direktorat fasilitas pelayanan kesehatan...
TRANSCRIPT
i
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2017
DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DIEKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
2018
ii
Sebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (good
governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. IX Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tugas pokok dan fungsi yang dilaporkan pada
laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai salah satu cara untuk
evaluasi yang obyektif, efisien dan efektif terhadap kinerja direktorat di lingkungan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di
lingkungan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak terlepas dari hasil kerja keras
seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor yang terkait.
Capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2017 ini tidak terlepas dari dukungan
seluruh pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, baik bidang teknis maupun
non-teknis serta adanya dukungan dari stakeholders/mitra kerja. Akhir kata, melalui
laporan ini diharapkan pencapaian kinerja pada masa mendatang dapat lebih
ditingkatkan, baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan
perencanaan kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Kami menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih terdapat kekurangan,
oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukkan untuk perbaikan dimasa
mendatang, dan semoga buku laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Jakarta, Januari 2018
⁂ Kata Pengantar ⁂
iii
Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
kementerian Kesehatan, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan bagian dari
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang mempunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan persiapan perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan.
Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan didalam Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang merupakan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 (Revisi No.422/2017) adalah Terwujudnya
Peningkatan Akses Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi
masyarakat, maka Direktorat Fasilitas Pelayanan kesehatan bertugas untuk menjamin
meningkatnya Sarana Prasarana dan peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sesuai standar.
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut Direktorat fasiltas
Pelayanan Kesehatan menetapkan sejumlah Indikator sasaran yang akan dicapai pada
tahun 2017 yaitu :
1. 1400 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA)
sesuai standar;
2. 14 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya;
3. 130 RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana prasarana dan Alat (SPA)
sesuai standar;
4. 97 RSUD yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatannya;
5. 10 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi penguji Fasilitas Kesehatan
yang mampu memberikan pelayanan sesuai standar;
6. 3 Dinas Kesehatan Propinsi yang mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (RMC).
IKHTISAR EKSEKUTIF
iv
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasiltas Pelayanan Kesehatan Tahun
Anggaran 2017 merupakan bukti tertulis serta wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan sepanjang tahun 2017.
Pencapaian target kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibagi dalam
dua kategori yaitu pelaksanaan tupoksi dan pemenuhan sarana prasarana dan alat
kesehatan. Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar di fasilitas
pelayanan kesehatan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktorat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat
dan Daerah melalui dana APBN/P, APBD, Dana Hibah maupun BLU, BLUD serta sumber-
sumber lainnya. Indikator Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2017
lebih diutamakan pada pembinaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan agar sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku baik dari sisi mutu, keamanan dan keselamatan.
Pencapaian indikator kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan sepanjang
Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
1. Dari target 2800 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat
kesehatan (SPA) sesuai standar telah tercapai sebanyak 3210 Puskesmas
(akumulasi 2016-2017);
2. Sebanyak 14 RS Rujukan Nasional sesuai SK Menteri Kesehatan telah
ditingkatkan sarana prasarananya melalui APBN untuk RS Rujukan Nasional
milik Pusat dan Dana DAK untuk RS Daerah;
3. 130 RS Rujukan Regional dan Propinsi yang ditunjuk dengan SK Menteri
Kesehatan telah memenuhi sarana prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar
melalui APBN untuk RS Rujukan Nasional milik Pusat dan Dana DAK untuk RS
Daerah, tercapai 129 RS;
4. 97 RSUD yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatannya melalui
Dana DAK;
5. Dari target sejumlah 10 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji
Fasilitas Kesehatan, pada akhir tahun 2017 telah terpenuhi sebanyak 21 Balai
Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan baik di
v
Pemerintah maupun Swasta yang mampu memberikan pelayanan sesuai
standar;
6. Dari target 3 Dinas Kesehatan Propinsi telah terpenuhi 6 Dinas Kesehatan
Propinsi yang mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintenance Center (RMC).
Dalam mencapai indikator tersebut, strategi yang dilaksanakan Direktorat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan adalah :
1. Menguatkan kebijakan bidang sarana, prasarana dan peralatan kesehatan;
2. Membina, mengawasi, melaksanakan peningkatan mutu, keamanan dan
keselamatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan;
3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan
dengan prioritas di RS Rujukan Nasional, Rujukan Regional, Propinsi dan
Puskesmas di Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
4. Meningkatkan dan mengembangkan Balai Pengujian dan Kalibrasi (BPFK) dan
Institusi Penguji lain;
5. Meningkatkan kapasitas organisasi dan SDM Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan;
6. Peningkatan kerjasama lintas sektor, lintas program dan institusi terkait
terutama dalam perijinan teknis (KLH, Bapeten, BATAN, PU, LKPP dan
Kementerian/ Lembaga Lainnya);
7. Meningkatkan koordinasi program sekaligus menggalang komitmen dengan
pemerintah daerah dalam pembangunan Puskesmas di daerah perbatasan dan
tertinggal;
8. Pengembangan model dan prototype Puskesmas perbatasan dan RS Rujukan
serta penyediaan ambulance transport dalam rangka meningkatkan akses
layanan di kawasan timur Indonesia;
9. Pengembangan sistem manajemen sarana dan prasarana kesehatan dan alat
kesehatan berbasis elektronik (ASPAK) dalam proses perencanaan,
monitoring dan evaluasi;
vi
10. Mendorong Dinas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota untuk membentuk Regional
Maintenance Center;
11. Mengembangkan unit pelayanan kalibrasi di Dinas Kesehatan
Propinsi/Kab/Kota, Rumah Sakit, dan Swasta;
12. Mendukung penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018 dengan menyediakan
ambulance gawat darurat berkelas internasional (High roof-Long Chasis).
Keberhasilan pelaksanaan program di Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tahun Anggaran 2017, tercipta atas kerjasama dari semua pihak baik dari internal atau
eksternal. Keberhasilan yang dicapai oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun
Anggaran 2017 didukung oleh hal-hal sebagai berikut :
1. Penetapan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan atau DIPA Satuan Kerja Direktorat
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. Kepemimpinan di Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 yang
memberikan dukungan secara penuh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Adanya koordinasi dan dukungan komitmen dari pemangku kepentingan, baik
dari lintas program dan lintas sektor di pusat dan daerah;
4. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh pejabat struktural,
pejabat fungsional dan jabatan fungsional umum di Direktorat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.
Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Direktorat
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 adalah belum optimalnya pelaksanaan
komitmen lintas sektor di daerah dalam mendukung capaian target. Selain itu tantangan
yang dihadapi adalah perubahan anggaran pada tahun berjalan, baik yang disebabkan
oleh efisiensi maupun penambahan anggaran melalui refocusing dan APBNP.
Laporan Tahunan ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban baik
program maupun keuangan setelah mengakhiri tahun anggaran 2017 agar semua program
yang telah dilaksanakan bisa dievaluasi untuk peningkatan kualitas program Direktorat
Fasilitas Pelayanan Kesehatan di tahun berikutnya.
vii
Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan baik dari mutu dan keselamatan
senantiasa menjadi prioritas bagi kami, oleh karena itu saran atau masukan dari semua
pihak sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas program Direktorat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan serta diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan dalam
penyusunan perencanaan tahunan, bahan evaluasi pelaksanaan program,
penyempurnaan pelaksanaan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan
kebijakan yang Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2017.
Kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dan
berpartisipasi dalam penyusunan laporan tahunan ini, semoga dapat berguna dan
bermanfaat.
Jakarta, Januari 2018
viii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan ............................................................................ 3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan/ Ruang Lingkup Penulisan ............................ 4
1.5 Struktur Organisasi ............................................................................. 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Perencanaan Kinerja ........................................................................... 6
2.1.1. Tantangan ...............................................................................
2.1.2. Program Kegiatan Tahun 2017 ...............................................
8
9
2.2 Perjanjian Kinerja ................................................................................ 12
2.3 Definisi Operasional Perjanjian Kinerja .............................................. 14
2.4 Target Kinerja dan Capaian Indikator 2017 ........................................ 15
2.5 Aspak ................................................................................................... 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja ........................................................ 32
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja ................................................................ 35
3.3 Analisi Kinerja ...................................................................................... 48
3.4 Kinerja Pencapaian Kegiatan Pendukung Indikator ......................... 55
3.5 Kinerja Pencapaian Kegiatan Pendukung Indikator ......................... 56
3.6 Perbandingan Antara Target Dan Capaian ........................................ 64
3.7 Analisis Atas Effisiensi Penggunaan Sumber Daya ........................... 70
3.8 Sumber daya ....................................................................................... 70
3.9 Realisasi Anggaran dan Kegiatan ...................................................... 77
BAB IV PENUTUP 84
ix
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
Perjanjian Kinerja
Daftar Puskesmas sesuai Target dan Capaian
Daftar RS Rujukan Nasional
Daftar RS Rujukan Regional
Daftar RS Target capaian dengan kriteria khusus
Daftar RMC
Daftar BPFK/Institusi Penguji
Daftar RS yang memiliki Instalasi Kalibrasi
Daftar RS Penerima Ambulance gawat Darurat Asian Games Pernyataan Penetapan
Kinerja Tahun 2017
Laporan SAK Tahun 2017
Laporan SIMAK BMN Tahun 2017
Kekuatan Personil Direktorat
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat
dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-
2019 adalah:
a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
b. Meningkatnya pengendalian penyakit;
c. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
d. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia
Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;
e. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta;
f. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat,
penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional:
a. Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan
dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan
masyarakat;
b. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses
pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan
intervensi berbasis risiko.
Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Ditjen. Pelayanan Kesehatan yaitu
meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi
masyarakat dengan indikator dalam RPJMN 2015-2019 yaitu :
2
1. Jumlah kecamatan yang memiliki satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
dan;
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional.
Maka kegiatan Direktorat fasilitas Pelayanan Kesehatan diarahkan untuk mampu
meningkatkan mutu dan kualitas sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan dengan indikator capaian yaitu :
1. Jumlah RS Rujukan Regional dan Propinsi yang memenuhi sarana prasarana dan
alat kesehatan (SPA) sesuai standar;
2. Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya;
3. Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA)
sesuai standar;
4. Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dengan kriteria khusus (RSUD diluar
RS Rujukan regional dan Propinsi dan Nasional);
Dan untuk mendukung upaya tersebut maka pada tahun 2017 ditambahkan dengan
indikator baru yaitu :
5. Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang
Mampu Memberikan Pelayanan sesuai Standar
6. Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatansebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu
perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, berdasarkan suatu
sistem akuntabilitas yang memadai. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi untuk
menyelenggarakan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik
(Good Governance) dan selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999
dan Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010.
3
Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan akan
menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja selama tahun
anggaran 2017 untuk mempertanggungjawabkan kesesuaian pelaksanaan program yang
dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran program dalam mencapai hasil yang diharapkan.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat fasilitas Pelayanan Kesehatan
merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 dan Penetapan
Kinerja Kementerian Kesehatan tahun 2017.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
ini disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan memuat
keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang harus
dipertanggungjawabkan oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Menkes Nomor : 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan, tugas pokok Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan Perumusan kebijakan dibidang fasilitas pelayanan kesehatan primer,
rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
2. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitas pelayanan kesehatan primer,
rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fasilitas
pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
4
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dibidang fasilitas
pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang dibidang fasilitas pelayanan
kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN/ RUANG LINGKUP PENULISAN
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan,
tugas pokok dan fungsi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta sistematika
penyajian laporan.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja,
termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,
hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipatif yang
akan diambil.
4. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah
di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2017
KEPALA SEKSI PERALATAN
Sugiarto, ST,Msi
NIP. 196212251987031002
KJF
KEPALA SEKSI
SARANA DAN PRASARANA
Dra. Rahmi Purwakaningsih, M.Kes
NIP. 196805071993032002
KEPALA SUBDIT
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER
Ir. Rakhmat Nugroho, MBAT
NIP. 196405021986031002
KEPALA SUBDIT
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
LAINNYA
Ir. Hanafi, MT
NIP.
KEPALA SUBDIT
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN
dr. Mujaddid, MMR
NIP. 196505261998031003
KEPALA SEKSI PERALATAN
Agung Nugroho, ST,M.Si
NIP. 197310071998031002
KEPALA SEKSI PERALATAN
dr. Andry Chandra, MARS
NIP. 197812022006041001
KEPALA SEKSI
SARANA DAN PRASARANA
Ir. Noverita Dewayani
NIP. 196511101996032003
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA
Teti Ratnawati, S.Sos, MM
NIP. 196104271981102001
KEPALA SEKSI
SARANA DAN PRASARANA
R.Muhammad Kosim, SKM, MPH
NIP. 196407061988031002
DIREKTUR
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Dr. Andi Saguni, MA
NIP. 197201172000121001
6
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. PERENCANAAN KINERJA
Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat program pembangunan
kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan maupun untuk
mendorong peran aktif masyarakat dalam kurun waktu 2015 – 2019. Renstra berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun.
Visi dan Misi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 mengikuti visi
dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan
visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
a. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin
diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:
a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
7
c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
f. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
i. Memperteguh ke-BHINEKA-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Salah satu agenda Nawacita yang terkait langsung dengan Kementerian Kesehatan
adalah agenda ke 5 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Untuk
mewujudkan agenda tersebut dilaksanakan Program Indonesia Sehat yang didukung oleh
program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja dan
Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program
utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/ 52/2015.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu:
(1) penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan
jaminan kesehatan nasional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi
pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan
preventif, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan pela- yanan kesehatan dilakukan
dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan
peningkatan mutu menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis
risiko kesehatan. Sedang- kan pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan
sasaran dan manfaat (bene t), serta kendali mutu dan biaya. Kesemuanya itu ditujukan
kepada tercapainya keluarga-keluarga sehat.
8
Dalam rangka mencapai target dan sasaran pada renstra, Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan telah menetapkan rencana aksi program pelayanan kesehatan
tahun 2015-2019 untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi
masyarakat.
Merujuk pada Rencana Aksi Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2015-2019, Direktorat
Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah menyusun Target Indikator Kinerja 5 (lima) tahunan
(2015-2019) yang berisi kegiatan dan strategi untuk meningkatkan sarana prasarana dan
alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan berkualitas. Untuk
mewujudkan hal tersebut dijabarkan oleh pemerintah dalam RKP dan diterjemahkan oleh
Kementerian Kesehatan dalam Renja KL setiap tahunnya.
2.1.1. Tantangan
Dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi
masyarakat, Kementerian Kesehatan dihadapkan pada perubahan yang cepat baik
tingkat lokal dan global dibidang kesehatan, diantaranya meningkatnya penyakit
emerging - re emerging (double burdan), perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mutu pelayanan
kesehatan, tuntutan global (GHSA, WHO), perhelatan Internasional (asean games)
hal tersebut menuntut Kementerian Kesehatan untuk selalu mengikuti perubahan
dan menjawab tuntutan tantangan global tersebut.
