dinas komunikasi dan informatika kota ......sistematika penulisan rencana strategi dinas komunikasi...

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SALATIGA

2017

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

KOTA SALATIGA

TAHUN 2017-2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ............................................................................................... I.1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ......................... I.2

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................... I.3

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................... I.8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) .......................... I.3

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi

dan Informatika .............................................................................................. II. 1

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika ........................................ II.17

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................................ II.21

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ......... II.23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Tahun 2017 ........................................................................................ II.17

Tabel 2.2 Jumlah Non PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Tahun 2017 ........................................................................................ II.18

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Salatiga Tahun 2017 .............................................. II.18

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Salatiga Tahun 2017 .............................................. II.19

Tabel 2.5 Sumber Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga II,20

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Salatiga ...................................................................................... II.21

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Salatiga .................................................................. II.22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga II.3

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah ........................................................................................... III.1

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih .......................................................................................................... III.3

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika ........................ III.10

3.4 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Tengah .................................................................................................. III.12

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

walikota dan wakil walikota dalam RPJMD Tahun 2017-2022 ........ III.9

Tabel 3.2 Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika

dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika III.11

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ............................ IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022 .................................................................................... IV.3

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah ..................................................... V.1

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022 ................................................................................. V.3

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

INDIKATIF

6.1 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Tahun 2017-2022 ......................................................................................... VI.1

6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ... VI.2

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator Kinerja .......................................................................................... VII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 ................................. VII.2

I | 1

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD

merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman

kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta

memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Salatiga bersama para

pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun

RPJMD Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan

daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah

berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Pemerintah Kota Salatiga dengan

semangat keistimewaan di dalamnya.

Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2017-2022, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Salatiga menyusun Rencana Strategis Tahun 2017-2022.

Renstra Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan yang

menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan

publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu

kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai

tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

Fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara

eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis

sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas

Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

I | 2

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan bersifat indikatif.

Rencana strategi (Renstra) merupakan suatu dokumen perumusan dari

keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu

dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan rencana strategi (Renstra)

Perangkat Daerah) adalah rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang menunjukkan program dan target indikator

kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama 5 (Lima) tahun baik

untuk mendukung visi / misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja

layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Rencana strategi (Renstra) kementerian/lembaga (K/L) dan rencana

strategi provinsi merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja rencana

strategi (Renstra) Perangkat Daerah. Jika capaian rencana strategi (Renstra)

Perangkat Daerah melebihi sasaran rencana strategi kementerian/lembaga (K/L)

dan rencana strategi (Renstra) provinsi maka, hal ini menunjukkan bahwa

kinerja Perangkat Daerah sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika

lebih rendah maka hal ini mengindikasikan bahwa Perangkat Daerah (OPD)

tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam

perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumberdaya penyelenggaraan

pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan, dan strategi pelayanan yang

ditempuh.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

melalui proses yang transparan, demokratis, partisipatif. Adapun alur pikir

penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

I | 3

Gambar 1.1

Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

I | 4

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);

8. Nomor Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

I | 5

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140


13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21


16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;

I | 6

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

18. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

19. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan

Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan e-Government;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

NegaraTahun 2011 Nomor310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Daerah;

26. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di

Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

27. Peraturan Gunernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single

Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah;

I | 7

28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;

31. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Salatiga;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis.

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah menyediakan dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2017 sampai

dengan Tahun 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu

strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat

daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022

sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Salatiga yaitu:

a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung

Visi dan Misi Walikota Salatiga.

b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan

pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

I | 8

c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan

dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu

tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategi Dinas Komunikasi dan Informatika

adalah :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah

tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat

daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat

daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

perangkat daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra

Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

I | 9

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Renstra perangkat daerah

II | 1

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1 Struktur Organisasi

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga (Lembaran

Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9). Berdasarkan Peraturan

Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika,

maka susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

adalah sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

II | 2

Berdasarkan Gambar 2.1 tersebut diatas, Perangkat Daerah Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sektretariat

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

d. Bidang Aplikasi Informatika

e. Bidang Statistik dan Persandian

2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, tugas pokok Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang komunikasi dan

informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta tugas

pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Berdasarkan tugas tersebut,

Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang

statistik dan bidang persandian;

b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang

statistik dan bidang persandian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan

informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas

dan fungsi tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki uraian tugas

sebagai berikut :

