dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1....

77
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

Upload: others

Post on 03-Jul-2020

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

Page 2: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

i

PPEENNGGAANNTTAARR

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dilandasi dengan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang menyebutkan bahwa Dinas adalah

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten mempunyai tugas membantu gubernur

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Semangat desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana yang

diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah merupakan kewajiban bagi setiap daerah untuk mengembangkan

kemandirian melalui pembangunan berkelanjutan di daerah, guna mencapai

tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berdampak pada peningkatan

taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar hal tersebut serta selaras dengan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, perangkat daerah

berkewajiban menyiapkan rancangan Renja-SKPD yang dalam penyusunannya

berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD serta memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Page 3: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

ii

Dengan demikian maka Renja-SKPD merupakan pedoman bagi seluruh

unit SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dalam menyusun program kegiatan

tahunan disertai pagu indikatif sesuai kewenangannya.

Serang, Mei 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN PROVINSI BANTEN

Dra. Hj. SITTI MA’ANI NINA, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198803 2 003

Page 4: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

iii

DDAAFFTTAARR IISSII

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………… i

Daftar Isi ………………………………………………………………………………………… ii

BAB 1 PENDAHULUAN …………………………………………………………………… 1.1

1.1. Latar Belakang ……………………………………………… 1.2

1.2. Landasan Hukum ……………………………………………… 1.3

1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………… 1.5

1.4. Sistematika Penulisan …………………………………… 1.5

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 …………….. 2.1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian

Renstra Sampai Dengan Tahun 2017 ……………… 2.2

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan …………………………………… 2.5

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi ………………………………………………………… 2.7

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi

Banten Tahun 2019 ………………………………………………. 2.9

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

dari Pemangku Kepentingan …….……………………. 2.11

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………. 3.1

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja ……………….…………………… 3.2

3.2. Program dan Kegiatan ……….…………………………… 3.3

BAB 4 PENUTUP ……………………………………………………….…………………….. 4.1

Page 5: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Pendahuluan 1.1

BAB 1

PENDAHULUAN

Page 6: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Pendahuluan 1.2

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen

perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA mempunyai fungsi penting dalam

sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis

jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA) ke dalam rencana program kegiatan dan

penganggaran tahunan. RENJA menjembatani Rencana Strategis ke dalam langkah –

langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan

pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-

APBD), yang ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi

pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh

kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan

Pembangunan Daerah satu tahun;

2. Menciptakan kepastian kebijakan dan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan

pembangunan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten menyusun RENJA Tahun 2019 sebagai wujud

pelaksanaan tahun kedua dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor

7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Banten Tahun 2017 – 2022 yang telah diintegrasikan dengan prioritas Rancangan

RKPD Tahun 2019 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun

2017-2022.

BAB

1

PENDAHULUAN

Page 7: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Pendahuluan 1.3

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, RENJA Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi

Banten Tahun 2019 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani

antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas

pembangunan dan program kegiatan serta anggaran yang bersifat indikatif.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Page 8: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Pendahuluan 1.4

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);

14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas

Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah

(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 38).

Page 9: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Pendahuluan 1.5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun

2019 adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun

yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten dengan harapan dapat meningkatkan peran seluruh

pemangku kepentingan dan stakeholder untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun

2019 adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan

langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penulisan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Page 10: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Pendahuluan 1.6

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun

2019

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku

Kepentingan

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

3.3. Program dan Kegiatan

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB 5 PENUTUP

Page 11: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 2.1

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

Page 12: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 2.2

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah, adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah.

Merujuk kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Banten, maka fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat

Daerah provinsi;

2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada

organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan

perempuan tingkat Daerah provinsi;

4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup

Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang

memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan

tingkat Daerah provinsi;

7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak

anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas

keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah

kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

BAB

2

Page 13: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 2.3

9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan

hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;

10. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam

kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi;

11. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non

pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi;

12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas

hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

13. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah

provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang

memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi;

15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang

memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah

kabupaten/kota;

16. Penyusunan profile kependudukan provinsi;

17. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

18. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi;

19. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan

budaya lokal;

20. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat

Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB;

21. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

22. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat

Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;

23. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;

24. Penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil;

25. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

26. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan

yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang

bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;

27. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;

Page 14: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 2.4

28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2019, memperhatikan

beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2019 juga

memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan

konsistensi pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan

digunakan serta pengalokasiannya.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan

harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Merujuk kepada pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten maka

capaian kinerja Tahun 2017 dapat tergambarkan sebagaimana Tabel 2.1 terlampir.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017

Page 15: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 2.5

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian

penduduk dan keluarga berencana merupakan bagian dari proses pembangunan

nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang

mandiri, maju, adil dan makmur.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian

penduduk dan keluarga berencana merupakan rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,

untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Merujuk kepada Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Desa

Provinsi Banten periode tahun 2012-2017, strategi yang diterapkan dalam

meningkatkan kinerja pelayanan di bidang perempuan perempuan, perlindungan anak,

dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan melalui strategi

Pemerintah Daerah dalam RPJMD Tahun 2012-2017, meliputi :

1. Strategi Perkuatan Perekonomian Daerah;

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat; dan

3. Strategi Revitalisasi Kawasan dan wilayah

Adapun kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017,

dilaksanakan melalui:

1. Membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat, dan

efesien

2. Memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan adminstrasi

Capaian kinerja pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten merujuk

kepada pelaksanaan tahun terakhir RENSTRA Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa Provinsi Banten dan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Banten

tahun 2012-2017 melalui : (1) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, (2)

Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta

(3) Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, (4) Program

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, dan (5) Program

Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Page 16: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 2.6

Berdasarkan pengukuran capaian indikator kinerja program kegiatan adalah

sebagai berikut :

1. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan

% 100 57.96 57.96

2. Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)

% 100 53.70 53.70

Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat (TK, PKK Prov, Kab/Kota, Kec, Harganas)

% 100 28.57 28.57

Rasio Peningktan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan Lembaga Lainnya

% 20.00 5.00

25.00

Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (P2WKSS, GSI, APE)

% 100 28.57 28.57

Prosentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi)

% 100 100 100

3. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

% 100 100 100

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

% 100 50 50

4. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adminsitrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

% 100 66.67 66.67

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah

% 100 100 100

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

% 100 61.91 61.91

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

% 100 66.67 66.67

Page 17: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 2.7

5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

% 100 66.67 66.67

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, perlu memperhatikan

dinamika yang terjadi pada tataran regional, nasional maupun internasional meliputi :

1. Penguatan Gugus Tugas TPPO

2. Penguatan Strategi PUG melalui PPRG pada setiap OPD

3. Penguatan P2TP2A

4. Penguatan POKJA PUG, Sekber PPRG dan Focal point

5. Penguatan sistem data gender dan anak

6. Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Dunia Usaha, Media dalam mendukung

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. Optimalisasi pembinaan KLA ke Kabupaten / Kota

8. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak

9. Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan

10. Sinergitas lintas sektor dalam perlindungan khusus anak

11. Peningkatan Kelembagaan Forum Anak

12. Peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan

penyiapan kehidupan berkeluarga

14. Belum optimalnya Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka prioritas di bidang pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana difokuskan

kepada :

1. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan

perempuan;

2. Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;

3. Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai KB;

4. Peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Page 18: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 2.8

Fokus prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

kependudukan dan keluarga berencana dihadapkan pada tantangan dan hambatan serta

peluang dan kekuatan, meliputi :

a. Tantangan

1. Membangun strategi perlindungan perempuan dan anak yang meminimalkan

konflik peran;

2. Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari berbagai faktor

yang merusak masa kecilnya, baik secara fisik maupun psikis;

3. Menciptakan lingkungan, sarana prasarana, serta pendampingan yang kondusif

dan nyaman bagi anak dan remaja;

4. Meningkatkan kesertaan PUS untuk ber-KB;

5. Meningkatnya kemandirian ekonomi untuk bagai masyarakat yang ber-KB;

6. Meningkatkan tertib nomor induk kependudukan, tertib data base kependudukan, dan

tertib dokumen kependudukan

b. Hambatan

1. Sinergis, sistematis, struktur, dan konsisten penyelenggaraan program lintas sektor

belum optimal;

2. Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan perlindungan perempuan

dan anak;

3. Rendahnya kesadaran dan akses masyarakat untuk memiliki dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil;

4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan program Keluarga

Berencana.

c. Peluang

1. Potensi SDM perempuan dalam pembangunan;

2. Pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan;

3. Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang

pemberdayaan ekonomi bagi perempuan;

4. Tingginya partisipasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kader dalam Keluarga

Berencana;

d. Kekuatan

1. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung

penyelenggaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil;

Page 19: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 2.9

Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, selanjutnya

dikelompokan ke dalam isu strategis sebagai berikut:

1. Peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup;

2. Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak

3. Pelaksanaan AKIE (Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi ) mengenai KKBPK

(Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembagunan Keluarga)

4. Kepemilikan dokumen kependudukan

5. Tata Kelola Pemerintahan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

Dalam menyusun rencana pembangunan tahunan berpijak pada kebijakan

pemerintah provinsi secara umum yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang teknis operasional

perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2019 merupakan upaya sinkronisasi

perencanaan pembangunan yang diselaraskan antara perencanaan program kegiatan

secara umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Rancangan RKPD Tahun 2019 dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas

pembangunan tahun 2019 meliputi :

a. Sasaran Makro, meliputi pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi makro

melalui pembangunan manusia dan masyarakat, serta ekonomi makro;

b. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi: kependudukan dan

keluarga berencana, pendidikan, kesehatan (melalui meningkatnya status kesehatan

dan gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak

menular, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumberdaya

kesehatan), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

perlindungan masyarakat;

c. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi kedaulatan pangan (melalui

produksi dalam negeri, pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi),

kedaulatan energy, maritim dan kelautan (melalui memperkuat jati diri sebagai

Negara maritime, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas

nasional, serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan), pariwisata dan

manufaktur (pariwisata dan industri manufaktur), ketahan air, infrastruktur dasar,

dan konektivitas (melalui ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas,

lingkungan);

Page 20: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 2.10

d. Sasaran pembangunan dimensi pemerataan, meliputi menurunkan kesenjangan

antar kelompok ekonomi, meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses

terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu (melalui perlindungan social

bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan

rendah), pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk

berpendapatan rendah), peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program

SJSN ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan ketrampilan pekerja);

e. Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah, meliputi : pemerataan

pembangunan antar wilayah melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB

Nasional (peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan

perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal,

pembangunan pusatpusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, pembangunan

kawasan perkotaan), pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan,

pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusatpusat pertumbuhan ekonomi

di luar jawa, serta pembangunan kawasan perkotaan;

f. Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, meliputi politik

dan demokrasi, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan

tata kelola pemerintah desa (kinerja keuangan daerah, kinerja kelembagaan, kinerja

aparatur), serta pertahanan dan keamanan.

