dinas perikanan daerah kabupaten morowali utara · 2019-11-18 · lakip 2018 dinas perikanan daerah...

LAKIP 2018

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara 1

c

LAKIP 2018


PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2018 sesuai

Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam

Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Dinas Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah

disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang

menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di

dalam Laporan Kinerja ini.

LAKIP 2018


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

1.1. Pendahuluan ................................................................................. 1

1.2. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 1

1.3. Gambaran umum Dinas Perikanan Daerah ................................... 3

1.4. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah .............................. 20

1.5. Landasan Hukum .......................................................................... 22

1.6. Sistematika Penyusunan ............................................................... 23

BAB II PERENCANAAN KERJA ............................................................... 24

2.1. Rencana Strategis 2017-2021 ...................................................... 24

2.2. Pernyataan Visi ............................................................................. 25

2.3. Pernyataan Misi ............................................................................ 26

2.4. Tujuan ........................................................................................... 27

2.5. Sasaran ........................................................................................ 28

2.6. Strategi ......................................................................................... 29

2.7. Program Dan Kegiatan ................................................................. 29

2.8. Penetapan Kinerja Tahun 2017 .................................................... 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... 35

3.1. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................... 35

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017- 2018 ...................... 43

3.3. Akuntabilitas Keuangan ............................................................... 44

BAB IV PENUTUP .................................................................................... 50

4.1. Kesimpulan ................................................................................... 50

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja ........................................................ 50

LAMPIRAN .................................................................................................... 51

LAKIP 2018


Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga

penyusunan LAKIP Tahun 2018 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan semangat dan tekad yang kuat untuk

menginformasikan capaian kinerja Tahun 2018 secara transparan dan akuntabel

atas Kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018.

LAKIP Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018,

memiliki peran strategis, dimana laporan ini tidak hanya dipergunakan untuk

memperbaiki kinerja tahun berikutnya, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan

dalam merumuskan dan menetapkan Program Pembangunan Strategis Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara periode lima tahun kedepan. Dimana

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara harus juga mendukung

program-program yang ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

tahapan terakhir dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain

berperan sebagai instrumen pertanggung jawaban kepada masyarakat selaku

“stake holder” utama wilayah kabupaten, LAKIP juga merupakan sarana untuk

memperbaiki organisasi periode berikutnya.

Penyusunan LAKIP dimaksudkan untuk menyajikan informasi

pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, informasi kinerja yang

diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja serta informasi

keuangan organisasi Pemerintah Kabupaten dalam satu tahun anggaran yang

dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka

mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Harapan kami laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan

peningkatan kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara serta

LAKIP 2018


menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan

efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhir kata, kiranya laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kolonodale, Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

CHESTER TUMIMOMOR, S.Pt NIP. 19671109 199703 1 002

LAKIP 2018


BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien

secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi sistem

akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan

pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Guna menjamin

penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien

dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian

kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu,

pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari

berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas

melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan

LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010,

dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel

merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Morowali Utara. Dengan terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya di Tahun 2018 dan seluruh instansi

pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat pada umumnya, maka diharapkan

akuntabilitas kinerja sektor publik bidang

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 disusun berdasarkan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

LAKIP 2018


Pemerintah. Penyusunan LAKIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian

kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten dalam satu tahun anggaran yang

dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka

mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Tujuan penyusunan LAKIP ini adalah

sebagai sarana bagi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam

menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati,

DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan

pengelolaan.

1.3. GAMBARAN UMUM DINAS PERIKANAN DAERAH

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah diatur dalam

PP 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi baru. Dinas Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok :

Menyelenggarakan Urusan Pembangunan

Di Bidang Perikanan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan program pembinaan umum dibidang perikanan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. pembinaan teknis dibidang tehnologi perikanan dalam batas kewenangan

kabupaten;

c. penyelenggaraan pemberian ijin rekomendasi dan pembinaan usaha sesuai

dengan tugasnya dalam batas kewenangan kabupaten;

d. penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan usaha perikanan;

e. perumusan fungsi-fungsi teknis sesuai bidang tugasnya;

f. perumusan pengembangan wilayah pesisir dan laut batas 4 mil;

g. pelaksanaan pengawasan pengelolaan laut batas 4 mil;

h. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan unit pelaksana teknis Dinas

Perikanan Daerah;

i. pelaksanaan tata usaha Dinas Perikanan Daerah;

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat dan

bidang di lingkungan unit kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

adalah sebagai berikut :

LAKIP 2018


BUPATI MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI

DINAS PERIKANAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 9 Peraturan daerah

Kabupaten

Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tugas dan Fungsi Masing-

masing Jabatan Pada Organisasi Dinas Perikanan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

LAKIP 2018


kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);

9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016

tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor

38);

LAKIP 2018


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI

MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI DINAS

PERIKANAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

4. Dinas Perikanan Daerah adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali

Utara.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali

Utara.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur

pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil

dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan keterampilan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Perikanan Daerah

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Perikanan Daerah

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

LAKIP 2018


1. Sub Bagian program, Keuangan dan Aset; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawain.

c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :

1. Seksi Sarana dan Prasarana;

2. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan

3. Seksi Pengolahan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Penertiban Izin Usaha Budidaya;

2. Seksi Pemberdayaan Usaha Budidaya; dan

3. Seksi Pengelolaan Hasil Budidaya

e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :

1. Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap;

2. Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya; dan

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 3

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan Daerah di Bidang Perikanan berdasarkan azas otonomi daerah

dan pembantuan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Dinas Mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelutan Dan Perikanan;

b. Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang

Kelautan Dan Perikanan;

LAKIP 2018


c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya, perikanan

tangkap konservasi sumberdaya perikanan, serta kelompok jabatan

fungsional;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas;

e. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Unit

pelaksana Teknis;

f. Melaksanakan sistem pengendalian interen;

g. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang di tugaskan oleh atasan; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

1. Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi

administrasi umum dan kepegawaian serta program, keuangan dan asset dinas

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan,

kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumah tanggaan, hubungan

masyarakat dan keprotokolan dinas;

c. Pengelola urusan administrasi, keuangan dan aset dinas;

d. Melakukan Koordinasi dengan Kepala bidang;

e. Pengelolaan penyusunan program dinas; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 5

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat.

LAKIP 2018


2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan program Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

b. Melaksanakan koordinasi kegiatan adminstrasi umum, kepegawaian,

hubungan masyarakat

c. Melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian

d. Pembinaan organisasi dan tata laksana perpustakaan Pengarsipan

e. Melaksanakan Tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

Pasal 6

1. Sub bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan

penatausahaan asset, menyusun program dan keuangan dinas.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinir penyusunan program di semua bidang pada Dinas Perikanan

Daerah;

b. Melaksanakan penyusunan perencanaan Program Sub bagian Program

Keuanagn dan Aset, Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan

dinas;

c. Melaksanakan tugas penatausahaan Sub Bagian Program Keuangan dan

Aset dan pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, Sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

d. Melaksanakan tugas dalam urusan administrasi Sub Bagian Program

Keuangan dan Aset;

e. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Program

Keuangan dan Aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan;

g. Melaksanakan pembinaan dan memotivasi bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas, dan pengembangan karier

bawahan;

LAKIP 2018


h. Melaksanakan pemantauan, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai

pelaksanaan tugas bawahan;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggung

jawaban keuangan Dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan, serta pelaporan keuangan

Dinas;

k. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit

kerja lain yang terkait;

l. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas;

m. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang

berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan, dalam pengambilan

keputusan/kebijakan;

n. Menyusun data statistic perikanan bersama petugas teknis lapangan;

o. Melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanakan

tugas/penugasan ; dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 7

1. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitas

dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, fasilitas dan bimbingan

Perikanan Tangkap.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

a. Penyiapan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja di bidang

Perikanan Tangkap;

b. Penyiapan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelayanan

terhadap masyarakat Perikanan Tangkap;

c. Penyiapan pelaksanaan pendataan potensi dan pemanfaatan sumber daya

ikan di wilayah laut dan perairan Kabupaten Morowali Utara;

LAKIP 2018


d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan penyediaan sarana dan

prasarana Perikanan Tangkap;

e. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan

peningkatan kelembagaan;

f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan

Tempat Pelelangan Ikan;

g. Penyiapan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas Bidang Perikanan

Tangkap; dan

h. Penyiapan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di Bidang perikanan Tangkap;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Pimpinan.

