direktorat kapal pengawas -...
TRANSCRIPT
LAKIP
DIREKTORAT KAPAL PENGAWAS
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA. 2013
DIREKTORAT KAPAL PENGAWAS
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 2
III-2
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Kapal Pengawas
disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan wujud
pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Kapal
Pengawas pada Tahun 2013 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014.
LAKIP berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta
pemacu peningkatan kinerja setiap unit oganisasi di lingkungan Direktorat Kapal
Pengawas. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Kapal Pengawas
telah menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja.
Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Kapal Pengawas
diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah
ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Kapal Pengawas tahun 2013.
Pencapaian IKU Direktorat Kapal Pengawas selama Tahun 2013 telah diupayakan
melalui pelaksanaan progam Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal
Pengawas dengan 4 (empat) kegiatan utama, yaitu : (1) Operasional Kapal Pengawas di
WPP-NRI Wilayah Barat; (2) Operasional Kapal Pengawas di WPP-NRI Wilayah Timur; (3)
Perawatan Kapal Pengawas; dan (4) Pengawakan Kapal Pengawas.
Penyusunan LAKIP Tahun 2012 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang
jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
pengawasan SDKP. Semoga di masa datang kinerja Direktorat Kapal Pengawas dalam
melaksanakan pengawasan SDKP dapat menjadi lebih baik dan terus ditingkatkan.
Jakarta, Februari 2014 Direktur Kapal Pengawas
TTD
Ir. Budi Halomoan, M.Si
No. Nama Jabatan Paraf
1.
Kasubdit Log-Ops KP Wil.
Barat (Koordinator Pelaporan
& Evaluasi Dit. KP)
2. Kasubag TU
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 3
III-3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... 2
DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... 3
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................................... 4
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................ 43
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................................................... 5
B. Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... 6
C. Tugas dan Fungsi Direktorat Kapal Pengawas ....................................................... 7
D. Sistematika Penyajian LAKIP ....................................................................................... 8
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2010-2014 ........................................................ 10
B. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Hasil Implementasi BSC ................................ 12
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 ............................................................ 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .................................................................. 16
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja ........................................................................ ............. 17
D. Akuntabilitas Keuangan................................................................................................... 33
BAB IV PENUTUP .................................................................................................................... ... 35
A. Kesimpulan ......................................................................................................................... 35
B. Saran ............................................................................................................................... ..... 36
LAMPIRAN
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 4
III-4
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
1. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Dit. Kapal Pengawas
2. Formula Perhitungan SS & IKU
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 5
III-5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merumuskan serangkaian
kebijakan dan strategi yang secara utuh tertuang di dalam Rencana Strategis KKP
tahun 2010-2014. Dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut, visi KKP adalah
“Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015”,
dengan misi “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”. Selanjutnya
sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: PER. 15/MEN/2012
tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2010-2014 visi tersebut direvisi menjadi
“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
untuk Kesejahteraan Masyarakat” dengan misi:
(i) Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
(ii) Meningkatkan Nilai Tambah dan Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
(iii) Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, KKP telah menetapkan program
terobosan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui
Program Industrialisasi Sektor Kelautan dan Perikanan, yang merupakan proses
perubahan sosial dan ekonomi, dimana arah kebijakan pengelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan (SDKP), pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem
investasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia terselenggarakan
secara terintegrasi berbasis industri untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi
dan skala produksi kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi.
Implementasi industrialisasi diharapkan akan menjadi penghela percepatan
produksi kelautan dan perikanan nasional, sehingga memberikan manfaat bagi
kesejahteraan masyarakat nelayan.
Dalam konteks industrialisasi kelautan dan perikanan, Direktorat Kapal Pengawas
berperan dalam melaksanakan pengawasan SDKP dan penegakan hukum dan
peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 6
III-6
terselenggaranya pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran
tersebut secara ekplisit diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan
“Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas” yang diarahkan
untuk mewujudkan visi pengawasan SDKP, yaitu “Indonesia bebas illegal fishing
dan kegiatan yang merusak SDKP’’.
Adapun dalam konteks pengelolaan kinerja, sejalan dengan pelaksanaan reformasi
birokrasi, mulai tahun 2013, Direktorat Kapal Pengawas sebagai salah satu usur
Ditjen PSDKP di bawah KKP telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis
Balanced Scorecards (BSC). Kinerja Direktorat Kapal Pengawas tahun 2013 diukur
atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator
keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam
Kontrak Kinerja antara Direktur Kapal Pengawas dengan Direktur Jenderal
Kelautan dan Perikanan.
Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Permen PAN dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Direktorat Kapal Pengawas sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara
negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja
yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang
diemban.
B. Maksud dan Tujuan
LAKIP Direktorat Kapal Pengawas tahun 2013 merupakan bentuk
pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan
program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan
pencapaian kinerja pengawasan SDKP dalam satu tahun anggaran kepada
masyarakat dan stakeholders lainnya.
Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi
pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Direktorat Kapal Pengawas. Berdasarkan
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 7
III-7
hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang
dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang
akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan SDKP.
C. Tugas dan Fungsi Direktorat Kapal Pengawas
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas dan
fungsi Direktorat Kapal Pengawas yaitu sebagai berikut:
Tugas :
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kapal pengawas.
Fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal pengawas
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal pengawas;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang kapal pengawas;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kapal
pengawas;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang
kapal pengawas;
f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kapal Pengawas dibantu oleh
beberapa Unit Eselon III sebagai berikut:
1. Sub Direktorat Logistik dan Operasional Wilayah Barat;
- Seksi Logistik Wilayah Barat
- Seksi Operasional Wilayah Barat
2. Sub Direktorat Logistik dan Operasional Wilayah Timur;
- Seksi Logistik Wilayah Timur
- Seksi Operasional Wilayah Timur
3. Sub Direktorat Perawatan Kapal Pengawas;
- Seksi Perawatan Wilayah Barat
- Seksi Perawatan Wilayah Timur
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 8
III-8
4. Sub Direktorat Pengawakan Kapal Pengawas;
- Seksi Pengawakan Wilayah Barat
- Seksi Pengawakan Wilayah Timur
Struktur organisasi Ditjen. PSDKP seperti dapat dilihat pada Gambar berikut.
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Kapal Pengawas
D. Sistematika Penyajian LAKIP
Secara garis besar sistematika Penyajian LAKIP Direktorat Kapal Pengawas, dapat
diuraikan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, tugas dan fungsi organisasi serta data umum organisasi Direktorat Kapal Pengawas.
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis Direktorat Kapal Pengawas untuk periode 2010-2014 dan Penetapan Kinerja tahun 2013.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013.
DIREKTUR
KAPAL PENGAWAS
SUBDIREKTORAT
LOGISTIK DAN
OPERASIONAL WILAYAH
BARAT
SUBDIREKTORATLOGISTIK
DAN OPERASIONAL
WILAYAH TIMUR
SUBDIREKTORAT
PERAWATAN KAPAL
PENGAWAS
SUBDIREKTORAT
PENGAWAKAN KAPAL
PENGAWAS
SEKSI PERAWATAN KAPAL
PENGAWAS WILAYAH
BARAT
SEKSI PERAWATAN KAPAL
PENGAWAS WILAYAH
TIMUR
SEKSI PENGAWAKAN
KAPAL PENGAWAS
WILAYAH BARAT
SEKSI PENGAWAKAN
KAPAL PENGAWAS
WILAYAH TIMUR
SEKSI LOGISTIK WILAYAH
BARAT
SEKSI OPERASIONAL
WILAYAH BARAT
SEKSI LOGISTIK WILAYAH
TIMUR
SEKSI OPERASIONAL
WILAYAH TIMUR
SUBBAG TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 9
III-9
Bab IV Penutup
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LAKIP Direktorat Kapal Pengawas tahun 2013 dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 10
III-10
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel,
Direktorat Kapal Pengawas berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari:
(1) Renstra Ditjen. PSDKP 2010-2014; dan (2) Penetapan Kinerja Direktorat Kapal
Pengawas Tahun 2013 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem
pengelolaan kinerja berbasis Balance Scorecards (BSC).
