direktorat pengelolaan bahan berbahaya beracun … 10-12 april... · beracun berbahaya kementerian...
TRANSCRIPT
DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN
BERACUN BERBAHAYA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LAPORAN SURVEI LOKASI PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN EMAS NON MERKURI
Desa Sambi – Kabupaten Kotawaringin Barat 10 - 12 April 2018
oleh : Harri Gunawan
F. Binsar Tumindi Aditya Febrian Masri
I. Dasar Pelaksanaan/Sumber Dana
1. Peraturan Menteri RI Nomor 53 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Negara;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/Menlhk-
ll/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tentang Ketentuan
Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Surat Tugas nomor: ST.150/PB3/PB3/PLB. 1/3/2018 Tanggal 20 Maret 2018
II. Petugas yang Melakukan Perjalanan Dinas
1. Harri Gunawan (Staf Direktorat Pengelolaan B3)
2. F. Binsar Tumindi (Staf Direktorat Pengelolaan B3)
3. Aditya Febrian Masri (Staf Direktorat Pengelolaan B3)
III. Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 10 - 12 April
2018 bertempat di Desa Sambi, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan perjalanan dinas adalah survei /
observasi awal guna persiapan pembangunan sarana pengolahan emas non
merkuri.
Agenda perjalanan dinas ini mencakup:
1. Pertemuan dengan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Kepala Bagian
Perekonomian Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Kotawaringin Barat,
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotawaringin Barat, Kepala Desa Sambi, dan
perwakilan penambang
2. Survei awal lokasi pembangunan sarana pengolahan emas non merkuri
IV. Hasil Perjalanan Dinas
1. Pada tanggal 10 April 2018, tim KLHK melakukan koordinasi ke DLH
Kotawaringin Barat, Kepala Bagian Perekonomian Infrastruktur dan Sumber
Daya Alam Kotawaringin Barat, Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Kepala Desa
Sambi.
- Tim KLHK menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Kegiatan survei awal guna Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas
Non Merkuri merupakan tindaklanjut pertemuan perwakilan DLH di
Hotel Parklane. Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu
kandidat lokasi Pembangunan Fasilitas Pertambangan Emas Skala
Kecil (PESK).
b. Survei awal dalam kegiatan ini untuk mendapatkan informasi mengenai
pemilihan lokasi berdasarkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR),
kesediaan lahan 1200 m2, aksesibilitas menuju lokasi pembangunan,
profil penambang (jumlah penambang, jumlah gelundung, penggunaan
merkuri, dan jumlah titik lokasi penambang).
c. Saat ini, KLHK telah membangun Fasilitas Pengolahan Emas Non
Merkuri di Desa Lebaksitu Kabupaten Lebak. Selanjutnya, proses
administrasi yang dilakukan untuk pembangunan Fasilitas Pengolahan
Emas Non Merkuri di Kabupaten Kotawarangin Barat akan serupa
dengan Pembangunan Fasilitas di Kabupaten Lebak. Akan tetapi, untuk
penentuan teknologi, akan menyesuaikan dengan pengujian
karakterisasi bijih di lokasi Kotawaringin Barat.
d. Untuk proses administrasi kesediaan lahan bukan atas nama
perorangan. Apabila atas nama perorangan, pemilik lahan harus
bersedia untuk menghibahkan tanahnya kepada pemerintah desa /
kecamatan / kabupaten.
e. Setelah pembangunan, KLHK akan menghibahkan fasilitas tersebut ke
Pemerintah Daerah dan untuk selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat
berkelanjutan membangun koperasi / Bumdes untuk mengelola fasilitas
tersebut. Diharapkan dengan adanya fasilitas tersebut dapat
menciptakan lapangan kerja berupa sentra kerajinan perak dan emas
sehingga membuat nilai tambah dari hasil produk fasilitas tersebut.
f. Informasi penentuan lokasi pembangunan untuk tahun 2018 diharapkan
dapat ditetapkan paling lambat akhir bulan april 2018. Kemudian
adanya surat kesiapan daerah untuk menerima Hibah fasilitas tersebut.
Selanjutnya akan dilakukan MoU antara Bupati Kotawarangin Barat
dengan Dirjen PSLB3, dan PKS anatara Dir. Pengelolaan B3 dengan
Kepala DLH Kotawarangin Barat.