Tantangan dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dibidang
pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
diantaranya sebagai berikut :
1. Tantangan Supply side :
a. terbatasnya jumlah institusi penguji dan kalibrasi untuk melayani 2500 RS
dan 9700 Puskemas di Indonesia. Saat ini institusi penguji dan kalibrasi milik
pemerintah terdiri dari 4 balai yaitu Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan
Jakarta, Surabaya, Makassar dan Medan, 2 loka pengamanan fasilitas
kesehatan (LPFK) di Banjarbaru danloka pengamanan fasilitas kesehatan
(LPFK) di Surakarta dan 2unit pengamanan fasilitas kesehatan (UPFK) di
Jayapura dan unit pengamanan fasilitas kesehatan (UPFK) di
9
Palembang.Beberapa institusi penguji milik pemerintah daerah mulai
didirikan namun belum terlembaga dengan baik, serta institusi swasta yang
masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
b. Terbatasnya tenaga pengelola sarana prasarana dan alat kesehatan yang
berkompeten di Rumah Sakit.
c. Tidak adanya tenaga pengelola sarana prasarana dan alat kesehatan yang
berkompetendi Puskesmas.
2. Adanya program prioritas nasional yang memerlukan adanya dukungan sarana
prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaannya. Program program tersebut
antara lain : Program Indonesia Sehat - Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Dokter
Layanan Primer (DLP), Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), Peningkatan akses
dan mutu fasyankes di lokus prioritas (perbatasan, tertinggal, pariwisata), Flying
Health Care (FHC).
3. Kebutuhan masyarakat atas keamanan kenyamanan dan kehandalan bangunan di
fasyankes.
4. Kebutuhan akan peralatan kesehatan yang aman dan bermutu.
5. Kebutuhan masyarakat pada Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi
standar fasilitas pelayanan kesehatan yang aman, nyaman dan laik pakai dan
mendukung pencapaian akreditasi seperti perijinan alat radiasi pengion (x-ray) dari
Bapeten, standar teknis dan perizinan incinerator, dsb.
6. Kebutuhan regulasi pendukung program fasilitas pelayanan kesehatan dimana
banyak pedoman dan standar yang perlu disusun dan dimutakhirkan, serta
mendukung kebutuhan program.
7. Kebutuhan data sarana prasarana dan peralatan di Indonesia khususnya fasilitas
kesehatan milik pemerintah untuk mendapatkan gambaran utuh pemenuhan dan
kondisi dalam rangka pemenuhan.
2.1.2. Program Kegiatan Tahun 2017
Berdasarkan rencana aksi dan tantangan program fasilitas pelayanan kesehatan tersebut,
disusun perencanaan dan kegiatan setiap tahunnya yang direfleksikan dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran Kementerian RKAKL yang fokus dan responsif, diantaranya
10
merencanakan program untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2017
seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini :
Tabel Program-Kegiatan Tahun 2017
NO KOMPONEN RUANG LINGKUP KEGIATAN
1 Penyusunan
NSPK
1. Standarisasi spesifikasi peralatan kesehatan di
Puskesmas
2. Pengembangan sistem rujukan online
3. Standarisasi laboratorium kalibrasi rumah sakit
4. Modul pelatian pemeliharaan SPA Puskesmas
2 Workshop 1. Workshop validasi data ASPAK serta perencanaan
kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi
2. Workshop Prasarana Pengelolaan Limbah B3 dalam
rangka Akreditasi RS
3. Workshop Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
peralatan Medis dan Utilitas
3 Rapat Koordinasi
Teknis
1. Pertemuan evaluasi pemenuhan standar SPA bagi
Puskesmas calon akreditasi
2. Pertemuan evaluasi SPA di Sarkes CTKI
3. Rakontek Pengelolaan SPA di Rumah Sakit
4. Pertemuan Pembahasan persiapan pembangunan RS
Vertikal di Maluku
4 Pendampingan /
Bimbingan Teknis
1. Percepatan pemenuhan standar sarana prasarana dan
alat kesehatan di Fasyankes Prioritas
2. Desk perencanaan sarana, prasarana dan alat pada DAK
Penugasan, Afirmasi dan Reguler.
3. Pembinaan Sarkes Pemeriksa CTKI
4. Manajemen Penyiapan Public Health Improvement
5. Bimtek Pemenuhan standar SPA di Rumah Sakit Rujukan
11
NO KOMPONEN RUANG LINGKUP KEGIATAN
6. Penguatan Dinas Kesehatan dalam pengujian dan
kalibrasi dan pembinaaan jejaring laboratorium
7. Bimbingan teknis institusi penguji alat kesehatan.
8. Penguatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan jejaring
laboratorium.
9. Bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan
laboratorium kesehatan
5 Monitoring &
Evaluasi
1. Monev Puskesmas tertinggal
2. Penilaian pemenuhan SPA di fasyankes rujukan
3. Permasalahan teknis pada kejadian sentinel di
fasyankes (kebakaran, lift anjlok dsb)
6 Sosialisasi &
Advokasi
1. Sosialisasi pedoman teknis pembangunan dan
peningkatan fungsi puskesmas pebatasan
2. Validasi Data ASPAK (Pusat & Dekonsentrasi)
7 Pengadaan
Barang & Jasa
mendukung
program
1. Renovasi ruangan kerja
2. Update /pengembangan SI ASPAK
3. Sewa jasa AAMI & HPCS dalam mendukung
penyusunan standarisasi
4. Pemenuhan peralatan kesehatan puskesmas (Set
Lensa uji coba untuk refraksi mata dan EKG)
5. Pengadaan ambulans transport untuk peningkatan
akses dan mutu pelayanan kesehatan primer di
Puskesmas
6. Pengadaan Ambulan untuk Asian Games
7. Pengadaan konsultan Penyusunan Prototype
Puskesmas perbatasan dan daerah tertinggal
12
8. Perangkat pengolah data dan pencetakkan buku
9. Pemenuhan Dashboard ASPAK
NO KOMPONEN RUANG LINGKUP KEGIATAN
1. Pengadaan perencanaan Maket RS UPT Vertikal di
Ambon
2. Pengiriman kendaraan bermotor roda dua
pengadaan tahun 2016
8 Dukungan
Manajemen/
kesekretariatan
3. Honorarium pengelola anggaran
4. Penyusunan RKAKL, SIMAK BMN, SAI, LAKIP,
Review Itjen
5. Perjalanan dinas pimpinan
6. Diklat SDM
Dalam perjalanannya rencana kegiatan tersebut dapat di ubah sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan.
2.2. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan tekad, janji dan kesanggupan yang
akan dicapai oleh pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja kepada atasan langsung yang
memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja untuk mewujudkan suatu target kinerja
yang telah di tetapkan.
Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu
kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah
atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan
tersebut. Penetapan dan pernyataan kinerja dilakukan setiap tahun untuk menjamin
terlaksananya visi, misi, serta sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan.
Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan selaku penanggung jawab indiktor kinerja
telah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Direktur
13
Jenderal Pelayanan Kesehatan selaku pemberi amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Berikut
perjanjian kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2016-2017 termasuk
usulan indikator perubahan / revisi Renstra sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel Perjanjian Kinerja Mengacu Renstra 2015-2019
No Indikator
Tercantum
dalam
Dokumen
Target Satuan
2016 2017 2018 2019
1
Puskesmas yang memenuhi
sarana, prasarana dan alat
(SPA) sesuai standar
1,2,3,4, 1400 2800 3600 6000 Puskesmas
(Akumulasi)
2
RS Rujukan Nasional yang
ditingkatkan sarana dan
prasarananya
1,2,3,4, 14 14 14 14 RS
3
RS Rujukan Regional dan
Provinsi yang memenuhi
sarana, prasarana dan alat
(SPA sesuai standar
1,2,3,4, 130 130 130 130 RS
4
RS Daerah yang memenuhi
sarana, prasarana dan alat
(SPA) memenuhi standar
dengan kriteria khusus
1,2,3,4, 96 97 147 47 RS
5
Jumlah Balai Pengujian
Fasilitas Kesehatan/Institusi
Penguji Fasilitas Kesehatan
yang mampu memberikan
pelayanan sesuai standar
Revisi
Renstra 0 10 10 10 Unit
6
Jumlah Dinas Kesehatan
Propinsi yang
mengembangkan Unit
Revisi
Renstra 0 3 3 3
Dinas
Prop/Kab/
Kota
14
Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan
Regional/Regional
Maintenance Center
7
Jumlah UPT Vertikal dan RS
Rujukan Regional yang
memiliki KSO
1,2,3,4, 10 0 0 0 RS
Keterangan :
• Indikator Nomor 5 dan 6 merupakan usulan indikator Revisi Renstra dalam rangka
memperkuat supply side pengujian dan kalibrasi. Indikator tersebut baru
dilaksanakan tahun 2017
• Indikator nomor 7 pada tahun 2017 sudah tidak ada
2.3. DEFINISI OPERASIONAL PERJANJIAN KINERJA
1. Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya adalah
Jumlah RS Rujukan Nasional yang di tingkatkan sarana prasarananya adalah 14
RS Rujukan Nasional melalui ketetapan Menkes (Kepmenkes No. HK.
02.02/MENKES/390/2014) yang mendapatkan dana APBN /DAK dan ditunjukkan
adanya peningkatan kualitas sarana prasarananya (tidak kumulatif).
2. Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA)
sesuai standar adalah
Jumlah RS Rujukan Regional dan Propinsi yang memenuhi sarana prasarana dan
alat (SPA) sesuai standar adalah 110 RS Rujukan Regional dan 20 RS Rujukan
Propinsi melalui ketetapan SK Dirjen BUK NO. HK.02.03/I/0363/2015 yang
mendapatkan alokasi APBN/DAK dalam rangka pemenuhan standar sarana,
prasarana dan alat kesehatan dan ditunjukkan adanya peningkatan
pemenuhannya (tidak kumulatif).
3. Jumlah RS daerah yang memenuhi standar dengan kriteria khusus adalah
Rumah Sakit Daerah kelas C dan D (RS di luar RS Rujukan Regional dan Provinsi)
dengan kriteria akreditasi khusus yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan alat
kesehatannya melalui DAK/TP (untuk mendorong pencapaian akreditasi).
15
4. Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana dan alat (SPA) sesuai
standar adalah
Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
adalah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan
sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 dengan pemenuhan lebih besar atau sama
dengan 60% berdasarkan data ASPAK.
5. Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan
yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar adalah
BPFK /Institusi Penguji yang mampu memberikan pelayanan pengujian/ kalibrasi
sesuai permenkes no. 54 tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi.
6. Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center adalah
Unit Pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/Regional Maintenance Center
adalah unit yang sudah memiliki penetapan dari kepala daerah (kumulatif)
2.4. TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR TAHUN 2017
Perjanjian kinerja tahun 2017 mengacu pada indikator Renstra 2015-2019
sebagaimana tabel berikut:
Tabel target dan capaian indikator Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2017:
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN
1 Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
standar
130
RS
129
2 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
prasarananya
14
RS
14
3 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana dan
prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
2800
Puskesmas
3210
4 Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan
kriteria khusus
97
RS
97
16
5 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi
Penguji Fsilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan
sesuai standar
10
Unit
21
6 Jumlah Dinas Kesehatan Propinsi yang
mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
3
Dinkes
6
2.5. ASPAK
ASPAK yaitu Aplikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang dikembangkan
dalam rangka inventarisasi sarana prasarana dan peralatan di fasilitas pelayanan
kesehatan. ASPAK telah dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun terakhir terutama
diwajibkan bagi fasilitas pelayanan kesehatan miliki swasta.
Dasar pelaksanaan ASPAK yaitu :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-government.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 837/Menkes/SK/VII/2007 tentang
Pengembangan SIKNAS Online).
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor
HK.02.02/I/3500/2014 tentang tentang Pengajuan usulan perencanaan dan
penganggaran tahun 2016.
Aspak dinilai sebagai salah satu inovasi Kementerian Kesehatan karena dapat
memberikan manfaat untuk mendukung program strategis Kementerian Kesehatan
dan dijadikan pertimbangan / dasar pengambilan keputusan.
17
(Perlu Komitmen untuk
mengisi secara lengkap)
16
Gambar : Infografis ASPAK sebagai salah satu Inovasi Program Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Melalui penerapan ASPAK, pemerintah mendapatkan informasi terkait penilaian dan/
atau kesiapan sarana, prasarana dan alat kesehatan di suatu fasilitas kesehatan dalam
menunjang pelayanan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendekatan kompetensi
fasilitas kesehatan, dimana tidak hanya diperlukan ketersediaan SDM, namun demikian
ketersediaan dan keandalan sarana, prasarana dan alat kesehatan merupakan
infrastruktur dan input penting agar mutu pelayanan terjamin secara komprehensif.
Tujuan dan manfaat ASPAK antara lain :
1. Tersedianya data sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan seluruh Indonesia.
2. Tersedianya informasi pemetaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan seluruh Indonesia yang memenuhi standar.
3. Membantu dalam proses penyunan perencanaan kebutuhan sarana, prasarana
dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas,
Kabupaten, Rumah Sakit dan Provinsi.
18
Dalam hal ASPAK sebagai tolak ukur kesesuaian dan penilaian standar fasilitas
kesehatan, komponen standar sarana, prasarana dan alat kesehatan mengacu pada
standar yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri. Acuan peraturan dimaksud
yaitu:
1. Standar sarana prasarana dan peralatan Puskesmas mengacu Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas,
2. Standar sarana prasarana dan peralatan Rumah Sakit mengacu pada Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah
Sakit.
3. Standar pengujian dan kalibrasi institusi penguji mengacu pada Permenkes 54
tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi.
Berdasarkan acuan tersebut, ASPAK mengambarkan secara kuantitatif kelengkapan
pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang bermanfaat dalam
pengukuran kualitas, penguatan perencanaan, serta perizinan.
Mengingat besarnya manfaat ASPAK, maka ASPAK menjadi startegis dalam fungsinya
menunjang program – program nasional terkait seperti akreditasi, perizinan,
perencanaan, pencatatan aset dsb.
Daya ungkit ASPAK dalam menunjang berbagai output dan sistem informasi lain di
Kementerian Kesehatan dan lintas sektor dapat tergambar pada infografis dibawah
ini:
19
Gambar : Infografis Hubungan ASPAK dengan Program & Sistem Informasi Lain
Harapannya melalui ASPAK, Pemerintah mendapatkan gambaran output pemenuhan
standar sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di tingkat
kabupaten, provinsi, regional hingga tingkat nasional yang dapat diukur dari waktu ke
waktu. ASPAK sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja program sekaligus
sebagai bahan evaluasi dalam menyusun strategi dalam upaya peningkatan kompetensi
fasiltas pelayanan kesehatan dari sisi pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan
sesuai standar.
