dinas pengairan - ppid.acehprov.go.id · berdasarkan permendagri no. 54 tahun 2010 tentang tahapan,...

PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN

Jln. Mohd. Thaher No. 18 Telp (0651) 21982,21919,24212,22899,33126,211167 Fax. 23686 Fax .(0651) 23686 e_mail [email protected] PO.Box-130 LUENG BATA -BANDA ACEH (23247)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGAIRAN NOMOR : KU.954.1-A /KPTS/ /2016

RENCANA KERJA TAHUN 2017 DINAS PENGAIRAN

KEPALA DINAS PENGAIRAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 152 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun dan menetapkan Renja SKPA Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan ………

‐ 2 ‐

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

14. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Qanun ………….

‐ 3 ‐

19. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tetang Susunan Organisasi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

20. Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi;

21. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;

22. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;

23. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh.

24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2016;

25. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/991/2015 Tanggal 17 Juni 2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2017, yang selanjutnya disebut “RENJA SKPA” sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk periode 1 (satu) Tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada 31 Desember 2017.

KEDUA : Menetapkan Renja SKPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KETIGA : Renja SKPA digunakan sebagai:

a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA) Tahun Anggaran 2017;

b. pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017; dan

c. bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pengairan.

KELIMA ……………

‐ 4 ‐

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN : dari Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Gubernur Aceh; 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; 3. Bappeda Aceh; 4. Arsip.-------------------------

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal, 12 Februari 2015 M 03 Jumadil Awal 1437 H

KEPALA DINAS PENGAIRAN,

Ir. SYAMSURIZAL Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 199403 1 040


RENCANA KERJA TAHUN 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan

karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas menyusun Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

serta dalam rangka mendukung Kebijakan Umum Pemerintah Aceh.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Tahun 2017 disusun dengan mengacu

pada Perubahan RPJM Aceh dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan yang

sedang berjalan yang memuat program dan kegiatan, alokasi kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju tahun berikutnya.

Dengan segenap kerendahan hati dan atas segala keterbatasan, kami

menyadari bahwa Renja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami masih

membuka diri terhadap masukan-masukan, koreksi dan saran dari berbagai pihak

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesempurnaan dokumen ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ini, kami mengucapkan terima

kasih atas sumbangan pikirannya.

Banda Aceh, 12 Februari 2016

KEPALA DINAS PENGAIRAN

Ir. SYAMSURIZAL Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 199403 1 040



ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... I - 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................ I - 1

1.2. Landasan Hukum .......................................................................... I - 3

1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................... I - 9

1.4. Sistematika Penulisan .................................................................... I - 10

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN

TAHUN 2015 .............................................................................................. II - 1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Tahun 2015

dan Capaian Renstra Dinas Pengairan (Tabel terlampir) ........... II - 1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan

(Tabel terlampir) .............................................................................. II - 2

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pengairan ......................................................................................... II - 15

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel terlampir) .... II - 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

(Tabel terlampir) ............................................................................... II - 18

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................... III - 1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...................................... III - 1

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja)

Dinas Pengairan ............................................................................. III - 5

3.2.1 Tujuan ................................................................................ III - 7

3.2.2 Sasaran ............................................................................... III - 7



iii

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pengairan (Tabel terlampir) ........ III - 9

3.3.1 Program ............................................................................. III - 10

3.3.2 Kegiatan ............................................................................. III - 10

BAB IV. PENUTUP ................................................................................................... IV - 1

LAMPIRAN



iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengairan ........................ II - 8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPA dan Pencapaian

Renstra SKPA s.d Tahun 2016 Provinsi Aceh (terlampir)

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pengairan Provinsi Aceh

(terlampir)

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Struktural s/d Tahun 2015.............. II - 6

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan s/d Tahun 2015 ............. II - 6

Tabel 2.6. Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangan .......................................... II - 9

Tabel 2.7. Daerah Irigasi dan Luasannya sesuai Kewenangan ....................... II - 9

Tabel 2.8. Kondisi Saluran Irigasi berdasarkan kewenangan ......................... II – 10

Tabel 2.9. Kondisi Bangunan Irigasi berdasarkan kewenangan ..................... II - 10

Tabel 2.10. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2015 (terlampir)

Tabel 2.11. Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan/

Masyarakat Tahun 2017 (terlampir)

Tabel 3.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan .............................................................. III - 10

Tabel 3.2. Keterkaitan Misi dan Sasaran ............................................................. III - 8

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengairan ....................................... III - 9

Tabel 3.4 Rumusan Program dan Kegiatan SKPA Dinas Pengairan Tahun 2017

dan Perkiraan Maju 2018 (terlampir)



I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan menjabarkan bahwa

dalam bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam

bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah

diusahakan oleh manusia. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara

ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin

meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial,

lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras, diiringi dengan semangat

demokratisasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan masyarakat,

berbangsa dan bernegara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Tahun 2017 merupakan penjabaran

lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yaitu penjabaran dari sasaran dan program

yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra), yang memuat seluruh target

sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya. Renja

Dinas Pengairan mengarahkan program/kegiatan pelaksanaan. Dalam

penyusunannya diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan dalam bidang Pengairan. Renja Dinas

Pengairan ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai

keberhasilan atau kegagalan penyeleggaraan pemerintah untuk suatu periode

tertentu. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan penyusunan dan kebijakan

anggaran, sehingga Rencana Kerja Tahunan juga disesuaikan dengan anggaran yang

telah diprogramkan, terutama target-target sasarannya.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengairan dalam pelaksanaan penetapan

kinerja dilakukan untuk mengukur kinerja dan mengetahui sejauh mana capaian

kinerja yang dapat diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang

disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renja Dinas



I - 2

Pengairan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang

menjabarkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan merupakan suatu janji kinerja yang

akan diwujudkan dalam pengelolaan Pengairan melalui perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun

tertentu.

Pembangunan pada bidang Pengairan mempunyai peranan terhadap

perencanaan, pemanfaatan, kelembagaan, operasi dan pemeliharaan, serta

pengelolaan Pengairan yang berkelanjutan. Perubahan paradigma dalam

pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal yang

lebih mendominasi keberagaman situasi, kondisi dan potensi daerah, dengan ciri-ciri

munculnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional

serta melibatkan stakeholder. Pembangunan di bidang Pengairan tidak hanya

ditentukan oleh kinerja Dinas Pengairan, tetapi dipengaruhi oleh interaksi yang

dinamis dan saling bersinegris.

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

proses penyusunan Renja Dinas Pengairan Aceh ini terdiri dari tiga tahapan utama

yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap

penetapan. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPA dan

Renja Dinas Pengairan, orientasi mengenai RKPA dan Renja Dinas Pengairan,

penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Renja Dinas Pengairan merupakan tahapan awal yang

harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan

yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPA. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja Dinas Pengairan Aceh dapat dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPA, dengan fokus melakukan pengkajian



I - 3

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pengairan Aceh, evaluasi

pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan 2017 didasarkan kepada :

1. Landasan Idiil : Pancasila.

2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945.

3. Landasan Operasional :

3.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi

Sumatera Utara;

3.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3.3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas KKN;

3.4. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh;

3.5. Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Aceh;

3.6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan

Negara;

3.7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2004, tentang

Perbendaharaan Negara;

3.8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2004, tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

3.9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN );

3.10. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 3

Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;



I - 4

3.11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;

3.12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;

3.13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

3.14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

3.15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3.16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3.17. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

3.18. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001, tentang Informasi Keuangan

Daerah;

3.19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3.20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004, tentang

Rencana Kerja Pemerintah;

3.21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

3.22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006, tentang

Irigasi;

3.23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

3.24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



I - 5

3.25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

3.26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber

Daya Air;

3.27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan;

3.28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;

3.29. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

3.30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya

Air;

3.31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

3.32. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional

Pengelolaan Sumber Daya Air;

3.33. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun Anggaran 2015;

3.34. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

3.35. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

3.36. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, tentang Penetapan Wilayah

Sungai.

3.37. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SS, tentang Petunjuk Penyusunan

Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

3.38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali



I - 6

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3.39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

3.40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2015;

3.41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/M/2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang

Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri Tahun

2007;


Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang

Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2007;


Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur

Tahun 2007;

3.44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/2008 tentang

Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai;


Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya

Air;


Pedoman Pengaman Pantai;



I - 7


Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;

3.48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum N0mor 01/PRT/M/2014 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

3.49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan

Wilayah Sungai;


Indonesia Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan

Sumber Air dan Bangunan Pengairan;


Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan

Jaringan Irigasi;


Indonesia Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;


Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis

Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;



Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;



Jaringan Irigasi;


Indonesia Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat

Bencana Akibat Daya Rusak Air;


Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status

Daerah Irigasi;



I - 8



Jaringan Irigasi Rawa;


Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;


Indonesia Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan

Pemeliharaan Bangunan Pengairan;



Jaringan Irigasi Tambak;


Indonesia Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;


Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan

Sungai dan Garis Sempadan Danau;

3.64. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11

Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan

RPJM Daerah.

3.65. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor

15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah

dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3.66. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

3.67. Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi.

3.68. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.



I - 9

3.69. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengalokasian Tambahan Dana

Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

3.70. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Aceh Tahun 2012-2017;

3.71. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;

3.72. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;

3.73. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas

Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-

Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3.74. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengairan Aceh Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam;

3.75. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh;

3.76. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015;

3.77. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/991/2015 Tanggal 17 Juni 2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016.

4. Landasan Materil:

4.1. Masukan saran, pendapat, aspirasi dan inspirasi dari Staf di lingkungan Dinas Pengairan pada saat konsultasi Perumusan Visi dan Misi serta lokakarya.

4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja SKPA Dinas Pengairan tahun 2017 bertujuan untuk

menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan dan mengarahkan program/kegiatan



I - 10

mencapai sasaran yang diinginkan dalam tahun berjalan dan berkelanjutan

Program/Kegiatan pembangunan pengairan yang menjadi tolok ukur dan acuan

untuk penyusunan usulan program/kegiatan setiap tahunnya.

