dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ......perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten kubu...

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN

RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN 2020

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-

Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 ini

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya serta berpedoman

kepada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan sistem

perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja

pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Renstra ini dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi

komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta

mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak

dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan

yang ditetapkan.

Sungai Raya, Januari 2020u

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kubu Raya

SAFRIADI, S.T.,M.T.

PEMBINA

NIP. 19760402 200003 1 002

ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 5

1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ........... 8

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD .................................................... 8

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ..................................................... 12

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .............................................. 13

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH ............................................................................ 33

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ............................... 33

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih .................................................................... 34

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota .......... 55

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ................................................................................ 57

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................................. 61

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .......................................................................... 63

4.1. Tujuan Perangkat Daerah ................................................................ 63

4.2. Sasaran Perangkat Daerah .............................................................. 63

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ......................................................... 68

5.1. Strategi ............................................................................................ 68

5.2. Arah Kebijakan ................................................................................ 69

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ............... 74

6.1. Rencana Program dan Kegiatan ...................................................... 74

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................................ 99

BAB VIII PENUTUP .................................................................................................. 105

DAFTAR ISI

Rencana Strategis (RENSTRA) DPUPRPRKP KKR Tahun 2020-2024

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maka Pemerintah Daerah

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu

kesatuan. Dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan

tersebut dan upaya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten

Kubu Raya menjadi masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, maka

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu menyusun perencanaan

pembangunan daerah melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan

berkesinambungan. Penyusunan dimaksud diawali dengan penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang telah ditetapkan

melalui Peraturan DaerahNomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2009-2029. Dalam RPJPD tersebut ditetapkan Visi pembangunan

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 yaitu “Kabupaten Kubu Raya

yang Mandiri dan Sejahtera”. Selanjutnya disusun RPJMD Kabupaten

Kubu Raya Tahun 2019-2024 (Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya

Nomor 5 Tahun 2019) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan,

strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan,

serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas PUPR.

Mengacu pada hal tersebut diatas, selanjutnya disusun dan

ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Kubu Raya Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan aksesibilitas

pelayanan infrastruktur. Di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman arah kebijakan

pembangunan Kabupaten Kubu Raya, ditujukan pada upaya peningkatan

interkonektivitas antar wilayah pembangunan melalui peningkatan kualitas

sarana transportasi. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan


2

jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir, penyediaan dan

pengelolaan air baku, pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai

danau dan sumber daya air lainnya, pengadaan sarana dan prasarana.

Selain itu, berbagai upaya dilakuan untuk meningkatkan fasilitas dan

utilitas publik perkotaan dan perdesaan serta penanganan kawasan kumuh

termasuk pada upaya meningkatkan keterjangkauan akses masyarakat

terhadap perumahan yang layak huni.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kubu Raya 2020-

2024 merupakan Dokumen Perencanaan Induk untuk dijabarkan dalam

Dokumen Jangka Pendak yang lebih operasional yaitu Rencana Kerja (Renja)

OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kubu Raya tahunan selama

5 Tahun kedepan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024, adalah

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal

18 ayat (5) dan ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air




3

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman;


4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal;

18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Pulau Kalimantan;

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunam Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Kubu Raya Tahun 2009-2029;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036.


5


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu

Raya 2019-2024;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah.

31. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(PUPRPRKP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Sebagai acuan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten

Kubu Raya dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima

tahun kedepan (2020-2024) sebagai pedoman Penyusunan Rencana

Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan).

2. Memudahkan seluruh aparatur OPD Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(PUPRPRKP) Kabupaten Kubu Raya serta masyarakat dan Instansi

terkait lainnya untuk memahami dan menilai program OPD selama lima

tahun kedepan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP)

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 adalah :

1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2020-

2024 lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kubu Raya.


6

2. Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Tahunan (Renja

Dinas Tahunan), dan pedoman program Dinas periode tahun 2020-2024.

3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi

kinerja Dinas tahunan.

4. Memudahkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Dinas

Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya serta Pimpinan

Pemerintah Daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup

dinas dan antar dinas dalam mewujudkan tujuan pembangunan

Kabupaten Kubu Raya.

5. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum


(PUPRPRKP) Kabupaten Kubu Raya dalam menunjang pembangunan

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kurun waktu 5 tahun ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian pada dokumenRencana Strategis OPD Dinas


Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 ini

diuraikan dalam delapan bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan OPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota


7

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TujuanPerangkat Daerah

4.2. SasaranPerangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR OPD

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP)

Kabupaten Kubu Raya telah diatur dalam Peraturan Daerah Berdasarkan

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(PUPRPRKP) Kabupaten Kubu Raya, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dinas


Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kubu Raya melaksanakan tugas dan

urusan pemerintahan daerah di bidang bina marga, cipta karya, sumber

daya air, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan

bangunan, kebersihan, pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan

umum, serta tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh

Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kubu

Raya Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan


Kabupaten Kubu Raya, melaksanakan kewenangan daerah dibidang

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan

permukiman.

2.1.2. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kubu

Raya Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan


Kabupaten Kubu Raya untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

tersebut diatas mempunyai fungsi :


9

a. penyusunan program kerja dibidang pekerjaan umum dan penataan

ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

b. perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

c. penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan

serta pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

d. penyelenggaraan administrasi Dinas;

e. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pekerjaan umum dan

penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

f. pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;

g. pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan

pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan

h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang kewenangan yang menjadi garapan Dinas Pekerjaan Umum


(PUPRPRKP) yakni Bidang Bina Marga meliputi pembangunan jalan dan

jembatan, pembangunan turap/talud dan bronjong, rehabilitasi jalan dan

jembatan, pembangunan sistem informasi data base jembatan, Peningkatan

sarana dan prasarana kebinamargaan; Bidang Cipta karya meliputi

pembangunan gedung, rehabilitasi gedung, pembangunan sarana dan

prasarana pengolahan air bersih, dan izin usaha jasa konstruksi; Bidang

Sumber Daya Air yang meliputi, pengembangan dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir,

penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan pengelolaan dan

konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya; Bidang Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi Perumahan, Permukiman;

Bidang Penataan Ruang dan Bangunan meliputi Tata Ruang Kota,

Pengendalian Tata Ruang dan Pembinaan Masyarakat; Bidang Kebersihan

meliputi Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan dan Penerangan Jalan

Umum, Sekretariat yakni Rencana Kerja dan Keuangan, Tata Usaha dan

Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.


10

2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor : 91 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja


Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;

b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

c. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.

3. Bidang Bina Marga;

a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

c. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan.

4. Bidang Cipta Karya;

a. Seksi Pembangunan Gedung;

b. Seksi Pemeliharaan Gedung;

b. Seksi Perencanaan Teknis Gedung dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

5. Bidang Sumber Daya Air

a. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Irigasi, Air Baku dan Sungai;

b. Seksi Pengolahan Daerah Rawa dan Pantai; dan

c. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air.

6. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Seksi Prasarana Lingkungan;

b. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan; dan

c. Seksi Perumahan.

7. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan;

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;

b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan

c. Seksi Perancangan Bangunan Gedung.

8. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan

Jalan Umum;

a. Seksi Kebersihan;

b. Seksi Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat; dan

c. Seksi Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

10. Kelompok Jabatan Fungsional.


11

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kubu Raya

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS DINAS

KASUBBAG

KASUBBAG KASUBBAG

Renja dan Keuangan

TU dan Kepegawaian Perlengkapan dan Umum

KABID

KABID

KABID

KABID

KABID KABID

Bina Marga

Cipta Karya

Sumber Daya Air

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penataan Ruang dan

Bangunan Kebersihan, Pertamanan,

Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum

KASI

KASI

KASI

KASI

KASI KASI

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Gedung

Pengembangan,

Pengelolaan Irigasi, Air Baku dan Sungai

Prasarana Lingkungan

Perencanaan Tata

Ruang Kebersihan

KASI

KASI

KASI

KASI

KASI KASI

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pemeliharaan Gedung

Pengolahan Daerah Rawa

dan Pantai

Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan

Penataan Bangunan dan

Lingkungan Pengendalian Kebersihan dan

Pembinaan Masyarakat

KASI

KASI

KASI

KASI

KASI KASI

Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan

Perencanaan Teknis Gedung

dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Perencanaan Teknis

Sumber Daya Air

Perumahan

Perancangan Bangunan Gedung

Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum

UPTD


12

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Susunan Kepegawaian SKPD

Susunan kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020

sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Komposisi Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya

No. SKPD Esselon

Fungsional Pelaksana Gol.

Jumlah

II III IV IV III II I

1 Dinas

PUPRPRKP 2 5 19

5 84 11 0 100

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya

No. Unit Kerja

Pegawai Pelaksana Gol. Jenis

Kelamin Jumlah

PNS Non PNS

S2 S1/ D.IV

D3 SLTA SLTP L P

1 Sekretariat 13 1 9 3 - - 4 9

2 Bidang Bina Marga 18 - 13 4 1 - 13 5

3 Bidang Cipta Karya 11 1 8 2 - - 8 3

4 Bidang SDA 19 4 8 2 4 1 16 3

5 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

14 12 1 1 - 10 4

6 Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

6 2 4 - - - 4 2

7 Bidang Kebersihan, Pertamanan,

Pemakaman, dan Penerangan Jalan

Umum

12 - 5 4 3 - 10 2

8 UPJJ 7 - 4 1 2 - 6 1

2.2.2.Asset/Modal SKPD

Asset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020

terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Aset Lancar, yang meliputi:

a. Kas


13

b. Investasi Jangka Pendek

c. Piutang

d. Piutang Lainnya

2. Aset Tetap, yang meliputi:

a. Tanah

b. Peralatan dan Mesin

c. Gedung dan Bangunan

d. Jalan, Jaringan, dan Instalasi

e. Aset Tetap Lainnya

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

g. Akumulasi Penyusutan

3. Aset Lainny, yang meliputi:

a. Aset Tidak Berwujud

b. Aset Lain-Lain

2.2.3.Unit Usaha SKPD

Unit Usaha yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu

Raya adalah Alat Berat, yaitu unit usaha yang bergerak dalam bidang

penyewaan alat-alat berat.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan

sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya. Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja organisasi, capaian kinerja dari setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis, maka tersusunlah analisis capaian kinerja Dinas


Permukiman Kabupaten Kubu Raya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya adalah gabungan dari

Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan

Kebersihan yang mana bergabung di awal tahun 2017, dan tambahan

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya berada di

Dinas Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu dalam tabel pencapaian kinerja

hanya dipaparkan 2 tahun terakhir seiring dengan masa berakhirnya

RPJMD 2014-2019, sesuai Revisi Renstra DPUPR 2017-2019. Pencapaian

realisasi kinerja Tahun 2017 dan 2018 dapat dlihat pada Tabel 2.3 berikut.


14

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya

No.

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-

Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100%

2 Indeks Reformasi Birokrasi (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100%

3 Nilai SAKIP B B BB

4 Persentase kondisi jalan kabupaten dalam keadaan baik/mantap (%)

32 34 59 64 69 51.78 45.69 54.09 79.722 162% 134% 92% 125%

5 Persentase kondisi jalan lingkungan dalam keadaan baik/mantap (%)

32 34 36 38 40 11.05 53.65 56.59 39.65 35% 158% 157% 104%

6 Panjang jalan kabupaten terbangun (km)

46 51 56 5 34 82.51 11% 67% 147%

7 Panjang jalan lingkungan terbangun (km)

390 465 365 115.73 925.12 50.24 30% 199% 14%


15

No.


Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK




Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

8 Persentase kondisi jembatan kabupaten dalam keadaan baik/mantap (%)

74.4 80 52.67 141%

9 Persentase kondisi jembatan lingkungan dalam keadaan baik/mantap (%)

35 37.5 44.76 78%

10 Panjang jembatan terbangun pada jalan kabupaten (meter)

80 100 125 50 10 107.5 63% 10% 86%

11 Panjang jembatan terbangun pada jalan lingkungan (meter)

612 702 312 1298.8 1063.7 228 212% 152% 73%

12 Jumlah jembatan yang diperbaiki dan dibangun (unit)

12 13 14 13 13 5 108% 100% 36%

13 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi (%)

80 85 75.87 95%


16

No.


Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK




Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

14 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi yang mengaliri luas sawah (%)

30 35 32.7 109%

15 Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota

100 100 100 60 60%

16 Rasio RTH (Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan)

6 7 8 9 10 0.00181

0.00181

0.0019 0.00749

0.0302% 0.0259% 0.0238% 0.0832%

17 Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya (secara makro dan detail tata ruang) (%)

72 77 82 50.4 61.6 65 70% 80% 79%


17

No.


Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK




Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

18 Persentase Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)

50 52.5 55 57.5 60 56.479 98%

19 Persentase desa yang terhubung dengan pusat kecamatan (%)

75 77.5 60 80%

20 Persentase desa yang dialiri air bersih (%)

32 47 30.51 95%

21 Persentase sampah yang ditangani (%)

60 65 31.41 52%

22 Persentase cakupan pelayanan persampahan (%)

22 29 36 13.94 18.1 40 63% 62% 111%

23 Persentase pengurangan sampah di perkotaan (%)

16 17 18 20 12 30 125% 71% 167%


18

No.


Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK




Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

Tahun 1

2015

Tahun 2

2016

Tahun 3

2017

Tahun 4

2018

Tahun 5

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

24 Persentase pengangkutan sampah (%)

58 61 64 13.94 18.1 40 24% 30% 63%

25 Persentase pengoperasian TPA (%)

20 32.5 45 15 20 80 75% 62% 178%

26 Jumlah wilayah kecamatan yang dialiri air bersih

5 7 9 4 2 2 80% 29% 22%

27 Persentase cakupan pelayanan air bersih perdesaan (%)

5.7 5.97 6 1.72 7.07 7.54 30% 118% 126%

28 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

70 72.93 75.88 22.22 40.57 40.57 32% 56% 53%

29 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

48 51 51.03 45.1 45.1 45.1 94% 88% 88%


19

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-

2019 pada tabel diatas, khusus capaian indikator kinerja tahun 2019 tidak

dapat diisi, dikarenakan mengikuti indikator capaian kinerja terbaru sesuai

Renstra DPUPR Tahun 2019-2024.

Hambatan dan kendala yang diihadapi dalam pencapaian kinerja

SKPD dari tahun 2014-2019 diantaranya:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan beban kerja

yang ada,

2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam rangka

melaksanakan tugas,

3. Koordinasi yang belum maksimal antara pemerintah dan masyarakat

dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

4. Kondisi tanah dasar jalan dan jembatan yang sebagian besar

merupakan tanah rawa.

5. Aliran tegangan listrik dari PLN masih naik-turun mengakibatkan alat-

alat PJU mengalami kerusakan

6. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman serta partisipasi

masyarakat dalam penataan ruang

7. Masih banyaknya kawasan perumahan dan permukiman yang belum

tertata dengan baik, dengan prasarana dan sarana lingkungan yang

sangat minim, diantaranya ketersediaan MCK, sanitasi, air bersih dan

lampu penerangan jalan umum.

8. Pelayanan jaringan air bersih masih sangat terbatas dengan tingkat

pelayanan dan kualitas yang masih sangat terbatas

9. Volume sampah semakin besar.

10. Keterbatasan ruang (lahan) untuk fasilitas pengelolaan sampah. TPA

yang ada saat ini di Rasau Jaya dengan luas lahan 3,4 Ha sudah sangat

tidak memadai.

11. Tidak ada pengolahan sampah di TPA.

12. Belum ada pengurangan dari sumber ke TPA (3R) di tiap Kecamatan.

13. Belum adanya kesadaran mengenai disiplin pekerja (supir, pekerja,

operator dan KPL).

14. Belum ada sosialisasi mengenai pemahaman masyarakat mengenai hak

dan kewajiban masyarakat sebagai objek retribusi.


20

15. Kondisi saluran sungai yang ada di kabupaten Kubu Raya masih

banyak yang kurang lancar sehingga menjadi salah satu penyebab

terjadinya banjir.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi

perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan dalam

berbagai pendidikan dan pelatihan.

2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang

pelaksanaan.

3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat demi

tercapainya pembangunan yang optimal di Kabupaten Kubu Raya.

4. Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan

jembatan baik kabupaten dan lingkungan dengan perbaikan tanah

dasar.

5. Koordinasi dengan pihak PLN untuk penambahan trafo

6. Peningkatan/sosialisasi kepada masyarakat

7. Melaksanakan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana

pendukung di kawasan perumahan/ pemukiman kumuh secara

bertahap, seperti ketersediaan MCK, Sanitasi, Air bersih dan Lampu

Penerangan Jalan.

8. Pembangunan jaringan air bersih untuk masyarakat.

9. Penambahan jumlah armada dump truk, arm roll, container sampah

dan unit Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dengan tujuan untuk

meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah ke TPA, serta

penambahan luas TPA.

10. Pembuatan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan di Kabupaten

Kubu Raya.

11. Adanya pengolahan sampah di TPA.

12. Adanya pengurangan sampah dari sumber ke TPA (di TPS) / 3R di tiap

Kecamatan.

13. Perlu adanya evaluasi dan penyerahan dari kepegawaian (yang

membidangi) mengenai kedisiplinan pekerja.

14. Sosialisasi ke masyarakat (pemilik ruko, toko, lapak, rumah makan,

perumahan, dsb), desa dan kecamatan secara rutin.

15. Melakukan perbaikan/pemeliharaan secara rutin terhadap saluran

sungai .