E-MONEV
RS ONLINE
SIPERMON
INTEROPERABILITY ASPAK
SIMAK BMN
KOMDATE-INFO ALKES
E-RENGAR
AKREDITASI
PENETAPAN KELAS
PERENCANAAN ASET ( E-RENGAR, E-PLANNING)
PERIJINAN ( BALIS )
REGISTRASITE
RIN
TE
GR
AS
I
A S P A K
E-WATCH
E-KATALOG
PENGEMBANGANASPAK
20
ROAD MAP ASPAK
22
2015
2016
2017
2018
2019
Start 2008
ENTERPRISEASPAK
•Update StandarAcuan Puskesmassesuai PMK 75 2014•Update StandarAcuan RS sesuai PMK 56 2014
•Interoperability dengan AplikasiLain dg Unit Utama Lain•Interoperability dengan SIM-BPFK, modul kalibrasi, Balis, Bapeten, Pengawasan Alkes e-watch
• PMK Tentang ASPAK•Penyusunan Master Plan/Business Proses Enterprise ASPAK•Modul Informasi data Vendor Alkes•Update Standar Acuan Labkes dan Klinik
• Pengembangan Enterprise ASPAK, Menjadi AplikasiBidang SPA di KementerianKesehatan•Upgrading Infrastruktur•PenyempurnaanNomenklatur SPA•Update Standar AcuanApotek, Optik dan FasyankesLainnya•Interoperability denganAplikasi e-katalog danSABMN
ERP, ASPAK terkoneksi kesemua data di bidangkesehatan, menyimpan, mengelola, memberikaninformasi yang diperlukanuntuk perencanaan, kebijakan di bidang SPA
Gambar : Infografis Peta Jalan Pengembangan ASPAK 2015-2019
21
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan
rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator program dalam Rencana Strategis
sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan masing-masing indikator yang telah
direncanakan. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh informasi
pencapaian indikator yang menjadi dasar perencanaan program dan strategi pada tahun
berikutnya yang lebih berhasil guna dan berdayaguna.
Akuntabilitas kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki program
dan kegiatan dalam rangka mendukung outcome Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan, yaitu diarahakan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang
hal ini direpresentasikan dengan kinerja pencapaian akreditasi fasilitas kesehatan baik
Puskesmas dan Rumah Sakit hingga 2019 sesuai indikator dalam RPJMN 2015-2019 yaitu :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi, dan
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
Untuk mencapai target yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
menyusun rencana aksi 2015-2019 untuk menterjemahkan indikator lebih teknis dan
operasional bagi Unit Eselon 2 di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan. Peta strategis
dalam rencana aksi tergambar dalam peta strategis dibawah ini.
22
Gambar : Peta Strategi (Rencana Aksi)
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2015-2019
23
Berdasarkan tujuan diatas, tugas dan fungsi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yaitu menunjang penguatan dalam hal pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat
kesehatan sesuai dengan standar guna mendukung pencapaian akreditasi fasilitas
kesehatan. Hubungan tata kerja Unit Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan seperti terlihat pada skematik di bawah ini:
Gambar : Tata Kerja Ditjen Yankes
Berdasarkan hubungan tata-kerja tersebut di atas, maka indikator program
fasilitas pelayanan kesehatan tahun 2015 – 2019 yaitu menyiapkan fasilitas kesehatan agar
memenuhi standar sarana prasarana dan alat kesehatan. Indikator program fasilitas
pelayanan kesehatan yaitu:
1. Jumlah RS Rujukan Regional dan Propinsi yang memenuhi sarana prasarana dan alat
kesehatan (SPA) sesuai standar.
2. Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya.
3. Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA)
sesuai standar.
4. Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dengan kriteria khusus (RSUD diluar RS
Rujukan Regional, Provinsi dan Nasional).
DIT. PKP
DIT .PKR
DIT. KESTRAD
DIT.
FASYANKES DIT. MAY
KEPATUHAN FASYANKES TERHADAP STANDAR INPUT DAN
PROSES
PEMENUHAN
KEBUTUHAN
SARPRAS
FASYANKES
PENYELENGGARAAN
YANKES
MEMPERSIAPKAN
FASYANKES SIAP
DIAKREDITASI
PEMETAAN/
REGISTRASI
FASYANKES
MUTU PELAYANAN KESEHATAN
24
5. Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang
Mampu Memberikan Pelayanan sesuai Standar.
6. Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center.
Indikator Nomor 5 & 6 merupakan inisiatif / usulan baru yang sangat penting
sebagai penunjang indikator Nomor 1 s.d 4 dalam hal meningkatkan supply side institusi
Penjaminan Mutu. Harapannya bahwa pemenuhan standar sarana prasarana dan alat
kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan akan tercapai baik secara kuantitatif maupun
kualitiatif.
Berdasarkan tupoksi, tata kerja dan indikator program fasilitas pelayanan
kesehatan, maka Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyusun peta strategi
sebagai acuan rencana aksi program fasilitas pelayanan kesehatan tahun 2015-2019:
Gambar : Peta Strategi (Rencana Aksi) Program Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2015-2019
25
Peta Stategis Program Fasilitas Pelayanan Kesehatan disusun untuk mengurai isu-
isu atau variabel terkait sekaligus melihat korelasi dalam kerangka mendukung sasaran
yang ditetapkan. Peta Strategi Program Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat membantu
mengembangkan framework yang logis sebagai acuan dalam menyusun strategi,
program/kegiatan utama dan antara dari mulai sumber daya (input), proses strategis,
output hingga outcome.
Berdasarkan dengan peta strategi di atas, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
menterjemahkan setiap komponen kedalam bentuk program dan kegiatan tahun 2017.
Adapun hubungan program dan kegiatan tahun 2017 dalam konteks framework peta
strategis sbb:
Tabel
Akuntabilitas Peta Strategi Fasyankes dengan Kegiatan Tahun 2017
NO KOMPONEN PETA STRATEGI KEGIATAN 2017
I Penguatan sumber daya Realisasi kegiatan
1 Tersedianya SDM Kompeten &
Berbudaya Kinerja
Pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi staf
dan pejabat Dit. Fasyankes.
2 Tersedianya Regulasi Standar SPA
Fasyankes
Penyusunan NSPK tahun 2017 :
1. Pedoman standarisasi spesifikasi
peralatan kesehatan di Puskesmas
2. Pedoman Standarisasi laboratorium
kalibrasi rumah sakit
3. Penyusunan modul pelatihan
pemeliharaan SPA Puskesmas
4. Penyusunan standar bangunan
(prorotype) Puskesmas Perbatasan dan
daerah tertinggal.
3 Tersedianya data distibusi,
pemenuhan & gap SPA di fasyankes
Penyediaan data distribusi dan penilaian gap
SPA di fasyankes melalui sistem ASPAK.
Tahun 2017 dilaksanakan kegiatan :
26
1. Workshop Validasi Data ASPAK serta
perencanaan Kebutuhan Pemenuhan
Standar dan Akreditasi melalui dana
dekonsentrasi.
2. Pengembangan dashboard ASPAK yang
lebih fungsional termasuk sistem GIS
II Proses Strategis Realisasi kegiatan
1 Tersedianya sistem rujukan
pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi
SPA
Sistem rujukan pemeliharaan dikembangkan
untuk memperkuat fungsi pemeliharaan di
fasyankes melalui pembentukan institusi/uni
RMC, unit kalobrasi RS, sister Lab maupun
perizinan. Hal ini sangat penting sehingga
diusulkan dalam indikator inisiatif baru yaitu
mendorong terbentuknya RMC di Dinas
Provinsi, dan peningkatan kualitas institusi
pengujian dan kalibrasi. Tahun 2017
dilaksanakan:
1. Penguatan peran Dinas Kesehatan dalam
pengujian dan kalibrasi dan pembinaaan
jejaring laboratorium.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis institusi
penguji alat kesehatan, termasuk
pembinaan perizinan.
2 Terwujudnya Sistem Pengelolaan/
Manajemen Fasilitas Kesehatan di
fasyankes
Tujuan strategi ini untuk meningkatkan
kemampuan manajemen dalam melakukan
pengelolaan SPA. Pada tahun 2017
dilaksanakan kegiatan:
1. Workshop Prasarana Pengelolaan
Limbah B3 dalam rangka Akreditasi RS
2. Workshop Manajemen Fasilitas dan
Keselamatan peralatan Medis dan Utilitas
3. Bimbingan teknis fasilitas pelayanan
kesehatan laboratorium kesehatan.
27
4. Pelaksanaan Rakontek Pengelolaan SPA
Rumah Sakit (bagi Dinas Kesehatan
Provinsi sebgai pembina wilayah)
3 Terwujudnya integrasi sistem
pengawasan SPA pre-market dan post
market
Produk sarana, prasarana dan alat kesehatan
dapat dijamin keandalan, kemanan dan
keselamatannya melalui siklus life cycle
produk dari mulai diproduksi hingga
penghapusan. Untuk itu, perlu ada kolaborasi
pemegang program antara Ditjen Yankes
(post market) dengan Ditjen Farmalkes (pre
market). Yang dilakukan tahun 2017 :
1. Implementasi integrasi data ASPAK
dengan sistem pengawasan alat
kesehatan (e-watch) yang dikembangkan
Ditjen. Farmalkes.
2. Kegiatan investigasi kejadian tidak
diinginkan (KTD) alat kesehatan di
fasilitas kesehatan.
Melalui kegiatan diatas, Kemenkes dapat
memantau dan mengawasi keandalan,
kemanan dan keselamatan produk secara
komprehensif.
4 Terwujudnya sistem kolaborasi
pendidikan tenaga kesehatan SPA
Terwujudnya sistem kolaborasi pendidikan
tenaga kesehatan SPA dengan pelayanan
merupakan kunci sukses pelaksanaan
program. Hal ini terutama mengatasi
keterbatasan lulusan / supply side tenaga
fisikawan medis dan juga tenaga
elektromedik di fasilitas kesehatan.
Disamping itu, Dit. Fasyankes bersama
profesi memberikan program kurikulum
pengembangan program studi dan tahun
2017 ditunjuk sebagai pembina dan penilai
28
jabfung profesi radiografer, dan tenaga
elektromedik (SK Dirjen Yankes No.
HK.02.02/I/4013/2017 tgl 19 September 2017
ttg Tim Pembentukkan Tim Pelaksana Uji
Tingkat Pusat Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional Kesehatan Perawat, Perawat Gigi,
Perekam Medis, Radiografer, Teknisi
Elektromedis Tahun 2017-2020.
5 Terwujudnya program inovasi
pengembangan SPA (green, teknologi
sistem informasi)
Program inovasi sangat diperlukan sebagai
strategi untuk meningkatkan kinerja program
dan hasil. Adapun inovasi yang dilaksanakan
tahun 2017:
1. Implementasi Lomba Green Hospital 2017.
Dimana program ini mempopulerkan
rumah sakit ramah lingkungan dan efisien
dalam penggunaan sumber daya.
Dikembangkan dalam bentuk lomba yang
kreatif sehingga diharapkan mendorong
rumah sakit lain untuk menerapkan
prinsip-prinsip Green Hospital.
2. Pemanfaatan sistem informasi dalam hal
ini mengembagkan validitas data ASPAK.
3. Pengembangan Prototype Puskesmas
Perbatasan yang modern dan iconic. Hal
ini sangat strategis sehingga mengubah
tampilan dan fungsi fasilitas kesehatan
lebih layak dibanding negara tetangga.
6 Optimalisasi penilaian teknologi dalam
pemenuhan barang & jasa e-katalog
dan KPS
Dalam penerapan penilaian teknologi:
1. Dit Fasyankes bekerja sama dengan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dalam menilai produk
pengolah limbah ramah lingkungan.
Dalam hal ini, terutama diarahakan pada
29
rekomendasi produk yang masuk dalam
E-Katalog.
2. Begitu pula dengan alat kesehatan, Dit
Fasyankes bersama dengan Ditjen
Farmalkes melakukan pengkajian
terhadap alat kesehatan yang masuk ke
indonesia melalui Ijin Edar dan SAS.
Untuk menambah referensi dalam
pengkajian, tahun 2017 Dit Fasyankes
berlangganan jurnal Healthcare Product
Comparison System (HPCS) dan
Association for the Advancement of
Medical Instrumentation handbook.
3. Dalam proses E-Katalog, Dit Fasyankes
secara aktif terlibat dalam proses
penilaian dimana menjadi anggota
Kelompok Kerja bersama-sama LKPP (ST
Deputi Bidang Monitoring – Evaluasi &
Pengembangan Sistem Informasi No.
3355/D.2/SPT/06/2017 tgl 13 Juni 2017).
7 Terwujudnya pengembangan
sertifikasi kompetensi bagi penyedia /
konsultan
Sistem sertifikasi sedang dikembangkan
dengan proses terbentuknya asosiasi.
8 Terwujudnya Kemitraan LS/LP
(Bapeten, KLH dsb) yg berdaya guna
dlm strategi pemenuhan persyaratan
teknis SPA & lingkungan
Bentuk kemitraan lintas sektor / lintas
program tahun 2017 yaitu:
1. Sinkronisasi penguatan fasilitas
kesehatan Puskesmas wahana DLP.
2. Penanaganan permasalahan teknis pada
kejadian sentinel di fasyankes
(kebakaran, lift anjlok dsb)
3. Implementasi Nota Kesepahaman antara
Bapeten dan Kementerian Kesehatan
tentang Pembinaan dan Pengawasan
30
Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang
Kesehatan
(No.HK.03.01/MENKES/106/2017).
4. Kemitraan dengan LKPP dalam proses
penilaian dan kebutuhan produk E-
Katalog.
5. Integrasi sistem post market Ditjen
Yankes dengan pre-market yang
dikembangkan Ditjen Farmalkes.
6. Pertemuan evaluasi SPA di Sarkes CTKI,
melibatkan Ditjen Kesmas, asosiasi,
BNP2TKI, dan Pemda.
9 Terwujudnya Sistem perencanaan
anggaran pemenuhan SPA yang
terintegrasi
1. Penerapan integrasi ASPAK dan sistem
perencanaan (eplanning) dalam proses
usulan anggaran bersumber DAK/APBN.
2. Desk perencanaan sarana, prasarana dan
alat pada DAK Penugasan, Afirmasi dan
Reguler.
10 Tertatanya sistem perizinan fasyankes
tk. Pertama, kedua dan ketiga yang
terintegrasi
1. Pembinaan Sarkes Pemeriksa CTKI
2. Integrasi data sistem registrasi RS Ditjen
Yankes (RS Online) dengan ASPAK.
3. Implementasi perizinan institusi
pengujian dan kalibrasi.
III Output Realisasi Kegiatan
1 Terwujudnya pemenuhan SPA Sesuai
Standar
Output dari program fasyankes yaitu
terpenuhinya sarana, prasarana dan alat
kesehatan sesuai standar baik kuantitas
maupun kualitasnya. Mengacu pada
kebijakan program Ditjen Yankes, maka
tahun 2015-2019 sasaran pemenuhan standar
diarahakan pada Puskesmas (tertinggal,
perbatasan), RS Rujukan Nasional, Provinsi,
31
Regional, dan RS Kriteria Khusus. Untuk itu,
kegiatan pada tahun 2017 yaitu:
1. Percepatan pemenuhan standar sarana
prasarana dan alat kesehatan di
Fasyankes Prioritas (workshop)
2. Sosialisasi pedoman teknis
pembangunan dan peningkatan fungsi
puskesmas pebatasan
3. Pertemuan evaluasi pemenuhan standar
SPA bagi Puskesmas calon akreditasi
4. Monev Puskesmas tertinggal
5. Bimbingan teknis dan penilaian
pemenuhan SPA di fasyankes rujukan.