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2010-2014
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2010-2014 merupakan perencanaan
jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang
akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan
dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.
Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang
kelautan dan perikanan 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP
2010-2014. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi
serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I,
Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down
mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan
anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up
dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan
kondisi ideal.
Sejalan dengan perkembangan dan dinamika organisasi di tingkat KKP, Renstra
Ditjen. PSDKP mengalami revisi yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: KEP.162/DJ-
PSDKP/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: KEP.01/DJ-PSDKP/2011 tentang
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi
dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi
diuraikan sebagai berikut:
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 11
III-11
1. Pernyataan Visi dan Misi
Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja
dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang
kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka
dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin
dicapai pada akhir periode perencanaan.
Visi :
“Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”
Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan
apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana
mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya.
Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan
tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.
Misi :
a. Melaksanakan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan
dan perikanan dalam rangka melestarikan sumber daya kelautan dan
perikanan.
b. Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
kelautan dan perikanan.
2. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan
tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh
Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan
eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:
Tujuan Strategis :
a. Terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundangan bidang
kelautan dan perikanan.
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 12
III-12
b. Terlindunginya sumber daya kelautan dan perikanan dari
pengrusakan dan kegiatan illegal.
3. Sasaran Strategis
Berdasarkan perumusan tujuan Kapal Pengawas, telah dirumuskan sasaran
strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengawasan SDKP. Sasaran
strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat Kapal Pengawas adalah
‘’Terselenggaranya Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengelolaan PSDKP’’.
Untuk mewujudkannya, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Direktorat Kapal Pengawas, yaitu Meningkatnya cakupan Wilayah
Pengelolaan Perikanan yang terawasi dari kegiatan penangkapan ikan ilegal
(illegal fishing).
Sasaran tersebut bermuara pada satu sasaran yaitu:
“Perairan Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”.
4. Program Kerja Direktorat Kapal Pengawas
Program kerja Direktorat Kapal Pengawas yang dilaksanakan pada tahun
2013 yaitu ‘’Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas’’,
guna mendukung pelaksanaan program tersebut, Direktorat Kapal Pengawas
melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
1. Meningkatkan persentase cakupan operasional kapal pengawas di WPP-
NRI yang rawan terhadap kegiatan illegal fishing;
2. Meningkatkan persentase kemampuan dan profesionalisme Awak Kapal
Pengawas sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan;
3. Meningkatkan persentase kesiapan dan kelaikan kapal pengawas untuk
melaksanakan operasi pengawasan SDKP.
B. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Hasil Implementasi Balanced Scorecard (BSC)
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 13
III-13
yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan
tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Direktorat Kapal Pengawas telah menyusun penetapan kinerja tahun 2013 secara
berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta
menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC.
Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Kapal
Pengawas, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja
yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:
1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik,
sehingga manajemen kinerja organisasi akan sekaras dengan strategi orginisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (countinous
improvement)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan
efisiensi organisasi.
BSC Direktorat Kapal Pengawas mengunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu:
Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective , dan
Learn and Growth Perspective. Digunakannya seluruh perspective dalam BSC
menunjukkan bahwa Direktorat Kapal Pengawas merupakan unit kerja utama dalam
BSC (Core Unit of Balance Scorecard), bukan unit kerja pendukung dalam BSC
(supporting unit of Balance Scorecard).
Sebagai implikasi penerapan BSC, Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP beserta IKU nya
mengalami perubahan sebagai berikut :
Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013
SASARAN STRATEGIS URAIAN IKU TARGET
TAHUN 2013
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Menigkatnya Kesejahteraan masyarakat KP
1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7.00%
CUSTOMER PERSPECTIVE
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 14
III-14
2 Meningkatnya pengelolahan SDKP yang berkelanjutan
2 Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)
<100%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Tersedianya kebijakan bidang Kapal Pengawas sesuai kebutuhan
3 Jumlah kebijakan publik bidang Kapal Pengawas yang diselesaikan
1 dok
4 Terselenggaranya moderenisasi sitem kelautan dan perikanan pengolahan pemasaran produk kelautan dan perikanan
4 Persentase Kapal Perikanan yang masuk Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan yang terawasi
75%
5 Terselenggaranya pengawasan dan penegekan hukum pengelolahan SDKP
5 Persentase WPPNRI yang terawasi dari illegal fishing
31%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
6 Tersedianya SDM Dit Kapal Pengawas yang kompeten dan frofesional
6 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup Dit Kapal Pengawas
60%
7 Tersedianya data Informasi pengawasan SDK di Lingkup Dit. Kapal Pengawas yang valid handal dan mudah diakses
7 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
4,0
8 Terwujudnya good governance dan clean government di Dit Kapal Pengawas
8 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi
100%
9 Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Dit. Kapal Pengawas
A
10 Nilai integritas Dit. Kapal Pengawas 6,5
11 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit Kapal Pengawas
7,5
12 Nilai Penerapan RB Dit Kapal Pengawas
75
9 Pengelolahan anggaran Dit Kapal Pengawas yang optimal
13 Persentase penyerapan DIPA >95%
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 15
III-15
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013
Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan
berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU
BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara
realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.
Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan
Kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi SiMETA (Sistem
Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja) dan Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang
merupakan aplikasi khusus BSC berbasis informasi teknologi.
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 16
III-16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC
dalam pengelolan kinerja, pada Tahun 2013 Direktorat Kapal Pengawas telah
menyempurnakan dan menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dengan 13
Indikator Kinerja Utama (IKU), Capaian IKU 9 (sembilan) SS Direktorat Kapal
Pengawas ditabulasikan seperti Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis dan Kinerja Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013
SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) TARGET REALISASI %
Notifikasi Capaian
SS
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)
7,00% 6,57% 93,86%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan
2 Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)
<100% 83% 83%
Sasaran Strategis 3 : Tersedianya kebijakan bidang Kapal Pengawas sesuai kebutuhan
3 Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan
1 dok 1 dok 100%
Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan
4 Persentase Kapal Perikanan yang masuk Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan yang terawasi
75% 143,98% 191,97%
Sasaran Strategis 5 : Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP
5 Persentase WPPNRI yang terawasi dari illegal fishing
31% 36,21% 116,81%
Sasaran Strategis 6 : Tersedianya SDM Dit. Kapal Pengawas yang kompeten dan profesional
6 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup Dit. Kapal Pengawas
60% 49,21% 72,90%
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 17
III-17
Sasaran Strategis 7: Tersedianya informasi pengawasan SDKP di lingkup Dit. Kapal Pengawas yang valid, handal & mudah diakses
7 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
4,00 3,93% 98,20%
Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya good governance & clean government di Dit. Kapal Pengawas
8 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi
100% 100% 100%
9 Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Dit. Kapal Pengawas
A A 100%
10 Nilai Integritas Dit. Kapal Pengawas
6,5 7,12 105,48%
11 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Kapal Pengawas
7,5 7,92
105,6%
12 Nilai Penerapan RB Dit. Kapal Pengawas
75 69,00 94,40%
Sasaran Strategis 9: Pengelolaan anggaran Dit. Kapal Pengawas yang optimal
13 Persentase penyerapan DIPA > 95% 96,94% 96,94%
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Selama periode tahun 2013 Direktorat Kapal Pengawas telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka membantu dan mendukung
Ditjen. PSDKP untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis
pada setiap Sasaran Strategis (SS) diuraikan sebagai berikut:
1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Kontribusi Direktorat Kapal Pengawas dalam kaitannya dengan pencapaian IKU
ini sejalan dengan kontribusi yang diberikan Ditjen. PSDKP yaitu melakukan
koordinasi dan dukungan kepada Ditjen. Perikanan Tangkap yang menjadi
penanggung jawab utama pencapaian IKU “Pertumbuhan PDB Perikanan” untuk
memastikan tercapainya IKU dimaksud sesuai target.
PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa
perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun).
Adapun angka persentase pertumbuhan PDB Perikanan diperoleh dengan
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 18
III-18
membandingkan nilai PDB Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun 2013
dibandingkan dengan nilai PDB Perikanan tahun 2012.
