PAPARAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Disampaikan pada

Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI

Jakarta, 10 November 2009

1

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

OUTLINE1. Peraturan Perundang-undangan yang

terkait dengan Kementerian Negara PPN/Bappenas

2

2. Tugas Pokok dan Fungsi

3. Struktur Organisasi

4. Peran Kementerian Negara PPN/Bappenas

5. Kegiatan Prioritas dalam Jangka Pendek

(Nov-Des 2009)

7. Kegiatan Utama Kementerian Negara PPN/ Bappenas Tahun 2010

6. Program 100 hari Kementerian Negara PPN/ Bappenas

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN KEMENTERIAN NEGARA

PPN/BAPPENASUU NO. 25 TAHUN 2004

TENTANGSISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PP NO. 39 TAHUN 2006TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

PP NO. 40 TAHUN 2006 TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

PERPRES NO. 82 TAHUN 2007TENTANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

3

PERPRES NO. 9 Tahun 2005 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TUGAS POKOK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

TUGAS POKOK (Perpres No. 9 Tahun 2005; Pepres No. 82 Tahun 2007)

Merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4

FUNGSI(Pepres No. 9 Tahun 2005, Perpres No. 82 Tahun 2007, pasal 3)

1) penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan

nasional; 3) pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan

nasional;4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan;

5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;

6) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas;

7) fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;

8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;

9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

5

Penugasan lain kepada Kementerian PPN/Bappenas dalam 5 tahun terakhir (yang sudah dan yang masih dilaksanakan), antara lain:

1) Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Nias pasca bencana gempa dan tsunami;

2) Penilaian terhadap perkiraan kerusakan dan kerugian (damages and losses assessment) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (needs assessment) pemulihan pascabencana, bersama BNPB dan Pemprop. Sumbar;

3) Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan pelaksanaan sosialisasinya;

4) Penyusunan Desain Subsidi Langsung Tunai (SLT) dalam kerangka Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM;

5) Pengembangan/penyempurnaan kebijakan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah (Keppres 80 Tahun 2003);

6) Koordinasi penyusunan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK);

7) Koordinasi pelaporan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)); 8) Koordinasi penanganan perubahan iklim (climate change); 9) koordinasi reformasi pengawasan/pemeriksaan (state audit reform); 10)Penyusunan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (public private

partnership) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang kemudian akan diperluas ke bidang lainnya.

6

Contoh penugasan lainnya kepada Kementerian Negara PPN/ Bappenas:

Koordinasi Penanganan Pascabencana Gempa Sumbar

Kementerian Negara PPN/Bappenas diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penilaian terhadap perkiraan kerusakan dan kerugian (damages and losses assessment) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (needs assessment) pemulihan pascabencana, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat, yang bersumber dari data kerusakan dan kerugian yang dihimpun melalui koordinasi dari BNPB.

7

Rekapitulasi Nilai Kerusakan dan Kerugian Pascabencana Gempa Bumi Sumatera Barat dan Nilai Kebutuhan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rekapitulasi Nilai Kerusakan dan Kerugian

Rekapitulasi Nilai Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sumber: Rencana Aksi RR Sumbar 2009-2011

Sumber: Rencana Aksi RR Sumbar 2009-2011

8

STAF AHLI MENTERI NEGARA PPNBIDANG HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI

STAF AHLI MENTERI NEGARA PPNBIDANG REVITALISASI PERDESAAN,

PERTANIAN DAN AGROINDU

STAF AHLI MENTERI NEGARA PPNBIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

STAF AHLI MENTERI NEGARA PPNBIDANG MITIGASI & PENANGGULANGAN

BENCANA ALAM

STAF AHLI MENTERI NEGARA PPNBIDANG MITIGASI & PENANGGULANGAN

BENCANA ALAM

MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPPENAS

INSPEKTORAT UTAMASEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA PPN/

SEKRETARIAT UTAMA BAPPENAS

KEDEPUTIAN BIDANG

SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP

KEDEPUTIAN BIDANG

SARANA DAN PRASARANA

KEDEPUTIAN BIDANG

PENGEMBANGAN

REGIONAL DAN OTONOMI

DAERAH

KEDEPUTIAN BIDANG

PENDANAAN PEMBANGUN-

AN

KEDEPUTIAN BIDANG

EVALUASI KINERJA

PEMBANGUN-AN

KEDEPUTIAN BIDANG

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

KEDEPUTIAN BIDANG P0LITIK, HUKUM,

PERTAHANAN & KEAMANAN

KEDEPUTIAN BIDANG

KEMISKINAN, KETENAGA

KERJAAN, DAN USAHA KECIL MENENGAH

KEDEPUTIAN BIDANG

EKONOMI

STRUKTUR ORGANISASI

9

10

Pengambilan keputusan (policy/decison maker)

Think Tank Koordinator Administrator

PENJABARAN :1. Perencanaan :

penyusunan rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah, pendek/ tahunan

2. Penganggaran: penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusun-an RAPBN bersama dengan Depkeu.

3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

4. Koordinasi strategis lintas sektor/wilayah dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar

PENJABARAN :

1. Pengkajian kebijakan di perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya misalnya: perumusan kebijakan penguatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership)

2. Fasilitasi pembinaan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan

PENJABARAN :

1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan

2. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama K/L terkait

3. Koordinasi kegiatan strategis, sesuai penugasan.

PENJABARAN :

1. Penyampaian laporan hasil evaluasi , saran dan pertimbangan di bidang perencanaan pembangunan nasional kepada Presiden.

2. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

3. Pelaksanaan tugas lain yang berdasarkan UU/ PP/Keppres/Inpres, dsb.

PERAN KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

Kegiatan Prioritas Dalam Jangka Pendeksampai dengan Desember 2009 dan Program 100

hari

1. Penyusunan Rancangan RPJM 2010-2014

dan Renstra setiap Kementerian/Lembaga

11

2. Program 100 hari Kemenneg PPN/Bappenas

MEKANISME PENYUSUNAN RPJM dan RENSTRA-KL

RANCANGAN TEKNOKRATIK RENSTRA K/L

RANCANGAN RENSTRA K/L

Aspirasi Masyarakat

Evaluasi Pembangunan

Sektor

RANCANGAN AWAL RPJMN

· RPJPN 2005-2025· RANCANGAN

TEKNOKRATIK RPJMN

Aspirasi Masyarakat

Hasil Evaluasi RPJMN

Koordinasi Pemerintah

Daerah

PENELAAHAN(TRILATERAL

MEETING)

RANCANGAN RPJMN

MusrenbangJAMNAS

RANCANGAN AKHIR RPJMN

RPJMN

Peraturan Presiden

RENSTRA K/L

RPJMN

RENSTRA

K/L

PED

OM

AN

*)

Ditetapkan

PED

OM

AN

PEN

YESU

AIA

N

BAH

AN

PROSES TEKNOKRATIS PROSES POLITIK

SINKRONISASI(TRILATERAL

MEETING)

Platform Presiden

*) Dalam Rancangan Renstra K/L masih dapat diusulkan rincian kebijakan yang berbeda dengan Rancangan Awal RPJMN sejauh tetap dalam koridor untuk melaksanakan platform Presiden terpilih yang dinyatakan dalam bentuk Prioritas Nasional.

1212

Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra K/L Periode 2010-2014

No Kegiatan Jadwal Waktu

1 Penyusunan Rancangan RPJM 2010-2014 dan usulan Renstra masing-masing Kementerian/Lembaga

20 November 2009

2 Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting): Bappenas, Depkeu, Kementerian/Lembaga membahas :

a. Penjelasan dan penyampaian Pagu RPJMN

b. Pemabahasan dalam Trilateral Meeting24 November 2009

25 November – 6 Desember 2009

3 Persiapan Musrenbang Nasional – Sidang Kabinet rangka penyusunan RPJMN periode 2010-2014

7 Desember 2009

4 Penyempurnaan rancangan terdiri atas

a. RPJM 2010-2014 (oleh Bappenas)

b. Renstra K/L 2010-2014 (oleh masing-masing K/L)

8 Desember – 13 Desember 2009

5 Pelaksanaan Musrenbang Nasional RPJMN dengan melibatkan Bappenas, K/L dan Pemda

14 Desember 2009 – 15 Desember 2009

6 Pemutakhiran Rancangan RPJMN dan Rancangan Renstra K/L

16 Desember 2009 – 20 Desember 2009

7 Sidang Kabinet untuk pembahasan Rancangan RPJMN 2010-2014 (Bappenas, Depkeu, UKP4)

21 Desember 2009

8 Penyelesaian Rancangan RPJMN dan Renstra K/L menjadi dokumen resmi

22 Desember 2009 - 31 Desember 2009

13

RPJMN 2010 - 2014

Terdiri atas:

Buku I memuat rencana aksi yang menjadi prioritas pembangunan nasional selama lima tahun ke depan.

Buku II memuat kegiatan-kegiatan prioritas untuk masing-masing bidang pembangunan.

Buku III memuat arah pembangunan kewilayahan.

14

15

RENCANA AKSIPENANGGUNG

JAWABINSTANSI TERKAIT

Program 2: Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur · Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun

2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Kemenneg PPN/ Bappenas

Depdagri, Depkeu, DepPU, Dephub, DepESDM, DepBUMN

· Perubahan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kemenneg PPN/ Bappenas

Depkeu, Setkab,

· Penyempurnaan Keppres 80/2003 mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencakup skema co-financing dan mengakomodasi tata cara pengadaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan

Kemenneg PPN/ Bappenas

PROGRAM 100 HARI BIDANG PEREKONOMIAN, Penanggung jawab: Kementerian Negara PPN/Bappenas

15

KEGIATAN UTAMAKEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

TAHUN 2010

NO KEGIATAN

1 Penyusunan RKP 2011 sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014:a. Penyusunan Pagu Indikatif 2011b. Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pemerintah Pusatc. Musrenbang Propinsi dan Musrenbang Nasional d. Penetapan RKP menjadi Perpres

2 Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan RKP 2009.

3 Kajian-kajian dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan masukan kebijakan lain.

4 Sosialisasi dan Diseminasi Produk Perencanaan (RPJPN 2005-2025, RPJM 2010-2014 ).

5 Koordinasi strategis berbagai kegiatan sesuai penugasan.

6. Melanjutkan reformasi birokrasi di Kemeneg PPN/Bappenas.

16

TERIMA KASIH

17