21

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya

No. Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- Rata-Rata Pertumbuhan

0

(2014)

1

(2015)

2

(2016)

3

(2017)

4

(2018)

5

(2019)

0

(2014)

1

(2015)

2

(2016)

3

(2017)

4

(2018)

5

(2019)

0

(2014)

1

(2015)

2

(2016)

3

(2017)

4

(2018)

5

(2019) Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

142,800,000.00 96,500,000.00 204,200,000 43,428,669.00 90,447,006.00 195,443,409.00 30.41% 93.73% 95.71% 39.59% -22.97%

2 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

122,204,813.00 98,175,300.00 111,400,000 115,681,700.00 77,745,800.00 72,007,100.00 94.66% 79.19% 64.64% -3.10% -85.65%

3 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

50,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000 47,262,000.00 47,806,500.00 28,069,500.00 94.52% 95.61% 93.57% -20.00% -50.52%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

8,364,800.00 15,182,700.00 15,182,700 8,364,800.00 15,182,700.00 14,542,700.00 100.00% 100.00% 95.78% 40.75% -29.75%

5 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

117,361,000.00 150,002,600.00 108,884,600 117,345,500.00 148,402,600.00 108,881,800.00 99.99% 98.93% 100.00% 0.20% -39.00%

6 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

34,768,600.00 30,000,000.00 34,999,000 34,545,500.00 29,972,600.00 34,683,600.00 99.36% 99.91% 99.10% 1.47% -58.04%

7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

11,393,600.00 17,053,600.00 17,053,600 11,393,600.00 17,053,600.00 17,053,600.00 100.00% 100.00% 100.00% 24.84% -33.41%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

8,760,000.00 8,760,000.00 8,760,000 8,440,000.00 8,760,000.00 7,800,000.00 96.35% 100.00% 89.04% 0.00% -54.33%

9 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

39,000,000.00 39,000,000.00 54,000,000 39,000,000.00 39,000,000.00 53,100,000.00 100.00% 100.00% 98.33% 19.23% -50.85%


22

No. Uraian


0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

10 Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

258,000,000.00 252,320,000.00 252,320,000 212,463,042.00 252,064,610.00 202,488,122.00 82.35% 99.90% 80.25% -1.10% -54.39%

11 Koordinasi dan

Konsultasi ke

dalam daerah

150,000,000.00 232,505,000.00 230,145,000 109,317,000.00 189,318,000.00 197,318,000.00 72.88% 81.43% 85.74% 26.99% -26.36%

12 Penyusunan

Standar Operasional

Prosedur (SOP)

7,000,000.00 9,999,000.00 9,999,000 6,997,900.00 9,405,000.00 9,651,900.00 99.97% 94.06% 96.53% 21.42% -35.92%

13 Penunjang Jasa

Administrasi

Perkantoran

817,200,000.00 1,003,800,000.00 1,077,600,000 795,000,000.00 962,705,000.00 1,036,500,000.00 97.28% 95.91% 96.19% 15.09% -41.14%

2 Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian

Dinas serta

perlengkapannya

46,410,000.00 46,410,000.00 100.00%

3 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1 Pembangunan

Gedung Kantor

2,477,000,000.00 24,047,569,000.00 31,732,490,000 2,387,944,300.00 20,318,989,999.00 26,669,392,448.42 96.40% 84.49% 84.04% 451.40% -6.14%

2 Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

70,000,000.00 619,000,000.00 70,000,000 69,950,000.00 616,968,000.00 66,800,000.00 99.93% 99.67% 95.43% 347.80% -7.89%

3 Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

6,000,000.00 51,205,000.00 186,606,220 6,000,000.00 51,205,000.00 186,508,300.00 100.00% 100.00% 99.95% 508.92% -5.89%

4 Pengadaan peralatan gedung

kantor

741,800,000.00 435,362,400.00 799,152,300 716,200,000.00 426,325,000.00 772,769,470.00 96.55% 97.92% 96.70% 21.13% -84.63%

5 Pengadaan

Mebeleur

39,000,000.00 109,797,400.00 43,050,000 39,000,000.00 108,837,400.00 43,050,000.00 100.00% 99.13% 100.00% 60.37% -17.48%

6 Penyediaan sewa gedung/kantor/temp

at

625,500,000.00 700,000,000.00 36,000,000 625,000,000.00 700,000,000.00 36,000,000.00 99.92% 100.00% 100.00% -41.47% -44.64%


23

No. Uraian


0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

7 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

199,811,000.00 206,000,000 196,200,000.00 197,800,000.00 98.19% 96.02%

8 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

151,200,000.00 223,938,000.00 139,294,700 135,765,840.00 215,734,000.00 137,238,000.00 89.79% 96.34% 98.52% 5.15% -30.36%

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

12,000,000.00 39,885,000.00 65,400,000 12,000,000.00 23,050,000.00 65,250,000.00 100.00% 57.79% 99.77% 148.17% -4.99%

10 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Komputer

36,750,000.00 33,250,000.00 37,500,000 35,950,000.00 33,250,000.00 37,500,000.00 97.82% 100.00% 100.00% 1.63% -54.06%

11 Rehabilitasi

Sedang/Berat

Rumah Dinas

398,528,400.00 269,560,450 381,492,400.00 260,524,450.00 95.73% 96.65%

12 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

61,950,450 57,200,450.00 92.33%

4 Program

Pengaturan Jasa

Konstruksi

1 Pengaturan dan Penyelenggaraan

Ijin Usaha Jasa

Konstruksi

63,851,500.00 88,050,000 39,501,500.00 48,600,000.00 61.86% 55.20% -6.04%

5 Program

Pemberdayaan

Jasa Konstruksi

1 Pemberdayaan

Penyedia Jasa Konstruksi (Orang

Perorangan, Badan

Usaha)

172,855,000.00 417,242,850 21,127,600.00 142,707,472.00 12.22% 34.20% 32.13%


24

No. Uraian


0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

6 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1 Bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan Perundang-

Undangan

118,400,000.00 88,550,000.00 112,250,000 86,541,798.00 68,814,145.00 79,544,900.00 73.09% 77.71% 70.86% 0.78% -67.71%

2 Penyusunan

Evaluasi Jabatan

SKPD

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000 9,723,900.00 9,783,000.00 9,222,000.00 97.24% 97.83% 92.22% 0.00% -52.74%

7 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

1 Penyusunan

pelaporan keuangan

semesteran

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000 3,276,000.00 4,870,000.00 4,931,000.00 65.52% 97.40% 98.62% 0.00% -33.02%

2 Penyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000 9,529,000.00 9,578,000.00 9,986,000.00 95.29% 95.78% 99.86% 0.00% -47.70%

3 Penyusunan Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000 6,256,000.00 7,984,000.00 7,772,500.00 78.20% 99.80% 97.16% 0.00% -40.54%

4 Penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD) dan

Laporan Keterangan

Pertanggungjawaba

n (LKPJ) SKPD

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000 8,076,000.00 9,954,000.00 9,323,500.00 80.76% 99.54% 93.24% 0.00% -43.95%

8 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan Keuangan SKPD

17,000,000.00 27,750,000.00 37,000,000 16,659,400.00 25,199,000.00 36,294,000.00 98.00% 90.81% 98.09% 48.28% -29.34%


25

No. Uraian


0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

2 Fasilitasi Penataan

Aset pada SKPD

10,000,000.00 13,812,100.00 64,018,100 7,550,000.00 13,062,100.00 63,865,400.00 75.50% 94.57% 99.76% 200.81% -26.30%

9 Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Kelembagaan,

Ketatalaksanaan

dan Aparatur

Pemerintah

Daerah

1 Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000 6,415,000.00 0.00 6,735,000.00 91.64% 0.00% 96.21% 0.00% 1.523%

10 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

1 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000 7,000,000.00 9,811,000.00 9,763,000.00 70.00% 98.11% 97.63% 0.00% -35.92%

2 Penyusunan

Rencana Kerja (Renja) SKPD,

RKA, DPA dan

DPPA

39,921,500 38,924,500.00 97.50%

11 Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

1 Pembangunan jalan 136,911,538,310.00 154,512,034,000.00 22,701,853,200 135,729,523,315.00 153,714,953,842.00 20,207,286,372.23 99.14% 99.48% 89.01% -36.23% -50.03%

2 Pembangunan

Jembatan

4,834,869,600.00 3,184,750,000.00 30,619,367,850 4,435,809,300.00 3,162,487,000.00 28,387,227,129.13 91.75% 99.30% 92.71% 413.65% -73.69%

3 Pembangunan jalan

Lingkungan

72,589,480,992.00 38,461,056,000.00 128,589,044,200 70,505,181,320.00 38,146,152,000.00 127,119,950,100.00 97.13% 99.18% 98.86% 93.66% -92.58%

4 Perencananan Pembangunan Jalan

700,657,450.00 276,325,700.00 39.44%

5 Perencanaan

Pembangunan

Jembatan

100,000,000.00 99,217,000.00 99.22%


26

No. Uraian


0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

12 Program

Pemeliharaan

Kebersihan

Lingkungan

1 Pembersihan Bahu

Jalan

818,476,800.00 887,156,400.00 909,291,000 793,063,500.00 858,336,300.00 877,195,000.00 96.90% 96.75% 96.47% 5.44% -46.34%

13 Program

Rehabilitasi/Pemel

iharaan Jalan dan

Jembatan

1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

11,351,920,500.00 1,060,674,950.00 8,033,977,100 11,169,224,900.00 1,048,957,500.00 7,186,586,586.63 98.39% 98.90% 89.45% 283.39% -537.67%

2 Rehabilitasi/pemeli

haraan jembatan

460,679,600.00 448,228,400.00 97.30%

14 Program Tanggap

Darurat Jalan dan

Jembatan

1 Rehabilitasi jalan dalam kondisi

tanggap darurat

50,101,875,800.00 53,093,153,100.00 11,492,997,950 50,085,630,300.00 52,958,885,500.00 10,681,759,698.00 99.97% 99.75% 92.94% -36.19% -50.95%

2 Rehabilitasi

jembatan dalam

kondisi tanggap

darurat

13,788,800,200.00 14,020,882,900.00 1,394,190,000 13,782,271,200.00 13,962,580,800.00 1,326,572,500.00 99.95% 99.58% 95.15% -44.19% -51.68%

15 Program

Pembangunan

Infrastruktur

Pedesaan

1 Pemetaan

Lingkungan

Pemukiman Penduduk

Perdesaan

353,239,100.00 333,439,100.00 94.39%

16 Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah

1 Pengembangan

Sistem Distribusi Air Minum

8,398,384,894.00 3,573,750,000.00 5,668,244,000 4,992,421,874.00 3,325,753,520.00 5,428,970,052.35 59.45% 93.06% 95.78% 0.58% -73.64%

17 Program

Lingkungan Sehat

Perumahan


27

No. Uraian


0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1 Penyediaan Sarana

Air Bersih dan Sanitasi Dasar

Terutama Bagi

Masyarakat Miskin

4,566,988,900.00 1,499,200,000.00 5,056,840,000 319,699,868.00 1,488,598,000.00 4,835,966,400.00 7.00% 99.29% 95.63% 85.06% -12.65%

18 Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-

Gorong

1 Pembangunan

saluran drainase/gorong-

gorong

3,419,669,600.00 3,705,750,000.00 16,678,550,200 3,370,519,300.00 3,677,002,000.00 16,237,722,200.00 98.56% 99.22% 97.36% 179.22% -46.79%

19 Program

Pengembangan

dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa dan

Jaringan

Pengairan

Lainnya

1 Pelaksanaan Normalisasi

Saluran Sungai

8,832,420,300.00 16,736,425,500.00 20,050,103,720 8,768,148,300.00 16,670,496,500.00 17,866,400,600.00 99.27% 99.61% 89.11% 54.64% -32.19%

2 Pembangunan

Jaringan Rawa

3,236,818,100.00 1,047,337,060 3,199,451,600.00 857,263,060.00 98.85% 81.85%

3 Rehabilitasi /

pemeliharaan jaringan rawa

13,539,324,550.00 23,327,585,100.00 27,776,335,710 13,349,924,204.00 22,988,954,842.00 11,182,023,210.00 98.60% 98.55% 40.26% 45.68% -101.43%

4 Pembangunan Pintu

Air

221,000,800.00 217,215,800.00 98.29%

5 Rehabilitasi /

pemeliharaan Pintu Air

104,592,220 103,897,220.00 99.34%

6 Perencanaan/Pengawasan

Insfrastruktur

Sumber Daya Air

690,461,900.00 1,312,683,100.00 1,732,844,730 682,767,600.00 1,163,526,414.00 1,587,178,170.00 98.89% 88.64% 91.59% 61.06% -27.73%

7 Database SDA

yang Berbasis Aplikasi

309,347,300.00 317,839,560 308,567,300.00 257,464,560.00 99.75% 81.00% -11.57%

8 Koordinasi dan Fasilitasi Program

Implementasi Unit

(PIU) Irigasi dan Rawa (IPDMIP)

156,850,000.00 156,850,000 133,739,056.00 83,976,800.00 85.27% 53.54% -29.63%


28

No. Uraian


0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

9 Penyediaan

Fasilitas Sekretariat KOMIR (IPDMIP)

70,000,000.00 34,275,000.00 48.96%

10 Pembentukan,

Reorganisasi dan

Penguatan

Persatuan Petani Pengguna Air

(P3A) (IPDMIP)

66,000,000.00 169,475,000 66,000,000.00 120,744,600.00 100.00% 71.25% -20.18%

Penetapan Rencana

Operasional dan

Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD)

27,405,000 22,826,500.00 83.29%

20 Program

Perencanaan

Prasarana

Wilayah dan

Sumber Daya

Alam

1 Penyusunan

Rencana Pengelolaan Lahan

Pertanian Beririgasi

(RP2I) (IPDMIP)

55,000,000 0.00 0.00%

21 Program

Penyediaan dan

Pengelolaan Air

Baku

1 Perencanaan

Rehabilitasi

Prasarana Pengambilan dan

Saluran Pembawa

351,965,000.00 350,190,000.00 99.50%

22 Program

Pengendalian

Banjir

1 Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Bantaran dan

Tanggul Sungai

1,203,420,800.00 1,185,812,800.00 98.54%

2 Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

393,755,050.00 350,116,601.00 88.92%

3 Perencanaan/

Pengawasan Insfrastruktur

Pengendalian

Banjir

403,203,000.00 401,216,000.00 99.51%

4 Pembangunan Prasarana

Pengendalian

Banjir

403,778,000.00 398,178,000.00 98.61%


29

No. Uraian


0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

23 Program

Perencanaan Tata

Ruang

1 Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang

Kawasan

887,942,500.00 608,610,000 792,646,714.00 0.00 89.27% 0.00%

2 Koordinasi dan

Fasilitasi TKPRD Kabupaten Kubu

Raya

165,574,000 97,774,947.00 59.05%

24 Program

Pemanfaatan

Ruang

1 Survey dan Pemetaan

763,682,500.00 64,492,500.00 58,379,000 721,816,600.00 63,878,500.00 49,409,000.00 94.52% 99.05% 84.63% -50.52% -573.51%

2 Pelatihan Aparat

dalam Aemanfaatan Ruang

275,380,000.00 368,990,000 105,897,902.00 113,348,654.00 38.46% 30.72%

3 Sosialisasi

Kebijakan, Norma,

Standar, Prosedur dan Manual

Pemanfaatan Ruang

199,933,000.00 93,800,500.00 70,166,000 81,900,915.00 36,890,088.00 46,799,664.00 40.96% 39.33% 66.70% -39.14% -90.49%

4 Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

325,707,000.00 375,000,000.00 422,870,000 270,331,837.00 365,138,000.00 392,674,290.00 83.00% 97.37% 92.86% 13.95% -39.45%

5 Koordinasi dan

Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung

(TABG)

164,134,300 0.00 0.00%

25 Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

1 Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

249,614,500.00 336,941,500.00 388,316,000 219,687,500.00 305,771,500.00 268,192,000.00 88.01% 90.75% 69.07% 25.12% -51.62%

2 Penyusunan SKRK dan Dokumen

Teknis IMB

122,151,000.00 22,097,000.00 18.09%

3 Pemeliharaan dan

Peningkatan Sistem

Informasi

24,000,000.00 20,000,000.00 83.33%

29 Program

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau


30

No. Uraian


0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1 Pemeliharaan RTH 2,254,465,400.00 2,339,878,600.00 3,612,239,200 2,154,459,300.00 2,201,894,400.00 3,410,166,450.00 95.56% 94.10% 94.41% 29.08% -48.76%

2 Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan RTH

100,000,000.00 97,088,000.00 97.09%

30 Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Sampah

1 Penyediaan

Prasarana dan

Sarana Pengelolaaan

Persampahan

365,541,000.00 786,385,000.00 700,996,250 355,999,484.00 659,659,215.00 622,647,155.00 97.39% 83.89% 88.82% 52.14% -24.20%

2 Peningkatan

Operasi dan Pemeliharaan

prasarana dan

sarana persampahan

13,158,772,496.00 13,859,395,780.00 15,416,140,750 12,859,227,500.00 13,438,188,523.00 15,076,606,950.00 97.72% 96.96% 97.80% 8.28% -47.42%

3 Sosialisasi kebijakan

pengelolaan

persampahan

235,352,000.00 230,365,000.00 97.88%

4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan

Persampahan

100,538,000.00 83,513,000.00 221,192,200 96,468,600.00 81,342,413.00 213,104,650.00 95.95% 97.40% 96.34% 73.96% -59.85%

5 Pengembangan

Teknologi

Pengolahan

Persampahan

80,622,600.00 74,401,800 73,783,200.00 72,409,055.00 91.52% 97.32% 2.98%

6 Pengelolaan

Kemitraan dan Retribusi

Kebersihan

138,134,800.00 586,214,900 128,162,800.00 544,608,910.00 92.78% 92.90% 0.07%

7 Pengelolaan

Pemungutan

Persampahan

1,469,913,550.00 1,208,343,940 1,438,262,090.00 1,175,886,400.00 97.85% 97.31% -0.27%

31 Program

Peningkatan

Penerangan Jalan

Umum

1 Pengadaan sarana

dan prasarana penerangan jalan

umum

2,335,575,000.00 1,065,575,000.00 1,821,690,000 2,323,052,000.00 862,435,000.00 1,819,951,000.00 99.46% 80.94% 99.90% 8.29% -125.19%

2 Pemeliharaan

lampu penerangan

jalan umum

14,859,754,500.00 12,225,864,500.00 25,122,071,483 13,748,989,248.00 12,188,748,783.00 25,032,483,204.00 92.53% 99.70% 99.64% 43.88% -28.31%


31

No. Uraian


0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

0 (2014)

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Total 379,186,083,005.00 379,108,246,630.00 370,212,498,793.00 364,636,087,331.00 371,225,022,846.00 334,282,315,208.76 96.16% 97.92% 90.29% -1.18% 0.15%

Catatan: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya untuk Tahun 2014-2016 tidak bisa diisi, dikarenakan pada tahun

tersebut masih pecahan dari 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya. Baru pada tahun 2017 penggabungan dari 2 perangkat daerah tersebut terbentuk menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya.