2 Terwujudnya ketercukupan jumlah
dan distribusi fasyankes
Selain mendorong pemenuhan standar
fasilitas kesehatan, Dit. Fasyankes dalam
upaya pemerataan distribusi fasilitas
kesehatan diantaranya mendirikan RS UPT
baru di Maluku (Ambon), Selain itu maupun
pemenuhan sarana alat dan ambulans dalam
mendukungan kebijakan dan kegiatan
nasional lainnya. Adapun kegiatan tahun 2017
yaitu:
1. Pengadaan ambulans transport untuk
peningkatan akses dan mutu pelayanan
kesehatan primer di Puskesmas (Papua)
2. Pemenuhan peralatan kesehatan
puskesmas (Set Lensa uji coba untuk
refraksi mata dan EKG)
3. Kegiatan penyusunan dan review
dokumen perencanaan Pembangunan RS
UPT (baru) di Maluku
4. Manajemen Penyiapan Public Health
Improvement
32
5. Dukungan pemenuhan Ambulans Gawat
Darurat Asian Games.
OUTCOME
Fasyankes Yang Terstandar dan Siap Akreditasi
Berdasarkan framework peta strategis Program Fasilitas Pelayanan Kesehatan
diharapkan tergambar benang merah terhadap realisasi kegiatan yang dilaksanakan,
dengan sasaran program dan indikator yang telah ditetapkan baik oleh Direktorat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, maupun dalam kerangka mendukung indikator program Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan keseluruhan.
Yang digunakan untuk mendukung akuntabilitas penilaian kinerja program yaitu
bersumber data kuantitatif Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK),
tersedianya anggaran (DAK, APBN dsb) dalam rangka pemenuhan SPA sesuai standar,
serta kualitas kegiatan yang dilaksanakan oleh subdirektorat terkait (jumlah peserta,
ketepatan peserta, kualitas materi dsb).
3.1. PENCAPAIAN HASIL KINERJA
Tabel
Target Indikator dan Capaian Program Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN
1 Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
standar
130
RS
129
RS
2 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan
sarana prasarananya
14
RS
14
RS
3 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana dan
prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
2800
Puskesmas
3210
Puskesmas
4 Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan
dengan kriteria khusus
97
RS
97
RS
33
5 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi
Penguji Fsilitas Kesehatan yang memberikan
pelayanan sesuai standar
10
Unit
21
Unit
6 Jumlah Dinas Kesehatan Propinsi yang
mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
3
Dinkes
6
Dinkes
3.1.1. Strategi pelaksanaan kegiatan
Pengukuran Kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang
dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator
kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui
sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu Januari sampai dengan
Desember 2017.
Pengukuran pencapaian sasaran dilihat :
a. berdasarkan kualitas pelaksanaan kegiatan Program Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang penjabarannya dilaksanakan oleh sub-direktorat setiap tahun
anggaran dan kaitannya dalam menunjang pencapaian indikator terkait.
b. berdasarkan perhitungan pencapaian target indikator Rencana Strategis
program Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Perhitungan mengacu pada definsi
operasional yang ditetapkan.
c. berdasarkan tingkat pencapaian kuantitatif pemenuhan standar sarana
prasarana dan peralatan kesehatan baik di Puskesmas, Rumah Sakit dan fasilitas
pelayanan kesehatan lainnya melalui Aplikasi Sarana Prasarana dan Peralatan
Kesehatan atau ASPAK.
d. Berdasarkan ketersediaan anggaran di fasilitas kesehatan yang memadai dalam
kaitannya bahwa ketersediaan anggaran perlu dikawal dalam rangka
pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat kesehatan, baik bersumber DAK
maupun sumber lainnya
Dalam pengukuran kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan diuraikan
berdasarkan Indikator Renstra dan Renja-KL, untuk mencapai sasaran dimaksud beberapa
34
kegiatan telah dilaksanakan dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan
pada Direktorat Fasilitas kesehatan seperti dinyatakan pada bab sebelumnya, dibagi
dalam 2 kategori yaitu :
1. Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan permenkes 64 tahun 2015 yaitu
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan
2. Mendorong pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan
sesuai standar.
Berikut adalah infografis tentang gambaran kegiatan Direktorat fasilitas Pelayanan
Kesehatan dalam pencapaian target indikatornya. Kegiatan pemenuhan standar
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar : Infografis Pelakasanaan Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Standar SPA di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
DESK/PEMBAHASAN USULAN SPA
MELALUI DAK FISIKSOSIALISASI &
PENGEMBANGAN APLIKASI
ASPAK
RAKONTEK LINTAS
SEKTOR
WORKSHOP PERSIAPAN
PEMENUHAN SPA DANA DAK
FISIK
BIMTEK /MONEV SPA
FASYANKES
1. Melalui Dana Dekon
2. Pengembangan fungsionalitas ASPAK
3. Integrasi ASPAK dgn E-Watch, BALIS, SIM
BPFK
1. Pada pertemuan penyusunan RKA-KL (Pagu
sementara, definif dan indikatif)
2. Menilai kelayakan harga, jenis, spesifikasi &
utilitas SPA
3. Pembahasan prioritas pemenuhan SPA
1. Pembinaan pengelolaan limbah RS pada nilai PROPER
Merah-Hitam
2. Desk persyaratan perizinan Insinerator
3. Sosialisasi NSPK & persyaratan teknis lintas sektor
lainnya (BAPETEN, Dinas PU, Damkar dsb)
1. Dilaksanakan terintegrasi
2. Verifikasi Data ASPAK & penilaian kualitas pengelolaan SPA
Fasyankes
3. Integrasi pada proses akreditasi (workshop, survey simulasi)
4. Pembinaan perizinan operasional (perpanjangan / Baru)
1. Dilaksanakan di 3 Wilayah/Regional
2. Workshop standar MFK dalam mendukung
akreditasi
PERHITUNGAN TOTAL COST PEMENUHAN
GAP SPA TK NASIONAL (CEILING) ON TOP
1. Dasar pengalokasian Pagu Nasional Bid Kes
2. Dasar perencanaan prioritas program Menu DAK
3. Data base unit cost SPA Fasyankes
35
Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan diarahkan kepada
upaya pembinaan dan pengelolaan SPA sesuai tugas pokok fungsinya serta mendorong
fasilitas kesehatan untuk pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan
standar. Secara skematis upaya yang dilakukan tingkat pusat adalah adalah Penyusunan
NSPK, Workshop, Rapat Koordinasi Teknis, Pendampingan/Bimbingan Teknis, Monitoring
dan Evaluasi, Sosialisasi dan Advokasi, Pengadaan Barang dan Jasa mendukung program,
Dukungan Manajemen/Kesekretariatan.
Adapun kegiatan yang dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah yaitu
pembinaan dan pemenuhan sumber daya fisik melalui anggaran Dekonsentrasi dan Dana
Alokasi Khusus (DAK). Sinergi dan koordinasi ini diharapkan dapat memberikan daya
ungkit untuk peningkatan pemenuhan standar yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan
prioritas nasional.
3.1.2. Strategi Pendanaan
Pelaksanan kegiatan dalam pencapaian indikator tidak dapat dilepaskan
pada kebutuhan anggaran. Strategi dalam pendanaan sangat diperlukan
mengingat untuk pemenuhan SPA sesuai standar di Fasyankes tidak bisa
hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Pemenuhan SPA di Fasyankes di dapatkan dari berbagai sumber seperti,
APBN, APBD, BLU, Dana Alokasi Khusus, Hibah Luar Negeri, Dana
Dekonsentrasi dan lain sebagainya. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
berperan dalam pembinaan teknis pemanfaatan anggaran untuk pemenuhan
SPA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3.2. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA
Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Indikator kinerja
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah :
3.2.1. Pencapaian Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana
prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
36
Definisi Operasional :
Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana prasarana
dan alat (SPA) sesuai standar adalah 110 RS Rujukan Regional dan 20 RS
Rujukan Provinsi melalui ketetapan SK Dirjen BUK NO. HK.02.03/I/0363/2015
yang mendapatkan alokasi APBN/DAK dalam rangka pemenuhan standar
sarana, prasarana dan alat kesehatan dan ditunjukkan adanya peningkatan
pemenuhannya (tidak kumulatif).
Cara perhitungan :
110 RS Rujukan Regional dan 20 RS Rujukan Provinsi yang mendapatkan dana
APBN/DAK dan diukur peningkatan/pemenuhan SPA-nya.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian indikator ini,
meliputi;
a. Mengawal usulan perencanaan RS Rujukan Regional dan Provinsi
prioritas mendapatkan alokasi DAK Fisik Penugasan dalam rangka
pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan.
b. Pembahasan usulan DAK Rumah Sakit Rujukan Regional dan Provinsi
pada saat desk/Rakontek DAK. Kegiatan ini untuk menjamin agar dana
DAK yang diterima oleh RS sesuai dengan kebutuhan prioritas. Catatan
untuk RS Rujukan Regional & Provinsi daerah DKI dipenuhi hanya melalui
APBD (tidak melalui DAK).
c. Setelah memastikan ketersediaan anggaran, maka untuk meningkatkan
kualitas pengelolaan dari fisik yang dibeli/dipenuhi dilaksanakan
Workshop Manajemen Fasilitas dan Keselamatan Peralatan Medis dan
Utilitas, dan
d. Pelaksanaan bimbingan teknis pemenuhan Standar SPA di Rumah Sakit
Rujukan.
37
Sampai dengan 31 Desember 2017, pencapaian target indikator sebanyak 129 RS
terdiri dari 109 Rumah Sakit Rujukan Regional, dan 20 Rumah Sakit Rujukan Provinsi
terpenuhi, dari target 130 Rumah Sakit. Realisasi indikator Jumlah RS Rujukan
Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA)
sesuai standar sebesar 99,2% atau 129 dari 130 RS. Capaian ini dikonfirmasi secara
objektif dengan peningkatan prosentase pemenuhan sarana prasarana dan alat
kesehatan di RS Rujukan Regional dan Provinsi berdasarkan data ASPAK Tahun
2017 dan Tahun 2018.
Rumah sakit Rujukan Regional yang tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik 2017 yaitu
RSUD Embung Fatimah Batam. Hal tersebut disebabkan satker yang bersangkutan
tidak mengusulkan DAK. Berdasarkan data ASPAK tahun 2017 dan tahun 2018,
RSUD Embung Fatimah Batam tidak menunjukkan adanya peningkatan
pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan.
3.2.2. Pencapaian Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
prasarananya :
Definisi Operasional :
Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya adalah
14 RS Rujukan Nasional melalui Keputusan Menkes (Kepmenkes No. HK.
02.02/MENKES /390/2014) yang mendapatkan dana APBN/DAK dan
100 100
16.36
100 100
16.36
0
20
40
60
80
100
120
SARANA PRASARANA ALKES
Perbandingan Kelengkapan SPA RS Embung Fatimah Batam Tahun 2017 dan 2018
TAHUN 2017
TAHUN 2018
38
ditunjukkan adanya peningkatan kualitas sarana prasarananya (tidak
kumulatif).
Cara Perhitungan :
14 Rumah Sakit Rujukan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor HK02.02/MENKES/390/2014 tanggal 17 Oktober
2014 tentang Pedoman Penetapan RS Rujukan Nasional yang mendapat dana
APBN/DAK yang diukur peningkatan kualitas sarana dan prasarananya.
Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian indikator ini
pada tahun 2017 yaitu:
a. Mengawal usulan perencanaan RS Rujukan Nasional untuk prioritas
mendapatkan alokasi DAK Fisik Penugasan dalam rangka pemenuhan
standar sarana prasarana dan alat kesehatan.
b. Pembahasan usulan DAK Rumah Sakit Rujukan Nasional pada saat desk /
Rakontek DAK. Kegiatan ini untuk menjamin agar dana DAK yang
diterima oleh RS sesuai dengan kebutuhan prioritas. Catatan untuk RS
Rujukan Nasional yang mendapatkan dana DAK yaitu 4 (empat) RS miliki
Pemerintah Daerah. Sedangkan 10 RS Rujukan Nasional lainnya milik UPT
Kementerian Kesehatan mendapatkan dana APBN (Belanja Modal).
c. Setelah memastikan ketersediaan anggaran, maka untuk meningkatkan
kualitas pengelolaan dari fisik yang dibeli/dipenuhi dilaksanakan
workshop pengelolaan oleh Dit. Fasyankes. Sehubungan banyaknya
masalah atau isu terkait pengelolaan limbah B3 di rumah sakit, maka
temah workshop yang diangkat bagi RS Rujukan Nasional yaitu terkait
dengan Workshop Prasarana Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka
akreditasi Rumah Sakit.
d. Untuk memenuhi jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
prasarananya dicapai dengan anggaran DAK dan memantau
perencanaan pengembangan rumah sakit, melakukan pembinaan
melalui kegiatan Bimbingan Teknis, serta monitoring dan evaluasi.
39
Dari 14 RS Rujukan Nasional, 4 (empat) RS milik pemerintah daerah yaitu
RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, RSUD Soedarso Pontianak, RSUD
dr. Soetomo Surabaya dan RSUD Dok II Jayapura. Sedangkan 10 RS Rujukan
Nasional lainnya merupakan UPT Kementerian Kesehatan yang memiliki
anggaran sebagai satuan kerja berasal dari Belanja Modal Kementerian
Kesehatan, maupun Badan Layanan Umum (BLU).
Realisasi Indikator Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
prasarananya sampai dengan Desember 2017 yaitu 100% atau seluruh 14 RS
Rujukan Nasional. Berdasarkan data ASPAK Tahun 2017 dan Tahun 2018,
secara kuantitatif, terjadi peningkatan prosentase pemenuhan Sarana
Prasarana dan Alat Kesehatannya.
3.2.3. Pencapaian Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana dan
alat (SPA) sesuai standar :
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 jumlah puskesmas yang telah
memenuhi sarana, prasarana dan alat sesuai dengan standar sebanyak 3210
puskesmas. jumlah ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar
2800 puskesmas. (terlampir)
Pencapaian indikator tersebut dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang
memenuhi standar sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 dengan batas minimal
sebesar 60%. Presentase pemenuhan tersebut berdasarkan data aspak
dengan memperhatikan proporsi dari sarana, prasarana dan alat. Rincian
besarnya proporsi dari masing masing komponen tersebut yaitu 50% untuk
sarana, 10% untuk prasarana dan 40 % untuk alat.
