disertasi penemuan hukum bu erni
DESCRIPTION
disertasi bu erni upnTRANSCRIPT
|HEjQQ3!U UUlU4j3UttUjUj2)W9WfiHNMMMiB
PROMOTOR / PENGUJ1
Prof. H. Amir Santoso, M. Soc, Sc, I'h.u
Prof.Dr.H. Bambang Poernomo, SH
Prof. Dr. Hj. Sri Gambir Melati Hatta. SH
Prof. Dr. Bintan R. Saragih. SH
Prof.Dr. Yudha Bhakti.A. SH.MH
Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH, MIP, LLM
Dr. H. Rudi Yacub, SE, MM
rv n@ Hi. Lailv Washliati, SH. M.hum
: Ketua Sidang/Penguji
: Promotor/Penguji
: Co. Promotor/Penguji
: Penguji
: Penguji
: Peiiguji
: Penguji
: Penguji
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mana tsa, icarena cental ranraai, tauiiK uauhidayahnya-Nya, penulis diberi kemampuan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan disertasi ini.Segala cobaan dan hambatan ataupun dorongan yang dialami dalam proses penyelesaian disertasi ini,
penulis anggap sebagai ujian, yang akhimya disertasi ini dapat diselesaikan.Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. H. Amir Santoso, M.
Soc, Sc, Ph.D selaku Rektor Universitas Jayabaya sekaligus sebagai penguji dan secara khususpenulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof.Dr.H. Bambang Poernomo, SH
selaku Promoter yang mendorong penulis untuk segera mungkin menyelesaikan penulisan disertasiini. Masukan-masukan yang diberikan sangat berharga untuk kesempurnaan tulisan ini.
Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Gambir Melati Hatta. SH selaku Co-promotor, penulis mengucapkanbanyak terima kasih atas bimbingan dan bantuan selama penyusunan disertasi ini.
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para penguji disertasi ini yaitu Prof. Dr.Bintan R. Saragih. SH, Prof.Dr. Yudha Bhakti.A. SH.MH, Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH, MIP,LLM, Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH. M.hum. , Dr. H. Rudi Yacub, SE, MM, mereka tidak sajamemiliki peran penting sebagai penguji, tetapi juga turut memberikan masukan sehingga disertasi ini
dapat ditulis dengan baik.Penghargaan dan terima kasih yang tulus dan tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada
Suherman, SH.LLM, AH ZAidan, SH.M.hum, Drs. Subakdi.MM, Reza Virgantara.SH, Yulia Winarti,Mukti Arif, SPd yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil, serta bimbingan
sehingga penulisan disertasi ini selesai.Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta yang telah memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan dan bantuan biaya untuk
pendidikan Program Doktor.Kepada kedua orang tua penulis yang telah tiada, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada
tara karena telah melahirkan, mengasuh, mendidik serta membiayai hingga saya dapat seperti ini.Disertasi ini dipcrsembahkan kepada suami yang penulis sayangi yaitu H. Dadang Surjana
Kusumah. SIP., yang dengan penuh kesabarannya mendampingi dan merawat penulis dari mulaipenulis berusia 16 tahun sampai sekarang, juga sebagai ungkapan terima kasih penulis berkatdorongan dan bantuannya sehingga penulis pada hari ini bisa menyelesaikan program Doktor tersebut,disamping itu kepada kedua anak dan menanru yaitu Hj. Dhany Rachmania Kusumah. ST. MT,Sugeng Priambodo, ST dan Yudha Wibawa Kusumah. ST yang telah memberikan semangat serta
dorongan untuk menyelesaikan disertasi ini.Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak tertulis satu persatu
yang telah membantu memberikan informasi dan memberikan data yang diperlukan selama penelitian
dan penyusunan disertasi.Semoga disertasi ini berguna dan dapat memberikan sumbangsih kepada pcrkeinbangan ilmu
hukum dan upaya-upaya penegakan hukum di Indonesia.
Jakarta. 5 1-ebruari 2009
Krni Asustina
A. Titel : Implikasi Hukum Ganda Terkait Dcngan Hak Mewaris Dari Seorang
Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul
B. Nama/NPM : Erni Agustina/20040202604C. Kata Kunci : Perkawinan ijab qabul/siri mengandung resiko perkara pidana dan
perdata.
D. I, II, III, IV, V, VI : 300 halaman
E. Ringkasan :
Permasatahan Penelitian dalam Disertasi ini adalah (1) apa urgensi perlindungan hukum bagianak hasil perkawinan ijab qabul (2) apakah secara hukum anak dari perkawinan ijab qabul dapatdiakui hakim berdasarkan teori penafsiran dan penemuan hukum (3) dalam hal terjadinya perkaraganda pidana dan perdata, sistem yang manakah didahulukan untuk diperiksa dan diadili.
Ketidak jelasan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanberhubungan dcngan ketentuan Pasal 43 dapat memunculkan terjadinya banyak konflik dalammasyarakat berhubungan dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan ijab qabul. Hal ini dapatmelahirkan kekosongan hukum dan akan bermuara kepada konflik yang berakses kepada pelanggaranyang bersifat pidana maupun perdata yang memerlukan paradigma baru hukum yang bersifat ganda.
Kekosongan hukum yang melahirkan ketidak pastian hukum tercermin dari belum adanyaputusan yang seragam, yang memperlihatkan konsistensi putusan pengadilan dalam mengadili perkaradalam kasus anak yang dilahirkan dari perkawinan ijab qabul. Pengadilan terkadang mengabulkanpermohonan perkara (perdata) yang diajukan; akan tetapi disisi lain pengadilan terkadangmenghukum (terdakwa/suami) yang melakukan perkawinan ijab qabul tanpa seizin istrinya.
Terjadinya implikasi ganda (Perdata dan Pidana) akan merugikan pencari keadilan dan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya. Padahal fungsi hukum adalah untuk melindungikepentingan semua pihak. Kcrugian itu akan semakin besar jika dikaitkan dengan fungsi hukumsebagai sarana guna melaksanakan kebijakan sosial (social policy). Yakni upaya masyarakat danNegara untuk menciptakan kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya. Selanjutnya kerugian itu akansemakin mencolok manakala kemanfaatan hukum tersebut berguna (social utility). Kesemua tujuantersebut adalah untuk mewujudkan hukum dengan hasil akhir yakni keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum.Berdasarkan penelitian yang didukung dengan teori yang dikemukakan dapat dinyatakanbahwa (1) dari sudut perkawinan ijab qabul merupakan tindakan yang sah oleh karena itu merupakankewajiban negara untuk melindunginya. (2) berdasarkan teori penafsiran hukum bahwa anak yangdilahirkan dari perkawinan ijab qabul adalah anak yang sah karena itu perlu mendapat perlindunganhukum oleh negara melalui putusan hakim. (3) hakim harus memperhatikan hukum yang hidupdiantaranya dengan melakukan rechtsvimling, sehingga dalam mengadili perkara yang berimplikasiganda, hakim hams memilih tingkat resiko yang lebih kecil yakni dengan mendahulukan perkaraperdata untuk diadili lebih dahulu scbelum perkara pidananya diadili, sikap demikian scsuai dengandokrin hukum, bahwa '"anksi pidana merupakan sarana terakhir, dan fungsi hukum pidana adalah
untuk melindungi hak asasi manusia.Mendahulukan penyelesaian melalui proses perdata adalah lebih tepat dcngan mengedepankan
musyawarah antara keduanya sehingga diperoleh putusan yang seadil-adilnya. Jika keadilan belumdapat diperoleh dari proses itu, harulah proses pidananya dijadikan altcrnatif terakhir. Sambilmenunggu ketentuan hukum nasional yang akan datang, hakim seyogyanya memperhatikan prinsip-
prinsip keadilan, kemantaatan dan kepastian hukum secara proporsional.
ABSTRACT
Tittle : Dual Legal Implication In Relation To a Child Born From Private
Covenant Of Marriage/ Name/NPM : Erni Agustina/20040202604
Keywords : Private Covenant Of Marriage Or "Siri" Will Give Rise To Private And
/ Civil Conflicts/ I, II, 111,1V, V, VI : 300 pages
Summary :
This dissertation highlights and elaborates issues around (1) urgency of legal protection for a,\ bom from private covenant of marriage; (2) justice's recognition of child born from private
a ,ei\ x\ of marriage based on concept or theory interpretation and finding law; (3) precedence of' * jfiination and judgment procedures in the event of dual implication of private and civil cases,
' /, jch cases will be proceed firstly.'I Equivocal provisions of Law No. 1 of 1974 regarding Wedlock in connection with Article 43
y give rise to social conflict as regard child bom from private covenant of marriage. This may' tilt in legal void and lead to private or civil breach that require a new paradigm of ambiguous law
f//A Legal void that results in legal uncertainty is reflected from the lack of court's uniform/ ^jsion indicating court's consistency of making judgment and decision regarding child born from/lvate covenant of marriage. In some cases, court accepts request for legal process but in other cases//*.,-t puts sentence (upon suspect/husband) for having private covenant of marriage without wife's
l/ftf Ambiguity (dual implication of private and civil cases) will give losses to justice seekers andff ,;;oas with vested rights whereas the law is there to protect everyone's rights and interests. Such' tf j?es will be exacerbated in respect of law function as social policy instrument, that is, community's
/f^A government's measures for creating prosperity in widest extent. Furthermore, these losses will
,., 'A j-easingly visible where social utility of the same is likely to lose effectiveness. Law with all its' ''factional instruments are considered effective when it gives social utility and all this will lead toi ?* ation of law enforcement upon principles of justice, fairness, utility and legal certainty.f,ff Based on the foregoing with generally accepted theories, it is to argue that (1) from marital
yyod, a private covenant of marriage is valid and it is government's responsibility for providing legalf /Election; (2) based on legal construction theory, any child bom from private covenant of marriage is
'/f'^gitimate child and shall therefore be entitled to legal protection through court's decision; (3) court
V tistice shall take into account positive rules of law by way of legal finding so that in judging dual^ ^ plication case, they will preempt a case with minimum risk, namely taking precedence of private/V' \ over civil one; this measure conforms legal doctrine stating that civil sentence is a final action
^/* ) it serves to protect human rights./' f* Preference of private process in dealing with conflict is the right way by encouraging
/ / jcable negotiations between disputing parties so as to have decision in all justice and fairness. Civil^tOCSS, a final alternative, is to be encouraged in the event where private process fails to reach a
' i vision in all justice and fairness. Awaiting further issuance of applicable laws, court of justice
i if ,tild proportionally consider principles of justice, fairness utility and leual certainty.
f/ Refeiency books : I /- 100 books( :@
4
DAFTAR LSI
naiaman
Tim Penguji iKata Pengantar ii
Abstrak ii iDal tar Isi v
A=~. Latar Belakang Masalah 1
(&d Rumusan Masalah 6Ctip( Tujuan Penelitian 6j u Kegunaan Penelitian 7ftls Kerangka Teori 7{V/ Kerangka Konseptual 15
G. Harapan Hukum Indonesia Tumbuh Secara Konseptual Sebagai ParadigmaBaru Dalatn Solusi Konflik Ganda Bidang Pidana Dan Perdata 23
(iU Metode Penelitian 24tT Cara Pengumpulan Data 25J. Data Hasil Penelitian 26K. Kasus Dan Analisa 28L. Kesimpulan 31M. Saran 32
iinr,o, p,,o(!,i-!, 34
IMPUKASI HUKUM GANDA TliKKAll Utiyoaii n^iv iv,r. xxit, .,@ .*@'@ mc \ \ HASH, PERKAW1NAN IJAB QABUL
A. Latar Belakang Masalah.
Ilmu pengetahuan dan teknologi pada inasa sekarang sudah bcrkembang seiring
dengan komplek bidang ilmu yang bcrsifat interdisipliner karena pada dasarnyakonteksi ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin berhasil baik apabila secara
murni berdiri tidak berorentasi dengan ilmu-ilmu terkait.Laki-laki dan Perempuan sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang
Maha Esa, memiliki naluri ketertarikan satu sama lain untuk dapat hidup bersamadalam merealisasikan itikad berdua dengan melaksanakan suatu tatanan perkawinan.
Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yangbertujuan untuk membina keluarga yang bahagia, ikatan ini berdasarkan keTuhananYang Maha Esa. Pengertian perkawinan tersebut erat sekali kaitannya dengan orientasiagama, sehingga perkawinan bukan hanya mengandung unsur jasmani saja tetapi juga
mengandung unsur rohani.Hukum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia terhadap perkawinan
diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 merujuk kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan para
pemeluknya (Pasal 2 UU No.lTahun 1974 jo Pasal 10 Ayat 3 PP No.9 Tahun 1975).Dengan demikian Undang-undang tersebut merupakan suatu unifikasi yangmenghormati secara penuh terhadap adanya variasi berdasarkan agama dan
kepercayaan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa sehingga tidak ada perkawinan diluarhukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang tidak sesuai dengan
Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen.Suasana perjalanan kehidupan aturan hukum demikian berakibat terjadinya tarik
menarik antara sistem hukum adat sebagai tonggak awal dengan sistem hukum islamyang telah membudaya dan atau sistem hukum nasional yang wajib dipatuhi sebagaibudaya hukum. Akibatnya terjadi pergeseran perubahan kultural dalam bidang hukumperkawinan, tegasnya ditcngah-tengah masyarakat yang menjadi responden obyekpenelitian melakukan perkawinan tidak berdasarkan ketcntuan Undang-undang
nasional.Kedudukan dan wilayah hukum publik dan hukum privat dalam kepustakaan
hukum disebutkan sebagai bidang hukum yang bcrsifat inter-relasi bagi kepentinganhukum atau konflik hukum untuk kctertiban masing-masing antar individu maupundalam kelompok masyarakat. Akan letapi kenyataan bisa terjadi perkara pidana
bersumber dari perkara perdata, atau sebaliknya.Pelaksanaan suatu perkawinan ijab qabul dapat menjadi sumbcr kebahagiaan
keluarga, namun demikian perkawinan dapat menjadi sumber konflik dilingkungankeluarga, baik hukum keperdataan mengenai pcrccraian, warisan harta kekayaanmaupun konflik kepidanaan pelanggaran ganda mengenai suanu kawin lagi tanpa izinistri pertama yang berakibat tidak hannonis rumah tangga meningkat konfrontasi yang.@[email protected]; n,>rl-:ira nidana dalam K.UHP. Perkara pidana tersebut dapat berupa
pertengkaran yang disertai delik penganiayaan, atau ancaman, atau penggelapan, akan
merusak barang dalam lingkup objek hukum pidana.Akibat negatif suatu perkawinan dapat menjadi konflik pelanggaran ganda di
bidang pidana dan perdata, karena masing-masing pihak suami dan istri beserta
keluarga melakukan konfrontasi phisikis maupun phisik yang sewaktu-waktu menjadisuatu perbuatan melanggar hukum. Menjadi perkara pidana dan perkara perdata.
Fakta pertama konflik pidana : perkawinan yang tidak dicatat menurut HukumNegara dapat juga berdampak pelanggaran hukum pidana, contoh kasus pernikahan
siri antara artis penyanyi dangdut berinitial ITL dengan seorang pengusaha dariMalaysia yang berinitial MHS sebagai seorang suami, pernikahan siri tersebut
dilakukan di Jakarta Selatan. Acara pernikahan itu dilaksanakan berdasarkan syarat-
syarat Hukum Islam sebelum pernikahan dilangsungkan MHS di depan keluarga ITLpernah mengikrarkan akan memberikan rumah kepada ITL. Namun setelah pernikahan
berjalan selama 4 (empat) bulan terjadi perceraian, sehingga MHS kembali ke NegaraMalaysia sedangkan ITL tetap tinggal dirumah tersebut beranggapan sebagai pewaris. @
Pada tahun 2007 keponakan MHS dengan initial RAA menuntut secara pidana
bahwa ITL telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 36 ayat(4) UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yaitu penghunian rumaholeh bukan pemiliknya hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik.
Fakta kedua, selain itu pelanggaran pidana yang mungkin terjadi dari perkawinanijab qabul yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama menurut Negara membukaperkara beraspek pidana yang lain terdiri atas:
1. Pelanggaran delik tanpa izin istri pertama melanggar Pasal 279 ayat 1 dan ayat 2
KUHP yang menyatakan: diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.(1). Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahanatau pernikahan-pernikahanya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk
itu;(2) Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pemikahannyaatau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Konflik keluarga manakala ada harta kekayaan dari suami istri pertama yangditempati oleh istriya ke dua bersama anaknya tesebut dapat juga menimbulkandelik ancaman dan delik memasuki rumah dan perkarangan tanpa hak yaitu :a Pasal 368 ayat 1 yang menyebutkan : barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksaseorang dengan kekerasan atau ancaman kekcrasan, untuk memberikan barang
sesualu, yang seluruhnya atau sebagian ailalah kepunyaan orang lain itu atauorang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piulang,diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilantahun.
b. Pasal 335 KUHP ayat 1 yang menyebutkan; diancam dengan pidana penjarapaling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Barang siapa secara melawan hukum mematcsa orang iam zupaya i.i iu, ,atau tidak melakukan atau mcmbiarkan sesuatu, dengan membiarkan sesuatudengan memakai kekerasan, perbuatan lain maupun perlakuan yang tidal:
menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatanlain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri
maupun orang lain.c. Pasal 167 KUHP ayat (1) yang menyebutkan barang siapa memaksa masuk ke
dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan
melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan ataspermintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancamdengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak
tiga ratus rupiah.
Fakta Ketiga kasus perdata, perkawinan antara DW dengan TE yang dilakukansecara adat Thionghoa yang dapat dibuktikan melalui foto perkawinan yang dilakukanpada tanggal 19 Desember 1959 bertempat di Mangga Besar Jakarta, tersebut telah
dikarunia lima (5) orang anak yaitu Iwan, Andi, Maria, Agung dan Teguh.Kelima anak mempunyai akta kelahiran, tetapi sampai Bapaknya/DW meninggal
dunia pada tanggal 29 oktober 2003 berdasarkan akta kematian, ternyataperkawinannya tersebut tahun 1959 belum dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil,menurut adat Thionghoa adalah sah, tetapi setelah berlakunya Undang-undang No 1
Tahun 1974 perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan kelima anak yang dilahirkanmenjadi anak luar kawin, yang tidak sah. Pada saat akan dibagikan warisan, kelimaanak tersebut dinyatakan tidak berhak mewaris dari harta peninggalan ayahnyabernama DW, menurut hukum yang berlaku di Indonesia ke lima anak tersebutberstatus anak luar kawin yang tidak didaftarkan menurut Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 walaupun menurut adat Thionghoa perkawinan tersebut menjadi
perkawinan yang sah dan diakui oleh masyarakat sekitarnya.Aspek keperdataan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku
berbagai ketcntuan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara danberbagai daerah. Perkawinan untuk Orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam
berlaku hukum agama yang telah diresepiir dalam hukum adat, sedangkan orang-orangIndonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Setelah tahun 1974 proses perkawinansudah diatur di dalam hukum negara, dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :
"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara scscorang pria dengan seorang wanitasebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
"Dalam Negara Indonesia tidak berlaku hukum tertulis dari hukum negara saja,tetapi juga berlaku hukum tidak tertulis atau yang lebih dikenal dengan nonna /I-..:.i..u i..,!-,,,@ t-.-Ki-i^n-m niicnlnvn norma adat. norma susila dan norma agama''.
Fakta-fakta tersebut dimuka, masih terdapat berbagai norma dibidang agamamengatur semua aktivitas kehidupan beragama seseorang, bagaimana tata cara
beribadah, berperilaku, termasuk tata cara berkeluarga dalam hukum perkawinan.Setiap agama mempunyai tujuan perkawinan yang sama untuk membentuk keluargayang bahagia sejahtera dan meneruskan keturunan, hanya saja tata cara pelaksanaanperkawinannya yang berbeda.
Menurut Hukum Islam :
"Rukun dan syarat perkawinan itu terdiri atas lima hal yang harus dipenuhitentang, ada Wali, ada ridla atau kesukaan dari pihak calon istri, ada dua orang
saksi yang adil, ada ijab dan qabul, dan ada mahar berupa maskawin. sehinggamenurut hukum Islam pernikahan yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atassudah sah menurut agama".3
Menurut agama katolik perkawinan sah apabila setelah dilaksanakannya acarasakramen nikah dan menurut agama protestan perkawinan sah setelah
dilaksanakannya pemberkatan nikah di gereja.
Menurut hukum adat di Bali perkawinan sah, apabila setelah dilaksanakannyaupacara adat Bali yaitu "mewidhi wedana", sehingga dengan perkawinan yangsah tersebut akan melahirkan anak sah dan berhak mewaris dari kedua orangtuanya, jika tidak diupacarakan menurut adat dan agama Hindu, maka si anakadalah anak haram jadah dan tidak berhak sebagai ahli waris.4
Mcskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun dapat merupakandclik pelanggaran yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan diluarpengetahuan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum dandianggap tidak sah dimata hukum negara atau tidak pernah ada perkawinan tersebut,hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.5
Di dalam kenyataan, masyarakat Indonesia banyak melakukan perkawinan yanghanya dilakukan secara agama, tetapi tidak didaftarkan di Pegawai Pencatatan
Perkawinan sesuai Hukum Negara, perbuatan perkawinan tersebut tidak sah statushukum oleh hukum negara, serta membawa dampak hukum terhadap istri dan anakyang kemudian akan lahir dari perkawinan. Dampak dari perkawinan yang tidak
dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah terhadap anak yang dilahirkan dalamperkawinan yang tidak dicatatkan tersebut sebagai anak luar kawin dan juga
M Idris Ramulyo, "Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dari SegiHukum Perkawinan Islam ", Jakarta : Ind-Hillco.1986. Hal. 54.
R. Socloyo Prawirohamidjojo, "Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan
Indonesia", Surabaya : Airlangga University Press, 1994,Hal. 30.
H. Hilman Hadikusuma, "Hukwn IVaris Indonesia menurut : Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama Hindu- Islam", Bandung : PT. C'itra Aditva Bakli, 1996, Hal. 72.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "I entang Perkawinan. Bandung : Fokus Media.2005,
Hal .2. Pasal 2 yang bcrbunyi : ayat (1) Perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukumniasmg-masing agamanya dan kepcrcayaannya ilu.
ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicalat menurut peraturan perkawinan yang berlaku.
menyangkut hak atas warisan dan anaK lerscuui., >un,iffiu * r ..yang menjadi latar belakang selanjutnya untuk melakukan penelitian, sebab gejala ini
menimbulkan permasalahan terhadap konsepsi kesadaran hukum nasional masyarakat
Indonesia.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mengatur tentang bagianwaris dari anak luar kawin, tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan maka ketentuan Hukum Perkawinan dianggap tidak berlaku
lagi sepanjang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan. Sedangkan untuk anak luar kawin hanya diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Ayat (2) menyebutkan kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur
dalam peraturan pemerintah".6Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ternyata juga tidak
mengatur lebih lanjut status dan hak dari seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan
ijab qabul tersebut, sehingga hal ini menyebabkan banyak konflik hukum yang terjadidi dalam masyarakat terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan ijab qabultersebut, yang disebabkan oleh ketiadaan aturan yang berlaku atau dengan kata lain
adanya kekosongan hukum di bidang hak waris anak yang hasil dari perkawinan ijabqabul tidak tercatat pada Hukum Negara berakses menjadi pelanggaran hukum pidanadan perdata yang memerlukan paradigma baru hukum yang bersifat ganda. Dalam hal
ada kekosongan hukum tersebut hakim harus dapat menciptakan hukum, karenatugasnya bukan semata-mata sebagai corong dari Undang-undang tetapi membentuk
hukum yudikatif.Mengingat bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berisi
ketentuan-ketentuan hukum keluarga,7 yang sekarang telah dinyatakan berlaku secaranasional, maka adakalanya harus melihat atau memperbandingkannya dengan
ketentuan KUHPerdata.Berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung Nomor M.A /Pemb /0807 /75,tertanggal 20 Agustus 1975, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidakhendak menghilangkan sama sekali kebhinekaan dalam hukum perkawinan yang masihharus dipertahankan dan karenanya tidak mencabut seluruh ketentuan mengenaiperkawinan dalam KUHPerdata, tetapi hanya sepanjang yang sudah diatur dalamUndang-undang perkawinan saja. Ketentuan dalam Undang-undang perkawinan masih
membutuhkan peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah, maka selamaperaturan pelaksanaan itu belum ada, ketentuan Undang-undang perkawinan belumbisa dilaksanakan oleh Pengadilan. Di dalam kelompok yang belum dapatdilaksanakan, termasuk ketentuan Undang-undang perkawinan tentang harta benda
dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak sertaperwalian. jadi, dengan tegas disebutkan, bahwa ketentuan undang-undang perkawinan
' '' J-'@u.,i,,,,,, K^inm hicn dilaksanakan.