Rencana Kerja Dinas Pengairan merupakan acuan penentuan prioritas

program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud:

1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap

pembangunan pengairan di Provinsi Aceh dan menentukan prioritas program

dan kegiatan yang akan didanai dari sumber pendanaan baik APBA, maupun

sumber-sumber lainnya.

2. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja triwulan, semester dan

tahunan pembangunan pengairan di Provinsi Aceh.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pengairan secara makro

di Provinsi Aceh dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh.

4. Sebagai arahan kegiatan tahun 2017 dan bahan kajian program dalam rangka

penetapan anggaran untuk tahun 2017.

5. Sebagai bahan koordinasi baik antar program maupun lintas sektor.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum dengan latar belakang, landasan hukum

penyusunan Renja Dinas Pengairan dan keterkaitan dengan dokumen

perencanaan serta berisi maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.



I - 11

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH

TAHUN 2015

Menerangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2015 dan

capaian Renstra SKPA, menganalisis kinerja pelayanan SKPA, isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA. Mereview terhadap

rancangan awal RKPA dan menelaah usulan program dan kegiatan

masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui suatu strategi

dan kebijakan yang dilaksanakan dan mensinerjikan dengan kebijakan

nasional.

BAB IV PENUTUP

Merupakan kesimpulan rangkaian kegiatan Dinas Pengairan dalam masa

1 (satu) tahun kedepan.



II - 1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2015

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2015 DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPA

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pengairan tahun 2015, dapat

diinformasikan bahwa sebagian besar pencapaiannya sudah sesuai dengan yang

direncanakan. Namun ada juga sebagian yang masih belum tercapai sesuai dengan

target, hal ini dikarenakan kondisi alam yang berubah-ubah akibat kondisi cuaca dan

seringnya terjadi bencana seperti banjir yang hampir terjadi diseluruh

Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Provinsi Aceh. Akibat banjir yang terjadi telah

merusak infrastruktur yang ada baik infrastruktur di sektor pengairan maupun

infrastruktur publik di sektor lainnya. Kerusakan di sektor pengairan antara lain

bangunan-bangunan utama untuk pengambilan air irigasi dan longsor tebing sungai

yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Disamping terjadi bencana alam banjir

juga juga sebagian wilayah di Kabupaten/Kota terjadinya kekeringan terutama untuk

Daerah Irigasi yang luas areal irigasinya cukup besar dibandingkan dengan besaran

debit andalan besaran debit andalan yang tersedia. Berdasarkan hasil evaluasi diatas,

maka untuk program tahun 2016 dan 2017, disamping diprioritasnya untuk kegiatan

irigasi juga diarahkan untuk kegiatan penanganan banjir dan pekerjaan embung-

embung dalam rangka menjadi kontinuitas debit air untuk menunjang ketersediaan

untuk berbagai keperluan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan

stratejik yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra). Renstra digunakan sebagai pedoman dalam

mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Air melalui perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi dari kegiatan konservasi, pendayagunaan dan

pengendalian daya rusak air. Disamping itu, Renstra juga digunakan sebagai sarana



II - 2

untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang dari Dinas Pengairan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPA dan Pencapaian Renstra SKPA

s.d Tahun 2015 Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.1. terlampir.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPA

Analisis Kinerja Pelayanan SKPA merupakan pengkajian terhadap capaian

kinerja pelayanan SKPA sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan, dan dampak yang

ditimbulkan akibat kinerja pelayanan tersebut. Mengidentifikasi permasalahan yang

dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan

pelayanan SKPA sesuai dengan tugas dan fungsi. Analisis Pencapaian Kinerja

Pelayanan SKPA Dinas Pengairan dapat dilihat pada tabel 2.2. terlampir.

Sesuai dengan kebijakan yang telah disusun, program-program tersebut diatas

dijabarkan lagi dalam kegiatan-kegiatan sebagai tindakan nyata pada tahun-tahun

sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pengairan, tentunya tidak terlepas dari

wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber

daya air yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang

Pengairan, serta diselaraskan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan keterpaduan

secara harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi dalam Pengelolaan

Sumber Daya Air. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi tersebut

adalah sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan

kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi

sekitarnya,

b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota,

c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya,

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai

lintas kabupaten/kota,



II - 3

e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kotadengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya,

f. mengatur dan menetapkan dan memberi izin atas penyediaan peruntukan,

penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota,

g. mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan,

pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada

cekungan air tanah lintas kabupaten/kota,

h. membentuk Dewan Sumber daya Air atau dengan nama lain di tingkat provinsi

dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota,

i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan

sumber daya air,

j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan

pokok masyarakat atas air,

k. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan

sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, dan memberikan

bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah

Provinsi tersebut, Dinas Pengairan yang merupakan unsur Pemerintah Aceh yang

mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Tugas Umum Pemerintah dan

Pembangunan di bidang Sumber Daya Air.

Tugas Pembangunan dibidang Sumber Daya Air meliputi:

a. Melaksanakan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program

Pengairan secara menyeluruh;

b. Melaksanakan tugas dibidang Irigasi, Rawa dan Pantai;

c. Melaksanakan tugas dibidang Sungai, Waduk dan Danau;



II - 4

d. Melaksanakan tugas dibidang Penyusunan Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perdesaan dan Penataan Sumber Daya Air serta meningkatkan peran

serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;

e. Melaksanakan tugas dibidang Operasi dan Pemeliharaan Prasarana bidang

Sumber Daya Air;

f. Melaksanakan tugas dibidang Teknik dan Perizinan pemanfaatan Sumber Daya

Air.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengairan

mempunyai fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

d. Penyelenggaraan Tugas dibidang Pengelolaan Pengairan termasuk Perizinan dan

Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/Kota;

e. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap tugas dibidang

Pengairan dan;

f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud di atas,

Dinas Pengairan mempunyai Kewenangan:

a. Menetapkan Standar Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada pada wilayah

sungai Lintas Kabupaten/Kota.

b. Menyediakan dukungan/bantuan untuk kerja sama antara Kabupaten/Kota

dalam Pengembangan dan pengelolaan di bidang Sumber Daya Air.

c. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang luasnya

antara 1000 – 3000 Ha dan jaringan Pengairan lainnya yang berada pada wilayah

sungai lintas Kabupaten/Kota.

d. Mengurus Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau Pembongkaran

Bangunan-Bangunan dan Saluran Jaringan serta Prasarana dan Sarana Pengairan.



II - 5

e. Menyusun Rencana Penyediaan Air untuk Irigasi dan kebutuhan lainnya.

Dengan berlandaskan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan tersebut di atas,

maka produk yang diharapkan dapat dihasilkan oleh Dinas Pengairan adalah:

a. Kebijakan Pelaksanaan dan Kebijakan Teknis serta Administrasi meliputi

Pengaturan, Pedoman, Kriteria, Standar Pelaksanaan untuk bidang Pengairan,

sebagai pelaksanaan tugas Pemerintahan;

b. Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan serta

Pembuatan Pedoman Standard dan Persyaratan yang berkaitan dengan Kegiatan

Pelaksanaan, Perencanaan, Program dan Anggaran dari Pengelolaan Pengairan,

sebagai tugas pembangunan;

c. Produk Pelayanan kepada Stakeholder berupa Fasilitas, Konsultasi Teknis,

Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Informasi dari Pengairan;

d. Produk Pengendalian/Pengawasan berupa Evaluasi Pemanfaatan Sarana

Pengairan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengairan Aceh telah

dilengkapi dengan berbagai sumber daya organisasi, yang meliputi Non PNS, serta

sumber daya yang bersifat sarana dan prasarana baik untuk kegiatan di dalam

kantor, yaitu berupa bangunan gedung kantor dan peralatan perkantoran serta

sarana dan prasarana untuk kegiatan lapangan.

Susunan Kepegawaian dan perlengkapan sebagai Sumber Daya yang dimiliki

Dinas Pengairan dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 405 orang dan Tenaga

Kontrak berjumlah 119 orang dengan total keseluruhan pegawai Dinas Pengairan

sampai dengan tahun 2015 adalah 524 orang. Sebagaimana kepegawaiannya

tercantum pada Tabel di bawah ini:



II - 6

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Struktural s/d Tahun 2015

No Personalia Jumlah I. Jabatan Struktural

- Esselon II 1 - Esselon III 10 - Esselon IV 30

Jumlah 41 Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas Pengairan 2015

Dari tabel 2.3 menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang menduduki jabatan

struktural Dinas Pengairan sampai dengan tahun 2015 yaitu Esselon II (Kepala Dinas)

berjumlah 1 (satu) orang; Esselon II (Sekretaris, Kepala Bidang & Kepala UPTD)

berjumlah 10 (sepuluh) orang; dan Esselon IV (Kasi dan Kasubag) berjumlah 30

(sepuluh) orang.

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel

2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan s/d Tahun 2015

No Personalia Jumlah I. GOLONGAN :

- Golongan IV 28 - Golongan III 240 - Golongan II 135 - Golongan I 2

JUMLAH 405 Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas Pengairan 2015

Dari tabel 2.4 menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang sesuai pangkat dan

golongan pada tahun 2015 dengan total 405 orang.

Kemudian bila melihat pada jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:



II - 7

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan s/d Tahun 2015

No Personalia Jumlah I. PENDIDIKAN - S D -

- S M P / S L T P 2 - S M U / S L T A 167 - SARJANA MUDA / D-3 15 - D-4 1 - SARJANA / S-1 176 - PASCA SARJANA / S-2 44

JUMLAH 405 Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas Pengairan 2015

Dari tabel 2.5 menjelaskan bahwa jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

yang memfasilitasi jumlah pegawai Dinas Pengairan yang membidangi ilmu disetiap

tingkat pendidikan.

Berdasarkan susunan dan jumlah pegawai berdasarkan tingkatan struktural,

golongan dan tingkat pendidikan, maka tingkat pelayanan Dinas Pengairan di

masing-masing bidang pekerjaan dapat berjalan maksimal.