Pasal 8

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap melaksanakan tugas

penyiapan bahan koordinasi, fasilitas kegiatan rehabilitasi dan penyediaan

sarana dan prasarana Perikanan Tangkap.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Sarana dan Prasarana Tangkap mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana

penangkapan;

c. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis

pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;

d. Melaksanakan penyusunan rencana dan skala prioritas pembangunan dan

rehabilitas prasarana perikanan tangkap;

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan kegiatan

sarana dan prasarana perikanan tangkap;

f. Melaksanakan sosialisasi teknologi sarana perikanan tangkap;

g. Melaksanakan usaha perikanan tangkap, pemberian izin penangkapan

dan/atau pengangkutan yang menggunakan kapal perikanan;

h. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan estimasi stok ikan dan

penempatan rumpon;

LAKIP 2018


i. Melaksanakan pemberian dukungan rekomendasi pembuatan dan

penyebarluasan pola migrasi ikan dan penyebaran ikan di peraiaran wilayah

Kabupaten;

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana

perikanan tangkap; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal 9

1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil melaksanakan tugas penyiapan bahan

penyusunan petunjuk teknis, fasilitas dan bimbingan pemberdayaan nelayan kecil

di wilayah pesisir.


Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi

Pemberdayaan Nelayan kecil;

b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana nelayan kecil;

c. Melaksanakan sosialisasi izin penangkapan ikan;

d. Melaksankan pembinaan dan pendampingan kegiatan nelayan kecil;

e. Melaksanakan kebijakan pengembangan Seksi Pemberdayan Nelayan Kecil;

f. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan

pemberdayaan nelayan-nelayan kecil;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

kegiatan; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan

Pasal 10

1. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

melaksanakan tugas penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, kegiatan

pengembangan pelayanan tempat pelelangan ikan.


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kegiatan teknis

Pelelangan;

LAKIP 2018


b. Melaksanakan kebijakan teknis operasional dan penunjang seksi pengelolaan

dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

c. Melaksanakan pelayanan administrasi dan perlengkapan pengelolaan dan

Penyelenggaraan tempat Pelelangan Ikan;

d. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat

nelayan;

e. Melaksanakan pendaftaran pelelangan ikan;

f. Melaksanakan pelelangan ikan secara terbuka untuk umum sesuai peraturan

yang berlaku;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

kegiatan; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 11

1. Bidang perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan, memberikan bimbingan teknis srta melakukan evaluasi terhadap

penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perikanan Budidaya.


Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya;

c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Perikanan Budidaya;

d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Perikanan

Budidaya;

e. Penyiapan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang perikanan

Budidaya; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

LAKIP 2018


Pasal 12

1. Seksi Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Budidaya mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan

teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengelolaan, Penerbitan Izin Usaha

Budidaya Perikanan.


Pengeloaan Penerbitan Izin Usaha Budidaya mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi

Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Budidaya;

b. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman

dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha

Budidaya;

c. Melaksanakan dan Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan

Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Budidaya;

d. Melaksanakan dan Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan

Penerbitan Izin Usaha Budidaya dengan unit kerja terkait;

e. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap standarisasi

penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;

f. Melaksanakan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)

dalam pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di

wilayah kabupaten;

g. Melaksanakan kebijakan akreditas lembaga sertifikasi perbenihan dan

pembesaran ikan;

h. Melaksanakan kebijakan rekomendasi ekspor, impor ikan dan benih ikan;

i. Melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran

dan/ atau pemeliharaan ikan;

j. Melaksanakan Pemberian bimbingan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi

lingkungan usaha pembudidayaan ikan;

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Penerbitan Izin

Usaha Perikanan;

l. Melaksanakan dan Menyiapkan bahan dan data penyusunan pelaporan pada

Seksi Penerbitan Izin Usaha Perikanan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal 13

LAKIP 2018


1. Seksi Pemberdayaan Usaha Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis

penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengelolaan, Penerbitan Izin Usaha

Budidaya Perikanan.


Pemberdayaan Usaha Budidaya mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan dan mengelola administrasi penyusunan program kerja seksi

Pemberdayaan Usaha Budidaya;

b. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha

Budidaya;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan

Usaha Perikanan dengan unit kerja terkait;

d. Melaksanakan dan melakukan identifikasi data potensi lahan kawasan

perikanan budidaya;

e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan kawasan

perikanan budidaya;

f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana

budidaya;

g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana

perbenihan perikanan (BBI);

h. Melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana

perikanan budidaya;

i. Melaksanakan pembinaan, pemantauan terhadap kualitas dan pemulihan

sumberdaya ikan serta lingkungan perikanan budidaya;

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha

Budidaya;

k. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data

statistik perikanan budidaya;

l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan

tugas Seksi Pengembangan Usaha Budidaya; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 14

LAKIP 2018


1. Seksi Pengelolaan Hasil Budidya mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis

penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengelolaan Hasil Budidaya Perikanan.


Pengelolaan Hasil Budidya mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan dan mengelola administrasi penyusunan program kerja seksi

Pengelolaan Hasil Budidaya;

b. Melaksanakan dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman

dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hasil Budidaya;

c. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Hasil Budidaya;

d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hasil Budidaya

dengan unit kerja terkait;

e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data

statistik pengolahan perikanan budidaya;

f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana

pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;

g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap penerapan teknologi,

kelembagaan dan pola usaha perikanan budidaya;

h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha

pembudidayaan ikan;

i. Melakukan pendataan dan analisis terhadap jenis penyakit pada komoditas

perikanan budidaya;

j. Melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian wabah dan hama

penyakit ikan pada usaha perikanan budidaya;

k. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap

penggunaan dan peredaran obat-obatan, bahan kimia, residu obat ikan,

kontaminan dan produk biologis pada sistem produksi budidaya;

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha

Budidaya;

m. Melaksanakan dan menyiapkan data penyusunan pelaporan pada Seksi

Pengembangan Usaha Budidaya; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima

LAKIP 2018


Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

1. Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap dan

budidaya secara umum, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi

terhadap penyelenggaraan pemerintah di Bidang Pengawasan dan Pengendalian.


Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan kebijakan di bidang Pengawasan dan Pengendalian;

b. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pengawasan dan

Pengendalian;

c. Penyiapan pelaksanaan petunjuk teknis Bidang Pengawasan dan

Pengendalian;

d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang

Pengawasan dan Pengendalian; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 16

1. Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap

mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Bimbingan,

Rehabilitasi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Perikanan

dan Pesisir.


Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap mempunyai

fungsi :

a. Melaksanakan kebijakan terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan,

perikanan dan pesisir;

b. Melaksanakan pengumpulan data yang berhubungan dengan kelautan dan

perikanan;

c. Melaksanakan pembuatan perencanaan dan pemetaan serta riset potensi

sumberdaya kelautan dan perikanan;

LAKIP 2018


d. Melaksanakan kebijakan tentang kelautan, perikanan, dan pesisir

kewenangan kabupaten;

e. Melaksanakan Kebijakan tentang batas - batas wilayah penangkapan ikan;

f. Melaksanakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut,

perairan umum, dan penyusunan zonasi dan tata ruang perairan;

g. Melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

h. Melaksanakan pelarangan terhadap penetapan jenis-jenis ikan yang dilarang

untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah

republik indonesia, melakukan perlindungan jenis ikan yang dilindungi;

i. Melaksanakan dan melakukan pencegahan, pencemaran dan perusakan

sumberdaya ikan serta lingkungannya;

j. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sdm bidang pengawasan

dan pengendalian;

k. Melaksanakan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS );

l. Melaksanakan penegakkan hukum bersama instansi terkait di wilayah laut dan

perairan umum;

m. Melaksanakan patroli pengawasan baik di laut maupun di perairan umum

tentang penangkapan ikan yang melanggar undang-undang perikanan no. 45

tahun 2009 secara berkala;

n. Melaksanakan pengawasan tentang penggunaan alat bantu penangkapan

ikan yang melanggar undang-undang perikanan no. 45 tahun 2009;

o. Memberikan informasi secara langsung dan tidak langsung apabila terjadi

pelanggaran di luar batas wilayah kabupaten;

p. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan dan penangkapan ikan

terpadu; dan

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 17

1. Seksi Bina Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya

mempunyai tugas Melaksanakan Kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Rehabilitasi

Di Kawasan Konservasi, Dan Pengawasan Izin Usaha Perikanan Budidaya (BAP,

BAT dan BAL).

LAKIP 2018


2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina

Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengumpulan data yang berhubungan dengan budidaya

perikanan;

b. Melaksanakan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan

hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan

lingkungan;

c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan obat

ikan, bahan kimia biologis dan pakan ikan;

d. Melaksanakan pengawasan tentang penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)

dalam pembudidayaan ikan;

e. Melaksanakan pengawasan tentang ekspor dan import ikan dan benih ikan;

f. Melaksanakan pengawasan akreditasi lembaga dan sertifikasi lembaga

perbenihan ikan;

g. Melaksanakan koordinasi kebijakan terhadap wabah dan wilayah wabah

penyakit ikan dan pengawasan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;

h. Melaksanakan rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang

mengalami kerusakan (kawasan mangrove, terumbu karang, dan lamun);

i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tentang

eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut dan

perairan umum di wilayah kewenangan kabupaten;

j. Melaksanakan pencegahan pencemaran dan pengendalian sumberdaya ikan;

dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 18

1. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi dan

Pembinaan dalam Pembuatan Laporan tentang Data Potensi Sumberdaya

Perikanan secara umum, Pengawasan Izin Usaha Perikanan (BAP, BAT, BAL),

dan Pengawasan Penangkapan Ikan yang melanggar Undang-Undang

Perikanan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1), Seksi Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi :

LAKIP 2018


a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perikanan Budidaya

Perikanan secara umum (BAT, BAP, BAL);

b. Melaksanakan laporan tentang data Potensi Budidaya Perikanan secara

Umum (BAT, BAP, BAL) secara berkala;

c. Melaksanakan pembuatan laporan tentang Pengawasan Izin Usaha

Perikanan (IUP, SIUP, SIPI, dan SIKPI) secara berkala;

d. Melaksanakan pembuatan laporan tentang Patroli pengawasan Sumberdaya

Perikanan dan Kelautan secara berkala;

e. Melaksanakan pembuatan Laporan tentang Ilegal Fishing dan Destruktif

Fising secara Berkala;

f. Melaksanakan pembuatan Laporan tentang Pengelolaan Ruang Laut ( PRL );

g. Melaksanakan pembuatan Laporan tentang Kawasan Konservasi dan

Rehabilitasi di wilayah Pesisir Pantai;

h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta Membuat Laporan

Kegiatan POKMASWAS selama Satu Tahun Anggaran

i. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada kegiatan Pengawasan dan

Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam

Unit pelaksana Teknis Dinas

Pasal 19

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit pelaksana Teknis Dinas,

akan diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

1. Pengisian kelompok jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang

dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

LAKIP 2018


2. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang

dituangkan dalam keputusan Bupati.

3. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.4. SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAERAH

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah dibentuk

berdasarkan PP 18 tahun 2016 Tentang Pembentukan SKPD baru. Adapun

susunan organisasi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari

beberapa Susunan :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Aset dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :

1. Seksi Pengelolaan penertiban izin usaha perikanan;

2. Seksi Pemberdayaan usaha perikanan

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

d. Bidang Perikanan Tangkap membawahi :

1. Sarana dan Prasarana ;

2. Pemberdayaan Nelayan Kecil

3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan

e. Kelompok Jabatan Fungsional ;

LAKIP 2018


g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Daerah Balai Benih Ikan (BBI)

Sedangkan komposisi dan jumlah pegawai Dinas Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali Utara tahun 2019, sebanyak 58 orang, dengan susunan

kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat

pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Kelautandan Perikanan dapat

dikelompokkan menjadi :

Pegawai organik sebanyak 21 orang terdiri dari :

- Golongan IV, sebanyak 3 orang, terdiri dari :

a. Golongan IV/b : 1 orang

b. Golongan IV/a : 2 orang

- Golongan III, sebanyak 16 orang, terdiri dari :

a. Golongan III/d : 7 orang

b. Golongan III/c : 4 orang

c. Golongan III/b : 1 orang

d. Golongan III/a : 2 orang

- Golongan II, sebanyak 4 orang, terdiri dari :

a. Golongan II/b : 3 orang

b. Golongan II/a : 1 orang

Pegawai Kontrak sebanyak 37 orang terdiri dari :

Menurut tingkat pendidikan :

a. SMA : 18 orang

b. D3 : 5 orang

c. S1 : 14 orang

LAKIP 2018


STRUKTUR ORGANISASI

1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Perikanan Daerah Tahun 2018 adalah:

1. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

LAKIP 2018


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Morowali Utara

tahun 2017-2021;

1.6. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 dilakukan dengan

sistematika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran utama yang

telah ditetapkan dalam Renstra dan tingkat pencapaiannya, kendala yang dihadapi

dan langkah antisipatif yang akan dan Perikanan termasuk aspek di masa yang

akan datang.

Bab I – Pendahuluan, merupakan penjelasan umum organisasi Dinas Perikanan

Daerah Kabupaten Morowali Utara, dan permasalahan umum yang dihadapi serta

Sistematika Penyusunan LAKIP.

Bab II – Perencanaan Kinerja, merupakan uraian secara singkat Perjanjian

Kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan uraian capaian kinerja untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis, dan analisis capaian kinerja Dinas Perikanan

Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2018, termasuk menguraikan secara

sistematis tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Selain itu juga pada bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk

mewujudkan kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Bab IV – Penutup, mengemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian

kinerja serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran, berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018,

LAKIP 2018


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2017 - 2021

Pembangunan perikanan Daerah dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan

kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan), dan

pro-environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan), dimana sektor

perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten

Morowali Utara dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu

kesatuan perencanaan pembangunan nasional, dilakukan secara bersama oleh

seluruh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan

memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan

daerah dan nasional.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam

pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan bidang perikanan

diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari

kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya integrasi yang

saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan perikanan, terutama

untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, maka Rencana Strategis Tahun 2017-

2021 disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan

merumuskan pelaksanaan program kerja pembangunan perikanan dalam jangka

waktu lima tahun mendatang. Hal tersebut didukung oleh kinerja aparatur dan

kelembagaan dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan hasil analisis lingkungan

internal dan eksternal yang responsive dalam jangka panjang terhadap kondisi

yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun

masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan

kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan

ancaman (threats) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi,

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta bersifat indikatif.

Renstra satuan kerja merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan isu-

isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan

LAKIP 2018


Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara serta program-program

strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara

terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja

yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas

pokok dan fungsi Dinas Perikanan Daerah. Renstra merupakan turunan /

penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan visi dan misi

kepala daerah terpilih dan merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Morowali utara dalam menyusun rencana kerja

tahunan maupun rencana unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam implementasinya

maka proses penyusunan Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan

kesepakatan dari semua stakeholder melalui proses yang transparan, demokratis,

terpadu dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi

pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya.