Sampai dengan Desember 2013 pencapaian nilai PDB Perikanan telah tercapai
sebesar 6,77% dari target yang ditetapkan sebesar 7,00% (persen pencapaian
96,76%). Dengan menggunakan toleransi pengukuran kinerja sebesar 10%
(80%≤X≤100), status capaian tersebut dapat dikategorikan sedang dengan
indikator warna hijau.
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan yang Berkelanjutan
Pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan
dan perikanan yang berkelanjutan” diidentifikasikan ke dalam 1 (satu) IKU,
yaitu “Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah
tangkapan yang diperbolehkan (JTB)”. Walaupun tidak secara langsung
bertanggungjawab pada pencapaian IKU tersebut, Direktorat Kapal Pengawas
berkontribusi dengan memberikan dukungan penuh kepada Ditjen. PSDKP yang
diberikan amanat oleh KKP untuk berkontribusi memberikan dukungan
terhadap Unit kerja Eselon I sesuai tugas dan fungsinya, sebagaimana
ditunjukkan oleh Tabel berikut:
Tabel 3.2. Kontribusi Dit. Kapal Pengawas dalam Pencapaian SS-2 KKP
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DUKUNGAN UNIT KERJA YANG
DIDUKUNG
Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)
Melakukan operasi pengawasan di laut dengan
Kapal Pengawas
Ditjen Perikanan Tangkap
Sampai dengan Desember 2013 pencapaian masing-masing IKU dari SS-2 sebagai
berikut:
a. Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan
yang diperbolehkan. telah tercapai sebesar 83% dari target sebesar <100%
(klasifikasi nilai indikator minimize, yaitu semakin kecil semakin baik).
Dengan toleransi pengukuran kinerja sebesar 10% (100%<X≤120%), status
capaian dikategorikan “Sedang” dengan indikator warna “Hijau”.
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 19
III-19
3. Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Kebijakan Bidang Kapal Pengawas Sesuai Kebutuhan
Terkait dengan SS-3, Direktorat Kapal Pengawas mengikuti dan mendukung
Ditjen PSDKP telah mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yaitu Jumlah kebijakan publik
bidang Kapal Pengawas yang diselesaikan. Penyusunan kebijakan bidang Kapal
Pengawas dimaksudkan untuk membangun perangkat hukum dan perundang-
undangan yang menjadi dasar operasional kegiatan pengawasan SDKP oleh
Kapal Pengawas. Uraian mengenai IKU tersebut seperti pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Capaian IKU pada SS-3 “Tersedianya Kebijakan Bidang Kapal Pengawas Sesuai Kebutuhan”.
a. Jumlah kebijakan publik bidang Kapal Pengawas yang diselesaikan
Kebijakan publik bidang Kapal Pengawas didefinisikan dengan Surat
Keputusan (SK) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PSDKP. Selama tahun
2013 Jumlah kebijakan publik bidang Kapal Pengawas yang diterbitkan telah
tercapai sesuai target yang ditetapkan. Status capaian dikategorikan “Baik”
dengan indikator warna “Hijau”. Rincian kebijakan publik diuraikan sebagai
berikut:
1) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 43/DJ-PSDKP/2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kapal Pengawas Perikanan Berprestasi Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan.
Pencapaian IKU tersebut diupayakan melalui kegiatan penyiapan substansi
teknis rancangan kebijakan publik bidang Kapal Pengawas di tingkat Ditjen.
PSDKP, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak terkait (Biro Hukum
KKP dan Unit Eselon I KKP sesuai dengan susbtansi kebijakan yang dibahas).
4. Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %
Jumlah kebijakan publik bidang Kapal Pengawas yang diselesaikan
1 dok 1 dok 100%
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 20
III-20
Modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, merupakan perubahan
sistem dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang terarah dan
didasarkan atas prinsip efisiensi produksi hulu dan hilir. Dalam pencapaian
Sasaran Strategis ini, Direktorat Kapal Pengawas mengidentifikasikan 1 (satu)
IKU, yaitu Persentase Kapal Perikanan yang masuk kemitraan UPI dan Unit
Usaha Penangkapan Ikan yang terawasi.
Kontribusi Direktorat Kapal Pengawas dalam pencapaian SS-4 adalah pada
Inisiatif Strategis (IS) untuk pencapaian IKU “Persentase Kapal Perikanan yang
masuk kemitraan UPI dan Unit Usaha Penangkapan Ikan yang terawasi”. Sampai
dengan akhir Desember 2013, Capaian IKU pada SS-4 dapat dilihat pada Tabel
3.4.
Tabel 3.4. Capaian IKU pada SS-4 “Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan”.
IKU Persentase Kapal Perikanan yang masuk kemitraan UPI dan Unit Usaha
Penangkapan Ikan yang terawasi telah tercapai melebihi target yaitu sebesar
143,98% dari target 75% dengan persentase capaian sebesar 191,97% (formula
perhitungan terlampir). Pencapaian tersebut diupayakan melalui pelaksanaan
kegiatan strategis, yaitu:
a) Pengawasan dan Pemantauan atas kapal perikanan yang melakukan
kemitraan dengan UPI agar memenuhi ketentuan pengelolaan PSDKP;
b) Penghentian dan Pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang melakukan
kemitraan dengan UPI sesuai dengan ketentuan;
5. Sasaran Strategis 5 : Terselenggaranya Pengawasan dan Penegakan Hukum
Pengelolaan SDKP
Dalam rangka pencapaian SS-5 “Terselenggaranya Pengawasan dan Penegakan
Hukum Pengelolaan SDKP”, Direktorat Kapal Pengawas berkontribusi dengan
mengidentifikasi dan mengusahakan pencapaian 1 (satu) IKU, yaitu IKU-5
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET REALISASI %
Persentase Kapal Perikanan yang masuk Kemitraan UPI dan Unit Usaha Penangkapan Ikan yang terawasi
75% 143,98% 191,97%
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 21
III-21
‘’Persentase Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang
Terawasi dari illegal fishing’’. Capaian hasil pengukuran IKU sebagaimana dapat
dilihat pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5. Capaian IKU-5 pada SS-5 “Terselenggaranya Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDKP”.
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %
Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Illegal Fishing
31% 36,21% 116,81%
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat capaian IKU-5
“Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi
dari Illegal Fishing” telah tercapai sebesar 36,21% melebihi target yang
ditetapkan sebesar 31% dengan persentase capaian sebesar 116,81% (formula
perhitungan IKU-5 terlampir).
Pencapaian target indikator kinerja ini diupayakan melalui pencapaian Sub IKU
yang diwujudkan dalam kegiatan operasi kapal pengawas di Wilayah Barat dan
Timur, Pelatihan/pengembangan Kemampuan dan Keterampilan Awak Kapal
Pengawas (AKP) serta Pemeliharaan Kapal Pengawas, adapun capaian Sub IKU
yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.6. Capaian Sub IKU pada IKU-5 “Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Illegal Fishing”.
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1.
Persentase Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia
(WPP-NRI) wilayah Barat yang terawasi
dari illegal fishing
20,07% 27,83% 134,4%
2.
Persentase Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia
(WPP-NRI) wilayah Timur yang terawasi
dari illegal fishing
17,06% 22,94% 134,5%
3. Persentase kesiapan kapal pengawas
untuk melaksanakan operasi
100% 96,15% 96,15%
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 22
III-22
pengawasan SDKP
4. Persentase pemenuhan kebutuhan awak
kapal pengawas yang profesional sesuai
kualifikasi
72,00% 73,57% 102,18%
Bobot Sub IKU Persentase Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPP-NRI) wilayah Barat yang terawasi dari illegal fishing terhadap
capaian IKU-5 adalah 26% sedangkan bobot Persentase Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) wilayah Timur yang terawasi
dari illegal fishing adalah 59%. Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
pencapaian Sub IKU tersebut yaitu:
a) Operasi Kapal Pengawas
Direktorat Kapal Pengawas merupakan unit Eselon II di bawah Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP)
yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Pengawasan SDKP dengan
sasaran meningkatkan persentase cakupan WPP-NRI yang terawasi dari
kegiatan illegal fishing.
Dengan terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP di WPP-NRI baik Wilayah
Barat maupun Wilayah Timur maka Direktorat Kapal Pengawas secara
langsung telah berkontribusi terhadap upaya pencapaian SS-5
(Terselenggaranya Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDKP)
khususnya dalam pencapaian IKU-5.