II - 8

WS STRATEGIS & PENGELOLAAN

IRIGASI > 3000 Ha

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL S E K R E T A R I A T

SUB BAGIANU M U M

SUB BAGIANKEUANGAN

BIDANGPROGRAM DAN

PELAPORAN

BIDANGIRIGASI, RAWA DAN

PANTAI

BIDANGSUNGAI, DANAU DAN

WADUK

BIDANGOPERASI DAN

PEMEL. PENGAIRAN

SEKSIPENYUSUNAN PROGRAM

DAN ANGGARAN

SEKSISURVEY, INVESTIGASI DAN

DESAIN

SEKSIBINA TEKNIK DAN

PELAPORAN

SEKSII R I G A S I

SEKSIR A W A

SEKSIP A N T A I

SEKSIS U N G A I

SEKSIDANAU DAN WADUK

SEKSIKONSERVASI PENGAIRAN

DAN HIDROLOGI

SEKSIOPERASI PENGAIRAN

SEKSIPEMELIHARAAN

PENGAIRAN

SEKSIPEMBERDAYAAN P3A

5 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

GUBERNURACEH

TUGAS PEMBANTUAN OP > 3000 HaMENTERI P.U.

DIRJEN SUMBER DAYA AIR

KEPALA DINAS / SKPA

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENGAIRANPEMERINTAH ACEH

DAK (1000 – 3000 Ha) & DEKON (WISMP)

SUB BAGIANKEPEGAWAIAN DAN

TATA LAKSANA

QANUN ACEH No. 5 Thn. 2007Tanggal : 5 Oktober 2007 M

23 Ramadhan1428 H

BALAI WILAYAH SUNGAISUMATERA - I

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengairan



II - 9

a. Cakupan Layanan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Tanggung

Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015.

Luas Daerah irigasi di Provinsi Aceh adalah 390.518 Ha yang terdiri dari 1.499

Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari Lintas Kabupaten/Kota dan Utuh

Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya sebagaimana tercantum pada tabel.

Tabel 2.6. Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya

No Kewenangan Lintas

Kabupaten/Kota (Ha)

Utuh Kabupaten/Kota (Ha)

TOTAL

I Pemerintah 26.397 82.225 108.622 Ha 13 DI

II Pemerintah Provinsi 2.144 78.468 65.409 Ha 47 DI

III Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 203.428 196.261 Ha 1.439 DI

Total 28.541 361.977 390.518 Ha 1.499 DI Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Penjabaran total Daerah Irigasi dan luasannya sesuai kewenangan di Provinsi

Aceh yang terdiri dari Irigasi Permukaan adalah 363.292 Ha dengan 1.400 D.I; Irigasi

Air Tanah adalah 1.858 Ha dengan 66 D.I.A.T; Irigasi Rawa adalah 5.724 Ha dengan 3

D.I.R; dan Irigasi Tambak adalah 19.644 Ha dengan 30 D.I.T sebagaimana disajikan

pada tabel 2.7.

Tabel 2.7. Daerah Irigasi dan Luasannya

No. Daerah Irigasi

Kewenangan

Pemerintah Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota

D.I Ha D.I Ha D.I Ha 1 Permukaan 12 101.622 38 65.409 1.350 196.261 2 Air Tanah 66 1.858 3 Rawa 3 5.724 4 Tambak 1 7.000 6 7.335 23 5.309

Total 13 108.622 47 78.468 1.439 203.428 Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015



II - 10

Pada kondisi Infrastruktur Irigasi saat ini dimana kondisi saluran irigasi

berdasarkan kewenangan memiliki kondisi yang baik, rusak sedang dan rusak berat.

Kondisi saluran irigasi ini dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8. Kondisi Saluran Irigasi berdasarkan Kewenangan

No Kewenangan

Luas Kuantitas

Kondisi Saluran

Baku Fungsional Baik Rusak Sedang

Rusak Berat

(Ha) (Ha) (km) (%) (km) (%) (km) (%)

1 Kewenangan Pusat 101,622 87.903 1.195 km 785 65,67 322 26,92 89 7,42

3.347 bh

2 Kewenangan Provinsi 65.409 28.975 705 km 418 59,26 178 25,20 110 15,54

1.369 bh

3 Kewenangan Kab/Kota 196.261 104.018

1.760 km 908 51,59 440 25,03 411 23,38

4.968 bh Sumber: Dinas Pengairan 2015

Tabel 2.9. Kondisi Bangunan Irigasi berdasarkan Kewenangan

No Kewenangan

Luas Kuantitas

Kondisi Bangunan Baku Fungsional Baik Rusak (Ha) (Ha) (bh) (%) (bh) (%)

1 Kewenangan Pusat 101,622 87.903 1.195 km 2.316 69,20 1.031 30,80

3.347 bh

2 Kewenangan Provinsi 65.409 28.975 705 km 894 65,30 475 34,70

1.369 bh

3 Kewenangan Kab/Kota 196.261 104.018

1.760 km 2.508 50,48 2.460 49,52

4.968 bh Sumber: Dinas Pengairan 2015

Rasio jaringan irigasi digunakan untuk menilai efektifitas pengelolaan

jaringan irigasi yang ditunjukkan oleh rasio antara luas areal terairi terhadap luas

baku. Dalam hal ini semakin tinggi rasio tersebut semakin efektif pengelolaan

jaringan irigasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

disebutkan bahwa rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran

irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi

jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran



II - 11

irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Panjang saluran irigasi mencerminkan

luas daerah irigasi yang terairi pada suatu daerah irigasi.

Untuk menghitung rasio jaringan irigasi, Dinas Pengairan hanya memasukkan

data daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi saja. Luas daerah irigasi yang

digunakan adalah sesuai dengan Kepmen PU Nomor 293 tahun 2014 dimana daerah

irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi telah menjadi 38 Daerah

Irigasi dan luasnya 65.409 ha/65,41 km2. Pada tahun 2015 sesuai penetapan kinerja

ditargetkan meningkat 4% sehingga rasio jaringan irigasi diharapkan menjadi 61,32%.

Dari hasil kegiatan pembangunan jaringan irigasi, optimalisasi jaringan irigasi yang

telah dibangun dan pemberdayaan petani pemakai air telah meningkatkan jaringan

irigasi sepanjang 469.999 meter menjadi 505.870 meter, maka rasio jaringan irigasi

pada tahun 2015 menjadi 65,23%. Pada tahun 2016 sesuai penetapan kinerja

ditargetkan meningkat 5,49% sehingga rasio jaringan irigasi diharapkan menjadi

70,45%. Sedangkan pada tahun 2017 yang ditargetkan 5,60% sehingga rasio jaringan

irigasi diharapkan menjadi 75,67%.

Permasalahan dan kendala dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan

irigasi adalah:

1) Terbatasnya debit andalan di beberapa daerah irigasi;

Debit andalan pada beberapa Daerah Irigasi (D.I) terjadi penurunan dari debit

andalan rencana khususnya untuk Daerah irigasi yang ada di Wilayah Sungai.

Akibatnya intensitas tanam untuk Daerah Irigasi hanya berkisar 140%. Kondisi

tersebut perlu didukung oleh bangunan reservoir seperti waduk dan embung untuk

menjamin ketersediaan air irigasi secara kontinyu.

2) Terdapat beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal;

Sebagian besar daerah irigasi Teknis fungsinya menurun, yang diakibatkan

umur konstruksi yang sudah cukup lama yaitu Daerah Irigasi yang dibangun pada

tahun 1990an sehingga banyak saluran dan bangunan yang rusak. Oleh karena itu

perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan



II - 12

pelayanan irigasi seperti semula. Disamping masih banyak saluran tanah (belum

pasangan) disepanjang jaringan irigasi juga saluran – saluran pasangan yang sudah ada

pada umumnya sudah banyak yang rusak begitu juga bangunan–bangunan

bagi/sadap dan bangunan air lainnya, sehingga proses pengaliran dan pembagian air

ke areal persawahan tidak efektif dan efesien.

3) Terkendalanya pembangunan jaringan irigasi akibat permasalahan pembebasan lahan;

Untuk meningkatkan luas areal irigasi teknis dalam rangka ketahanan pangan

perlu dilakukan pembangaunan jaringan irigasi baru dan pengembangan areal irigasi

dari jaringan irigasi yang sudah ada dengan memperhatikan areal potensial dan

sumber daya air yang ada, namun salah satu kendala utama adalah masalah

pembebasan lahan. Ada beberapa lokasi yang mempunyai potensi lahan pertanian

yang dapat dikembangkan menjadi sawah beririgasi, seperti yang menjadi

kewenangan pemerintah provinsi yaitu; D.I. Kuala Bhee seluas 1.500 Ha, D.I. Nalan

(Suplesi) seluas 2.000 Ha di Kabupaten Bireuen, D.I. Rajui seuas 1.300 Ha di

Kabupaten Pidie, D.I. Peunaron seluas 1.000 Ha dan D.I. Jamuan seluas 1.300 Ha di

Kabupaten Aceh Utara, D.I. Weih Tillis (Suplesi) seluas 2.500 Ha di Kabupaten Gayo

Lues dan D.I Lhok Naga seluas 1.500 Ha, D.I Blang Kumot di Kabupaten Pidie serta

D.I. Geuteut/Lamsujen seluas 1.300 Ha di Kabupaten Aceh Besar yang Daerah

Irigasinya lagi diusulkan untuk kewenangan pemerintah provinsi.

4) Belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan

Manajemen operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi masih belum optimal

karena penyediaan O&P belum berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan

irigasi di lapangan yang selama ini dialokasikan berdasarkan harga satuan dan

berdasarkan luas areal.

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada jaringan utama yang menjadi

tanggung jawab Pemerintah, sedangkan pada jaringan tersier merupakan

kewenangan dan tanggungjawab petani pemakai air (Keujreun Blang). Meskipun

kedua kegiatan dilakukan institusi yang berbeda, namun subtansi yang diatur saling



II - 13

terkait, saling ketergantungan, maka kedua-duanya diperlukan kelembagaan yang

mantap. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Irigasi, bahwa Kelembagaan

Pengelolaan Irigasi meliputi; Lembaga Adat, SKPA yang membidangi irigasi,

Keujruen Blang dan Komisi Irigasi. Pengelolaan irigasi di lapangan dilaksanakan oleh

Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air (PPA) dan Petugas Pintu Bendung

(PPB). Namun petugas tetap untuk mengelola irigasi tersebut masih belum tersedia.

