diskusi kebijakan logistik nasional terhadap sektor

28
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Oleh: Erwin Raza Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL KEBIJAKAN PENANGANGAN KELANGKAAN LAYANAN DISTRIBUSI LOGISTIK 30 Maret 2021

Upload: others

Post on 02-Nov-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

Oleh:Erwin Raza

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR INDUSTRI KIMIA, FARMASI,

DAN TEKSTIL

KEBIJAKAN PENANGANGAN KELANGKAAN LAYANAN DISTRIBUSI LOGISTIK

30 Maret 2021

Page 2: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

MASALAH KELANGKAAN KONTAINER DAN RUANG KAPAL

PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL

PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)

OUTLINE PRESENTASI

Page 3: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

MASALAH KELANGKAAN KONTAINER DAN RUANG KAPAL

Page 4: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KRONOLOGIS KELANGKAAN KONTAINER GLOBAL

Maret - Agustus 2020

➢ Pandemi Covid-19 banyak negara melakukan

kebijakan lockdown, dan melakukan pembatasan

kegiatan di pelabuhan, akibatnya:

• Kegiatan ekspor dan impor di berbagai negara

mengalami penurunan;

• MLO Internasional mengurangi jadwal pelayaran

dan jumlah armada (blank sailing);

• Kontainer yang telah masuk ke beberapa negara

tujuan ekspor tertahan dan menumpuk.

September - Desember 2020

➢ Beberapa negara mulai membuka lockdown: kegiatan ekspor impor

mulai meningkat dan permintaan kontainer melonjak tajam.

➢ China mulai pulih dari pandemi Covid-19, dan kegiatan ekonomi mulai

bergerak

• Oktober 2020, China melakukan produksi dan ekspor besar-besaran

terutama produk kebutuhan perayaan natal dan tahun baru ke

Amerika.

• Konsentrasi pelayaran internasional lebih diutamakan untuk melayani

Kawasan China-Amerika-Eropa.

• Prioritas angkutan kapal diutamakan untuk fully loaded container.

4

MASALAH KELANGKAAN KONTAINER DAN RUANG KAPAL DI INDONESIA

PENYEBAB:

Shipping liner internasional mengurangi jadwal

pelayaran ke Indonesia, sehingga

ketersediaan kontainer ekspor menjadi langka.

Turunnya volume impor Indonesia.

Shipping liner mereposisi kontainer kosong dari pelabuhan

Indonesia ke luar negeri, karena tingginya permintaan

kontainer kosong dari negara lain, dengan kemampuan

membayar (willingness to pay) tarif lebih tinggi.

Harga ocean freight ditentukan oleh mekanisme

pasar (supply and demand B2B).

Page 5: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

Sumber: https://theloadstar.com/china-looks-ready-to-step-in-again-and-put-a-cap-on-ocean-freight-rates/https://theloadstar.com/new-blow-for-shippers-as-carriers-announce-asia-europe-blankings-for-cny/

5

DINAMIKA KONDISI DAN PRAKIRAAN PELAYARAN GLOBAL 20211. Awal Januari 2021, terlihat tren adanya pemulihan container flow di beberapa hub port di Asia. Sebagai contoh, Pelabuhan Shanghai

salah satu hub di China mulai kembali beroperasi normal ditandai dengan Container Availability Index (CAx) naik sebesar 37,5%

untuk kontainer 40 High Cube dan 200% untuk kontainer Standar.

2. Namun, dalam memasuki Tahun Baru China (12 Feb 2021), Main Line Operator (MLO) seperti Maersk, MSC, CGM, dll merubah

strategi operasional, dengan:

• menghentikan sementara operasi pengiriman dari Asia ke Eropa Utara (Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Islandia, dll)

mulai minggu ke 5-7 tahun 2021, karena penurunan permintaan kapal dari China selama periode tersebut;

• menghindari penundaan di Pelabuhan Eropa Utara akibat dari banyaknya antrian kapal dan keterbatasan peralatan (bongkar

muat dan jumlah kontainer).

3. Kebijakan stabilisasi harga angkutan kapal

• Beberapa Shipping liners mulai menurunkan harga freight yang dikeluhkan pasar untuk menghindari tuduhan monopoli. Namun,

dari sisi Forwarder menilai penurunan tersebut masih belum signifikan.