Operasi Kapal Pengawas di Wilayah Barat:
Capaian Persentase Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPP-NRI) wilayah Barat yang terawasi dari illegal fishing
sebesar 27,83% dari target 20,07% atau mencapai 1134,4% dari target yang
ditetapkan (formula perhitungan terlampir). Operasi kapal pengawas di
Wilayah Barat dilaksanakan dengan mengerahkan 13 unit Kapal Pengawas
Ditjen. PSDKP dalam berbagai ukuran. Selama tahun 2013, di Wilayah Barat
telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1.952 kapal perikanan yang terdiri
dari 1.920 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 32 Kapal Ikan Asing (KIA). Dari
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 23
III-23
jumlah tersebut, telah ditangkap 41 kapal yang diduga melakukan tindak
pelanggaran bidang perikanan yang terdiri dari 6 KII dan 35 KIA.
Operasi Kapal Pengawas di Wilayah Timur:
Capaian Persentase Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPP-NRI) wilayah Barat yang terawasi dari illegal fishing
sebesar 22,94% dari target 17,06% atau mencapai 134,5% dari target yang
ditetapkan (formula perhitungan terlampir). Operasi kapal pengawas di
Wilayah Timur dilaksanakan dengan mengerahkan 13 unit Kapal Pengawas
Ditjen. PSDKP dalam berbagai ukuran. Selama tahun 2013, di Wilayah Timur
telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1.691 kapal perikanan yang terdiri
dari 1.682 KII dan 9 KIA. Dari jumlah tersebut, telah ditangkap 27 kapal yang
diduga melakukan tindak pelanggaran bidang perikanan yang terdiri dari 18
KII dan 9 KIA.
Rekapitulasi hasil operasi kapal pengawas di Wilayah Barat dan Timur
selama kurun waktu 2010-2013 seperti dapat dilihat pada Tabel 3.7.
Tabel 3.7. Hasil Operasi Kapal pengawas Ditjen. PSDKP Tahun 2010-2013
TAHUN DIPERIKSA DI TANGKAP (Kapal)
(unit kapal) KII KIA KII+KIA
2010 2.253 24 159 183
2011 3.348 31 75 106
2012 4.326 42 70 112
2013 3.871 24 44 68
JUMLAH 13.798 121 348 469
Selama kurun waktu tahun 2010 s/d 2012 terjadi peningkatan unit kapal
ikan yang diperiksa, adapun pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah
kapal yang diperiksa dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan tersebut
dianalisis sebagai akibat dari menurunnya jumlah hari operasi kapal
pengawas dari 180 hari operasi pada tahun 2012 menjadi 115 hari operasi
pada tahun 2013.
Namun demikian dari analisis rasio jumlah kapal yang ditangkap terhadap
jumlah kapal diperiksa, dapat diasumsikan adanya peningkatan ketaatan KII
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 24
III-24
terhadap peraturan perundangan yang berlaku yang didukung oleh fakta
berikut:
1) Menurunnya jumlah KII yang ditangkap karena terbukti melakukan
pelanggaran, yaitu 24 KII dari 3.602 KII yang diperiksa (0,67%). Menurun
sebesar 0,32% (42 ditangkap dari 4.252 diperiksa) dari tahun 2012;
2) Meningkatnya ketaatan kapal perikanan laik operasi di Wilayah Barat
(99,80%) dan Wilayah Timur (98,10%).
b) Pelatihan/Pengembangan Kemampuan dan Keterampilan Awak Kapal
Pengawas (AKP)
Kapal pengawas sebagai unit kerja mandiri memerlukan pengaturan yang
khusus, teliti dan terkoordinasi. Agar dapat berfungsi sesuai dengan
tujuannya sebagai sarana pengawasan SDKP, maka kapal pengawas
membutuhkan awak kapal yang memiliki kemampuan dan keterampilan
yang memadai dan professional sesuai dengan kualifikasi.
Kecakapan dan keterampilan AKP sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan pengawasan SDKP di WPP-NRI (IKU-5), khususnya dalam
operasional kapal pengawas karena pada dasarnya kapal pengawas hanyalah
sarana/alat (tools) yang sangat bergantung kepada kemampuan dan
keterampilan penggunanya (operator skill’s) yaitu AKP.
Untuk memenuhi kebutuhan Awak Kapal Pengawas yang professional sesuai
kualifikasi Direktorat Kapal Pengawas telah melaksanakan berbagai
pelatihan, diantaranya yaitu:
Pelatihan Keterampilan Pengawas Perikanan
Pelatihan Peningkatan Kualifikasi Permesinan
Pelatihan Peningkatan Kualifilasi Kepelautan (BST, SCRB, AFF, MFA, dan
GMDSS)
Pelatihan Administrasi Pengelolaan Kapal Bagi AKP
Pelatihan Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II (ANKAPIN II)
Pelatihan Peningkatan Keterampilan Menembak di Atas Kapal
Pada tahun 2013 kegiatan pelatihan/pengembangan kemampuan dan
keterampilan AKP difokuskan pada Pelatihan Ahli Nautika Kapal Penangkap
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 25
III-25
Ikan Tingkat II (ANKAPIN II), Pelatihan Basic Safety Training (BST), SCRB,
GMDSS, Peningkatan Keterampilan Pengawas Perikanan dan Peningkatan
Keterampilan Menembak di Atas Kapal Pengawas.
Selama tahun 2013, kegiatan pelatihan telah dilaksanakan dengan
mengikutsertakan 275 orang AKP dari 329 orang AKP yang ada dengan
persentase capaian sebesar 73,57% dari target sebesar 72,00%, bobot Sub
IKU pemenuhan kebutuhan Awak Kapal Pengawas yang profesional sesuai
kualifikasi terhadap capaian IKU-5 yaitu sebesar 3% (formula perhitungan
terlampir).
rincian jumlah AKP yang mengikuti pelatihan selama tahun 2013 sebagai
berikut:
1) Peningkatan Keterampilan Pengawas Perikanan sebanyak 30 orang.
2) Pelatihan Basic Safety Training (BST) sebanyak 96 orang.
3) Pelatihan Survival Craft and Rescue Boat (SCRB) sebanyak 30 orang.
4) Pelatihan ANKAPIN II sebanyak 28 orang.
5) Pelatihan Global Maritime Distress & Safety System sebanyak 11 orang.
6) Peningkatan Keterampilan Menembak di atas Kapal sebanyak 80 orang.
Rekapitulasi hasil pelatihan Awak Kapal Pengawas selama kurun waktu
2011-2013 seperti dapat dilihat pada Tabel 3.8.
Tabel 3.8. Rekapitulasi Hasil Pelatihan AKP Tahun 2011-2013
No Nama Pelatihan Jumlah AKP/Orang Jumlah
Total 2011 2012 2013
1 Peningkatan Keterampilan Pengawas
Perikanan 60 60 30 150
2 Pelatihan BST 30 30 96 156
3 Pelatihan Peningkatan Kualifikasi
Permesinan Bagi AKP 30 0 0 30
4 Pelatihan SCRB 0 30 30 60
5 Pelatihan AFF 0 30 0 30
6 Pelatihan MFA 0 30 0 30
7 Pelatihan ANKAPIN-II 0 0 28 28
8 Pelatihan GMDSS 0 0 11 11
9 Bimtek Administrasi Pengelolaan
Kapal Bagi AKP 0 30 0 30
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 26
III-26
10 Peningkatan Keterampilan Menembak
di Atas Kapal 0 0 80 80
Jumlah 120 240 275 605
c) Pemeliharaan Kapal Pengawas
Direktorat Kapal Pengawas dituntut selalu siap setiap saat (highly readynes)
dalam beberapa hal yang berkaitan dengan operasional kapal pengawas
antara lain kondisi teknis (technical condition) kapal pengawas yang laik
laut, oleh sebab itu pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas baik
pemeliharaan rutin bulanan, rutin tahunan maupun perbaikan mendesak
berpengaruh langsung terhadap kelancaran dan kesuksesan operasional
kapal pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan SDKP di WPP-
NRI (pencapaian IKU-5). Bobot kesiapan kapal pengawas untuk
melaksanakan operasi pengawasan SDKP terhadap pencapaian IKU-5 yaitu
sebesar 13%.