2.2. Sistematika Telahaan Visi, Misi

Pernyataan visi Dinas Perikanan Daerah sepenuhnya masih mengacu

pada pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu “Terwujudnya

Produksi Perikanan Berbasis Agribisnis Melalui Kwalitas Sumber Daya Manusia

Yang Berdaya Saing ”. Hal ini dapat dipahami mengingat Dinas Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali Utara merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten

Morowali Utara. Untuk mendukung pemenuhan visi Pemerintah Kabupaten

Morowali Utara, maka Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

merumuskan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Produksi Perikanan Berbasis Agribisnis Melalui Kwalitas

Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing“

Visi diatas mengandung makna bahwa pembangunan sektor kelautan dan

perikanan diarahkan untuk memberikan kontribusi pemenuhan sumber pangan di

wilayah Kabupaten Morowali Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah pada umumnya

melalui produk perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan serta Pengawasan

dan pengendalian. Sementara itu, produk perikanan tangkap, budidaya dan

pengolahan harus sesuai standar keamanan pangan sehingga tidak ada unsur

antibiotik dan atau bahan tambahan terlarang lainnya pada sarana produksi dan

LAKIP 2018


proses penanganan, benih ikan, budidaya, hasil tangkapan dan pengolahan. Selain

itu eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan dalam rangka peningkatan

produksi yang dilakukan dengan berasaskan kelestarian sumberdaya. Dengan

demikian, visi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara menyatakan

bahwa Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara akan secara harmonis

mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Morowali utara melalui pembangunan

berkelanjutan dibidang Kelautan dan Perikanan.

2.3. Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten

Morowali utara maka ditetapkankanlah misi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten

Morowali utara yang merupakan langkah nyata seluruh personil dinas, stakeholder

dan masyarakat. Misi tersebut disusun agar setiap Dinas Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali utara dapat mengetahui peran dan program-program yang

ingin dicapai dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Misi Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Morowali utara dengan mengacu pada misi

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan public yang professional

2. Meningkatkan infrastruktur daerah dan daya dukung lingkungan secara

berkelanjutan

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim

usaha yang kondusif

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan

kesehatan

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang

inklusif

6. Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi keagamaan

7. Mengentaskan kemiskinan dari pinggiran.

Untuk mendukung pemenuhan misi Pemerintah Kabupaten Morowali

Utara dan Untuk mewujudkan visi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali

Utara, dirumuskan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia perikanan yang berdaya saing melalui

pendidikan dan pelatihan aparatur, nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha

perikanan

LAKIP 2018


2. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan sebagai usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi

3. Meningkatkan kawasan konservasi perairan dalam rangka pengelolaan perikanan

yang berkelanjutan

2.4. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan

diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Perikanan Daerah Kabupaten

Morowali Utara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh

dinas dalam memenuhi visi dan misinya. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis

ini juga akan memungkinkan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

untuk mengukur sejauh mana visi dan misi dinas yang telah dicapai mengingat

tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi dinas. Untuk itu, agar dapat

diukur keberhasilan dinas di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan

strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator)

yang terukur. Sehingga apabila dirumuskan, maka misi dari Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Morowali Utara ditetapkan sebagai berikut :

a. Mendorong peningkatan produksi perikanan dan kelautan dengan memanfaatkan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan.

b. Mengembangkan usaha perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan

melalui pembinaan keterampilan dan pemberdayaan kelompok-kelompok

pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan.

c. Mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan

secara optimal dan berkelanjutan.

Misi tersebut juga telah mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun

tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara

pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen

pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang baik. Pemenuhan kebutuhan

publik itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali Utara, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas publik

sebagai salah satu pilar dari good governance, bersama dengan dua pilar lainnya

yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan jalan

mengimplementasikan program dan kegiatan kepada masyarakat melalui Pembinaan

teknis dan layanan yang prima.

LAKIP 2018


Aspek peningkatan kinerja dalam misi Dinas Dinas Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali Utara tersebut juga sebagai upaya dinas untuk membantu

masyarakat khususnya pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan dalam

upaya meningkatkan pendapatannya.

2.5. Sasaran

Sasaran strategis Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang

menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tahunan,

semesteran, triwulanan atau bulanan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode

secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut

dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini

diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi

sumber daya di dinas dalam kegiatan atau operasional dinas tiap-tiap tahun untuk

kurun waktu 5 (lima) tahun. Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

berkewajiban mendukung dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu “Meningkatnya produksi perikanan

Kabupaten Morowali Utara”.

Berdasarkan pernyataan sasaran tersebut, maka sasaran Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang disusun dalam rumusan yang

lebih spesifik dan terukur adalah :

1. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan (perikanan tangkap, budidaya,

hasil olahan dan Meningkatnya kualitas masyarakat perikanan dan

berkembangnya usaha yang berbasis agribinis.

2. Meningkatnya pembinaan dan pendampingan masyarakat perikanan dalam

mengembangkan usaha perikanan yang memenuhi standar mutu dan

keamanan pangan.

3. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan

kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel. 1 Tujuan dan Sasaran

NO TUJUAN SASARAN

1

Mendorong peningkatan produksi perikanan dan kelautan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan

Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan (perikanan tangkap, budidaya, hasil olahan dan Meningkatnya kualitas masyarakat perikanan dan berkembangnya usaha yang berbasis agribinis

LAKIP 2018


2 Mengembangkan usaha perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan melalui pembinaan keterampilan dan pemberdayaan kelompok-kelompok pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan

Meningkatnya pembinaan dan pendampingan masyarakat perikanan dalam mengembangkan usaha perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

3 Mengembangkan usaha perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan melalui pembinaan keterampilan dan pemberdayaan kelompok-kelompok pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan

Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan

2.6. Strategi

Dalam pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di

Kabupaten Morowali Utara agar menjadi lebih mantap dan terarah, maka strategi

yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan sarana prasarana untuk pengembangan usaha perikanan

tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.

2. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas sumber daya manusia perikanan

menuju kemandirian dan keamanan pangan.

3. Mendayagunakan sumber daya manusia dalam pengawasan dan

pengendalian secara periodik terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan

dan kelautan.

2.7. Program dan Kegiatan

Program adalah rencana tindak lanjut jangka panjang yang secara

sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan pada

pencapaian tujuan dan sasaran. Sebagai konsekuensi logis dengan

diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada

sistem penganggaran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017

terdapat pembenahan mengenai jumlah, rumusan, maupun pengelompokkan

program yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah

(SKPD).

program-program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah

dikelompokkan menurut Urusan, dimana Dinas Perikanan Daerah termasuk dalam

Urusan Pilihan. Jumlah, rumusan maupun pengelompokkan program-program

tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

LAKIP 2018


Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka program

dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan Daerah Pemerintah

Kabupaten tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang

diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana tertentu.

Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali

Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai

berikut :

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Pendampingan Pada Kelompok Pembudidaya Ikan

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan

- Pendampingan Pada Kelompok Pembudidaya Ikan (DAK)

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (DAK)

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Tangkap

- Pengembangan Sarana Perikanan Skala Kecil (DAK)

4. Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan

- Peningkatan Kesejateraan Tenaga Penyuluh Perikanan

5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Produksi Perikanan

a. Pameran Dan Promosi Pembangunan Perikanan Kelautan

b. Peningkatan Produks Nilai Tambah Perikanan

6. Program Satu Data Perikanan

a. Statistik Perikanan

7. Program Sarana dan Prasarana Logistik

b. Sarana dan Prasarana Ice Flake

8. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam pendayagunaan

Sumber daya Perikanan

a. Penyuluhan Hukum UU Perikanan b. Pengawasan Izin Usaha Perairan Umum, Payau dan Laut

LAKIP 2018


Tabel. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI IKU

1 Persentase Lancarnya

Administrasi

perkantoran

- Terlaksananya

pelayanan jasa

perkantoran yang lancar

- Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor

- Terlaksananya kegiatan

koordinasi dan

konsultasi dan luar

daerah

Jumlah administrasi dan

peralatan yang tersedia/jumlah

administrasi dan peralatan yang

ditargetkan x 100 %

2 Berkembangnya sektor

perikanan dibidang

budidaya perikanan

- Tersedianya Bibit Ikan

Unggul

- Meningkatnya Produksi

Hasil Perikanan serta

mampu mendongkrak

kesejahteraan

masyarakat

pembudidaya ikan

Jumlah Produkasi Perikanan

Budidaya tahun n – Jumlah

Produksi Budidaya thn (n-1) /

Jumlah Produkasi thn (n-1) x

100 %

3 Meningkatnya jumlah

sarana dan prasarana

yang diadakan dan

penanganan izin usaha

perikanan dan alat

tangkap

- Meningkatnya produksi

hasil perikanan serta

mampu

- Peningkatan Jumlah

Armada Perikanan

Tangkap dan Alat

Tangkap Untuk

Kesejateraan

Masyarakat Pesisir

Pantai dan Nelayan

Jumlah Produkasi Perikanan

Tangkap tahun n – Jumlah

Produkasi Perikanan Tangkap

thn (n-1) / Jumlah Produkasi thn

(n-1) x 100 %

4 Terlaksananya

Pemberdayaan

Penyuluh Perikanan

Bantu

- Meningkatnya

Kapasitas Penyuluh

Kelautan dan

Perikanan

Jumlah Penyuluh yang

berkualitas / Jumlah Penyuluh x

100 %

5 Meningkatkan

pemasaran hasil

- Kelompok usaha

pengolahan hasil

Jumlah Produkasi ikan olahan

tahun n – Jumlah Produkasi ikan

LAKIP 2018


produksi perikanan perikanan

- Meningkatnya nilai

tambah kelompok

usaha pengolahan

hasil perikanan

olahan thn (n-1) / Jumlah

Produkasi thn (n-1) x 100 %

6 Tersedianya Data dan

Informasi Kelautan

Perikanan yang akurat

- Tersedianya data

potensi perikanan serta

tersedianya informasi

data yang akurat

tentang statistik

perikanan kab. Morowali

Utara

Jumlah Buku Statistik Perikanan

yang tersusun

7 Tersedianya Sarana

dan Prasarana Ice

Flake

- Tersedianya SAPRAS

Sistem Logistik Ikan

Untuk Pengumpul dan

Pemasar

Jumlah sarana dan prasarana

yang tersedia / Jumlah sarana

dan prasarana yang di targetkan

x 100 %

8 Luas Kawasan

Konservasi Laut dan

Perairan

- Menurunya Kasus Ilegal

Fishing, Unreported

Fishing

- peningkatan

Operasional

Pengawasan Ilegal

Fishing, Unreported

Fishing

Jumlah Kasus Ilegal Fishing dan

Unreported Fishing

2.8. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja

tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah /

pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan

amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Rencana kinerja tahunan merupakan

rencana hasil yang akan dicapai Dinas Perikanan Daerah selama 1 tahun

anggaran. Rencana Kinerja tahun 2018 ini ditetapkan sebagai implementasi dari

Rencana Strategis dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan

lingkungan yang terjadi dan tetap berpedoman pada beberapa kebijakan

pemerintah pusat dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan Strategis yang

telah dikemukakan di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan dimungkinkan

penetapan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang memang tidak dituangkan

LAKIP 2018


dalam Rencana Strategis, sepanjang hal tersebut memiliki landasan hukum untuk

dijadikan acuan penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kinerja tahun 2018.

Dengan memanfaatkan beberapa dokumen perencanaan pembangunan

lainnya yang menjadi produk hukum seperti Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Arah Kebijakan Umum APBD, maka Rencana

Kinerja ini disusun.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan kebijakan umum dan

program pembangunan kabupaten berikut tolok ukurnya dapat dilihat pada uraian

rencana kinerja sebagaimana terlampir pada bagian akhir laporan ini.

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET


Administrasi

perkantoran

- Terlaksananya pelayanan jasa


- Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

- Terlaksananya kegiatan koordinasi

dan konsultasi dan luar daerah

100 %

100 %

100 %


perikanan dibidang

budidaya perikanan

- Tersedianya Bibit Ikan Unggul

- Meningkatnya Produksi Hasil

Perikanan serta mampu mendongkrak

kesejahteraan masyarakat

pembudidaya ikan

100 %

100 %



yang diadakan dan


perikanan dan alat

tangkap

- Meningkatnya produksi hasil perikanan

- Peningkatan Jumlah Armada

Perikanan Tangkap dan Alat Tangkap

Untuk Kesejateraan Masyarakat

Pesisir Pantai dan Nelayan

100 %

100 %

4 Terlaksananya

Pemberdayaan

Penyuluh Perikanan

Bantu

- Meningkatnya Kapasitas Penyuluh

Kelautan dan Perikanan Bantu

100 %

5 Meningkatkan

pemasaran hasil

- Kelompok usaha pengolahan hasil

perikanan

100 %

LAKIP 2018


produksi perikanan - Meningkatnya nilai tambah kelompok

usaha pengolahan hasil perikanan

100 %


Informasi Kelautan


- Tersedianya data potensi perikanan

serta tersedianya informasi data yang

akurat tentang statistik perikanan kab.

Morowali Utara

100 %


dan Prasarana Ice

Flake

- Tersedianya SAPRAS Sistem Logistik

Ikan Untuk Pengumpul dan Pemasar

100 %

8 Luas Kawasan

Konservasi Laut dan

Perairan

- Menurunya Kasus Ilegal Fishing,

Unreported Fishing

- peningkatan Operasional Pengawasan

Ilegal Fishing, Unreported Fishing

100 %

100 %

LAKIP 2018


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai salah satu pilar good governance, akuntabilitas menempati

posisinya sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan

partisipasi masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas

dapat diartikan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjelaskan

kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau

amanah yang diembannya. Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil

yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik, logis dan

transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang

kemudian kita menyebutnya dengan istilah “kinerja” diperoleh dengan melalui

tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir

analisa atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian

suatu kinerja tertentu. Bagi stake holder hasil pengukuran dapat digunakan untuk

memberikan penilaian atas keberhasilan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten

Morowali Utara dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah

disepakati dalam Arah Kebijakan Umum Daerah. Sedangkan bagi Kepala Dinas,

media ini adalah alat yang paling efektif dan cepat untuk menginformasikan setiap

perubahan pelaksanaan maupun kendala yang mempengaruhi keberhasilan

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersedianya informasi yang

cepat, bisa dipastikan bahwa langkah-langkah solutif dapat segera dilakukan

sehingga menjamin bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan koridor

yang telah disepakati dengan pihak legislatif.

Sebagai sebuah instansi pemerintah dan organisasi, Dinas Perikanan

Daerah Kabupaten Morowali Utara harus menjalankan setiap kebijakan

manajemen daerah. Sedangkan sebagai organisasi adalah keharusan bagi Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk menetapkan mekanisme yang

mampu menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya untuk menetapkan suatu indikator atas setiap sasaran yang

disepakati dengan legislatif lengkap atas target yang harus dicapai setiap tahun.

Indikator ini bersifat indikator kinerja outcome (hasil).