32

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya untuk Tahun

2014-2016 tidak bisa diisi, dikarenakan pada tahun tersebut masih pecahan

dari 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten

Kubu Raya dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten

Kubu Raya. Baru pada tahun 2017 penggabungan dari 2 perangkat daerah

tersebut terbentuk menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kubu Raya.

Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan baik,

namun ada beberapa kegiatan yang belanja pegawai dan belanja barang jasa

nya tidak dapat terserap dikarenakan beberapa faktor diantaranya

prosedur/mekanisme yang belum baik, jumlah dan kualitas SDM. Adapun

beberapa kegiatan yang dapat dikatakan kurang baik dalam pencapaian

rasio antara realisasi dan anggaran, diantaranya:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

pada tahun 2017 rasio antara realisasi dan anggaran hanya mencapai

30,41%, dikararenaka anggara Belanja Listrik tidak semuanya terserap.

2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor pada

tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran hanya mencapai

57,79%, dikarenakan anggara Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin tidak semuanya terserap.

3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2018 rasio

antara realisasi dan anggaran 0%, dikarenakan kegiatan tidak dapat

terlaksana pada tahun tersebut.

4. Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi pada tahun 2018 rasio antara

realisasi dan anggaran 12,22%, tahun 2019 rasio antara realisasi dan

anggaran 34,20% dikarenakan kegiatan tidak sepenuhnya dapat

terlaksana pada tahun tersebut.


33

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN


Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

dihadapkan kepada beberapa isu dan permasalahan yang harus dapat

dijawab untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kapasitas

infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas tata ruang wilayah. Adapun

permasalahan-permsalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-

faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar

Peningkatan ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

Pembangunan jalan pada ruas jalan kabupaten dan jalan lingkungan

Rehabilitasi pada jalan kondisi rusak

Peningkatan ketersediaan dan kualitas saluran irigasi

Normalisasi dan rehabilitasi saluran irigasi

Peningkatan ketersediaan saluran irigasi

Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur SDA

Peningkatan koordinasi terkait pemanfaatan dan pengolahan jaringan irigasi


34

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada

periode 2019-2024 adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA,

BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang

Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5

(lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

1. Bahagia; adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap

optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya

terhadap :

a. Peningkatan derajat kesehatan

b. Peningkatan derajat pendidikan

c. Pekerjaan yang memadai

d. Pendapatan rumah tangga yang memadai

e. Ketersediaan waktu luang

f. Keharmonisan hubungan sosial

g. Kondisi rumah dan hunian yang layak

h. Lingkungan hidup yang berkualitas

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4)

2 Meningkatnya kualitas perekonomian daerah

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan

Pembangunan rumah tidak layak huni

Peningkatan jaringan perpipaan di perdesaan

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Menurunnya tingkat pencemaran

Meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan

Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang

Penyusunan Rencana detail tata ruang dan penetapan zonasi


35

i. Keamanan yang kondusif

2. Bermartabat; adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya

harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya :

a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok

(sandang, pangan, dan papan)

b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan

ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat

kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas

lingkungan hidup

c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal

d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil

Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan

e. Jaminan keadilan yang meliputi :

1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar

belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.

2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan

perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan

secara proporsional berdasarkan kebutuhan (need assessment).

3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar

pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata

oleh segala lapisan masyarakat.

3. Terdepan; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya

yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan

yang bersih dan berwibawa (good and clean governance), serta

peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

4. Berkualitas; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu

Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level

pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan

adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan

dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai

prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih

prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan.

5. Religius; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya

yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan

senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari,


36

meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlaq mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan

tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai

landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan

memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

Sedangkan misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan

langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah

dipaparkan di atas adalah :

Misi 1 : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang

Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)

Tujuan :

1. Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, efisien dan berwibawa

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi

2. Meningkatknya kepuasan pelayanan kepada masyarakat

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan

Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan :

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing

2. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur

dasar

3. Meningkatnya kualitas perekonomian daerah

4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

3. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya

prestasi olahraga

4. Meningkatnya ketersediaan jalan dan jembatan antar kecamatan dalam

kondisi mantap

5. Meningkatnya ketersediaan dermaga yang terhubung dengan jalan

penghubung dalam kondisi mantap

6. Menurunnya desa yang blank spot

7. Menurunnya desa yang tidak terhubung dengan jaringan listrik

8. Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi


37

9. Meningkatnya sektor pertanian

10. Meningkatnya sektor perikanan

11. Meningkatnya sektor pariwisata

12. Meningkatnya sektor perindustrian

13. Meningkatnya sektor perdagangan

14. Meningkatnya sektor koperasi dan UMKM

15. Meningkatnya investasi

16. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

17. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

18. Meningkatnya ketahanan pangan

19. Menurunnya tingkat pencemaran

20. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana

21. Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah

Misi 3 : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan

yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Tujuan :

1. Meningkatnya kemandirian desa

Sasaran :

1. Meningkatnya status desa

2. Meningkatnya perekonomian desa

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa

Misi 4 : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa

Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Tujuan :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama

2. Menurunnya Penyakit Masyarakat (Pekat)

Misi 5 : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan

Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Tujuan :

1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan

meningkatnya perlindungan anak

Sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan

Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak


38

Misi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah misi 2, yaitu : Meningkatkan

Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing

strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan

daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran

pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Tabel 3.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)

Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab

2020 2021 2022 2023 2024

Misi 1 : Meningkatkan Budaya Kerja dan

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean

Governance)

Tujuan :

T.1 Meningkatnya budaya

kerja dan tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, efisien dan berwibawa

1. Indeks Reformasi Birokrasi

2. Indeks Kepuasan

Masyarakat

3. Nilai SAKIP

4. Opini BPK

Sasaran :

S.1 Meningkatnya Kualitas

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi

Program :

1 Program Penataan Peraturan Perundang Undangan

√ √ √ √ √ Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD

1 Persentese Raperda Yang

Disetujui DPRD

2 Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

√ √ √ √ √ Sekretariat Daerah

1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat / Persentase

Lahan Tanah Aset Daerah Yang

Disertifikatkan

3 Program Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan


1 Persentase Penyelesasian Kasus Tanah Negara

4 Program Penataan Kelembagaan √ √ √ √ √ Sekretariat DPRD

1 Pelantikan Kepala Daerah

5 Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah


1 Jumlah Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

6 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah


1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/

Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri


39




2020 2021 2022 2023 2024

7 Program Penataan Daerah Otonomi Baru √ √ √ √ √ Sekretariat Daerah

1 Koordinasi Penegasan Batas

Daerah

8 Program Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah


1 Laju Inflasi Daerah

9 Program Peningkatan Kinerja Badan Usaha Daerah


1 Persentase Peningkatan Kinerja

Badan Usaha Daerah

10 Program Implementasi LPSE √ √ √ √ √ Dinas Komunikasi dan Informatika;

Sekretariat Daerah 1 Persentase Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa Melalui LPSE

11 Program Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah


1 Laporan Realisasi Kegiatan

SKPD

12 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

√ √ √ √ √ Dinas Komunikasi dan Informatika;

Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah;

Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

1 Jumlah Media Komunikasi

Publik Milik Pemda/Bermitra

Dengan Pemda

13 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

√ √ √ √ √ Sekretariat DPRD; Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah 1 Persentase Interkoneksi

Internet Dan Jaringan Intranet

2 Cakupan Layanan Mobile Broadband

3 Proporsi individu yang

menggunakan internet

14 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

√ √ √ √ √ Seketariat DPRD

1 Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan

15 Program Pengembangan dan Implementasi E-Government

√ √ √ √ √ Dinas Komunikasi dan Informatika

1 Jumlah Aplikasi Yang

Dibangun

16 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

√ √ √ √ √ Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1 Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur √ √ √ √ √ Semua OPD

1 Persentase Peningkatan

Disiplin Aparatur

18 Program Pendidikan Kedinasan √ √ √ √ √ Badan Kepegawaian


1 Jumlah PNS yang Mengikuti

Pendidikan Kedinasan

19 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas

PNS

√ √ √ √ √ Badan Kepegawaian


1 Jumlah SK Pensiun PNS

20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

√ √ √ √ √ Semua OPD


Kapasitas Sumber Daya Aparatur

21 Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

√ √ √ √ √ Inspektorat Daerah

1 Persentase Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Aparatur Internal Dan BPK


40




2020 2021 2022 2023 2024

22 Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan


1 Persentase Tenaga Pemeriksa

Dan Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Bintek Atau

Sertifikasi Jabatan Fungsional

Auditor

23 Program Pemberdayaan Kecamatan √ √ √ √ √ Semua Kecamatan

1 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN)

24 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



Pelayanan Administrasi Perkantoran

25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan

Aparatur Pemerintah Daerah


1 Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan

Kelembagaan, Ketatalaksanaan

dan Aparatur Pemerintah Daerah

27 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen / Arsip Daerah

√ √ √ √ √ Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan; Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Presentasi SKPD Yang telah

Melakukan Arsip Baku

28 Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan


Perpustakaan

1 Persentase Pelaksanaan Sistem Kearsipan Sesuai Norma,

Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK)

29 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Kearsipan


Perpustakaan

1 Frekuensi Pemeliharaan

Rutin/Berkala Arsip Daerah

30 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen / Arsip Kependudukan

√ √ √ √ √ Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

1 Jumlah Dokumen

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Diarsipkan

31 Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Perencanaan Pembangunan Daerah

32 Program Penelitian dan Pengembangan √ √ √ √ √ Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

33 Program Perencanaan Sosial Budaya √ √ √ √ √ Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Perencanaan Sosial dan

Budaya

34 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

√ √ √ √ √ Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2 PDB Per Kapita

3 Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang per tahun


41




2020 2021 2022 2023 2024

35 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH


1 Jumlah LHP

36 Program Pengaturan Jasa Konstruksi √ √ √ √ √ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Persentase Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi

37 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi √ √ √ √ √ Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

1 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

38 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

√ √ √ √ √ Dinas Sosial dan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa; Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan; Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik

1 Persentase Lembaga Sosial Yang Berdaya, Efektif Dan

Mandiri

39 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

√ √ √ √ √ Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

1 Persentase PMKS Yang

Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan

Dasar

40 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Sekretariat Daerah 1 Persentase PMKS Yang Terlayani Jaminan Sosial

41 Program Keluarga Harapan √ √ √ √ √ Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Jumlah peserta PKH

42 Program Bantuan Sosial/Hibah

Kemasyarakatan


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Jumlah Penerima Bantuan

Sosial/Hibah Kemasyarakatan

S.2 Meningkatnya kepuasan

pelayanan

kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

1 Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

√ √ √ √ √ Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD

1 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan

2 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

√ √ √ √ √ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1 Persentase Peningkatan Potensi Sumber Daya, Sarana dan

Prasarana Daerah

3 Program Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan


Terpadu Satu Pintu

1 Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non

perizinan

4 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

√ √ √ √ √ Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

1 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi

√ √ √ √ √ Komunikasi dan

Informatika

1 Tersedianya Sistem Arsip

Elektronik

6 Program Pengembangan Data/Informasi √ √ √ √ √ Dinas Komunikasi dan

Informatika; Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 1 Persentase Peningkatan

Pengembangan Data/Informasi


42




2020 2021 2022 2023 2024

7 Program Pembangunan/Pengembangan

Sistem Informasi/Database Perikanan

√ √ √ √ √ Dinas Perikanan

1 Tersedianya Sistem

Informasi/Database Perikanan

8 Program Sistem Informasi/Database Pertanian

√ √ √ √ √ Dinas Pertanian

1 Tersedianya Sistem Informasi/Database Pertanian

S.3 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja dan keuangan

Nilai SAKIP

Opini BPK

1 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan



Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu

2 Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (SAKIP)

2 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah


1 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan

Keuangan

Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Publik

di Sektor Mendasar dan Perbaikan

Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan :

T.2 Meningkatnya sumber daya manusia yang

berdaya saing

5. Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

S.4 Meningkatnya

aksesibilitas

dan kualitas pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah

(AHLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini √ √ √ √ √ Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

1 Peningkatan APK TK/RA/PAUD

2 Peningkatan APM TK/RA/PAUD

2 Program Pendidikan Non Formal √ √ √ √ √ Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 1 Angka Melek Huruf

3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

√ √ √ √ √ Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

1 Persentase Guru Yang

Berkualifikasi S1/D4

4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

√ √ √ √ √ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 Persentase Sekolah Yang

Menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

5 Program Peningkatan Kinerja Sekolah Cerdas

√ √ √ √ √ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 Jumlah Sekolah Berprestasi

6 Program Pendidikan Sekolah Dasar √ √ √ √ √ Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

1 Peningkatan APK

SD/SDLB/MI/Paket A

2 Peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A

7 Program Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama


Kebudayaan

1 Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B

2 Peningkatan APM

SMP/SMPLB/MTs/ Paket B


43




2020 2021 2022 2023 2024

3 Peningkatan rata-rata lama

sekolah

8 Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan


Perpustakaan

1 Jumlah Perpustakaan

S.5 Meningkatnya

derajat kesehatan

masyarakat

Angka Usia Harapan Hidup

Program :

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat √ √ √ √ √ Dinas Kesehatan; Sekretariat DPRD

1 Cakupan Penduduk Yang

Memiliki Jaminan Kesehatan

2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

√ √ √ √ √ Dinas Kesehatan

1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi

2 Angka Kematian Balita (AKBa)

per 1.000 kelahiran baru

3 Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI

eksklusif

3 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan √ √ √ √ √ Dinas Kesehatan

1 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas

4 Program Pengawasan Obat dan Makanan √ √ √ √ √ Dinas Kesehatan

1 Persentase Pengawasan

Penyalahgunaan Obat dan Bahan Berbahaya di

Masyarakat

2 Konsumsi alcohol oleh penduduk > 15 tahun

5 Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya


1 Jumlah Puskesmas Yang

Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar

6 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin


1 Persentase Cakupan Jaminan

Kesehatan Masyarakat Miskin

7 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular


1 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dilakukan

Penanggulangan < 24 Jam

2 Angka infeksi baru HIV per

1.000 populasi tidak terinfeksi

3 Insiden Tuberkulosis (ITB) per

1.000 penduduk

4 Kejadian Malaria per 1.000 orang

5 Jumlah orang dengan penyakit

tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)

8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat √ √ √ √ √ Dinas Kesehatan

1 Persentase prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)

Pada Anak Baduta (Bawah 2 Tahun)

2 Prevalensi tekanan darah tinggi

3 Prevalensi obesitas pada

penduduk umur > 18 tahun


44




2020 2021 2022 2023 2024

9 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat


1 Cakupan Desa Siaga Aktif

Strata Mandiri

2 Persentase merokok pada penduduk umur > 15 tahun

3 Proporsi populasi yang

memiliki fasilitas cuci tangan

dengan sabun dan air

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat


1 Jumlah Desa Yang

Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

2 Jumlah Desa/Kelurahan yang

Open Defecation Free

(ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia


1 Cakupan Pelayanan Kesehatan

Lansia

12 Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak


1 Proporsi perempuan pernah

kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong

oleh tenaga kesehatan terlatih

2 Proporsi perempuan pernah

kawin umur 15-49 tahun yang

proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

3 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran

hidup

4 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun

(ASFR)

13 Program Penyusunan Sistem Informasi

Kesehatan


1 Penyusunan Profil Kesehatan

14 Program Pengembangan Kebijakan

Manajemen Kesehatan


1 Persentase Peningkatan Mutu

Manajemen Kesehatan

15 Program Monitoring Sarana dan

Prasarana Puskesmas dan Jaringannya


1 Persentase Monitoring dan Pendataan Sarana dan

Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

2 Kepadatan dan distribusi

tenaga kesehatan

16 Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata


1 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah

17 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi

dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat

√ √ √ √ √ Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Jumlah Kegiatan Penyuluhan

Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak

Melalui Kelompok Kesehatan di Masyarakat


45




2020 2021 2022 2023 2024

18 Program Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR


Perempuan,


Penduduk dan Keluarga Berencana

1 Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR

19 Program Penyiapan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga


Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian


1 Persentase Peningkatan Jumlah Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga

20 Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri



Pengendalian


1 Persentase Penguatan Peran

Institusi Masyarakat Pedesaan Keluarga Berencana

21 Program Keluarga Berencana √ √ √ √ √ Dinas Pemberdayaan Perempuan,


Penduduk dan

Keluarga Berencana

1 Persentase Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi

Keluarga Miskin

2 Angka prevalensi pemakaian

kontrasepsi

22 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB

√ √ √ √ √ Dinas Pemberdayaan Perempuan,


Penduduk dan

Keluarga Berencana

1 Persentase Peningkatan Sarana

dan Prasarana Pelayanan KB

23 Program Kesehatan Reproduksi Remaja √ √ √ √ √ Dinas Pemberdayaan


Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

1 Persentase Peningkatan Remaja

yang mengetahui tentang Kesehatan Reproduksi

24 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)


Masyarakat dan Desa


Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

S.6 Meningkatnya peran pemuda

dalam

pembangunan dan

meningkatnya prestasi

olahraga

Jumlah Pemuda Berprestasi

Jumlah Cabang Olahraga yang

Berprestasi

1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

√ √ √ √ √ Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata; Semua Kecamatan