Untuk mewujudkan pencapaian indikator tersebut di atas dilakukan dengan
berbagai upaya yaitu :
a. Standarisasi spesifikasi peralatan kesehatan di Puskesmas
b. Percepatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan
(SPA) di Fasyankes prioritas (tertinggal, target akreditasi dan Sarkes
CTKI)
40
c. Pertemuan evaluasi pemenuhan standar SPA bagi puskesmas calon
akreditasi
d. Petemuan evaluasi SPA di sarkes CTKI
e. Penyusunan modul pelatihan pemeliharaan SPA di Puskesmas
f. Workshop validasi Data ASPAK serta perencanaan kebutuhan
pemenuhan standar dan akrditasi
g. Manajemen penyiapan Public Health Improvment
Rincian jumlah puskesmas yang sesuai standar sampai bulan Desmber 2017
terdapat di dalam lampiran.
3.2.4. Pencapaian Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria
khusus
Definisi Operasional :
Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus
adalah Rumah Sakit Daerah kelas C dan D (RS di luar RS Rujukan Regional dan
Provinsi) dengan kriteria akreditasi khusus yang ditingkatkan sarana,
prasarana, dan alat kesehatannya melalui DAK/TP (untuk mendorong
pencapaian akreditasi).
Cara perhitungan :
Jumlah RS Daerah kelas C dan D yang mendapatkan alokasi DAK dalam
rangka pemenuhan standar sarana-prasarana dan alat kesehatan.
Pada penetapan RS Rujukan (Regional, Provinsi dan Nasional) dilaksanakan
melalui ketetapan Menteri atau Dirjen dan sasaran tidak berubah setiap
tahunnya. Sedangkan untuk RS Kriteria Khusus, sasaran rumah sakitnya
setiap tahun berubah/bergerak sesuai dengan prioritas yang akan
ditingkatkan sarana prasarana dan alat kesehatannya dan disiapkan
mendapatkan akreditasi (kriteria khusus). Pada tahun 2017, telah
direncanakan 97 RSUD kriteria khusus untuk mendapatkan alokasi DAK fisik
reguler dalam rangka peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatannya.
41
Untuk memenuhi jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan
kriteria khusus di capai dengan kegiatan :
a. Pemetaan RSUD Kelas C dan D yang belum terkreditasi dan belum
mendapatkan alokasi DAK sebelumnya (azas pemerataan), serta RS
tersebut telah direncanakan akan dilakukan pembinaan akreditasi (oleh
Dit. Mutu dan Akreditasi).
b. Mengawal usulan perencanaan RSUD yang telah ditetapkan untuk
prioritas mendapatkan alokasi DAK Fisik Reguler dalam rangka
pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan.
c. Untuk meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan DAK fisik yang
diterima oleh RSUD, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis SPA
Rumah Sakit yang melibatkan seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dalam
upaya mengawal implementasi DAK fisik dan capaian akreditasinya.
d. Pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis, serta
monitoring & evaluasi.
Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh RSUD Kriteria Khusus tahun 2017
mendapatkan alokasi DAK Fisik Reguler baik sarana pelayanan rujukan
maupun prioritas daerah. Total anggaran DAK sebesar Rp. 534.439.484.000,-
bagi 97 RSUD Kriteria khusus. Adapun Daftar RS Daerah yang memenuhi
standar dan dengan kriteria khusus yaitu:
NO NAMA DAERAH NAMA RS KELAS
1 Kab. Aceh Besar RSUD Kabupaten Aceh Besar C
2 Kab. Aceh Tenggara RSU H. SAHUDIN KUTACANE C
3 Kab. Simeulue RSUD Simeulue C
4 Kota Sabang RSU Kota Sabang D
5 Kab. Gayo Lues RSUD Gayo Luwes C
6 Kab. Aceh Barat Daya RSU Teungku Peukan C
7 Kab. Aceh Jaya RSUD Teuku Umar Kabupaten
Aceh Jaya D
42
NO NAMA DAERAH NAMA RS KELAS
8 Kab. Nagan Raya RSUD Nagan Raya C
9 Kab. Aceh Tamiang RSUD Tamiang C
10 Kab. Pidie Jaya RSUD PIDIE JAYA C
11 Kota Subulussalam RSUD Kota Subulussalam C
12 Kab. Asahan RSU H.Abd.Manan Simatupang,
Kisaran C
13 Kab. Dairi RSU Sidikalang C
14 Kab. Langkat RSU Tanjung Pura C
15 Kab. Mandailing Natal RSUD dr. Husni Thamrin D
16 Kota Tanjung Balai BPRSU Dr. Tengku Mansyur C
17 Kab. Pakpak Bharat RSUD Salak Kab.PakPak Bharat C
18 Kab. Serdang Bedagai RSUD Sultan Sulaiman Syariful
Alamsyah C
19 Kab. Samosir RSU Dr Hadrianus Sinaga C
20 Kab. Batu Bara RSUD BATU BARA C
21 Kab. Padang Lawas RSUD Sibuhuan C
22 Kab. Padang Lawas Utara RSUD Gunung Tua C
23 Kab. Labuhan batu Selatan RSUD Kota Pinang C
24 Kab. Labuhan batu Utara RSUD KABUPATEN AEK
KANOPAN C
25 Kab. Lima Puluh Kota RSUD dr. ACHMAD DARWIS C
26 Kab. Agam RSUD Lubuk Basung C
27 Kab. Solok RSUD Arosuka,Solok C
28 Kota Payakumbuh RSUD Dr Adnaan WD C
29 Kota Sawah lunto RSU Sawah Lunto C
30 Kab. Indragiri Hilir RSU Puri Husada Tembilahan C
31 Kab. Kuantan Singingi RSUD Teluk Kuantan C
32 Kab. Rokan Hulu RSUD Rokan Hulu C
33 Kab. Batang Hari RSUD HAMBA Batang Hari C
43
NO NAMA DAERAH NAMA RS KELAS
34 Kab. Ogan Komering Ilir RSU Kayuagung C
35 Kota Pagar Alam RSUD Basemah Kota Pagar
Alam D
36 Kota Lubuk Linggau RSUD Siti Aisyiah C
37 Kab. Ogan Ilir RSUD Kabupaten Ogan Ilir D
38 Kab. Ogan Komering Ulu
Selatan
RSUD Muaradua Belum
Ditetapkan
39 Kab. Empat Lawang RSUD Tebing Tinggi Kab. Empat
Lawang
Belum
Ditetapkan
40 Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir
RSUD Talang Ubi D
41 Kab. Kaur RSUD Kaur C
42 Kab. Lebong RSUD Lebong D
43 Kab. Bengkulu Tengah RSUD Bengkulu Tengah D
44 Kab. Lampung Selatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM C
45 Kab. Lampung Tengah RSUD Demang Sepulau Raya C
46 Kab. Lampung Utara RSU May Jen HM Ryacudu C
47 Kab. Tanggamus RSUD Kota Agung C
48 Kab. Pesawaran RSUD Pesawaran C
49 Kab. Majalengka RSUD Majalengka C
50 Kab. Tasikmalaya RS SINGAPARNA MEDIKA
CITRAUTAMA C
51 Kab. Karanganyar RSUD Karanganyar C
52 Kab. Madiun RSUD Caruban, Kab.Madiun C
53 Kab. Ngawi RSU Dr. Soeroto Ngawi C
54 Kab. Probolinggo RSU Waluyo Jati Kraksaan C
55 Kab. Pontianak / Kab.
Mempawah
RSU Dr Rubini Mempawah C
56 Kab. Sekadau RSUD Kab.Sekadau C
44
NO NAMA DAERAH NAMA RS KELAS
57 Kab. Melawi RSUD Melawi D
58 Kab. Barito Selatan RSUD JARAGA SASAMEH C
59 Kab. Lamandau RSUD Lamandau D
60 Kab. Barito Timur RSUD Tamiang Layang C
61 Kota Banjarbaru RSUD Banjarbaru C
62 Kab. Hulu Sungai Tengah RSUD H Damanhuri Barabai C
63 Kab. Tabalong RSUD H. Badaruddin/Tanjung C
64 Kab. Balangan RSUD Balangan C
65 Kab. Tanah Bumbu RSUD dr. H. Andi Abdurrahman
Noor C
66 Kab. Kutai Barat RS Harapan Insan Sendawar C
67 Kab. Paser RSUD Panglima Sebaya C
68 Kab. Bolaang Mongondow RSUD Kabupaten Bolaang
Mongondow
Belum
Ditetapkan
69 Kab. Minahasa Selatan RSUD Amurang Belum
Ditetapkan
70 Kab. Luwu RSUD Batara Guru C
71 Kab. Luwu Utara RSU Andi Jemma Masamba C
72 Kab. Maros RSU Salewangeng Maros C
73 Kab. Pangkajene dan
Kepulauan
RSU Pangkep C
74 Kab. Takalar RSU H. Pajonga Dg.Ngale
Takalar C
75 Kab. Tana Toraja RSU Lakipadada Tana Toraja C
76 Kab. Muna RSU Raha C
77 Kab. Kolaka Utara RSUD H.M.Djafar Harun C
78 Kab. Konawe Utara RSUD Kab.Konawe Utara D
79 Kab. Buton Utara RSUD Buton Utara D
80 Kab. Kolaka Timur RSUD Kab Kolaka Timur D
45
NO NAMA DAERAH NAMA RS KELAS
81 Kab. Muna Barat RSUD KABUPATEN MUNA
BARAT D
82 Kab. Lombok Tengah RSUD Praya C
83 Kota Kupang RSUD S.K. Lerrik Kota Kupang C
84 Kab. Maluku Tenggara
Barat
RSUD Dr. P.P Magretti Saumlaki D
85 Kab. Seram Bagian Barat RSU Piru C
86 Kab. Seram Bagian Timur RSUD Kab.Seram Bagian Timur
(Bula) D
87 Kota Tual RSUD MAREN KOTA TUAL Belum
ditetapkan
88 Kab. Nabire RSUD Nabire C
89 Kab. Halmahera Barat RSUD Jailolo D
90 Kota Tangerang Selatan RSU Kota Tangerang Selatan C
91 Kab. Bangka Selatan RSUD Toboali Kab.Bangka
Selatan D
92 Kab. Belitung Timur RSUD Kab. Belitung Timur D
93 Kab, Bone Bolango RSUD Toto Kabila C
94 Kab. Karimun RSUD Karimun C
95 Kota Sorong RSU Sele Be Solu Sorong C
96 Kab. Bulungan RSUD Tanjung Selor C
97 Kab. Malinau RSUD Kabupaten Malinau C
3.2.5. Pencapaian Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji
Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional :
Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas
Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan sesuai standar adalah
Propinsi yang didorong memiliki Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi
46
Penguji Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan sesuai
standar.
Cara perhitungan :
Jumlah Propinsi yang memiliki Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi
Penguji Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan sesuai
standar.
Untuk memenuhi jumlah Propinsi yang memiliki Balai Pengujian Fasilitas
Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan
pelayanan sesuai standar dicapai dengan kegiatan :
a. Standarisasi laboratorium kalibrasi rumah sakit
b. Penguatan dinas kesehatan dalam pengujian dan kalibrasi
c. Bimbingan teknis institusi penguji alat kesehatan
d. Bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan laboratorium kesehatan
3.2.6. Pencapaian Jumlah Dinas Kesehatan Propinsi yang mengembangkan Unit
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
Definisi Operasional :
Jumlah Dinas Kesehatan Propinsi yang mengembangkan Unit Pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center adalah unit yang
didirikan oleh Pemda yang mampu memberikan pelayanan pemeliharaan
bagi Puskesmas & RSUD di wilayahnya (kumulatif).
Cara perhitungan :
Jumlah Dinas Kesehatan Propinsi yang mendapatkan alokasi DAK dalam
rangka mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintenance Center.
Untuk memenuhi jumlah Dinas Kesehatan Propinsi yang mengembangkan
Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance
Center dicapai dengan kegiatan :
a. Penguatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan jejaring laboratorium
47
3.2.7. Pencapaian Pemenuhan Sarana Prasarana dan Perlatan kesehatan di
Fasyankes
Definisi Operasional :
Merupakan indikator tambahan (penugasan) berupa pengadaan ambulance
untuk penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018.
Untuk Pemenuhan Sarana Prasarana dan Perlatan kesehatan di Fasyankes
dicapai dengan kegiatan :
a. Pengadaan Ambulans Gawat Darurat
3.2.8. Dukungan Manajemen
Dukungan manajemen berfungsi memberikan dukungan manajemen
pelaksanaan teknis padafasilitas pelayanan kesehatan, program atau
kegiatan ini dilakukan tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, lebih dari itu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang
bersih dan baik, dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran, tatakelola
keuangan, ketatausahaan organisasi.
a) Definisi Operasional dan Capaian
Untuk kegiatan dukungan manajemen program Pengelolaan Sarana
Prasarana dan Peralatan Kesehatan dalam mengawal indikator kinerja
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu :
1) Belanja Honor Pengelola Anggaran
2) Belanja Bahan Perkantoran
3) Belanja Perjalanan Dinas
4) Pencetakan dan Pengiriman Buku Pedoman
5) Inventarisasi Kekayaan Negara Proses Hibah
6) Pengadaan Konsultan Rencana Aksi Direktorat 2015 – 2019.
7) Alat Pengolah Data
8) Renovasi Ruangan Direktorat
9) Konsinyasi Perencanaan Program tahun 2016
10) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015
11) Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran SAI dan SIMAK BMN
48
12) Laporan Keuangan, Kegiatan Direktorat
3.3. ANALISIS KINERJA
Analisis Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan pencapaian
dalam aplikasi ASPAK. Secara ringkas, kerangka konsep manajemen data ASPAK
dapat dijelaskan pada infografis berikut ini :
Gambar : Kerangka Konsep Managemen Data ASPAK
Dari infografis di atas dapat dijelaskan, konsep manajemen data ASPAK dimulai
dari pengelola ASPAK di Fasyankes milik Pemerintah melakukan input data Sarana
Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) setiap kali ada perubahan. Input data dari Fasyankes
tersebut selanjutnya akan dilakukan validasi dan verifikasi data secara acak/sampling oleh
pengelola ASPAK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi atau oleh Unit Pusat di
Kemenkes (untuk RS Vertikal) minimal setiap 6 bulan sekali, yaitu dengan cara
membandingkan/menyesuaikan dengan data inventaris serta membandingkan dengan
kondisi riil di lapangan. Data ASPAK yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut
merupakan data Kondisi SPA riil di lapangan yang mampu memberikan informasi
kesenjangan (gap) dalam pemenuhan SPA. Informasi gap dalam pemenuhan SPA tersebut
menjadi konsep pikir perencanaan pemenuhan SPA yaitu menggunakan pengelolaan
keuangan dana APBD, APBN/DAK, dan sumber lain berdasarkan pengajuan oleh masing-
49
masing Fasyankes milik Pemerintah melalui Perencanaan Berbasis Elektronik (PBE)/E-
Planning, E-rengar. Apabila gap pemenuhan SPA di Fasyankes milik pemerintah telah
terpenuhi, maka manajemen data ASPAK ini akan diperluas cakupannya ke Fasyankes
milik Swasta.