• Pemerintah China akan menerapkan kebijakan anti-trust melalui penerapan batas tarif angkutan kapal, sehingga diharapkan

terjadi perbaikan harga angkutan setelah China menetapkan kebijakan tersebut;

4. Jadwal pelayaran global: Sea intelligent of US Federal Maritime Commission menilai kinerja shipping liners dianggap masih buruk,

karena belum mampu mengatur jadwal pelayaran.

5. Harga ocean freight masih akan tetap tinggi, dan eksportir Indonesia akan tetap kesulitan melakukan ekspor.

Page 6: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

TREN KENAIKAN HARGA SEWA KONTAINER DAN

KEBUTUHAN KONTAINER EKSPOR INDONESIA 2021

6

Page 7: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

HARGA SEWA KONTAINER

792.72992.44

875.78

409.11 350.78

1661.22

2963.28

1979.94

1042.44 959.11

Asia Amerika Australia

Sesudah COVID-19

Afrika

Rata-Rata Harga Sewa Kontainer Per Tujuan Ekspor (USD)

Eropa

SebelumCOVID-19

• Berdasarkan survey Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) ke

beberapa eksportir November-Desember 2020, harga sewa kontainer

rata-rata naik 152% dibanding harga sebelum pandemi Covid-19.

• Secara rinci, kontainer tujuan Asia naik 110%, Eropa 199%, Amerika

126%, Australia 155%, dan Afrika 173%.

7Sumber: Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB), 2020, diolah

Shanghai Containerized Freight Index

Sumber: https://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp, 2021, diolah

Harga angkutan kontainer dunia pada bulan Januari 2021 rata-rata

sebesar 2.885 USD, dan menunjukan tren yang menurun mulai minggu

ke-2 Februari, dan pada Maret sebesar 2.570 USD.

Jan

uar

i

Page 8: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

PERKIRAAN DATA KEBUTUHAN KONTAINER EKSPOR SAMPAI MARET 2021

Belawan TanjungEmas

TanjungPerak

TanjungPriok

Makassar Sorong

40 HC 1,652 642 631 11,507 60 -

40 DC 357 332 - 113 - -

20 DC 7,613 1,976 15 256 - 49

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

% J

en

isK

on

tain

er

20 DC 40 DC 40 HC

Short Haul 5,616 195 8,326

Long Haul 4,414 627 7,064

10%

0%

30%

20%

60%

50%

40%

80%

70%

90%

100% 100%

% J

en

isP

ela

yara

n

Total Kebutuhan Kontainer: 25.113 kontainer

Kebutuhan Kontainer terbesar:

• 40HC = Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Emas dan Tanjung Perak – lebih banyak untuk pelayaran Long Haul (14.402 kontainer)

• 20DC = Pelabuhan Belawan dan Tanjung Emas – lebih banyak untuk pelayaran Short Haul (9.909 kontainer)

• 40DC = Pelabuhan Belawan dan Tanjung Emas – lebih banyak untuk pelayaran Long Haul (802 kontainer)

Catatan: • Pelayaran short haul dengan tujuan negara Asia Tenggara, China, Jepang, Korea, Taiwan dan Oceania.

• Pelayaran long haul dengan tujuan Eropa, Amerika, Timur Tengah, India dan Pakistan.

Kebutuhan Kontainer Per Pelabuhan Tujuan Pelayaran Per Jenis Kontainer

• DC: DryCargo Container

• HC: High Cube Container8

*SUMBER: INSA

Page 9: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

PERKIRAAN KEBUTUHAN KONTAINER PER KOMODITAS UNTUK SETIAP JALUR PELAYARAN (SHORT HAUL DAN LONG HAUL)

9

2

7

37

80

118

256

525

628

663

886

1373

1482

1867

2010

4860

4901

5450

8363

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Arang

Farmasi

Keramik

Hortikultura

Perikanan

Baja/Besi

Furniture

Plastik

Produk Kimia

Kosmetika

Produk Mineral

TPT

Komponen Alat Berat

Ban

Elektronika

Otomotif

CPO

Makanan dan Minuman

Short Haul

8

10

159

218

225

273

477

519

665

760

1169

1546

1916

2723

3155

4269

4278

5643

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Arang

Farmasi

Keramik

Baja/Besi

Kosmetika

Produk Kimia

Hortikultura

Perikanan

Plastik

Produk Mineral

Komponen Alat Berat

Makanan dan Minuman

Elektronika

Ban

Furniture

CPO

TPT

Otomotif

Long Haul

• Kebutuhan Kontainer pada jalur pelayaran short hauldidominasi oleh produk makanan minuman sebesar 8.363kontainer.

