dinas pekerjaan umum -...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PEKERJAAN UMUM
Alamat : Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Kalimantan Selatan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : KPTS / 001.3 / TU-TB / 2016
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM TANAH BUMBU TAHUN 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016/ (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 26)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Tanah Bumbu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja
dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016 dan berakhir sampai
tanggal 31 Desember 2016.
Ditetapkan di Batulicin; pada tanggal 4 Januari 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU,
Roy Rizali Anwar, ST
Nip. 19810430 200312 1 006
Lampiran SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : KPTS / 001.3 / TU-TB / 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TANAH BUMBU
TAHUN 2016
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/PENJELASAN SUMBER
DATA PENANGGUNG
JAWAB
1 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
" Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik " /"Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut " "x100"
Dinas Pek. umum Dinas Pek. umum
2 Persentase jembatan dalam kondisi baik
Jumlah jembatan yang baik /jumlah total target jembatan Dinas Pek. umum Dinas Pek. umum
3 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
"Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik " /("Luas irigasi kabupaten " ) "x100"
Dinas Pek. umum Dinas Pek. umum
4 Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukiman dan jalan
Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
(" Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km)" )/"Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)" "x100"
Dinas Pek. umum Dinas Pek. umum
5 Meningkatnya kinerja pengelolaan air bersih
Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih
"Jumlah RT menggunakan air bersih " /"Jumlah RT" " x100" Dinas Pek. umum Dinas Pek. umum
6 Terwujudnya Lahan RTH
RTH publik yang terbangun/tersedia (ha) Luas RTH yang terbangun tiap tahun Dinas Pek. umum Dinas Pek. umum
7 Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi
Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 Hari Kerja Setelah Pesyaratan Lengkap
∑pemohon iujk yang terlayani, paling lama 10 hari/∑seluruh pemohon yang persyaratannya lengkap
Dinas Pek. umum Dinas Pek. umum
Ditetapkan di Batulicin;
pada tanggal 4 Januari 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU,
ROY RIZALI ANWAR, ST
Nip. 19810430 200312 1 006