Sebagai pengejawantahan sasaran pokok Rancangan RKPD Provinsi Banten tahun

2019, maka Proritas Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Proivnsi Banten Tahun 2019

diimplementasikan secara nyata melalui program prioritas meliputi :

1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

3. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

4. Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

5. Program Tata Kelola Pemerintahan

Keterkaitan antara prioritas pembangunan tahun 2019 dengan prioritas

pembangunan daerah tahun 2017-2022 sebagaimana tabel 2.4 terlampir.

Secara umum substansi sasaran program kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten Banten Tahun 2019 telah mempedomani kepada

Tabel 2.4 Keterkaitan antara prioritas pembangunan tahun 2019

dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2017-2022

Page 21: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 2.11

pencapaian sasaran dalam Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019, sebagaimana

terlampir pada Tabel 2.5 terlampir

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam menyusun rencana program kegiatan dalam upaya meningkatkan tata

kelola pemerintahan tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yang terkait

dan diformulasikan kedalam usulan program kegiatan. Proses yang dilakukan melalui

penyampaian usulan program kegiatan melalui mekanisme komunikasi dan

ditindaklanjuti melalui verifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten.

Dari usulan program kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku

kepentingan, terdapat program kegiatan yang telah diakomodir ke dalam program

kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten. Namun demikian terdapat usulan program

kegiatan yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme Bantuan Keuangan dan Hibah.

Usulan program kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan

sebagaimana terlampir pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku

Kepentingan

Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Page 22: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN

DASARBIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAKPROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

DAERAH

Rasio ketersediaan dokumen

Penatausahaan, Pengendalian dan

Evaluasi Laporan Keuangan

% 100 50 50

Rasio ketersediaan dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

% 100 100 100

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan SPIP

dokumen 11 11 100

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja dokumen 3 3 100

Penyusunan RENSTRA DPPPAKKB

Provinsi Banten

dokumen 2 2 100

Penyusunan Perencanaan Program

dan Kegiatan

dokumen 7 7 100

Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi

dokumen 1 1 100

PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

Nilai IKM (Satuan Skala) skala 2.8 100

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

Penyusunan Dokumen Laporan

Keuangan

dokumen 17 100

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas

Instansi

dokumen 2 100

Penyusunan Dokumen Laporan Pajak dokumen 3 100Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Penyusunan Laporan Evaluasi

Program dan Kegiatan

dokumen 3 100

Penyusunan Perencanaan Program

dan Kegiatan Tahunan

dokumen 9 100

Penyusunan Laporan evaluasi dan

Pengendalian

dokumen 5 100

Monitoring dan Evaluasi dokumen 4 100

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2018

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Page 23: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor unit 68 100

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Pajak Kendaraan Bermotor dan

BBNKB

unit 20 100

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional

unit/bulan 20 100

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK unit/bulan 233 100Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

Penyediaan Operasional Kantor Tidak

tetap

org/bulan 27 100

Penyediaan Barang Habis Pakai bulan 12 100Penyediaan Bahan Cetak bulan 12 100Penyediaan Makan dan Minum Kantor bulan 12 100

Penyediaan Operasional Jasa Kantor bulan 12 100Pelaksanaan HUT Banten dan Banten

Expo

paket 1 100

Penyediaan BBM unit 20 100Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Fasilitasi Administrasi Kepegawaian dokumen 15 100

Peningkatan Kompetensi Aparatur kegiatan 3 100Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

bulan 12 100

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam

Daerah

bulan 12 100

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD bulan 12 100

Pengelolaan Perpustakaan Khusus

SKPD

bulan 12 100

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

Penyusunan Profil Kinerja Program

Perangkat Daerah

dokumen 2 100

Pembuatan Visualisasi Perangkat

Daerah

dokumen 1 100

Pengelolaan Website Perangkat

Daerah

dokumen 1 100

Penyusunan Statistik Sektoral dan

Informasi Geospasial Tematik

dokumen 2 100

Pengelolaan PPID dokumen 1 100Penyusunan Laporan Survey Kepuasan

Masyarakat

dokumen 1 100

Page 24: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA,

PRASARANA PERKANTORAN DAN

KAPAITAS APARATUR

Rasio Pembangunan, Pengadaan,

Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Prasarana dan Sarana Aparatur

% 100 61.91 61.91

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa

Adm. Perkantoran serta Pelayanan

Tata Usaha Kerumahtanggaan

% 100 86.67 86.67

Rasio pembinaan dan peningkatan

pelayanan, tata usaha dan

administrasi kepegawaian

% 100 66.67 66.67

Rasio Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi di dalam

dan ke Luar Daerah

% 100 100 100

Kegiatan Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

aset 91 87 95.60

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Belanja Suku Cadang Komputer bulan 11 11 100

Belanja Jasa Service unit 17 17 100Belanja Penggantian Suku Cadang unit 17 14 82.35Belanja Pelumas unit 17 13 76.47Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

dan BBNKB

unit 17 14 82.35

Belanja Penggandaan bulan 12 12 100Belanja Pemeliharaan Komputer unit 95 46 48.42Belanja Pemeliharaan Mebeulair unit 26 11 42.31

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

Operasional Perkantoran orang 26 26 100

Penyediaan Makan dan Minum Kantor bulan 12 12 100

Penyediaan Barang Pakai Habis bulan 12 12 100Penyediaan Bahan Cetak bulan 12 12 100Penyediaan Jasa Telepon, Listrik,

Internet dan PHBI/PHBN

bulan 12 12 100

Penyediaan BBM unit 19 15 78.95Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Fasilitasi Administrasi Kepegawaian orang 70 70 100

Peningkatan Kompetensi Aparatur orang 70 61 87.14Penyusunan Standar Teknis Kegiatan

SKP Tahun 2018

orang 70 61 87.14

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah

Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

dan Keluar Daerah

pegawai 70 70 100

Page 25: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

PROGRAM KESETARAAN GENDER,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Rasio Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan kerja

lembaga masyarakat (TP. PKK Prov,

Kab/Kota, Kec, HARGANAS)

% 100 28.57 28.57

Rasio Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan(P2WKSS,GSI,APE)

% 100 28.57 28.57

Rasio Peningkatan Kapasitas

Pengelola P2TP2A dan lembaga

lainnya

% 20 5.00 25.00

Pengembangan Kota Layak Anak

Kab/Kota (Forum Kader,

POKJANAL)

% 100 53.70 53.70

Prosentase penanganan kasus

kekerasan terhadap perempuan

dan anak yang terlaporkan (Dalam

dan Luar Provinsi)

% 100 100 100

Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja

Pengarusutamaan Gender

Advokasi Gender Kepada Pemangku

Kepentingan Tingkat Provinsi

dokumen 1 1 100

Penyusunan Profil Gender Tahun 2017 dokumen 3 3 100

Pembentukan Forum Data dan

Informasi Gender

dokumen 1 1 100

Penyusunan Sistem Data dan

Infromasi Gender

dokumen 2 2 100

Pelatihan Penyusunan Anggaran

Responsif Gender (ARG) Bagi SKPD

Provinsi, Kab/Kota dan PSW

orang 100 100 100

Penguatan Kelembagaan Sekretariat

Bersama PPRG Provinsi

orang 80 80 100

Penyusunan Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan

Pemberdayaan PUG

dokumen 1 1 100

Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan

Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan

Advokasi dan Pembekalan Calon

Anggota Legislatif Perempuan

Potensial Bagi Anggota Organisasi

Wanita

orang 1600 1600 100

Advokasi dan Pembekalan Calon

Anggota Legislatif Perempuan

Potensial Bagi Perempuan Pengusaha

orang 60 60 100

Page 26: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Penguatan Pengembangan Industri

Rumahan Lintas Sektoral dan Lintas

Program Bagi Pelaku IR di Wilayah

Tangerang

orang 60 60 100

Penguatan Pengembangan Industri

Rumahan Lintas Sektoral dan Lintas

Program Bagi Pelaku IR di Wilayah

Kota Serang, Cilegon dan Kab. Serang

orang 50 50 100

Penguatan Pengembangan Industri

Rumahan Lintas Sektoral dan Lintas

Program Bagi Pelaku IR di Wilayah

Lebak dan Pandeglang

orang 1013 1013 100

Bintek Pengemasan dan Packaging

Bagi Pelaku Industri Rumahan

orang 40 40 100

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan

Kualitas Lingkungan Keluarga

Integrasi Program Gerakan Sayang Ibu

(GSI) Dengan P4K

kab/kota 8 8 100

Bintek Peningkatan Kesehatan

Reproduksi Bagi Pemberdayaan

Perempuan Tenaga Kerja Perempuan

di Perusahaan

dokumen 1 1 100

Bintek GSI ke Rumah Sakit dokumen 2 2 100Monitoring Gerakan Sayang Ibu ke

Kecamatan

kegiatan 3 3 100

Bintek Pelaksanaan Peningkatan

Tumbuh Kembang Anak Bagi Kader

Posyandu

kegiatan 1 1 100

Pembinaan P2WKSS Kabupaten/Kota laporan 1 1 100Koordinasi dan Sinkronisasi Program

PKK

kegiatan 1 1 100

Evaluasi Program PKK kegiatan 1 1 100Bintek Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua kegiatan 1 1 100

Bintek Penguatan Kapasitas

Perempuan Dalam Meningkatkan

Kemandirian Bekerja

kegiatan 1 1 100

Penguatan Kelembagaan TP PKK dokumen 1 1 100Kegiatan Penguatan dan Pengembangan

Layanan Perlindungan Perempuan

Pembinaan dan Perlindungan

Perempuan Pada Konflik Sosial

dokumen 2 2 100

Perlindungan dan Pemberdayaan

Lansia Perempuan

dokumen 1 1 100

Page 27: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Perlindungan dan Pemberdayaan

Disabilitas Perempuan

dokumen 1 1 100

Perlindungan Perempuan Dari Tindak

Kekerasan

dokumen 4 4 100

Perlindungan dan Pemberdayaan

Tenaga Kerja Perempuan

kegiatan 2 2 100

Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan

Tumbuh Kembang Anak

Penyusunan RAD PUHA 2017-2022 dokumen 1 1 100

Percepatan Pembentukan Kota Layak

Anak

dokumen 1 1 100

Pembinaan dan Peningkatan Anak kegiatan 1 1 100Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan

Layanan Masyarakat Dalam Penanganan

Anak Yang Memerlukan Perlindungan

Khusus

Rapat Koordinasi Peningkatan

Perlindungan Khusus Anak

dokumen 1 1 100

Penyusunan Sistem Data Dan

Informasi Anak

dokumen 1 1 100

Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat

kegiatan 1 1 100

Pelatihan Fasilitator Bina Diri Anak

Berkebutuhan Khusus Bersumberdaya

Masyarakat

kegiatan 1 1 100

Pelatihan Kader Bina Diri Anak

Berkebutuhan Khusus Bersumberdaya

Masyarakat

kegiatan 1 1 100

Pelatihan Kader PATBM kegiatan 1 1 100Evaluasi Peningkatan Perlindungan

Khusus Anak

kegiatan 1 1 100

Sosialisasi Bina Diri Anak

Berkebutuhan Khusus Bersumberdaya

Manusia

kegiatan 1 1 100

PROGRAM PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA

SEJAHTERA

Cakupan data Terpilah Gender dan

Anak

% 60 100

Cakupan Perencanaan Responsif

Gender

% 50 100

Cakupan Kabupaten/Kota yang

Memiliki Lembaga Sadar Gender

% 70 100

Page 28: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Rasio Partisipasi perempuan di

lembaga legislatif, swasta dan

pemerintah

% 58.72 100

Indeks ketahanan keluarga % 66.66 100Kegiatan Perencanaan dan Penyediaan

Data Gener dan AnakPelatihan Sistem Data dan Informasi

Gender Bagi Perangkat Daerah

Provinsi Banten

dokumen 1 100

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Sekretariat Bersama PPRG

dokumen 1 100

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Pengarustamaan Gender (PUG)