II | 3

1) merumuskan kebijakan bidang komunikasi dan informatika,

bidang statistik dan bidang persandian melalui usulan Sekretariat

dan Bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah;

2) merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui

usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

3) merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui

usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

4) merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama, standar

pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional

prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

5) merumuskan program Dinas sesuai ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinas secara

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

7) merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

8) mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada

dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas

dalam pelaksanaan tugas; mengoordinasikan pelaksanaan

kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik

dan bidang persandian melalui koordinasi lintas sektor agar

terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;

9) melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna

barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka

pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;

II | 4

10) mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik bidang

komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang

persandian sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan

akses dan kualitas pelayanan publik;

11) memberikan rekomendasi perizinan bidang komunikasi dan

informatika, bidang statistik dan bidang persandian melalui kajian

sebagai dasar penerbitan izin;

12) menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup

tugas Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;

13) mengoordinasikan pengelolaan e-government Pemerintah Daerah

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kinerja yang

lebih efektif dan efisien;

14) menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara

berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai

dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan; p.

menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk

perbaikan kinerja yang akan datang;

15) melaksanakan administrasi Dinas melalui koreksi secara

berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

16) melaporkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan

Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Dinas

sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

17) melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

18) mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

II | 5

19) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang

terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai

ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan

20) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugas dan fungsinya

b. Sektretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki tugas

menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi

kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian Dinas. Berdasarkan tugas

tersebut, Sekretaris memiliki fungsi :

1) perencanaan program dan kegiatan Sekretariat;

2) pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bidang;

3) penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat;

4) pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;

5) penyelenggaraan administrasi Dinas;

6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan

kegiatan Sekretariat;

7) pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

program dan kegiatan Bidang; dan

8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya

Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas mempunyai

uraian tugas :

1) merumuskan dokumen perencanaan Sekretariat sesuai ketentuan

yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan

Dinas;

II | 6

2) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Bidang

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen

perencanaan Dinas;

3) mengoordinasikan penyusunan kebijakan bidang komunikasi dan

informatika, bidang statistik dan bidang persandian melalui

usulan Bidang sebagai bahan perumusan;

4) menyusun kebijakan teknis Sekretariat melalui usulan Subbagian


5) mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Bidang sesuai

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6) menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal,

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Sekretariat

melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7) mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama, standar

pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional

prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

8) merumuskan program dan kegiatan Sekretariat melalui usulan

Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

9) mengoordinasikan perumusan program dan kegiatan Bidang

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

10) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Sekretariat

secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

11) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan

kegiatan Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

12) mengoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang sesuai ketentuan

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

II | 7

13) menyelenggarakan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman

pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana

dan sasaran yang telah ditetapkan;

14) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;

15) menyelenggarakan verifikasi, penatausahaan keuangan dan

barang milik Daerah secara berjenjang dalam rangka pengelolaan

keuangan Daerah dan barang milik Daerah;

16) menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian melalui

koreksi berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta

tertib prosedur dan tertib administrasi;

17) menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan

yang berlaku untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik;

18) menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi sesuai

ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan dan

pelaporan; s. menyelenggarakan pelayanan publik Sekretariat

berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar

pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

19) mengoordinasikan rekomendasi perizinan bidang komunikasi dan

informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai standar

pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;

20) mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Daerah sesuai

dengan lingkup tugas Dinas melalui usulan Bidang untuk

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;

21) menyelenggarakan e-government sesuai ketentuan yang berlaku

untuk mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan efisien;

22) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kegiatan sesuai

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan;

II | 8

23) melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan

Sekretariat berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta

upaya pemecahan masalah;


Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk



25) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat secara

berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

26) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara


27) menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah,

laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan

Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan

Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib

pelaporan;

28) mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban

Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan

keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional

kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud

tertib pelaporan;

29) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat sesuai

dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk


30) membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang


II | 9





dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang memiliki tugas melaksanakan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang komunikasi

dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas

tersebut menyelenggarakan fungsi :

1) perencanaan program dan kegiatan Bidang;

2) penyusunan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sesuai

dengan lingkup tugas Bidang;

3) penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;

4) pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sesuai



kegiatan Bidang; dan



Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam

menyelenggarakan fungsinya, melaksanakan uraian tugas:

1) merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;

2) menyusun kebijakan bidang komunikasi dan informatika sesuai

dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan

perumusan;

II | 10

3) menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi sebagai



standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Bidang


tugas;

5) merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi


6) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara


pelaksanaan tugas;


kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman

penyusunan rencana operasional kegiatan;

8) menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman



9) menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang komunikasi dan

informatika sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman

pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penerbitan izin;

10) menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka

meningkatkan keterbukaan informasi publik;

11) menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang

telah ditetapkan;


tugas Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan publik;

II | 11









penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengendalian

operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar

terwujud tertib pelaporan;

16) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai










d. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah bidang komunikasi dan informatika

sub urusan aplikasi informatika.

Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi:


II | 12

2) penyusunan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sesuai



4) pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sesuai






Kepala Bidang Aplikasi Informatika dalam menyelenggarakan

fungsinya, mempunyai uraian tugas:



2) menyusun kebijakan bidang komunikasi dan informatika sesuai


perumusan;






tugas;





pelaksanaan tugas;




II | 13




9) menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang komunikasi dan

informatika sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman

pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penerbitan izin;

10) menyelenggarakan pengelolaan nama domain yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam

rangka meningkatkan penyelenggaraan aplikasi informatika;

11) menyelenggarakan pengelolaan e-goverment dilingkup

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam

rangka meningkatkan penyelenggaraan aplikasi informatika;

12) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

menara telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku dalam

rangka meningkatkan penyelenggaraan menara telekomunikasi;



telah ditetapkan;










II | 14



penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengendalian













e. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang

statistik sub urusan statistik sektoral dan bidang persandian sub urusan

persandian untuk pengamanan informasi.

Bidang Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugasnya,

menyelenggarakan fungsi:


2) penyusunan kebijakan bidang statistik dan bidang persandian

sesuai dengan lingkup tugas Bidang;


4) pelaksanaan kebijakan bidang statistik dan bidang persandian

sesuai dengan lingkup tugas Bidang;



II | 15



Kepala Bidang Statistik dan Persandian dalam menyelenggarakan

fungsinya, mempunyai uraian tugas:



2) menyusun kebijakan bidang statistik dan bidang persandian sesuai


perumusan;






tugas;





pelaksanaan tugas;







9) menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang statistik dan

bidang persandian sesuai dengan lingkup tugas Bidang

berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan

penerbitan izin;

II | 16

10) menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup Daerah sesuai

ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan

penyelenggaraan statistik;

11) menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi

Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka

meningkatkan penyelenggaraan persandian;

12) menyelenggarakan penetapan pola hubungan komunikasi sandi

antar perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam

rangka meningkatkan penyelenggaraan persandian;



telah ditetapkan;












penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengendalian








II | 17






2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia /Pegawai Perangkat Daerah Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Salatiga dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Tahun 2017

No. Jabatan

PNS Golongan

(orang) L P

IV III II I

1 Kepala Dinas

2 Sekretaris 1 1

3 Kepala Bidang Statistik dan

Persandian 1 1

4 Kepala Bidang Informasi dan

Komunikasi Publik 1 1

5 Kepala Bidang Aplikasi Informatika 1 1

6 Kepala Subbagian Perencanaan dan

Keuangan 1 1

7 Kepala Subbagian Umum dan

Kepegawaian 1 1

8 Kepala Seksi Statistik 1 1

9 Kepala Seksi Persandian

10 Kepala Seksi Layanan Data dan

Informasi 1 1

11 Kepala Seksi Jejaring Komunikasi

Publik 1 1

12 Kepala Seksi Infrastruktur 1 1

13 Kepala Seksi Sistem Informasi 1 1

14 Staf 8 6 1 12 3

Jumlah 4 15 6 1 19 7

Jumlah Total 26

II | 18

Tabel 2.2.