': U Ja"=-U:*11 lb@:::::i!;::. R nHun,: Alumni, ,992, Hal.4.
^^^^^^^JLKHKBy^^yj^i^^ ji jfijjyyg^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
iB^^ BJwB^ H H^^^ B^a^^B^Hl^^ffH ^ ^W MB ^K^^^^ H^^ ^ B ^Hl^^ ^^ BH^^H^P^ HWI B RRH ^^RR w B M WiH Mwflflim EfffiytMiXS l
Mengetahui prioritas penyelesaian pelanggaran hukum ganda yang besumber dasnVinVinn terhadan anak yang lahir dari hasil perkawinan ijab qabul tidak tercatat pai!.3. Mengetahui pnonthukum terhadap ar
hukum negara.
D. Kegunaan Penelitian
1. Secara teoritis, hasil penelitian mi Dermamaai uagi iKii6v,m,m.16 .. . @ ./@=.berprespektif dalam bidang proses pelanggaran hukum ganda terutama sumbcr yangberkaitan dengan hukum waris untuk anak luar kawin, sehingga dapat diperoleb
paradigma baru dalam metode, materi dan paradigma pembelajaran dibidang hukun:
waris yang terkcsan konvensional.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini berguna bagi kebijakan pengambilan keputusai,baik bagi hakim dalam pengambilan keputusannya mengadili perkara yangbersumber keterkaitan dengan hukum waris bagi anak luar kawin, maupun bagi
badan legislator yang akan menetapkan kebijakan umum yang berkaitan dengan objekpenelitian dan membentuk peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada
warisan bagi anak luar kawin, yang berimpilkasi dua pelanggaran hukum.
E. Kerangka Teori
1. Grand TheoryDalam penelitian dan pembahasan pada bagian analisis digunakan dasar grand
theori tentang teori kausalitas pelanggaran hukum dan teori penemuan hukum prosesperkara ganda pidana dan perdata mengacu dan pendekatan norma Pasal 100 KUHAP :
" Ayat (1), apabila dengan penggabungan antara perkara perdata dan perkarapidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam
pemeriksaan tingkat banding"." Ayat (2), apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan pennintaanbanding. Maka pennintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak
diperkenankan".8
a. Teori kausalitas perkawinan yang menjadi sumber perkara pelanggaran hukum
bersifat ganda.Teori kausalitas dalam penelitian ini meliputi bidang hukum pidana dan
bidang hukum perdata.9 Dalam teori kausalitas dikenal dengan teori conditiosinequanon dan teori adequate, karena kedua teori ini sesungguhnya tidak jauhberbeda yakni untuk menentukan siapakah yang paling bertanggung jawab atassuatu akibat. Dalam teori conditio sinequanon, semua syarat merupakanpenyebab bagi terjadinya akibat. Teori Adequate mencari faktor yang paling
besar menimbulkan akibat, tiap peristiwa ditcntukan manakah yang adequate
@ ' - - - J:- \ :Un*
"@ ' " '--@- '@--@@> -v,,,,,.v.,,,, llukum Prrianiian", Handuns; : Alumni. l')Xfi. Hal 70.
Implikasi dalatn Kamus Besar Bahan Indonesia (KBBI) diartikan sebagai :1). Keterlibatan atau keadaan terlibat2). Yang termasuk atau tersimpul ; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan.10
Begitu juga Purwadarminta memberi pengertian yang sama dengan KBBIdiatas," juga John M Echois dan Hasan Shadili.12
Dalam penelitian ini implikasi diartikan dalam pengertian kedua (2) diatas,yakni hal-hal yang timbul secara implisit (tidak tegas) sebagai konsekwensiperkawinan ijab qabul terhadap ahli waris, baik yang bersifat hak-hak keperdataan
maupun pidana. Pelanggaran hukum ganda diartikan sebagai pelanggaran yangtermasuk ruang lingkup hukum digolongkan sebagai Onrechtsmatige-daad, maupun
melawan hukum dari lingkup hukum pidana {Wederrechtstelijkeheid).Selain teori tersebut diatas dalam penelitian ini juga menggunakan teori
ambifalensi.
Teori ambifalensi menurut ilmu hukum dalam kajian yang bersifatinterdispliner terutama ilmu sosial bahwa hukum terdapat komponen yang konsisten
dengan kepentingan masyarakat dan dalam pihak tidak konsisten dengan kebutuhanmasyarakat yang ditumbuhkan dengan kekuasaan penguasa negara yang dalampemebentukan dan penerapan hukum dianggap diluar urusan masyarakat, dengandemikian masyarakat harus patuh walaupun hukum tidak benar.13
Ketiga teori diatas, kausalitas Conditiocinequanon Sufe Adequate dan teoriperbuatan melawan hukum "Wederrechttelijk-heid dan Onrechtsmatige-daad", teori
ambifalensi.menipakan kerangka teoritis kepidanaan.
b. Teori tentang perikatan, perkawinan ijab qabul ( perkawinan siri), pencatatanperkawinan, pewarisan, yang berimplikasi perkara perdata dan pidana terhadapputusan hakim berdasarkan "penemuan hukum untuk mengembangkan Pasal 100KUHAP". Dalam norma kemasyarakatan hubungan hukum antara subyek hukum
melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini menjadi ciri pembedasuatu masyarakat yang beradab, karena anggota masyarakat beradab mempunyaihak dan kewajiban guna menciptakan masyarakat yang tertib. Hubungan hukumantara subyek hukum tersebut lazim disebut dengan perikatan, merupakan suatuperhubungan hukum antara dua orang dua pihak. Sedangkan menurut ilmu
pengetahuan hukum perikatan juga dikatakan hubungan yang terjadi diantara duaorang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak
yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.
'" Dcpartemen Pendidikan clan Kchudayaan dan Balai I'ustaka, 1988. Kamus Bcsar Bahasa
Indonesia. Jakarta Hal. 327." WJS. Poerwadarminta. , "Kamus Uiuuni Baluisu Indonesia", Balai Pustaka : Jakarta. 2005,
Hal 441.'" John M.Echols dan Hasan Shadily, "Kamus Inggris Indonesia". Jakarta : Gnimedia, 1990.
Hal 313.'@' Bambang Pocniomo. "Tcori ilmu lutkum ". Jakarta : Java Baya .2006. Hal. 34.
I \ / \ enurut H.F. Volmar bahwa :: \ <=K "Jika ditinjau dari isinya temyata bahwa perikatan itu ada selam?| / J seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat' ( dipaksakan terhadap kreditur, kalau perlu dengan bantuan hakim".'4
i ^ @..; \ Didalam perumusan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan
j 1 Nomor 1 Tahun 1974,i, L "Adalah ikatan lahir batin antara antara seorang pria dengan seorang: / wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
! / tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha
| L. Esa".15
: Menurut undang-undang perikatan dapat terjadi karena perbuatan manusia dan
karena undang-undang, dengan demikian halnya jika dihubungkan denganperkawinan itu terjadi karena tidak sengaja atau karena undang-undang, maka lebih
', tepat mempergunakan perumusan perkawinan itu dengan suatu perjanjian.Perkawinan pada hakikatnya merupakan perjanjian hubungan hukum antara
I kedua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban untuk membentuk keluarga yang; kekal (sakinah mawaddah dan warahmaK) oleh karena itu perjanjian perkawinan
memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan perjanjian pada umumnya; seperti perjanjian jual beli, atau testamen. Perkawinan merupakan bentuk perjanjian', atau perikatan yang memiliki bentuk-bentuk tertentu yang menjadikan lembaga itu
' menjadi unik dan sakral. Salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan yakni adanya
' Salah satu syarat pernikahan menurut hukum islam adalah Ijab Qabul, yang
dapat dijabarkan bahwa :\ Yaitu ijab berarti penyerahan mempelai wanita kepada calon pengantin pria
dan yang dimaksud dengan qabul berarti penerimaan calon mempelai wanita
- oleh calon mempelai pria".16I Selesainya ijab qabul tersebut terjadilah perkawinan sah menurut hukum Islam bila
' ijab qabul telah selesai.
< Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2)
1 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "tiap @j ""l tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku".17
i I sedangkan dalam penjelasan umum pasal-pasal dinyatakan bahwa pencatatan tiap-
- |4 \r^ ;.lrr> Ham*; Radrulzaman, "KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan",
Bandung : Alumni,1983, Hal, 1.15 Wahjono, "Tinjauan UU No.l Thn 1974 beserta UU dan penituran pelaksanaannyd", Jakarta :
CV Gitamaya Jaya, 2003, Hal. 190.1(1 R. Soetoyo Prawirohamidjojo, "Plula/iismc Dalam Perundang-undangan Perkawinan di
Indonesia", Surabaya : Atrlangga Press, 1994. Hal. 32.
10
tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa pentingdalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam
surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
Pencatatan perkawinan dimaksudkan unluk menjadikan peristiwa perkawinanitu jelas keberadaannya, baik untuk yang bersangkutan maupun untuk orang lain. Hal
ini dapat dibaca dalam surat yang bersifat resmi dan termuat pula daftar khusus yangdisediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama sebagai
alat bukti surat yang otentik, dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yanglain.
Meskipun pencatatan perkawinan lebih merupakan tindakan administratifbelaka, akan tetapi untuk kesempurnaan perkawinan seyogyanya tindakan tersebutdilakukan. Keabsahan perkawinan sesungguhnya tidak tergantung pada pencatatan
perkawinan, akan tetapi tergantung pada ketika Ijab Qabul itu diucapkan, olehmasing-masing pihak telah terikat kedudukannya sebagai suami istri.
"Dengan demikian, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa
kedudukan Kantor Catatan Sipil, bukanlah pihak yang melaksanakanperkawinan, karena akan tugasnya hanyalah mencatat pelaksanaan perkawinan
yang telah dilaksanakan oleh pemuka agama dan Kantor Catan Sipil hanyabertugas mengatur administrasi atau Pencatatan Nikah, jadi tidak menentukansahnya atau tidak suatu perkawinan".18
Dalam penulisan ini untuk menghindari kesimpang siuran pengertian mengenai @
istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini maka diperlukan defmisioperasional dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut.
"Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Balai Pustaka(1991) warisan yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telahmeninggal. Dengan demikian hukum waris merupakan aturan hukum baiktertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang perpindahan kekayaan
seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain".