Selama tahun 2013 pemeliharaan kapal pengawas yang dilaksanakan
meliputi pemeliharaan rutin bulanan (dilakukan terhadap 26 kapal
pengawas), pemeliharaan rutin tahunan/docking (dilakukan terhadap 23
kapal pengawas), pengadaan suku cadang dan perlengkapan kapal
pengawas, serta perbaikan mendesak (dilakukan terhadap 9 kapal) dengan
persentase capaian kesiapan kapal pengawas untuk melaksanakan operasi
pengawasan SDKP sebesar 96,15% dari target yang ditetapkan sebesar
100% (formula perhitungan terlampir).
Rincian kegiatan pemeliharaan/perawatan kapal pengawas yang telah
dilaksanakan selama tahun 2013 yaitu:
1) Perawatan rutin bulanan terhadap 26 unit kapal pengawas, baik yang
beroperasi di Wilayah Barat maupun Timur.
2) Perawatan rutin tahunan/docking terhadap 23 unit kapal pengawas
dengan rincian sebagai berikut:
Kapal Pengawas Wilayah Barat
Tabel 3.9. Daftar Kapal Pengawas Yang Docking di Wilayah Barat
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 27
III-27
No. Nama Kapal Pelaksanaan
Waktu Tempat
1. KP. Hiu Macan 001 24 Oktobers.d.3November 2013 Tj. Pinang
2. KP. Hiu Macan 005 23 Oktobers.d.4 November 2013 Batam
3. KP. Hiu 001 23s.d.30 Agustus 2013 Tj Pinang
4. KP. Hiu 003 4s.d.11 September 2013 Tj Pinang
5. KP. Hiu 004 7s.d. 19 November 2013 Bangka
6. KP. Hiu 006 16s.d.25 September 2013 Bangka
7. KP. Hiu 008 1s.d.12 September 2013 Bangka
8. KP. Hiu 009 12s.d.18November 2013 Bangka
9. KP. Hiu 010 11s.d.18 September 2013 Tj. Pinang
10. KP. Takalamungan 18s.d.25 September 2013 Jakarta
11. KP. Barracuda 001 26 Agustuss.d.2 September 2013 Jakarta
12. KP. Barracuda 002 29 Agustuss.d.5 September 2013 Jakarta
Kapal Pengawas Wilayah Timur
Tabel 3.10. Daftar Kapal Pengawas Yang Docking di Wilayah Timur
No. Nama Kapal Pelaksanaan
Waktu Tempat
1. KP. Hiu Macan
Tutul 001 21Novembers.d. 10Desember 2013 Bitung
2. KP. Hiu Macan 002 30 Novembers.d.9 Desember 2013 Bitung
3. KP. Hiu Macan 003 4 Novembers.d.3Desember 2013 Bitung
4. KP. Hiu Macan 004 16 Agustuss.d.14 September 2013 Bitung
5. KP. Hiu Macan 006 9s.d.28 November 2013 Bitung
6. KP. Hiu 002 10s.d.18 Oktober 2013 Bitung
7. KP. Hiu 005 27 Agustuss.d.4 September 2013 Bitung
8. KP. Hiu 007 21s.d.29November 2013 Bitung
9. KP. Padaido 30 Septembers.d.9 Oktober 2013 Bitung
10. KP.Todak 001 1 s.d. 8Oktober 2013 Bitung
11. KP.Todak 002 25 Septembers.d.5 Oktober 2013 Makasar
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 28
III-28
3) Perbaikan mendesak terhadap 9 (sembilan) kapal pengawas yaitu
sebagai berikut:
Perbaikan mendesak terhadap KP. Hiu Macan 003 di Pangkalan
PSDKP Bitung, Sulawesi Utara.
Perbaikan mendesak terhadap KP. Hiu 006 di Stasiun PSDKP
Pontianak, Kalimantan Barat.
Perbaikan mendesak terhadap KP. Hiu Macan 001 di Stasiun PSDKP
Pontianak, Kalimantan Barat.
Perbaikan mendesak terhadap KP. Hiu 001 di Stasiun PSDKP
Pontianak, Kalimantan Barat.
Perbaikan mendesak terhadap KP. Akar Bahar 001 di Pangkalan
PSDKP Jakarta.
Perbaikan mendesak terhadap Takalamungan di Pangkalan PSDKP
Jakarta.
Perbaikan mendesak terhadap Baracuda 001 di Pangkalan PSDKP
Jakarta.
Perbaikan mendesak terhadap Baracuda 002 di Pangkalan PSDKP
Jakarta.
Perbaikan mendesak terhadap Hiu Macan Tutul 001 di Pangkalan
PSDKP Bitung, Sulawesi Utara.
6. Sasaran Strategis 6 : Tersedianya SDM Direktorat Kapal Pengawas yang Kompeten dan Profesional
Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan
manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif,
keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki
kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus
dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan
pengawasan SDKP.
IKU yang digunakan untuk memenuhi SS-6 adalah Indeks Kesenjangan
Kompetensi Eselon III dan IV di lingkup Direktorat Kapal Pengawas. Nilai indeks
tersebut bersifat minimize yang artinya semakin kecil semakin baik, karena
menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan kompetensi pejabat di lingkup
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 29
III-29
Direktorat Kapal Pengawas. Target IKU telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I
lingkup KKP yaitu sebesar 60% dan telah tercapai sebesar 60%.
7. Sasaran Strategis 7 : Tersedianya Informasi Pengawasan SDKP yang Valid,
Handal, dan Mudah Diakses Dalam pencapaian sasaran ini Direktorat Kapal Pengawas mengikuti Ditjen.
PSDKP berkontribusi dengan mengidentifikasi dan mengusahakan capaian
terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu ‘’Persepsi user terhadap
kemudahan akses’’, capaian IKU tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel
3.11.
Tabel 3.11. Capaian IKU pada SS-7 “Tersedianya Informasi Pengawasan SDKP yang valid,
handal dan mudah diakses.
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
4,0% 3,93% 98,20%
Tingkat kepuasan pengguna/pemanfaat terhadap kemudahan akses data dan
informasi telah tercapai sebesar 3,93 dari target yang ditetapkan sebesar 4,0.
Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan survei terhadap kepuasan
pengguna/pemanfaat (kuesioner) terhadap layanan data dan informasi yang
diberikan untuk kemudian mengukurnya dalam sekala likert 1-5.
8. Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya Good Governance dan Clean Governance di Direktorat Kapal Pengawas
Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government Direktorat
Kapal Pengawas sebagai bagian dari Ditjen. PSDKP telah ikut serta
mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dan clean government
dalam pengelolaan organisasinya. Untuk mengukur SS ini, telah diidentifikasikan
5 (LIMA) IKU seperti pada Tabel 3.12.
Tabel 3.12. Capaian IKU SS 8 “Terwujudnya Good Governance dan Clean Governance di Direktorat Kapal Pengawas”
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 30
III-30
Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti Dibanding Total Rekomendasi
100% 100% 100%
Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Dit. Kapal Pengawas
A A 100
Nilai Integritas Dit. Kapal Pengawas 6,5 7,12 105,48
Nilai Inisiatif Anti Korupsi Dit. Kapal Pengawas 7,5 7,92 105,6
Nilai Penerapan RB Dit. Kapal Pengawas 75 69* 100
Ket: *) masih menggunakan nilai RB tahun 2012, karena nilai RB 2013 baru akan keluar pada Maret 2013.
a. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti Dibanding Total Rekomendasi
Laporan hasil pemeriksanaan aparat pengawas memuat antara lain rekomendasi
yang diberikan dalam rangka perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang
ditemui selama proses audit. Rekomendasi menjadi sangat penting dan prioritas
untuk ditindaklanjuti sebagai langkah perbaikan, pertanggungjawaban dan
cerminan komitmen suatu unit kerja untuk memperbaikai diri, termasuk dalam
pemberantasan KKN dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pada tahun 2013 jumlah rekomendasi APIEP yang telah ditindaklanjuti yaitu
kurang lebih sebanyak 15 dari 15 rekomendasi atau mencapai 100% dari target
yang ditetapkan. Dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Direktorat Kapal
Pengawas telah berkoordinasi secara intensif dengan Inspektorat Jenderal KKP
selaku Pengawas Internal dan BPK-RI selaku Pengawas Eksternal.
b. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kapal Pengawas
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.