Demikian juga halnya lembaga pengelola irigasi pada jaringan tersier yaitu Keujreun

Blang, yang belum tersedia perlu dibentuk. Selanjutnya untuk mewujudkan

keterpaduan dalam pengelolaan irigasi yang partisipatif perlu adanya peningkatan

kapasitas kelembagaan bagi staf SKPA dan kelompok petani (P3A dan GP3A);

dibentuk Komisi Irigasi, yang beranggotakan Lembaga Adat, SKPA terkait, dan

Wakil Keujreun Blang; dilaksanakan konstruksi jaringan irigasi yang dilakukan

secara partisipatif serta menyusun rencana alokasi air untuk daerah irigasi

kewenangan provinsi dan kalibrasi bangunan ukur debit.

b. Jumlah Waduk/Embung yang dibangun/ditingkatkan

Salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan air baku adalah dengan

membangun sarana penampungan air di musim hujan yang dapat dimanfaatkan saat

musim kemarau, seperti; Waduk, Embung dan Situ. Banyak waduk/Embung yang

telah dibangun dan diharapkan dapat menanggulangi kekurangan air terutama pada

saat musim kemarau.

Ada beberapa Embung dalam tahap pembangunan yang menjadi kewenangan

provinsi seperti Embung Tanoh Abe di Aceh Besar, Embung Blang Panton di Pidie

Jaya, Embung Alue Meurasi di Aceh Jaya, Embung Jangka Gajah di Aceh Timur,

Embung Neuheun di Aceh Besar, Embung Twi Geulumpang di Aceh Besar, Embung

Paya Raoh di Pidie Jaya dan Embung Lhok Gajah di Aceh Utara.

Pada saat ini telah tersedia beberapa DED Embung yang terletak di beberapa

Kabupaten yaitu; Embung Silolo di Aceh Selatan, Embung Genang Gedong di Aceh

Barat, Embung Alue Ie di Aceh Besar, Embung Paya Aboe Peusangan di Bireuen,



II - 14

Embung Meudang Ara di Aceh Utara. Beberapa DED tersebut akan menjadi capaian

pembangunan kedepan dalam pembangunan Embung di Dinas Pengairan.

c. Panjang Pengaman tebing Sungai yang dibangun

Terdapat beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi

diperlukan juga penanganan yang menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan

hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan

yang sudah kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu

wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai,

berikut pembangunan tanggul dalam upaya pengamanan fasilitas publik yang

didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan pengurukan pada

daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktifitas pelayaran

dan aktifitas perekonomian lainnya.

Sebagian besar muara sungai terjadi endapan sedimen yang sangat besar

sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas

kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen

antara lain Krueng Baro di Kabupaten Aceh Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante

Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib

dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur,

Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang,

Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Barat, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di

Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng

Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh

Besar.

Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah: 1) terjadi degradasi

beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sendimentasi di muara sungai; 3)

pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu

dilakukan antara lain: 1) merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang

telah kritis; 2) pengerukan sendimen pada muara sungai dan 3)

mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu.



II - 15

Hasil yang telah dicapai adalah pembangunan pengaman tebing sungai

sepanjang 5.000 M. Kebijakan yang akan ditempuh adalah kebijakan pengendalian

daya rusak air yaitu ketersediaan infrastruktur pengendali banjir yang akan

diprioritaskan pada kondisi kritis untuk mengamankan pemukiman penduduk areal

pertanian dan infrastruktur publik dari ancaman banjir.

d. Panjang pengaman pantai yang di bangun

Panjang garis pantai sepanjang 2.442 km dan kondisi pantai Aceh yang telah

mengalami abrasi (kritis) sepanjang lebih kurang 231,5 km yang sudah dibangun

sepanjang 14,34 km. Kerusakan pantai sampai saat ini terus terjadi dengan potensi

kerusakan harian yaitu terjadinya abrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim

ekstrim arah angin Barat dan Timur. Disamping itu dari hasil pengamatan yang

dilakukan pasca bencana alam gempa dan tsunami, gelombang tsunami telah banyak

memberikan pengaruh terhadap perubahan morfologi di daerah pesisir pantai. Pada

tahun 2016 panjang jetty 1.350 M, pengaman pantai yang dibangun 5.578 M dan

luasan kawasan yang aman dari abrasi dan banjir pasang purnama sekitar 83,67 Ha.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

PENGAIRAN.

Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan

mengacu pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik yang ada pada kondisi

internal maupun dari eksternal. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renja Dinas Pengairan, Realisasi

Capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang baru disahkan,

memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya sebagai bahan

prakiraan maju.



II - 16

Suatu isu strategis bagi Dinas Pengairan diperoleh dari permasalahan utama

yaitu dalam pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

(Pengairan) yang menjadi tantangan utama adalah pemenuhan kebutuhan air untuk

berbagai keperluan yang semakin lama semakin meningkat dan beragam seiring

dengan pertambahan jumlah penduduk, sementara ketersediaan air semakin terbatas

dan kualitas air semakin rendah dikarenakan degradasi lingkungan, pencemaran dan

semakin tingginya rasio ketersediaan air antara musim hujan dan kemarau (pada

musim kemarau terjadi kekeringan dan musim hujan terjadi banjir).

Sesuai dengan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2012-2017, ada beberapa

permasalahan atau tantangan yang perlu ditangani, yaitu:

a. Kondisi Jaringan Irigasi yang belum memadai, bahkan Jaringan Irigasi yang ada

banyak yang rusak berat dan menyebabkan jaringan irigasi belum berfungsi

maksimal sehingga sangat berpengaruh untuk pemenuhan kebutuhan air

pertanian;

b. Kondisi Bangunan Penampung air khususnya embung-embung yang kecil yang

ada banyak yang rusak dan sudah cukup lama umurnya serta masih banyak

potensi-potensi embung dan waduk belum dimanfaatkan untuk pemenuhan

berbagai kebutuhan air dan juga pengendalian banjir;

c. Kebutuhan Air Baku untuk keperluan sehari-hari, irigasi dan kebutuhan lainnya

semakin meningkat, namun prasarana dan sarana di sektor pengairan masih

belum memadai;

d. Bencana banjir dan kekeringan masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya

kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta

tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi;

e. Terganggunya fungsi sungai yang disebabkan terjadinya degradasi, sedimentasi,

penambangan galian C yang tidak terkontrol dan kritisnya daerah tangkapan air;

f. Abrasi/erosi pantai yang semakin bertambah, kondisi ini dikarenakan

gelombang pasang yang tinggi yang terjadi di wilayah pantai Aceh cukup besar,



II - 17

sehingga perlu pemikiran penanganan yang tepat jenis dan bentuk

konstruksinya.

g. Hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan relokasi penduduk di

lokasi rencana pembangunan baru terutama untuk pembangunan waduk atau

embung. Masyarakat sangat sulit menerima untuk direlokasi begitu juga untuk

pembebasan lahan, sehingga mengakibatkan terhambatnya rencana

pembangunan;

h. Keterbatasan data dan informasi SDA yang benar dan akurat, sehingga

berpengaruh terhadap pengelolaan SDA mulai dari tahap perencanaan sampai

tahap pemeliharaannya. Data dan informasi belum sepenuhnya tersedia dan

belum dapat diakses, hal ini dikarenakan: (i) Kurangnya Sumber daya manusia

yang mengelola data dan informasi, (ii) Prasarana dan sarana pendukung masih

sangat minim.

i. Belum optimalnya koordinasi PSDA antar lembaga terkait, begitu juga antara

bagian hulu DAS dengan bagian hilir DAS, dimana masing-masing pihak

cenderung untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing.

Berdasarkan isu-isu penting tersebut maka dalam penanganannya perlu

dilakukan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan dan berwawasan

lingkungan sehingga perlu disusun pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air

yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau

dan mengevaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaaan sumber daya air dan

pengendalian daya rusak air.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015

Review terhadap rancangan awal RKPA berkaitan dengan Program Prioritas

RKPA pemerintah Aceh yaitu infrastruktur yang terintegrasi dan kualitas lingkungan

kebencanaan. Program prioritas pemerintah tersebut terdapat program yang

berkaitan dengan Program Dinas Pengairan yaitu program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; Program



II - 18

pemgembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air

lainnya; dan Program pengendalian banjir. Pelaksanaan program dan kegiatan pada

tahun 2015 dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditentukan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2015 pada Dinas Pengairan

disesuaikan dengan target capaian yang tercapai pada tahun 2015 dan sesuai dengan

realisasi anggaran yang tercapai review tersebut dapat dilihat pada tabel 2.10 (tabel

terlampir).

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada prinsipnya berbagai usulan yang masuk baik dari badan, lembaga, dinas

dan masyarakat semua dilakukan inventarisir, kemudian dilakukan kesesuaian tugas

dan tanggung jawab atau tugas dan fungsi Dinas Pengairan dan dikelompokkan

kedalam kewenangan penanganan lalu disusun berdasarkan skala prioritas dengan

melakukan peninjauan kelapangan atau pengecekan untuk melihat tingkat urgensi

dan kendala. Setelah diperoleh dokumen yang sudah layak untuk diprogramkan atau

sudah memiliki data dukung lalu dimasukan dalam program pelaksanaan melalui

Musrenbang atau program lainya. Untuk kegiatan yang sifatnya segera atau

mendesak maka akan diproses melalui mekanisme kegiatan kebencanaan/program

tanggap darurat. Usulan program kegiatan dari para pemangku

kepentingan/masyarakat pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.11 (tabel

terlampir).



III - 1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan Aceh merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Pembangunan Aceh yang telah maupun yang akan dilaksanakan harus mengacu

kepada arah dan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam merencanakan program dan kegiatan selalu dilakukan koordinasi

dengan kebijakan program-program nasional dan melakukan sikronisasi sehinga

dalam pelaksanaannya dapat sinerji serta pembangunan infrastruktur tersebut tidak

tumpang tindih dan diharapkan saling keterkaitan.

