mencapai 18,5 juta (30%), pemerintah telah

mengambil langkah-langkah antisipasi berupa rencana pemberian

kompensasi terhadap masyarakat dengan anggaran yang

disiapkan mencapai Rp. 25 triliun lebih. Kompensasi tersebut

akan disalurkan melalui 4 (empat) program yaitu program

bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), program

subsidi siswa miskin, program penyaluran beras miskin (Raskin)

dan subsidi pengelola angkutan (transport) masyarakat/desa.

Namun demikian rencana kebijakan pemberian kompensasi

tersebut masih menuai kritik dan kecaman bahkan penolakan

dari berbagai kalangan terutama kalangan politik yang

menganggap hal tersebut sebagai bentuk ketidakcerdasan

pemerintah yang justru dapat menimbulkan permasalahan baru

ditengah-tengah masyarakat.

3. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi

terhitung tanggal 1 April 2012 telah mulai berpengaruh terhadap

harga kebutuhan pokok masyarakat dipasaran. Beberapa harga

kebutuhan pokok masyarakat telah mengalami kenaikan seperti

harga sayur mayur, harga minyak goreng, cabe dll. Rencana

pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dimanfaatkan oleh

para pedagang dan spekulan untuk meraih keuntungan.

4. Sejak awal April 2012, aksi protes/aksi-aksi unjuk rasa menolak

kenaikan harga BBM dibeberapa wilayah seperti Makasar,

Jabar dan Banten mulai marak dan telah meluas/diikuti oleh

kalangan mahasiswa, LSM dan kelompok masyarakat lainnya

diwilayah Indonesia.kebanyakan dari para demonstran menuntut:

a. Penolakan terhadap kenikan BBM karena dianggap dapat

mengakibatkan dampak buruk yang sangat besar bagi

masyarakat serta perekonomian Indonesia akan semakin

melemah, akan menimbulkan implikasi terhadap rakyat

sehingga akan membuat kenaikan harga sembako dan

transportasi.

b. Menolak kenaikan harga BBM dan TTL.

c. Menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada

tanggal 1 April 2012

d. Memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan memperkuat

basis-basis pangan dalam negeri dan memperbaharui undang-

undang Minerba.

e. Melakukan pemerataan pembangunan serta merevisi peraturan

perimbangan dana pemerintah pusat dan daerah menjadi

benar-benar berimbang secara bijak dan tepat.

C. Hasil Yang Dicapai

a. Kebijakan pemerintah yang merencanakan akan menaikkan

harga BBM bersubsidi pada tanggal 1 April 2012

didasarkan atas adanya kenaikan harga BBM dunia yang

terus meningkat, dimana saat ini sudah menembus U$

122/barel jauh dari asumsi harga BBM dunia yang dipatok

pemerintah pada APBN tahun 2012 yang hanya sebesar U$

90/barel, sehingga dinilai memberatkan biaya subsidi yang

dikeluarkan pemerintah khususnya subsidi energi tahun ini.

Pertimbangan tersebut menuntut pemerintah untuk segera

menaikkan harga BBM bersubsidi guna mengendalikan

subsidi yang dikeluarkan pemerintah.

b. Besaran kenaikan harga BBM bersubsidi yang diusulkan

pemerintah untuk jenis premium dan solar yaitu sekitar Rp.

1500/liter sehingga menjadi Rp. 6.000/liter. Namun

demikian pemerintah dalam usulannya ke DPR RI terdapat

juga usulan lain yaitu pematokan subsidi BBM bersubsidi

sebesar Rp. 2000/liter yang mana apabila usulan ini

disetujui pemerintah maka harga BBM bersubsidi kedepan

akan mengalami fluktuasi mengikuti keekonomian harga

BBM dunia setelah dikurangi Rp. 2000/liter. Apabila harga

keekonomian BBM dunia naik Rp. 9000/liter maka

dikurangi Rp. 2000/liter harga BBM bersubsidi dalam

negeri menjadi Rp. 7000/liter begitupun sebaliknya apabila

harga keekonomian BBM dunia turun Rp. 7000/liter maka

akan dikurangi Rp. 2000/liter sehingga harga BBM

bersubsidi dalam negeri menjadi Rp. 5000/liter. Usulan

tentang pematokan subsidi BBM oleh kalangan pengamat

perminyakan dinilai lebih efektif dan solutif untuk jangka

panjang karena dapat meredam gejolak harga minyak

terhadap APBN, namun demikian keputusan tetap berada

pada pemerintah bersama-sama dengan DPR RI.

b) Dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan BBM bersubsidi

terhadap masyarakat khususnya kalangan masyarakat miskin,

pemerintah berencana akan memberikan kompensasi terhadap

masyarakat dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp. 25

triliun. Kompensasi tersebut akan disalurkan melalui 4 (empat)

program yaitu program bantuan langsung sementara masyarakat

(BLSM), program subsidi siswa miskin, program penyaluran beras

miskin (Raskin) dan subsidi pengelola angkutan (transport)

masyarakat/desa.

c) Terlepas dari hal tersebut diatas, kenaikan harga BBM bersubsidi

dipastikan berdampak terhadap biaya/ongkos produksi dan

distribusi barang dan jasa yang meluas terhadap naiknya harga

kebutuhan pokok masyarakat maupun harga barang lainnya. Hal

tersebut sudah mulai dirasakan masyarakat terutama terhadap

harga kebutuhan pokok masyarakat di beberapa pasar tradisional.

d) Menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi tanggal 1 April 2012,

aksi-aksi unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah tersebut sudah

mulai marak dibeberapa wilayah di Indonesia. Aksi-aksi protes

dan unjuk rasa juga meluas diwilayah NTB baik dalam jumlah

massa yang sedikit sampai dengan jumlah massa yang besar dari

gabungan berbagai kelompok Ormas. Berdasarkan hasil Pulbaket

dilapangan, rencana aksi-aksi unjuk rasa dari kalangan LSM,

Mahasiswa dan kelompok masyarakat sudah mulai terdeteksi dan

telah berlangsung sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan awal

April 2012.

e) seluruh jajaran Kepolisian Daerah beserta Polres jajaran saat ini

telah meningkatkan kegiatan langkah-langkah antisipasi berupa

deteksi dini dan pengamanan terhadap obyek-obyek vital dan

obyek sasaran aksi unjuk rasa/protes khususnya Pertamina dan

SPBU diwilaya dalam rangka mencegah terjadinya aksi-aksi

penimbunan dan aksi anarkhis menjelang kenaikan harga BBM

bersubsidi tanggal 1 April 2012 mendatang, namun demikian

kelompok masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu yang ingin

memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini untuk menciptakan

instabilitas Kamtibmas akan dilakukan dengan berbagai macam

cara yang sangat sulit terdeteksi, sehingga kemungkinan terhadap

terjadinya kelangkaan BBM dan aksi-aksi anarkhis masih

berpeluang terjadi.

D. Hambatan

Dalam pelaksanaan kegiatan diskusi keluarga asuh ini Taruna TK. I,

Tk. II, dan Tk. III yang dilaksanakan di Graha Taruna Akademi

Kepolisian Semarang pada tanggal 31 Maret 2012 masih memiliki

beberapa hambatan, antara lain :

1. Keterbatasan pengetahuan terhadap permasalahan yang sedang

terjadi, sehingga menyebabkan kurangnya interaksi dari para taruna

dalam menyampaikan pendapatnya.

2. Kurangnya waktu yang diberikan untuk melaksakan diskusi.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan diskusi keluarga asuh Taruna Tk. I, Tk. II, dan

Tk. III yang dilaksanakan di Graha Taruna Akademi Kepolisian pada hari

Sabtu tanggal 31 Maret 2012 berjalan dengan baik dan lancar walaupun

dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan.

Beberapa potensi kerawanan yang akan muncul menjelang dan pada

saat diberlakukannya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tanggal 1

April 2012, antara lain :

A. Terjadinya keresahan dan kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat

berpengaruh terhadap kondisi psikologis akibat kenaikan harga

kebutuhan pokok, tarif/ongkos transportasi, bertambahnya biaya

produksi barang/operasional yang dikeluarkan masyarakat terutama

dirasakan oleh para pedagang, nelayan, petani maupun para sopir/jasa

angkutan umum.

B. Menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi tanggal 1 April 2012, akan

dimanfaatkan oleh masyarakat dan para spekulan untuk membeli BBM

secara besar-besaran baik digunakan untuk aktifitas sehari-hari maupun

untuk ditimbun dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih, sehingga

berakibat pada terjadinya kelangkaan BBM.

C. Terjadinya aksi-aksi protes/unjuk rasa oleh kelompok mahasiswa, LSM

dan Ormas lainnya menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi

yang dapat meluas menjadi aksi-aksi anarkhis maupun rusuh massa

seperti :

1. Perusakan/pelemparan dan pendudukan terhadap

kantor/fasilitas pemerintah.

2. Penghadangan dan penjarahan terhadap mobil/truk

pengangkut Sembako, mobil tangki Pertamina dll.

3. Melakukan pembakaran ban, blokir jalan dan bentrok fisik

dengan aparat keamanan.

4. Kejahatan Publik seperti pelecehan dan penghinaan terhadap

pejabat negara di depan umum, perusakan dan pembakaran

fhoto dan simbol Negara.

5. Penyanderaan dan perusakan terhadap mobil dinas pejabat

pemerintahan/instansi daerah.

D. Dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berseberangan dengan

pemerintahan SBY-BOEDIONO untuk melakukan provokasi dan

pembentukan opini publik dalam rangka menurunkan citra dan

kepercayaan masyarakat serta menurunkan pemerintahan saat ini.

E. Mendorong meningkatnya kasus-kasus kriminalitas didorong oleh

semakin meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat yang tidak

dapat dijangkau oleh perekonomian masyarakat, meningkatnya jumlah

masyarakat pengangguran dan angka kemiskinan, banyaknya jumlah

angka putus sekolah serta tidak adanya penyediaan lapangan pekerjaan

yang memadai.

F. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang

menganggap bahwa pemerintah tidak pernah memperhatikan

kepentingan dan nasib masyarakat bahkan dinilai gagal meningkatkan

taraf hidup/kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini memicu rasa

pesimisme dan apatisme masyarakat sehingga masyarakat akan

cenderung berlaku anarkhis, tidak patuh dan taat kepada hukum

termasuk kepada pejabat pemerintah, tokoh agama maupun tokoh

masyarakat sekalipun serta mudah dimanfaatkan oleh kelompok-

kelompok yang berseberangan dengan pemerintah untuk melakukan

tindakan-tindakan untuk menjatuhkan pemerintah saat ini.

Keberlangsungan ini dapat mengancam stabilitas Kamtibmas.

2. Saran

1. Agar kegiatan diskusi keluarga asuh ini dapat dilaksanakan secara

rutin, sehingga membantu para taruna dalam memahami tugas

seorang polisi jika nanti telah berdinas.

2. Agar alokasi waktu yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan

diskusi keluarga asuh ini diperhatikan kembali, sehingga selain dapat

menambah wawasan para tauna, juga dapat lebih mempererat

hubungan dalam keluarga asuh tersebut antar kakak asuh dan ade

asuh.

Guna mengantisipasi berbagai bentuk potensi kerawanan tersebut

diatas, agar dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

3. Menyusun perencanaan dan langkah-langkah kepolisian dalam upaya

menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif untuk

mengantisipasi/mencegah munculnya aksi-aksi protes, aksi anarkhis,

penimbunan BBM serta menekan terjadinya kasus-kasus kriminalitas

sebagai dampak dari rencana kenaikan harga BBM bersubsidi

ditengah-tengah masyarakat, melalui kegiatan Operasi Khusus

Kepolisian.

4. Fungsi Intelkam diseluruh jajaran meningkatkan kegiatan-kegiatan

Lidik dan monitor terhadap perkembangan situasi ditengah-tengah

masyarakat, disamping melakukan deteksi dini terhadap munculnya

potensi kerawanan yang dapat berpengaruh terhadap keamanan dan

ketertiban masyarakat menjelang dan pada saat diberlakukannya

rencana kenaikan BBM bersubsidi tanggal 1 April 2012.