Dalam bidang hukum adat, R. Soepomo mengatakan bahwa "hukum adat waris
memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan sertamengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidakterwujud benda ( imateriteriele goederen) dari suatu generasi manusia(generete) kepada para keturunannya".20
Dalam bidang hukum Perdata Baiat (BW) hukum waris merupakan suatu bagiantersendiri dari sistcmatika hukum yang terdiri: Hukum pribadi (Personenrecht),
18Sri Gambir Melati flatta, "Pcrkawinan Antar Pemcluk Acama yang Berbeda", Jakarta :
ISTN,1999, Hal. 31. "*19Satrio J. " Hukum Waris", Bandung : Alumni, 1992, Hal, 81. I
20R. Soepomo, "Bab-bab Tentaiig Hukum Adat", Jakarta : Pradnya Paramita.2003. I lal. 8 1. 'JR. Soepomo, "Bab-bab Tentang Ilukum Adat", Jakarta : Pradnya Paramita,2003, Hal. 81.
i
11
Hukum Keluarga, (Familierecht) HUKum Kcwjaou V' @ @.. &@ ,
(Erfrecht).Ke empat teori perikatan, ijab qabul, pencatatan perkawinan, wans tersebutmerupakan grand theori untuk bahan analisis data penelitian keperdataan (hukum
privat).
2. Middle Range TheoryDidalam Middle Range Theory ini mempergunakan Teori Relatif, dalam teori
ini apabila dalam suatu perbuatan hukum pidana terdapat suatu delik yang tidak dapatdigunakan terhadap perbuatan pidana tersebut, maka apabila digunakan dalil tersebutakan dianggap bertentangan dengan hukum legalitas, padahal dimungkinkan
mengembangkan asas legalitas kearah asas Principle of Justice sehingga hukumtersebut hukum yang tidak formal tapi secara materiil menimbulkan keadilan dalammasyarakat sehingga bersifat melawan hukum yang tidak tertulis {materiele
wedderechtelijke).
Disamping tersebut diatas juga digunakan teori dasar keadilan komutatif smith.a. Keadilan komutatif tidak hanya menyangkut pemulihan kembali kerusakan
yang terjadi, melainkan yang menyangkut pencegahan terhadapterlanggamya hak dan kepentingan pihak lain. Keadilan komutatif lalu
tertuang dalam hukum yang tidak hanya menetapkan pemulihan kerugian,
melainkan juga hukum yang mrngatur agar tidak terjadi pelanggaran atas
hak dan kepentingan hak tertentub. Keadilan komutatif Smith berkaitan dengan jaminan atas hak-hak sempurna
setiap individu. Keadilan ini tidak hannya berlaku bagi hubunganindividual antara ,manusia yang satu dengan yang lainnya tetapi juga
berlaku bagi segala macam hubungan timbal balik: antara individu dengan
individu, hubungan dalam keluarga, hubungan sipil.c. Keadilan komutatif Smith menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak
setiap individu dan hak masyarakat, keadilan komutatif mau tidak maujuga menyangkut prinsip perlakuan yang sama didepan hukum bagi setiap
anggota masyarakat.
Dalam mewujudkan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan ijab qabul
tetapi tidak dicatat dalam hukum negara ini dijelaskan dengan menggunakanbeberapa teori kesamaan dimuka hukum : {Equality before the law) sebagai akhir
berpikir analisis ditingkat Middle Ranee Theory.Setiap orang individu mempunyai hak dan kewajiban. Hak seseorang tersebut
berkaitan dengan suatu kebendaan atau hak-hak atas kepunyaannya, sehingga apabila
hak-hak tersebut dilanggar, maka orang tersebut hams diberikan kompensasi atau
il Sonny Keraf.A, Pasar Bcbas Keactilan dan reran renter tr nun i i u..... - .@ _- @ @' @ @-. . i And TJ^,1 119
Menurut Nozick di dalam teori haknya mengatakan bahwa keadilan kekayaandibagi menjadi 3 (tiga) bagian :
A person who acquires a holding in accordance with the priciple ofjustice in acquisition is entitled to that holding. A person who acquires aholding in accordance with the perinciples of justice in transfer, from
someone else entitled to the holding, is entitled to the holding. No one is
entitled to a holding except by application of (a) and(b) above(Seorang yang memperolah obyek sesuai dengan prinsip-prinsip
keadilan berhak atas obyek yang didapatnya itu ;Seorang yang memperoleh obyek sesuai dengan aturan-aturan keadilan
mengenai pengalihan obyek, dari orang lain yang memegang hak atas obyekitu, berhak atas obyek tersebut).
Tidak ada orang yang dibolehkan untuk memegang hak atas suatu obyekselain melalui penerapan kedua butir di atas.22
Sedangkan J.S. Mills memberikan atribut utama pada keadilan yaitu:
Justice of the legal rights : It is unjust to deprive a person of hisliberty, property or any other thing which belongs to him by law. Whatever
rights are provided by the law must be respected, otherwise, the violation ofthem would constitute injudtice.
(Keadilan daripada hak-hak hukum adalah tidak adil untukmemisahkan seseorang dari kemerdekaannya, kepemilikannya atau hal-hal
lain yang menjadi miliknya demi hukum. Apapun hak yang diberikan hukumharus dihormati, jika tidak, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut
menimbulkan ketidak adilan).
J.S. Mills juga menyampaikan teorinya tentang Justice or injustice ofthe laws : Sometimes a law may be unjust in this case, a person might be
given a right by the law which the person ought not to have but because ofthe unjust law. On the question whether an unjust law should be obeyed ornot, diverse responses are offered by different people. Some hold that anunjust law must not be disobeyed. Others maintain that it is not neccessaryto obey an unjust law.
(keadilan atau ketidakadilan hukum-hukum adalah terkadang hukumdapat bertindak tidak adil. Dalam hal ini, seseorang dapat diberikan suatu hak
oleh hukum yang seharusnya orang tersebut tidak berhak untuk memiliki hakini karena hukum yang tidak adil atau sebaliknya seseorang yang seharusnya
berhak untuk memiliki hak ini justru tidak memiliki hak tersebut).
Mengenai pertanyaan apakah hukum yang tidak adil harus ditaati atautidak, beragam respon berbcda dilontarkan. Beberapa orang menyatakan
" Harichand., "Modern Jurisprudence (Utilitarianism)", Kuala Lumpur : International Law Book
Sen-ices, 1994, Hal. 94.
13
bahwa hukum yang tidak ami narusiau uuais. miau.. @.& .-.,@.,_mengatakan bahwa tidaklah penting untuk mentaati hukum yang tidak adii.~3
Didalam Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengalami empat
kali perubahan di dalam Pasal 28D ayat (1) disebutkan bahwa :
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."24
Sedangkan menunit Black's Law Dictionary memberikan definisi tentang
Perlindungan adalah:"The Protection of an individual by Government is on condition of hissubmission to the laws, and such submission on the other hand entitiles the
individual to the protection of the government".21
3. Applied Theory.
Teori victim, dalam teoii ini adanya pihak yang menjadi korban, karena adanya
perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum baik bidang perdata yaitu baik melakukanwanprestasi dalam suatu perjanjian maupun dibidang hukum pidana yaitu melakukan
pelanggaran hukum pidana.Kedua bidang hukum itu terdapat korban (victim) yang dikembangkan oleh
ilmu victimologiPerlindungan hukum terhadap anak yang berdasarkan "social security" yang
kontek dengan "social welfare" dan "human right" Pada tingkat penerapan yangterkait dengan Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa
Kedudukan Hukum Anak perkawinan ijab qabul dan Kitab Undang @ Undang
Hukum Perdata (BW), serta Hukum Waris di Indonesia. Menjadi delimatikkepentingan hukum, kepetingan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan ijab
qabul diperlukan dasar tertulis :
a. Perlindungan hukum anak (Sosial Security).Di dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak memberikan definisi tentang Perlindungan Anak
yaitu :"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dau
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,i .;@:@@@; ,.,=.@@-,, nntimal sesuai densan harkat dan martabat
11 . Ibid.24 . Harun Alrasid, "Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR", Jakarta :
Universitas Indonesia, 2006, Hal. 106.25 CampBell Black .H, "Black Law Diclonaiy", United States : ST, Paul Minn West, 1990,
Hal 1223. "@"---@ u..,.,,,,, '@ vr-cwni-arta @ UOM. 2007, Hal.38.
g UijilfimiB|j2iii&Iilll
15
Bangsa (PBB) menyatakan :
"Anak akan didaftarkan segcra setelah lahir dan sejak lahir berhak ata;sebuah nama, memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin berhak
mengetahui dan dipclihara oleh orang tuanya".
Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak.Di dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2
menyebutkan :1). Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan
khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.2) Anak berhak atas pelayanan untuk pengembangan kemampuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan.4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya
F. Kerangka Konseptual
1. Pelanggaran hukum bersifat gandaPelanggaran hukum dengan hanya melakukan perkawinan ijab qabul saja, dapat
implikasi negatif dari aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana yang bersumberpcrikatan, perkawinan, pewarisan tidak mencatatkan perkawinan, dan kedudukan
hukum anak luar kawin pada hukum Negara.
Menurut Subckti, "perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orangatau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal
dari pihak yang lain, dan pihak yang lain bcrkewajiban untuk memenuhi tuntutan
Hu".33
'"Sedangkan suatu perjanjian suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakansesuatu hal. Dengan demikian, dari peristiwa tersebut menimbulkan suatuhubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, sehingga
@' ; ..,;..,l,,,ll..,n n,.,il.atan" 14
Darwan Prinst, ^Iltikum Anak liutonesid , duuuuhu . v. m... , ..,, ., _
@u Ibid.Subekti, "Hukum I\ r/Linjian'\ Jakarta : 1*1. Intcmiasa, 1980, Hal. 1.
16
2. Hakekat Perkawinan
Suatu perikatan (aqad) suci antara calon suami dan pihak istri atau suatu
perjanjian untuk mensahkan suatu hubungan kelamin dan untuk melanjutkanketurunan, sehingga perkawinan menurut hukum Islam menjadi suatu perikatan suci,yang diperintahkan kepada tiap-tiap ummat Islam yang sanggup melaksanakannya,kecuali ada hal-hal yang tidak mungkin untuk melaksanakannya.35
Konsekwensi perkawinan merupakan suatu perikatan, berlaku dasar-dasarperikatan dalam suatu perkawinan, yaitu mesti adanya suatu persetujuan dari kedua
belah pihak baik pihak calon mempelai pria dan pihak calon mempelai wanita.
Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku berbagai ketentuan
hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah yang
dijelaskan sebagai berikut :
a. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telahdiresepiir dalam hukum adat.
b. Orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.c. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordormantie
Christen Indonesiers (Stb. 1933 No. 74).d. Orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina !
berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang hukum perdata dengan sedikit /perubahan. !
e. Orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur IAsing lainnya berlaku hukum adat mereka. j
f. Orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang ,
disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.36 i
1 Tahun 1974, apakah peraturan hukum tersebut di atas masih berlaku ?. Jawaban atas |
pertanyaan ini Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Iterhadap perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan .
sepanjang telah diatur dalam undang - undang ini, ketentuan - ketentuan yang diaturdalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan IndonesiaKristen {Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers Stb. 1933 No. 74). Peraturan
perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijks Stb. 1898 No. 158) dan 'peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak berlaku sejauh telah diatur I
dalam Undang -Undang ini. j
3 T. Jafitzham, "Persentuhan Hiikitm di Indonesia dan'cin llukum Perkawinan Islam ", Jakarta :
PI. Mcstika, 2003, Hal. 254.6 Wahyono Darmabrata, "" linjauan Uruhing-Undang No. 1 Id/iun 1974 Ten tang Perkawinan
Heserta Undang-Undang dan Pevaturan Pelaksanaannya ", Jakarta : (iita Maya Java, 2003 Hal. 2.
17
a. Syarat materil, yaitu syarat yang berkaitan dengan diri pribadi calon suam;isteri, syarat ini dibagi dua yaitu pertama syarat materil umum yang terdiri dari
kata sepakat atau persetujuan, syarat usia, asas monogami dan tenggang waktu
tunggu. Ke dua syarat materil khusus terdiri dari izin untuk melangsungkan
perkawinan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan.
b. Syarat formil, syarat ini merupakan syarat yang berkaitan dengan formalitassetelah perkawinan berlangsung seperti tata cara perkawinan.37
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan
bahwa :"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku".38
Pencatatan perkawinan ini diatur pelaksanaannya di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.