1 Jumlah Pemuda Pelopor

2 Program Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

√ √ √ √ √ Dinas Pemuda,

Olahraga dan Pariwisata


Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga


Pariwisata

1 Jumlah Prestasi Olah Raga

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


Pariwisata

1 Rasio Gelanggang Olah Raga Per 1.000 Penduduk

T.3 Meningkatnya

konektivitas antar wilayah dan kapasitas

infrastruktur dasar

6. Persentase Jalan Antar

Kecamatan yang Terhubung

dengan Jalan Poros Kabupaten

Dalam Kondisi Mantap


46




2020 2021 2022 2023 2024

7. Persentase Kecamatan yang

Terhubung dengan Moda

Transportasi

8. Persentase Desa yang

Terhubung dengan Jaringan Komunikasi

9. Persentase Desa yang

Terhubung dengan Jaringan

Listrik

10.Persentase Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Mantap

S.7 Meningkatnya

ketersediaan jalan antar

kecamatan

dalam kondisi mantap

Persentase Peningkatan Jalan

Antar Kecamatan Dalam Kondisi Mantap

Persentase Peningkatan Jembatan Dalam Kondisi

Mantap

Program :

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

√ √ √ √ √ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Rasio Panjang Jalan Kabupaten

dan Jembatan Kondisi Baik Dan Sedang

2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

√ √ √ √ √ Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

1 Panjang Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan/ Jembatan

Kabupaten

3 Program Tanggap Darurat Jalan dan

Jembatan


dan Penataan Ruang

1 Rasio Panjang Jalan dan Jembatan Rusak Akibat

Bencana Yang Direhabilitasi

4 Program Pembangunan Saluran Drainase

/ Gorong-Gorong


dan Penataan Ruang

1 Persentase Penduduk Yang

Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga

Tidak Terjadi Genangan

5 Program Peningkatan Penerangan Jalan

Umum


dan Penataan Ruang

1 Persentase Penerangan Jalan

Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik

S.8 Meningkatnya

ketersediaan dermaga yang

terhubung

dengan jalan penghubung

dalam kondisi mantap

Persentase Peningkatan

Dermaga yang Terhubung dengan Jalan Penghubung

Dibangun Dalam Kondisi Baik

dan Berfungsi

1 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

√ √ √ √ √ Dinas Perhubungan


Pelayanan Angkutan

2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


1 Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

2 Angka kematian akibat cedera

fatal kecelakaan lalu lintas

3 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


1 Jumlah Buku Uji dan Plat

Tanda Uji Kendaraan Bermotor


47




2020 2021 2022 2023 2024

4 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

(LLASDP)


1 Persentase/Tingkat Pemeliharaan Dermaga Sungai

dan Penyeberangan

5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas (LLAJ)


1 Persentase/Tingkat

Pemeliharaan Terminal Angkutan Darat

6 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan


1 Persentase Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

7 Program Pembangunan Fasilitas

Perhubungan



Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

S.9 Menurunnya desa yang blank

spot

Persentase Penurunan Desa yang Blank Spot

1 Program Pembangunan Infrastruktur

Jaringan Komunikasi dan Informasi

√ √ √ √ √ Dinas Komunikasi dan

Informatika

1 Persentase Peningkatan Infrastruktur Jaringan

Komunikasi dan Informasi

S.10 Menurunnya

desa yang tidak terhubung

dengan jaringan

listrik

Persentase Penurunan Desa

yang Tidak Terhubung Jaringan Listrik

Program :


Bidang Ketenagalistrikan


1 Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan

S.11 Meningkatnya

kualitas infrastruktur

jaringan irigasi

Luas Area Sawah yang Terairi

1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya


1 Jumlah Pintu Air Dalam

Kondisi Baik

T.4 Meningkatnya kualitas

perekonomian daerah 11. Laju Pertumbuhan

Ekonomi

12. Tingkat Kemiskinan

S.12 Meningkatnya

sektor pertanian

PDRB Sektor Pertanian

1 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian / Perkebunan

√ √ √ √ √ Dinas Ketahanan

Pangan, Perkebunan

dan Peternakan

1 Jumlah Komoditas Yang Bersertifikat

2 Program Pengembangan Agribisnis √ √ √ √ √ Dinas Ketahanan

Pangan, Perkebunan dan Peternakan 1 Jumlah Ijin Usaha Perkebunan

3 Program Perlindungan Perkebunan √ √ √ √ √ Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan

dan Peternakan 1 Persentase Peningkatan

Perlindungan Perkebunan

4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

√ √ √ √ √ Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan

dan Peternakan


48




2020 2021 2022 2023 2024

1 Persentase Kasus Penyakit

Ternak Yang Tertangani

5 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

√ √ √ √ √ Dinas Ketahanan

Pangan, Perkebunan dan Peternakan

1 Jumlah Populasi Ternak Besar

(ekor)

6 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan

Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh

dan Halal (ASUH)


dan Peternakan

1 Produksi Pakan Ternak (Stek)

7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan


dan Peternakan

1 Jangkauan Pemasaran Produksi Peternakan

8 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian


1 Luas Tanam Padi (Ha)

9 Program Peningkatan Produksi Pertanian

/ Perkebunan


1 Persentase Produktivitas

Produksi Padi per Ha

10 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian / Perkebunan Lapangan


1 Rasio Kelompok Tani Terhadap

Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

11 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

√ √ √ √ √ Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan,

Perkebunan dan Peternakan

1 Nilai Tukar Petani (NTP)

12 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan


1 Cakupan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian / Perkebunan

S.13 Meningkatnya

sektor perikanan

PDRB Sektor Perikanan

1 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air

Tawar


1 Persentase Luasan Kawasan

Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

2 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan


1 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

3 Program Pengembangan Perikanan

Tangkap


1 Produksi Perikanan Tangkap

(Ton)

4 Program Peningkatan Kehidupan Nelayan √ √ √ √ √ Dinas Perikanan

1 Jumlah Nelayan Yang Difasilitasi

5 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran Pengolahan Hasil

Perikanan


1 Jumlah Produksi Ikan Hasil Olahan (Ton)

6 Program Pemberdayaan Pengolahan Hasil

Perikanan


1 Jumlah Kelompok Pengolah

dan Pemasar Hasil Perikanan

Yang Dibina


49




2020 2021 2022 2023 2024

S.14 Meningkatnya

sektor

pariwisata

PDRB Sektor Pariwisata

1 Program Pengembangan Nilai Budaya √ √ √ √ √ Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan; Semua Kecamatan 1 Jumlah Penyelenggaraan

Festival Seni Dan Budaya

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya √ √ √ √ √ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang

Dilestarikan

3 Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya


Kebudayaan

1 Jumlah Tenaga Teknis/Juru Pelihara Tempat Bersejarah

4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


Pariwisata

1 Persentase Kontribusi Sektor

Pariwisata Terhadap PAD

2 Jumlah wisatawan mancanegara

3 Jumlah wisatawan nusantara

5 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata


Olahraga dan

Pariwisata 1 Jumlah Objek Wisata

6 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata


Pariwisata

1 Jumlah Forum Komunikasi Antar Pelaku Wisata

7 Program Pengembangan Sumber Daya

Bidang Ekonomi Kreatif


Olahraga dan Pariwisata

1 Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif

S.15 Meningkatnya sektor

perindustrian

PDRB Sektor Perindustrian

1 Program Pengembangan Sentra-Sentra

Industri Potensial

√ √ √ √ √ Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Perdagangan

dan Perindustrian

1 Jumlah Sentra Yang Telah

Membentuk Asosiasi Atau Sejenisnya

S.16 Meningkatnya sektor

perdagangan

PDRB Sektor Perdagangan

1 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri


Mikro, Perdagangan

dan Perindustrian

1 Jumlah Pelaku Usaha Formal

Yang Mendapatkan Izin Usaha

2 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

√ √ √ √ √ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan

dan Perindustrian 1 Jumlah Pembinaan Pedagang

Kaki Lima

3 Program Penyelenggaraan Metrologi Legal √ √ √ √ √ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan

dan Perindustrian

1 Jumlah Pelayanan Tera/Tera

Ulang Alat UTTP (Ukur, Takar,

Timbangan dan Kelengkapannya)

S.17 Meningkatnya sektor koperasi

dan UMKM

Persentase Peningkatan Koperasi yang Sehat

Persentase Peningkatan UMKM yang Sehat

1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif


Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

1 Persentase Usaha Mikro Dan

kecil Terhadap UKM

2 Program Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


Mikro, Perdagangan dan Perindustrian


50




2020 2021 2022 2023 2024

1 Jumlah UMKM

3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

√ √ √ √ √ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan

dan Perindustrian

1 Jumlah UMKM Yang Melakukan Kemitraan

4 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi


Mikro, Perdagangan

dan Perindustrian

1 Rasio Jumlah Koperasi Aktif

Terhadap Jumlah Koperasi

S.18 Meningkatnya

investasi

Nilai Investasi

1 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

√ √ √ √ √ Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Sekretariat Daerah

1 Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


Terpadu Satu Pintu

1 Jumlah Nilai Investasi (PMDN

dan PMA)

S.19 Meningkatnya kualitas

lingkungan perumahan

Persentase Keluarga Miskin yang Menempati Rumah Layak

Huni

Persentase Pemukiman yang Memiliki Sarana Sanitasi yang

Layak

Persentase Rumah Tangga yang

Dapat Mengakses Air Bersih

1 Program Pengembangan Perumahan √ √ √ √ √ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Lingkungan Hidup

1 Rasio Rumah Layak Huni

2 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


dan Penataan Ruang

1 Persentase rumah tangga yang

memiliki akses terhadap

sumber air minum layak

2 Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber

air minum aman dan

berkelanjutan

3 Infrastruktur air limbah

dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal

3 Program Lingkungan Sehat Perumahan √ √ √ √ √ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Persentase KK Yang Mendapatkan Akses Sanitasi

Dasar

S.20 Meningkatnya penyerapan

tenaga kerja

Tingkat pengangguran terbuka

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

√ √ √ √ √ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan

Berbasis Kompetensi

2 Proporsi remaja dan dewasa

dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

3 Persentase usia muda (15-24

tahun) yang sedang tidak

sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)

2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja √ √ √ √ √ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


51




2020 2021 2022 2023 2024


Kesempatan Kerja

3 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

√ √ √ √ √ Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

1 Nilai Upah Minimum

Kabupaten

2 Peserta Program Jaminan

Sosial Bidang Ketenagakerjaan

S.21 Meningkatnya

ketahanan pangan

Skor Pola Pangan Harapan

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan


dan Peternakan

1 Skor PPH

2 Penduduk dengan kerawanan

pangan

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)


1 Skor PPH

T.5 Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup 13. Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

S.22 Menurunnya

tingkat pencemaran

Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Udara

Program :

1 Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

√ √ √ √ √ Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Semua Kecamatan

1 Titik Hotspot

2 Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

√ √ √ √ √ Satuan Polisi Pamong

Praja

1 Tercapainya Respon Time

Pemadam Kebakaran 11 Menit (SPM)

3 Program Pemeliharaan Kebersihan

Lingkungan


dan Penataan peRuang

1 Persentase Meningkatnya Kualitas Kebersihan

Lingkungan

4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

√ √ √ √ √ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan

Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

1 Luas RTH Per Luas Kawasan Perkotaan

5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah


Permukiman dan Lingkungan Hidup;

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

1 Persentase Penanganan Sampah

2 Jumlah timbunan sampah

yang didaur ulang

6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


Permukiman dan

Lingkungan Hidup 1 Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup

7 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

√ √ √ √ √ Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan


1 Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Kabupaten

8 Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

√ √ √ √ √ Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup 1 Tingkat Pencemaran

Lingkungan Hidup


52




2020 2021 2022 2023 2024

2 Jumlah peserta Proper yang

mencapai minimal ranking Biru

3 Jumlah limbah B3 yang

terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai

peraturan perundangan (sektor industri)

4 Jumlah perusahaan yang

menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

9 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam



1 Indeks Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan

S.23 Meningkatnya

ketahanan terhadap

bencana

Persentase Peningkatan Desa

Siaga Bencana

1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

√ √ √ √ √ Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 Angka Kejadian Bencana

2 Dokumen strategi Pengurangan

Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah

3 Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta

kebencanaan

4 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak

bencana per 100.000 orang

5 Jumlah kerugian ekonomi

langsung akibat bencana

2 Program Peningkatan Kapasitas Pekerja

Sosial


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Sekretariat Daerah 1 Jumlah Bimtek Taruna Siaga Bencana (Tagana)

S.24 Meningkatnya

pengelolaan tata ruang wilayah

Persentase Pemanfaatan Lahan

Sesuai Dengan RTRW Kabupaten

Persentase Peningkatan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

1 Program Penataan Kecamatan / Kelurahan


1 Jumlah Pemekaran Kecamatan

2 Program Pembinaan Dan Pengawasan

Bidang Kehutanan


1 Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasasn

Bidang Kehutanan

3 Program Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan


1 Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan

4 Program Perencanaan Tata Ruang √ √ √ √ √ Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang; Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 1 Persentase Kesesuaian Tata

Ruang

2 Tersedianya RDTR

5 Program Pemanfaatan Ruang √ √ √ √ √ Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 1 Tersedianya SOP Layanan

Informasi Dan Rekomendasi Tata Ruang

6 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


1 Ketaatan Terhadap RTRW

7 Program Perencanaan Pengembangan

Kota-Kota Menengah dan Besar

√ √ √ √ √ Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


53




2020 2021 2022 2023 2024


Perencanaan Pengembangan

Kota-Kota Menengah dan Besar

8 Program Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman


Permukiman dan

Lingkungan Hidup 1 Persentase Peningkatan

Pengendalian Perumahan dan

Kawasan Permukiman

2 Penanganan kawasan kumuh perkotaan

9 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

√ √ √ √ √ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Persentase Peningkatan

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

Misi 3 : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang

Lebih Berkeadilan dan Bersandarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal

T.6 Meningkatnya

kemandirian desa 14. Indeks Desa Membangun

S.25 Meningkatnya

status desa

Peningkatan Jumlah Desa

Mandiri

Peningkatan Jumlah Desa Maju

Peningkatan Jumlah Desa

Berkembang

Penurunan Jumlah Desa Tertinggal

Penurunan Jumlah Desa

Sangat Tertinggal

Program :

1 Program Penataan Wilayah Administrasi

Desa



1 Persentase Penyelesaian Tata Batas Desa

2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


Masyarakat dan Desa

1 Jumlah Kelompok Binaan LPM

3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa


Masyarakat dan Desa; Semua Kecamatan

1 Persentase Terlaksananya Musyawarah Desa

2 Jumlah Desa Sangat Tertinggal

3 Jumlah Desa Tertinggal

4 Jumlah Desa Berkembang

5 Jumlah Desa Maju

6 Jumlah Desa Mandiri

4 Program Penyuluhan Transmigrasi Lokal √ √ √ √ √ Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi


Penyuluhan Transmigrasi Lokal

5 Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

√ √ √ √ √ Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

1 Persentase Identifikasi Wilayah dan Kawasan Transmigrasi

S.26 Meningkatnya

perekonomian

desa

Persentase Peningkatan

BUMDES yang Sehat

Program :

1 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan


Masyarakat dan Desa

1 Jumlah BUMDes/BUMADES

S.27 Meningkatnya tata kelola

pemerintahan

Persentase Peningkatan Desa yang Memiliki Tata Kelola Baik


54




2020 2021 2022 2023 2024

desa

1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa



1 Persentase Aparatur

Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan

2 Program Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset Desa


Masyarakat dan Desa


Laporan Inventarisasi Aset Desa

3 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa



1 Persentase Desa Yang

Menyusun APBDes dan

Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBDes Sesuai Ketentuan

4 Program Pembinaan Dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan PNPM




Pengelolaan Keuangan

Misi 4 : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa

Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

T.7 Meningkatnya

pemahaman dan pengamalan agama dalam

masyarakat

15. Indeks Kerukunan Umat

Beragama

16. Indeks Ketertiban,

Ketentraman dan Keindahan

(K3)

S.28 Meningkatnya

toleransi di

kalangan umat beragama

Jumlah kasus konflik antar

agama

1 Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama

√ √ √ √ √ Sekretariat Daerah; Semua Kecamatan

1 Jumlah Kegiatan Keagamaan

yang Difasilitasi

2 Program Kewaspadaan Dini/Daerah √ √ √ √ √ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Persentase Terjadinya Konflik

Sosial Masyarakat

2 Angka kematian disebabkan

konflik per 100.000 penduduk

S.29 Menurunnya Penyakit

Masayarakat (Pekat)

Persentase Penurunan Kasus Pekat

1 Program Pendidikan Politik Masyarakat √ √ √ √ √ Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

1 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

√ √ √ √ √ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Frekuensi Pertemuan FKUB Dengan Elemen Masyarakat

3 Program Peningkatan Penegakan

Peraturan Perundang-Undangan Daerah

√ √ √ √ √ Satuan Polisi Pamong

Praja

1 Jumlah Kegiatan Penegakan

Perda

4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

√ √ √ √ √ Satuan Polisi Pamong Praja

1 Cakupan Patroli Pengamanan

Wilayah / Per Satuan Wilayah

2 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan

kekerasan dalam 12 bulan terakhir


55




2020 2021 2022 2023 2024

Misi 5 : Meningkatkan Penguatan Peran

Perempuan untuk Peningkatan Kualitas

dan Kemandirian Ekonomi

T.8 Meningkatnya peran

perempuan dalam pembangunan dan

meningkatnya

perlindungan anak

17. Indeks Pembangunan

Gender (IPG)

18. Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG)

19. Status Kabupaten Layak

Anak

S.30 Meningkatnya

partisipasi

perempuan dalam

pembangunan

Peningkatan Jumlah

Perempuan Berprestasi

Program :

1 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan


Masyarakat dan Desa

1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peranan

Wanita Menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (P2WKSS)

2 Program Kesetaraan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan




Keluarga Berencana

1 Persentase Peningkatan Kesetaraan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan

S.31 Menurunnya

kasus kekerasan

terhadap perempuan

Persentase Penurunan Kasus

Kekerasan Terhadap Perempuan

1 Program Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan



Pengendalian


1 Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

S.32 Menurunnya

kasus kekerasan

terhadap anak

Persentase Penurunan Kasus

Kekerasan Terhadap Anak

1 Program Perlindungan Anak √ √ √ √ √ Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak,


Keluarga Berencana


Perlindungan Anak

2 Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementrian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

menyampaikan Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan

Infrastruktur pada 5 tahun ke depan dalam rangka melaksanakan Visi

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kabinet

Indonesia Maju priode 2020 – 2024. Kelima visi Presiden tersebut adalah

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan pembangunan

infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta

transformasi ekonomi.