• Sedangkan kebutuhkan kontainer untuk produk TPT sebesar1482 kontainer, produk kimia (663), dan farmasi (7) padajalur pelayaran short haul.

Catatan: • Pelayaran short haul dengan tujuan negara Asia Tenggara, China, Jepang, Korea, Taiwan dan Oceania.

• Pelayaran long haul dengan tujuan Eropa, Amerika, Timur Tengah, India dan Pakistan.

• Untuk Pelayaran long haul, didominasi oleh produk Otomotifsebesar 5.643 container.

• Kebutuhkan kontainer untuk produk TPT sebesar 4278kontainer, produk kimia (273), dan farmasi (10) pada jalurpelayaran long haul.

Sumber: Hasil survey Ditjen PEN, Kemendag, 21 Desember 2020

Page 10: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEBUTUHAN KONTAINER PER KOMODITAS BERDASARKAN JENIS KONTAINER

Berdasarkan Jenis Kontainer, Komoditas yang memiliki kebutuhan kontainer terbesar antara lain:• Ukuran 20DC, komoditas CPO sebanyak 8.206 kontainer;• Ukuran 40HC, produk Otomotif sebanyak 9.443 ribu container, dan;• Ukuran 40DC, produk Furniture sebanyak 873 kontainer.

• DC: DryCargo Container

• HC: High Cube

10

Kebutuhan Kontainer untuk produk TPT, Kimia dan Farmasi berdasarkan Jenis Kontainer antara lain:• Ukuran 20DC, TPT (617 kontainer), Kimia (765 kontainer), dan Farmasi (5 kontainer)• Ukuran 40HC, TPT (4914 kontainer), dan Kimia (126 kontainer)• Ukuran 40DC, TPT (229 kontainer), Kimia (45 kontainer), dan farmasi (12 kontainer)

Sumber: Hasil survey Ditjen PEN, Kemendag, 21 Desember 2020

Page 11: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEBIJAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH

11

Page 12: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

A. KEBIJAKAN JANGKA PENDEK

1. Menurunkan jumlah hari free of demurrage pada proses bongkar muat di pelabuhan dari 14 hari menjadi 7 hari untuk percepatanpergerakan pengumpulan kontainer kosong.

2. Mempercepat proses penyelesaian kepabeanan barang dalam status tidak dikuasai yang menggunakan banyak container 40 ft high cube.

3. Menghimbau eksportir merubah penggunaan kontainer 40 ft high cube ke kontainer 20 ft yang banyak tersedia.

4. Mereposisi kontainer kosong khususnya untuk kontainer 40 ft high cube dari pelabuhan luar negeri terdekat dengan pemberianinsentif dari pemerintah sebesar USD 300 per container.

5. Pelarangan reposisi kontainer kosong ke luar dari Indonesia dalam jangka waktu sampai dengan 14 hari, dengan pemberlakuandisinsentif.

12

Permasalahan Shortage Container sebenarnya lebih bersifat B2B. Dari Sisi Pemerintah, Usulan Kebijakan yangpaling memungkinkan, antara lain adalah:

Dalam rangka meminimalisi dampak kelangkaan kontainer yang mungkin terjadi kembali di masa depan

1. Memberdayakan para pelaku bisnis UMKM Ekspor untuk melakukan negosiasi kontrak pengiriman (freight consignment contract) dengan para MLO.

2. Mendorong tumbuhnya perdagangan internasional (ekspor-impor) di Indonesia.

B. KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

1. Membangun industri manufaktur kontainer untuk dapat menurunkan biaya distribusi dan transportasi.

2. Menarik minat para MLO untuk mendatangkan kapal ke Indonesia secara langsung melalui pembangunan ekosistem pelabuhan yang kompetitif.

C. KEBIJAKAN JANGKA PANJANG

Page 13: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

INPRES NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL

Page 14: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL(Perpres No.26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional)

Pengembangan 6 (enam) Pilar yang dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif

1. Memperlancar arus barang yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatnya daya saing produk nasional.

2. Membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antarwilayah dan antar pulau sampai ke pasar ekspor.

Terwujudnya Sistem Logistik yang Terintegrasi secara Lokal, dan Terhubung secara Global untuk Meningkatkan

Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

MISI

VISI

Paradigma:• Ship follow the trade:

Pengembangan transportasimengikuti perkembangan dinamikaperekonomian wilayah

• Ship promote the trade:✓ Pengembangan transportasi

untuk mengembangkanperekonomian wilayah.