Jumlah Non PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Tahun 2017

No. Penempatan L P Jumlah

1 Sekretariat 1 1

2 Bidang Statistik dan Persandian

3 Bidang Informasi dan Komunikasi

Publik 1 1 2

4 Bidang Bidang Aplikasi

Informatika

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2017

No. Tingkat Pendidikan PNS Non PNS Jumlah

L P L P

1 SD Sederajat 1 1

2 SMP Sederajat 1 1

3 SMA Sederajat 4 2 1 7

4 D3 3 3

5 S1 6 3 1 1 11

6 S2 4 2 6

7 S3

II | 19

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2017

No. Golongan L P Jumlah

1 Golongan I 1 0 1

2 Golongan II 5 1 6

3 Golongan III 11 4 15

4 Golongan IV 2 2 4

II | 20

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.5.

Sumber Data Aset

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Baik Rusak

1 Gedung kantor Gedung 1 1

2 Mobil Unit 4 5

3 Sepeda Motor Unit 8

4 Mesin Absensi Unit 1

5 GPS Unit 1

6 Almari besi Buah 4

7 Almari kayu Buah 2

8 Rak Besi Buah 5

9 Filling Kabinet Buah 6

10 Kursi Kerja Staf Buah 13

11 Meja Kerja Buah 33

12 Meja Komputer Buah 1

13 Meja Kursi Tamu Buah 3

14 Meja Kerja Es IV Buah 4

15 Meja Kerja Es III Buah 3

16 AC Unit 2

17 LCD Proyektor Unit 1

18 Komputer Unit 17

19 Netbook Unit 9

20 Laptop Unit 7

21 Printer Unit 5

22 UPS Unit 11

23 Server Unit 7

24 Rack Server Unit 3

25 Mesin Fax Unit 3

26

27

Kondisi Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

Jumlah yang diinginkan

tahun akhir renstra 2022No. Satuan

II | 21

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Kota Salatiga berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika kota Salatiga periode 2010-2015 berdasarkan

indikator yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi dapat dilihat dari Tabel

Review Pencapaian Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Salatiga dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

sebagai berikut:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN TAHUN KE

2011 2012 2013 2014 2015

1 Terlaksananya pelayanan informasi

melalui leafel, radio, web dll tad

tad tad tad tad

2 Tersedianya data bidang komunikasi dan

informasi

tad tad tad tad tad

3 Terbentuknya lembaga informasi

masyarakat

tad tad tad tad tad

4 Tersedianya bengkel TIK tad tad tad tad tad

5

Terlaksananya sosialisasi UU, PP, Permen,

Pergub, Perda dan Perwali Bidang

komunikasi dan informasi kepada

masyarakat

tad tad tad tad tad

6 Terlaksananya Standart dan prosedur

perijinan yang berlaku

tad tad tad tad tad

7 Terciptanya siaran yang sesuai dengan

peraturan KPI Pusat

tad tad tad tad tad

8 Terciptanya penggunaan internet sehat tad tad tad tad tad

9 Tersedianya SDM dan Sarana Prasarana

bidang komunikasi dan informasi

tad tad tad tad tad

10

Tersedianya Dokumen Standart

Operasional Prosedur bidang komunikasi

dan informasi daan dokumentasi manual

prosedur kelompok pemantau isi siaran

tad tad tad tad tad

Keterangan : tad (tidak ada data)

II | 22

II | 23

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

4 8 10 12 14 16 8 10 12 14 16 8 10 12 14 16

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

3 Peningkatan Disiplin Aparatur tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

4Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

5Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan

Media Masa

6Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan

Komunikasi

7 Kerjasama Informasi dengan Mas Media

8Peningkatan Tata Laksana Komunikasi Dan

Informasi

9Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi

Dan Informasi- - - 50 12 - - - 43,299 11,492 0 0 0 0,86 0,96 49,91 43,22

10 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

11 Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral 175.000 180.000 190.000 200.000

12Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan

Informasi

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

tidak ada

data

Rata - Rata

PertumbuhanRealisasi Anggaran pada Tahun Ke -(Rp.000) Rasio Antara Realiasi dan Anggaran Tahun Ke- (Rp.000)Anggaran pada Tahun Ke - (Rp.000)

No Program dan Kegiatan

II | 24

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan yang diampu oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai

faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal

maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya,

sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Analisis terhadap

faktor -faktor dengan mengidentifikasi terhadap tantangan dan peluang terhdap

Renstra Kementrian Komunikasi informatika, Renstra Perangkat Daerah

Propinsi Jawa Tengah dan Renstra Kota Salatiga.