Penilaian akuntabilitas kinerja Direktorat Kapal Pengawas dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal KKP selaku APIP di KKP.
Pada tahun 2013, Direktorat Kapal Pengawas ikut memberikan kontribusi
terhadap pencapaian nilai AKIP Ditjen. PSDKP sebesar 78,66 dengan kategori
penilaian A (rentang nilai >75-85), dan interprestasi “Sangat Baik”, yaitu:
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 31
III-31
akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik,
menggunakan knowledge manajemen untuk membangun budaya kerja, banyak
inovasi. Selama 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2011 s/d 2013 nilai AKIP
Direktorat Kapal Pengawas mengalami peningkatan.
Tabel 3.13. Capaian Tingkat Kualitas Akuntabilitas di Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2011 s.d. 2013
NO KOMPONEN BOBOT NILAI TAHUN
2011 2012 2013
1 PERENCANAAN KINERJA 35% 31.33 32,38 32,79
2 PENGUKURAN KINERJA 20% 19.50 15,27 16,64
3 PELAPORAN KINERJA 15% 12.00 13,64 13,43
4 PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI
20% 8.82 16,21 15,87
NILAI HASIL EVALUASI : 90,00 71,65 77,50 78,66
c. Nilai Integritas Direktorat Kapal Pengawas
Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan penilaian
terhadap integritas layanan yang diberikan oleh Direktorat Kapal Pengawas
kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat
sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan dari
pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di Direktorat Kapal
Pengawas.
Upaya perbaikan dilakukan dengan mekanisme pengaduan masyarakat,
pemanfaatan teknologi informasi, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi,
perilaku birokrat maupun pengguna layanan dan tingkat upaya
sosialisasi/kampanye antikorupsi terhadap petugas dan pengguna layanan.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Survei Integritas Sektor Publik pada
tahun ini menyertakan layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di tingkat pusat
dan daerah. Penetapan PBJ sebagai salah satu obyek survei merupakan bentuk
sinergitas program pencegahan yang dilakukan KPK.
Capaian Nilai integritas Direktorat Kapal Pengawas tahun 2013 telah tercapai
sebesar 7,12 melebihi target yang ditetapkan di tingkat KKP sebesar 6,5.
Nilai capaian tersebut pada hakikatnya merupakan nilai integritas KKP
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 32
III-32
yang merupakan hasil penilaian KPK. Adapun ditingkat eselon 1 dan 2
penilaian integritas belum dilakukan, sehingga sesuai kebijakan
implementasi BSC, untuk sementara waktu capaian ditingkat KKP dapat
digunakan sebagai nilai integritas ditingkat eselon 1.
d. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Direktorat Kapal Pengawas
Penilaian Insiatif Anti Korupsi (PIAK) dilakukan dengan tujuan untuk mengukur
apakah suatu instansi publik telah menerapkan sisitem dan mekanisme yang
efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya. Direktorat
Kapal Pengawas terus berupaya mendorong munculnya inisiatif dalam
melakukan langkah nyata pemberantasan korupsi di lingkungan internalnya.
Indikator penilaian PIAK 2013 menggunakan 7 indikator kuantitatif, yaitu: Kode
etik; Peningkatan transparansi dalam manajemen SDM; Peningkatan
transparansi dalam pengadaan; Peningkatan transparansi penyelenggara
Negara; Peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi unit
utama; Pelaksanaan rekomendasi KPK; dan Kegiatan promosi anti korupsi.
Penilaian untuk laporan kualitatif dilakukan dengan metode self
assessment check list. Peserta PIAK mengisi sendiri kuesioner dengan
melampirkan bukti pendukung dan dinilai oleh Inspektorat Jenderal KKP.
Pada tahun 2013, Nilai rata-rata PIAK Direktorat Kapal Pengawas mengikuti
Ditjen. PSDKP yaitu sebesar 7,9 melebihi target yang ditetapkan di tingkat
KKP sebesar 7,5.
e. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Direktorat Kapal Pengawas
Pengukuran penerapan RB menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui
pelaksanaan quality assurance oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi
pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP sebagai tempat dimana
Direktorat Kapal Pengawas bernaung. Quality assurance yang digunakan adalah
dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden
Nomor: 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 –
2014.
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 33
III-33
Pada tahun 2012 Hasil evaluasi PMPRB oleh Inspektorat Jenderal, Ditjen. PSDKP
berada pada level 3 dengan nilai 69,00 dari target yang ditetapkan sebesar 75%.
Adapun untuk tahun 2013 target nilai PRB sebesar 75% sesuai dengan target
yang ditetapkan di tingkat KKP. Capaian nilai PRB pada tahun 2013 baru akan
keluar pada bulan Maret 2013, sehingga untuk sementara digunakan nilai PRB
tahun 2012.
9. Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan Anggaran Direktorat Kapal Pengawas yang Optimal
Pelaksanaan anggaran harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah
ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai
dalam pengelolaan dana dokumen pelaksanaan anggaran berupa DIPA. Dalam
pencapaian sasaran strategis ini Direktorat Kapal Pengawas sejalan dengan
Ditjen. PSDKP mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu
‘’Persentase Penyerapan DIPA’’. Persentase penyerapan DIPA Direktorat Kapal
Pengawas Sampai dengan akhir tahun 2013 (IKU SS 9) telah tercapai sebesar
96,94%, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu >95%. Pembahasan terkait
kinerja pengelolaan anggaran Direktorat Kapal Pengawas akan disajikan pada
Bagian Akuntabilitas Keuangan.
C. Akuntabilitas Keuangan
Alokasi anggaran Direktorat Kapal Pengawas TA. 2013 pada awalnya sebesar
Rp.213.911.548.000,- (dua ratus tiga belas milyar sembilan ratus sebelas juta lima
ratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian terjadi revisi sehingga berubah
menjadi sebesar Rp.213.243.322.000 (dua ratus tiga belas milyar dua ratus empat
puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
Realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar Rp.206.708.286.715,- (dua
ratus enam milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu
tujuh ratus lima belas rupiah) atau sebesar 96,94% menurun sebesar 2,94% dari
realisasi anggaran tahun 2013 sebesar 99,88%. Rincian realisasi anggaran
Direktorat Kapal Pengawas sampai dengan bulan Desember 2013 dapat dilihat
pada tabel 3.14.
Tabel 3.14. Rincian Realisasi Anggaran satker Pusat, Ditjen. PSDKP
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 34
III-34
76.543.363.000
89.879.759.000
23.568.507.000
6.400.102.000
2.014.745.000 14.836.846.000
Realisasi Anggaran Dit. KP TA.2013
Ops Wil. Barat
Ops Wil. Timur
Perawatan Kapwas
Pengawakan Kapwas
Layanan TU & Kantor
Perangkat Olah Data
No. Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp.)
Realisasi
Keuangan (Rp.) %
1. Operasional Kapal Pengawas Wilayah Barat
76.543.363.000 75.386.374.271 98,49
2. Operasional Kapal Pengawas Wilayah Timur
89.879.759.000 85.069.286.137 94,65
3. Perawatan Kapal Pengawas 23.568.507.000 23.490.542.093 99,67
4. Pengawakan Kapal Pengawas
6.400.102.000 6.327.710.310 98,87
5. Layanan Penatausahaan dan Layanan Perkantoran
2.014.745.000 1.996.734.204 99,11
6. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
14.836.846.000 14.437.639.700 97,31
TOTAL 213.243.322.000 206.708.286.715 96,94
Sumber : Aplikasi SAI Direktorat Kapal Pengawas 2013.
Rekapitulasi perbandingan realisasi anggaran Direktorat Kapal Pengawas selama kurun waktu tahun 2011 s.d 2013 sebagaimana dalam tabel 3.15.