Tiap-tiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendak itukepada Pegawai Pencatat dan pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari
sebelum kawin. Pengecualian terhadap waktu, dapat diberikan camat (Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu
halangan perkawinan, Pegawai Pencatatan menyelengarakan pengumuman tentang
pemberitahuan keinginan untuk melangsungkan dengan menempelkan pengumumanpada Kantor Pencatatan Perkawinan (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975).Perkawinan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.
1. Menurut Hukum Agama.Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci(sakramen, samskara),40 yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi
"@" ~r-'u"~ v@ vfaVin F.sa. aiiar berkehidupan berkeluarga dan
" Undang-undang Nomor 1 Tallun iy/4, up. i u nai. j
38Ibid. Hal. 239Peratiiran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 berbunyi :(1)Poncatatan pcrkawinaii dari mercka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam,
dilakukan olch Pcgawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.(2)Pencatatan perkawinan dari mereka yaug melangsungkan perkawinaunya menurut agamanya
dan kepcrcayaan itu selain agama islam, dilakukan oleli Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor
Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai pcruiKlang-undangan mengenai pencatatan
perkawinan.*ln "' ' "@ -i:i-...n,mn "Hnkiiin Perkawinan Indonesia ".Bandung : tvlandar Maju, 2003, Hal. 10.
18
berumah tangga seita berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai denganajaran agama masig-masing.a). Menurut Hukum Agama Islam, perkawinan adalah (Perikatan) antara wali
wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Aicad nikah itu harus diucapkan
oleh wali wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Qabul) oleh sicalon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhisyarat.
b). Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha, (HPAB) Keputusan Sangha Agungtanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dikatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan
cinta kasih (Mettd), Kasih Sayang (Karunia) dan rasa sepenanggungan(Mudita), dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia yangdiberkahi oleh Sanghyang Adi Buddha I Tuhan yang Maha Esa, Para Buddhadan Para Bodhi Satwa @ Mahasatwa. '
c). Perkawinan menurut Agama Hindu, sahnya perkawinan apabila dilakukandihadapan brahmana atau pendeta atau pejabat agama yang memenuhi syarat
untuk melakukan perbuatan itu. Tidak semua brahmana atau pendetamempunyai tugas yang sama terhadap brahmana atau pendeta yang melakukantugas bukan wewenagnya ada ancaman hukumannya. Syarat yang lain untuksahnya perkawinan menurut hukum hindu ialah harus dilaksanakanberdasarkan hukum Hindu, jadi kedua calon suami isteri harus menganut
agama Hindu. Jika berbeda agama antara calon suami isteri maka perkawinan
itu tidak dapat disahkan. Untuk itu kedua mmpelai harus disuddihkan kedalamagama Hindu. Menurut tradisi di Bali suatu perkawinan menurut hukum Hinduyang dapat dinyatakan sah setelah melaksanakan upacara Beakala atau
Beakaon yang dilakukan di Natar atau didepan Sanggah yang terdiri daribeberapa Phase yaitu acara Saptapadi, Paninggrahan, Lajahoma dan Majaya-jaya.n
d). Perkawinan Menurut Agama Katholik, perkawinan sebagai suatu sakramendidasarkan pada Efesus 5 : 25 - 33 (J. Verkuy) yaitu merupakan ikatan cintakasih seorang pria dan wanita. Kristus membuat perkawinan itu menjadi sarana
bagi penyaluran cinta kasih Illahi (P. A Hauken SJ)43.e). Perkawinan menurut Agama Protestan, perkawinan adalah persekutuan hidup
antara seorang laki-laki dan perempuan, suatu persekutuan hidup total,eksklusif dan terus menerus, yang dikuduskan dan diberkati Kristus Yesus.44
2. Menurut Hukum AdatPerkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai
akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yangbersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan
41Ibid, Hal. 12.
42Ibid, Hal. 11.
i3Ibid, Hal.31.
44. Sri GambirMelati Hatta, Op.CiL Hal. 4.
kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluaiga / kerabat) menurut
hukum adat setempat.
3. Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW).Perkawinan menurut BW diatur dalam Pasal 26 yang mengatakan bahwa
perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan
untuk waktu yang lama.
Syarat sahnya perkawinan menurut BW adalah :a. Telah mencapai umur ditetapkan Undang-undang yaitu untuk seorang laki-laki
berumur 18 tahun dan seorang perempuan berumur 15 tahun.b. Persetujuan bebas antara kedua belah pihak yaitu antara calon mempelai pria
dan calon mempelai wanita.c. Perempuan pernah kawin harus lewat waktu 300 hari sesudah putusnya
perkawinan.d. Tidak ada larangan dalam Undang - undang bagi kedua belah pihak.e. Harus ada izin dari orang tua, bagi seorang anak dibawah umur untuk
melaksanakan perkawinan.45
Perkawinan di Indonesia sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.
1)Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.Perangkat hukum mengenai perkawinan sudah ada di dalam sistim hukum negarakita, yakni Undang @ undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimanadidalamnya mengatur mengenai hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh
masyarakat Indonesia.Perkawinan adalah sebuah ikatan yang bertujan untuk membentuk keluarga yangbahagia, dengan berdasarkan pada agama yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut yang berbunyi"berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"46. Hal ini tentu memberi pengertian
bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehinggaperkawinan bukan hanya mengandung unsur jasmani saja tetapi juga mengandung
unsur rohani yang memiliki peranan yang sangat penting.
2)Menurut Kompilasi Hukum Islam.Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuatatau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan
melaksanakannya merupakan ibadah.47Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan niniah
- i-i. j_.. -,u,,,.ai-, PftrWawinan adalah sah, apabila
A Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Op.G't.Hal. 1.47 Ahdun'alunan,, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonsia", Jakarta : Akademika Pressindo, 1992,
20
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang - undangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukiim Islam, Iperkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. j
Salah satu syarat pemikahan adalah Ijab Qabul, yang dapat dijabarkan bahwa jyang ijab berarti penyerahan mempelai wanita kepada pengantin pria dan yang \
imaksud dengan qabul berarti penerimaan mempelai wanita oleh mempelai pria. Ijabini hams segera dijawab dengan Qabul secara langsung dan tidak menimbulkan keragu-raguan lafal Ijab berbunyi : j
dijawab dengan qabul yang berbunyi " aku terima nikahnya .. dengan
maskawin." dengan selesainya Ijab Qabul tersebut terjadilah perkawinan secara
sah. Jadi sahnya menunat hukum Islam adalah bila Ijab Qabul sudah selesai.48
Ijab juga merupakan penawaran dari pihak calon isteri atau walinya atauwakilnya dan Qabul berarti penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkanbesarnya mahar atau mas kawin yang diberikan, setelah proses ijab dan qabul itu makaresmi terjadi perkawinan (aqad nikah) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 'untuk tnembentuk rumah tangga atau keiuarga yang bahagia kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setelah dilangsungkan aqad nikah bagimereka telah terikat perjanjian untuk membangun suatu mmah tangga yang menjadi 'suatu keiuarga dan melahirkan suatu keturunan yang sah dalam masyarakat. Tanpa Ijab IQabul keabsahan perkawinan dapat dipertanyakan, oleh karena itu syarat ini harus j
dipenuhi oleh kedua pihak ketika perkawinan dilangsungkan. j.
Secara etimologis, kawin siri mempunyai pengertian "kenikmatan" dan '"kesenangan", jadi tujuan perkawinan tersebut untuk memperoleh kesenangan (seksual, sedang menurut arti kata, kawin siri merupakan perkawinan yangdilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.49 .!.
iPerkawinan tersebut tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di j
hadapan Pegawai Pencatatan Nikah. Perkawinan ijab qabul dilakukan secara agamasaja atau didepan pemuka agama saja atau secara hukum dapat dikatakan perkawinandibawah tangan. Hal ini dikarenakan perkawinan siri yang pelaksanaannya hanya l
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum agama berdasarkan adat istiadat !_saja serta diluai' pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah, dari Kantor
Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang ';beragama non Islam. ,
Didalam Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenal dua golongan anak,yaitu anak sah dan anak luar kawin. Kedudukan anak dalam Undang - undang ini idiatur dalam Bab IX Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, sedangkan kedudukan anak
45 R. Soetoyo Prawirohamidjojo, Op, Cil, Hal, 32. \
chmad Ichsan, "Hukum Perkawinan bagi vatig Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan \ecara Sosiologi Hukum)", Jakarta : Pradya Pratama, 1997, Hal. 30. 1
21
ditinjau dari KUHPerdata diatur aiaamm uutu * ^uu . @_ ^Keturunan Anak-Anak, terdiri dari tiga bagian yakni :
(1)Bagian Kesatu (Pasal 250 - Pasal 271) tentang anak sah.(2)Bagian Kedua (Pasal 272 - Pasal 279) tentang pengesahan anak - anak luar
kawin(3)Bagian Ketiga (Pasal 280 - Pasal 289) tentang pengakuan terhadap anak luar
kawin.
Perlu dikatahui sebab-sebab terjadinya anak luar kawin yaitu :(a) Anak yang dilahirkan diketahui dan kehendaki oleh ke dua orang tuanya tetapi
orang tua tersebut tidak dalam ikatan perkawinan.(b)Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau kedua orang
tuanya yang berada dalam suatu ikatan perkawinan lain.(c) Anak yang dilahirkan tanpa dikehendaki oleh ibunya ( misal kehamilan akibal
perkosaan atau pelacuran).(d)Anak yang dilahirkan hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Anakluar kawin ini kemungkinan dapat diterima secara wajar apabila ibu yang
melahirkan tersebut menikah lagi dengan laki-laki yang membuahinya,(e) Anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang masih di dalam proses perceraian,
sebagai hasil hubungan dengan pria lain.(f) Anak yang lahir dari seorang yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak
diakui oleh suami sebagai anaknya.(g) Anak yang dilahirkan dari seorang ibu akibat dari ketentuan agama yang tidak
boleh menikah ( misal untuk umat khatolik).(h) Anak yang dilahirkan dari seorang ibu dan seorang laki-laki yang akibat hukum
perdata atau hukum negara lain tidak memperbolehkan menikah karna masih
terikat dengan perkawinan lain di Negaranya.(i) Anak yang sama sekali tidak diketahui kedua orang tuanya.
(j) Perkawinan secara adat.(k) Anak yang dilahirkan akibat perkawinan adat, disamping itu perkawinan orang
tuanya tidak dicatat di kantor pencatan sipil, juga tidak dilaksanakan menurut salahsatu agama yang diakui pemerintah ( Hal ini sering dijumpai pada masnyarakat
keturunan cina).
3. Keanekaragaman Hukum wans ui umuu .aa. Golongan masyarakat yang beragama islam berlaku hukum waris Islam.b. Golongan masyarakat non muslim berlaku hukum adatnya masing-masing yang
dipengaruhi oleh unsur agama dan kcpcrcayaan.c. Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka berlaku Hukum Perdata
@ -- @ l IT. .!@..@ lX.,-,1.,,.,1
22
Di dalam hukum wans islam tidak diatur tentang hak waris dari anak luar kawin,berbeda dengan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tigapenggolongan terhadap anak-anak yang mewaris :
1) Anak syah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan, terhadap
anak syah ini sudah diatur di dalam KUHPerdata bagian warisannya.2) Anak yang lahir, di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan / atau
seorang ibu. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbulpertalian keluarga. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdata menyatakan : " Jikapewaris meninggalkan keturunan yang syah atau seorang istri (suami) maka
bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak syah". Sedangkan jika si anakluar kawin itu mewaris bersama-sama dengan golongan kedua yaitu bersama-sama dengan keluarga sedarah dalam garis ke atas atau keturunannya maka iabagiannya adalah Vi warisan.