2.4.1 Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Kementerian

Komunikasi dan Informatika

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan

dalam Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika adalah

sebagai berikut :

a. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia.

b. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi

c. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan

jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring)

d. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi

e. Spektrum Frekuensi Radio sebagai Sumber Daya Alam yang

Terbatas

f. Tingginya Tingkat Persaingan Antar Penyelenggara

Telekomunikasi dan Rendahnya Kualitas Layanan

g. Belum Efisiennya Infrastruktur Telekomunikasi Nasional

h. Belum Efisiennya Proses Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

i. Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov

Pemerintah Pusat dan Daerah

II | 25

2. Peluang

Peluang yang dihadapi untuk lima tahun ke depan bagi

Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu :

a. Makin Diminatinya Transaksi Jual Beli melalui Internet

b. Digitalisasi Penyiaran TV Berpotensi Meningkatkan Efisiensi

Penggunaan Spektrum Frekuensi, Infrastruktur Industri

Penyiaran dan Membuka Peluang Usaha Baru

2.4.2 Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi

dan Informatika Propinsi Jawa Tengah

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi lima tahun ke depan untuk Dinas

Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah yaitu :

a. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan

perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik

dari sisi SDM dan dukungan sarana/prasarana;

b. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah,

mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi

serta pertumbuhan perekonomian pedesaan;

2. Peluang

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang adalah

sebagai berikut :

a. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari

Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah;

II | 26

b. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan

komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya

mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan

penyelenggaraan pembangunan.

c. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi

masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan,

termasuk di bidang komunikasi dan informatika.

2.4.3 Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Salatiga

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya kebijakan daerah dalam pedoman

penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik

dan persandian.

b. Masih tumpang tindihnya sebagain tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi publik.

c. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam


dan persandian.

d. Pembagian dan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Salatiga belum sesuai dengan Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang

Komunikasi dan Informatika.

e. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang


dan persandian.

f. Belum tersedianya infrastruktur penunjang pelaksanaan

e-government.

II | 27

g. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya

data dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan.

h. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah terhadap

keamanan informasi daerah.

i. Hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah belum

optimal.

j. Insfrastruktur dalam bidang komunikasi dan informatika yang

tersedia di Kota Salatiga belum dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat akan pemerataan aksesibilitas telekomunikasi.

k. Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal.

l. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi

kemajuan teknologi dan informasi.

m. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan

informasi public.

n. Kesenjangan informasi di masyarakat, sehingga masayarakat

belum mendapatkan informasi yang berimbang tentang

pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Metro.

o. Pesatnya perkembangan TIK.

2. Peluang

a. Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan

komunikasi informasi publik, statistik dan persandian..

b. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk

didayagunakan.

c. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.

d. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.

e. Kesadaran perangkat daerah dan masyarakat terhadap

pemanfaatan TIK untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.

f. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

II | 28

g. Dukungan anggaran dana dari pemerintah.

h. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar

untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru,

inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik,

memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan

menikmati kehidupan dengan pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi.

III| 1

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Salatiga tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagai

tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah melakukan perubahan

nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga mengampu tiga urusan

wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini tentu

saja akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima)

tahun ke depan, yaitu Tahun 2017 – 2022. Dalam rangka menggali isu-isu strategis

yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan,

maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi

dan Informatika.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

berdasarkan fungsi pelayanan masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan

fungsi biudang adalah sebagai berikut :

3.1.a Kesekretariatan

Permasalahan yang dihadapi bidang kesekretariatan adalah :

1) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan

administrasi.

2) Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung

pelayanan administrasi.

III| 2

3) Terbatasnya anggaran dana guna mendukung pelaksanaan

administrasi.

3.1.b Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang

informasi dan komunikasi publik adalah :

1) Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik.

2) Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi

publik.

3) Pembagian tugas dan fungsi masih tumpang tindih antar perangkat

daerah.

4) Belun tersusunya Daftar Informasi Publik.

5) Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan informasi

publik.

6) Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat

Kecamatan dan Kelurahan.

7) Belum terbentuknya Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-

METRA)

3.1.c Bidang Aplikasi Informatika


Aplikasi Informatika adalah :


tugas dan fungsi pemanfaatan dan pengembangan aplikasi

informatika.

2) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi bidang aplikasi informatika.