5. Fungsi Reskrim diseluruh jajaran melakukan tindakan tegas sesuai

ketentuan hukum terhadap pelaku-pelaku pasar yang terbukti

melakukan penimbunan BBM sehingga memicu kelangkaan BBM

serta pengawasan terhadap ulah spekulan yang memanfaatkan

rencana pemerintah untuk menaikkan harga kebutuhan pokok secara

sepihak, bila perlu bersama-sama dengan instansi terkait seperti dinas

ESDM dan perdagangan melakukan pengecekan dan pengawasan

secara langsung pada gudang-gudang distributor/agen untuk

mencegah permainan dari para pelaku pasar dimaksud.

6. Fungsi Binmas diseluruh jajaran melakukan koordinasi dengan

instansi terkait untuk melakukan Sidak/memantau perkembangan

harga dan barang di sejumlah pasar dan SPBU disamping secara

kontinyu tetap melakukan pendekatan dan sosialisasi termasuk

mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan peran

sertanya dalam menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif.

7. Fungsi Sabhara dan Polsek diseluruh jajaran melakukan kegiatan

pengamanan terbuka terhadap SPBU guna mencegah terjadinya

pembelian BBM secara besar-besaran.

8. Fungsi Lalu Lintas seluruh jajaran bersama-sama Sat Brimobda

melakukan pengawalan dan penjagaan terhadap distribusi kebutuhan

pokok dan BBM bersubsidi termasuk jalur-jalur pendistribusiannya

guna mencegah adanya penghadangan dan penyanderaan terhadap

pendistribusian kebutuhan pokok dan BBM bersubsidi oleh kelompok

masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah dimaksud.

9. Mengantisipasi munculnya kelompok/pihak tertentu yang ingin

memanfaatkan kebijakan rencana kenaikan BBM bersubsidi untuk

melakukan provokasi terhadap masyarakat dalam tujuannya untuk

mengacaukan/menciptakan instabilitas Kamtibmas di seluruh wilayah

indonesia terutama di kota- kota besar yang rawan demonstrasi

menanggapi rencana keaikan harga Bahan Bakar Minyak.

10. Melakukan penggalangan dan pendekatan terhadap toga, toma untuk

membantu meningkatkan kewaspadaan terkait dengan keamanan.

11. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi

samping melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) agar

setiap gejala dan indikasi yang mengarah pada hal-hal yang negatif

dapat diantisipasi lebih awal sehingga tidak menimbulkan gangguan

nyata, antara lain :

12. Perlunya Dinas Perindag dan ESDM meningkatkan sosialisasi

ketengah-tengah masyarakat tentang penyebab/alasan pemerintah

dalam menaikkan harga BBM bersubsidi seperti adanya kenaikan

harga BBM dunia, membengkaknya subsidi BBM yang harus

dikeluarkan pemerintah sehingga dapat memberatkan beban

anggaran, subsidi BBM selama ini banyak dinikmati masyarakat

mampu (tidak tepat sasaran) serta alasan/penilaian lainnya sehingga

masyarakat menjadi lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi hal

tersebut, tidak mudah terprovokasi/tergiring oleh pemberitaan media

massa maupun kelompok/elit politik yang menyudutkan pemerintah.

13. Dinas Perindag dan ESDM mengeluarkan surat edaran kepada

seluruh SPBU tentang paraturan pembelian BBM dengan

menggunakan jerigen baik perorangan maupun kelompok pengusaha

kecil dalam rangka mengantisipasi terjadinya penimbunan BBM

seperti : pembatasan pembelian, harus adanya surat rokemendasi dari

pihak/instansi terkait, pembelian boleh dilakukan hanya pada SPBU

tertentu dll.

14. Dinas ESDM melakukan pengawasan dan penindakan yang tegas

terhadap para pengelola SPBU yang terbukti dengan sengaja

membatasi penjualan BBM bersubsidi atau menimbunnya sehingga

terjadi kelangkaan BBM.

15. Dinas Perindag melaksanakan kegiatan operasi pasar murah ditengah-

tengah masyarakat terkait dengan terjadinya kenaikan harga

kebutuhan pokok masyarakat, disamping untuk membantu beban

masyarakat miskin juga untuk menjaga kestabilan harga barang

kebutuhan pokok masyarakat.