Untuk memperoleh suatu capaian kinerja telah ditetapkan kebijakan, program

dan kegiatan. Penetapan Kebijakan, Program dan Kegiatan adalah sebagai pedoman

untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur

pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam

upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Infrastruktur Pengairan belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja

pembangunan bidang pengairan secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan

irigasi yang telah dicapai dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.

Berkembangnya daerah Pemukiman telah menurunkan area resapan air dan

mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air

baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air.

Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah.

Akses terhadap air baku untuk rumah tangga masih rendah memicu eksplorasi air

tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan land sussidence dan instrusi air laut.



III - 2

Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat

banjir dan kekeringan. Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai

akibat abrasi yang mengancam keberadaan pemukiman dan pusat-pusat

perekonomian di sekitarnya.

Selanjutnya dalam konteks Pembangunan Nasional maka tantangan dan isu

strategis infrastruktur Sumber Daya Air adalah:

1. Tantangan Sumber Daya Air Nasional

a. Mengendalikan ancaman ketidak berkelanjutan dan daya dukung SDA, baik

untuk air pemukiman maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi

dan explorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan

Landsusidence dan instrusi air laut.

b. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum.

Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minim belum dapat

mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target

millennium Development Goals (MDG) yang menetapkan bahwa pada tahun

2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah

mengakses air untuk kebutuhan air minum.

c. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air

diberbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama

5 (lima) bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim

kemarau yang berlangsung selama 7 (tujuh) bulan.

d. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang rata-rata terjadi

kurang lebih 100.000 Ha pertahun.

e. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti

banjir, kekeringan serta abrasi pantai.

f. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam

menghadapi dampak negatif perubahan iklim.



III - 3

2. Isu strategis Bidang Sumber Daya Air Nasional

a. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal dimana 7,2 juta Ha luas

daerah Irigasi yang telah dibangun diperlukan masih sekitar 1,34 juta Ha

daerah irigasi yang belum dapat berfungsi secara optimal karena adanya

kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi,

bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih

rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan

jaringan irigasi.

b. Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa optimal dimana 33,4 juta Ha lahan

rawa yang merupakan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak termasuk

lahan rawa yang merupakan lahan rawa bergambut, sampai saat ini hanya

sekitar 1,8 juta Ha jaringan reklamasi rawa yang telah dikembangkan

Pemerintah.

c. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan

perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah

Negara.

d. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan

karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami dan gempa bumi.

e. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah

dan stakeholders lainnya dalam mengelola irigasi.

f. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dan

dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-

wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.

g. Melakukan penataan organisasi pengelola SDA seperti Unit Pelaksana Teknis

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun unit

Pelaksana Teknis Daerah/ Balai Prasarana SDA.

h. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk

mengurangi konflik antar pengguna Sumber Daya Air.



III - 4

i. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada

BBWS/BWS dan Dinas SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA

untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta

memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.

j. Mengupayakan pengutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan

Bidang SDA, baik dari segi Akses, Kontrol, Partisipasi maupun manfaatnya.

k. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan

infrastruktur SDA.

3. Tujuan Sumber Daya Air Nasional

Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal, perbatasan

dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar

wilayah. Saran

a. Meningkatnya kapasitas tampung sumber daya air melalui pembangunan,

rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ dan

bangunan penampung air lainnya, serta terlindunginya kawasan sumber air.

b. Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui pembangunan,

rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendalian

banjir.

c. Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor melalui pembangunan,

rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali

lahar/sedimen.

d. Terlindunginya garis pantai dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan sarana/prasarana pengaman pantai.

e. Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan

dikawasan strategis dan wilayah tertinggi serta berfungsinya ruas jalan pasca

bencana.

f. Terselenggaranya penanganan kawasan permukiman dikawasan rawan

bencana

g. Terselenggaranya pengembangan kawasan-kawasan potensial dipedesaan.



III - 5

h. Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-

pulau kecil terluar.

i. Tersedianya prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan

drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial.

j. Bertambahnya pilihan teknologi PU dan pemukiman siap pakai untuk

percepatan kawasan strategis dan wilayah tertinggal.

k. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk percepatan pembangunan

kawasan strategis dan wilayah tertinggal.

l. Terselenggaranya layanan teknis dalam percepatan pembangunan kawasan

strategis dan wilayah tertinggal

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Nasional

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unit

- unit kerja Program Nasional digambarkan sebagai berikut :

a. Kapasitas tampung sumber daya air yang dibangun dan dijaga/dipelihara.

b. Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan dan

dijaga/dipelihara.

c. Luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan

dan dijaga/dipelihara.

d. Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan

dan dijaga/dipelihara.

e. Kapasitas debit layanan air baku untuk air minum yang

dibangun/ditingkatkan.

f. Luas target kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir.

g. Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi pantai

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGAIRAN

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengairan dikaitkan dengan visi dan misi

Dinas agar tercapainya visi dan misi yang diinginkan. Visi adalah suatu keinginan



III - 6

atau angan-angan yang akan di capai oleh Dinas Pengairan Aceh dalam pelaksanaan

tugasnya yang akan dipersembahkan kepada masyarakat Aceh sebagai wujud

pengabdian yang tulus. Keinginan mana yang diterangkan dalam suatu kalimat yaitu

:

” Terwujudnya Kemanfaatan Pengairan yang Handal dan Terkendali

serta Berkelanjutan Berpihak pada Kearifan Lokal Sebesar-besarnya

bagi Kemakmuran Rakyat pada 2022 "

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut diatas yaitu suatu

keadaan yang ingin diwujudkan adalah :

1. Suatu sistem jaringan Pengairan yang mantap kokoh dan berkelanjutan serta

berwawasan lingkungan;

2. Suatu sistem Pengendalian sungai dan pantai yang memadai serta dapat memberi

perlindungan dan rasa aman terhadap ancaman banjir bagi masyarakat dan

sarana umum lainnya;

3. Kelestarian dan ketersedian Air Baku yang cukup untuk menunjang keberhasilan

sistem Pengairan maupun untuk mendukung Industri-industri yang di perkirakan

akan muncul di masa mendatang termasuk juga untuk mencukupi kebutuhan

multicipal lainnya;

4. Suatu Catchment Area yang terpelihara dengan baik terutama bagi sungai yang

jaringan Pengairannya sudah dan akan dibangun untuk menjaga keberlanjutan

cadangan air sesuai dengan kebutuhan;

5. Suatu sumber daya manusia yang tangguh berkualitas, beriman, dan bermoral

agamis baik pada tingkat Institusi Pembina, pelaksana maupun pada tingkat

petani/masyarakat sebagai pengelola serta pemakaian air.

Dinas Pengairan untuk mencapai cita seperti yang telah dirumuskan bersama

seperti yang tercantum dalam Visi diatas telah menetapkan beberapa Misi yang

saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Misi yang dimaksud adalah:



III - 7

1. Konservasi Pengairan;

2. Pendayagunaan Pengairan dengan prioritas menyiapkan prasarana jaringan

irigasi dan memenuhi kebutuhan air baku;

3. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air;

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah;

5. Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Pengairan;

3.2.1. Tujuan

Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan tujuan dari Renja Dinas Pengairan

dapat di lihat pada Tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan No. Misi Tujuan

1. Konservasi Pengairan Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber air

2. Pendayagunaan Pengairan dengan Prioritas menyiapkan Prasarana Jaringan Irigasi dan memenuhi Kebutuhan Air Baku

Terwujudnya ketersediaan infrastruktur untuk memenuhi berbagai kebutuhan sumber air.

3. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air

Terwujudnya kinerja infrastruktur pengendali daya rusak air

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah

Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA

5. Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Pengairan

Menjaga kelangsungan keberadaan data SDA dan sistem informasi SDA yang dapat diakses oleh para pengguna data

Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem informasi pelayanan

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2014

3.2.2. Sasaran

Bidang Pengairan secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi melalui

sektor pertanian dan perikanan yaitu dengan menyediakan pasokan air untuk

memenuhi kebutuhan irigasi sawah, perikanan darat dan tambak Pasokan air juga



III - 8

disediakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perkotaan. Dinas

Pengairan juga bertanggungjawab dalam pengendalian daya rusak air seperti banjir

dan abrasi pantai yang mengancam areal-areal produktif seperti pertanian, tambak,

industri, perkotaan dan permukiman yang akhirnya akan mengganggu aktifitas

perekonomian.

Untuk mendukung salah satu misi utama Pemerintah Aceh yaitu

mengembangkan sektor unggulan, dalam hal ini adalah mempertahankan dan

meningkatkan surplus beras. Pada tahun 2017 telah ditetapkan beberapa sasaran

beserta indikatornya yang ingin dicapai, dan masih akan melanjutkan sasaran tahun

2016. Dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh,

Dinas Pengairan Aceh memiliki sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2. Keterkaitan Misi dan Sasaran No. Misi Sasaran

1. Konservasi Pengairan Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan

2. Pendayagunaan Pengairan dengan Prioritas menyiapkan Prasarana Jaringan Irigasi dan memenuhi Kebutuhan Air Baku

Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan jaringan lainnya untuk kebutuhan.

3. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air

- Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir.

- Terwujudnya daerah pantai aman dari ancaman abrasi

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah

Meningkatnya kemampuan dan pemahaman masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air

5. Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Pengairan

Terbentuknya sistem pengolahan data dan sistem informasi sumber daya air yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.




III - 9

Sasaran yang berkaitan dengan misi telah ditetapkan oleh Dinas Pengairan.

Dinas Pengairan juga menetapkan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pengairan

yang dapat diukur adalah terdapat pada Tabel 3.3.

Sebagai dasar kebutuhan penggunaan anggaran yang akan dialokasikan telah

disusun Rencana Kinerja, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana stratejik. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya setelah anggaran ditetapkan.