3) Pembagian tugas dan fungsi masih tumpang tindih antar perangkat

daerah.

III| 3

3.1.d Bidang Statistik dan Persandian


Statistik dan Persandian adalah :


tugas dan fungsi bidang statistik dan persandian.

2) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi bidang statistik dan persandian.

3) Kurangnya pemahaman pegawai dan masyarakat akan arti

pentingnya data.

4) Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi statistik dan persandian.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Walikota Salatiga dan Wakil Walikota Salatiga terpilih periode tahun

2017-2022 memiliki Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”.

Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna yang terkandung

dalam visi tersebut berdasarkan masing-masng frase. Visi Kota Salatiga

memiliki dua frase, yaitu kata HATI BERIMAN dan kata SMART. Kata HATI

BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, INDAH dan

AMAN. Sementara itu kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA

dan BERMARTABAT. Maka penjelasan yang dimaksud pada masing-masing

kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang SMART adalah sebagai berikut :

a. HATI BERIMAN

Secara harfiah “HATI BERIMAN’ megandung arti “Sejiwa dengan Sila I

Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota

Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha

Esa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing”.

“KOTA SALATIGA HATI BERIMAN” mempunyai makna “Terciptanya

suasana dan kondisi kehidupan kota/masyarakat salatiga yang Sehat,

III| 4

Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya adalah

insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut

Agama dan Kepercayaannya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita

bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil –

spiritual”. (Perda Kotamadya Salatiga No.10 Tahun 1993)

b. SEJAHTERA

Mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan dasar,

fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan

lingkungan.

c. MANDIRI

Mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan

masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan,

yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan

potensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhan makna dimaksud,

mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan

mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan antar

pemangku kepentingan.

d. BERMARTABAT

Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat

penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip prinsip tata

pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis,

menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi

terhadap hak asasi manusia.

III| 5

Visi pasangan pimpinan daerah terpilih diatas yang berkaitan dengan

urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum yang merupakan urusan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga adalah visi SEJAHTERA, dimana

urusan Dinas Komunikasi dan Informatika diselenggarakan dalam rangka

pemenuhan layanan publik bidang pemanfaatan teknologi dan informatika serta

pemenuhan kebutuhan data dan informasi masyarakat akan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.

Guna menwujudkan visi tersebut diatas maka dirumuskan Misi adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang

handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga

berencana;

3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah;

4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang

berwawasan lingkungan;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan

permukiman kota;

6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha

Menengah, Kecil dan Mikro;

7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan

memperluas akses lapangan pekerjaan;

8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan

anak; dan

9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan rumusan misi Walikota dan Wakil Walikota Salatiga

terpilih dimaksud dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kota Salatiga Tahun 2017-2022 yang paling berkaitan dengan tugas dan fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah adalah sebagaimana dirumuskan dalam misi yang kesembilan dari misi

III| 6

Kota Salatiga sebagai berikut : “Misi 9 : Meningkatkan kualitas pelayanan

publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good

governance)”.

Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2002 yang ingin

dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan misi tersebut

yang dilaskanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

“Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam

menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan”.

Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah :

a. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada unit-unit

pelayanan publik.

b. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi

informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Konsep good governance, yang menitikberatkan pada bagaimana

membangun hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta

sebagai stakeholder yang berperan penting dalam proses pembangunan daerah

dan pengelolan sektor publik. Melalui konsep good governance ini

pembangunan daerah dan pengelolaan sektor publik dilakukan dengan berbasis

pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat

mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang

diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui

jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah baik pusat dan

daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang

berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan

lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah

untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja

birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik

(good governance).

III| 7

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam

pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat

semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program

yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga

dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa

meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.

Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh

pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai

kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya.

Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah

melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal

sebagai world wide web (www).

Secara lebih mendalam departemen instansi pemerintah dalam

mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi, lebih melihat pada

faktor equity (menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas

pelayanan bagi penggunaan umum). Untuk mencapai target penerapan

teknologi informasi yang efektif perlu diadakan komputerisasi pemerintahan

atau e-government dan sumber daya manusia dan pendidikan. Alasannya

karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila

pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar

memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai.

Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain :

a. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa

harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor,

rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

III| 8

b. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat

umum

Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara

berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling

curiga dan kekesalan dari semua pihak.

c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh

Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk

dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah:

jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat

ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan

sekolah yang pas untuk anaknya.

d. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien

Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-

mail atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya

sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi

antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada

pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta

untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.

Faktor penghambat dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

walikota dan wakil walikota dalam RPJMD Tahun 2017-2022 adalah sebagai

berikut :

III| 9

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran walikota

dan wakil walikota dalam RPJMD Tahun 2017-2022

NO TUJUAN SASARAN FAKTOR PENGHAMBAT

1

Meningkatkan

pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

pemerintah

daerah dalam

menunjang

kualitas

pelayanan

publik dan tata

kelola

pemerintahan

Meningkatnya

kepuasan

masyarakat atas

pelayanan publik

pada unit-unit

pelayanan publik.

1. Belum tersedianya kebijakan

dalam penyelenggaraan sistem

informasi publik

2. Masih rendahnya pemahaman

masyarakat terhadap

kewenangan urusan perangkat

daerah

3. Belum terintegrasinya sistem

informasi masing-masing

perangkat daerah.

Meningkatnya

keterbukaan

informasi publik

dan penerapan

teknologi

informasi dalam

penyelenggaraan

pemerintahan.

1. Rendahnya pemahaman

masyarakat dan perangkat

daerah akan pentingnya data

dan informasi.

2. Belum tersedianya sistem

informasi pengelolaan data dan

informasi

3. Belum optimalnya sarana dan

prasarana pendukung

penyelenggaraan sistem

informasi.

4. Rendahnya kualitas dan

kuantitas SDM pemerintahan

dalam bidang teknologi dan

informatika.

5. Rendahnya pemahaman

perangkat daerah terhadap

keterbukaan data dan

informasi

III| 10

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus

pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian

Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah

Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata

dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan

Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

a. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;

b. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien

dan aman;

c. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;

d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;

e. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;

f. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan

publik;dan

g. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus

pembangunan pemerintah Indonesia.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika,

sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi

dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah

sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan

pemerataan pembangunan

b. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang

merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan

c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien,

berdaya saing, dan aman

III| 11

d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan

tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas,

bersih, efektif, dan efisien

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan

Informatika diatas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Salatiga memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

Pencapaian Sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kementerian Komunikasi Dan

Informatika

Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran

yang Dihadapi Diskominfosp

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya

kualitas layanan komunikasi dan informatika

untuk mendukung fokus pembangunan

pemerintah sebagai wujud kehadiran negara

dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan

pembangunan

2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet

dan penyiaran digital yang merata dan

terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, pendidikan, sosial, budaya,

pertahanan, dan keamanan

3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan

Informatika yang efisien, berdaya saing, dan

aman

4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental,

reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian

Komunikasi dan Informatika yang berintegritas,

bersih, efektif, dan efisien.

• Keterbatasan lokasi untuk informasi kota

• Banyaknya perangkat IT baik software

maupun hardware yang belum

terintegrasi sehingga pencarian

/sinkronisasi data menjadi sulit

• Belum terhubungnya Perangkat Daerah

diluar kantor sekretariat daerah secara

online

• Masih banyak SDM yang belum

mempunya kompetensi di bidang IT.

III| 12

3.4 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dituntut

untuk mampu menjawab Visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018, melalui

penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi,

dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah pada periode 2013-2018 selain dijiwai oleh

harapan terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera, tentunya juga

dilandasi oleh ‘Isu Strategis’ sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis

yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya

manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah serta upaya

peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan pelayanan

Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat. Untuk itu, Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menetapkan Visi 2013-2018 sebagai

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu: “MENUJU

PELAYANAN KOMINFO YANG AMANAH, BERDAYA GUNA,

BERHASIL GUNA DAN BERKELANJUTAN”

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-

upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk itu, upaya

dalam mendukung pelaksanaan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah

2013-2018, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

menetapkan Misi 2013-2018 sebagai berikut:

a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur

menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang

berorientasi pada pelayanan publik. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran

yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

III| 13

1) Mewujudkan Struktur Kelembagaan yang efektif dan efisien sesuai

tugas pokok dan fungsi

2) Mewujudkan Sarana Prasarana yang Menunjang kinerja

3) Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki Kompetensi sesuai

bidangnya.

b. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang handal,

terjangkau, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan misi tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah

meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan

informasi.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah

kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan

pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu

dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek

penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap

pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu. Tujuan

penataan ruang Kota Salatiga adalah mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat

pendidikan dan olahraga di kawasan Kendal–Ungaran–Semarang–Salatiga–

Purwodadi (KEDUNGSAPUR) yang berkelanjutan didukung sektor

perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Terbentuknya struktur

ruang dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi kawasan lindung dan

mengoptimalkan fungsi kawasan budidaya.