56

Menurutnya, di dalam Renstra 2020 – 2024, kementerian PUPR masih

memprioritaskan pembangunan infrastruktur, "fokus pembangunan

infrastruktur di periode kedua kementerian ini di antaranya sumber daya

air, jalan dan jembatan, pemukiman dan perumahan.

Di bidang Sumber Daya Air (SDA), program kerja yang disusun adalah

untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air sebesar 60

m3/kapita/tahun, lalu Penyelesaian 45 bendungan lanjutan dan

pembangunan 15 bendungan baru. Selain itu pembangunan 500.000 ha

Daerah Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2.500.000 ha, serta 2.100 Km

Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai antara lain Pengendalian Banjir di

Medan, Bengkulu, DKI Jakarta, Bandung, Putusibau Kalimantan Barat,

Palu, Jayapura, Pengamanan Pantai Kunjir di Lampung, Pantai Utara Jawa

(termasuk NCICD), Pulau Terluar, serta Dukungan Venue Dayung PON XX

(Teluk Youtefa).

Untuk konektivitas, program kerja Kementerian PUPR untuk 2020-

2024 adalah membangun 3.000 km jalan baru yang mendukung kawasan

strategis antara lain Trans Papua, Manokwari – Pegunungan Arfak, akses ke

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Galang Batang (Kepulauan Riau) dan

KEK Bitung (Sulut), Pelabuhan dan Bandara Akses Patimban (Jabar), Akses

NYIA Kulon Progo (DIY), Akses PLBN Yetekkun (Papua) dan Sei Nyamuk

Nunukan (Kaltara). Lalu akses ke Kawasan Industri antara lain Kawasan

Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning (Kaltara),

Kawasan Pariwisata yakni Jalan Bandara International Lombok - Mandalika

(NTB), Likupang (Sulut), Lingkar Danau Toba, Jalan Lingkar Sorong –

Pelabuhan Arar (Papua), serta Penuntasan Missing Link Jalan Sambas –

Temajuk (Kalbar), Nanga Pinoh (Kalbar) – Tumbang Samba (Kalteng),

Gempang – Pameu (Aceh).

Selain itu Kementerian PUPR memprogramkan pembangunan 2.500

km Jalan Tol dengan menyelesaikan jalan tol Trans Jawa yaitu Probolinggo -

Banyuwangi, Tol Trans Sumatera antara lain Sigli – Banda Aceh, Pekanbaru

– Dumai, Kayu Agung – Palembang – Betung, Tol Jabodetabek antara lain

Serpong – Balaraja, Jakarta – Cikampek II Selatan dan Cimanggis –

Cibitung, Tol Non-Trans Jawa antara lain Serang – Panimbang, Cileunyi –

Sumedang – Dawuan. Untuk pembangunan jalan tol baru antara lain untuk

ruas Tol Non Trans Jawa, seperti Yogyakarta – Bawen, Cileunyi – Garut –

Tasikmalaya, Tol Trans Sumatera Palembang – Tanjung Api-Api, Binjai –

Langsa, Tebing Tinggi – Dumai, Dumai – Rantau Prapat, Jambi – Rengat,


57

Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat, dan Pekanbaru – Bukit Tinggi –

Padang.

Pembangunan 60.000 meter Jembatan Panjang antara lain Sumatera –

Bangka (Sumsel dan Babel), Batam – Bintan (Kep. Riau), Pulau Balang

(Kaltim), Sambas Besar (Kalbar), dan Muna – Buton (Sultra). Pembangunan

35.000 meter Flyover/Underpass, di Jalan Nasional antara lain FO Gatot

Subroto (Sumut), Underpass Kentungan (DIY), FO Kopo (Jabar), FO Bandara

Ahmad Yani Semarang (Jateng), dan shortcut Mengwitani – Singaraja (Bali).

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1.1. Telaahan terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2014-2034, kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi yang

berhubungan dengan infrastruktur terdiri atas beberapa strategi yaitu:

1. Strategi pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat-pusat

kegiatan dan/atau kawasan strategis baik dalam lingkup internal

maupun eksternal dengan memacu pengembangan sistem jaringan

prsarana intra-wilayah dan antar-wilayah secara terpadu, meliputi:

a. Memacu perkembangan Kota Pontianak dan kawasan perkotaan

disekitarnya menjadi Kawasan Metropolitan Pontianak (KMP) sebagai

simpul transportasi dan pusat kegiatan ekonomi bertaraf

internasional.

b. Memacu perkembangan PKSN agar dapat bersaing dalam

mengimbangi perkembangan wilayah negara tetangga.

c. Meningkatkan aksesibilitas dari pusat-pusat kegiatan dan kawasan

strategis baik dalam lingkup internal maupun eksternal dengan

pengembangan jaringan prasarana transportasi secara efektif dan

efisiensi.

d. Memacu perkembangan pusat-pusat kegiatan melalui peningkatan

penyediaan prasarana dan sarana wilayah secara berhierarki dan

sesuai skala pelayanannya.


58

e. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur dan

fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan di kawasan

andalan.

2. Strategi pengembangan sistem infrastruktur terpadu dan berhierarki

untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan,

perkembangan antar-bagian wilayah, serta pengembangan kawasan

strategis, meliputi:

a. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur

terpadu dan berhierarki untuk mendukung pengembangan pusat-

pusat pertumbuhan.

b. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur untuk peningkatan

aksesibilitas wilayah provinsi ke wilayah lainnya.

c. Memacu pengembangan aksesibilitas ke daerah terisolasi, kawasan

perbatasan, dan kawasan yang akan dikembangkan.

d. Mempercepat pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan

dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan

ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber

daya energi termasuk sumber energi terbarukan.

e. Meningkatkan kualitas jaringan pengembangan pemanfaatan sumber

daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pengairan lahan

pertanian.

3. Strategi pengembangan kawasan perbatasan untuk kepentingan

pertahanan dan keamanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,

meliputi:

a. Menetapkan lokasi untuk pengembangan fasilitas pertahanan dan

keamanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur utama ke kawasan

perbatasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan

perbatasan.

d. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat.


59

3.4.1.2. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7

Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2016-2036, adapun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten

yang berkaitan dengan infrastruktur terdiri atas beberapa strategi yaitu:

1. Strategi pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat

kegiatan dan/atau kawasan strategis dengan memacu peningkatan

kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah meliputi:

a. Menetapkan pola pengembangan sistem pusat pertumbuhan wilayah

sebagai dasar untuk mendistribusikan berbagai sarana dan

prasarana pengembangan wilayah secara proporsional dan merata.

b. Meningkatkan aksesibilitas antar kawasan perkotaan dan kawasan

perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan kawasan strategis

yang memerlukan aksesibilitas untuk percepatan perkembangan

terutama kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut

kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi kabupaten.

c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum

terlayani atau relatif jauh dari pusat pertumbuhan yang telah ada

dalam rangka mempercepat upaya pemerataan pelayanan dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

pelayanan kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal.

d. Mendorong perkembangan kawasan perkotaan dan pusat

pertumbuhan lainnya untuk peningkatan keefektifan dan efisiensi

pelayanan terhadap wilayah disekitarnya yang lebih lanjut dapat

menolong perkembangan wilayah perdesaan.

e. Meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan prasarana dan

mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan

udara hingga memberikan pelayanan yang optimal terhadap daerah-

daerah terpencil atau terisolir dengan diringi peningkatan kualitas

dan kuantitas sarana perhubungan.

f. Meningkatkan dan menjaga kelancaran transportasi yang

menghubungkan daerah pesisir dan daerah pedalaman dalam rangka

mendukung upaya peningkatan kegiatan produksi dan memperlancar

kegiatan pemasaran hasil produksi serta mempersiapkan secara dini

jalur utama evakuasi bencana.


60

g. Mengembangkan sistem transportasi air dan pembangunan/

peningkatan dermaga-dermaga di wilayah Kabupaten.

h. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan

keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

i. Meningkatkan sarana dan prasarana sistem pelayanan air minum.

j. Meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan kelistrikan serta

mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara

interkoneksi yang menghubungkan kabupaten yang bebatasan

dengan kabupaten dan kota lainnya.

k. Mengembangkan energi alternatif bagi wilayah yang sulit dijangkau

dan terisolir.

l. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di

kawasan terisolir.

2. Strategi pengembangan dan penataan kawasan perkotaan sehingga

menjadi kawasan yang produktif, aman, nyaman dan berdaya saing

sesuai potensi dan daya dukung lingkungan meliputi:

a. Menetapkan kawasan perkotaan.

b. Menetapkan kawasan metropolitan.

c. Menetapkan kawasan permukiman, industri, pergudangan,

perdagangan dan jasa.

d. Menyusun peraturan zonasi (zoning regulation).

e. Mendorong optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

pemanfaatan ruang kota.

3. Strategi pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang

terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan lokal meliputi:

a. Mengembangkan perdagangan dan jasa dengan dilengkapi dengan

ruang terbuka, sarana dan prasarana serta aktifitas yang mendukung

kegiatan pariwisata.

b. Menyediakan ruang bagi kegiatan perdagangan informal yang

bersinergi dengan kegiatan perdagangan formal.

c. Mengembangkan kegiatan perdagangan eceran dan jasa komersial

berskala pelayanan lokal di setiap pusat pelayanan kawasan dan

pusat pelayanan lingkungan.

d. Mewajibkan penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi

pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.

e. Merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata

dan/atau menurun kualitas pelayanannya.


61

f. Mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan

jasauntuk mengelola limbah cair, limbah B3 dan pengelolaan sampah

secara 3R.

g. Mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa

untuk menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10% ( sepuluh persen)

dari luas lahan.

4. Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi

daya meliputi:

a. Menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis serta

pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan

keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah.

b. Memberikan arahan pemanfaatan ruang untuk pengembangan

kegiatan budi daya unggulan khususnya perkebunan dan

pertambangan serta kegiatan budi daya yang potensial berkembang

selaras dengan strategi pengembangan struktur ruang agar sinergis

dan berkelanjutan untuk mendorong perkembangan perekonomian

kawasan dan wilayah sekitarnya.

c. Membatasi perkembangan budi daya di kawasan rawan bencana

untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

d. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30%

(tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

e. Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan budi daya yang dapat

mempertahankan keberadaan wilayah pesisir.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi isu-isu strategis sangat penting dalam proses

perencanaan. Substansi utama dalam identifikasi dan penyajian isu

strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang diambil berdasarkan isu

strategis Kabupaten Kubu Raya diantaranya belum memadainya

peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata. Untuk

menjawab isu strategis ini, diperlukan resolusi antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan sebaran pembangunan dan pemeliharaan jalan

(keseimbangan jalan poros dan lingkungan serta penambahan jalan

penghubung antar kabupaten).

2. Pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi berorientasi

pengalihan beban penganggaran dan penguatan struktur APBD.


62

3. Peningkatan kualitas jembatan dan kuantitas jembatan, baik jembatan

antar desa, antar kecamatan maupun antar kabupaten.

4. Mengoptimalkan kinerja jaringan irigasi dengan meningkatkan

konektivitas jaringan irigasi dan wilayah pertanian.

5. Peningkatan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan Perkotaan.

6. Peningkatan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan Perdesaan.

7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

8. Fasilitasi pembangunan kawasan permukiman dan perumahan layak

huni.

9. Peningkatan pengelolaan drainase lingkungan.

10. Peningkatan penanganan Air Limbah Domestik.

11. Peningkatan pengelolaan sampah.

12. Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan.

13. Review peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengaturan

Rencana Detail Tata Ruang dan zonasi-zonasi yang dibutuhkan.


63

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah

dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, efisien dan berwibawa;

2. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur

dasar;

3. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Daerah, dan

4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

4.2. SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifikasi, mudah dicapai, rasional untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;

3. Meningkatnya Ketersediaan Jalan dan Jembatan Antar Kecamatan dalam

Kondisi Mantap;

4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi;

5. Meningkatnya Kualitas Perumahan;

6. Menurunnya Tingkat Pencemaran;

7. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Wilayah;


64

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah


No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran

Kondisi Awal (n-1)

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

0 1 2 3 4 5

2019 2020 2021 2022 2023 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Meningkat-nya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Efisien dan Berwibawa

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi

98% 98% 98% 98% 98% 100% 100%

Persentase Peningkatan Pemberdayaan jasa Konstruksi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

CC CC CC B B BB BB


65


Kondisi Awal (n-1)


0 1 2 3 4 5

2019 2020 2021 2022 2023 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Kapasitas Infrastruktur Dasar

Meningkatnya Ketersediaan Jalan dan Jembatan Antar Kecamatan dalam Kondisi Mantap

Persentase Panjang Jalan Kabupaten dan Jembatan Kondisi Baik dan Sedang

65% 68% 71% 74% 77% 80% 83%

Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik

60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan/Jembatan Kabupaten

2,942 Km 3,561 Km 5 Km 5 Km 5 Km 5 Km 5 Km

Rasio Panjang Jalan dan Jembatan Rusak Akibat Bencana yang Direhabilitasi

53% 56% 59% 62% 62% 65% 65%

Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan

45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

Persentase Turap/Talud/Bronjong dalam Kondisi Baik

40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

Persentase Penerangan Jalan umum (PJU) dalam Kondisi Baik

75% 77,5% 80% 82,5% 85% 87,5% 90%

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi

Luas Daerah Irigasi dan rawa yang Fungsional

3.144 Ha 628 Ha 628 Ha 628 Ha 628 Ha 628 Ha 628 Ha

Panjang Jaringan Irigasi dan rawa yang Berfungsi dengan Baik

7.165 M 145 M 145 M 145 M 145 M 145 M 145 M

Jumlah Pintu Air dalam Kondisi Baik

82 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 18 Unit


66


Kondisi Awal (n-1)


0 1 2 3 4 5

2019 2020 2021 2022 2023 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3 Meningkatnya Kualitas Perekonomian Daerah

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan

Rasio Rumah Layak Huni

75% 77,5% 80% 82,5% 85% 87,5% 90%

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak

18% 19% 20% 21% 22% 23% 24%

Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan

48% 49% 50% 51% 52% 53% 55%

Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan, dan Komunal

60% 62% 64% 66% 68% 70% 72%

Persentase RT yang Mendapatkan Akses Sanitasi Dasar

65% 67% 69% 71% 73% 75% 77%

4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Menurunnya Tingkat Pencemaran

Persentase Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan

80% 82,5% 85,00% 87,50% 90,00% 92,50% 95,00%

Luas RTH per Luas Kawasan Perkotaan

0,25% 0,3% 0,35% 0,4% 0,45% 0,5% 0,55%

Persentase Penanganan Sampah

65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Wilayah

Persentase Kesesuaian Tata Ruang

80% 82,5% 85% 87,5% 90% 92,5% 95%

Tersedianya RDTR

Belum Tersedia

Belum Tersedia

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

Tersedianya SOP Layanan Informasi dan Rekomendasi Tata Ruang

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

Ketaatan terhadap RTRW (Obyek/Kasus)

35 Obyek/ Kasus

35 Obyek/ Kasus

35 Obyek/ Kasus

35 Obyek/ Kasus

35 Obyek/ Kasus

35 Obyek/ Kasus

Persentase Peningkatan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


67


Kondisi Awal (n-1)


0 1 2 3 4 5

2019 2020 2021 2022 2023 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

Persentase Areal Pemakaman yang Dikelola dengan Baik

N/A N/A 40% 42,5% 45% 47,5% 50%


68

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan

rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam

rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan

kebijakan dan program.