Tabel 3.15. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dit. KP Selama 2011 s.d 2013
No. Tahun Capaian Realisasi Anggaran
Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1. 2011 139.390.908.000 139.078.652.983 99,776
2. 2012 206.093.263.000 205.848.492.717 99,88
3. 2013 213.243.322.000 206.708.286.715 96,94
Gambar 3.1. Diagram Realisasi Anggaran Dit. Kapal Pengawas Berdasarkan Kegiatan Tahun 2013.
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 35
III-35
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Direktorat Kapal Pengawas merupakan salah satu unit eselon II di lingkup
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen
PSDKP) yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang kapal pengawas sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Kapal Pengawas
berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan
di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara
Direktur Jendral PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Direktur Kapal
Pengawas (sebagai penerima amanah).
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat Kapal
Pengawas Tahun 2013 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan
capaian strategis Direktorat Kapal Pengawas pada tahun anggaran 2013, yang
tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
4. Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan telah tercapai
sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan, walaupun masih terdapat
beberapa kendala dan permasalahan, antara lain :
a. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi
pelaksanaan kegiatan operasional pengawasan oleh kapal pengawas dalam
mencapai target yang ditetapkan;
b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas kelembagaan serta sumber daya
manusia (SDM) di kapal pengawas untuk mendukung pelaksanaan
pengawasan SDKP secara optimal.
c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan belum
sepenuhnya terpenuhi, seperti masih terbatasnya jumlah kapal
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 36
III-36
pengawas, Pos/Satker yang belum semuanya memiliki bangunan dan
dermaga sendiri yang menjadi tempat tambat labuh kapal pengawas.
d. Masih terbatasnya data dan informasi bidang pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan seperti data VMS yag diperlukan sebagai base line
operasi pengawasan oleh kapal pengawas;
e. Konsep BSC belum sepenuhnya dapat diterapkan secara ideal, mengingat
di beberapa IKU pada Stakeholders Perspective dan Customers Perspective,
kontribusi Direktorat Kapal Pengawas belum dapat diukur secara nyata.
Hal ini dikarenakan belum adanya metode pengukuran kontribusi yang
dapat diandalkan untuk digunakan.
B. Saran
Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Direktorat Kapal Pengawas, sebagai upaya
peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:
1. Perlu penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dengan
penetapan target-target kinerja yang akurat serta mempertimbangkan tujuan
organisasi, kemampuan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan
alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya;
2. Perlu adanya peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler
(setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal
pencapaian kinerja;
3. Perlu adanya pengembangan dan peningkatan kelembagaan pengawasan,
yang disertai dengan pemenuhan SDM di kapal pengawas yang kompeten
serta sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap.
4. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah
perlu ditingkatkan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target
indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan
segenap instansi terkait. Koordinasi juga diperlukan untuk memperoleh data
dan informasi bidang pengawasan SDKP, khususnya pengawasan sumber daya
kelautan yang masih sangat terbatas.
5. Perlu penyempurnaan konsep BSC Direktorat Kapal Pengawas dan
memastikan agar Direktorat Kapal Pengawas berkontribusi nyata pada
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 37
III-37
pencapaian setiap IKU di seluruh perspective BSC, terutama melalui fungsi
koordinasi dan inisiatif strategis.
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 38
III-38
LAMPIRAN – FORMULA PERHITUNGAN SS & IKU
Formula Perhitungan Capaian Sasaran Strategis 5 (SS-5) ‘’Persentase Cakupan
Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) Yang Terawasi dari Illegal Fishing’’ pada
IKU-5 “Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi
dari Illegal Fishing” sebagaimana termuat dalam Informasi Indikator Kinerja (IIK) Ditjen
PSDKP Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:
Xif = (Xb x Wxb) + (Xt x Wxt) + (Xa X Wxa) + (Xk x Wxk)
Xif = Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan yang terawasi dari
Illegal Fishing (%)
Xb = Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP-RI) bagian barat yang terawasi dari illegal fishing (%)
Xt = Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP-NRI) bagian Timur yang terawasi dari illegal fishing (%)
Xa = Persentase pemenuhan awak kapal pengawas yang
Professional sesuai kualifikasi (%)
Xk = Persentase kesiapan kapal pengawas untuk melaksanakan
operasi pengawasan SDKP (%)
Wxb = Bobot cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-RI)
Bagian barat yang terawasi dari illegal fishing = 26%
Wxt = Bobot cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI)
bagian Timur yang terawasi dari illegal fishing = 59%
Wxa = Bobot pemenuhan awak kapal pengawas yang professional
sesuai kualifikasi = 3%
Wxk = Bobot kesiapan kapal pengawas untuk melaksanakan operasi
pengawasan SDKP = 13%
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 39
III-39
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 40
III-40
Perhitungan IKU-1 Pada SS-5 Ditjen PSDKP (IKU-5 Direktorat Kapal Pengawas)
Tahun 2013
SASARAN STRATEGIS [IKU]
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TARGET CAPAIAN %
CAPAIAN %
BOBOT Persentase cakupan WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan illegal fishing sebesar 31%
Persentase cakupan WPP-NRI bagian barat yang terawasi dari illegal fishing
20,7 27,83 134,4
45
Persentase cakupan WPP-NRI bagian timur yang terawasi dari illegal fishing
17,06 22,94 134,5
Persentase pemenuhan kebutuhan awak kapal pengawas yang profesional sesuai kualifikasi
72 73,57 102,18
Persentase kesiapan kapal pengawas untuk melaksanakan operasi pengawsan SDKP
100 96,15 96,15
36,21% Rata-rata %
Capaian/100 x target IKU
100
116,81
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 41
III-41
Formula Perhitungan Indikator : ‘’Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan
Perikanan (WPP-NRI) Bagian Barat Yang Terawasi Dari Illegal Fishing’’.
xb = x1 + x2
xb = Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) bagian Barat
yang terawasi dari illegal fishing
x1 = WPP 711 (Laut Cina Selatan/Laut Natuna)
x2 = WPP 712 (Laut Jawa)
x = a/b x 100% x (x1, x2) = Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI)
bagian Barat yang terawasi dari illegal fishing (%)
a = Coverage area yang terawasi oleh Kapal Pengawas (Nm2)
b = Luas area yang diawasi (Nm2) = 174.000 Nm2 (WPP 711)
135.000 Nm2 (WPP 712)
a = y1 x y2 x y3 x y4 x y5
a = Coverage area yang terawasi oleh Kapal pengawas (Nm2)
y1 = Jumlah kapal (Unit)
y2 = Hari operasi (Hari)
y3 = Jam operasi (Jam)
y4 = Jarak pandang rata-rata (Nm2)
y5 = Kecepatan (Knot)
Penjelasan:
1. WPP 711 (Laut Natuna dan Laut China Selatan) dan WPP 712 (Laut Jawa)
2. Wilayah pengawasan kapal pengawas : Selat Malaka, Samudera Hindia Bagian
Barat, Laut Jawa, Laut Natuna, dan Selat Karimata.