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengairan No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

1. Meningkatnya layanan jaringan irigasi

1. Persentase peningkatan rasio jaringan irigasi

2. Cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik

2. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan

Volume air yang disediakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan

3. Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir

Luasan kawasan yang bebas banjir dan erosi tebing sungai

4. Terwujudnya daerah pantai aman dari ancaman abrasi

Luas kawasan pantai yang aman dari abrasi dan banjir pasang purnama


3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2017 Dinas Pengairan akan melakukan penuntasan atau

penyelesaian kegiatan – kegiatan yang bersifat lanjutan sehingga bisa fungsional

seperti rehab embung, bendung dan jetty; memprioritas anggaran untuk rehabilitasi

jaringan irigasi khususnya Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah

Provinsi; untuk penanganan Pantai dan sungai diprioritaskan pada lokasi yang

sangat kritis untuk mangamankan fasilitas publik dan pemukiman; dan

melaksanakan survey dan perencanaan reservoir dalam rangka ketahanan air.



III - 10

Untuk mencapai hasil yang diinginkan maka perlu adanya program dan

kegiatan Dinas Pengairan.

3.3.1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu

yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam

rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif

masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017 Dinas Pengairan Aceh menetapkan beberapa program, yang

terdiri dari 4 (empat) program rutin dan 3 (tiga) program wajib. Program rutin, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Penigkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program Wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya;

2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Air Lainnya;

3. Program Pengendalian Banjir.

3.3.2. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan

oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk

mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai Kebijaksanaan dan Program yang telah

ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respons terhadap

kebijaksanaan dan program yang dikembangkan Instansi Pemerintah untuk

mencapai sasaran dan tujuan tertentu.



III - 11

I. Kegiatan Rutin

a. Kebutuhan Dasar Aparatur

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan belanja

pegawai berupa gaji dan tunjangan-tunjangan kerja lainnya untuk pegawai baik

Pegawai Negeri (PNS) maupun Pegawai Harian (PH). Dari kegiatan ini diharapkan

pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.

b. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah pemenuhan

kebutuhan sarana pelayanan administrasi demi lancarnya kegiatan administrasi

untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.

Kelompok kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas)

kegiatan yaitu yang berkenaan dengan surat menyurat, komunikasi, air minum &

listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pemeliharaan & perizinan

kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, kebersihan kantor, ATK,

barang cetakan & penggandaan, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

kantor, peralatan dan perlengakapan kantor, bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan, makan dan minum, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah serta jasa keamanan kantor.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur sebagai penunjang terlaksananya kegiatan di bidang

Pengairan.

d. Peningkatan Disiplin Aparatur

Hasil yang diharapkan adalah terciptanya aparatur yang disiplin dalam

melaksanakan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-

masing.



III - 12

e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini, terdiri dari dua

kegiatan pokok yaitu (1) pendidikan dan pelatihan formal dan (2) sosialisasi

peraturan perundang-undangan, (3) bimbingan teknik implementasi peraturan

perundang-undangan dan (4) penataan dan penegakan hukum lingkungan.

II. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air/Urusan Wajib

Secara garis besar ada 5 (lima) aspek kegiatan pengembangan dan pengelolaan

yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan, yaitu: 3 (tiga) aspek utama dan 2 (dua)

aspek pendukung. Adapun 3 (tiga) aspek utama meliputi : Aspek konservasi SDA,

aspek pendayagunaan SDA dan aspek pengendalian daya rusak air, sedangkan dua

aspek pendukung terdiri dari aspek sistem informasi SDA dan aspek peran serta

masyarakat.

Dinas Pengairan selain melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawab yang telah ditetapkan, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut

ini:

a. Melaksanakan infrastruktur yang kebutuhannya sangat mendesak atau sangat

urgen untuk kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Aceh, hal ini

dilaksanakan jika pihak Pemerintah Pusat (dengan sumber dana APBN) dan

Pemerintah Kabupaten/Kota (dengan sumber dana APBK) yang sesuai dengan

kewenangannya masing-masing tidak segera dapat melaksanakannya atau

keterbatasan dana untuk menanganinya. Dilain pihak masyarakat sangat

membutuhkan untuk ditangani segera, maka dalam hal ini Dinas Pengairan Aceh

yang merupakan bagian dari Pemerintah Aceh selaku yang punya wilayah juga

mempunyai tanggung jawab untuk menanganinya sesuai dengan kemampuan

dana yang ada demi kepentingan Masyarakat Aceh.

b. Melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.

c. Melaksanakan Kegiatan Hibah dan sumber dana lainnya.



III - 13

Untuk melaksanakan infrastruktur disektor pengairan dilakukan dalam

berbagai kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan SDA, yaitu: kegiatan

perencanaan, kegiatan pelaksanaan/konstruksi, kegiatan tahap operasi dan

pemeliharaan, kegiatan pemberdayaan petani, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

A. Kegiatan Perencanaan

Agar dapat terlaksananya pembangunan dan peningkatan pengembangan

dan pengelolaan SDA yang tepat sasaran, terukur, efisien dan efektif maka perlu

dilakukan perencanaan yang matang terlebih dahulu.

1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Perencanaan untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dan rawa

meliputi kegiatan–kegiatan: Studi kelayakan/feasibility study (FS), survey,

investigasi, detail desain (SID), pembebasan tanah dan kajian analisa dampak

lingkungan. Perencanaan ini dilakukan untuk rencana pengembangan Daerah Irigasi

(D.I.) dan rawa yang sudah ada serta pengembangan areal irigasi dan rawa yang

sudah ada dengan memperhatikan areal potensial lahan pertanian yang dapat

dikembangkan dan potensi ketersediaan air yang ada.

2. Perencanaan Pembangunan Reservoir

Perencanan pembangunan reservoir meliputi: Studi kelayakan/feasibility study

(FS), survey, investigasi, detail desain (SID), pembebasan tanah dan kajian analisa

dampak lingkungan untuk rencana pembangunan dan peningkatan waduk-waduk,

embung-embung dan bangunan penampung air lainnya. Disamping itu juga

termasuk kegiatan kajian-kajian teknis embung-embung yang sudah ada yang tidak

berfungsi lagi untuk dilakukan perbaikan/rehab berat.

3. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai dan Pantai

Perencanaan normalisasi saluran sungai Meliputi Kegiatan: SID Pengendalian

banjir dan pengaturan sungai, SID pengendalian sedimentasi muara sungai/Jetty,

SID Pengamanan pantai, pembebasan tanah dan kajian analisa dampak lingkungan

pengendalian banjir dan pengaturan sungai serta pantai. Hasil yang ingin diperoleh



III - 14

dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang dapat digunakan

sebagai pedoman untuk rencana pelaksanaan tanggul banjir, pengaturan dan

normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai, jetty dan pengamanan pantai.

Disamping itu juga juga menindaklanjuti kegiatan dari Pola Pengelolaan

Sumber Daya Air (PSDA) dan Rancangan Rencana PSDA yang akan digunakan

sebagai pedoman, arahan atau acuan serta stretegi untuk rencana kebijakan dalam

melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan SDA secara menyeluruh, terpadu,

berkesinambungan dan berwawasan lingkungan di Wilayah Sungai kewenangan

provinsi.

B. Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah

Pembebasan lahan dilakukan untuk rencana pembangunan infrastruktur baru

disekitar pengairan, pembebasan lahan tersebut dilakukan untuk rencana

pembangunan waduk dan embung , jaringan irigasi, bangunan pengendali banjir dan

juga untuk pengaman pantai jika daerah tapak bangunannya mengenai lahan

penduduk. Pemerintah Kabupaten/Kota harus proaktif untuk mengadakan

sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang terkena dampak areal

pembebasan lahan.

C. Kegiatan pelaksanaan/konstruksi

Jenis – jenis kegiatan konstruksi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini

meliputi:

1. Pembangunan Jaringan Irigasi.

Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan-

jaringan irigasi baru dengan memperhatikan ketersedian sumber daya air dan areal

potensial irigasi yang ada dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional

khususnya untuk wilayah Provinsi Aceh. Jenis kegiatan ini antara lain Pembangunan

Bangunan Utama (seperti bendung, intake/pengambilan bebas), saluran induk,

saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan-bangunan air, dan bangunan



III - 15

pelengkap lainnya yang merupakan satu sistem dengan jaringan irigasi. Peningkatan

jaringan irigasi dari irigasi non teknis atau semi teknis menjadi jaringan irigasi teknis

yang dilakukan secara menyeluruh juga termasuk dalam kegiatan pembangunan.

Pembangunan jaringan irigasi yang tidak memungkinkan secara gravitasi alam

dilakukan dengan cara pompanisasi.

2. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun meliputi kegiatan

peningkatan jaringan irigasi dan rehabilitasi/perbaikan jaringan yang sudah ada baik

jaringan pembawa maupun jaringan pembuang termasuk bangunan-bangunan yang

ada di sepanjang jaringan. Pada beberapa Daerah Irigasi yang sudah lama dibangun,

dimana kondisi saat ini banyak yang terjadi penurunan fungsi yang diakibatkan

faktor umur yang sudah lama sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk

mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Disamping itu juga pada

beberapa Daerah Irigasi yang sudah ada, dengan mempertimbangkan perubahan

kondisi lingkungan akan dilakukan kegiatan peningkatan jaringan irigasi yang

tujuannya untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada,

sebagai contoh dari saluran tanah ditingkatkan menjadi saluran pasangan.

Perbaikan dan rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan dan rehabilitasi

bendung, intake, pintu-pintu pengatur debit dan pengukur muka air, bangunan-

bangunan air dan bangunan pendukung, pasangan/lening saluran dan normalisasi

saluran. Sedangkan peningkatan jaringan irigasi meliputi kegiatan: peningkatan

saluran dari saluran tanah menjadi saluran pasangan, membuat bangunan suplesi

untuk menambahkan debit air dan menambah jaringan irigasi untuk memperluas

areal irigasi dengan memperhatikan kondisi potensi debit air yang ada.

3. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung lainnya

Embung dan bangunan penampung lainnya merupakan salah satu bangunan

yang dapat meningkatkan kehandalan penyediaan air baku untuk berbagai keperluan

yang diharapkan dapat menampung kelebihan air pada saat musim hujan dan



III - 16

kekurangan air pada musim kemarau. Kondisi saat ini sungai-sungai di Wilayah

Aceh mengalami terjadinya penurunan debit andalan hal ini disebabkan terjadinya

kerusakan Daerah Ailran Sungai (DAS) di bagian hulu, sehingga pada saat musim

kemarau terjadinya kekeringan khususnya untuk lahan pertanian, namun sebaliknya

pada saat musim hujan sering terjadinya banjir. Atas hal tersebut maka Dinas

Pengairan Aceh berupaya untuk membangun waduk dan embung pada daerah yang

kondisi topografinya memungkinkan. Disamping itu juga melakukan kegiatan

rehabilitasi dan perbaikan embung-embung kecil yang tidak berfungsi lagi.

4. Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan

Sungai meliputi kegiatan pembuatan tanggul banjir, normalisasi sungai,

revetment/pengaman tebing, dan sudetan/pelurusan sungai.

Terdapat beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi

diperlukan penanganan yang menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir

sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan yang

sudah kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu

wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai,

berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang

didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada

daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran

dan aktivitas perekonomian lainnya.

5. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Untuk menghindari erosi pantai perlu dilakukan kegiatan pembangunan

pengaman pantai yang meliputi kegiatan jetty, revertment, groin tegak lurus pantai

dan groin sejajar pantai. Kegiatan ini diharapkan dapat melindungi areal pemukiman

dan infrastruktur lainnya yang ada di dekat pantai dari ancaman bahaya abrasi

pantai dan gelombang pasang, sehingga masyarakat merasa aman dan terhindar dari

bencana.



III - 17

Selain kegiatan di atas juga termasuk kegiatan pengendalian sedimentasi di

muara sungai, yang berfungsi untuk memperlancar aliran sungai sehingga dapat

mengurangi banjir di bagian hulu dan juga dapat berfungsi untuk kelancaran

navigasi perikanan laut.

D. Kegiatan Tahap Operasi dan Pemeliharaan

Kegiatan operasi dan pemeliharaan meliputi kegiatan pengendalian operasi

dan pemeliharaan pengairan. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian,

serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana

sumber daya air. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan

prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi

sumber air dan prasarana sumber daya air. Adapun kegiatan yang dilaksanakan

adalah:

1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi

Hasil yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Rencana pengadaan alat

dibeberapa stasiun ARR, AWLR dan klimatologi dan terbayarnya honor pengamat

hidrologi. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan akan tersedianya debit air di

lokasi tersebut dan tersedianya data hidrologi sehingga nantinya dapat digunakan

sebagai data untuk perencanaan konstruksi bangunan pengairan selanjutnya dan

untuk kegunaan lainnya.

2. Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Hasil yang ingin dicapai adalah kemampuan kelompok P3A dalam melakukan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, termasuk menerapkan aturan yang berlaku. Hasil nyata

yang diharapkan adalah peningkatan jaringan tersier yang dilakukan sendiri oleh

kelompok P3A di 38 Daerah Irigasi, peningkatan kapasitas anggota P3A melalui

pelatihan dan untuk meningkatkan motivasi petugas di lapangan juga diadakan

lomba ranting dan juru pengairan. Kelembagaan yang berwenang melakukan P3A

adalah Kepala Ranting / pengamat / UPTD / Cabang Dinas / Korwil / Pengamat,



III - 18

petugas juru pengairan, staf ranting/pengamat, petugas operasi bendung dan

petugas pintu air.

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

adalah tersedianya informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan

Pengairan. Informasi yang dihasilkan berupa laporan kegiatan setiap bulan selama

satu tahun anggaran dan hasil monitoring langsung ke lapangan.

E. Kegiatan WISMP (Water Resources and Irrigation Sector Management

Programme)

1. Pengelolaan Sumberdaya Air untuk Irigasi (WISMP)

Provinsi Aceh adalah salah satu dari 14 provinsi yang mendapatkan dana dari

Water Resources and Irrigation Sector Management Programme (WISMP 2). Kegiatan

utama dari Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Irigasi (WISMP) adalah:

• Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf Dinas Pengairan dan kelompok

petani (P3A dan GP3A);

• memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan Sidang Komisi Irigasi;

• pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi yang dilakukan secara partisipatif;

• penyusunan rencana alokasi air untuk daerah irigasi kewenangan provinsi;

kalibrasi bangunan ukur debit;

2. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Provinsi (WISMP)

Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Provinsi (WISMP) adalah

melaksanakan program komponen 1 (WISMP 2). Kegiatan utama dari

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) adalah:

• Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf Dinas Pengairan dan anggota

Dewan Sumber Daya Air Aceh;

• memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan Sidang Dewan Sumber Daya Air Aceh;



III - 19

• penyusunan Rancangan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh (2013-

2017);

• memfasilitasi pembentukan TKPSDA WS kewenangan provinsi pelaksanaan

SISDA.

• Sidang Pleno rancangan matrik kebijakan sistem SIH3 Aceh serta monitoring

dan evaluasi kebeberapa kabupaten dalam penyusunan petunjuk teknis.

3. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai (WISMP)

Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai (WISMP) adalah

melaksanakan program komponen 1 (WISMP 2). Kegiatan utama dari

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) adalah:

• Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf Dinas Pengairan dan anggota

TKPSDA Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi.

• Memfasilitasi Pembentukan TKPSA Wilayah Sungai Baru – Kluet dan TKPSDA

Wilayah Sungai Tamiang – Langsa.

• Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan Sidang TKPSDA Wilayah Sungai

Teunom-Lambesoi; Wilayah Sungai Pase – Peusangan; Wilayah Sungai Baru–

Kluet dan Wilayah Sungai Tamiang – Langsa.

• Pelaksanaan pelatihan SISDA.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Dinas Pengairan Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.4. terlampir.



IV - 1

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan RPJM 2012-2017 Aceh dan Renstra Dinas Pengairan merupakan

pedoman dalam penyusunan Renja tahun 2017, Berhasilnya pelaksanaan dari apa

yang telah ditetapkan dalam Renja ini, sangat tergantung kepada Penganggaran

Daerah dan Nasional yang dialokasikan kepada Program dan Kegiatan yang telah

ditetapkan. Disamping itu semangat dan tekad, serta disiplin dari pelaksana yang

diberi tugas dan wewenang untuk Pembangunan di bidang Pengairan. Rencana Kerja

ini setiap tahunnya dibuat oleh SKPA yang menuntun secara keseluruhan

program/kegiatan agar lebih terfokus yang nantinya dievaluasi dan menjadi

masukan dalam penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah

khususnya Dinas Pengairan.

Pembangunan dibidang Pengairan lebih diarahkan dalam rangka ketahanan

pangan yaitu melalui pembangunan, peningkatan, perbaikan, rehabilitasi dan OP

Jaringan Irigasi. Disamping itu dengan mewujudkan ketahanan air untuk berbagai

kepentingan melalui pembangunan, peningkatan, perbaikan dan rehabilitasi Waduk-

waduk/Embung-embung. Pengelolaan Sumber Daya Air (Pengairan) yang baik akan

tercipta ketahanan air, kedaulatan pangan dan ketahanan energi terbaharukan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi

target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, perlu

ditelaah kembali berbagai kebijakan yang digunakan demi terlaksananya pengelolaan

Pengairan yang berkelanjutan.

Pembangunan Pengairan ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat

secara adil dan merata melalui suatu demokrasi dalam pengelolaannya.

Pembangunan tersebut perlu didukung dengan kapasitas SDM, kapasitas

kelembagaan dan kapasitas pemilik kepentingan dalam pengelolaan pengairan, serta

koordinasi lintas sektor. Harapan dalam pengelolaan Sumber Daya Air (Pengairan) di

Aceh kedepan hendaknya dilakukan secara tuntas dan menyeluruh.



LAMPIRAN

SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH

8=7/6 11 = (10/4)

1

1 03

1 03 02

1 03 02 24 Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi

01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Tersedianya Laporan Desain 39 Lap 14 Lap 10 Lap 6 Lap 60% 39 Lap 39 Lap 100%

03 Perencanaan pembangunan reservoir Tersedianya Laporan Desain 41 Lap 9 Lap 19 Lap 8 Lap 42% 41 Lap 41 Lap 100%

05 Perencanaan normalisasi saluran sungai Tersedianya Laporan Desain 37 Lap 4 Lap 14 Lap 17 Lap 121% 37 Lap 37 Lap 100%

10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara

535,700 M 469,999 M 500,000 M 508,450 M 102% 535,700 M 535,700 M 100%

15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi normal

52,845 Ha 45,245 Ha 47,845 Ha 45,245 Ha 95% 52,845 Ha 52,845 Ha 100%

16 Pemberdayaan petani pemakai air Tercapainya Pemahaman dalam O & P Irigasi Partisipatif

870 Klp 516 Klp 692 Klp 692 Klp 100% 870 Klp 870 Klp 100%

17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi

9 Lap 3 Lap 3 Lap 3 Lap 100% 9 Lap 9 Lap 100%

18 Pembangunan jaringan irigasi Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi

725,000 M 715,000 M 719,500 M 720,000 M 100% 725,000 M 725,000 M 100%

19 Pengelolaan Sumberdaya Air untuk irigasi (WISMP)

Tersedianya kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif

4 Kab 3 Kab 3 Kab 3 Kab 100% 4 Kab 4 Kab 100%

20 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)

Tersedianya kegiatan untuk meningkatakan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif


21 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)

Tersedianya kegiatan untuk meningkatakan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif


TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Program dan Kegiatan

(Renja SKPA Tahun 2016)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

9

URUSAN WAJIB

6

PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2016

72 4

Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA)

Tahun 2016

Tersebar

PROVINSI ACEH

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan

3 5

Target Renja SKPA Tahun 2015

PEKERJAAN UMUM

10 = (5+7+9)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (2016)

1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2014

Realisasi Renja SKPA Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Dinas Pengairan

8=7/6 11 = (10/4)



Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Program dan Kegiatan

(Renja SKPA Tahun 2016)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

96 72 4

Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA)

Tahun 2016

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan

3 5

Target Renja SKPA Tahun 2015

10 = (5+7+9)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (2016)