Berdasarkan data ASPAK, dapat terlihat gambaran pencapaian pemenuhan sarana
prasarana dan alat kesehatan di RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional dari tahun
ke tahun. Sesuai dengan sasaran capaian di tahun 2017, data ASPAK diambil pada periode
awal tahun 2018 (kondisi 2017) dibandingkan dengan periode awal tahun 2017 dapat
dilihat pada grafik berikut ini :
Berdasarkan grafik diatas, terdapat peningkatan capaian pemenuhan (%) rata-rata
sarana prasarana dan alat kesehatan di RS Rujukan Provinsi dan Regional. Hal ini
merupakan realisasi dari alokasi DAK penugasan yang diterima oleh rumah sakit tahun
2017.
Untuk pencapaian pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di RS Rujukan
Nasional, dapat dilihat peningkatan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan
pada grafik berikut ini:
68.87
65.58
70.29
68.55
63
64
65
66
67
68
69
70
71
RS RUJUKAN PROVINSI (%) RS RUJUKAN REGIONAL (%)
RS RUJUKAN
Perbandingan Kelengkapan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Tahun 2017 dan 2018
Tahun 2017
Tahun 2018
50
Dua grafik di atas memperlihatkan peningkatan kelengkapan SPA RS Rujukan
Nasional antara kondisi awal 2017, dengan akhir 2017 (data diambil awal 2018). Hal
ini mencerminkan adanya peningkatan % pemenuhan SPA selama tahun 2017.
Sebagai contoh, data ASPAK di RSUP H. Adam Malik Medan terjadi peningkatan
kelengkapan prasarana dari 96,15% di awal tahun 2017 menjadi 100% di awal tahun
2018. Contoh lainnya, di RSUP Sanglah Bali terjadi peningkatan kelengkapan alat
100 100
88.64
100 100 100 10097.04
10094.53
100 100 99.51 100
96.15 98.08
76.92
10098.08
90.38 88.46
98.08
100
90.38
100
90.38
100 100
58.24
31.61
76.41
34.94
62.29
50.76
11.24
62.02
21.54 19.78
92.23
68.9
23.95
80.42
Kelengkapan SPA RS Rujukan Nasional Tahun 2017
SARANA PRASARANA ALAT KESEHATAN
100 10088.64
100 100 100 100 97.53 100 94.53 100 100 100 100100
98.0876.92
10098.08 90.38 88.46
98.08 100
90.38
100 100 96.15 100
58.24 56.72
98.3
40.84
62.252.9
11.24
62.2
46.56
19.78
92.23
52.46
68.72
83.73
Kelengkapan SPA RS Rujukan Nasional Tahun 2018
SARANA PRASARANA ALAT KESEHATAN
51
kesehatan dari 21,54% di awal tahun 2017 menjadi 46,56% di awal tahun 2018. Secara
keseluruhan, rata-rata % peningkatan SPA di 14 RS Rujukan Nasional dapat terlihat
pada grafik di bawah ini:
Begitu pula hasil pengukuran pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di
97 RSUD Kriteria Khusus. Pada table dibawah terlihat trend peningkatan
presentase pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di 97 RSUD kriteria
khusus selama tahun 2017. Data diambil dari kondisi awal sarana prasarana dan alat
kesehatan awal tahun 2017, dan awal 2017 (kondisi 2017)
Tabel
Grafik Peningkatan Pemenuhan SPA di 97 RS Kriteria Khusus
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Sarana Prasarana Alkes Rata-Rata
2016
2017
52
Secara umum, berdasarkan analisis ASPAK terlihat peningkatan SPA di rumah sakit
melalui penggunaan dana APBD atau dana DAK.
Maka dengan pola yang sama, diharapkan pada akhir tahun 2019 target
peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan dapat terpenuhi secara optimal.
Berdasarkan analisis data ASPAK, berikut ini ditampilkan perbandingan rata-rata
kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan di RS Rujukan baik Rujukan
Nasional, Rujukan Provinsi dan Rujukan Regional pada tahun 2017 dan tahun 2018.
Infografis Pemenuhan sarana prasaran dan peralatan Puskesmas Tahun 2017 :
Pe
me
nu
ha
n sta
nd
ar S
PA
> 6
0%
APBD/
DAK
APBD/
DAK
53
PROSENTASE PEMENUHAN SPA PUSKESMAS
PUSKESMAS S/DPERBANDINGAN % PEMENUHAN SPA PUSKESMAS PER
PROPINSI
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
>=80% <80-60% <60%
% PEMENUHAN SPA
DESEMBER 2017
4%
33%
62%
Pemenuhan > 80% Pemenuhan 80-60%
Pemenuhan < 60%
DATAASPAK S/D DES 2017
Infografis gambaran akses pengisian ASPAK di RS dan Puskesmas Tahun 2016 :
% puskesmas
dibawah standar
(<60%) > 70%
% puskesmas
dibawah standar
(<60%) 20% - 70%
% puskesmas
dibawah standar
(<60%) < 20%
54
100
99.6
100
100
72
100
100
100
100
100
100
15
100
100
100
100
100
100
100
100 100
100
97
100
100
100
100
100
96
100
100 100
99.4
99.6
9740 Puskesmas Puskesmas Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi Kemenkes
% Puskesmas Akses ASPAKAKSESIBILITAS ASPAK DI PUSKESMAS
Dalam proses validasi data berjenjang
43.5
19.9
37.9
37.9
57
70
46
70.8
56
28
20
17
38
53
21
50
100
38
87
71 40
65
79
45
80
50
73
53
69
31
58 79
45
99.6
% RS Akses ASPAKAKSESIBILITAS ASPAK DI RUMAH SAKIT
798 RS
PemerintahRSUD Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi Kemenkes
Dalam proses validasi data berjenjangBelum mencakup RS Swasta
55
3.4. KINERJA PENCAPAIAN KEGIATAN PENDUKUNG INDIKATOR
a. Pembangunan 124 Puskesmas perbatasan
Pembangunan puskesmas perbatasan berdasarkan pemanfaatan dana DAK
Afirmasi 2017 dengan kegiatan pembangunan gedung atau renovasi. Dari 124
puskesmas perbatasan 57 yang melaksanakan pembangunan gedung/renovasi
dan 53 puskesmas melaksanakan pembangunan puskesmas sesuai dengan
prototype yang dibuat oleh direktorat fasilitas pelayanan kesehatan.
56
3.5. KINERJA PENCAPAIAN KEGIATAN PENDUKUNG INDIKATOR
a. Pembangunan 124 Puskesmas perbatasan
Pembangunan puskesmas perbatasan berdasarkan pemanfaatan dana DAK
Afirmasi 2017 dengan kegiatan pembangunan gedung atau renovasi. Dari 124
puskesmas perbatasan 57 yang melaksanakan pembangunan gedung/renovasi
dan 53 puskesmas melaksanakan pembangunan puskesmas sesuai dengan
prototype yang dibuat oleh direktorat fasilitas pelayanan kesehatan.
57
b. Pengadaan Ambulans Gawat Darurat High Roof – Long Chasis ASIAN GAMES
Merupakan kegiatan pendukung indikator (penugasan) berupa pengadaan
Ambulans Gawat Darurat High Roof – Long Chasis untuk penyelenggaraan Asian
Games 2018. Kegiatan ini dilaksanakan atas usulan INASGOC atau Indonesia
Asian Games Organizing Committee (Surat Nomor 458/SG/PP-INASGOC/VI/2017)
pada tanggal 2 Juni 2017, serta ditindaklanjuti dengan penetapan lokus melalui
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor
HK.02.02/V/3917/2017 Tentang Penetapan Penerima (Lokus) Ambulans Gawat
Darurat High Roof-Long Chasis untuk Mendukung Asian Games – Asian Para
Games 2018 Bersumber Dana APBNP T.A 2017.
Kegiatan tesebut masih terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yaitu untuk memastikan pemenuhan sarana Ambulans
Gawat Darurat yang sesuai standar untuk memenuhi kebutuhan kegawat
daruratan dan evakuasi medik selama perhelatan Asian Games berlangsung.
Ambulans yang diadakan sebanyak 25 unit di 14 lokus penerima. Adapun lokus
penerima Ambulans Gawat Darurat High Roof – Long Chasis Asian Games 2018
yaitu :
NO RUMAH SAKIT/FASILITAS KESEHATAN/INSTANSI JUMLAH UNIT
AMBULANS
1 RS M Hoesin Palembang 2
2 RS Fatmawati 2
3 RSCM 3
4 RS Pusat Otak Nasional 2
5 RS Kusta Sitanala (Akses Bandara) 2
6 RS Pusat Infeksi Sulianti Saroso 2
7 RS Persahabatan Jakarta 2
8 RS Hasan Sadikin Bandung 2
9 UPK Kementerian Kesehatan 1
10 Dinas Kesehatan Sumatera Selatan 3
58
NO RUMAH SAKIT/FASILITAS KESEHATAN/INSTANSI JUMLAH UNIT
AMBULANS
11 RSAL Mintoharjo 1
12 RS Polri Soekanto 1
13 RS Olahraga Nasional 1
14 RSPAD Gatot Soebroto 1
c. Perencanaan Pembangunan RS UPT Vertikal di Wilayah Timur
Pembangunan RS UPT Vertikal di Maluku merupakan arahan Presiden pada
rapat kabinet yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 sehingga
merupakan Prioritas Nasional yang harus dilaksanakan. Pembangunan RS UPT
ini bertujuan untuk percepatan penyediaan akses pelayanan rujukan tersier
yang berkualitas sekaligus sebagai upaya menurunkan disparitas pelayanan
59
kesehatan rujukan yang bermutu bagi masyarakat di KTI khususnya di Maluku
dan sekitarnya.
Pembangunan RS UPT Vertikal di Maluku direncakan dibangun sebagai RS Kelas
B dan akan dimulai pekerjaan konstruksi bangunan pada tahun 2018, sehingga
segala proses perencanaan yang dibutuhkan dapat diselesaikan pada tahun
2017. Bentuk kegiatan perencanaan dan penyiapan yang dilaksanakan tahun
2017 yaitu review dokumen Study Kelayakan, Detail Engineering Design (DED),
serta melakukan proses lelang (pra-DIPA).
Untuk menunjang pencapaian target dan mengoptimalkan output, pada tahun
2017 dibentuk tim koordinasi dalam rangka penguatan perencanaan teknis dan
anggaran, maupun pelaksanaan. Surat ketetapan yang dibentuk yaitu Surat
Keputusan KPA Nomor HK.01.04/V.2/359/2017 tentang Tim Teknis Bangunan dan
Prasarana Pendirian RS UPT Vertikal di Kawasan Indonesia Timur Tahun 2017,
Januari 2017. Surat Keputusan Dirjen. Yankes. Nomor HK.02.02/I/3212/2017 tahun
2017 tentang Tim Perencana Pembangunan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis
Vertikal, tgl 24 Juli 2017, Surat Keputusan KPA No. YK.02.01/V.2/4381/2017
tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan RS UPT Vertikal
Ambon, tgl 18 Oktober 2017, dan Surat Keputusan Dirjen. Yankes. No.HK
02.02/V/2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Opini Hukum Kontrak.
60
Gambar : Desain Eksterior RS UPT di Maluku
Pada tanggal 25 Desember 2017, tim teknis Direktorat fasilitas Pelayanan
Kesehatan dibantu dengan Konsultan Perencana telah merampungkan proses
review, studi kelayakan, DED, RAB dan RKS, dilanjutkan proses pelelangan jasa
konstruksi (pra-DIPA) pada tgl 28 Desember 2017.
d. Pengadaan Ambulan Transport untuk Puskesmas
Pengadaan ambulan transport untuk puskesmas merupakan upaya untuk
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan selain pemenuhan spa sesuai
standar
e. Regional Maintenen Center (RMC)
Pengembangan Regional Maintenen Center (RMC) merupakan upaya yang
dilakukan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk terjaminnya
Pemeliharaan Alat Kesehatan yang ada di puskesmas dan rumah sakit yang ada
di Provinsi, Kabupaten/ Kota yang sesuai standar.
61
f. Institusi Penguji lainnya
Seiring perkembangan zaman dunia kesehatan telah mengalami banyak
perubahan, salah satunya adalah perkembangan alat kesehatan sebagai
pendukung pelayanan kesehatan. Untuk permeliharaan dan kalibrasi alat
kesehata yang ada di indonesia sangatlah kurang kalau hanya mengadalkan
BPFK, LPFK dan UPFK. Sehingga banyak Institusi – Institusi Pengujian dan
kalibrasi menemukan peluang. Untuk itu bayak bermunculah institusi penguji
baik pemerintah maupun swasta. Sampai tahun 2017 telah didata institusi
penguji yang berkembang di indonesia yang telah memiliki ijin sebanyak 21
62
institusi penguji sesuai dengan amanat Permenkes No. 54 Tahun 2015 tentang
pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
g. Penyiapan Fasilitas KKHI di Arab Saudi
Dalam rangka menghadapi musim haji tahun 2017, Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, Pusat Kesehatan Haji dan Balai Pengamanan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (BPFK), melaksanakan penyiapan Kantor Kesehatan Haji (KKHI) di
Mekah, Arab Saudi. Penyiapan operasional Kantor Kesehatan Haji Makkah
terkait dengan pekerjaan renovasi gedung dan kalibrasi alat kesehatan.
Renovasi gedung dibutuhkan guna mengubah fungsi Gedung Warih Plaza Hotel
menjadi KKHI.
Sesuai dengan tupoksi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyiapan
dilaksanakan dengan menyusun design awal dan mengusulkan renovasi sesuai
dengan kebutuhan pelayanan. Selain design, juga dilaksanakan kunjungan
lokasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan perencanaan, berfungsinya
sistem utilitas dan kenadalan alat kesehatan. Gambaran umum gedung KKHI
adalah bangunan 17 (tujuh belas) tingkat/ lantai, dengan 1 basement. Pelayanan
kesehatan direncanakan pada lantai 1 s.d 8, lantai 9 s.d 16 akan dimanfaatkan
63
untuk penginapan petugas haji Indonesia, dan lantai 17 untuk kantor
manajemen.
Hasil design akhir ruang pelayanan dihasilkan :
a. Lantai GF untuk Gawat Darurat, Gudang Obat dan Radiologi.
b. Lantai Mezzania untuk Rawat Jalan, Farmasi dan Laboratorium.
c. Lantai R untuk ICU dan Intermediate Ward.
d. Lantai PR untuk Perawatan.
e. Lantai Room 1 untuk Isolasi dan Recovery Pasien.
f. Ruang utility berupa ruangan penyimpanan gas medis, ruangan
penyimpanan sementara limbah medis dan ruang penyimpanan sementara
sampah pada lantai P1 yang mempunyai akses langsung keluar gedung.
g. Lantai basement untuk penyimpanan barang-barang yang ringan, kecil dan
mudah dibawa.
Penyiapan kantor kesehatan haji dapat diselesaikan tepat waktu sebelum
musim haji Bulan Juli s.d September 2017.