LAKIP 2018


Tabel. 4

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN FORMULASI IKU


Administrasi

perkantoran

- Terlaksananya

pelayanan jasa

perkantoran yang

lancar

100 % 98,26 % 98,26 %

Jumlah

administrasi dan

peralatan yang

tersedia/jumlah

administrasi dan

peralatan yang

ditargetkan x

100 %

- Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan kantor

100 % 100 % 100 %

- Terlaksananya

kegiatan koordinasi

dan konsultasi dan

luar daerah

100 % 100 % 100 %


perikanan dibidang

budidaya perikanan

- Tersedianya Bibit

Ikan Unggul 100 % 100 % 100 %

Jumlah

Produkasi

Perikanan

Budidaya tahun

n – Jumlah

Produksi

Budidaya thn (n-

1) / Jumlah

Produkasi thn

(n-1) x 100 %

- Meningkatnya

Produksi Hasil

Perikanan serta

mampu

mendongkrak

kesejahteraan

masyarakat

pembudidaya ikan

100 % 100 % 100 %



yang diadakan dan


perikanan dan alat

tangkap

- Meningkatnya

produksi hasil

perikanan 100 % 100 % 100 %

Jumlah

Produkasi

Perikanan

Tangkap tahun n

– Jumlah

Produkasi

Perikanan

Tangkap thn (n-

1) / Jumlah

Produkasi thn

(n-1) x 100 %

- Peningkatan

Jumlah Armada

Perikanan Tangkap

dan Alat Tangkap

Untuk Kesejateraan

Masyarakat Pesisir

Pantai dan Nelayan

100 % 100 % 100 %

LAKIP 2018


4 Terlaksananya

Pemberdayaan

Penyuluh Perikanan

Bantu

- Meningkatnya

Kapasitas Penyuluh

Kelautan dan

Perikanan Bantu

100 % 100 % 100 %

Jumlah Penyuluh

yang berkualitas /

Jumlah Penyuluh

x 100 %

5 Meningkatkan

pemasaran hasil

produksi perikanan

- Kelompok usaha

pengolahan hasil

perikanan

100 % 100 % 100 %

Jumlah

Produkasi ikan

olahan tahun n –

Jumlah

Produkasi ikan

olahan thn (n-1)

/ Jumlah

Produkasi thn

(n-1) x 100 %


tambah kelompok

usaha pengolahan

hasil perikanan 100 % 100 % 100 %


Informasi Kelautan


- Tersedianya data

potensi perikanan

serta tersedianya

informasi data yang

akurat tentang

statistik perikanan

kab. Morowali Utara

100 % 100 % 100 %

Jumlah Buku

Statistik

Perikanan yang

tersusun


dan Prasarana Ice

Flake

- Tersedianya

SAPRAS Sistem

Logistik Ikan Untuk

Pengumpul dan

Pemasar 100 % 100 % 100 %

Jumlah sarana

dan prasarana

yang tersedia /

Jumlah sarana

dan prasarana

yang di

targetkan x 100

%

8 Luas Kawasan

Konservasi Laut dan

Perairan

- Menurunya Kasus

Ilegal Fishing,

Unreported Fishing

100 % 100 %

100 %

Jumlah Kasus

Ilegal Fishing

dan Unreported

Fishing - peningkatan

Operasional

Pengawasan Ilegal

Fishing, Unreported

Fishing

99,99 % 99,99 % 99,99 %

LAKIP 2018


Dari table tersebut diatas bila diukur dengan nilai capaian indikator kinerja

Dinas Perikanan Daerah dengan mengunakan skala nilai peringkat kinerja

berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang

dikelompokan sebagai berikut :

Table 5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO TINGKAT CAPAIAN KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA

1 91 > Sangat Baik

2 76 < 90 Tinggi

3 66 < 75 Sedang

4 51 < 65 Rendah

5 < 50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebeih transparan mengenai

sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara Umum Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran yang telah melaksanakan tugas dalam Renstra Tahun 2017-2021. Jumlah

sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah pada Dinas

Perikanan Daerah adalah sebanyak 8 (delapan) sasaran. Pada Tahun 2018 ditetapkan

8 (delapan) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan melalui perjanjian kinerja Dinas Perikanan Daerah tahun 2018.

Dari 8 (delapan) sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja sasaran

tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

NO PREDIKAT JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN KETERANGAN

1 91 > 14 Sangat Baik

2 76<90 Tinggi

3 66<75 Sedang

4 51<65 Rendah

5 <50 Sangat Rendah

Jumlah 14

LAKIP 2018


Tabel. 7

Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Utara Tahun 2018

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA

91 > 76>90

66>75

51>65

<50

1 - Terlaksananya

pelayanan jasa

perkantoran yang lancar 100 % 98,26 % 98,26 %


dan perlengkapan

kantor

100 % 100 % 100 %


koordinasi dan

konsultasi dan luar

daerah

100 % 100 % 100 %

Capaian Rata - rata 100 %

2 - Tersedianya Bibit Ikan

Unggul 100 % 100 % 100 %



mampu mendongkrak

kesejahteraan

masyarakat

pembudidaya ikan

100 % 100 % 100 %


3 - Meningkatnya produksi

hasil perikanan 100 % 100 % 100 %


Armada Perikanan

Tangkap dan Alat

Tangkap Untuk

Kesejateraan

Masyarakat Pesisir

Pantai dan Nelayan

100 % 100 % 100 %


LAKIP 2018


4 - Meningkatnya Kapasitas

Penyuluh Kelautan dan

Perikanan Bantu

100 %

100 %

100 %


5 - Kelompok usaha

pengolahan hasil

perikanan

100 % 100 % 100 %


tambah kelompok

usaha pengolahan hasil

perikanan

100 % 100 % 100 %


6 - Tersedianya data

potensi perikanan serta

tersedianya informasi

data yang akurat tentang

statistik perikanan kab.

Morowali Utara

100 % 100 % 100 %


7 - Tersedianya SAPRAS


Untuk Pengumpul dan

Pemasar

100 % 100 % 100 %


8 - Menurunya Kasus Ilegal

Fishing, Unreported

Fishing

100 % 100 %

100 %

- peningkatan Operasional

Pengawasan Ilegal

Fishing, Unreported

Fishing

100 % 99,99 % 99,99 %


LAKIP 2018


Gambaran pencapaian kinerja dari 8 (delapan) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran

Sasaran kesatu Persentase Lancarnya Administrasi perkantoran pada Dinas

Perikanan Daerah dapat dilihat dari indikator yaitu Terlaksananya pelayanan jasa

perkantoran yang lancar, Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor,

Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dan luar daerah. Pada tahun 2018

dengan pencapaian kinerja rata – rata 100 % dengan predikat sangat baik.

2. Sasaran Berkembangnya Sektor Perikanan Dibidang Budidaya Perikanan

Sasaran kedua Berkembangnya sektor perikanan dibidang budidaya perikanan

pada Dinas Perikanan Daerah dapat dilihat dari Indikator Yaitu Tersedianya Bibit Ikan

Unggul, Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan serta mampu mendongkrak

kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan. Pada tahun 2018 dengan pencapaian

kinerja rata – rata 100 % dengan predikat sangat baik.

3. Meningkatnya Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Diadakan Dan Penanganan Izin

Usaha Perikanan Dan Alat Tangkap

Sasaran ketiga Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan

penanganan izin usaha perikanan dan alat tangkap pada Dinas Perikanan Daerah dapat

dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Meningkatnya produksi hasil perikanan, Peningkatan

Jumlah Armada Perikanan Tangkap dan Alat Tangkap Untuk Kesejateraan Masyarakat

Pesisir Pantai dan Nelayan. Pada tahun 2018 dengan pencapaian kinerja rata – rata

100 % dengan predikat sangat baik.

4. Terlaksananya Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Bantu Terlaksananya

Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Bantu

Sasaran keempat Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Kelautan dan Perikanan

Bantu pada Dinas Perikanan Daerah dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu

Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Kelautan dan Perikanan Bantu. Pada tahun 2018

dengan capaian kinerja rata – rata 100 % dengan predikat sangat baik.

5. Meningkatkan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

Sasaran Meningkatkan pemasaran hasil produksi perikanan pada Dinas Perikanan

Daerah dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Kelompok usaha pengolahan hasil

perikanan, Meningkatnya nilai tambah kelompok usaha pengolahan hasil perikanan.

Pada tahun 2018 dengan capaian kinerja rata – rata 100 % dengan predikat sangat baik.