Tingkat Provinsi Banten dan

Kabupaten/Kota

dokumen 1 100

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

(RAD) Pengarusutamaan Gender

(PUG) 2018-2021

dokumen 1 100

Evaluasi Implementasi Penyusunan

Anggaran Responsif Gender (ARG)

Bagi Perangkat Daerah Provinsi

Banten

dokumen 2 100

Penyelenggaraan Penilaian Anugerah

Parahita Ekapraya Oleh Pemerintah

dokumen 1 100

Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan

100

Koordinasi Kebijakan Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

Bagi SKPD se-Prov. Banten

dokumen 2 100

Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan

Produktivitas Ekonomi Perempuan

(PPEP) Tingkat Provinsi Banten

dokumen 2 100

Pembinaan Lembaga

Masyarakat/Organisasi Perempuan

Tingkat Provinsi Banten Dalam

Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan (PKHP)

lembaga 11 100

Pembekalan pendidikan politik bagi

perempuan potensial

orang 500 100

Page 29: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Bimbingan teknis pengelolaan industri

rumahan bagi perempuan

orang 160 100

Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga 100Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu

Tingkat Provinsi Banten

kegiatan 1 100

Peningkatan dan Pengembangan

Penyelenggaraan Program Gerakan

Sayang IBU (GSI)

kegiatan 1 100

Pembentukan Karakter Anak Melalui

Keluarga

orang 60 100

Peningkatan Penyelenggaraan Pusat

Pembelajaran Keluarag (PUSPAGA)

kegiatan 1 100

Pengukuran Indeks Ketahanan

Keluarga Provinsi Banten

kegiatan 1 100

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

HIDUP DAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAKKegiatan Peningkatan pencegahan

kekerasan terhadap perempuanDiseminasi Peran Organisasi

Kemasyarakatan Dalam Perlindungan

dan Pemberdayaan Perempuan Dalam

Konflik Sosial

organisasi 50 100

Diseminasi Peran Perusahaan Dalam

Perlindungan dan Pemeberdayaan

Pekerja Perempuan

perusahaan 50 100

Diseminasi Peran Organisasi

Kemasyarakatan Dalam Perlindungan

dan Pemberdayaan Lansia Perempuan

organisasi 50 100

Diseminasi Peran Organisasi

Kemasyarakatan Dalam Perlindungan

dan Pemberdayaan Perempuan

Disabilitas

organisasi 50 100

Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus

Tugas Tindak Pidana Perdagangan

Orang (TPPO)

dokumen 2 100

Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak

Dini Bagi Pasangan Pra Nikah

orang 500 100

Page 30: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Peningkatan Pencegahan Tindak

Kekerasan Terhadap Perempuan

Melalui Publikasi Media

kegiatan 1 100

Peningkatan Koordinasi Forum

Penanganan Korban Kekerasan

Perempuan Tingkat Provinsi

orang 60 100

Peningkatan Kelembagaan Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A)

kegiatan 1 100

Kegiatan Perlindungan dan peningkatan

tumbuh kembang anakPembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan KLA Tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota

dokumen 2 100

Seleksi dan Pengiriman Duta Anak

Banten ke Forum Anak Nasional (FAN)

orang 800 100

Penyelenggaraan Peringatan Hari

Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten

orang 500 100

Evaluasi Pelaksanaan Program

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

Tingkat Provinsi

dokumen 1 100

Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

orang 100 100

Kegiatan Perlindungan khusus terhadap

anak

100

Peningkatan Kelembagaan Unit

Pelayanan Perlindungan Perempuan

dan Anak (UPPA) Dalam Penanganan

Kasus Kekerasan Terhadap Anak

orang 50 100

Evaluasi Perlindungan Khsusu Anak

Tingkat Provinsi Banten

dokumen 1 100

Pembinaan Kelembagaan

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat (PATBM)

lembaga 50 100

BIDANG URUSAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROGRAM ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DN CATATAN SIPIL

Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK % 85.76 100

Page 31: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Rasio bayi berakte kelahiran % 64.68 100Rasio Pasangan Berakte Nikah % 23.33 100Rasio kepemilikan akta kelahiran

per 1000 penduduk

% 79.19 100

Cakupan data dan informasi

kependudukan

% 85 100

Kegiatan Pembinaan administrasi sebagai

basis data dan informasi Kependudukan

Peningkatan Koordinasi

Penyelenggaraan KTP-El

dokumen 1 100

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pendaftaran Penduduk

orang 32 100

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pencatatan Penduduk Pindah Datang

Dari dan Keluar Negeri

orang 32 100

Evaluasi Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan di

Provinsi Banten

dokumen 1 100

Peningkatan Koordinasi Data Orang

Asing Yang Memiliki Dokumen

Kependudukan

dokumen 1 100

Kegiatan Pembinaan administrasi sebagai

data dan informasi pencatatan sipil

Pembinaan dan Pengawasan

Pencatatan Akta Kelahiran da Akta

Kematian Penduduk

orang 32 100

Pembinaan dan Pengawasan

Pencatatan Akta Perubahan Nama dan

Perubahan Status Kewarganegaraan

orang 32 100

Kegiatan Pembinaan dan peningkatan

layanan data dan informasi

kependudukan dan catatan sipil

Bimbingan Teknis Adminsitrator

Database SIAK

orang 80 100

Rapat Koordinasi Pengelolaan SIAK dokumen 1 100Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data

Kependudukan

dokumen 1 100

Survey Kepuasan Masyarakat di

Layanan Adminduk dan Capil

Kab/Kota

dokumen 1 100

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan di

Kabupaten/Kota (DAK)

Peningkatan Penyelenggaraan

Adminduk Kabupaten/Kota

kegiatan 3 100

Page 32: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota

dokumen 1 100

Bimbingan Teknis Pendaftaran

Penduduk

orang 187 100

Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan

Adminduk (Front Office)

orang 187 100

Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan

KTP-el di Kabupaten/Kota

dokumen 1 100

Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di

Kabupaten/Kota

dokumen 1 100

Koordinasi dan Konsultasi

Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk

kegiatan 3 100

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan

Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)

Rapat Koordinasi Pencapaian Target

Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-

18 Tahun Tingkat Kabupaten/Kota

dokumen 2 100

Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil orang 32 100Kegiatan Pembinaan Pengelolaan SIAK

Kabupaten/Kota (DAK)

Bimbingan Teknis PIAK orang 187 100

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data

dan Dokumen Kependudukan

orang 32 100

Penyusunan Profil Kpeendudukan

Tingkat Provinsi

dokumen 1 100

Penyusunan Buku Data Kependudukan

Per Semester Tingkat Provinsi

dokumen 2 100

Pemanfaatan Data Kependudukan

Tingkat Provinsi

kegiatan 1 100

BIDANG URUSAN PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANAPROGRAM KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA

Cakupan Peningkatan Tata Kelola

Administrasi Kependudukan

% 100 57.96 57.96

Angka Kelahiran Total Fertility Rate

(TFR) Per WUS (15-49 tahun)

(satuan)

jumlah 2.33 100

Page 33: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Persentase pemakaian kontrasepsi

(modern contraceptive prevalence

rate/CPR)

% 60.9 100

Persentase kebutuhan ber-KB yang

tidak terpenuhi (unmet need)

% 10.26 100

Tingkat putus pakai kontrasepsi % 2.53 100Kegiatan Perencanaan Pengendalian dan

Analisis Dampak Kependudukan

Bimbingan Teknik Pengendalian

Kependudukan Kepada Kader PPKBD

orang 100 100 100

Penyusunan Analisis Dampak

Kependudukan

orang 166 166 100

Bimbingan Teknis Peningkatan

Kapasitas Pengelola Program

Kependudukan, KB dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK)

dokumen 1 1 100

Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan

Pemerintah dan Pemetaan Perkiraan

Pengendalian Penduduk

Sosialisasi Review Grand Design

Penyusunan Analisis Kependudukan

orang 56 56 100

Sosialisasi Peraturan Administrasi

Kependudukan

kecamatan 155 0 0

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pencatatan Sipil melalui Peningkatan

Profesionalitas SDM

orang 100 0 0

Pengkajian dan Penyusunan Sistem,

Prosedur, Standar Pelayanan

Pencatatan Sipil

dokumen 1 0 0

Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan

Data, Informasi Kependudukan Sebagai

Basis Perencanaan Pembangunan

Penyusunan dan Penyajian Profil

Perkembangan Kependudukan

dokumen 1 0 0

Peningkatan Kapasitas Pengelola

Administrasi Kependudukan

orang 50 50 100

Kegiatan Pengelolaan dan Pelaksanaan

Advokasi, Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) Keluarga Berencana

Pembinaan Program KB Bagi Pos KB

Dan Sub Pos KB

orang 440 440 100

Penyusunanan Sistem Data dan

Infromasi Keluarga Berencana

dokumen 1 1 100

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan

Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

Dalam Pelayanan KB

Keterlibatan dan Dukungan Tokoh

Agama dan Tokoh Masyarakat Bagi

Kampung KB

lokasi 3 3 100

Page 34: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Pembentukan Model Percontohan 3

Kampung KB (Kab. Lebak, Pandeglang

dan Serang)

kabupaten 3 3 100

Bimbingan dan Penyelenggaraan

Ketahanan Keluarga dalam Kelompok

UPPKS Bagi Bina Keluarga Lansia Pra

Sejahtera Melalui Keterampilan

Anyaman di 3 Kampung KB

kabupaten 3 3 100

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan

Pelayanan Kesertaan ber-KB

Bintek Pelaksanaan Penjaringan

Program KB bagi BABINSA

orang 90 90 100

Penjaringan Pelayanan KB Bagi Daerah

Terpencil Dan Perbatasan

orang 500 500 100

Penjaringan KB Bagi Masyarakat

Miskin Kabupaten Lebak

orang 200 200 100

Penjaringan Pelayanan KB Bagi Daerah

Kepulauan (Pulau Tunda dan Pulau

Panjang)

orang 100 100 100

Kegiatan Pelayanan Administrasi dan

Kependudukan (DAK)

Sosialisasi Kebjakan Administrasi

Kependudukan

paket 1 1 100

Kegiatan Penataan Administrasi

Pencatatan Sipil (DAK)