1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2014

Realisasi Renja SKPA Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi

(%)

1 03 02 26 Terlaksananya pembangunan, pengelolaan dan konservasi SDA

01 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

Terlaksananya kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

41 Lokasi 32 Lokasi 35 Lokasi 35 Lokasi 100% 41 Lokasi 41 Lokasi 100%

08 Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukur data hidrologi

Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi

31 Unit 18 Unit 23 Unit 23 Unit 100% 31 Unit 31 Unit 100%

1 03 02 28 Terlaksananya pengendalian banjir dan pengaman pantai

06 - Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir

128,158 M 115,543 M 123,158 M 132,343 M 107% 128,158 M 128,158 M 100%

09 - Pembangunan prasarana pengaman pantai Terlaksananya sarana pengaman pantai

63,044 M 43,151 M 53,405 M 49,751 M 93% 63,044 M 63,044 M 100%

Tersebar

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Program Pengendalian Banjir

Tersebar

Banda Aceh, Februari 2015 KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

Ir. SYAMSURIZAL Pembina Tk. 1

NIP. 19621231 199403 1 040

1 4 13

1 Peningkatan penyediaan jasa administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100.00 %

2 Terwujudnya kualitas SDM/personil/tenaga dalam menciptakan pemerintahan yang baik 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100.00 %

3 Cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik

675,736 M 500,000 M 535,700 M 580,000 M 630,000 M 508,450 M 535,700 M 580,000 M 630,000.00 M

4 Persentase peningkatan rasio jaringan irigasi 7.00 % 4.00 % 5.49 % 5.60 % 5.83 % 5.02 % 5.83 % 5.60 % 5.83 %

74,000 Ha 46,845 Ha 52,845.00 Ha 57,845.00 Ha 60,845.00 Ha 50,587.00 Ha 52,845.00 Ha 57,845.00 Ha 60,845.00 Ha

5 Volume air yang disediakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan 50 Lokasi 10 Lokasi 13 Lokasi 10 Lokasi 8 Lokasi 3 Lokasi 6 Lokasi 10 Lokasi 8.00 Lokasi

6 Luasan kawasan yang bebas banjir dan erosi tebing sungai

350,000 M 123,158 M 128,158 M 133,158 M 138,158 M 132,343 M 128,158 M 133,158 M 138,158.00 M

7 Luasan kawasan pantai yang aman dari abrasi dan banjir pasang purnama

15,000 M 6,600 M 9,639 M 10,667 M 10,000 M 6,600 M 9,639 M 10,667.00 M 10,000.00 M

No IKK

Target Renstra SKPA

Tahun 2015 Tahun 2018

572 3 5


9 11

Realisasi Capaian


10

Proyeksi

TABEL 2.2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGAIRAN

PROVINSI ACEH

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPA

SPM/Standar Nasional

6

Tahun 2018

12

Catatan Analisis

Tahun 2016


Lokasi Lokasi

1 3 8 12

Rp. 613,619,391,793.00 URUSAN WAJIB Rp. 745,791,820,221.00

I Rp. 613,619,391,793.00 I Bidang Pekerjaan Umum Rp. 745,791,820,221.00

Rp. 29,710,634,104.00 BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN) Rp. 29,710,634,104.00

Rp. 18,610,634,104.00 PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA Rp. 19,562,834,104.00

Rp. 565,298,123,585.00 PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA Rp. 696,518,352,013.00

1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Rp. 231,097,056,469.00 1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Rp. 225,255,286,063.00Jaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya Jaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya

- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 14 Lap Rp. 3,419,328,000.00 - Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Irigasi 6 Lap Rp. 3,514,565,350.00- Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 9 Lap Rp. 5,391,728,000.00 - Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Reservoir 8 Lap Rp. 5,004,201,700.00

- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 4 Lap Rp. 10,845,568,000.00 - Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Normalisasi Sal. Sungai

17 Lap Rp. 10,697,542,900.00

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 469,999 M Rp. 45,607,687,200.00 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 500,000 M Rp. 58,746,101,200.00- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi

optimal47,845 Ha Rp. 64,725,330,886.00 - Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi

optimal50,587 Ha Rp. 59,321,012,530.00

- Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A

170 Klp Rp. 1,623,723,400.00 - Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A

170 Klp Rp. 1,623,723,400.00

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi 3 Lap Rp. 291,076,000.00 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

3 Lap Rp. 291,076,000.00

- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 89,976 M Rp. 88,385,148,000.00 - Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 89,976 M Rp. 75,249,596,000.00- Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi

partisifatif4 Kab Rp. 2,200,718,200.00 - Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi

partisifatif4 Kab Rp. 2,200,718,200.00

- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar - Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 4 Kab Rp. 2,461,863,500.00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 4 Kab Rp. 2,461,863,500.00- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar - Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 4 Kab Rp. 6,144,885,283.00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 4 Kab Rp. 6,144,885,283.00

2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Rp. 973,553,772.00 2 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Rp. 173,050,180,050.00Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

35 Lokasi Rp. 202,321,772.00 - Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

35 Lokasi Rp. 172,118,598,050.00

- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi

5 Unit Rp. 771,232,000.00 - Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi

5 Unit Rp. 931,582,000.00

3 Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai

Rp. 333,227,513,344.00 3 Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai

Rp. 298,212,885,900.00

- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 123,158 M Rp. 168,517,005,344.00 - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 132,343 M Rp. 147,205,018,600.00- Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 6,600 M Rp. 164,710,508,000.00 - Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 6,600 M Rp. 151,007,867,300.00

Catatan Penting

Bidang Pekerjaan Umum

Kebutuhan Dana

9 11

TABEL 2.10REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015

PROVINSI ACEH

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA

Program/KegiatanTarget Capaian

5

URUSAN WAJIB

Program/Kegiatan

BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)

PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA

2 4

Indikator Kinerja

7

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp. 000) Target Capaian

106


No. Lokasi Indikator Kinerja Catatan

1 3 4 6

1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya

- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 6 Lap- Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 8 Lap- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 17 Lap- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 580,000 M- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi

optimal57,845 Ha

- Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A

170 Klp

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi 3 Lap- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 10,000 M- Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan

irigasi partisifatif4 Kab

- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 4 Kab- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 4 Kab

2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai,dan Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

10 Lokasi

- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi

5 Unit

3 Program Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengamanan pantai

- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 133,158 M- Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 73,711 M

2 5

Besaran / Volume

TABEL 2.11USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2017

PROVINSI ACEH

Program/Kegiatan

SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH lembar : 1 dari : 2

7 8

1 Rp. 780,840,660,000.00 Rp. 813,447,463,000.00

1 03 Rp. 780,840,660,000.00 Rp. 813,447,463,000.00

1 03 02

Rp. 33,376,000,000.00 Rp. 34,043,520,000.00

Rp. 11,602,660,000.00 Rp. 12,183,943,000.00

01 Rp. 8,285,660,000.00 Rp. 8,699,943,000.00

02 Rp. 452,000,000.00 Rp. 500,000,000.00

03 Rp. 485,000,000.00 Rp. 485,000,000.00

05 Rp. 2,380,000,000.00 Rp. 2,499,000,000.00

1 03 02 24 Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya

Rp. 291,262,000,000.00 Rp. 303,120,000,000.00

01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya Laporan Desain 14 Kab/Kota 6 Lap Rp. 6,900,000,000.00 APBA 26 Lap Rp. 7,245,000,000.00

03 Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersedianya Laporan Desain 8 Kab/Kota 8 Lap Rp. 7,500,000,000.00 13 Lap Rp. 7,875,000,000.00

05 Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersedianya Laporan Desain 9 Kab/Kota 17 Lap Rp. 15,800,000,000.00 1 Lap Rp. 16,590,000,000.00

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi 13 Kab/Kota 580,000 M Rp. 17,800,000,000.00 630,000 M Rp. 18,690,000,000.00

15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal

21 Kab/Kota 57,845 Ha Rp. 156,500,000,000.00 60,845 Ha Rp. 164,325,000,000.00

16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A

7 Kab/Kota 170 Klp Rp. 4,300,000,000.00 170 Klp Rp. 4,515,000,000.00

17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi

2 Kab/Kota 3 Lap Rp. 250,000,000.00 3 Lap Rp. 280,000,000.00

18 Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi

7 Kab/Kota 10,000 M Rp. 70,000,000,000.00 5,000 M Rp. 71,000,000,000.00

TABEL 3.4RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGAIRAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAAN MAJU TAHUN 2018

PROVINSI ACEH

10

TersebarProgram Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan disiplin aparatur

Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)

PEKERJAAN UMUM

Program Kegiatan Pada Setiap SKPA

9

URUSAN WAJIB

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

DINAS PENGAIRAN

Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Target Capaian

1 2 3 4 5 6


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018



Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Target Capaian

Catatan Penting

7 8 109


Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Target Capaian

1 2 3 4 5 6


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018



Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Target Capaian

Catatan Penting

19 Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP)

Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif

4 Kab/Kota 4 Kab Rp. 2,500,000,000.00 4 Kab Rp. 2,700,000,000.00

19 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)

Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi


19 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)

Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai


1 03 02 26 Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Rp. 54,600,000,000.00 Rp. 54,600,000,000.00

01 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

8 Kab/Kota 10 Lokasi Rp. 52,600,000,000.00 8 Lokasi Rp. 52,600,000,000.00

08 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi

Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi

1 Kab/Kota 5 Unit Rp. 2,000,000,000.00 7 Unit Rp. 2,000,000,000.00

1 03 02 28 Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai

Rp. 390,000,000,000.00 Rp. 409,500,000,000.00

06 - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai

Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir

13 Kab/Kota 133,158 M Rp. 70,000,000,000.00 138,158 M Rp. 73,500,000,000.00

09 - Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai

Terlaksananya sarana pengaman pantai

13 Kab/Kota 73,711 M Rp. 320,000,000,000.00 83,711 M Rp. 336,000,000,000.00

TersebarProgram Pengembangan, Pengelolaan dan

Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya

Air Lainnya

Program Pengendalian Banjir Tersebar

dinas pengairan - ppid.acehprov.go.id · berdasarkan permendagri no. 54 tahun 2010 tentang tahapan,...

Documents