6. Tersedianya Data Dan Informasi Kelautan Perikanan Yang Akurat

Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kelautan Perikanan yang akurat pada

Dinas Perikanan Daerah dapat dilihat dari indikator yaitu Tersedianya data potensi

perikanan serta tersedianya informasi data yang akurat tentang statistik perikanan kab.

LAKIP 2018


Morowali Utara. Pada tahun 2018 capaian kinerja rata – rata 100 % dengan predikat

sangat baik.

7. Tersedianya Sarana dan Prasarana Ice Flake

Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Ice Flake pada Dinas Perikanan

Daerah dapat dilihat dari indikator Tersedianya SAPRAS Sistem Logistik Ikan Untuk

Pengumpul dan Pemasar. Pada tahun 2018 capaian kinerja rata – rata 100 % dengan

predikat sangat baik.

8. Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan

Sasaran Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan pada Dinas Perikanan

Daerah dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Menurunya Kasus Ilegal Fishing,

Unreported Fishing, peningkatan Operasional Pengawasan Ilegal Fishing, Unreported

Fishing. Pada tahun 2018 capaian kinerja rata – rata 100 % dengan predikat sangat baik.

Indikator kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara bertujuan

untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2017 sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2017 – 2021. Indikator kinerja

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2018 adalah :

1. Terlaksananya pelayanan jasa perkantoran yang lancar.

2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

3. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dan luar daerah

4. Tersedianya Bibit Ikan Unggul

5. Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan serta mampu mendongkrak kesejahteraan

masyarakat pembudidaya ikan

6. Meningkatnya produksi hasil perikanan

7. Peningkatan Jumlah Armada Perikanan Tangkap dan Alat Tangkap Untuk

Kesejateraan Masyarakat Pesisir Pantai dan Nelayan

8. Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Kelautan dan Perikanan Bantu

9. Kelompok usaha pengolahan hasil perikanan

10. Meningkatnya nilai tambah kelompok usaha pengolahan hasil perikanan

11. Tersedianya data potensi perikanan serta tersedianya informasi data yang akurat

tentang statistik perikanan kab. Morowali Utara

12. Tersedianya SAPRAS Sistem Logistik Ikan Untuk Pengumpul dan Pemasar

13. Menurunya Kasus Ilegal Fishing, Unreported Fishing

14. peningkatan Operasional Pengawasan Ilegal Fishing, Unreported Fishing

LAKIP 2018


3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2018

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 sampai

dengan tahun 2018, menunjukan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan

capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun

2017 sampai dengan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

REALISASI

KINERJA

TAHUN

2017

CAPAIAN

KINERJA

TAHUN

2017

REALISASI

KINERJA

TAHUN

2018

CAPAIAN

KINERJA

TAHUN

2018

1

Persentase

Lancarnya

Administrasi

perkantoran

- Terlaksananya

pelayanan jasa


100 % 100 % 98,26 % 98,26 %


dan perlengkapan

kantor

100 % 100 % 100 % 100 %


koordinasi dan

konsultasi dan luar

daerah

100 % 100 % 100 %

100 %

2 Berkembangnya

sektor perikanan

dibidang budidaya

perikanan

- Tersedianya Bibit Ikan

Unggul 100 % 100 % 100 % 100 %



mampu mendongkrak

kesejahteraan

masyarakat

pembudidaya ikan

100 % 100 % 100 % 100 %

3 Meningkatnya

jumlah sarana dan

prasarana yang

diadakan dan

penanganan izin

usaha perikanan

dan alat tangkap

- Meningkatnya produksi

hasil perikanan serta

mampu

100 % 100 % 100 % 100 %


Armada Perikanan

Tangkap dan Alat

Tangkap Untuk

Kesejateraan

Masyarakat Pesisir

Pantai dan Nelayan

100 % 100 % 100 % 100 %

LAKIP 2018


4 Terlaksananya

Pemberdayaan

Penyuluh

Perikanan Bantu

- Meningkatnya

Kapasitas Penyuluh

Kelautan dan Perikanan

Bantu

100 % 100 %

5 Meningkatkan

pemasaran hasil

produksi perikanan

- Kelompok usaha

pengolahan hasil

perikanan

100 % 100 % 100 % 100 %


tambah kelompok

usaha pengolahan hasil

perikanan

100 % 100 % 100 % 100 %

6 Tersedianya Data

dan Informasi

Kelautan

Perikanan yang

akurat

- Tersedianya data potensi

perikanan serta

tersedianya informasi data

yang akurat tentang

statistik perikanan kab.

Morowali Utara

100 % 100 % 100 % 100 %

7 Tersedianya

Sarana dan

Prasarana Ice

Flake

- Tersedianya SAPRAS


Untuk Pengumpul dan

Pemasar

100 % 100 %

8 Luas Kawasan

Konservasi Laut

dan Perairan

- Menurunya Kasus Ilegal

Fishing, Unreported

Fishing

100 %

100 %

- peningkatan Operasional

Pengawasan Ilegal

Fishing, Unreported

Fishing

99,99 % 99,99 %

Gambaran pencapaian kinerja dari 8 (delapan) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran

Dari tabel diatas Sasaran kesatu Persentase Lancarnya Administrasi

perkantoran pada Dinas Perikanan Daerah dapat dilihat dari indikator yaitu

Terlaksananya pelayanan jasa perkantoran yang lancar, Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor, Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dan luar

daerah. Realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 - 2018 dapat dilihat pada tabel

diatas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Terlaksananya

pelayanan jasa perkantoran yang lancar tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja

100 %, indikator Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor tercatat sebesar 100

LAKIP 2018


% dengan capaian kinerja 100 %, indikator Terlaksananya kegiatan koordinasi dan

konsultasi dan luar daerah tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %. Pada

tahun 2018 ketiga indikator tersebut masing – masing realisasi dan capaian kinerja

pada indikator Terlaksananya pelayanan jasa perkantoran yang lancar tercatat sebesar

98,26 % dengan capaian kinerja 98,26 %, indikator Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %, indikator

Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dan luar daerah tercatat sebesar 100

% dengan capaian kinerja 100 %.

2. Berkembangnya Sektor Perikanan Dibidang Budidaya Perikanan

Dari tabel diatas Sasaran kedua Berkembangnya sektor perikanan dibidang

budidaya perikanan pada Dinas Perikanan Daerah Realisasi dan capaian kinerja tahun

2017 - 2018 dapat dilihat pada tabel diatas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja

pada indikator Bibit Ikan Unggul tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %,

Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan serta mampu mendongkrak kesejahteraan

masyarakat pembudidaya ikan tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %.

%. Pada tahun 2018 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Bibit Ikan Unggul

tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %, Meningkatnya Produksi Hasil

Perikanan serta mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan

tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %. %

3. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan penanganan izin

usaha perikanan dan alat tangkap

Dari tabel diatas Sasaran ketiga Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana

yang diadakan dan penanganan izin usaha perikanan dan alat tangkap pada Dinas

Perikanan Daerah Realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 - 2018 dapat dilihat pada

tabel diatas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Meningkatnya

jumlah sarana dan prasarana yang diadakan tercatat sebesar 100 % dengan capaian

kinerja 100 %, pada indikator penanganan izin usaha perikanan dan alat tangkap

tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %. Tahun 2018 realisasi dan

capaian kinerja pada indikator Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang

diadakan tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator

penanganan izin usaha perikanan dan alat tangkap tercatat sebesar 100 % dengan

capaian kinerja 100 %. Program dan kegiatan ini dilaksanakan sesuai yang ditargetkan

untuk mendongkrak perekonomian masyarakat peleku usaha perikanan.

4. Terlaksananya Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Bantu Terlaksananya

Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Bantu

Dari tabel diatas Sasaran keempat Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Kelautan

dan Perikanan Bantu pada Dinas Perikanan Daerah Realisasi dan capaian kinerja tahun

LAKIP 2018


2017 - 2018 dapat dilihat pada tabel diatas. Tahun 2017 pada indikator Meningkatnya

Kapasitas Penyuluh Kelautan dan Perikanan Bantu belum di anggarkan sedangkan

pada tahun 2018 dianggarkan dengan realisasi dan capaian kinerja tercatat sebesar

100 % dengan capaian kinerja 100 %.