Rapat Koordinasi Pencapaian Target

Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0 -

18 Tahun

dokumen 2 1 50

Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil orang 32 32 100Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kab/Kota Terkait

dokumen 1 1 100

Koordinasi dan Konsultasi

Penyelenggaraan Adminduk

bulan 3 2 67

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem

Adminsitrasi Kependudukan (SAK)

Terpadu (DAK)

Bimbingan Teknis Pengelolaan

Informasi Aministrasi Kependudukan

orang 32 32 100

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data

dan Dokumen Kependudukan

orang 32 32 100

Penyusunan Profil Kependudukan

Tingkat Provinsi

dokumen 1 1 100

Penyusunan Buku Data Kependudukan

Persemester Tingkat Provinsi

bulan 100 0 0

Page 35: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Rapat Pemanfaatan Data dan PIAK

Kependudukan Tingkat Provinsi

kali 1 1 100

Pencetakan Brosur Leaflet dan Booklet lembar 2880 2880 100

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pelayanan Adminduk terkait PIAK dan

Pemanfaatan Data

dokumen 1 1 100

Koordinasi dan Konsultasi

Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk

Terkait PIAK dan Pemanfaatan Data

dokumen 1 1 100

Kegiatan Pemetaan dan pengendalian

kuantitas penduduk

Pemetaan Perkembangan dan

Pengendalian Penduduk di Provinsi

Banten Tahun 2017

dokumen 1 100

Peningkatan Kapasitas Pengelola

Program Pemetaan dan Pengendalian

Penduduk

orang 100 100

Pengembangan Pendidikan

Kependudukan

kegiatan 1 100

Kajian dan Analisa Pengendalian

Penduduk

dokumen 1 100

Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi

dan Edukasi Keluarga Berencana

Peningkatan Kapasitas Generasi

Berencana (GENRE)

orang 450 100

Pengembangan Sistem Data dan

Informasi Keluarga Berencana

berbasis Informasi Teknologi

dokumen 1 100

Pembinaan Penyelenggaraan Program

Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Bagi Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota

orang 80 100

Pengembangan Sarana Promosi dan

Publikasi Program KKBPK

paket 1 100

Kegiatan Peningkatan Akses dan Kualitas

Pelayanan Keluarga Berencana

Peningkatan Program KS melalui

Penjaringan Pelayanan KB di Daerah

Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan

orang 600 100

Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan

BK

orang 400 100

Page 36: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 6 7 8 9 10

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2017

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

4 5

NoUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

Pembinaan Ketahanan Keluarga dan

Keluarga Sejahtera

orang 125 100

BIDANG URUSAN STATISTIKPROGRAM PENYEDIAAN DATA

PEMBANGUNAN DAERAH

Ketersediaan Data dan Informasi

Pembangunan

% 100 66.67 66.67

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

Penyusunan Data dan Informasi

Pembangunan Daerah

dokumen 3 3 100

Page 37: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

NO RANCANGAN RKPD RENCANA KERJA

1 2 3

1 Sasaran Makro, meliputi pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi makro

2 1.      Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;2.      Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;3.      Program Kependudukan dan Keluarga Berencana4.      Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil5. Program Tata Kelola Pemerintahan

3 Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energy, maritim dan kelautan, pariwisata dan manufaktur, ketahan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas

4 Sasaran pembangunan dimensi pemerataan, meliputi menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi, meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu, pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu , peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN

ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan ketrampilan pekerja

5 Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah, meliputi : pemerataan pembangunan

antar wilayah melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusatpusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, serta pembangunan kawasan perkotaan

6 Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, meliputi politik dan demokrasi, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintah desa

TABEL 2.4

KETERKAITAN ANTARA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019 DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017-2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI BANTEN

Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi: kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan masyarakat

Page 38: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

PROGRAM / KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF

1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

1 Tata Kelola Pemerintahan 4,005,963,400 Tata Kelola Pemerintahan 4,005,963,400

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Provinsi Banten

28,805,000 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Provinsi Banten

28,805,000

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

21,776,000 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

21,776,000

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

819,000 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

819,000

Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

6,210,000 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

6,210,000

Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Provinsi Banten

109,815,000 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Provinsi Banten

109,815,000

Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

14,520,000 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

14,520,000

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

88,129,000 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

88,129,000

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

6,256,000 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

6,256,000

Monitoring dan

Evaluasi

910,000 Monitoring dan

Evaluasi

910,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Provinsi Banten

400,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Provinsi Banten

400,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

400,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

400,000,000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Provinsi Banten

633,100,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Provinsi Banten

633,100,000

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

491,520,000 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

491,520,000

Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

50,000,000 Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

50,000,000

Pemeliharaan Inventaris kantor/APK

91,580,000 Pemeliharaan Inventaris kantor/APK

91,580,000

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Provinsi Banten

1,791,012,400 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Provinsi Banten

1,791,012,400

5

TARGET

CAPAIAN10

NOHASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

RANCANGAN RKPD

TABEL 2.5

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI BANTEN

TARGET

CAPAIAN

Page 39: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

PROGRAM / KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125

TARGET CAPAIAN

10

NOHASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

RANCANGAN RKPD

TARGET CAPAIAN

Operasional Kantor Tidak Tetap

391,200,000 Operasional Kantor Tidak Tetap

391,200,000

Penyediaan Barang Habis Pakai

183,613,600 Penyediaan Barang Habis Pakai

183,613,600

Penyediaan Bahan Cetak

173,418,800 Penyediaan Bahan Cetak

173,418,800

Penyediaan Makan dan Minum Kantor

599,980,000 Penyediaan Makan dan Minum Kantor

599,980,000

Penyediaan Operasional Jasa Kantor

54,600,000 Penyediaan Operasional Jasa Kantor

54,600,000

Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo

60,000,000 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo

60,000,000

Penyediaan BBM 328,200,000 Penyediaan BBM 328,200,000 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah

Provinsi Banten

600,000,000 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah

Provinsi Banten

600,000,000

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

336,000,000 Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

336,000,000

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

264,000,000 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

264,000,000

Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten

140,000,000 Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten

140,000,000

Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

4,000,000 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

4,000,000

Peningkatan Komptensi Aparatur

136,000,000 Peningkatan Komptensi Aparatur

136,000,000

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

Provinsi

Banten

43,700,000 Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

Provinsi

Banten

43,700,000

Pengelolaan kearsipan Dinamis SKPD

20,000,000 Pengelolaan kearsipan Dinamis SKPD

20,000,000

Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD

23,700,000 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD

23,700,000

Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

Provinsi Banten

259,531,000 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

Provinsi Banten

259,531,000

Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

12,376,000 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

12,376,000

Pembuatan

Visualisasi Perangkat Daerah

45,000,000 Pembuatan

Visualisasi Perangkat Daerah

45,000,000

Pengelolaan Website Perangkat Daerah

49,620,000 Pengelolaan Website Perangkat Daerah

49,620,000

Page 40: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

PROGRAM / KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125

TARGET CAPAIAN

10

NOHASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

RANCANGAN RKPD

TARGET CAPAIAN

Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

50,620,000 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

50,620,000

Pengelolaan PPID 12,570,000 Pengelolaan PPID 12,570,000

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat

89,345,000 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat

89,345,000

2 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera

1,030,100,000 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera

1,030,100,000

Perencanaan dan Penyediaan Data Gender dan Anak

Provinsi Banten

242,091,000 Perencanaan dan Penyediaan Data Gender dan Anak

Provinsi Banten

242,091,000

Peningkatan pengelolaan Data Informasi Gender Bagi Perangkat

Daerah Provinsi Banten

37,681,000 Peningkatan pengelolaan Data Informasi Gender Bagi Perangkat

Daerah Provinsi Banten

37,681,000

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

27,741,000 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

27,741,000

Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Kelembagaan

Perempuan

40,003,000 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Kelembagaan

Perempuan

40,003,000

Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten

64,172,000 Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten

64,172,000

Koordinasi Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten

32,637,000 Koordinasi Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten

32,637,000

Page 41: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

PROGRAM / KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125

TARGET CAPAIAN

10

NOHASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

RANCANGAN RKPD

TARGET CAPAIAN

Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Infrastruktur dan

Lingkungan Bagi Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

39,857,000 Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Infrastruktur dan

Lingkungan Bagi Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

39,857,000

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Provinsi Banten

315,112,000 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Provinsi Banten

315,112,000

Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten

31,175,000 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten

31,175,000

Penyusunan Rencana

Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten

89,505,000 Penyusunan Rencana

Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten

89,505,000

Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

49,835,000 Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

49,835,000

Peningkatan

Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan

72,300,000 Peningkatan

Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan

72,300,000

Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial

72,297,000 Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial

72,297,000

Peningkatan Kualitas Keluarga Provinsi Banten

472,897,000 Peningkatan Kualitas Keluarga Provinsi Banten

472,897,000

Pembinaan pengelolaan manajemen keuangan

keluarga bagi ibu rumah tangga

81,733,800 Pembinaan pengelolaan manajemen keuangan

keluarga bagi ibu rumah tangga

81,733,800

Page 42: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

PROGRAM / KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125

TARGET CAPAIAN

10

NOHASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

RANCANGAN RKPD

TARGET CAPAIAN

Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten

49,145,000 Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten

49,145,000

Peningkatan dan

Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI)

17,621,000 Peningkatan dan

Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI)

17,621,000

Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten

129,519,900 Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten

129,519,900

Pelatihan Petugas Penyuluh PUSPAGA Tingkat Provinsi Banten

22,300,000 Pelatihan Petugas Penyuluh PUSPAGA Tingkat Provinsi Banten

22,300,000

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

55,150,000 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

55,150,000

Pembinaan pola asuh anak bagi Perempuan pekerja di sektor informal

17,615,000 Pembinaan pola asuh anak bagi Perempuan pekerja di sektor informal

17,615,000

Penyuluhan pemanfaatan teknologi untuk Pemberdayaan Keluarga di Lokasi P2WKSS

99,812,300 Penyuluhan pemanfaatan teknologi untuk Pemberdayaan Keluarga di Lokasi P2WKSS

99,812,300

3 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

2,038,195,000 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

2,038,195,000

Peningkatan Pencegahan

Kekerasan Terhadap Perempuan

Provinsi

Banten

839,245,000 Peningkatan Pencegahan

Kekerasan Terhadap Perempuan

Provinsi

Banten

839,245,000

Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial

30,090,000 Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial

30,090,000

Diseminasi peran perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan

91,430,000 Diseminasi peran perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan

91,430,000

Peningkatan

Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

74,995,000 Peningkatan

Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

74,995,000

Page 43: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

PROGRAM / KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125

TARGET CAPAIAN

10

NOHASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

RANCANGAN RKPD

TARGET CAPAIAN

Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-Nikah

70,720,000 Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-Nikah

70,720,000

Peningkatan Pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan

100,300,000 Peningkatan Pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan

100,300,000

Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi

27,868,000 Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi

27,868,000

Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Rapat Kerja Teknis Pengurus

400,000,000 Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Rapat Kerja Teknis Pengurus

400,000,000

Peningkatan Strategi Perlindungan Perempuan Melalui Forum Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media di Provinsi Banten