✓ Diperlukan intervensi Pemerintah-subsidi

Page 15: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

15

NLE MENGOLABORASIKAN PROSES DARI HULU KE HILIR

Page 16: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

TINGKAT PENERAPAN OTOMASI

SILO

IN-EFISIENSI DISTRIBUSI BARANG

• Full otomasi/online: Bea Cukai, BPOM• Semi otomasi (gabungan manual dan online): SIMLALA-Kemenhub• Manual: pemesanan container di perusahaan Depo Kontainer di Tanjung Priok

• Dari 18 sistem K/L, hanya 4 K/L yang menggunakan rujukan (profil) Bersama, sehingga perlakuan antara 1 K/L dengan K/L lainnya bisa berbeda sangat ekstrim.

SIstem informasi antara K/L di pelabuhan dengan penyedia jasa (truk) belum terhubung: Sehingga tidak ada transparansi Informasi tentang ketersediaan & kebutuhan alat angkut tidak sinkron, tingginya idle capacity alatangkut, biaya broker, & pengenaan tarif.

Pengguna jasa dalam proses impor/ekspor menyampaikan dokumen yang sama ke beberapa instansi, seperti:➢Dokumen Manifest Barang: disampaikan Agen Pelayaran ke Syahbandar dan Operator Pelabuhan (SIMLALA), Karantina

Pertanian (Manual) dan Bea Cukai (CEISA).➢Contoh: impor daging, diajukan ke Kementan dan Kemendag untuk mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) daging.

BELUM ADA PLATFORM LOGISTIK DARI HULU KE HILIR

Tidak tersedia informasi dari hulu ke hilir secara real time: Mulai dari keberadaan muatan, ketersediaan truk & gudang, transparansi harga sewa gudang dan biaya angkut truk, serta status pengurusan dokumen dan keberadaan barangnya.

DUPLIKASI & REPETISI

PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN PAIN POINTS

# Asymmetric Information, # Silos, # No Capacity Sharing

Page 17: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

Platform Informasi

Publik Payment Platform

DEPO CONT

TOPlatfor

m

Trucking Platform

Ware house Platfor

mPemerintah

Daerah

Shipping Platform

Pengguna Layanan

Batam Logistic Ecosystem

Support Platform

Domestic Platform

Platform Ko-

moditi

NLE adalah Ekosistem Logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut di pelabuhanhingga barang tiba di gudang (hinterland). • Berorientasi kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta: melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi;• Menggunakan teknologi informasi dan teknologi digital

KONSEP PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL MELALUI NLE

Page 18: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

18

INTEGRASI DAN KOLABORASI ANTAR SISTEM DALAM NLE

PELAKU

USAHA

PAYMENT

SERVICES

LAYANAN

PEMERINTAH

PLATFORM

OPERATOR

LOGISTICS

SERVICES

OVERSEAS

GOVT.

OVERSEAS

BUSINESS

Importir

Eksportir

Forwarder

AgenBank

Fintech

Asuransi

Port

Communities

dllPlatforms

trucking

Shipping

Warehousing

dll

Government

Portal

Commercial

entities

Page 19: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN NLE (INPRES NO. 5/2020)

Tugas dan Fungsi Menko Bidang Perekonomian, mengoordinasikan:(1) Penyusunan arah dan kebijakan umum penataan ekosistem logistik nasional; dan(2) Penetapan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan

Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam Inpres 5/2020, tidak menyebutkan secara spesifik tugas Menko Marvest. Namunterdapat penambahan Rencana Aksi Batam Logistics Ecosystem (BLE) yang diinisiasi olehKemenko Marvest.