Berdasarkan strategi RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024,

Urusan Pekerjaan Umum berada pada Misi 2 yaitu Meningkatkan Pelayanan

Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat maka

diperoleh strategi untuk mencapai sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan


Kubu Raya sebagai berikut:

1. Peningkatan Disiplin Aparatur;

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

5. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah;

6. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Ketaatan terhadap Peraturan Jasa Konstruksi;

8. Peningkatan Pemberdayaan jasa Konstruksi;

9. Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu;

10. Peningkatan Ketersediaan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap;

11. Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan;

12. Peningkatan Pengelolaan Turap/Talud/Bronjong;

13. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Saluran Irigasi;

14. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah;

15. Peningkatan Masyarakat yang Memiliki Akses terhadap Air Minum;

16. Peningkatan Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Air Bersih;

17. Peningkatan Permukiman yang Memiliki Sarana Sanitasi yang Layak;

18. Peningkatan Kualitas Kebersihan Lingkungan;

19. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas RTH;

20. Penanganan Sampah;

21. Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata Ruang, dan


69

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Agar strategi tersebut diatas dapat diimplementasikan, maka

ditetapkan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya

sebagai berikut:

1. Peningkatan Disiplin Aparatur

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

5. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah;

6. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi;

8. Peningkatan Pemberdayaan jasa Konstruksi;

9. Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu;

10. Peningkatan Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);

11. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan;

12. Pembangunan Jalan dan Jembatan;

13. Rehabilitasi pada Jalan dan Jembatan Kondisi Rusak;

14. Peningkatan Pembangunan Drainase Lingkungan;

15. Peningkatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;

16. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU);

17. Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Irigasi;

18. Peningkatan Ketersediaan Saluran Irigasi;

19. Peningkatan Kualitas Perencanaan Infrastruktur SDA;

20. Peningkatan Koordinasi terkait Pemanfaatan dan Pengolahan Jaringan

Irigasi;

21. Peningkatan Ratio Rumah Layak Huni;

22. Peningkatan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan;

23. Peningkatan Akses Air Bersih;

24. Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Sanitasi;

25. Mengikutsertakan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan;

26. Peningkatan Ketersediaan RTH;

27. Optimalisasi Perawatan RTH;

28. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;


70

29. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan;

30. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Penetapan Zonasi;

31. Menyediakan SOP Layanan Informasi dan Rekomendasi Tata Ruang;

32. Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan, dan

33. Peningkatan Pengelolaan Areal Pemakaman.

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi

dan misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2014-2019 berkenaan dengan

tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan


Kubu Raya, dapat dijelaskan dalam Tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya

No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


71


(1) (2) (3) (4) (5)

Ketaatan terhadap Peraturan Jasa Konstruksi

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Peningkatan Pemberdayaan jasa Konstruksi

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi


Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu

Peningkatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

2 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Kapasitas Infrastruktur Dasar

Meningkatnya Ketersediaan Jalan dan Jembatan Antar Kecamatan dalam Kondisi Mantap

Peningkatan Ketersediaan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap


Rehabilitasi pada Jalan dan Jembatan Kondisi Rusak

Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan

Peningkatan Pembangunan Drainase Lingkungan

Peningkatan Pengelolaan Turap/Talud/ Bronjong

Peningkatan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi

Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Saluran Irigasi

Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Irigasi

Peningkatan Ketersediaan Saluran Irigasi

Peningkatan Kualitas Perencanaan Infrastruktur SDA


72


(1) (2) (3) (4) (5)

Peningkatan Koordinasi terkait Pemanfaatan dan Pengolahan Jaringan Irigasi



Peningkatan Rasio Rumah Layak Huni

Pengembangan Perumahan MBR

Peningkatan Masyarakat yang Memiliki Akses terhadap Air Minum

Peningkatan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan

Peningkatan Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Air Bersih

Peningkatan Akses Air Bersih

Peningkatan Permukiman yang Memiliki Sarana Sanitasi yang Layak

Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Sanitasi



Peningkatan Kualitas Kebersihan Lingkungan

Mengikutsertakan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas RTH

Peningkatan Ketersediaan RTH

Optimalisasi Perawatan RTH

Penanganan Sampah

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan


Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Penetapan Zonasi

Peningkatan Pemanfaatan Ruang

Tersedianya SOP Layanan Informasi dan Rekomendasi Tata Ruang


73


(1) (2) (3) (4) (5)

Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap RTRW

Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berkurangnya kawasan kumuh

Pengelolaan Areal Pemakaman

Meningkatnya pemakaman yang dikelola dengan baik


74

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran

tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat

menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai

dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator

keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam

rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana

kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk

masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan

jangka menengah SKPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan

diatas, maka dalam tahun 2019-2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan


Raya melaksanakan Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar dan Non

Pelayanan Dasar, serta melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan. Adapun terkait program terdiri dari 16 program Urusan

Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yaitu pada urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Urusan Wajib yang terkait Non Pelayanan Dasar yaitu pada urusan

Lingkungan Hidup dan Urusan Perhubungan terdiri dari 4 program.

Sedangkan untuk melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

yaitu pada urusan Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Kepegawaian

terdiri dari 8 program.


75

6.1.1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Urusan

Wajib yang terkait Pelayanan Dasar terdiri dari 12 program dan 29 Kegiatan,

yaitu:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a. Pembangunan Jalan

b. Pembangunan Jembatan

c. Pembangunan Jalan Lingkungan

d. Pembangunan Jembatan Lingkungan

2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

a. Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Lingkungan

5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringa Irigasi, Rawa dan

jaringan Pengairan Lainnya

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Rawa

b. Perencanaan/Pengawasan Insfrastruktur Sumber Daya Air

c. Database SDA yang Berbasis Aplikasi

d. Koordinasi dan Fasilitasi Program Implementasi Unit (PIU) Irigasi dan

Rawa (IPDMIP)

e. Pembentukan, Reorganisasi dan Penguatan Persatuan Petani

Pengguna Air (P3A) (IPDMIP)

f. Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan

RTTD) (IPDMIP)

g. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi (RP2I)

(IPDMIP)

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

7. Program Perencanaan Tata Ruang

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

b. Koordinasi dan Fasilitasi TKPRD Kabupaten Kubu Raya

8. Program Pemanfaatan Ruang

a. Survey dan Pemetaan


76

b. Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang

c. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual

Pemanfaatan Ruang

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

b. Operasional Tim Sertifikat Laik Fungsi

c. Operasional Tim Tenaga Ahli Bangunan Gedung

10. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

a. Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

11. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

a. Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan,

Badan Usaha)

12. Program Penyelenggaraan Jalan

a. Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD, PJJ

b. Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD, PJJ

6.1.2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimanmerupakan

Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar terdiri dari 4 program dan 10

Kegiatan, yaitu:

1. Program Pengembangan Perumahan

a. Fasilitasi Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kementerian

PUPERA

b. Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan

c. Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni

d. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pembangunan Rumah Tidak

Layak Huni

e. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya (PKRS)

Termasuk Upah Tukang

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

a. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi

Masyarakat Miskin

3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

4. Program Pengendalian Perumahan dan Kawasan Pemukiman


77

a. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh

Perkotaan (RP2KPKP)

b. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Pemukiman

c. Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman

6.1.3. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup merupakan Urusan Wajib yang terkait

Non Pelayanan Dasar terdiri dari 3 program dan 6 Kegiatan, yaitu:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan

c. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

d. Pengelolaan Kemitraan dan Retribusi Kebersihan

2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Pemeliharaan RTH

3. Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan

a. Pembersihan Bahu Jalan

6.1.4. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan merupakan Urusan Wajib yang terkait Non

Pelayanan Dasar terdiri dari 1 program dan 2 Kegiatan, yaitu:

1. Program Peningkatan Penerangan Jalan umum

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan umum

b. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum

6.1.5. Urusan Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan merupakan Fungsi Penunjang

Urusan Pemerintahan terdiri dari 4 program dan 30 Kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

c. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


78

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

i. Penyediaan Makanan & Minuman

j. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

k. Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

l. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

e. Pengadaan Mebeleur

f. Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/ Tempat

g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

h. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

i. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer

j. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

k. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

d. Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA

e. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

dan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) SKPD

f. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan

dan Aparatur Pemerintah Daerah

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


79

6.1.6. Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan merupakan Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan terdiri dari1 program dan 2 Kegiatan, yaitu:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

b. Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

Pembangunan

6.1.7. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan merupakan Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan terdiri dari 1 program dan 2 Kegiatan, yaitu:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD

b. Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD

6.1.8. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian merupakan Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan terdiri dari 2 program dan 4 Kegiatan, yaitu:

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

b. Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD

c. Penyusunan Analisis Jabatan

Gambaran mengenai kelompok sasaran, rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

dapat dilihat pada lampiran di tabel 6.1.


80

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah


No. Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) / Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan (2018)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra Perangkat Daerah

Target Rp Target

Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1 Meningkatnya budaya kerja dan tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

405.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur (%)

100% 100% 0.00 100%

113,620,000.00 100% 119,301,000.00 100% 125,266,050.00 100% 131,529,352.50 100% 138,105,820.13 100% 627,822,222.63 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Kab. Kubu Raya

002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pegawai yang memperoleh pakaian PDH, training, dan batik (Pegawai)

- 0.00 100 Pegawai

113,620,000.00 110 Pegawai

119,301,000.00

115 Pegawai

125,266,050.00

120 Pegawai

131,529,352.50

120 Pegawai

138,105,820.13

120 Pegawai

627,822,222.63

405.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)

100% 100% 122,250,000.00 100%

309,858,600.00 100% 325,351,530.00

100% 341,619,106.50

100% 358,700,061.83

100% 376,635,064.92

100% 1,834,414,363.24

003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun (Kali SPPD)

12 kali SPPD

112,250,000.00 18 kali SPPD

197,650,000.00 18 kali SPPD

207,532,500.00

20 kali SPPD

217,909,125.00

20 kali SPPD

228,804,581.25

20 kali SPPD

240,244,810.31

108 kali SPPD

1,204,391,016.56

007 Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD

Jumlah dokumen dalam 1 tahun (Dokumen)

1 Dokumen

10,000,000.00 1 Dokume

n

97,451,800.00 1 Dokume

n

102,324,390.00

1 Dokume

n

107,440,609.50

1 Dokume

n

112,812,639.98

1 Dokumen

118,453,271.97

6 Dokume

n

548,482,711.45

040 Penyusunan Analisis Jabatan


- - 0.00 1 Dokume

n

14,756,800.00 1 Dokume

n

15,494,640.00

1 Dokume

n

16,269,372.00

1 Dokume

n

17,082,840.60

1 Dokumen

17,936,982.63

5 Dokume

n

81,540,635.23


81


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

401.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)

100% 100% 2,154,543,900.00

100%

1,274,646,500.00 100% 1,338,378,825.00 100% 1,405,297,766.25 100% 1,475,562,654.56 100% 1,549,340,787.29 100% 9,197,770,433.10

002 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah rekening dalam 12 bulan (rekening)

36 Rekeni

ng

204,200,000.00 24 Rekening

216,000,000.00 24 Rekenin

g

226,800,000.00

24 Rekening

238,140,000.00

24 Rekenin

g

250,047,000.00

24 Rekening

262,549,350.00

156 Rekenin

g

1,397,736,350.00

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajaknya dalam 1 tahun (unit kendaraan)

117 Unit

111,400,000.00 200 Unit

111,400,000.00 213 Unit

116,970,000.00

214 Unit 122,818,500.00

215 Unit

128,959,425.00

216 Unit 135,407,396.25

1175 Unit

726,955,321.25

007 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan

Jumlah materai dan buku cek yang digunakan dalam 1 tahun (Jumlah materai dan buku cek)

5.980 Materai dan 24

Buku Cek

30,000,000.00 5.980

Materai dan 24

Buku

Cek

264,495,000.00 6.180 Materai dan 24 Buku Cek

277,719,750.00

6.180 Materai dan 24 Buku Cek

291,605,737.50

6.180 Materai dan 24 Buku Cek

306,186,024.38


Buku Cek

321,495,325.59


Buku Cek

1,491,501,837.47

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah peralatan kebersihan/bahan dalam 1 tahun (Jenis peralatan/bahan pembersih)

20 Jenis

15,182,700.00 22 Jeni

s

144,853,500.00 24 Jenis

152,096,175.00

26 Jenis 159,700,983.75

28 Jenis

167,686,032.94

30 Jenis 176,070,334.58

32 Jenis

815,589,726.27

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang digunakan dalam 1 tahun (Jenis)

34 Jenis

108,884,600.00 34 Jeni

s

112,065,400.00 40 Jenis

117,668,670.00

40 Jenis 123,552,103.50

40 Jenis

129,729,708.68

40 Jenis 136,216,194.11

40 Jenis

728,116,676.28

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun (Jumlah buku dan lembar fotocopy)

50 Buku, 70.750 Lemba

r

34,999,000.00 108 Buku,

95.000

Lembar

45,885,000.00 108 Buku, 95.000 Lembar

48,179,250.00

110 Buku, 96.000 Lembar

50,588,212.50


53,117,623.13


55,773,504.28

596 Buku,

548.750 Lembar

288,542,589.91


82


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat penerangan dalam 1 tahun (Jenis)

5 Jenis 17,053,600.00 5 Jeni

s

20,312,000.00 5 Jenis 21,327,600.00

5 Jenis 22,393,980.00

5 Jenis 23,513,679.00

5 Jenis 24,689,362.95

30 Jenis

129,290,221.95

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah surat kabar dalam 12 bulan (Media)

8 Media

8,760,000.00 5 Medi

a

11,800,000.00 5 Media 12,390,000.00

5 Media 13,009,500.00

5 Media 13,659,975.00

5 Media 14,342,973.75

5 Media 73,962,448.75

017 Penyediaan Makanan & Minuman

Jumlah makanan dan minuman rapat dalam 1 tahun (Kotak nasi dan snack)

1.000 Kotak Nasi, 1.200 Snack

54,000,000.00 984 Kota

k Nasi, 984 Snac

k

54,715,000.00 1.224 Kotak Nasi, 1.224 Snack

57,450,750.00


60,323,287.50


63,339,451.88


66,506,424.47


356,334,913.84

018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun (Kali SPPD)

79 Kali SPPD

252,320,000.00 47 Kali SPPD

186,350,000.00 47 Kali SPPD

195,667,500.00

47 Kali SPPD

205,450,875.00

47 Kali SPPD

215,723,418.75

47 Kali SPPD

226,509,589.69

47 Kali SPPD

1,282,021,383.44

019 Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 tahun (Kali SPPD)

203 Kali

SPPD

230,145,000.00 95 Kali SPPD

100,375,000.00 95 Kali SPPD

105,393,750.00

95 Kali SPPD

110,663,437.50

95 Kali SPPD

116,196,609.38

95 Kali SPPD

122,006,439.84

95 Kali SPPD

784,780,236.72

023 Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP)


1 Dokumen

1 Dokumen

9,999,000.00 1 Dokume

n

6,395,600.00 1 Dokume

n

6,715,380.00

1 Dokume

n

7,051,149.00

1 Dokume

n

7,403,706.45

1 Dokumen

7,773,891.77

6 Dokume

n

45,338,727.22

025 Penunjang Jasa Administrasi Perkantoran

Jumlah pegawai honorer/tidak tetap (Orang)

41 Orang

1,077,600,000.00

- - - - - - 1,077,600,000.00

401.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)

100% 100% 33,647,004,120.00

100%

31,648,482,750.00 100% 8,179,984,690.00 100% 8,315,733,924.50 100% 8,553,270,620.73 100% 8,692,684,151.76 100% 99,037,160,256.99


83


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

003 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah bangunan gedung yang terbangun (Gedung)

4 Gedun

g

6 Gedun

g

31,732,490,000.00

11 Gedung

27,686,505,000.00 0 Gedung

0.00 0 Gedung

0.00 0 Gedung

0.00 0 Gedung 0.00 21 Gedung

59,418,995,000.00

005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dibeli dalam 1 tahun (Unit)

2 Unit 70,000,000.00 - 0.00 13 Unit 6,815,000,000.00

14 Unit 6,915,000,000.00

15 Unit 7,015,000,000.00

16 Unit 7,115,000,000.00

60 Unit 27,930,000,000.00

007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam 1 tahun (Buah)

64 Buah

186,606,220.00 39 Bua

h

178,412,750.00 39 Buah

187,333,387.50

39 Buah 196,700,056.88

39 Buah

206,535,059.72

39 Buah 216,861,812.70

259 Buah

1,172,449,286.80

009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor dalam 1 tahun (Unit)

53 Unit

71 Unit

799,152,300.00 50 Unit

322,230,300.00 90 Unit 650,000,000.00

90 Unit 650,000,000.00

95 Unit 750,000,000.00

95 Unit 750,000,000.00

491 Unit

3,921,382,600.00

010 Pengadaan Mebeleur

Jumlah Mebeleur dalam 1 tahun (Buah)

52 Buah

43,050,000.00 163 Bua

h

238,675,050.00 163 Buah

250,608,802.50

163 Buah

263,139,242.63

163 Buah

276,296,204.76

163 Buah 290,111,014.99

867 Buah

1,361,880,314.88

012 Penyediaa

n Sewa Gedung/Kantor/ Tempat

Jumlah

Gedung yang disewa dalam 1 tahun (Pintu)

5 Pintu 1 Pintu 36,000,000.00 1

Pintu

36,495,000.00 1 Pintu

38,319,750.00

1 Pintu

40,235,737.50

1 Pintu

42,247,524.38

1 Pintu

44,359,900.59

1 Pintu

237,657,912.47

022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor dalam 1 tahun (Gedung)

1 Gedun

g

206,000,000.00 - - - - - - 206,000,000.00

024 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dalam 1 tahun

(Unit)

4 Unit 139,294,700.00 4 Unit

131,500,000.00 10 Unit 138,075,000.00

10 Unit 144,978,750.00

10 Unit 152,227,687.50

10 Unit 159,839,071.88

48 Unit 865,915,209.38

028 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam 1 tahun (Unit)

53 Unit

65,400,000.00 57 Unit

43,495,000.00 57 Unit 45,669,750.00

57 Unit 47,953,237.50

57 Unit 50,350,899.38

57 Unit 52,868,444.34

57 Unit 305,737,331.22


84


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

030 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer

Jumlah pemeliharaan komputer dan printer dalam 1 tahun (Unit)

76 Unit

37,500,000.00 135 Bua

h

52,360,000.00 135 Buah

54,978,000.00

135 Buah

57,726,900.00

135 Buah

60,613,245.00

135 Buah 63,643,907.25

751 Buah

326,822,052.25

041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Jumlah pemeliharaan rumah dinas dalam 1 tahun (Rumah dinas)

- 1 Rumah dinas

269,560,450.00 1 Rumah

dinas

368,476,450.00 0 Rumah dinas

0.00 0 Rumah dinas

0.00 0 Rumah dinas

0.00 0 Rumah dinas

0.00 2 Rumah dinas

638,036,900.00

042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor dalam 1 tahun (Gedung)

- 0 Gedun

g

61,950,450.00 6 Gedung

2,590,333,200.00 0 Gedung

0.00 0 Gedung

0.00 0 Gedung

0.00 0 Gedung 0.00 6 Gedung

2,652,283,650.00

401.33

Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah

Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah (%)

100% 100% 7,000,000.00 100%

87,795,000.00 100% 92,184,750.00

100% 96,793,987.50 100% 101,633,686.88 100% 106,715,371.22 100% 492,122,795.59

029 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (Dokumen)

1 Dokumen

7,000,000.00 2 Dokume

n

87,795,000.00 2 Dokume

n

92,184,750.00

2 Dokume

n

96,793,987.50

2 Dokume

n

101,633,686.88

2 Dokumen

106,715,371.22

11 Dokume

n

492,122,795.59

403.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)

100% 100% 0.00 100%

45,076,750.00 100% 47,330,587.50 100% 49,697,116.88 100% 52,181,972.72 100% 54,791,071.35 100% 249,077,498.45

044 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Jumlah dokumen RENSTRA dalam 1 tahun (Dokumen)