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga untuk periode pelaksanaan target RPJMN 2015-2019,
dan tahun kedua dalam SOTK baru Kementerian Kesehatan. Hampir seluruh target dapat
tercapai secara maksimal. Dalam merumuskan indikator kinerja utama sering mengalami
kesulitan, sehingga IKU pada umumnya hanya menetapkan ukuran-ukuran kinerja yang
bersifat keluaran (output). Dengan IKU yang bersifat keluaran (output) tersebut, akan
mengakibatkan indikator tingkatan dibawahnya yaitu indikator kinerja sasaran juga
bersifat keluaran (output). Untuk itu pimpinan pada saat memulai program kerja 2015-
2019 mulai merumuskan indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome).
Perumusan indikator kinerja utama dilakukan dengan melakukan identifikasi ukuran-
ukuran kinerja kemudian memilih dari beberapa ukuran kinerja tersebut dijadikan sebagai
ukuran keberhasilan yang utama atau Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama
harus merupakan suatu ukuran kinerja yang menyeluruh, terkait dengan misi, sasaran dan
tujuan; mempunyai kemampuan untuk mengukur (measurable) yang berorientasi pada
hasil (outcome). Ukuran kinerja utama yang menyeluruh pada umumnya akan lebih tepat
dirumuskan dengan pendekatan balanced Scorecard, yaitu ukuran kinerja yang memiliki
64
perspektif kepuasan pelanggan, kinerja finansial, kinerja manajemen internal dan kinerja
pertumbuhan dan pembelajaran.
3.6. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN CAPAIAN
3.6.1. Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat
(SPA) sesuai standar
Indikator
Tercantu
m dalam
Dokumen
Target Capaian
2016 2017 2018 2019
2016 2017
realis
asi %
realis
asi %
Jumlah RS Rujukan
Regional yang
memenuhi sarana
parasarana dan
alat (SPA) sesuai
standar
1,2,3,4 130 130 130 130 130 100 130 100
Pada tahun 2017, 129 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang mendapatkan
alokasi APBN/DAK untuk pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat kesehatan
menunjukkan adanya peningkatan pemenuhannya (tidak kumulatif) berdasarkan
data ASPAK. Hasil capaian ini sama dengan periode tahun 2016 yaitu 99,2% atau 129
RS Rujukan Regional dan Provinsi, yang terdiri dari 109 RS Rujukan Regional dan 20
RS Rujukan Provinsi.
Pencapaian indikator Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar pada tahun 2017 tersebut
belum memenuhi target renstra yaitu 130 RS Rujukan Regional dan Provinsi.
Pencapaian ini dikarenakan beberapa hal yaitu :
a. Adanya keterikatan pengisian data ASPAK dengan pengusulan anggaran
dana DAK.
b. Sosialisasi kepada pimpinan Dinas Kesehatan Daerah dalam setiap
pertemuan dan kunjungan terhadap pentingnya pengisian data ASPAK
65
c. Adanya bimbingan dan komunikasi secara langsung maupun jarak jauh
terhadap pemenuhan SPA.
d. Ada satu RS yang tidak mengusulkan dana DAK tahun 2017, yaitu RS
Embung Fatimah Batam. Dari analisis data ASPAK, RS Embung Fatimah
Batam tidak menunjukkan adanya peningkatan kelengkapan SPA.
3.6.2. Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya
Indikator
Tercan
tum
dalam
Dokum
en
Target Renstra Capaian
2016 2017 2018 2019
2016 2017
realis
asi %
realis
asi %
Jumlah RS
Rujukan
Nasional yang
ditingkatkan
sarana
prasarananya
1,2,3,4 14 14 14 14 14 100 14 100
Pencapaian indikator Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
prasarananya pada tahun 2017 sesuai dengan target renstra yaitu 14 RS Rujukan
Nasional yang mendapatkan anggaran APBN/dana DAK menunjukkan peningkatan
pemenuhan SPA-nya berdasarkan data ASPAK. Hasil capaian ini sama dengan
capaian pada tahun 2016, dan diharapkan akan dicapai kembali pada tahun 2018.
Pencapaian ini dikarenakan beberapa hal yaitu :
a. Adanya keterikatan pengisian data ASPAK dengan pengusulan anggaran
dana DAK.
b. Sosialisasi kepada pimpinan Dinas Kesehatan Daerah dalam setiap
pertemuan dan kunjungan terhadap pentingnya pengisian data ASPAK.
c. Adanya bimbingan dan komunikasi secara langsung maupun jarak jauh
terhadap pemenuhan SPA.
66
3.6.3. Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana dan alat (SPA)
sesuai standar
Indikator
Tercan
tum
dalam
Dokum
en
Target Capaian
2016 2017 2018 2019
2016 2017
realis
asi %
realis
asi %
Jumlah
Puskesmas
yang
memenuhi
sarana
prasarana dan
alat sesuai
standar
1,2,3,4 1400 2800 3600 6000 2453 175 3210 114
Berdasarkan tabel di atas target pencapaian indikator jumlah puskesmas
yang memenuhi spa sesuai standar tahun 2017 sebesar 2800 Puskesmas, sementara
realisasinya dapat melampaui dari target yaitu sebesar 3210 (114%). Bila dibandingkan
dengan capaian tahun 2016 maka mengalami peningkatan sebesar 13%. Pencapaian
yang melampaui dari target dikarena beberapa hal yaitu :
a. Adanya dukungan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya
b. Advokasi dan sosialisasi yang terus menerus pada pimpinan dinas kesehatan
daerah dalam setiap pertemuan dan kunjungan tentang pentingnya
pengisian data ASPAK
c. Adanya keterikatan pengisian data ASPAK dengan pengusulan anggaran
d. Adanya bimbingan dan komunikasi secara langsung maupun jarak jauh
terhadap pemenuhan SPA
e. Adanya kebijakan akreditasi pada Puskesmas mendorong dinas kesehatan
daerah untuk melakukan pemenuhan spa puskesmas
67
3.6.4. Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus
Indikator
Tercan
tum
dalam
Dokum
en
Target Renstra Capaian
2016 2017 2018 2019
2016 2017
realis
asi %
realis
asi %
Jumlah RS
Daerah yang
memenuhi
standar dan
dengan
kriteria
khusus
1,2,3,4 97 97 147 47 97 100 97 100
Pencapaian indikator Jumlah Rumah Sakit Daerah kelas C dan D (RS di luar RS
Rujukan Regional dan Provinsi) yang didorong memperoleh akreditasi melalui
dukungan dana APBN/DAK pada tahun 2017 dicapai 97 RS. Hasil capaian ini sesuai
dengan target renstra tahun 2017 dan merupakan pengulangan keberhasilan
capaian indikator pada tahun 2016. Capaian indikator tahun 2017 ini lebih kecil dari
target renstra tahun 2018 yaitu 147 RS. Peningkatan capaian indikator pada tahun
2018 ini berkaitan dengan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang akan
dilaksanakan mulai tahun 2019 nanti.
Pencapaian ini dikarenakan beberapa hal yaitu :
a. Adanya keterikatan pengisian data ASPAK dengan pengusulan anggaran dana
DAK.
b. Sosialisasi kepada pimpinan Dinas Kesehatan Daerah dalam setiap pertemuan
dan kunjungan terhadap pentingnya pengisian data ASPAK
c. Adanya bimbingan dan komunikasi secara langsung maupun jarak jauh
terhadap pemenuhan SPA.
68
3.6.5. Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas
Kesehatan (termasuk swasta) yang mampu Memberikan Pelayanan Sesuai
Standar
Indikator
Tercantu
m dalam
Dokumen
Target Capaian
2016 2017 2018 2019
2016 2017
realis
asi %
realis
asi %
Jumlah Balai
Pengujian Fasilitas
Kesehatan /
Institusi Penguji
Fasilitas Kesehatan
(termasuk swasta)
yang mampu
Memberikan
Pelayanan Sesuai
Standar
3,4 - 10 14 18 0 0 21 210
Berdasarkan tabel di atas target pencapaian indikator jumlah Jumlah Balai
Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan (termasuk
swasta) yang mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar tahun 2017 sebesar 10
Unit, sementara realisasinya dapat melampaui dari target yaitu sebesar 21 Unit
(210%). Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 maka mengalami peningkatan
sebesar 210%. Pencapaian yang melampaui dari target dikarena beberapa hal yaitu :
a. Adanya dukungan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya khususnya
Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
b. Advokasi dan sosialisasi pada pimpinan dinas kesehatan Provinsi/ Kabupaten/
Kota dan Juga Institusi Penguji Swasta dalam setiap pertemuan dan
kunjungan.
c. Adanya Monitoring evaluasi dan bimbingan teknis secara langsung maupun
jarak jauh terhadap pemenuhan SPA.
69
d. Sesuai dengan permenkes 54 tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat
Kesehatan di sebutkan bahwa Semua Instansi yang melakukan Pengujian Dan
Kalibrasi Alat Kesehatan harus Memiliki Ijin Pengujian dan Kalibrasi sehingga
banyak Institusi Penguji dari pemerintahan maupun swasta yang mengajukan
ijin Kalibrasi.
3.6.6. Jumlah Dinas Kesehatan Propinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center
Indikator
Tercantu
m dalam
Dokumen
Target Capaian
2016 2017 2018 2019
2016 2017
realis
asi %
realis
asi %
Jumlah Dinas
Kesehatan
Propinsi yang
mengembangkan
Unit pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan
Regional /
Regional
Maintenance
Center
3,4 - 3 6 9 0 0 6 200
Berdasarkan tabel di atas target pencapaian indikator Jumlah Dinas
Kesehatan Propinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional / Regional Maintenance Center tahun 2017 sebesar 6 Provinsi, sementara
realisasinya dapat melampaui dari target yaitu sebesar 6 Provinsi (200%). Bila
dibandingkan dengan capaian tahun 2016 maka mengalami peningkatan sebesar
200%. Pencapaian yang melampaui dari target dikarena beberapa hal yaitu :
70
a. Adanya dukungan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya khususnya
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Dinas Kesehatan
Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
b. Advokasi dan sosialisasi pada pimpinan dinas kesehatan Provinsi/ Kabupaten/
Kota dalam setiap pertemuan dan kunjungan.
c. Adanya Monitoring evaluasi dan bimbingan teknis secara dalam pembentukan
Regional Maintenance Center (RMC) dan didampingi oleh BPFK sebagai wilayah
kerjanya untuk memotifasi Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
d. Adanya dana Dekon dan DAK dalam Pengembangan Regional Maintenance
Center (RMC) untuk membantu Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota
dalam percepatan untuk mendorong terbentuknya unit pemeliharaan
tersebut.
3.7. ANALISIS ATAS EFFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
a. Penggunaan komunikasi secara on line dengan unit atau lembaga lain terkait
b. Membuat group komunikasi pada sosial media untuk membuka ruang diskusi,
penyampaian kebijakan terbaru yang bertujuan mendorong pemenuhan SPA
di fasilitas kesehatan
c. Pemilihan tempat pelaksanaan kegiatan pertemuan di jakarta untuk
memudahkan kehadiran semua peserta terutama peserta dari Indonesia
Timur.
d. Optimalisasi anggaran
3.8. SUMBER DAYA
3.8.1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat
penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi atau institusi. SDM
dalam hal ini disebut sebagai pegawai merupakan faktor yang mempengaruhi
perkembangan organisasi atau dapat dikatakan sebagai penggerak untuk
mencapai tujuan organisasi tersebut. Keadaan Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan
71
Kesehatan pada tanggal 31 Desember 2017 berjumlah 57 pegawai, yang dapat
dilihat secara lebih rinci pada tabel sebagai berikut:
Distribusi Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan
Golongannya
Table
Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan KesehatanBerdasarkan golongan
NO Subdit / Subag Golongan
Jumlah I II III IV
1. Fasyankes Primer 11 3 14
2. Fasyankes Rujukan 2 11 1 14
3. Fasyankes Lainnya 3 10 3 16
4. Tata Usaha 12 1 13
Jumlah 5 44 8 57
Berdasar tabel diatas maka golongan pegawai di Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang terbanyak adalahgolongan III, diikuti golongan IV dan golongan II.
Gambar : Infografis Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Berdasarkan Golongan
72
Distribusi Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Tingkat
Pendidikannya
Table
Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan
tingkat pendidikan
NO Subdit / Subag Tingkat Pendidikan
Jumlah SMA/SMAK/STM DIII DIV S1 S2
1. Fasyankes Primer 1 2 - 7 4 14
2. Fasyankes Rujukan 2 1 - 7 4 14
3. Fasyankes Lainnya 3 2 - 7 4 16
4. Tata Usaha 3 2 1 6 1 13
Jumlah 9 7 1 27 13 57
Berdasar tabel diatas maka tingkat pendidikan pegawai di Direktorat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang terbanyak adalah S1, diikuti S2, SMA/SMAK/STM, DIII dan DIV
Gambar : Infografis Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
berdasarkan Jenjang Pendidikan
73
Idealnya jumlah pegawai yang ada disesuaikan dengan hasil perhitungan
kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) pada suatu unit
organisasi. ABK dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi pegawai/unit organisasi
dalam melaksanakan kegiatannya yaitu berupa norma waktu penyelesaian
pekerjaan, tingkat efisiensi kerja dan standar beban kerja dan prestasi kerja,
menyusun formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan
manajemen lainnya. Selain itu ABK juga dapat dijadikan tolak ukur untuk
meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka
meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pemberdayaan aparatur negara
baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian.
Tabel
Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenjang
jabatan
Berdasarkan kedua tabel di atas dan hasil ABK tahun 2017 di lingkungan
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan diperoleh informasi bahwa jumlah
pegawai tersebut belum mencukupi kebutuhan organisasi dan tentunya hal ini
mempengaruhi pada pencapaian target kinerja di lingkungan Direktorat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan. Guna mengefektifkan pegawai yang ada diperlukan
penguatan kinerja pegawai. Penguatan tersebut berupa program-program dalam
74
rangka pengembangan kapasitas pegawai yang memerlukan dukungan dan
komitmen para pimpinan organisasi untuk segera merealisasikan dengan kegiatan-
kegiatan dalam bentuk investasi jangka panjang, misalnya peningkatan pendidikan
formal pegawai sampai ke jenjang strata 1, strata 2, dan strata 3 serta
pengembangan diklat khusus pegawaiyang terpadu dan berkelanjutan.
Peningkatan kapasitas pegawai menjadi salah satu titik tolak yang dilaksanakan
dalam rangka pengembangan kapasitas pegawai sekaligus peningkatan kapasitas
organisasi.