MENKO EKON MENKO MARVES

Page 20: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN

www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIReformasi Perdagangan, Memastikan Kehadiran Negara pada Penyelenggaraan Perdagangan

“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju”

20

Add Your Footer Here

No Layanan Mitra Keterangan

1. PROSES INBOUND& OUTBOUND

1 SSM Perizinan Memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk melakukan

proses perizinan secara digtal melalui satu pintu

2 SSM Pengangkut Memberikan kemudahan bagi agen/perusahaan pelayaran untuk

pengajuan manifes, pemberitahuan keberangkatan, dan pemberitahuan

kedatangan kapal, baik internasional maupun domestik

3 Trucking Platform penyedia jasa layanan trucking

4 Depo dan Warehouse Platform penyedia jasa depo

5 Delivery Order Platform yang menyediakan layanan DO online

6 Surat Penyerahan Peti

Kemas (SP2)

Platform penyedia jasa layanan penerbitan surat penyerahan peti kemas

(SP2) online

7 Booking Kapal Platform penyedia jasa pemesanan kapal

8 Rencana penerapan SSm

Ekspor

Implementasi pelaksanaan ditargetkan pada bulan September-

Desember 2021

2. PEMBAYARAN ONLINE

9 Pembayaran online melalui

NLELayanan pembayaran satu siklus mulai dari pemesanan DO sampai

penerbitan SP2.

LAYANAN NATIONAL LOGISTICS ECOSYSTEM (NLE)

Page 21: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)

Page 22: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN

www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIReformasi Perdagangan, Memastikan Kehadiran Negara pada Penyelenggaraan Perdagangan

“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju”

PLB sebagai Jawaban Masalah Logistik

• mendekatkan jarak antara pelaku usaha dengan bahan baku di dalam negeri sehingga dapat mendorong penurunan harga bahan baku danmenurunkan harga produksi pabrik

• menarik investasi melalui harmonisasi insentif fiskal, menambahkan tempat asal pemasukan dan tempat tujuan pengeluaran barang• mengurangi beban penimbunan dan menurunkan dwelling time di Pelabuhan

Pusat Logistik Berikat (PLB) sebagai jawaban untuk menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif

PP 85 Tahun 2015 tentang TempatPenimbunan Berikat

PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean,

dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali

PDJPMKPP

PMK Nomor 272/PMK.04/2015 tentangPusat Logistik Berikat

• Perdirjen BC Nomor PER-2/BC/2016 tentang Tata Laksana PengeluaranBarang dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di PLB

• Perdirjen BC No. PER-3/BC/2016 tentang Tata Laksana PengeluaranBarang Impor dari PLB untuk diimpor untuk dipakai

• Perdirjen BC No. 14 dan 15 Tahun 2019

Page 23: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN

www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIReformasi Perdagangan, Memastikan Kehadiran Negara pada Penyelenggaraan Perdagangan

“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju”

2

1

24

46

4

44

5

19

14

1

6

8

13

5

3

5

8 Bentuk PLB

PLB INDUSTRI BESAR

PLB HUB CARGO UDARA

PLB FLOATING STORAGE

PLB BARANG JADI

PLB BAHAN POKOK

PLB ECOMMERCE

PLB IKM

PLB EKSPOR BARANG KOMODITAS

133

3

2

1

1

5

1

2 2

1

PULAU JUMLAH %

Jawa 140 73,26%Sumatera 31 16,04%Sulawesi 1 0,54%Kalimantan 16 8,55%Bali dan Nusa

tenggara 2 1,1%Maluku - 0,0%Papua 1 0,54%

TOTAL 191 100%

Total Jumlah: 147 Di 191 Lokasi

Sumber : Hasil olah data Perusahaan PLB Dit. Fasilitas Kepabeanan, DJBC,

Kemenkeu

per tanggal 29 Maret 2021

SEBARAN PERUSAHAAN PLB + JENIS PLB

Page 24: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN

www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIReformasi Perdagangan, Memastikan Kehadiran Negara pada Penyelenggaraan Perdagangan

“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju”Fasilitas di PLB

Page 25: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN

www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIReformasi Perdagangan, Memastikan Kehadiran Negara pada Penyelenggaraan Perdagangan

“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju”