- - 0.00 1 Dokume

n

15,000,000.00 1 Dokume

n

15,750,000.00

1 Dokume

n

16,537,500.00

1 Dokume

n

17,364,375.00

1 Dokumen

18,232,593.75

5 Dokume

n

82,884,468.75


85


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

080 Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan

Jumlah laporan dalam 1 tahun (Laporan)

- - 0.00 1 Laporan

30,076,750.00 1 Laporan

31,580,587.50

1 Laporan

33,159,616.88

1 Laporan

34,817,597.72

1 Laporan 36,558,477.60

5 Laporan

166,193,029.70

103.36

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Persentase Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi (%)

98% 98% 88,050,000.00 98% 79,050,000.00 98% 83,002,500.00 98% 87,152,625.00 100% 91,510,256.25 100% 96,085,769.06 100% 524,851,150.31

001 Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Jumlah Perda yang diterbitkan/jumlah pelayanan perizinan dalam 1 tahun (Perda/Perizinan)

225 Perda/ Perizin

an

88,050,000.00 75 Perda/

Perizinan

79,050,000.00 100 Perda/ Perizina

n

83,002,500.00

100 Perda/

Perizinan

87,152,625.00

100 Perda/ Perizina

n

91,510,256.25

100 Perda/

Perizinan

96,085,769.06

700 Perda/ Perizina

n

524,851,150.31

103.37

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Persentase Peningkatan Pemberdayaan jasa Konstruksi (%)

100% 100% 417,242,850.00 100%

319,267,850.00 100% 335,231,242.50 100% 351,992,804.63 100% 369,592,444.86 100% 388,072,067.10 100% 2,181,399,259.08

001 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha)

jumlah pelatihan dalam 1 tahun (Pelatihan)

3 Pelatih

an

417,242,850.00 3 Pelatihan

319,267,850.00 3 Pelatiha

n

335,231,242.50

3 Pelatiha

n

351,992,804.63

3 Pelatiha

n

369,592,444.86

3 Pelatihan

388,072,067.10

18 Pelatiha

n

2,181,399,259.08


401.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu (%)

100% 100% 82,921,500.00 100%

99,131,550.00 100% 104,088,127.50 100% 109,292,533.88 100% 114,757,160.57 100% 120,495,018.60 100% 630,685,890.54

Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

CC CC CC B -

B - BB - BB - BB -


86


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


1 Dokumen

1 Dokumen

10,000,000.00 1 Dokume

n

18,227,850.00 1 Dokume

n

19,139,242.50

1 Dokume

n

20,096,204.63

1 Dokume

n

21,101,014.86

1 Dokumen

22,156,065.60

6 Dokume

n

110,720,377.58

002 Penyusun

an Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah

dokumen dalam 1 tahun (Dokumen)

1

Dokumen

1

Dokumen

5,000,000.00 1

Dokume

n

6,969,600.00 1

Dokumen

7,318,080.00

1

Dokumen

7,683,984.00

1

Dokumen

8,068,183.20

1

Dokumen

8,471,592.36

6

Dokumen

43,511,439.56

004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


1 Dokumen

1 Dokumen

10,000,000.00 1 Dokume

n

15,961,100.00 1 Dokume

n

16,759,155.00

1 Dokume

n

17,597,112.75

1 Dokume

n

18,476,968.39

1 Dokumen

19,400,816.81

6 Dokume

n

98,195,152.94

008 Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA


4 Dokumen

4 Dokumen

39,921,500.00 4 Dokume

n

32,688,200.00 4 Dokume

n

34,322,610.00

4 Dokume

n

36,038,740.50

4 Dokume

n

37,840,677.53

4 Dokumen

39,732,711.40

24 Dokume

n

220,544,439.43

012 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) SKPD


1 Dokumen

1 Dokumen

10,000,000.00 1 Dokume

n

15,961,100.00 1 Dokume

n

16,759,155.00

1 Dokume

n

17,597,112.75

1 Dokume

n

18,476,968.39

1 Dokumen

19,400,816.81

6 Dokume

n

98,195,152.94

024 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)


1 Dokumen

1 Dokumen

8,000,000.00 1 Dokume

n

9,323,700.00 1 Dokume

n

9,789,885.00

1 Dokume

n

10,279,379.25

1 Dokume

n

10,793,348.21

1 Dokumen

11,333,015.62

6 Dokume

n

59,519,328.09

404.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (%)

100% 100% 101,018,100.00 100%

462,248,300.00 100% 485,360,715.00 100% 509,628,750.75 100% 535,110,188.29 100% 561,865,697.70 100% 2,655,231,751.74


87


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

067 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD

Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun (Pegawai)

3 Pegaw

ai

4 Pegaw

ai

37,000,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 4 Pegawai

37,000,000.00

087 Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD


1 Dokumen

1 Dokumen

64,018,100.00 1 Dokume

n

462,248,300.00 1 Dokume

n

485,360,715.00

1 Dokume

n

509,628,750.75

1 Dokume

n

535,110,188.29

1 Dokumen

561,865,697.70

6 Dokume

n

2,618,231,751.74

2 Meningk

atnya konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar

Meningkat

nya ketersediaan jalan dan jembatan antar kecamatan dalam kondisi mantap

103.

15

Program


Persentase

Panjang Jalan Kabupaten dan Jembatan Kondisi Baik dan Sedang (%)

65% 68% 181,910,265,250

.00

71% 209,477,917,750.0

0

74% 223,654,784,012.50 77% 239,095,939,144.38 80% 255,947,914,422.53 83% 274,377,065,212.74 83% 1,384,463,885,792.1

4

Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik (%)

60% 65% 70% 75% -

80% - 85% - 90% - 90% -

003 Pembangunan Jalan

Panjang jalan kabupaten yang dibangun dalam 1 tahun (Km)

12,223 Km

22,701,853,200.00

20 Km

31,113,838,450.00 18,93 Km

35,780,914,217.50

20,73 Km

41,148,051,350.13

22,71 Km

47,320,259,052.64

24,87 Km 54,418,297,910.54

119,463 Km

232,483,214,180.81

005 Pembangunan Jembatan

Unit/panjang jembatan kabupaten yang dibangun dalam 1 tahun (unit/m)

9 Unit/ 108

Meter

9,027,387,850.00

12 Unit

/ 195 Mete

r

5,915,865,300.00 5 Unit/ 30

Meter

6,803,245,095.00

6 Unit/ 33 Meter

7,823,731,859.25

7 Unit/ 36

Meter

8,997,291,638.14

8 Unit/ 40 Meter

10,346,885,383.86

47 Unit/ 442

Meter

48,914,407,126.25

008 Pembangunan Jalan Lingkungan

Panjang jalan lingkungan yang dibangun dalam 1 tahun (Km)

63 Km 139 Km

128,589,044,200.00

….. Km

149,009,745,000.00

….. Km 156,460,232,250.00

….. Km 164,283,243,862.50

….. Km 172,497,406,055.63

….. Km 181,122,276,358.41

….. Km 951,961,947,726.53


88


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

009 Pembangunan Jembatan Lingkungan

Unit/panjang jembatan lingkungan yang dibangun dalam 1 tahun (unit/m)

…. Unit/ 206

Meter

…. Unit/

…. Meter

21,591,980,000.00

…. Unit/ …. Mete

r

23,438,469,000.00 …. Unit/

…. Meter

24,610,392,450.00

…. Unit/ …. Meter

25,840,912,072.50

…. Unit/

…. Meter

27,132,957,676.13


28,489,605,559.93

…. Unit/

…. Meter

151,104,316,758.56

103.18

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan/Jembatan Kabupaten (Km)

2,942 Km

3,561 Km

8,033,977,100.00

5 Km

10,138,831,650.00 5 Km 22,067,131,545.00 5 Km 25,272,018,051.75 5 Km 28,952,378,373.26 5 Km 33,179,270,623.69 31,503 Km

127,643,607,343.70

003 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Panjang pemeliharaan jalan kabupaten dalam 1 tahun (Km)

3,561 Km

6,085,107,100.00

5 Km

9,137,086,650.00 4,76 Km

10,507,649,647.50

5,21 Km 12,083,797,094.63

5,71 Km

13,896,366,658.82

6,25 Km 15,980,821,657.64

30,50 Km

67,690,828,808.59

……..

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Unit/panjang jembatan kabupaten yang dibangun dalam 1 tahun (unit/m)

0.00

003 Rehabilita

si/Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Panjang

pemeliharaan jalan lingkungan dalam 1 tahun (Km)

…….

Km

1,948,870,000.0

0

…….

Km

0.00 4,76

Km

10,507,649,647.50

5,21 Km

12,083,797,094.63

5,71

Km

13,896,366,658.82

6,25 Km

15,980,821,657.64

30,50

Km

54,417,505,058.59

006 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Lingkungan

Unit/panjang pemeliharaan jembatan lingkungan dalam 1 tahun (Unit/M)

- 0.00 …. Unit/ …. Mete

r

1,001,745,000.00 …. Unit/

…. Meter

1,051,832,250.00


1,104,423,862.50

…. Unit/

…. Meter

1,159,645,055.63


1,217,627,308.41

…. Unit/

…. Meter

5,535,273,476.53

103.38

Program Penyelenggaraan Jalan

Rasio Panjang Jalan dan Jembatan Rusak Akibat Bencana yang Direhabilitasi (%)

53% 56% 12,887,187,950.00

59% 6,918,070,000.00 62% 7,263,973,500.00 62% 7,627,172,175.00 65% 8,008,530,783.75 65% 8,408,957,322.94 65% 51,113,891,731.69


89


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

001 Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD, PJJ

Panjang jalan yang diperbaiki kondisi tanggap darurat dalam 1 tahun (Km)

2,4 Km 11,492,997,950.00

3 Km

5,662,335,000.00 3 Km 5,945,451,750.00

3 Km 6,242,724,337.50

3 Km 6,554,860,554.38

3 Km 6,882,603,582.09

17,4 Km

42,780,973,173.97

002 Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD, PJJ

Unit/panjang jembatan yang diperbaiki kondisi tanggap darurat dalam 1 tahun (unit/m) (Unit/M)

26 Unit/7

8 Meter

1,394,190,000.00

20 Unit/ 60 Mete

r

1,255,735,000.00 18 Unit/

54 Meter

1,318,521,750.00

20 Unit/ 60 Meter

1,384,447,837.50

20 Unit/

60 Meter

1,453,670,229.38

25 Unit/ 75 Meter

1,526,353,740.84

129 Unit/ 387

Meter

8,332,918,557.72

103.16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (%)

45% 50% 16,678,550,200.00

55% 8,036,675,200.00 60% 8,438,508,960.00 65% 8,860,434,408.00 70% 9,303,456,128.40 75% 9,768,628,934.82 75% 61,086,253,831.22

003 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Panjang drainase yang terbangun dalam 1 tahun (M)

…M …M 16,678,550,200.00

…M 8,036,675,200.00 …M 8,438,508,960.00

…M 8,860,434,408.00

…M 9,303,456,128.40

…M 9,768,628,934.82

…M 61,086,253,831.22

103.17

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Persentase Turap/Talud/Bronjong dalam Kondisi Baik

40% 45% 0.00 50% 11,432,365,000.00 55% 12,003,983,250.00 60% 12,604,182,412.50 65% 13,234,391,533.13 70% 13,896,111,109.78 70% 63,171,033,305.41

003 Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun dalam 1 tahun (M)

- - 0.00 …M 11,432,365,000.00 …M 12,003,983,250.00

…M 12,604,182,412.50

…M 13,234,391,533.13

…M 13,896,111,109.78

…M 63,171,033,305.41

209.22

Program Peningkatan Penerangan Jalan umum

Persentase Penerangan Jalan umum (PJU) dalam Kondisi Baik (%)

75% 77,5% 26,943,761,483.00

80% 24,351,058,200.00 82,5% 25,568,611,110.00 85% 26,847,041,665.50 87,5% 28,189,393,748.78 90% 29,598,863,436.21 90% 161,498,729,643.49


90


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan umum

Jumlah titik PJU yang dibangun dalam 1 tahun (titik PJU)

6 Titik PJU

10 Titik PJU

1,821,690,000.00

12 Titik PJU

2,361,710,000.00 13 Titik PJU

2,479,795,500.00

14 Titik PJU

2,603,785,275.00

15 Titik PJU

2,733,974,538.75

16 Titik PJU

2,870,673,265.69

80 Titik PJU

14,871,628,579.44

002 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Jumlah titik PJU yang diperbaiki dalam 1 tahun (titik PJU)

1 Titik PJU

6 Titik PJU

25,122,071,483.00

9 Titik PJU

21,989,348,200.00 10. Titik PJU

23,088,815,610.00

10 Titik PJU

24,243,256,390.50

10 Titik PJU

25,455,419,210.03

10 Titik PJU

26,728,190,170.53

55 Titik PJU

146,627,101,064.05

Meningkat

nya kualitas infrastruktur jaringan irigasi

103.

24

Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringa Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya

Luas Daerah

Irigasi dan Rawa yang Fungsional (Ha)

3.144

Ha

628 Ha 51,382,783,000.

00

628

Ha

30,577,456,800.00 628 Ha 32,222,008,660.00 628 Ha 33,623,214,093.00 628 Ha 35,304,374,797.65 628 Ha 37,069,593,537.53 6.912

Ha

220,179,430,888.18

Panjang Jaringan Irigasi dan Rawa yang Berfungsi dengan Baik (M)

7.165 M

145 M 145 M

145 M -

145 M - 145 M - 145 M - 8.035 M -

Jumlah Pintu Air dalam Kondisi Baik (Unit)

82 Unit

16 Unit

16 Unit

16 Unit -

16 Unit - 16 Unit - 18 Unit - 180 Unit

-

009 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

Panjang normalisasi saluran/sungai yang dilaksanakan dalam 1 tahun (Km)

315 Km

20,050,103,720.00

- 315 Km 20,050,103,720.00

013 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

Jumlah Pintu Air yang direhabilitasi/dipelihara dalam 1 tahun (Unit)

1 Unit 104,592,220.00 - 1 Unit 104,592,220.00

020 Pembangunan Jaringan Rawa

Panjang jaringan rawa yang dibangun dalam 1 tahun (Km)

8,5 Km 1,047,337,060.00

- 8,5 Km 1,047,337,060.00


91


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

021 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Rawa

Luas jaringan rawa yang direhabilitasi dalam 1 tahun (Ha)

500 Ha 27,776,335,710.00

500 Ha

28,661,472,650.00 500 Ha 30,094,546,282.50

500 Ha 31,599,273,596.63

500 Ha 33,179,237,276.46

500 Ha 34,838,199,140.28

3000 Ha

186,149,064,655.86

022 Perencanaan/Pengawasan Insfrastruktur Sumber Daya Air

Jumlah dokumen Data GIS dalam 1 tahun (Dokumen)

6 Dokumen

1,732,844,730.00

9 Dokume

n

1,533,069,350.00 10 Dokume

n

1,609,722,817.50

10 Dokume

n

1,690,208,958.38

10 Dokume

n

1,774,719,406.29

10 Dokumen

1,863,455,376.61

55 Dokume

n

10,204,020,638.78

024 Database SDA yang Berbasis Aplikasi

Jumlah database SDA yang berbasis aplikasi (Dokumen)

2 Dokumen

317,839,560.00 - 0.00 2 Dokume

n

317,839,560.00

2 Dokume

n

333,731,538.00

2 Dokume

n

350,418,114.90

2 Dokumen

367,939,020.65

10 Dokume

n

1,687,767,793.55

025 Koordinasi dan Fasilitasi Program Implementasi Unit (PIU) Irigasi dan Rawa (IPDMIP)

Jumlah koordinasi dan pengelolaan IPDMIP di KKR selama 1 tahun (Kali koordinasi)

5 Kali koordinasi

156,850,000.00 5 Kali koordina

si

156,850,000.00 5 Kali koordin

asi

156,850,000.00

- 15 Kali koordin

asi

470,550,000.00

033 Pembentukan, Reorganisasi dan Penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A) (IPDMIP)

Jumlah Pembentukan, Reorganisasi dan Penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A) (IPDMIP) dalam 1 tahun (Kelompok/Kecamatan)

8 Kelompok, 4 Kecamatan

169,475,000.00 3 Kelompok, 4 Kecamata

n

130,064,800.00 -

- 11 Kelompok, 4

Kecamatan

299,539,800.00

034 Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) (IPDMIP)

Jumlah dokumen Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) (Dokumen)

1 Dokumen

27,405,000.00 1 Dokume

n

41,000,000.00 1 Dokume

n

43,050,000.00

- 3 Dokume

n

111,455,000.00


92


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

035 Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi (RP2I) (IPDMIP)

Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi (RP2I) (IPDMIP) dalam 1 tahun (Dokumen)

0 Dokumen

0.00 1 Dokume

n

55,000,000.00 0 Dokume

n

-

- 1 Dokume

n

55,000,000.00



104.15

Program Pengembangan Perumahan

Persentase rasio rumah layak huni (%)

75% 77,5% 400,049,550.00 80% 2,853,483,000.00 82,5% 2,996,157,150.00 85% 3,145,965,007.50 87,5% 3,303,263,257.88 90% 3,468,426,420.77 100% 15,767,294,836.14

011 Fasilitasi Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kementerian PUPERA

Jumlah KK yang memperoleh bantuan fasilitas PSU (KK)

461 KK

100,016,850.00 600 KK

87,825,000.00 630 KK 92,216,250.00

660 KK 96,827,062.50

690 KK 101,668,415.63

720 KK 106,751,836.41

3.761 KK

485,288,564.53

013 Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan

Jumlah keseluruhan KK yang seharusnya memperoleh fasilitas PSU (KK)

461 KK

75,008,000.00 600 KK

48,925,000.00 630 KK 51,371,250.00

660 KK 53,939,812.50

690 KK 56,636,803.13

720 KK 59,468,643.28

3.761 KK

270,341,508.91

015 Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan RTLH (KK)