3) Anak luar kawin, dan tidak diakui, baik oleh ayahnya maupun ibunya. Sehinggaanak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu, karena tidak
mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.
4. Pengertian anak.a. Pengertian anak menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata diatur dalam
Pasal 250 yang menyatakan : '
"Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan <memperoleh si suami sebagai bapaknya."51 '
+Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka jelaslah bahwa anak sah \
ilahirkan sebagai akibat dari perkawinan kedua orang tuanya yang sah. I
b. Batas Umur Seseorang dianggap sebagai anak (kedewasaan).
Konvensi Hak Anak (pasal 1) menyatakan yang dimaksud dengan anakdalam Konvensi ini adalah : " Setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, ;kecuali berdasarkan undang @ undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa 1usia dewasa dicapai lebih awal."52.
Di dalam Pasal 1 Undang - undang tentang Perlindungan Anak, Undang - iundang Nomor. 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seorang yang belumberusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.53 Dengan (,demikian bila seorang anak menikah dan kemudian bercerai sebelum berumur ^
50AH Afandi, "Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian ", Jakarta : PT. Rineka Cipta,
1986, Hal. 41.51 . Wirjono Prodjodikoro, "Hukum Perkawinan di Indonesia", Bandung : Sumur Bandung. 1981,
Hal. 72.
. Konvensi Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child), disetujui oleh Majelis UinumPBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai hcrlaku di Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990,dengan diratifikasinya Konvensi ilu melalui KHPRES NO. 36 tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990.
". Darwan Prins," Hukum Anak Indonesia",Bandunii : PI. C1TRA AD1TYA BAK 11,2003,
Hal. 347.
anak.Undang - undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi @
(HAM) di dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan anak adalah setiap manusiyang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masihdalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.S4
Selanjutnya Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak, dalam pasal 1 angka 1 menyatakan, Anak adalah orang yang dalamperkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun
dan belum pernah kawin.
G. Harapan Hukum Indonesia Tumbuh Secara Konseptual Sebagai Paradigma Bai si
Dalam Solusi Konflik Ganda Bidang Pidana Dan Perdata.
Hukum positif yang berlaku saat ini baik dibidang perdata maupun pidanaberasal dari sistem hukum Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Akan tetapiperkembangan yang terus menerus terjadi menimbulkan kebutuhan akan perubahanhukum yang diselaraskan dengan nilai-nilai budaya bangsa yang lebih tinggi. Pancasilasebagai sumber dari segala sumber hukum hendaknya menjadi asas-asas hukum baikasas hukum konstitutif maupun asas hukum regulatif. Dalam sistem hukum asli diIndonesia sesungguhnya tidak dikenal sistem hukum perdata dan sistem hukum pidanayang kaku sebagaimana sistem hukum civil law yang secara tegas bidang kehidupaiyang mana masuk sistem hukum pidana dan bidang mana yang masuk bidang hukum
perdata.Cara berfikir yang holistik dan integral dalam hukum Adat merupakan contoh
bahwa paradigma yang dianut oleh bangsa kita dalam bidang hukum tidak persis samadengan yang dianut dinegara-negara Eropa. Paradigma ini hendaklah menjadi asasdalam pembetukan hukum yang bercirikan "Indonesia" sehingga betul-betul akan
terwujud sistem hukum Indonesia yang digali dari filsafat dan pandangan hidup bangsa.Apabila terjadi konflik antara hukum pidana dan hukum perdata maka titik berattekanan diletakkan kepada aspek keadilan dan kemanfaatan dari keduanya. Aspekkeadilan itu sendiri yang hams dicapai adalah aspek keadilan dalam arti seberapa jauh
keadilan itu mempunyai makna bagi semua pihak dan bagi sistem hukum keseluruhan.Hasil perebutan kedudukan antara kelebihan/kekurangan hukum alam kontra
dengan kelebihan /kekurangan hukum positif, setelah memperoleh intervensi dariperkembangan aliran filsafat rasional atau filsafat positivisme dapat menumbuhkanpokok pikiran tentang manusia berevolusi daya akal (rasio) dan lepas dari unsur moralhukum menjadi lemah. Hukum positif semakin kehilangan efisiensi efektif atas dayakekuatan berlaku hukum positif yang dapat diartikan perlawanan manusia untuk
menentang hukum semakin luas dalam wujud walaupun ada hukum positif tetapi jugabanyak pelanggaran hukum atau bahkan muncul rekayasa pelanggaran baru terhadap
'' '- '- "@""@^rarnient Kenvataan banyak pelanggaran
.Undang - Undang lentang Hak /\ asi manu.ua ^^ ,.@._.
ffl^BBHB!TEnHWffB!f!l
Penelitian ini untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori, konsep, asas hukumdan peraturan hukum, yang ada kaitannya dengan hak mewaris seorang anak hasilperkawinan ijab qabul tidak tercatat pada hukum negara mempergunakan legal
; research.'@ Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan konsep-konsep yang@ diterapkan untuk menyelesaikan masalah terhadap situasi konkrit dan mencakup hukum
tertulis yang diawali dengan inventarisasi hukum positif. Bentuk inventarisasi hukumi i positif yang berupa peraturan-peraturan, dan pendapat para sarjana hukum tertentu
tentang implikasi ganda tentang anak luar kawin hasil perkawinan ijab qabul yang
tidak tercatat pada hukum Negara, yang banyak terjadi didalam masyarakat yang
melakukan perkawinan secara agama yang tidak tercatat pada hukum negara.Penelitian ini selain menggunakan penelitian yuridis normatif juga menggunakan
metode yuridis empirislsosiologis serta metode penelitian kualitatif untuk meneliti
kenyataan yang ada didalam masyarakat, meneliti bagaimana penerapan dilapanganterhadap peraturan-peraturan dan undang-undang tentang implikasi ganda terhadap
anak luar kawin hasil perkawinan ijab qabul yang tidak tercatat pada hukum negara,khususnya kasus-kasus perkawinan ijab qabul dan anak luar kawin. Dengan melakukanwawancara dengan hakim dan masyarakat yang melakukan perkawinan ijab qabul.
Peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dan tanya jawab terhadap hakimdan masyarakat yang melakukan perkawinan ijab qabul, bagaimana hakim menerapkan
hukumnya terhadap kasus-kasus anak luar kawin hasil perkawinan ijab qabul yangtidak tercatat pada hukum negara. Disampmg-itu-,- De Empirisoh Analytisch'Methode
adalah sarana atau metode yang penting untukmenemukan hukum yang baik dan asas-asas hukum yang kita terima dan sebagai asas keadilan dalam hukum.5
I. Cara Pengumpulan Data
Bahan penelitian yang meliputi data sekunder dan data primer dikumpulkan
dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data yaitu :
1. Studi pustaka merupakan upaya untuk mendapatkan sumber data yang bertaliandengan konsep, pendapat para ahli/pakar hukum serta nilai-nilai hukum yang dapatmemberikan kejelasan suatu masalah serta arah pembahasan suatu konsep yang relevandalam penelitian hukum. Pencarian data diperpustakaan diperlukan oleh peneliti karena
koleksi perpustakaan bermanfaat untuk menunjang fakta dan konsep atau gagasandalam membuktikan sesuatu atau menambah kejelasan tentang suatu pernyataan yang
dikemukakan serta untuk menguatkan hasil penelitian melalui analisis.
2. Disamping studi pustaka yang merupakan metode yuridis normatif penelitian ini
ditunjang pula dengan metode yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Datanya' J;^@t ,Wi lanansran langsung baik dari hasil wawancara
11 Dari Disertasi buku Srigambir Mclati Hatta, ^Beli Sewa scoagut i ^I,^--J-Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Bandung : Alumni, 2000/jCutmandari De Gaay Forlman W.F. " De Empihsch" Analistisch Meihode", Hot Gehem van Retht-\ 2
26
ataupun observasi antara lain dengan para Hakim, Ketua Pengadilan baik PengadilanNegeri, Pengadilan Agama, PengadiiamTUN sebagai imforman.
/Wawancara dilakukan dengan menggunakan interview guide. Selain informan
juga dilakukan wawancara dengan 10 orang yang melakukan perkawinan ijab qabul
yang berada di Cipanas Kelurahan Sukanagalih Kabupaten Cianjur untuk mengetahuipenyebab mereka melakukan perkawinan ijab qabul dan bagaimana cara mewariskan
harta kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Peneliti juga melakukanwawancara terhadap 10 orang yang melakukan perkawinan ijab qabul yang tinggal
diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bagaimana cara mewariskan hartanyakepada anak yang dilahirkan. Penelitian memilih para informan dan responden tersebut
atas dasar cara metode purposive.
Data Hasil Penelitian
Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim-hakim dan ahli
hukum sebagai informan (responden) juga wawancara terhadap orang yang melakukan
perkawinan ijab qabul yang tidak tercatat pada hukum negara.
1. Hasil wawancara penulis dengan informan bahwa dalam sistem hukumIndonesia menyatakan bahwa perkawinan ijab qabul adalah perkawinan yangdidasarkan sesuai petunjuk syariat Islam, dimana ijab qabul merupakan syaratsahnya perkawinan disamping adanya saksi dan mahar. Dalam sistem hukum asli
Indonesia ijab qabul antara kedua pihak dalam sebuah perkawinan menjadi syaratpenting, begitu juga dalam bidang hukum lain seperti pengangkatan anak, adanya
pernyataan kedua pihak menjadi faktor yang menentukan.Syariat Islam yang dianut masyarakat Indonesia dalam bidang perkawinansebenarnya bukan menjadi masalah lagi, itulah yang menjadi patokan bagimasyarakat Indonesia akan tetapi setelah berlakunya undang-undang perkawinan
ada ketentuan mengenai pencatatan perkawinan.
2. Hasil wawancara penulis dengan informan menyatakan terdapat dampak
hukum bagi pasangan yang hanya melakukan perkawinan ijab qabul saja tanpa
dicatatkan jika dibelakang hari muncul konflik sementara hukum positif tidakmemberikan perlindungan yang porprosional disatu sisi masyarakat menilaipencatatan hanya merupakan prosedur administratif, namun undang-undangmenyatakan pencatatan administratif merupakan syarat keabsahan perkawinan.
3. Hasil wawancara penulis terhadap informan tentang adanya tuntutan daripihak ke-3 dalam hal tuntutan hukum pidana maupun hukum perdata, maka hakimdalam memutus perkara sistem hukum manakah yang didahulukan. Informanmenyatakan bahwa tuntutan perkara perdata yang didahulukan daripada perkarapidana. Ditetapkannya perkara perdata didahulukan berdasarkan pertimbangan agartidak teijadi putusan yang saling bertentangan sehingga, dapat dijadikan dasar oleh
para pihak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kcmbali.
4. Hasil wawancara penulis dengan informan mengatakan dalam memutus suatuperkara, terkadang hakim terikat pada ketentuan penjndang-undangan, akibatnya
27
kepentingan keadilan terabaikan namun umuMau, jowu FUUiu.. -rdipahami jika dikembalikan kepada landasan bahwa hakim memutuskan perkaraberdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara perkawinan, hakimterkadang dalam menegakkan hukum cenderung menggunakan pendekatanlegalistis akibatnya terkadang kepentingan ahli waris diabaikan. Pengabaian itusendiri sesungguhnya disebabkan karena ketentuan hukum material dan formil
mengikat hakim, sehingga tidak ada pemikiran lain lagi, bagi hakim untuk tidakmengenyampingkan kepada ketentuan perundang-undangan tertulis denganmengenyampingkan hak-hak keadilan. Seharusnya hakim dalam memutus perkara
perkawinan mempertimbangkan hak-hak anak dan ahli warisnya, karena putusantersebut tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang sedang berperkara, akan tetapi
juga bagi orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya.