16. Pihak Pemda dan DPRD Prop, Kab/Kota, Pertamina, PLN maupun

pihak pengelola SPBU yang akan menjadi sasaran aksi unjuk

rasa/protes masyarakat, meningkatkan koordinasi serta segera

melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila terjadi aksi unjuk

rasa/protes maupun aksi-aksi penghadangan/anarkhis lainnya.

17. Demi mencegah terjadinya aksi-aksi penyanderaan terhadap mobil

tangki pengangkut BBM dan mobil dinas pejabat pemerintah/instansi

daerah (plat merah), pada saat dilakukannya distribusi BBM maupun

tugas/dinas sebisa mungkin menghindari waktu/jam rawan terjadinya

aksi unjuk rasa ataupun kerumunan massa kelompok yang sedang

melakukan aksi unjuk rasa/protes.

18. Guna mencegah terjadinya ketidakpuasan massa pengunjuk rasa

meluas menjadi tindakan pengerusakan terhadap fasilitas

pemerintahan maupun bentrok fisik dengan aparat keamanan,

perlunya para pejabat pemerintahan (Kepala Daerah/DPRD) yang

akan menjadi sasaran aksi unjuk rasa/protes memfasilitasi

aspirasi/tuntutan massa secara arif dan bijaksana, tidak membiarkan

massa menunggu/berorasi dalam waktu yang cukup lama karena hal

tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok

berkepentingan ataupun dapat memicu kemarahan massa dengan

melakukan tindakan-tindakan melawan hukum.

Semarang, Maret 2012

Mengetahui

KETUA SENAT KORPS TARUNA KETUA KELUARGA ASUH

ANGGA SURYA SAPUTRA BOYKE ALEXANDER RAWUNG

BRIGTUTAR NO. AK 09.019 BRIGTUTAR NO. AK 09.366

DOKUMENTASI

PELAKSANAAN KEGIATAN DISKUSI

KELUARGA ASUH “CAKRA”

DAFTAR ANGGOTA DISKUSI:

N

O NAMA

NO

AK TINGKAT PERAN

1 BOYKE ALEXANDER R O9.366 TARUNA TK.III KETUA

2 REZKY PARSINOVANDY O9.399 TARUNA TK.III ANGGOTA

3 TIWI AFRINA O9.394 TARUNA TK.III ANGGOTA

4 RITIAN HANDAYANI O9.066 TARUNA TK.III ANGGOTA

5 M.RESKY RIZAL O9.237 TARUNA TK.III ANGGOTA

6 HARNAS PRIHENDITYO O9.245 TARUNA TK.III ANGGOTA

7 TOMY PRAMBANA O9.276 TARUNA TK.III ANGGOTA

8 KHARISMA ARBITA B 10.166 TARUNA TK.II NOTULEN

9 ISA FAJAR KARUNIAWATI 10.163 TARUNA TK.II ANGGOTA

10 MIA NOVRILLA SAVITRY 10.076 TARUNA TK.II MODERATOR

11 ANIS DWI HERMAWATI 10.188 TARUNA TK.II ANGGOTA

12 DENY INDRAWAN LUBIS 10.011 TARUNA TK.II ANGGOTA

13 D RAJA NAPITUPULU 10.010 TARUNA TK.II ANGGOTA

14 HILLAL ADI IMAWAN 10.161 TARUNA TK.II ANGGOTA

15

OSCAR FAJAR

RAHARDIAN 10.003 TARUNA TK.II ANGGOTA

16 KUMALA ENGGAR 11.368 TARUNA TK.I ANGGOTA

17 FARHA 11.396 TARUNA TK.I

DOKUMENTAS

I

18 YULIANA PLANTIKA 11.379 TARUNA TK.I ANGGOTA

19 ELVIN SEPTIAN 11.146 TARUNA TK.I ANGGOTA

20 TATIT RIZKYAN 11.214 TARUNA TK.I ANGGOTA

21 JOKO EDY  11.259 TARUNA TK.I ANGGOTA

22 SURYADI SAUL 11.323 TARUNA TK.I ANGGOTA

23 HAMDAN AGUS 11.087 TARUNA TK.I ANGGOTA

24 TEGUH KUMARA 11.260 TARUNA TK.I ANGGOTA

25 PANDU HW BATUBARA 11.026 TARUNA TK.I ANGGOTA