3. Jarak pandang rata-rata = 20 Nm (Visual/elektronik)
4. Kecepatan rata-rata = 14 Knot
5. Hari operasi = hari operasi dalam 1 tahun
6. Jam operasi = jam operasi dalam 1 hari operasi
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 42
III-42
Formula Perhitungan Indikator : ‘’Persentase Pemenuhan Kebutuhan Awak Kapal
Pengawas Yang Profesional Sesuai Kualifikasi’’.
xa = a/b X 100%
xa = Persentase pemenuhan kebutuhan awak kapal pengawas yang profesional
sesuai kualifikasi (%)
a = Jumlah Awak Kapal Pengawas sesuai kualifikasi (Orang)
b = Awak Kapal Pengawas (Orang)
Penjelasan:
Kriteria awak kapal sesuai kualifikasi:
1. Berijazah pelaut (ANKAPIN/ATKAPIN/ANT/ATT)
2. Bersertifikat BST (Basic Safety Training)
3. Sebagai Pengawas Perikanan
4. Bersertifikat GMDSS
5. SKEP Penyidik
6. Bersertifikat Sandiman
7. Telah mengikuti latihan Dasar Calon Awak Kapal Pengawas
Formula Perhitungan Indikator : ‘’Persentase Kesiapan Kapal Pengawas Untuk
Melaksanakan Operasi Pengawasan SDKP’’.
xk = a/b X 100%
xk = Persentase kesiapan kapal pengawas untuk melaksanakan operasi pengawasan
SDKP (%)
a = Jumlah kapal siap operasi (unit)
b = Jumlah Kapal Pengawas (unit)
Penjelasan:
Kriteria kapal siap operasi:
1. Kesiapan kapal dalam kondisi laik laut
2. Kesiapan BBM/perbekalan
3. Kesiapan SDM/crew
4. Surat perintah gerak
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 43
III-43
Formula Perhitungan Indikator : ‘’Persentase Kapal Perikanan Yang Masuk
Kemitraan UPI Dan Unit Usaha Penangkapan Ikan Yang Terawasi’’.
x = (a/b) x 100%
a = Jumlah kapal perikanan yang masuk Kemitraan UPI dan Unit usaha
Penangkapan ikan yang diperiksa.
b = Jumlah target kapal perikanan yang masuk Kemitraan UPI dan Unit usaha
Penangkapan ikan.
Bandingkan a dan b kemudian dikalikan dengan 100% = (a/b) x 100%
Target ’’Persentase Kapal Perikanan yang masuk kemitraan UPI dan Unit Usaha
Penangkapan Ikan yang terawasi’’ pada tahun 2013 adalah 75%.
x = (a/b) x 100% x = (3824 / 2656) x 100% x = 143,98
a = Jumlah Kapal Ikan Indonesia (KII) yang diperiksa selama tahun 2013 (Data
dari Dit. Kapal Pengawas)
b = target kapal perikanan yang masuk Kemitraan UPI dan Unit usaha
Penangkapan ikan. (Data dari Ditjen PSDKP & Dit. Pengawasan SDP)
Persentase Capaian = (Realisasi IKU/Target) x 100%
% = (143,98/75) x 100%
% = 191,97%
IKU ‘’Persentase Kapal Perikanan yang masuk kemitraan UPI dan Unit Usaha
Penangkapan Ikan yang terawasi’’ telah tercapai sebesar 143,98% dari target
75% dengan persentase capaian sebesar 191,97%.
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 44
III-44
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013
merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis
(RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat
Kapal Pengawas Tahun 2013 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja.
Penyusunan LAKIP pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk
memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan
selama tahun 2013.
Dalam upaya merealisasikan good governance, Direktorat Kapal Pengawas telah
melaksanakan berbagai kegiatan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran serta
mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam RENSTRA. Visi Ditjen. PSDKP
adalah “Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan”. Sejalan dengan visi, telah dirumuskan misi pengawasan SDKP
yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan yang diharapkan dapat dicapai pada 5
(tahun) mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi Ditjen. PSDKP.
Selanjutnya dengan mengacu kepada tujuan telah ditetapkan sasaran strategis
pengawasan SDKP “Perairan Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”.
Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Direktorat Kapal Pengawas telah
menyusun penetapan kinerja tahun 2013 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan,
tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan
kinerja berbasis BSC (Balance Score Card). Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja
di lingkungan Direktorat Kapal Pengawas, selain merupakan pemenuhan amanat
kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:
4. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik,
sehingga manajemen kinerja organisasi akan sekaras dengan strategi orginisasi;
5. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (countinous
improvement)
6. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi
organisasi.
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 45
III-45
BSC Direktorat Kapal Pengawas mengunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu:
Stakeholders Perspective, Customer Perspetive, Internal Process Perspective , dan Learn
and Growth Perspective. Digunakannya seluruh perspective dalam BSC menunjukkan
bahwa Direktorat jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (Core Unit of
Balance Scorecard), bukan unit kerja pendukung dalam BSC (supporting unit of Balance
Scorecard).
Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2013, sebagai hasil dari
implementasi BSC, terdapat 13 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja
Direktorat Kapal Pengawas. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2013 telah sesuai
dengan target yang ditetapkan, kecuali beberapa IKU yang berada dibawah target.
Capaian kinerja sasaran (outcome) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
(SDKP) tahun 2013 tercermin dari pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) dengan toleransi pengukuran 10% diuraikan sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) TARGET REALISASI %
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)
7,00% 6,57% 93,86%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan
2 Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)
<100% 83% 83%
Sasaran Strategis 3 : Tersedianya kebijakan bidang Kapal Pengawas sesuai kebutuhan
3 Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan
1 dok 1 dok 100%
Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan
4 Persentase Kapal Perikanan yang masuk Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan yang terawasi
75% 143,98% 191,97%
Sasaran Strategis 5 : Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP
5 Persentase WPPNRI yang terawasi dari illegal fishing
31% 36,21% 116,81%
Sasaran Strategis 6 : Tersedianya SDM Dit. Kapal Pengawas yang kompeten dan profesional
6 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup Dit. Kapal Pengawas
60% 49,21% 72,90%
Sasaran Strategis 7: Tersedianya informasi
7 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert
4,00 3,93% 98,20%
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 46
III-46
pengawasan SDKP di lingkup Dit. Kapal Pengawas yang valid, handal & mudah diakses
1-5)
Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya good governance & clean government di Dit. Kapal Pengawas
8 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi
100% 100% 100%
9 Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Dit. Kapal Pengawas
A A 100%
10 Nilai Integritas Dit. Kapal Pengawas
6,5 7,12 105,48%
11 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Kapal Pengawas
7,5 7,92
105,6%
12 Nilai Penerapan RB Dit. Kapal Pengawas
75 69,00 94,40%
Sasaran Strategis 9: Pengelolaan anggaran Dit. Kapal Pengawas yang optimal
13 Persentase penyerapan DIPA > 95% 96,94% 96,94%
Khusus terkait dengan pengelolaan anggaran, dari total pagu anggaran Direktorat Kapal
Pengawas TA. 2013 sebesar Rp.213.911.548.000,- (dua ratus tiga belas milyar sembilan
ratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang kemudian direvisi
sehingga berubah menjadi sebesar Rp.213.243.322.000 (dua ratus tiga belas milyar dua
ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) sampai dengan bulan
Desember 2013 telah terealisasi sebesar Rp.206.708.286.715,- (dua ratus enam milyar
tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas
rupiah) atau sebesar 96,94% menurun sebesar 2,94% dari realisasi anggaran tahun
2012 sebesar 99,88%.
Beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan SDKP Tahun
2013 oleh Direktorat Kapal Pengawas antara lain: belum optimalnya perencanaan serta
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target
yang ditetapkan; masih terbatasnya jumlah SDM dan kapasitas kelembagaan
pengawasan SDKP; masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan SDKP; masih
terbatasnya data dan informasi (basis data) pengawasan SDKP, serta masih belum
sempurnanya implementasi konsep BSC dalam pengelolaan kinerja pengawasan SDKP.
Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai
perbaikan ke depan:
LakilLToshiLLaporan Akuntabilitas Kinerja - Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 47
III-47
1. Perlu penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dengan penetapan
target-target kinerja yang akurat serta mempertimbangkan tujuan organisasi,
kemampuan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran
dan faktor terkait lainnya;
2. Perlu adanya peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap
bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja;
3. Perlu adanya pengembangan dan peningkatan kelembagaan pengawasan, yang
disertai dengan pemenuhan SDM pengawasan yang kompeten serta sarana dan
prasarana pengawasan secara bertahap.
4. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah perlu
ditingkatkan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang
telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi terkait.
Koordinasi juga diperlukan untuk memperoleh data dan informasi bidang
pengawasan SDKP, khususnya pengawasan sumber daya kelautan yang masih
sangat terbatas.
5. Perlu penyempurnaan konsep BSC Direktorat Kapal Pengawas dan memastikan agar
Direktorat Kapal Pengawas berkontribusi nyata pada pencapaian setiap IKU di
seluruh perspective BSC, terutama melalui fungsi koordinasi dan inisiatif strategis.
Melalui LAKIP Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi
bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan
sasaran strategis Direktorat Kapal Pengawas Tahun 2010-2014.