43,842,000 Peningkatan Strategi Perlindungan Perempuan Melalui Forum Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media di Provinsi Banten

43,842,000

Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak

Provinsi Banten

805,000,000 Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak

Provinsi Banten

805,000,000

Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren

58,825,000 Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren

58,825,000

Pembinaan Peningkatan Layanan Ramah Anak di Puskesmas

53,900,000 Pembinaan Peningkatan Layanan Ramah Anak di Puskesmas

53,900,000

Pembinaan Pengarustamaan Hak Anak bagi Kader Posyandu

42,950,000 Pembinaan Pengarustamaan Hak Anak bagi Kader Posyandu

42,950,000

Pembinaan dan pemgawasan

pelaksanaan KLA Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

107,735,000 Pembinaan dan pemgawasan

pelaksanaan KLA Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

107,735,000

Page 44: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

PROGRAM / KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125

TARGET CAPAIAN

10

NOHASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

RANCANGAN RKPD

TARGET CAPAIAN

Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

59,150,000 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

59,150,000

Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi

46,200,000 Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi

46,200,000

Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN)

106,900,000 Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN)

106,900,000

Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat

Provinsi Banten

329,340,000 Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat

Provinsi Banten

329,340,000

Perlindungan Khusus Terhadap Anak

Provinsi Banten

393,950,000 Perlindungan Khusus Terhadap Anak

Provinsi Banten

393,950,000

Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

40,900,000 Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

40,900,000

Pelatihan Petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

38,300,000 Pelatihan Petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

38,300,000

Diseminasi Intervensi dan Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bagi Kelompok Masyarakat

40,900,000 Diseminasi Intervensi dan Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bagi Kelompok Masyarakat

40,900,000

Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam

penanganan kasus kekerasan terhadap anak

40,900,000 Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam

penanganan kasus kekerasan terhadap anak

40,900,000

Page 45: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

PROGRAM / KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125

TARGET CAPAIAN

10

NOHASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

RANCANGAN RKPD

TARGET CAPAIAN

Peningkatan Kapasitas Unit Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum

dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH)

40,900,000 Peningkatan Kapasitas Unit Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum

dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH)

40,900,000

Peningkatan program Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Khusus Anak bagi kelompok masyarakat

60,000,000 Peningkatan program Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Khusus Anak bagi kelompok masyarakat

60,000,000

Advokasi Pemenuhan Hak Dasar Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus bagi pemangku kepentingan tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

63,750,000 Advokasi Pemenuhan Hak Dasar Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus bagi pemangku kepentingan tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

63,750,000

Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (ATBM) bagi Kelompok

Masyarakat

38,300,000 Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (ATBM) bagi Kelompok

Masyarakat

38,300,000

Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten

30,000,000 Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten

30,000,000

4 Kependudukan dan Keluarga Berencana

817,295,000 Kependudukan dan Keluarga Berencana

817,295,000

Pemetaan dan Pengendalian

Kuantitas Penduduk

Provinsi

Banten

237,918,000 Pemetaan dan Pengendalian

Kuantitas Penduduk

Provinsi

Banten

237,918,000

Kajian dan Analisis Pengendalian Penduduk

68,400,000 Kajian dan Analisis Pengendalian Penduduk

68,400,000

Page 46: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

PROGRAM / KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125

TARGET CAPAIAN

10

NOHASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

RANCANGAN RKPD

TARGET CAPAIAN

Pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk tingkat

Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi

23,400,000 Pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk tingkat

Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi

23,400,000

Pemetaan perkembangan penduduk di Provinsi Banten

68,400,000 Pemetaan perkembangan penduduk di Provinsi Banten

68,400,000

Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pemetaan dan Pengendalian Penduduk

54,250,000 Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pemetaan dan Pengendalian Penduduk

54,250,000

Pengembangan Pendidikan

Kependudukan

23,468,000 Pengembangan Pendidikan

Kependudukan

23,468,000

Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana

Provinsi Banten

219,377,000 Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana

Provinsi Banten

219,377,000

Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

101,377,000 Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

101,377,000

Pengembangan sarana promosi dan publikasi Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

38,006,000 Pengembangan sarana promosi dan publikasi Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

38,006,000

Pembinaan Program KB bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub Pos KB

39,997,000 Pembinaan Program KB bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub Pos KB

39,997,000

Peningkatan kapasitas Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Dalam Pembinaan program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

39,997,000 Peningkatan kapasitas Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Dalam Pembinaan program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

39,997,000

Page 47: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

PROGRAM / KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125

TARGET CAPAIAN

10

NOHASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

RANCANGAN RKPD

TARGET CAPAIAN

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Sejahtera

Provinsi Banten

360,000,000 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Sejahtera

Provinsi Banten

360,000,000

Revitalisasi Program Keluarga Berencana

bagi Masyarakat di wilayah Miskin Perkotaan

140,170,000 Revitalisasi Program Keluarga Berencana

bagi Masyarakat di wilayah Miskin Perkotaan

140,170,000

Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga balita ( BKB ) Bina Kelurga Remaja ( BKR ) dan Bina Keluarga Lansia ( BKL )

60,910,000 Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga balita ( BKB ) Bina Kelurga Remaja ( BKR ) dan Bina Keluarga Lansia ( BKL )

60,910,000

Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Keluarga

Sejahtera

8,250,000 Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Keluarga

Sejahtera

8,250,000

Peningkatan Program Konseling KB dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi bagi Paramedis di Fasilitasi Kesehatan

29,999,900 Peningkatan Program Konseling KB dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi bagi Paramedis di Fasilitasi Kesehatan

29,999,900

Pengembangan Pelayanan KBKR melalui Kemitraan

61,412,200 Pengembangan Pelayanan KBKR melalui Kemitraan

61,412,200

Diseminasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kampung KB

29,772,000 Diseminasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kampung KB

29,772,000

Pengembangan

Program Kampung KB se Provinsi Banten

29,485,900 Pengembangan

Program Kampung KB se Provinsi Banten

29,485,900

5 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2,108,446,600 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2,108,446,600

Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Kependudukan

Provinsi Banten

152,283,000 Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Kependudukan

Provinsi Banten

152,283,000

Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El

34,513,000 Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El

34,513,000

Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk

27,126,000 Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk

27,126,000

Page 48: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

PROGRAM / KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125

TARGET CAPAIAN

10

NOHASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

RANCANGAN RKPD

TARGET CAPAIAN

Peningkatan Pelayanan Perekaman KTP-EL di Kab./Kota

26,180,000 Peningkatan Pelayanan Perekaman KTP-EL di Kab./Kota

26,180,000

Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten

17,473,000 Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten

17,473,000

Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen Kependudukan

14,490,000 Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen Kependudukan

14,490,000

Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di

Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan

32,501,000 Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di

Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan

32,501,000

Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Pencatatan Sipil

Provinsi Banten

140,611,000 Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Pencatatan Sipil

Provinsi Banten

140,611,000

Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

78,044,000 Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

78,044,000

Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Pewarganegaraan

34,992,000 Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Pewarganegaraan

34,992,000

Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan

27,575,000 Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan

27,575,000

Pembinaan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kepenudukan dan Catatan Sipil

Provinsi Banten

382,275,000 Pembinaan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kepenudukan dan Catatan Sipil

Provinsi Banten

382,275,000

Penyusunan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan

3,840,000 Penyusunan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan

3,840,000

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

51,720,000 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

51,720,000

Peningkatan Kapasitas Administrator Database SIAK

27,640,000 Peningkatan Kapasitas Administrator Database SIAK

27,640,000

Page 49: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

PROGRAM / KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125

TARGET CAPAIAN

10

NOHASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

RANCANGAN RKPD

TARGET CAPAIAN

Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data Warehouse

Kependudukan

25,890,000 Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data Warehouse

Kependudukan

25,890,000

Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK

128,380,000 Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK

128,380,000

Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

49,220,000 Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

49,220,000

Peningkatan Koordinasi Pemanfaatan Data

Kependudukan

77,335,000 Peningkatan Koordinasi Pemanfaatan Data

Kependudukan

77,335,000

Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data Kependudukan

18,250,000 Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data Kependudukan

18,250,000

Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)

Provinsi Banten

970,658,000 Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)

Provinsi Banten

970,658,000

Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota

412,943,600 Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota

412,943,600

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota

34,000,000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota

34,000,000

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk

122,657,700 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk

122,657,700

Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office)

122,657,700 Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office)

122,657,700

Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di

Kabupaten/Kota

46,424,000 Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di

Kabupaten/Kota

46,424,000

Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota

29,015,000 Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota

29,015,000

Page 50: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

PROGRAM / KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

KINERJAPAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125

TARGET CAPAIAN

10

NOHASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

RANCANGAN RKPD

TARGET CAPAIAN

Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk

202,960,000 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk

202,960,000

Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)

Provinsi Banten

129,331,000 Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)

Provinsi Banten

129,331,000

Penyelenggaraan Adminitrasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

52,245,700 Penyelenggaraan Adminitrasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

52,245,700

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

77,085,300 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

77,085,300

Pembinaan Pengelolaan SIAK

Kabupaten/Kota (DAK)

Provinsi

Banten

333,288,600 Pembinaan Pengelolaan SIAK

Kabupaten/Kota (DAK)

Provinsi

Banten

333,288,600

Bimbingan Teknis PIAK

122,657,700 Bimbingan Teknis PIAK

122,657,700

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

73,321,200 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

73,321,200

Penyusunan Profil Kpeendudukan Tingkat Provinsi

32,804,600 Penyusunan Profil Kpeendudukan Tingkat Provinsi

32,804,600

Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi

45,897,050 Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi

45,897,050

Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi

58,608,050 Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi

58,608,050

Page 51: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

NO PRIORITAS PROVINSI LOKASIPERANGKAT DAERAH

KABUPATEN/ KOTA TERKAITVOLUME

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (Rp)

KETERANGAN

1 3 4 5 6 7 8

I

Data dan Informasi

Kependudukan

Kota Serang 6 Unit 90,000,000 Motor Pelayanan Keliling

1 Unit 150,000,000 Mobil Pelayanan Keliling

30 Unit 450,000,000 Card Reader

Kabupaten Serang 1 Unit 150,000,000 Mobil Pelayanan Keliling

10 Unit 100,000,000 Komputer

5 Unit 12,500,000 Printer Dot Matrix

32 Unit 480,000,000 Card Reader

Kabupaten Lebak 3 Unit 450,000,000 Mobil Pelayanan Adminduk

3 Unit 150,000,000 Motor Trail

2 Unit 30,000,000 Motor Matic

7 Unit 70,000,000 Laptop

9 Unit 540,000,000 Printer Laser Jet

30 Unit 300,000,000 PC Client

10 Unit 164,140,000 Alat Perlengkapan Biometric

Kota Cilegon 20 Unit 188,000,000 Iris Mata

20 Unit 12,280,000 Scanner Sidik Jari

10 Unit 4,000,000 Signature Pad

11 Unit 66,000,000 Camera DSLR

20 Unit 200,000,000 Komputer

53 Unit 795,000,000 Card Reader

1 Unit 7,550,000 Printer Dot Matrix Large

13 Unit 26,000,000 Printer

2 Unit 80,000,000 PC Server

Kabupaten Tangerang 2 Unit 18,800,000 Iris Mata

2 Unit 1,228,000 Scanner Sidik Jari

2 Unit 800,000 Signature Pad

2 Unit 12,000,000 Camera DSLR

2 Unit 30,000,000 Card Reader

Kabupaten Pandeglang 2 Unit 18,800,000 Iris Mata

2 Unit 1,228,000 Scanner Sidik Jari

2 Unit 800,000 Signature Pad

2 Unit 12,000,000 Camera DSLR

2 Unit 30,000,000 Card Reader

Kota Tangerang 2 Unit 18,800,000 Iris Mata

2 Unit 1,228,000 Scanner Sidik Jari

2 Unit 800,000 Signature Pad

2 Unit 12,000,000 Camera DSLR

2 Unit 30,000,000 Card Reader

Kota Tangerang Selatan 2 Unit 18,800,000 Iris Mata

2 Unit 1,228,000 Scanner Sidik Jari2 Unit 800,000 Signature Pad

2 Unit 12,000,000 Camera DSLR

2 Unit 30,000,000 Card Reader

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Tangerang

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Pandeglang

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Tangerang

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Tangerang Selatan

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Serang

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Serang

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Lebak

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Cilegon

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan

Layanan Data dan Informasi

Kepenudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.6

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

2

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Page 52: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