5. Hasil wawancara penulis informan mengatakan ruang gerak yang dapatdigunakan oleh hakim adalah dengan mengisi kekosongan hukum melalui carapenemuan hukum {rechtvinding). Sebenarnya kewajiban untuk melakukanpenemuan hukum itu telah ditetapkan oleh undang-undang akan tetapi belum adakeseragaman/pola yang sama yang menjadi acuan dalam praktek, sehingga hakimdalam penemuan hukum mengalami hambatan psikologis dalam menetapkan
hukum.Selain penulis mengadakan wawancara dengan pakar hukum penulis juga
mengadakan wawancara dengan 20 orang yang melaksanakan perkawinan ijab qabul
yang tidak dicatatkan pada hukum negara.
J iumUn nertawinan iiab aabul tanpa dicatatkan?
o c^ol- hnan saudara melakukan perKawinan ijuu quuu, :
No
1
23
JawabanKarena salah satu syarat perkawinanmenurut undang-undang perkawinanno.l tuhun 1974 tidak bisa dipenuhi
misalnyaijInisteripertamaProscdurijinperkawinanberbelit-bclit
Tidak tahu dan tidak mengerti akibat
hukumdaripencatatanperkawinan
Presentasc
50%
20%30%
No
1
2
tahun1974
50%
Setclahtiihun
1974
50%
Kcterangan
Perkawinan dilakukan menuruthukumAdatdanhukumAgamaPerkawinan dilakukan menuruthukumAgama(ijabqabul)
28
3. Bagaimana cara mewariskan harta kepada anak yang lahir dari perkawinan ijabqabul ?
4. Apakah saudara mengetahui akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan?
Pendapat penulis berdasarkan wawancara dengan responden penulisberkesimpulan disamping alasan yang sudah dikemukakan diatas bagi orang yangmelakukan perkawinan ijab qabul yang mengetahui akibat hukum mereka melakukanuntuk menghindari munculnya akibat berupa tuntutan pidana sesuai dengan Pasal 279
Pasal 279 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yang menyatakan : diancam denganpidana penjara paling lama lima tahun.
(1). Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahanatau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sahuntuk itu;(2). Barang siapa yang mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwapernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yangsah untuk itu.
Sedang masalah harta warisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan ijab qabulmereka telah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan jika terjadi konflik antara
ahli waris yang sah dengan anak yang lahir dari perkawinan ijab qabul sehingga tidaklimbul hal-hal yang tidak diinginkan oleh pewaris.
K. Kasus Dan Analisa
Data yang dikumpulkan berupa Putusan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan yangdiperoleh dari instansi yang berwcnang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Mahkamah Agung RI yang berupa :
' Moeljanto," Kitab Undang-iimlang llukum I'Ulana" Jakarta : Bumi Aksara, 2001, Hal. 101.
No
1234
Cara
Dengancaramenghibahkan
Dengancaramembuatwasiat
Dengancarakekeluargaan
Belumterpikir
Presentase
20%30%30%20%
No12
JawabanMengetahuiakibathukumnya
Tidakmengetahuiakibathukumnya
Presentase
60%40%
29
1. Penetapan Nomor : 569/Pdt.P/2004/PN.JKT.BAR.Didalam penetapan tersebut mengenai perkawinan antara Dharma. Wangsa
Sudirja dengan Tjoa Emawati, mereka melakukan perkawinan dengai:menggunakan perkawinan adat Tionghoa didalam perkawinan tersebut lahir 5(Lima) orang anak yaitu Iwan, Andi, Maria, Agung dan Teguh, kelima anak
tersebut mempunyai Akta Kelahiran yang sah tetapi tidak tercatat di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2007/PN.Jak.SelDidalam penetapan tersebut mengenai perkawinan Charlie dengan Lulu pada
tanggal 12 Desember 2005 di Jakarta sesuai kutipan Akta Nikah Nomor1348/49/XII/2005. Sebelum perkawinan sah antara Charlie dan Lulu menjalinhubungan intim sehingga telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Alysia
yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2004.Setelah Charlie menikah secara resmi maka Charlie bermaksud
menginginkan anaknya Alysia diakui sebagai anak kandung/sebagai anak sah guna
kepentingan dan status masa depan anak tersebut.
3. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2006/PN.CbnDalam perkara ini mengenai perkawinan antara Liana dengan Suryali pada
tanggal 3 Juni 1996 dan dikaruniai dua orang anak yang salah satunya anak laki-laki, mereka menikah dengan perkawinan adat Khonghucu. Kedua orang tuanyaingin mendaftarkan anaknya di Kantor Suku Dinas dan Pencatatan Sipil dengan
meminta penetapan dari Pengadilan Negeri.
Pendapat Penulis mengenai kasus penetapan
Penetapan No. 569/Pdt.P/2004/PN.JKT.BARPenetapan 57/Pdt.P/2007/PN.Jak SelPenetapan Nomor 14/Pdt.P/2006/PN.Cbn
Berdasarkan hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa dengan penetapanmaupun putusan-putusan hakim menyebutkan bahwa penetapan memberikankesimpulan masyarakat ternyata untuk memberikan perlindungan hukum kepadaanak-anak yang lahir dari perkawinan ijab qabul maka diperlukan adanyapenetapan ini merupakan suatu bentuk dari hasil perkawinan ijab qabul danperkawinan adat sebagai dasar dan adanya pengakuan dari orang tua terhadap hakanak ijab qabul ini memberikan gambaran bahwa untuk adanya keadilan perluadanya perlindungan hukum dan didasarkan pada hak asasi mauusia bahwa hak
asasi manusia merupakan hak yang mendasar.
4. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2002/PN. Jakarta Utara Jo Nomor
180/Pdt/2004/PT.DKl Jo Nomor 1826.K/Pdt/2005.Tcntang Gugatan Hak Mewaris Dari Anak Luar Kawin
Didalam kasus tcrasebut telah dilangsungkan perkawinan antaraNy. Nelly dengan Suchrisna secara adat Tionghoa dari perkawinan tersebut lahir 4
oranu anak setelah itu kedua oranetua tersebut mencatatkan perkawinannya. Ny-
30
Nelly kemudian raelahirkan 5 orang anak lagi. Setelah Ny. Nelly dan sucnnsnameninggal dunia anak-anak sah tersebut telah menggugat anak luar kawin tentang
harta warisan kedua orangtuanya.
Putusan PN No. 249/Pdt.G/2002/PN. Jakarta Utara yang amamya telahmemenangkan gugatan dari anak yang telah dilahirkan secara sah (setelah
perkawinan dicatatkan).Putusan PT No. 180/Pdt/2004/PT.DKI menguatkan putusan Pengadilan
Negeri.Putusan MA No. 1826.K/Pdt/2005 mengabulkan kasasi anak luar kawin
membatalkan putusan pengadilan negeri dan memperbaiki putusan PT yang pada
amarnya anak luar kawin mendapat warisan bersama-sama dengan anak sah.
5. Perkara Pidana Nomor ll/Pid/B/1996/PN/Lwk Jo Nomor 20/Pid.D/1996
PT.Palu Jo Nomor 1O77.K/Pid/1997.Kasus perkawinan kedua yang tidak dicatat menurut hukum negara identik
dengan perkawinan ijab qabul dapat berdampak pelanggaran hukum pidana.
Didalam kasus tersebut Subandri dan Sri Rohmi melakukan perbuatan zina,
Subandri telah mempunyai isteri yang dinikahi secara sah.Tuntutan jaksa Subandri dan Sri Rohmi telah melakukan perbuatan zina
sehingga melanggar pasal 284 (1) KUHP.Putusan Pengadilan Negeri No. 1 l/Pid/B/1996/PN/Lwk yang amarnya
menghukum keduanya karena terbukti telah melakukan tindak pidana zinah.
Putusan PT No. 20/Pid.D/1996 PT.Palu menguatkan putusan PN.Putusan MA No. 1O77.K/Pid/1997 membatalkan putusan PT menerima
permohonan kasasi Subandri karena PT salah menerapkan hukum bahwa Subandridan Sri Rohmi adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam, keduanya telah
melakukan perkakwinan adat dan secara agama Islam.
Putusan dalam kasus ini bisa dipakai sebagai yurisprudensi yang dapatdipakai sebagai sumber hukum untuk perkawinan ijab qabul. Hal ini merupakanbentuk dari keinginan masyarakat untuk melindungi anak-anak hasil perkawinanijab qabul yang tidak tercatat pada hukum Negara dan merupakan keadilan dalam
mns:varalcnt
6. Putusan Nomor 177/1972/Pdt Surakarta jo Nomor 62/1975/1'.! Jjemarang jo
Mahkamah Agung Nomor 1300. K/Sip/1977Tentang Gugatan Warisan dari anak Luar Kawin
Didalam kasus ini perkawinan antara R.N Wignjo Darsono denganK. Suwati yang tidak mcmpunyai anak dan kcmudian mengangkat anak bernamaSri Rahardjo. Dalam perkawinan tcrsebul R.N Wignjo Darsono melakukannerkawinan vane kedua dcnsian Pudjiati lahirlah anak bernama Sri Wahyuni setelah
3i
R.N Wignjo Darsono dan K. i>uwau mcmnggui uuum iuou. ^.^ * *@i ,menggugat anak luar kawin yaitu Sri Wahyuni.
Putusan PN No. 177/1972/Pdt Surakarta menetapkan bahwa Sri Wahyuni
berhak mewaris.Putusan PT No. 62/1975/P.T Semarang tnembatalkan putusan PT.Putusan MA No. 1300. K/Sip/1977 menetapkan bahwa anak luar kawin tidak
mewaris.Pendapat penulis tiap kali ada putusan yang berlainan mengenai perkara
sejenis, maka tidal ada kepastian hukum. Tetapi sebaliknya kalau hakim terika!
mutlak pada putusan mengenain perkara yang sejenis yang pernah diputuskan maka
hakim tidak bebas untuk mengikuti perkembangan masyarakat melalui putusan-
putusannya.59
L. Kesimpulan
Hukum merupakan sarana untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia,oleh karena itu, pendekatan yuridis formil dirasakan tidak cukup untuk melindungikepentingan manusia yang beragam dan terus menerus berubah. Peraturan hukum sangatterbatas kemampuannya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan subyek
hukum. Oleh karena itu kekosongan hukum harus diisi oleh hakim melalui metodepenafsiran dan upaya penemuan hukum baru dengan menggunakan metoderechtsvinding. Hukum ada tidak untuk melayani kepentingannya sendiri demi kepastian
hukum, akan tetapi diarahkan kepada tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingansubyek hukum yang berada dalam posisi yang rentan. Dengan demikian konsep-konsephukum sebagai sarana social security, social welfare dan perlindungan human rightmenjadi relevan diperhatikan oleh hukum. Pengkajian ilmu hukum harus dilepaskan darikepentingan sempit yang bertumpu kepada faham legisme dominan, yang mengorbankansegi-segi kemanusiaan. Oleh sebab itu ajaran seperti Interessen Jurisprudence perlumendapatkan tempat yang proporsional dalam studi hukum saat i::i. Pada sisi lain, ilmuhukum dan praktik hukum harus memperhatikan aspirasi-aspirasi yang berkembangsecara transnasional. Dalam bidang hukum pidana, perlu diperluas kepada upaya untukmemperhatikan kepentingan korban {victim) sehingga diperoleh kesempatan untuk
mendapatkan keadilan seluas-luasnya.Pemikiran hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban
ini perlu diselaraskan dengan metode penafsiran hukum modern seperti AnticiparendeInterpretation maupun penafsiran Futuristik, sehingga ajaran-ajaran hukum yang telah
berkembang dengan pesat mendapat tempat dalam putusan hakim sambil menungguditetapkannya hukum positif dalam bidang tertentu oleh badan legislatif.