No Pembanding PLB Non-PLB

1 Kepemilkan Barang Kepemilikan sendiri, Konsinyasi, atau Titipan Kepemilikan barang bebas

2 Masa Timbun Lebih dari 3 Tahun Lebih dari 30 hari barang bebas PLBI 08 September 2020

3 Jangka Waktu Izin Seumur hidup sampai dicabut 5 tahun atau berakhir masa penguasaan

4 Kegiatan Penimbunan & kegiatan sederhana Penimbunan & kegiatan sederhana

5 Nilai Pabean Digunakan NP saat pengeluaran Digunakan NP saat pengeluaran

6 Ketentuan Pembatasan Belum dilakukan saat pemasukan Belum dilakukan saat pemasukan

7 Certificate of Origin Diterima & bisa pengeluaran parsial Diterima dan satu

8 Pengenaan Fiskal saat Pengeluaran Bea Masuk - Pajak Impor Bea Masuk dan Pajak Impor

9 Penyelesaian Fasilitas Masterlist Penyelesaian sewa BOP Migas – Cost Recovery Tidak ada

10 Izin untuk Beberapa Lokasi Dimiliki badan hukum yang sama Tidak ada

11 Bentuk Skep Customized, tematik, KPI Standard

12 Pembayaran Bea Masuk Dokumen berkala dan Pembayaran ditunda Langsung diberlakukan

13 Asal dan Tujuan Barang Asal: FleksibelTujuan: Fleksibel“one to many, many to one, many to many”

Asal: Luar dan Dalam Negeri(khusus ekspor)Tujuan: Fleksibel

PERBEDAAN PLB DAN NON-PLB

Page 26: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN

www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIReformasi Perdagangan, Memastikan Kehadiran Negara pada Penyelenggaraan Perdagangan

“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju”

26

Evaluasi KINERJA PLB Tahun 2020 (2017-2019)

USD 9,7 MilyarNilai Inventory yang ditimbun di PLB

Full Utilization *1,45 Hari65,29%

Penyerapan Tenaga Kerja PLB

23.205 Orang

Penghematan sewa tempat penimbunan oleh importir alatberat yang sebelumnya menimbun barang di Sinagpura dankemudian dipindahkan ke PLB di Indonesia yaitu sebesar 5,1juta USD per tahun.

Penghematan biaya survey oleh lembaga surveyor yangsebelumnya dilakukan di Pelabuhan Muat di luar negerimenjadi dapat dilakukan di PLB di Indonesia.

Efisiensi waktu survey dari oleh lembaga surveyor jikadilakukan di PLB yaitu rata-rata 4,09 hari dibandingkanjika dilakukan di pelabuhan muat di luar negeri selama19,46 hari.

Keberhasilan memindahkan 3 (tiga) gudangpenimbunan alat berat yang sebelumnyaditimbun di Singapura dan sekarang ditimbun diPLB di Indonesia.

Penghematan biaya freight perusahaan sampai 30 %

USD 5,1 Juta

30%

BiayaSurveyor

EfisiensiWaktu

3 GudangAlat Berat

CAPAIAN LAIN

• Lead Time Tidak termasuk PLB yang berlokasi di laut dan yang menggunakan tangki

• Utilisasi dihitung dari PLB yang telah mendapat izin > 6 bulan

• data untuk lead time bulan September 2019

Evaluasi KINERJA PLB Tahun 2020 (2017-2019)

Page 27: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN

www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIReformasi Perdagangan, Memastikan Kehadiran Negara pada Penyelenggaraan Perdagangan

“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju”

27

Tingkat Efektivitas Proses Bisnis PLB:

1. Mempermudah akses bahan baku dan bahanpenolong > 60% responden industri klien;

2. Meningkatkan ketepatan waktu pengirimanbahan baku dan penolong > 60% respondenindustri klien;

3. Menurunkan biaya logistik terutama biayakomunikasi, pengelolaan sediaan, dan biayamaterial handling;

4. Meningkatkan output dan keberdayasaingan>40% responden industri klien.

5. Dampak juga dinikmati oleh perusahaan kecildan menengah di Indonesia.

Kontribusi PLB Terhadap PerekonomianIndonesia

1. PLB terbukti mempengaruhi percepatan aruskeluar-masuk barang.

2. Tren impor dan ekspor meningkat cukup signifikansejak PLB berdiri tahun 2016.

3. Kehadiran PLB memiliki dampak positif terhadapperekonomian regional dengan meningkatnyapertumbuhan PDRB per kapita sebesar 2,7 sampaidengan 3,1 poin persentase;

4. PLB berkontribusi positif pada penerimaannegara.

Sumber : Hasil Kajian Evaluasi Proses Bisnis Dan Dampak Ekonomi Pusat Logistik Berikat Indonesia(Tim Peneliti UGM, 2020)

Hasil Kajian PLB oleh Peneliti UGM Tahun 2020

Page 28: DISKUSI KEBIJAKAN LOGISTIK NASIONAL TERHADAP SEKTOR

THANK YOU...Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya....

[W.R Supratman]

FOR BETTER INDONESIAErwin Raza, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

email:[email protected]

Coordinating Ministry For Economic Affairs Republic of Indonesia