3.8.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Rekapitulasi sumber daya sarana prasarana Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan kondisi per 31 Desember 2017 sbb :
2017 2016 Jumlah %
ASET
ASET LANCAR
Persediaan 152,563,492,919 139,937,300,789 12,626,192,130 9.02
JUMLAH ASET LANCAR 152,563,492,919 139,937,300,789 12,626,192,130 9.02
ASET TETAP
Peralatan dan Mesin 72,693,000,093 39,417,850,566 33,275,149,527 84.41
Aset Tetap Lainnya 417,577,806 371,927,806 45,650,000 12.27
Konstruksi Dalam Pengerjaan 5,345,328,400 5,345,328,400 - 0.00
Akumulasi Penyusutan (41,524,552,426) (35,933,657,673) (5,590,894,753) 15.55
JUMLAH ASET TETAP 36,931,353,873 9,201,449,099 27,729,904,774 301.36
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud 2,718,877,750 2,497,830,000 221,047,750 8.84
Aset Lain-lain 1,183,711,640 1,183,711,640 - 0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya (2,825,511,361) (2,303,762,445) (521,748,916) 22.64
JUMLAH ASET LAINNYA 1,077,078,029 1,377,779,195 (300,701,166) (21.82)
JUMLAH ASET 190,571,924,821 150,516,529,083 40,055,395,738 26.61
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 190,571,924,821 150,516,529,083 40,055,395,738 26.61
JUMLAH EKUITAS 190,571,924,821 150,516,529,083 40,055,395,738 26.61
JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS 190,571,924,821 150,516,529,083 40,055,395,738 26.61
NAMA PERKIRAANKenaikan (Penurunan)JUMLAH
75
Laporan Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset lancar, aset tetap
dan aset lainnya Kementerian Negara/Lembaga per31 Desember 2017. Dari Neraca
tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset Lancar adalah sebesar Rp.
152,563,492,919.00 (Seratus lima puluh dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta
empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah),nilai
Aset Tetap sebesar Rp. 36,931,353,873.00 (Tiga puluh enam milyar sembilan ratus
tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga
rupiah), nilai Aset Lainnya sebesar Rp. 1,077,078,029.00 (Satu milyar tujuh puluh
tujuh juta tujuh puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah),sehingga Ekuitas
Dana (kekayaan bersih) Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatanper Tahun
Anggaran 2017adalah sebesar Rp. 190,571,924,821,00 (Seratus sembilan puluh
milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan
ratus dua puluh satu rupiah) dan Akumulasi penyusutan sebesarRp.
(44,350,063,787.00) (Minus empat puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta
enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah). Nilai mutasi BMN
tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN
yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang
berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan
APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan
merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari
pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.
3.8.3. Sumber Daya Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2017 terjadi beberapa kali revisi mulai dari revisi POK
sampai dengan revisi DIPA, hal ini disebabkan oleh efisiensi, optimalisasi dan
pemanbahan anggaran recofusing. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
memiliki alokasi anggaran DIPA Tahun 2017 terdiri :
No Uraian Belanja Barang Belanja Modal Total Anggaran Keterangan
1. DIPA AWAL 17.796.650.000 - 17.796.650.000 -
2. Revisi 1 17.796.650.000 - 17.796.650.000 -
76
3. Revisi 2 17.796.650.000 - 17.796.650.000 -
4. Revisi 3 17.796.650.000 - 17.796.650.000 Optimalisasi
5. Revisi 4 16.794.457.000 - 16.794.457.000 Efisiensi
6. Revisi 5 30.837.323.000 35.957.134.000 66.794.457.000 Recofusing
7. Revisi 6 32.765.864.000 36.028.593.000 68.794.457.000 APBNP
8. Revisi 7 32.765.864.000 36.028.593.000 68.794.457.000 Optimalisasi
Akuntabilitas keuangan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat
digambarkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Direktorat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan tahun anggaran 2017. Realisasi pendapatan negara tahun 2017
sebesar Rp. 234,681,074.00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 61,957,170,091.00 atau
90.06% dari Anggaran sebesar Rp. 68,794,457,000.00 sehingga pada tahun 2017 sisa
anggaran APBN Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.
7,506,313,372.00.
77
3.9. REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN (REVISI)
3.9.1. Realisasi Anggaran berdasarkan indikator
KODE NAMA KEGIATAN
PAGU
SETELAH
EFISIENSI
PAGU
PENAMBAHAN
REVOCUSING
JUMLAH
REALISASI
SISA
ANGGARAN % Ket
2051.501 Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Online (Puskesmas dan RS)
6
Pkm
& RS
16.580.000 16.580.000 13.320.000 3.260.000 80,3
051 Pengembangan Sistem Rujukan Online 16.580.000 16.580.000 13.320.000 3.260.000 Selesai
2051.502 Puskesmas yang memenuhi sarana,
prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
1400
Pusk
esma
s
10.350.717.000 12.747.444.000 9.300.897.300 3.446.546.700 73,0
051 Standarisasi spesifikasi Peralatan
Kesehatan di Puskesmas 1.925.020.000 4.337.145.000 2.350.623.800
1.986.521.200
1.850.000.000
di *)
52 Percepatan pemenuhan standar SPA di
Fasyankes Prioritas 5.423.920.000 5.433.462.000 5.340.866.550
92.595.450
54
Pertemuan evaluasi akreditasi
pemenuhan standar SPA bagi
Puskesmas calon akreditasi
367.612.000 367.612.000 364.554.400
3.057.600 Selesai
55 Pertemuan Evaluasi pemenuhan
standar SPA di Sarkes pemeriksa CTKI 358.499.000 355.135.000 354.208.100
926.900 Selesai
78
KODE NAMA KEGIATAN
PAGU
SETELAH
EFISIENSI
PAGU
PENAMBAHAN
REVOCUSING
JUMLAH
REALISASI
SISA
ANGGARAN % Ket
56 Penyusunan Modul Pelatihan
Pemeliharaan SPA di Puskesmas 554.000.000 532.424.000 521.716.650
10.707.350 Selesai
58
Wokshop validasi data ASPAK untuk
perencanaan pemenuhan standar dan
akreditasi fasyankes
371.666.000 371.666.000 368.927.800
2.738.200 Selesai
60 Manajemen penyiapan public health
improvement 1.350.000.000 1.350.000.000 0
1.350.000.000 *) bintang
2051.503
Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan Rumah Sakit di RS Rujukan
Nasional
14 RS 498.416.000 498.416.000 496.617.200 1.798.800 99,6
051 Workshop Prasarana pemgelolaan
limbah B3 dalam rangka akreditasi RS 498.416.000 498.416.000 496.617.200
1.798.800 Selesai
2051.504
Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan Rumah Sakit Rujukan
Regional dan Propinsi Sesuai Standar
130
RS 1.037.544.000 1.193.628.000 1.035.415.835 158.212.165 86,7
051
Workshop Manajemen Fasilitas dan
Keselamatan Peralatan Medis dan
Utilitas
797.544.000 797.544.000 751.274.100
46.269.900 Selesai
052 Bimtek teknis pemenuhan standar SPA
di RS Rujukan 240.000.000 396.084.000 284.141.735
111.942.265
79
KODE NAMA KEGIATAN
PAGU
SETELAH
EFISIENSI
PAGU
PENAMBAHAN
REVOCUSING
JUMLAH
REALISASI
SISA
ANGGARAN % Ket
2051.505
Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan di RS Daerah yang
memenuhi standar dengan kriteria
khusus
97 RS 332.004.000 382.004.000 358.514.100 23.489.900 93,9
051 Rakontek Pengelolaan SPA di RS 332.004.000 382.004.000 358.514.100 23.489.900 Selesai
2051.506
Balai Pengujian Fasilitas
Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas
Kesehatan yang mampu memberikan
pelayanan sesuai standar
10
Propi
nsi
1.202.949.000 1.202.949.000 1.140.804.700 62.144.300 94,8
051 Standarisasi laboratorium kalibrasi di RS 449.710.000 449.710.000 395.937.700 53.772.300 Selesai
052 Penguatan Dinkes dalam pengujian
kalibarasi alat 407.239.000 407.239.000 404.095.000
3.144.000 Selesai
053 Bimtek Institusi penguji alkes 161.000.000 161.000.000 159.694.500 1.305.500 Selesai
054 Bimtek Fasyankes Laboratorium
Kesehatan 185.000.000 185.000.000 181.077.500
3.922.500 Selesai
2051.507
Dinas Kesehatan Propinsi yang
mengembangkan unit pemeliharaan
fasilitas kesehatan regional (Regional
Maintenance Center)
10
UPFK 400.177.000 400.177.000 391.537.200 8.639.800 97,8
051 Penguatan dinkes dlm pembinaan
jejaring laboratorium 400.177.000 400.177.000 391.537.200
8.639.800 Selesai
80
KODE NAMA KEGIATAN
PAGU
SETELAH
EFISIENSI
PAGU
PENAMBAHAN
REVOCUSING
JUMLAH
REALISASI
SISA
ANGGARAN % Ket
2051.508 Pemenuhan Sarana, Prasarana dan
Peralatan Kesehatan di Fasyankes
25
Unit 0 48.461.818.000 45.926.911.855 2.534.906.145 94,8
051 Pengadaan Ambulan Asian Games 0 48.461.818.000 45.926.911.855 2.534.906.145
2051.951 Layanan Internal
1
Laya
nan
2.956.070.000
3.891.441.000
3.293.151.901
598.289.099 84,6
051 Manajemen Pendukung
963.249.000
775.351.000
749.418.650
25.932.350
052 SDM yang ditingkatkan Kapasitas dan
Kemampuan Teknisnya
63.150.000
63.149.000
33.753.300
29.395.700
053 Dokumen Perencanaan dan Anggaran
347.300.000
644.009.000
417.901.000
226.108.000
054 Layanan Perkantoran 1.582.371.000 2.408.932.000 2.092.078.951 316.853.049
16.794.457.000 68.794.457.000 61.957.170.091 6.837.286.909 90,06
81
3.9.2. Realisasi berdasarkan subdit penaggungjawab
NO KODE NAMA KEGIATAN PAGU SETELAH
EFISIENSI
PAGU
PENAMBAHAN
REVOCUSING
JUMLAH
REALISASI
SISA
ANGGARAN % Ket
A SUBDIT FASYANKES
PRIMER
10.350.717.000
12.747.444.000
9.300.897.300
3.446.546.700
72,96
1 2051.502.051 Standarisasi spesifikasi Peralatan Kesehatan di Puskesmas
1.925.020.000 4.337.145.000 2.350.623.800 1.986.521.200
1.850.000.000
di *)
2 052
Percepatan pemenuhan
standar SPA di Fasyankes
Prioritas
5.423.920.000
5.433.462.000
5.340.866.550
92.595.450
3 054
Pertemuan evaluasi
akreditasi pemenuhan
standar SPA bagi
Puskesmas calon akreditasi
367.612.000
367.612.000
364.554.400
3.057.600 Selesai
4 055
Pertemuan Evaluasi
pemenuhan standar SPA di
Sarkes pemeriksa CTKI
358.499.000
355.135.000
354.208.100
926.900 Selesai
5 056
Penyusunan Modul
Pelatihan Pemeliharaan
SPA di Puskesmas
554.000.000
532.424.000
521.716.650
10.707.350 Selesai
6 058 Wokshop validasi data
ASPAK untuk perencanaan
371.666.000
371.666.000
368.927.800
2.738.200 Selesai
82
pemenuhan standar dan
akreditasi fasyankes
NO KODE NAMA KEGIATAN PAGU SETELAH
EFISIENSI
PAGU
PENAMBAHAN
REVOCUSING
JUMLAH
REALISASI
SISA
ANGGARAN % Ket
7 060 Manajemen penyiapan
public health improvement
1.350.000.000 1.350.000.000
- 1.350.000.000 *) bintang
B SUBDIT FASYANKES
RUJUKAN
2.334.254.000
51.002.156.000
48.226.716.690
240.533.165
94,56
1 2051.501.051 Pengembangan Sistem
Rujukan Online
16.580.000
16.580.000
13.320.000
3.260.000 Selesai
2 2051.503.051
Workshop Prasarana
pemgelolaan limbah B3
dalam rangka akreditasi RS
498.416.000
498.416.000
496.617.200
1.798.800 Selesai
3 2051.504.051
Workshop Manajemen
Fasilitas dan Keselamatan
Peralatan Medis dan
Utilitas 797.544.000 797.544.000 751.274.100 46.269.900 Selesai
4 2051.504.052 Bimtek teknis pemenuhan
standar SPA di RS Rujukan
240.000.000
396.084.000
284.141.735
111.942.265
5 2051.505.051 Rakontek Pengelolaan SPA
di Rumah Sakit
332.004.000
382.004.000
358.514.100
23.489.900 Selesai
6 2051.506.051 Standarisasi laboratorium
kalibrasi di Rumah Sakit
449.710.000
449.710.000
395.937.700
53.772.300 Selesai
83
NO KODE NAMA KEGIATAN PAGU SETELAH
EFISIENSI
PAGU
PENAMBAHAN
REVOCUSING
JUMLAH
REALISASI
SISA
ANGGARAN % Ket
7 2051.508.051 Pengadaan Ambulan Asian
Games
-
48.461.818.000
45.926.911.855
2.534.906.145
C SUBDIT FASYANKES
LAINNYA
1.153.416.000
1.153.416.000
1.136.404.200
17.011.800
98,53
1 2051.506.052 Penguatan Dinkes dalam
pengujian kalibarasi alat
407.239.000
407.239.000
404.095.000
3.144.000 Selesai
2 2051.506.053 Bimtek Institusi penguji
alkes
161.000.000
161.000.000
159.694.500
1.305.500 Selesai
3 2051.506.054 Bimtek Fasyankes
Laboratorium Kesehatan
185.000.000
185.000.000
181.077.500
3.922.500 Selesai
4 2051.507.051 Penguatan dinkes dlm pembinaan jejaring laboratorium
400.177.000
400.177.000
391.537.200
8.639.800
Selesai
D SUBBAG TATA USAHA 2.956.070.000 3.891.441.000 3.293.151.901 513.973.849 84,63
1 2051.951 MANAJEMEN DUKUNGAN 963.249.000 775.351.000 749.418.650 25.932.350
2 052
SDM yang ditingkatkan
Kapasitas dan Kemampuan
Teknisnya
63.150.000 63.149.000 33.753.300 29.395.700
3 053 Dokumen Perencanaan dan
Anggaran 347.300.000 644.009.000 417.901.000 226.108.000
4 054 Layanan Perkantoran 1.582.371.000 2.408.932.000 2.092.078.951 316.853.049
TOTAL TUPOKSI 16.794.457.000 68.794.457.000 61.957.170.091 6.837.286.909 90,06
84
BAB IV
PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas
tugas pokok dan fungsi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2017. merupakan
sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja baik yang terkait langsung
maupun tidak langsung dalam kurun waktu bulan Januari s/d Desember tahun 2017 dan
sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2016 untuk mencapai visi, misi,
tujuan, dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-
2019.
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan program kerja tahun
anggaran 2017 adalah sebagai berikut : 1. Terdapat 1 (empat) dari 6 (enam) indikator
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2017 yang dapat tidak tercapai yaitu
Jumlah RS Rujukan Regional Propinsi, dari 130 yang ditargetkan baru 129 RS yang tercapai.
1 target indikator dapat terpenuhi sesuai target karena memang hanya ada 14 RS rujukan
Nasional yang ditetapkan melalui Permenkes.
Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan
program dan kegiatan serta berbagai kebijakan. Hasil pencapaian pelaksanaan program
pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu
sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya. Keberhasilan yang
telah dicapai tahun 2017diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di
masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala
kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan
diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan
profesionalisme di lingkungan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya dan
Kementerian Kesehatan umumnya.