Putusan-putusan hakim diharapkan dapat melahirkan jurisprudensi yang berbobotdengan dipublikasikan secara luas, sehingga masyarakat mampu mengaksesnya dan dapatmemberikan penilaian alas landasan-landasan teori yang digunakan oleh hakim melalui1 * @-@" iv/ioioiiii i.-i,,r0 rlprisis maunun obiter dicta dapat dipelajari dengan baik
:>" Sudikno Mcrtokusumo dan A. I'ilto, Bab-Hcib wntang renenuum iiimuui.i @. .n... Uu..Jt. @@....,
33
2. Fungsi hukum harus diaralikan kepada Social Utility yakni memoeriKan itemaniaa.ansosial bagi pencari keadilan. Disamping itu hukum harus memberikan jaminan akai.rasa aman dan damai serta perlindungan hukum dalam arti seluas-luasnya demi
perlindungan atas hak asasi manusia.
3. Hakim tidak hanya terikat untuk melaksanakan undang-undang akan tetapi dapatmenolak menerapkan undang-undang dalam hal penerapan itu akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pencari keadilan. Hakim harus menggunakan metode-metode penafsiran guna menemukan hukum yang hidup melalui metoderechtsvinding, penafsiran secara futuristik maupun secara antisiparende (penafsiranyang digunakan sebagai antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang akanmuncul) dengan menekankan resiko yang seminimal mungkin untuk terjadinya
ketidakadilan.
4. Melaui jurisprudensi konstan {constante jurisprudency) dapat diperoleh pola yangrelatif seragam bagi putusan-putusan hakim lain, walaupun kita tidak menganutdoktrin preseden, akan tetapi dengan pertimbangan praktis maka seyogyanya hakimharus mengikuti putusan hakim terdahulu jika menurun keyakinannya dapatmemberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Putusan hakim yang seragam relatif
dapat dijadikan bahan untuk memperkecil resiko terjadinya putusan yang kontradiktif
yang merugikan pencari keadilan.
5. Ilmu Hukum tidak boleh dibiarkan bergerak dalam ruangan yang hampa, akan tetapidapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktek hukum melalui kajian-kajian yang konstruktif dan bermanfaat bagi hakim dalam memutuskan perkara yangdiadilinya, di sisi lain, putusan hakim hendaklah dapat dipertanggung jawabkan
secara ilmiah dihadapan komunitas ilmuwan hukum, sehingga putusannya pun secaraVnalitntif danat dinertansieune iawabkan.
34
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
A. Pitlo, "Hukum Waris", Cet.l, Jakarta : Intermasa, 1994
Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ', Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
, "Sedikit Tentag Masalah Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Masalah
Hukum Perkawinan Di Indonesia ", Bandung : Alumni, 1986.
Abdulkadir Muhammad, "Perkembangan Hukum Keluarga Di Beberapa Negara Eropa",
Cet.2, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
Achmad Ichsan, "Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan
Ulasan Secara Sosiologi Hukum", Cet.3, Jakarta : Pradya Pratama, 1997.
Ali, Afandi, "Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian ", Cet.2, Jakarta : Rineka
Cipta, 1986.
Bambang Poernomo, "Teori Hukum, Makalah dalam Kuliah Umum Teori ilmu Hukum",
Jakarta : Universitas Jayabaya, 2006.
Buddhayana, "Keputusan-keputusan Sangha Agung Indonesia tentang Hukum Perkawinan ",
Cet.2, Bali : Dewata, 2000.
Budyapranata, "Membangun Keluarga Kristiani", Cet.l, Yogyakarta : Kanisius, 1986
Chand Hari, " Modern Juresprudence (Ultilitarianism) ", Cet.2, Kuala Lumpur : International
Law Book Services, 1994
Darwan Prinst, "Hukum Anak Indonesia ", Cet.4, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
Djojodiguno dan Tirtawinata, "Adat Privaat Keclil Van Midden-Java ", Cet.2, Belanda : Book
Law , 1990
Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, "Asas Hukum Perkawinan di Indonesia ", Cet.3, Jakarta :
Bina Aksara, 1987.Fortman De Gaay W.F, "De Empirisch" Analisiisch Methode", Amsterdam : Het Gehein
Van Recht, 1972
Gdc Puja, "Compendium Hukum Hindu", Cet.l. Jakarta : Depatemen Aiiama Rl Mayasan,
1983
Gde Wayan Pangkat, "Ilukum Waris Di Bali ", Cct. 1, FII Udayana, 1991
35
Harun Alrasid, "Naskah UUU IV43 besuaun amytu jvi* . ^m^.. ,Universitas Indonesia ( UI-Press,), 2006.
Henry Camp Bell Black, Black Law Dictonary, United States : ST, Paul Minn West. 1990.
Hadi Setia, "Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia UU NO 39 1999 LN. 165 Tahuii
1999 TLN, No 3886 ", Cet.2, Jakarta : Harvarindo, 2000
H. Hilman Hadikusuma, "Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama Hindu - Islam ", Cet.2, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang Nomor I Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam ", Cet.2, Jakarta : Bumi Aksara , 2002.
John M.Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta : Gramedia, 1990.
J. Satrio, "Hukum Waris", Cet.l, Jakarta : Penerbit Alumni, 1992.
, "Hukum Harta Perkawinan ", Jakarta : Pradya, 1999"Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang", Cet.6,
Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999
M.Yahya Harahap, "Segi-segi Hukum Perjanjian", Cet.3, Bandung : Penerbit Alumni
Bandung , 1986.
Mariam D, Badrulzaman," KUHPerdata Buku HI Hukum Perikatan dengan Penjelasan",
Cet.l, Jakarta : Alumni,1983.
Muljanto, "Kitab Ungang-undangHukum Pidana", Cet.4, Jakarta : Bumi Aksara, 1996
M. Idris Ramulyo, "Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dari
Segi Hukum Perkawinan Islam", Cet.2, Jakarta : Ind-Hillco, 1986.
, "Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam ", Jakarta : Bumi Aksara, 2002
Nocng Muhadjir, "1996 Metode Penelitian Kualitatif", Cet.3, Yogyakarta : Rakesarasin,
1996.
Pjilipus M Hadjon, dan Thick Sri Djatmi, "Argumentasi Hukum", Yogyakarta : Gajahmada
University, 2005.
"@@' '@'@@@" '"'@@I i laU-aifa : Pradnva Puramita, 2003.
@M MW*HEI
37
, "Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dan Ferjanjian , i^ei.z, nauuuiig .
PT. Citra Aditya Bakti,1995.
"Perbandingan Hukum Perdata", Cet.l, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1974
"H,iir,,m Pnrinniinn" Jakarta : Cet.2. Jakarta : PT Intermasa, 1992.
I Sonny Keraf.A, "Pasar Behas Keaditan dan tJeran remennian leiuun siui* l unu 1 uuun
! Ekonomi Adam Smith", Jakarta : Kanisius, 1996.
ii o.._; . c 0Vonin "Pononntnr Ppne.litian Hukum" . Jakarta : Ul-Press, 1984.
T. Jafitzham, "Persentuhan Hukum di Indonesia dengan iluKum rernawinun miurn ,
Jakarta : PT. Mestika, 2006.Ter Haar, "Adaterfrecht of Java, " Cet.4, Jakarta : Bulan Bintang, 1975
Victor.M. Situmorang dan Cormentyna, "Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia",
Jakarta : Sinar Grafika, 1981.
Wahyono Darmabrata, "Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Besei aUndang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya ", Jakarta : FH UI, 2003.
Wirjono Prodjodikoro, "Hukum Perkawinan di Indonesia", Bandung : Sumur Bandung,
1981.
WJS, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Terbitan Balai Pustaka,
2005.
Yuhda Bhakti Ardiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum", Cet.l, Bandung : Alumni,
Putusan dan Penetapan Pcngadilan
Pcrkara Pidana Nomor Perkara 05/Pid/B/2008/PN Cbn
Pcnatapan Nomor : 569/Pdt.P/2004/PN. JKT. BAR
Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2007/PN. Jak.Sel
Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2006/PN. Cbn
Pcrkara Perdata Nomor : 1826.K/Pdt/2005 Jo Nomor 180/Pdt/2004/PT. DKI Jo Nomor
38
Peikara Perdata Nomor : 387.K/Pdt/2007 Jo Nomor 457/Fdt/ZUOW 1. UM jo rsomor
239/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst
Perkara Pidana Nomor Perkara : 475/Pid/2007/PN Jak.Sel
Perkara Nomor : 177/1972/Pdt Surakarta Jo Nomor 62/1975/PT. Semarang Jo Mahkamah
Agung Nomor 1300.K/Sip/1977
Perkara Pidana Nomor : 1 l/Pid/B/1996/PN/Lwk Jo Nomor 20/Pid.D/1996 PT. Palu Jo Nomor
1077.K7Pid/1997
Perkara Pidana di Tekangon, Banda Aceh Nomor 739.K/Pid/2004 Jo ISfomor 42/Pid/2003/PT.13XT A T^ -KT mm- 04/Pi'rl R/7007/PNTKN
Bahan Pustaka dari Internet
www.HukumOnline.com tentang Luinrahiiya Perkawinan
www.SuaraKarva-Online.com tentang Hal-hal bertentangan dengan Undang-undang
Perkawinan
www.Mail-archive.com tentang Pelaku kawin siri bisa dipidana
www.Pemda-Diy.go.id tentang Status nikah dibawah tangan
www.Jawapos.com tentang Pernikahan sebagai instrument bisnis
www.Kompas.com tentang Soal Akta Perkawinan di Arjo Wangun Malang
Dokumen
Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jakarta : Akola. 1998.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974
Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Jakarta: Sinar
Grafika, 2005
Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, Tentang
Kpipinhtprann Anak. Jakarta : Trvniti.
39
Indonesia, Undang - Undang tentang Hak Asasi Manusia uu imo. jy lanuu ivyy, jomhw .
Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, 1996.
Indonesia, Undang - Undang tentang Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002.Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pencatatan Perkawinan.
Konvensi Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child), disetujui oleh Majelis UmumPBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 25Agustus 1990, dengan diratifikasinya Konvensi itu melalui KEPRES NO. 36 tahun 1990,
tanggal 25 Agustus 1990.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
40
NamaTempat/tgl. LahirPekerj aan/JabatanNIPPangkat/GolonganJabatan AkademikAlamat
Nama Suami
Anak
Riwayat Hidupa. Pendidikan Formal
b. Riwayat Pekerjaan
Curriculum Vitae
Erni Agustina, SH, SpNSidoarjo, 17 Agustus 1956Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta
030 174 866Pembina Tk. I/IV.bLektor Kepala ( KUM 624.50 )Jl. Rengas No. 17 Komplek TNI AL Pangkalan Jati,Pondok Labu, Jakarta Selatan
H. Dadang Suryana Kusumah, SIPHj. Dhanny Rachmania Kusumah, ST, MTYudha Wibawa Kusumah, ST
S.D Tamat Tahun 1966SMP Lulus Tahun 1972SMA Lulus Tahun 1975Sarjana Lulus Tahun 1981Sp 1/Nolans Lulus Tahun 1993Saat ini sedang menyelesaikan disertasi padaprogram pascasarjana bidang ilmu hukum
Tahun 1981 Dosen UPN "Veteran" Jawa Timur
Tahun 1992 - 1994 Pudek II Fak. Ilmu Administrasi UPNV JatimTahun 1997 - 2000 Pudek IIFISIP UPN "Veteran" JakartaTahun 2000 - 2002 Lakhar Dekan Fak.Hukum UPNV JakartaTahun 2002 - 2006 Dekan Fakultas Hukum UPNV JakartaTahun 2006 - Sekarang Dekan Fak. Hukum UPNV Jakarta periode ke II
Jakarta, 2009
ERNI AGUSTINA, SH, SpN
IMPLIKASI HUKUlVl um^n, ^-_..HAK MEWARIS DARI SEORANG ANAK
__1,,,TlvTAlvrTTAROABUL
Dipertahankan Dihadapan Senat Guru Besar Program DoktorIlmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya
@ ~> 1 ic DoKrnari 7009
ERNIAGUSTINA_.N^;MO SJMIOTUS1956
PASCA SARJANA UNIVERSITAS JAYA BAYAJAKARTA