NO PRIORITAS PROVINSI LOKASIPERANGKAT DAERAH

KABUPATEN/ KOTA TERKAITVOLUME

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (Rp)

KETERANGAN

1 3 4 5 6 7 8

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

2

II

Kualitas Hidup Perempuan Kabupaten Tangerang Dinas P3A Kabupaten Tangerang 1 kegiatan - Fasilitasi P2WKSS

1 kegiatan - Pemberian Insentif bagi Relawan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Lebak Dinas P2KBP3A Kabupaten Lebak 4 kali 185,000,000 Gerakan Sayang Ibu (GSI)

1 kali 250,000,000 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan

1 kali 100,000,000 Workshop peningkatan peran perempuan dalam

pengambilan keputusan

9 forum - Perumusan kebijakan peningkatan kualitas

hidup perempuan dan anak di bidang teknologi

Kota Tangerang Selatan Dinas PM3AKB Kota Tangerang

Selatan

150 orang 250,000,000 Pendidikan dan pelatihan peran serta

kesetaraan gender bagi perempuan untuk

keterwakilan di legislatif/politikKegiatan Perlindungan dan

Peningkatan Tumbuh Kembang Anak

Kualitas Hidup Anak Kabupaten Tangerang Dinas P3A Kabupaten Tangerang 29 Kecamatan - Sosialisasi Kecamatan Layak Anak

Kegiatan Optimalisasi Penyediaan Data

Gender Dan Anak

Sistem Data Gender dan Anak Kota Tangerang Selatan Dinas PM3AKB Kota Tangerang

Selatan

1 paket 280,000,000 Pemutakhiran data terpilah gender

III

Keluarga Berencana Kabupaten Serang Dinas KBP3A Kabupaten Serang 29 Kecamatan 1,000,000,000 Operasional kampung KB

326 Kecamatan 3,260,000,000 Pengadaan alat bantu penyuluhan (ABP)

Kota Tangerang Dinas P3AP2KB Kota Tangerang 13 Kecamatan 260,000,000 Kampung KB

13 Kecamatan Billboard KIE

Kabupaten Tangerang Bappeda Kabupaten Tangerang 29 Kecamatan 580,000,000 Fasilitasi Kampung KB

29 Kecamatan 580,000,000 Penguatan ketahanan remaja melalui

pembinaan PIKR di SLTP dan SLTA

Kabupaten Lebak Dinas P2KBP3A Kabupaten Lebak 173 orang 150,000,000 Orientasi program KB Nasional bagi petugas

lapangan dan PPKBD

Kota Tangerang Selatan Dinas PM3AKB Kota Tangerang

Selatan

1 paket 103,500,000 Pembinaan keluarga berencana

Pemetaan Penduduk Kabupaten Lebak Dinas P2KBP3A Kabupaten Lebak 1 dokumen - Perencanaan pengendalian penduduk

1 dokumen - Analisis dampak kependudukan

JUMLAH 11,765,282,000

Kegiatan Advokasi, Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE)

Pengendalian Penduduk dan KB

Kegiatan Pemetaan dan Pengendalian

Kuantitas Penduduk

Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

Program Kependudukan dan Keluarga

Berencana

Page 53: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 54: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.2

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten adalah :

a. Menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan tahunan bagi bagian dan

subbag Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;

b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun

2019;

c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten Tahun 2019 adalah:

a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

Tahun 2017-2022 kedalam rencana Program kegiatan Prioritas Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;

b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan

diantara bagian dan subbag di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi

Banten;

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB

3

Page 55: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.3

c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran

yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan peningkatan dan

pemantapan tata kelola pemerintahan berdasarkan visi dan misi yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun

2017-2022 serta memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi,

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten melaksanakan program dan kegiatan

prioritas tahun 2019 sebagai berikut :

A. Program Tata Kelola Pemerintahan dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang difokuskan

kepada :

a. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

b. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

c. Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang difokuskan kepada :

a. Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

b. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

c. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

d. Monitoring dan Evaluasi

3. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor yang difokuskan kepada Pengadaan

Sarana dan Prasarana Kantor

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang difokuskan kepada :

a. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

b. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

c. Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

Page 56: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.4

5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran yang difokuskan kepada :

a. Operasional Kantor Tidak Tetap

b. Penyediaan Barang Habis Pakai

c. Penyediaan Bahan Cetak

d. Penyediaan Makan dan Minum Kantor

e. Penyediaan Promosi dan Publikasi

f. Penyediaan Operasional Jasa Kantor

g. Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo

h. Penyediaan BBM

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur yang difokuskan kepada :

a. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

b. Peningkatan Komptensi Aparatur

7. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah yang difokuskan kepada :

a. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

b. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

8. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang

difokuskan kepada :

a. Pengelolaan kearsipan Dinamis SKPD

b. Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD

9. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan yang difokuskan kepada :

a. Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

b. Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah

c. Pengelolaan Website Perangkat Daerah

d. Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

e. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat

f. Pengelolaan PPID

B. Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan

melalui Kegiatan :

1. Perencanaan dan penyediaan data gender dan anak yang difokuskan

kepada :

Page 57: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.5

a. Peningkatan pengelolaan Data Informasi Gender Bagi Perangkat

Daerah Provinsi Banten

b. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

c. Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender

(PUG) Bagi Kelembagaan Perempuan

d. Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten

e. Koordinasi Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat

Provinsi Banten

f. Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Infrastruktur dan

Lingkungan Bagi Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Banten dan

Kabupaten/Kota

2. Peningkatan kualitas hidup perempuan yang difokuskan kepada :

a. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

Bagi SKPD se-Prov. Banten

b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten

c. Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Perempuan Tingkat

Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

(PKHP)

d. Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan

e. Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial

3. Peningkatan kualitas keluarga yang difokuskan kepada :

a. Pembinaan pengelolaan manajemen keuangan keluarga bagi ibu

rumah tangga

b. Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten

c. Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan

Sayang Ibu (GSI)

d. Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten

e. Pelatihan Petugas Penyuluh PUSPAGA Tingkat Provinsi Banten

Page 58: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.6

f. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

g. Pembinaan pola asuh anak bagi Perempuan pekerja di sektor informal

h. Penyuluhan pemanfaatan teknologi untuk Pemberdayaan Keluarga di

Lokasi P2WKSS

C. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

dilaksanakan melalui Kegiatan :

1. Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang

difokuskan kepada :

a. Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan

Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial

b. Diseminasi peran perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan

Pekerja Perempuan

c. Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO)

d. Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-Nikah

e. Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

f. Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan

Perempuan Tingkat Provinsi

g. Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Rapat Kerja Teknis Pengurus

h. Peningkatan Strategi Perlindungan Perempuan Melalui Forum

Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media di Provinsi Banten

2. Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak yang difokuskan

kepada :

a. Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren

b. Pembinaan Peningkatan Layanan Ramah Anak di Puskesmas

c. Pembinaan Pengarustamaan Hak Anak bagi Kader Posyandu

d. Pembinaan dan pemgawasan pelaksanaan KLA Tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota

e. Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Page 59: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.7

f. Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

Tingkat Provinsi

g. Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional

(FAN)

h. Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi

Banten

3. Perlindungan khusus terhadap anak yang difokuskan kepada :

a. Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat (PATBM)

b. Pelatihan Petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

(PATBM)

c. Diseminasi Intervensi dan Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK) bagi Kelompok Masyarakat

d. Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan

dan Anak (UPPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak

e. Peningkatan Kapasitas Unit Pelayanan Penegakan dan Bantuan

Hukum dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan

Anak Berhadapan Hukum (ABH)

f. Peningkatan program Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang

Perlindungan Khusus Anak bagi kelompok masyarakat

g. Advokasi Pemenuhan Hak Dasar Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus bagi pemangku kepentingan tingkat Provinsi

Banten dan Kabupaten/Kota

h. Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

(ATBM) bagi Kelompok Masyarakat

i. Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten

Page 60: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.8

D. Program Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dilaksanakan

melalui Kegiatan :

1. Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk yang difokuskan kepada

:

a. Kajian dan Analisis Pengendalian Penduduk

b. Pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk tingkat Provinsi

Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi

c. Pemetaan perkembangan penduduk di Provinsi Banten

d. Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pemetaan dan

Pengendalian Penduduk

e. Pengembangan Pendidikan Kependudukan

2. Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana yang

difokuskan kepada :

a. Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

b. Pengembangan sarana promosi dan publikasi Program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK)

c. Pembinaan Program KB bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub Pos

KB

d. Peningkatan kapasitas Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana

Desa (PPKBD) Dalam Pembinaan program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga sejahtera yang

difokuskan kepada :

a. Revitalisasi Program Keluarga Berencana bagi Masyarakat di wilayah

Miskin Perkotaan

b. Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga balita ( BKB ) Bina

Kelurga Remaja ( BKR ) dan Bina Keluarga Lansia ( BKL )

c. Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera

Page 61: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.9

d. Peningkatan Program Konseling KB dalam Penggunaan Alat

Kontrasepsi bagi Paramedis di Fasilitasi Kesehatan Klinik

e. Pengembangan Pelayanan KBKR melalui Kemitraan

f. Diseminasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kampung KB

g. Pengembangan Program Kampung KB se Provinsi Banten

E. Program Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan

melalui Kegiatan :

1) Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi kependudukan

yang difokuskan kepada :

a. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El

b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk

c. Peningkatan Pelayanan Perekaman KTP-EL di Kab./Kota

d. Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi

Banten

e. Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang memiliki Dokumen

Kependudukan

f. Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah

Kepulauan dan Daerah Perbatasan

2) Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi pencatatan sipil

yang difokuskan kepada :

a. Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

b. Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status

Pewarganegaraan

c. Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan dan Daerah

Perbatasan

3) Pembinaan dan peningkatan layanan data dan informasi kependudukan

dan catan sipil yang difokuskan kepada :

a. Penyusunan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan

b. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

c. Peningkatan Kapasitas Administrator Database SIAK

d. Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data Warehouse Kependudukan