5. Meningkatkan pemasaran hasil produksi perikanan

Dari tabel diatas Sasaran Meningkatkan pemasaran hasil produksi perikanan pada

Dinas Perikanan Daerah Realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 - 2018 dapat dilihat

pada tabel diatas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indicator Kelompok

usaha pengolahan hasil perikanan tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100

%, Meningkatnya nilai tambah kelompok usaha pengolahan hasil perikanan tercatat

sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %.

6. Tersedianya Data dan Informasi Kelautan Perikanan yang akurat

Dari tabel diatas Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kelautan Perikanan

yang akurat pada Dinas Perikanan Daerah Realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 -

2018 dapat dilihat pada tabel diatas. Tahun 2017 pada indikator Tersedianya data

potensi perikanan serta tersedianya informasi data yang akurat tentang statistik

perikanan kab. Morowali Utara tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %.

Tahun 2018 pada indikator Tersedianya data potensi perikanan serta tersedianya

informasi data yang akurat tentang statistik perikanan kab. Morowali Utara tercatat

sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %.

7. Tersedianya Sarana dan Prasarana Ice Flake

Dari tabel diatas Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Ice Flake pada

Dinas Perikanan Daerah Realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 - 2018 dapat dilihat

pada tabel diatas. Tahun 2017 pada indikator Tersedianya SAPRAS Sistem Logistik

Ikan Untuk Pengumpul dan Pemasar belum dianggarkan kemudian pada Tahun 2018

dianggarkan pada indikator Tersedianya SAPRAS Sistem Logistik Ikan Untuk

Pengumpul dan Pemasar Utara tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %.

8. Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan

Dari tabel diatas Sasaran Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan pada Dinas

Perikanan Daerah Realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 - 2018 dapat dilihat pada

tabel diatas. Tahun 2017 pada indikator Menurunnya Kasus Ilegal Fishing, Unreported

Fishing dianggarkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tercatat

sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator peningkatan

Operasional Pengawasan Ilegal Fishing, Unreported Fishing tercatat sebesar 100 %

dengan capaian kinerja 100 %. Kemudian pada Tahun 2018 dianggarkan pada

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam pendayagunaan

Sumber daya Perikanan dengan realisasi pada indikator Menurunnya Kasus Ilegal

LAKIP 2018


Fishing, Unreported Fishing tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %,

pada indikator peningkatan Operasional Pengawasan Ilegal Fishing, Unreported

Fishing tercatat sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam RENSTRA Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara, arah

kebijakan umum tahun anggarn 2017 – 2021 diupayakan pada program prioritas untuk

mencapai sasaran pembangunan Daerah yaitu pelayanan public dan pelaksanaan

Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara

berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam

waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja Daerah diarahkan untuk mendanai urusan Pemerintahan

yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan

Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerinttah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka

kebijakan public guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan

masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip

anggaran yaitu transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan pelayanan

public, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisiensi, efektif dan propesional.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap

satuan kerja perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Perikanan Daerah periode tahun 2018 memaparkan capaian kinerja

Dinas Perikanan Daerah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara

anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas

keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi

keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapain indicator kinerja sasaran tahun

anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

LAKIP 2018


Tabel 9

Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018

No Sasaran Indikator Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja Program

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Presentase

(%)

Realisasi

Anggaran

1 Persentase

Lancarnya

Administrasi

perkantoran

- Terlaksananya

pelayanan jasa

perkantoran yang

lancar

100 % 98,26 % Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

651,913,984 627,024,109 96.18 %

- Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan kantor

100 % 100 % 312,822,200 311,117,669 99.46 %

- Terlaksananya

kegiatan koordinasi

dan konsultasi dan

luar daerah

100 % 100 % 391,025,547 390,531,322 99.98 %

2 Berkembangnya

sektor perikanan

dibidang

budidaya

perikanan

- Tersedianya Bibit

Ikan Unggul

100 % 100 % Program

Pengemban

gan

Budidaya

Perikanan

665,432,929 664,691,734 99.88 %

- Meningkatnya

Produksi Hasil

Perikanan serta

mampu

mendongkrak

kesejahteraan

masyarakat

pembudidaya ikan

100 % 100 % 502,082,800 451,407,800 90.91 %

3 Meningkatnya

jumlah sarana

dan prasarana

yang diadakan

dan penanganan

- Meningkatnya

produksi hasil

perikanan

100 % 100 % Program

Pengemban

gan

Perikanan

Tangkap

2,781,335,702 2,770,620,650 99.61 %

LAKIP 2018


izin usaha

perikanan dan

alat tangkap


Armada Perikanan

Tangkap dan Alat

Tangkap Untuk

Kesejateraan

Masyarakat Pesisir

Pantai dan Nelayan

100 % 100 % 927,985,905 914,605,776 98.56 %

4 Terlaksananya

Pemberdayaan

Penyuluh

Perikanan Bantu

- Meningkatnya

Kapasitas

Penyuluh Kelautan

dan Perikanan

Bantu

100 % 100 % Program

Pengemban

gan Sistem

Penyuluh

Perikanan

75,700,000 64,803,500 85.61 %

5 Meningkatkan

pemasaran hasil

produksi

perikanan

- Kelompok usaha

pengolahan hasil

perikanan 100 % 100 %

Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan

166,950,880 166,938,530 99.99 %


tambah kelompok

usaha pengolahan

hasil perikanan

100 % 100 % 56,889,050 56,854,300 99.94 %

6 Tersedianya

Data dan

Informasi

Kelautan

Perikanan yang

akurat

- Tersedianya data

potensi perikanan

serta tersedianya

informasi data yang

akurat tentang

statistik perikanan

kab. Morowali Utara

100 % 100 % Program

Satu Data

Perikanan

88,445,282 88,438,275 99.99 %

7 Tersedianya

Sarana dan

Prasarana Ice

Flake

- Tersedianya

SAPRAS Sistem

Logistik Ikan Untuk

Pengumpul dan

Pemasar

100 % 100 % Program

Sarana Dan

Prasarana

Logistik

880,823,434 880,616,000 99.98 %

8 Luas Kawasan

Konservasi Laut

dan Perairan

- Menurunya Kasus

Ilegal Fishing,

Unreported Fishing

100 % 100 % Program

Peningkatan

Kesadaran

Dan

Penegakan

Hukum

Dalam

Pendayagun

aan

Sumberdaya

Perikanan

58,347,500

58,347,500 100 %

- peningkatan

Operasional

Pengawasan Ilegal

Fishing, Unreported

Fishing

99,99 % 99,99 % 92,782,350 89,646,750 96.62 %

LAKIP 2018


BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Dari hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indicator kinerja

yang sudah diuraiakan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk

memastikan pencapaian Kinerja Sebagai prioritas dalam menunjang visi dan Misi

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Upaya ini telah mencangkup penetuan

program / kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, Nampak bahwa kinerja

oleh Dinas Perikanan Daerah pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena dari 8

(delapan) sasaran yang terdiri dari 14 (empat belas) indikator kinerja semua

mempunyai predikat sangat baik.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukan

capaian yang telah sesuai dengan target, namum lankah-lankah strategi untuk

peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam

mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

2. Melakukan Evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan

peningkatan kinerja.

3. Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian Visi dan

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kami berharap kiranya laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan

Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai

untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu

mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terimah kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

Merahmati Tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara Khususnya Daerah

Kabupaten Morowali utara

Kolonodale, Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS

PERIKANAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

CHESTER TUMIMOMOR, S.Pt Pembina Tkt I / IV b NIP. 19671109 199703 1 002

dinas perikanan daerah kabupaten morowali utara · 2019-11-18 · lakip 2018 dinas perikanan daerah...

Documents