- Sekretaris Dinas LH Kabupaten Kotawarangin Barat menyampaikan :
a. Beliau menyambut dengan baik pelaksanaan kegiatan pembangunan
fasilitas pengolahan emas non merkuri di Kabupaten Kotawarangin
Barat guna penghapusan merkuri di Indonesia.
b. Saat ini Pemkab Kotawaringin Barat sudah mempunyai WPR seluas
350 Ha sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor: 188.44/226/Tahun 2017 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat
dan/atau Batuan Seluas 77.071,35 ha di Provinsi Kalimantan Tengah.
c. Sebagian besar di daerah aliran sungai di Kecamatan Arut Utara telah
terpapar oleh merkuri.
d. Diharapkan dengan adanya pembangunan fasilitas tersebut dapat
berkelanjutan untuk penambang emas skala kecil serta untuk fasilitas
diharapkan tepat guna, ramah lingkungan, dan perawatan alat tidak
sulit.
e. Ada rencana terkait sosialisasi kepada penambang rakyat untuk tahun
2018, akan tetapi dana dari pemerintah dan sumber daya untuk tahun
2018 terbatas. Program yang dimiliki saat ini berfokus pada
pengelolaan sampah.
f. Potensi pertambangan di Kotawaringin barat adalah emas, galena,
sirkon, pasir besi. Ada satu perusahaan tambang emas di Kotawaringin
barat yaitu PT. Ensbury. Perusahaan tidak memberikan kontribusi
terhadap perekonomian pemerintah daerah
- Kepala Bagian Perekonomian Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kotawaringin Barat menyampaikan :
a. Ada 14 titik lokasi WPR di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/226/Tahun
2017 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat dan/atau Batuan Seluas
77.071,35 ha di Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Untuk jenis pertambangan rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat
adalah penambang di sungai, permukaan tanah dan di dalam tanah.
Metode yang digunakan penambang rakyat di Kabupaten Kotawaringin
Barat adalah Sluice box, mendulang, amalgamasi, sianidasi, dan heap
leaching. Penambang menggunakan limbah tailing amalgamasi untuk
dilakukan proses sianidasi menggunakan tong.
c. Lokasi pertambangan terletak di Desa Sambi di mana hampir 90%
penduduk memiliki profesi sebagai penambang.
- Wakil Bupati Kotawaringin Barat menyampaikan :
a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mendukung program
pemerintah pusat untuk penghapusan merkuri pada kegiatan
pertambangan emas skala kecil.
b. Diharapkan bantuan fasilitas pengolahan emas non merkuri dapat
membantu masyarakat dan sadar akan pentingnya lingkungan dalam
pertambangan emas rakyat.
- Kepala Desa Sambi menyampaikan :
a. Desa Sambi termasuk didalam Wilayah Pertambangan Rakyat. Akan
tetapi di daerah tersebut belum mempunyai izin pertambangan rakyat.
Pertambangan emas skala kecil di daerah Sambi masih aktif digunakan
oleh penambang.
b. Belum ada profil penambang untuk Desa Sambi, akan tetapi hampir 85
- 90 % masyarakatnya memiliki profesi sebagai penambang.
c. Desa Sambi memiliki kesediaan lahan 1200 m2 guna pembangunan
fasilitas pengolahan emas non merkuri.
2. Pada tanggal 11 April 2018, tim KLHK melakukan survei awal menuju lokasi
Desa Sambi, Kec. Arut Utara. Perjalanan dinas membutuhkan waktu 4,5 jam
dari DLH Kotawaringin barat menuju lokasi fasilitas. Tim ditunjukkan pilihan
untuk lokasi penempatan teknologi pengolahan emas non merkuri. Lokasi
berada di Desa Sambi dengan titik koordinat 1°57'39"S; 111°59'43"E. Lokasi
termasuk ke dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan lokasi terletak
di samping jalan. Kondisi jalan dari menuju lokasi berupa jalan aspal,
makadam, tanah dan jalan setapak. Di samping lokasi jauh dengan sumber air
dan energi listrik yang berasal dari PLN.
Rencana Lokasi penempatan
teknologi pengolahan emas non
merkuri
Jalan masuk utama menuju lokasi
IV. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
1. Pemerintah Kotawaringin Barat sudah mempunyai WPR seluas 350 Ha di 14
titik lokasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:
188.44/226/Tahun 2017 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat dan/atau
Batuan Seluas 77.071,35 ha di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Dari hasil kegiatan survei lokasi Desa Sambi, Kec. Arut Utara, Kab.
Kotawaringin Barat dapat direkomendasikan menjadi salah satu lokasi
pembangunan fasilitas pengolahan emas non merkuri. Direktorat
Pengelolaan B3 akan mempersiapkan administrasi dan teknis guna
pembangunan fasilitas di lokasi tersebut.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat akan melakukan koordinasi
dengan pemilik lahan terkait hibah tanah serta akan membantu untuk
mempersiapkan administrasi dan teknis guna pembangunan fasilitas
pengolahan emas non Merkuri.
Dokumentasi Kegiatan
Tim KLHK melakukan koordinasi dengan
DLH Kotawaringin Barat
Tim KLHK melakukan koordinasi dengan
Kepala Bagian Perekonomian Infrastruktur
dan SDA Kotawaringin Barat
Tim KLHK melakukan koordinasi dengan
Wakil Bupati Kotawaringin Barat
Tim KLHK melakukan koordinasi dengan
Kepala Desa Sambi
Kondisi Pertambangan di Desa Sambi Limbah Tailing amalgamasi