Page 62: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.10

e. Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK

f. Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

g. Peningkatan Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan

h. Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data Kependudukan

Rincian program dan kegiatan beserta pendanaan sebagaimana tabel 2.7

terlampir

Tabel 7 Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019

Page 63: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BELANJA 23,077,000,000 32,360,325,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,077,000,000 DAU 13,077,000,000

BELANJA LANGSUNG 10,000,000,000 19,283,325,000

Urusan Wajib Non Dasar 10,000,000,000 19,283,325,000 1202 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 7,074,258,400 15,609,425,000

1202.01 Program Tata Kelola Pemerintahan Nilai IKM Skala 3.00 4,005,963,400 Skala 3.20 3,141,630,000 Sekretariat1202.120201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca AsetTersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

20.00% 28,805,000 20.00% 115,000,000 Sub Bagian Keuangan

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

Provinsi Banten 17 dokumen 21,776,000 PAD 17 dokumen

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi

Provinsi Banten 2 dokumen 819,000 PAD 2 dokumen

Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

Provinsi Banten 3 dokumen 6,210,000 PAD 3 dokumen

1202.120201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersusunnya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja OPD

17.00% 109,815,000 17.00% 156,000,000 Sub Bagian PEP

Penyusunan Laporan Evaluasi

Program dan Kegiatan

Provinsi Banten 3 dokumen 14,520,000 PAD 3 dokumen

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

Provinsi Banten 9 dokumen 88,129,000 PAD 9 dokumen

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

Provinsi Banten 5 dokumen 6,256,000 PAD 5 dokumen

Monitoring dan Evaluasi Provinsi Banten 4 dokumen 910,000 PAD 4 dokumen

1202.120201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Tersedianya sarana prasarana kantor

11.00% 400,000,000 11.00% 400,000,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Provinsi Banten 30 unit 400,000,000 PAD 30 unit

1202.120201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor

8.00% 633,100,000 8.00% 633,130,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Provinsi Banten 20 Unit 491,520,000 PAD 20 unit

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

20 Unit/12 bulan

50,000,000 30 Unit/12 bulan

Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

Provinsi Banten 200 unit 91,580,000 PAD 200 Unit

1202.120201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Tersedianya barang dan jasa kantor

22.00% 1,791,012,400 22.00% 878,800,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Operasional Kantor Tidak Tetap Provinsi Banten 27 orang / bulan 391,200,000 PAD 27 orang / bulan

Penyediaan Barang Habis Pakai Provinsi Banten 12 Bulan 183,613,600 PAD 12 bulan

Penyediaan Bahan Cetak Provinsi Banten 12 Bulan 173,418,800 PAD 12 bulan

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

TABEL 3.1

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan / Tolok Ukur

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNGAJWABLokasi

Page 64: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan / Tolok Ukur

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNGAJWABLokasi

Penyediaan Makan dan Minum Kantor

Provinsi Banten 12 Bulan 599,980,000 PAD 12 bulan

Penyediaan Operasional Jasa Kantor

12 Bulan 54,600,000 PAD 12 bulan

Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo

2 Paket 60,000,000 PAD 2 paket

Penyediaan BBM 12 Bulan 328,200,000 PAD 12 bulan

1202.120201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan Tupoksi

20.00% 140,000,000 20.00% 140,000,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

Provinsi Banten 15 dokumen 4,000,000 PAD 15 dokumen

Peningkatan Komptensi Aparatur

Provinsi Banten 3 kegiatan 136,000,000 PAD 3 kegiatan

1202.120201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

Tersedianya Dukungan Pembiayaan Koordinasi dan Konsutasi OPD

20.00% 600,000,000 20.00% 550,000,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

Provinsi Banten 12 Bulan 336,000,000 PAD 12 bulan

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

Provinsi Banten 12 Bulan 264,000,000 PAD 12 bulan

1202.120201.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan OPD

20.00% 43,700,000 20.00% 43,700,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pengelolaan kearsipan Dinamis SKPD

Provinsi Banten 12 Bulan 20,000,000 PAD 12 bulan

Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD

Provinsi Banten 12 Bulan 23,700,000 PAD 12 bulan

1202.120201.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Sektoral OPD

19.00% 259,531,000 19.00% 225,000,000 Sub Bagian PEP

Penyusunan Profil Kinerja

Program Perangkat Daerah

Provinsi Banten 2 dokumen 12,376,000 PAD 2 dokumen

Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah

Provinsi Banten 1 dokumen 45,000,000 PAD 1 dokumen

Pengelolaan Website Perangkat Daerah

Provinsi Banten 1 dokumen 49,620,000 PAD 1 dokumen

Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

Provinsi Banten 2 dokumen 50,620,000 PAD 2 dokumen

Pengelolaan PPID Provinsi Banten 1 dokumen 12,570,000 PAD 1 dokumen

Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

1 dokumen 89,345,000 1 dokumen

1202.15 Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera

1,030,100,000 8,287,200,000 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

KeluargaCakupan Data Terpilah Gender dan Anak

63.33% 66.11%

Cakupan Perencanaan Responsif Gender

55.00% 59.17%

Page 65: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan / Tolok Ukur

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNGAJWABLokasi

Rasio Partisipasi Perempuan di Lembaga legislatif, swasta dan pemerintah

62.27% 65.22%

Cakupan Kabupaten/Kota

yang memilik Lembaga Sadar Gender

75.00% 87.50%

Indeks Ketahanan Keluarga 67.62% 68.58%

1202.120201.15.001 Perencanaan dan Penyediaan Data Gender dan Anak

Terlaksananya peningkatan perencanaan pengarusutamaan gender

29.00% 242,091,000 26.00% 722,974,000 Seksi Pengarusutamaan Gender

Peningkatan pengelolaan Data Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 dokumen 37,681,000 PAD 1 dokumen

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

Provinsi Banten 1 dokumen 27,741,000 PAD 1 dokumen

Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Kelembagaan Perempuan

Provinsi Banten 100 orang 40,003,000 PAD -

Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 dokumen 64,172,000 PAD 2 dokumen

Koordinasi Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 dokumen 32,637,000 PAD 1 dokumen

Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Bagi Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

Provinsi Banten 70 orang 39,857,000 PAD 2 dokumen

Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah provinsi Banten

1 dokumen

Penguatan kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG

1 dokumen

Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan

Kabupaten/Kota

100 orang

Page 66: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan / Tolok Ukur

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNGAJWABLokasi

Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten

2 dokumen

Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Infrastruktur dan Lingkungan Bagi Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

70 orang

Penyelenggaraan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya oleh Pemerintah

1 dokumen

1202.120201.15.002 Peningkatan kualitas hidup perempuan

Terlaksananya peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan ekonomi dan politik

22.00% 315,112,000 15.00% 2,043,631,000 Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Koordinasi Kebijakan

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten

Provinsi Banten 2 dokumen 31,175,000 PAD 2 dokumen

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten

Provinsi Banten 1 dokumen 89,505,000 PAD

Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

Provinsi Banten 4 lembaga 49,835,000 PAD 4 lembaga

Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan

Provinsi Banten 100 industri 72,300,000 PAD 100 industri

Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial

Provinsi Banten 200 orang 72,297,000 PAD

1202.120201.15.003 Peningkatan kualitas keluarga Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga melalui pemberdayaan keluarga

22.00% 472,897,000 22.00% 1,340,000,000 Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

Pembinaan pengelolaan manajemen keuangan keluarga bagi ibu rumah tangga

Provinsi Banten 250 orang 81,733,800 PAD 250 orang

Pengukuran Indeks Ketahanan

Keluarga Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 kegiatan 49,145,000 PAD 1 kegiatan

Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Provinsi Banten 1 kegiatan 17,621,000 PAD 1 kegiatan

Page 67: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan / Tolok Ukur

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNGAJWABLokasi

Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 kegiatan 129,519,900 PAD 1 kegiatan

Pelatihan Petugas Penyuluh

PUSPAGA Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten 30 orang 22,300,000 PAD 30 orang

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Provinsi Banten 1 kegiatan 55,150,000 PAD 1 kegiatan

Pembinaan pola asuh anak bagi Perempuan pekerja di sektor informal

Provinsi Banten 90 orang 17,615,000 PAD 90 orang

Penyuluhan pemanfaatan teknologi untuk Pemberdayaan Keluarga di Lokasi P2WKSS

Provinsi Banten 160 orang 99,812,300 PAD 160 orang

Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bagi remaja dan Anak Sekolah

100 orang

Peningkatan Pembentukan Karakter Anak melalui Keluarga

60 orang

1202.15 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

2,038,195,000 4,180,595,000 Bidang Perlindungan Perepuan dan Anak

Cakupan Penyelesaian Pengaduan KDRT

95.00% 100%

Cakupan Penyeesaian Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak

95.00% 100%

Rasio Perlindungan Khusus Anak

63.33% 66.11%

1202.120201.15.004 Peningkatan pencegahan kekerasan

terhadap perempuan

Terlaksananya upaya

pencegahan kekerasan terhadap perempuan

20.00% 839,245,000 20.00% 1,925,595,000 Seksi Perlindungan

Perempuan

Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial

Provinsi Banten 50 organisasi 30,090,000 PAD 50 organisasi

Diseminasi peran perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan

Provinsi Banten 50 perusahaan 91,430,000 PAD 50 perusahaan

Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Provinsi Banten 50 organisasi 74,995,000 PAD 50 organisasi

Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-Nikah

Provinsi Banten 50 organisasi 70,720,000 PAD 50 organisasi

Peningkatan Pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan

Provinsi Banten 1 kegiatan 100,300,000 PAD 2 dokumen

Page 68: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan / Tolok Ukur

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNGAJWABLokasi

Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi

Provinsi Banten 60 orang 27,868,000 PAD 200 orang

Peningkatan Kelembagaan Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Rapat Kerja Teknis Pengurus

Provinsi Banten 1 kegiatan 400,000,000 PAD 1 kegiatan

Peningkatan Strategi Perlindungan Perempuan Melalui Forum Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media di Provinsi Banten

Provinsi Banten 100 orang 43,842,000 PAD 60 orang

Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan alam perlindungan dan pemberdayaan lansia

perempuan

50 organisasi

Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan alam perlindungan dan pemberdayaan perempuan disabilitas

50 organisasi

1202.120201.15.005 Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak

Terselenggaranya peningkatan pemenuhan hak anak melalui perlindungan

dan peningkatan tumbuh kembang anak

20.00% 805,000,000 20.00% 1,450,000,000 Seksi Pemenuhan Hak Anak

Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren

Provinsi Banten 60 orang 58,825,000 PAD 2 dokumen

Pembinaan Peningkatan

Layanan Ramah Anak di Puskesmas

Provinsi Banten 60 orang 53,900,000 PAD 95 orang

Pembinaan Pengarustamaan Hak Anak bagi Kader Posyandu

Provinsi Banten 200 orang 42,950,000 PAD 500 orang

Pembinaan dan pemgawasan pelaksanaan KLA Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Provinsi Banten 2 dokumen 107,735,000 PAD 1 dokumen

Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Provinsi Banten 120 orang 59,150,000 PAD 120 orang

Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi

Provinsi Banten 1 dokumen 46,200,000 PAD 60 orang

Seleksi dan Pengiriman Duta

Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN)

Provinsi Banten 95 orang 106,900,000 PAD 60 orang

Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten 500 orang 329,340,000 PAD 60 orang

Page 69: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan / Tolok Ukur

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNGAJWABLokasi

Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Asrama dan Panti Asuhan

60 orang

Peningkatan kapasitas anak

dalam pengembangan seni budaya daerah

70 orang

Peningkatan kapasitas kelompok kerja operasional (POKJANAL) Posyandu

1 dokumen

1202.120201.15.006 Perlindungan khusus terhadap anak Terlaksanaya perlindungan khusus bagi ABK, ABH dan Kebutuhan Khusus Lainnya

21.00% 393,950,000 21.00% 805,000,000 Seksi Perlindungan Khusus Anak

Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Provinsi Banten 50 orang 40,900,000 PAD 50 orang

Pelatihan Petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Provinsi Banten 50 orang 38,300,000 PAD 50 orang

Diseminasi Intervensi dan Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bagi Kelompok Masyarakat

Provinsi Banten 50 kelompok 40,900,000 PAD 50 kelompok

Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Provinsi Banten 50 orang 40,900,000 PAD 50 orang

Peningkatan Kapasitas Unit Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak

Berhadapan Hukum (ABH)

Provinsi Banten 50 orang 40,900,000 PAD 50 orang

Peningkatan program Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Khusus Anak bagi kelompok masyarakat

Provinsi Banten 100 orang 60,000,000 PAD 100 orang

Advokasi Pemenuhan Hak Dasar Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus bagi pemangku kepentingan tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

Provinsi Banten 80 orang 63,750,000 PAD 80 orang

Peningkatan Perlindungan Anak

Terpadu Berbasis Masyarakat (ATBM) bagi Kelompok Masyarakat

Provinsi Banten 50 orang 38,300,000 PAD 50 orang

Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 dokumen 30,000,000 PAD 50 kelompok

Page 70: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan / Tolok Ukur

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNGAJWABLokasi

1206 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2,108,446,600 957,200,000 Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1206.15 Program Administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil

2,108,446,600 957,200,000

Rasio Bayi Berakte Kelahiran 67.38% 67.38%

Rsio Pasangan Berakte Nikah 30.81% 30.81%

Rasio Kepemilikan KTP-el dan NIK

86.47% 86.47%

Rasio Kepemilikan Akat Kelahiran per 1000 penduduk

80.99% 80.99%

Cakupan Data dan Informasi Kependudukan

100.00% 100%

1206.120201.15.001 Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi kependudukan

Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

20.00% 152,283,000 20.00% 224,000,000 Seksi Pembinaan Kependudukan

Peningkatan Koordinasi

Penyelenggaraan KTP-El

Provinsi Banten 1 dokumen 34,513,000 PAD 1 dokumen

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk

Provinsi Banten 32 orang 27,126,000 PAD 32 orang

Peningkatan Pelayanan Perekaman KTP-EL di Kab./Kota

Provinsi Banten 32 orang 26,180,000 PAD 32 orang

Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 dokumen 17,473,000 PAD 1 dokumen

Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen Kependudukan

Provinsi Banten 1 dokumen 14,490,000 PAD 1 dokumen

Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di

Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan

Provinsi Banten 1 kegiatan 32,501,000 PAD 1 kegiatan

1206.120201.15.002 Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi pencatatan sipil

Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil

21.00% 140,611,000 21.00% 240,000,000 Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil

Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Provinsi Banten 32 orang 78,044,000 PAD 32 orang

Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Pewarganegaraan

Provinsi Banten 32 orang 34,992,000 PAD 32 orang

Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan

Provinsi Banten 1 kegiatan 27,575,000 PAD 1 kegiatan

1206.120201.15.003 Peningkatan Layanan Data dan

Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Terlaksannaya Pembinaan

Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan

20.00% 382,275,000 20.00% 493,200,000 Seksi Pengelolaan

Informasi Administrasi KependudukanPenyusunan Bahan Publikasi

Informasi Kependudukan Provinsi Banten 1 paket 3,840,000 PAD 1 paket

Page 71: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan / Tolok Ukur

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNGAJWABLokasi

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

Provinsi Banten 260 buku 51,720,000 PAD 260 buku

Peningkatan Kapasitas Administrator Database SIAK

Provinsi Banten 45 orang 27,640,000 PAD 45 orsng

Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data Warehouse Kependudukan

Provinsi Banten 45 orang 25,890,000 PAD 45 orang

Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK

Provinsi Banten 1 paket 128,380,000 PAD 1 dokumen

Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Provinsi Banten 1 dokumen 49,220,000 PAD 1 dokumen

Peningkatan Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan

Provinsi Banten 1 dokumen 77,335,000 PAD 1 dokumen

Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data Kependudukan

Provinsi Banten 1 dokumen 18,250,000 PAD 1 dokumen

1206.120201.15.004 Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)

Terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten/Kota

20.00% 970,658,000 20.00% - Seksi Pembinaan Kependudukan

Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk

Provinsi Banten 3 kegiatan 412,943,600 DAK 3 kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota

Provinsi Banten 1 dokumen 34,000,000 DAK 1 dokumen

Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk

Provinsi Banten 187 orang 122,657,700 DAK 187 orang

Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office)

Provinsi Banten 187 orang 122,657,700 DAK 187 orang

Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota

Provinsi Banten 1 dokumen 46,424,000 DAK 1 dokumen

Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota

Provinsi Banten 1 dokumen 29,015,000 DAK 1 dokumen

Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk

Provinsi Banten 3 kegiatan 202,960,000 DAK 3 kegiatan

1206.120201.15.005 Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)

Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil di Kabupaten/Kota

20.00% 129,331,000 20.00% - Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Adminitrasi Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota

Provinsi Banten 2 dokumen 52,245,700 DAK 2 dokumen

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Provinsi Banten 32 orang 77,085,300 DAK 32 orang

Page 72: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan / Tolok Ukur

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNGAJWABLokasi

1206.120201.15.006 Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)

Terlaksananya pembinaan pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota

20.00% 333,288,600 20.00% - Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bimbingan Teknis PIAK Provinsi Banten 187 orang 122,657,700 DAK 187 orang

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Provinsi Banten 32 orang 73,321,200 DAK 32 orang

Penyusunan Profil Kpeendudukan Tingkat Provinsi

Provinsi Banten 1 dokumen 32,804,600 DAK 1 dokumen

Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi

Provinsi Banten 2 dokumen 45,897,050 DAK 2 dokumen

Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi

Provinsi Banten 1 kegiatan 58,608,050 DAK 1 kegiatan

1208 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

817,295,000 2,716,700,000

1208.15 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

817,295,000 2,716,700,000 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)

2.29% 2.26%

Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)

61.00% 61.08%

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)

10.18% 10.12%

Tingkat putus pakai

kontrasepsi (%)

25.18% 25.09%

1208.120201.15.001 Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk

Terselenggaranya pemetaan dan pengendalian penduduk

21.00% 237,918,000 23.00% 649,000,000 Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk

Kajian dan Analisis Pengendalian Penduduk

Provinsi Banten 1 dokumen 68,400,000 PAD 1 dokumen

Pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi

Provinsi Banten 1 dokumen 23,400,000 PAD 1 dokumen

Pemetaan perkembangan penduduk di Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 dokumen 68,400,000 PAD 1 dokumen

Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pemetaan dan

Pengendalian Penduduk

Provinsi Banten 171 orang 54,250,000 PAD 171 orang

Pengembangan Pendidikan Kependudukan

Provinsi Banten 1 kegiatan 23,468,000 PAD 1 kegiatan

Page 73: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan / Tolok Ukur

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNGAJWABLokasi

1208.120201.15.002 Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana

Terlaksananya Peningkatan Informasi Keluarga Berencana Bagi Masyarakat

17.00% 219,377,000 23.00% 740,000,000 Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan

Layanan KBPembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Provinsi Banten 50 orang 101,377,000 PAD 50 orang

Pengembangan sarana promosi dan publikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Provinsi Banten 1 kegiatan 38,006,000 PAD 1 kegiatan

Pembinaan Program KB bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub Pos KB

Provinsi Banten 80 orang 39,997,000 PAD 80 orang

Peningkatan kapasitas Kader Pembantu Pembina Keluarga

Berencana Desa (PPKBD) Dalam Pembinaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Provinsi Banten 80 orang 39,997,000 PAD 80 orang

Peningkatan kapasitas generasi berencana (GENRE)

50 orang

Diseminasi pencegahan HIV/AIDS ataupun Napza bagi pelajar SLTA dan Sederajat

50 orang

Pengembangan sistem data dan informasi keluarga berencana berbasis informasi teknologi

1 dokumen

Advokasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)

50 orang

Advokasi keluarga berencana lintas program dan lintas sektor

100 orang

1208.120201.15.003 Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana

Terlaksananya Peningkatan pelayanan keluarga sejahtera

22.00% 360,000,000 21.00% 1,327,700,000 Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana

Revitalisasi Program Keluarga Berencana bagi Masyarakat di

wilayah Miskin Perkotaan

Provinsi Banten 200 orang 140,170,000 PAD 200 orang

Page 74: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan / Tolok Ukur

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 UNIT PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNGAJWABLokasi

Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga balita ( BKB ) Bina Kelurga Remaja ( BKR ) dan Bina Keluarga Lansia ( BKL )

Provinsi Banten 200 orang 60,910,000 PAD 80 orang

Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera

Provinsi Banten 80 orang 8,250,000 PAD 80 orang

Peningkatan Program Konseling KB dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi bagi Paramedis di Fasilitasi Kesehatan Klinik

Provinsi Banten 80 orang 29,999,900 PAD 80 orang

Pengembangan Pelayanan KBKR melalui Kemitraan

Provinsi Banten 100 orang 61,412,200 PAD 100 orang

Diseminasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kampung KB

Provinsi Banten 80 orang

29,772,000

PAD 80 orang

Pengembangan Program Kampung KB se Provinsi Banten

Provinsi Banten 80 orang

29,485,900

PAD 80 orang

Diseminasi program kesehatan

reproduksi dan penyiapan kehidupan

berkeluarga bagi remaja

270 orang

Diseminasi program kesehatan

reproduksi dan penyiapan kehidupan

berkeluarga bagi koalisi muda

kependuidukan

80 orang

Page 75: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Penutup 4.1

BAB 4

PENUTUP

Page 76: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

RENJA DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2019

Penutup 4.2

Dengan adanya Renja SKPD Tahun 2019, diharapkan pelaksanaan

program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran Visi dan Misi Rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2017-2022, dapat lebih

terkoordinasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan.

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai unit

satuan kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dalam mendukung

pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

PENUTUP BAB

4

Page 77: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK ... · kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan ... Menciptakan kepastian

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI BANTEN

Gedung SKPD Terpadu Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang website : www.dp3akkb.bantenprov.go.id