1330 Rumah

149,999,700.00 3013 KK

339,250,000.00 3100 KK

356,212,500.00

3200 KK 374,023,125.00

3300 KK

392,724,281.25

3400 KK 412,360,495.31

17.343 KK

1,874,570,401.56

016 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah pembangunan rumah tidak layak huni (Rumah)

1330 Rumah

75,025,000.00 3013 Rumah

75,375,000.00 3100 Rumah

79,143,750.00

3200 Rumah

83,100,937.50

3300 Rumah

87,255,984.38

3400 Rumah

91,618,783.59

17.343 Rumah

416,494,455.47


93


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

017 Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya (PKRS) Termasuk Upah Tukang

Jumlah pembangunan rumah tidak layak huni dana DAK (Rumah)

107 Rumah

2,302,108,000.00 141 Rumah

2,417,213,400.00

150 Rumah

2,538,074,070.00

160 Rumah

2,664,977,773.50

170 Rumah

2,798,226,662.18

728 Rumah

12,720,599,905.68

103.27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak (%)

18% 19% 5,668,244,000.00

20% 8,244,513,900.00 21% 9,217,829,145.00 22% 9,678,720,602.25 23% 10,162,656,632.36 24% 10,670,789,463.98 24% 53,642,753,743.59

Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan (%)

48% 49% 50% 51% -

52% - 53% - 55% - 55% -

Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan, dan Komunal (%)

60% 62% 64% 66% -

68% - 70% - 72% - 72% -

006 Pengembangan Sistem Distribusi Air

Minum

Panjang perpipaan yang dibangun, jumlah KK

yang terlayani dalam 1 tahun (M dan KK)

1464 M, 118

KK

5,668,244,000.00

4050 M, 342 KK

8,244,513,900.00 3000 M, 200 KK

9,217,829,145.00

3000 M, 200 KK

9,678,720,602.25

3000 M, 200 KK

10,162,656,632.36

3000 M, 200 KK

10,670,789,463.98

17514 M, 1260

KK

53,642,753,743.59

104.16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Dasar (%)

65% 67% 5,056,840,000.00

69% 4,112,331,600.00 71% 4,317,948,180.00 73% 4,533,845,589.00 75% 4,760,537,868.45 77% 4,998,564,761.87 77% 27,780,067,999.32


94


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

002 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Jumlah MCK terbangun dalam 1 tahun, jumlah pembangunan tangki septik skala individual terbangun dalam 1 tahun (Unit)

23 Unit

5,056,840,000.00

23 Unit

4,112,331,600.00 …. Unit 4,317,948,180.00

…. Unit 4,533,845,589.00

…. Unit 4,760,537,868.45

…. Unit 4,998,564,761.87

…. Unit 27,780,067,999.32



205.25

Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan

Persentase Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan (%)

80% 82,5% 909,291,000.00 85,00%

858,156,800.00 87,50% 901,064,640.00 90,00% 946,117,872.00 92,50% 993,423,765.60 95,00% 1,043,094,953.88 95,00% 5,651,149,031.48

001 Pembersihan Bahu Jalan

Panjang bahu jalan yang dibersihkan/lokasi (M2/lokasi)

2.510.040

M2,12 Lokasi

909,291,000.00 2.510.04

0 M2,1

2 Loka

si

858,156,800.00 2.510.040

M2,12 Lokasi

901,064,640.00

2.510.040 M2,12 Lokasi

946,117,872.00

2.510.040

M2,12 Lokasi

993,423,765.60

2.510.040 M2,12 Lokasi

1,043,094,953.88

2.510.040

M2,12 Lokasi

5,651,149,031.48

205.24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Luas RTH per Luas Kawasan Perkotaan (%)

0,25% 0,3% 3,612,239,200.00

0,35%

4,677,951,680.00 0,4% 4,911,849,264.00 0,45% 5,157,441,727.20 0,5% 5,415,313,813.56 0,55% 5,686,079,504.24 0,55% 29,460,875,189.00

006 Pemeliharaan RTH

Luas RTH yang dipelihara (M2) dalam 1 tahun

3764,11 M2

3,612,239,200.00

4800 M2

4,677,951,680.00 4800 M2

4,911,849,264.00

4900 M2 5,157,441,727.20

4900 M2

5,415,313,813.56

4900 M2 5,686,079,504.24

4900 M2

29,460,875,189.00

205.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase Penanganan Sampah (%)

65% 70% 18,207,289,840.00

75% 17,273,922,800.00 80% 18,137,618,940.00 85% 19,044,499,887.00 90% 19,996,724,881.35 95% 20,996,561,125.42 95% 113,656,617,473.77

002 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Jumlah dan jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli dalam 1 tahun (Peralatan)

3396 Peralat

an

700,996,250.00 4000 Peralatan

1,266,341,550.00 4100 Peralata

n

1,329,658,627.50

4150 Peralata

n

1,396,141,558.88

4200 Peralata

n

1,465,948,636.82

4300 Peralatan

1,539,246,068.66

24.146 Peralata

n

7,698,332,691.85


95


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

004 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Jumlah service per jenis kendaraan, jumlah kendaraan yang dibeli dalam 1 tahun (kali service kendaraan/ unit kendaraan

63 Kali service kendaraan,

sebanyak 21 unit

kendaran

15,416,140,750.00

63 Kali service

kendaraan,

sebanyak 21

unit kendaran

14,567,449,000.00 63 Kali service kendara

an, sebanya

k 21 unit

kendaran

15,295,821,450.00

63 Kali service

kendaraan,

sebanyak 21 unit kendara

n

16,060,612,522.50

66 Kali service kendara

an, sebanyak 221 unit

kendaran

16,863,643,148.63

69 Kali service

kendaraan,

sebanyak 23 unit

kendaran

17,706,825,306.06

387 Kali service kendara

an, sebanya

k 21 unit

kendaran

95,910,492,177.18

005 Pengemb

angan Teknologi Pengolahan Persampahan

Jumlah

study banding/pelatihan dalam 1 tahun (Kali study banding)

6 Kali

study bandin

g

74,401,800.00 - -

-

- - - - - - 6 Kali

study banding

74,401,800.00

011 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Jumlah pelatihan masyarakat dalam pengelolaan persampahan dalam 1 tahun (Pelatihan)

8 Pelatih

an Masyar

akat

221,192,200.00 - - - - - 8 Pelatiha

n Masyar

akat

221,192,200.00

014 Pengelolaan Kemitraan dan Retribusi Kebersihan

Jumlah kemitraan dalam 1 tahun (kemitraan)

10 Kemitr

aan

586,214,900.00 15 Kemitraa

n

1,440,132,250.00 15 Kemitra

an

1,512,138,862.50

15 Kemitraa

n

1,587,745,805.63

15 Kemitra

an

1,667,133,095.91

15 Kemitraan

1,750,489,750.70

15 Kemitra

an

8,543,854,664.73

015 Pengelolaan Pemungutan Persampahan

Pendapatan retribusi persampahan dalam 1 tahun (Rp.)

Rp. 800.000.000,

00

1,208,343,940.00

Rp. 900.000.000,00

Rp. 1.000.000.000,

00

Rp. 1.100.000.000,00

Rp. 1.200.000.000,

00

Rp. 1.300.000.000,00

Rp. 6.300.000.000,

00

1,208,343,940.00


103.33

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase Kesesuaian Tata Ruang (%)

80% 82,5% 774,184,000.00 85% 1,191,544,750.00 87,5% 1,251,121,987.50 90% 1,313,678,086.88 92,5% 1,379,361,991.22 95% 1,448,330,090.78 95% 7,358,220,906.37

Tersedianya RDTR (Dokumen)

Belum Tersedi

a

Belum Tersedi

a

Tersedia

Tersedia -

Tersedia - Tersedia - Tersedia - Tersedia -


96


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

005 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah perda RDTR Wilayah Kabupaten dalam 1 tahun (Perda)

0 Perda

608,610,000.00 1 Perd

a

1,068,270,750.00 1 Perda 1,121,684,287.50

1 Perda 1,177,768,501.88

1 Perda 1,236,656,926.97

1 Perda 1,298,489,773.32

5 Perda 6,511,480,239.66

019 Koordinasi dan Fasilitasi TKPRD Kabupaten Kubu Raya

Jumlah koordinasi tingkat kabupaten/ tingkat kecamatan dalam 1 tahun (Koordinasi)

9 Kali Koordinasi

165,574,000.00 12 Kali Koordina

si

123,274,000.00 12 Kali Koordin

asi

129,437,700.00

12 Kali Koordina

si

135,909,585.00

12 Kali Koordin

asi

142,705,064.25

12 Kali Koordinas

i

149,840,317.46

69 Kali Koordin

asi

846,740,666.71

103.

34

Program

Pemanfaatan Ruang

Tersedianya

SOP Layanan Informasi dan Rekomendasi Tata Ruang

Tersedi

a

Tersedi

a

1,084,539,300.0

0

Ters

edia

482,438,500.00 Tersedia 506,560,425.00 Tersedia 531,888,446.25 Tersedia 558,482,868.56 Tersedia 586,407,011.99 Tersedia 3,750,316,551.80

005 Survey dan Pemetaan

Jumlah dokumen tentang data informasi spasial pemanfaatan ruang dalam setahun (Dokumen)

1 Dokumen

58,379,000.00 1 Dokume

n

73,816,500.00 1 Dokume

n

77,507,325.00

1 Dokume

n

81,382,691.25

1 Dokume

n

85,451,825.81

1 Dokumen

89,724,417.10

5 Dokume

n

466,261,759.17

006 Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang

Jumlah pelatihan dalam 1 tahun (Pelatihan)

2 Pelatih

an

368,990,000.00 - 0.00 - -

- - - - - - 2 Pelatiha

n

368,990,000.00

007 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun (Kali sosialisasi)

1 Kali Sosiali

sai

70,166,000.00 1 Kali Sosialisai

57,663,650.00 1 Kali Sosialis

ai

60,546,832.50

1 Kali Sosialisa

i

63,574,174.13

1 Kali Sosialis

ai

66,752,882.83

1 Kali Sosialisai

70,090,526.97

5 Kali Sosialis

ai

388,794,066.43

009 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pemanfaatan ruang dalam 1 tahun (Kegiatan)

1 Kegiat

an

422,870,000.00 1 Kegiatan

350,958,350.00 1 Kegiata

n

368,506,267.50

1 Kegiatan

386,931,580.88

1 Kegiata

n

406,278,159.92

1 Kegiatan

426,592,067.91

5 Kegiata

n

2,362,136,426.21


97


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

010 Koordinasi dan Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

Jumlah koordinasi fasilitasi TABG (Koordinasi)

0 Kali Koordinasi

164,134,300.00 - - - - - - 164,134,300.00

103.35

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ketaatan terhadap RTRW (Obyek/Kasus)

35 Obyek

/ Kasus

388,316,000.00 35 Obyek/

Kasus

563,063,500.00 35 Obyek/ Kasus

591,216,675.00 35 Obyek/ Kasus

620,777,508.75 35 Obyek/ Kasus

651,816,384.19 35 Obyek/ Kasus

684,407,203.40 210 Obyek/ Kasus

3,499,597,271.33

005 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Jumlah kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam 1 tahun (Kegiatan)

1 Kegiat

an

388,316,000.00 1 Kegiatan

262,263,500.00 1 Kegiata

n

275,376,675.00

1 Kegiatan

289,145,508.75

1 Kegiata

n

303,602,784.19

1 Kegiatan

318,782,923.40

5 Kegiata

n

1,837,487,391.33

017 Operasional Tim Sertifikat Laik Fungsi

Jumlah koordinasi rapat tim sertifikat laik fungsi (Kali rapat)

0 Kali Rapat

0.00 12 Kali Rapa

t

164,200,000.00 12 Kali Rapat

172,410,000.00

12 Kali Rapat

181,030,500.00

12 Kali Rapat

190,082,025.00

12 Kali Rapat

199,586,126.25

60 Kali Rapat

907,308,651.25

018 Operasional Tim Tenaga Ahli Banguna

n Gedung

Jumlah koordinasi rapat tim TABG (Kali rapat)

0 Kali Rapat

0.00 12 Kali Rapa

t

136,600,000.00 12 Kali Rapat

143,430,000.00

12 Kali Rapat

150,601,500.00

12 Kali Rapat

158,131,575.00

12 Kali Rapat

166,038,153.75

60 Kali Rapat

754,801,228.75

104.21

Program Pengendalian Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Persentase peningkatan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman (%)

100% 100% 248,945,000.00 100%

550,000,000.00 100% 577,500,000.00 100% 606,375,000.00 100% 636,693,750.00 100% 668,528,437.50 100% 3,039,097,187.50

Persentase Penanganan kawasan kumuh perkotaan %)

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 80%

001 Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

Jumlah dokumen RP2KPKP (Dokumen)

1 Dokume

n

200,000,000.00 1 Dokume

n

210,000,000.00

1 Dokume

n

220,500,000.00

1 Dokume

n

231,525,000.00

1 Dokumen

243,101,250.00

5 Dokume

n

1,105,126,250.00


98


Kegiatan




Perencanaan (2018)



ung-jawab



Target Rp Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

002 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jumlah dokumen RP3KP (Dokumen)

2 Dokumen

199,000,000.00 1 Dokume

n

300,000,000.00 1 Dokume

n

315,000,000.00

1 Dokume

n

330,750,000.00

1 Dokume

n

347,287,500.00

1 Dokumen

364,651,875.00

7 Dokume

n

1,657,689,375.00

003 Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan Kawasan Pemukiman

Jumlah koordinasi kelompok kerja (Kali koordinasi)

5 Kali Koordinasi

49,945,000.00 5 Kali Koordina

si

50,000,000.00 5 Kali Koordin

asi

52,500,000.00

5 Kali Koordina

si

55,125,000.00

5 Kali Koordin

asi

57,881,250.00

5 Kali Koordinas

i

60,775,312.50

30 Kali Koordin

asi

276,281,562.50

104.20

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Persentase Areal Pemakaman yang Dikelola dengan Baik (%)

N/A N/A 0.00 40% 1,852,520,000.00 42,5% 1,945,146,000.00 45% 2,042,403,300.00 47,5% 2,144,523,465.00 50% 2,251,749,638.25 50% 10,236,342,403.25

006 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Jumlah pengelolaan areal pemakaman dalam 1 tahun (Jumlah pemakaman yang dirawat)

0.00 10 Pemakaman

1,852,520,000.00 10 Pemaka

man

1,945,146,000.00

15 Pemaka

man

2,042,403,300.00

15 Pemaka

man

2,144,523,465.00

15 Pemakam

an

2,251,749,638.25

15 Pemaka

man

10,236,342,403.25


99

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk

mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan

sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau

sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah

berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang

memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai

kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem

pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini

akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil

pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah

diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan


Raya untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi

dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya, yang secara khusus

mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan

umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kebersihan.

Prestasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya lima tahun ke

depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif

yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program

(outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka

menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan

untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan


Kubu Raya, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi

riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang

mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,


kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal)


100


Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya itu sendiri.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting

untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan

rencana kinerja harus mengacu padatujuan dan sasaran serta indikator

kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 - 2024.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat

menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan

komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai

peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah

untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan

alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang

ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat

merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan

dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur

dan di buktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun

sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan


Rayayang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk

lima tahun kedepan 2020 – 2024 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel

7.1 berikut ini.


101

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kubu Rayayang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Misi Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

Satuan

Kondisi Awal (n-1)

Target Capaian Kondisi Akhir

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Government)

Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa


Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat


Kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Nilai SAKIP Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Nilai SAKIP Predikat CC B B B BB BB BB BB

Opini BPK Opini BPK Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2 Meningkatnya pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat

Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar

Persentase jalan dan jembatan antar kecamatan yang terhubung dengan jalan poros Kabupaten dalam kondisi mantap

Meningkatnya ketersediaan jalan dan jembatan antar kecamatan dalam kondisi mantap

Persentase peningkatan jalan antar kecamatan dalam kondisi mantap

% 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00

Persentase peningkatan jembatan dalam kondisi mantap

% NA 80,00 84,00 88,00 92,00 96,00 100,00 100,00


102



Satuan

Kondisi Awal (n-1)


2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi mantap

Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi

Luas area sawah yang terairi

Ha N/A 100,00 125,00 150,00 175,00 200,00 225,00 225,00

Meningkatnya akses air minum layak dan berkelanjutan

Persentase peningkatan masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum

% 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 55,00 55,00

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

Persentase keluarga miskin yang menempati rumah layak huni

% N/A 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00


103



Satuan

Kondisi Awal (n-1)


2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainage skala kota sehingga tidak terjadi genangan

% 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 75,00

Meningkatnya layanan sanitasi

Persentase pemukiman yang memiliki sarana sanitasi yang layak

% N/A 70,76 74,84 79,14 83,70 88,52 93,61 93,61

Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih

% N/A 70,76 74,84 79,14 83,70 88,52 93,61 93,61


104



Satuan

Kondisi Awal (n-1)


2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah

Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW Kabupaten

% 75,00 79,56 81,95 84,41 86,94 89,54 92,23 92,23

Persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

% N/A 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,00


105

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan


Raya ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja

tahunan dan lima tahunan. Oleh karena itu, setiap bidang dan staf Dinas


Permukiman Kabupaten Kubu Raya wajib menerapkan prinsip–prinsip

berkualitas, partisipatif, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan

kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program–program yang

tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan

keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan

tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,


berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah

dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya ini

dengan sebaik – baiknya.

2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya ini merupakan acuan

dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) tahunan/RKT


Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, Januari 2020 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUBU RAYA SAFRIADI, S.T., M. T. PEMBINA NIP. 19760402 200003 1 002

iii

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya ......... 12

Tabel 2.2 Rekaptulasi Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,


Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kubu Raya ............................................................... 14

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas



Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,


Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan


Kabupaten Kubu Raya .................................................................................... 64

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan


Kabupaten Kubu Raya .................................................................................... 70

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya yang Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................................................. 100

DAFTAR TABEL

dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ......perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten kubu...

Documents