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 tahun 2011 meliputi :

a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya, meliputi :

1) menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;

2) mengembangkan pusat perdagangan berskala regional;

III| 14

3) mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, akademi,

dan perguruan tinggi hingga ke skala pelayanan regional;

4) mengembangkan pusat kegiatan olah raga;

5) mengembangkan kegiatan wisata budaya, wisata alam dan wisata

buatan; dan

6) mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.

b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana

umum, meliputi :

1) mengembangkan prasarana telekomunikasi nirkabel berupa tower

BTS bersama;

2) mengembangkan prasarana listrik dengan sumber energi alternatif;

3) meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan air baku; dan

4) meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan distribusi air.

c. pengembangan sistem jaringan transportasi jalan yang memperlancar

pergerakan antarpusat kegiatan, meliputi :

1) mengembangkan jaringan jalan lingkar;

2) menata fungsi jaringan jalan; dan

3) mengembangkan terminal tipe A, tipe C, dan terminal angkutan kota

(angkota)

Kebijakan pengembangan pola ruang dalam Peraturan Daerah Kota

Salatiga tentang RTRW meliputi :

a. peningkatan fungsi kawasan lindung;

b. penyediaan RTH kota yang proporsional;

c. perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan efisien;

dan

d. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

III| 15

Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang RTRW meliputi :

a. pengembangan kawasan strategis sosial budaya;

b. pengembangan kawasan strategis ekonomi.

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok

dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki permasalahan sebagai

berikut :

a. Trend penggunaan perubahan lahan, dari lahan pertanian menjadi lahan

perumahan dan lahan industri sudah sangat berpengaruh di Kota Salatiga,

sehingga perlu adanya kajian kembali terhadap pemanfaatan ruang di Kota

Salatiga.

b. Kota Salatiga sebagai kota yang strategis sebagai jalur “JOGLO SEMAR”

dan pengembangan jalur “KEDUNGSAPUR” akan berpengaruh terhadap

kawasan stategi sosial budaya dan kawasan strategi ekonomi. Hal ini tentu

akan mempengaruhi pemanfaatan ruang yang ada.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat

Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kementerian

Komunikasi dan Informatika; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat

Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, dirumuskan

isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Salatiga.

Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Salatiga untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun 2017-2022

diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi

permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian

diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian,

dihasilkan daftar isu strategis sebagai berikut :

a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi,

statistik dan teknologi informatika.

III| 16

b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian, statistik dan komunikasi

informasi publik.

d. Belum optimalnya pelayanan e-Goverment.

e. Belum optimalnya penyediaan dan pengeloaan data statistik sektoral

dalam mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan

pembangunan.

f. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data / informasi

pemerintah daerah belum layak / belum optimal.

g. Belum optimalnya kinerja pelayanan komunikasi dan informasi

h. Belum optimalnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi

dalam komunikasi Perangkat Daerah.

i. Kurangnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat akan arti

pentingnya data serta pengamanan data dan informasi.

IV | 1

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan

misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu

kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna

memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi, Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Salatiga menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Pemenuhan kebutuhan pendukung pelayanan untuk meningkatkan kinerja

perangkat daerah.

Sasaran 1 :

a. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pelayanan.

b. Terpenuhinya administrasi perkantoran.

c. Meningkatnya disiplin Aparatur Sipil negara (ASN)

d. Terpenuhinya SDM sesuai dengan kualiats dan kuantitas yang dibutuhkan.

Tujuan 2 :

Penyediaan kebijakan bidang komunikasi informasi, bidang statistik, bidang

persandian dan bidang tata kelola e-goverment.

Sasaran 2 :

Tersedianya kebijakan bidang komunikasi informasi, bidang statistik, bidang

persandian dan bidang tata kelola e-goverment.

IV | 2

Tujuan 3 :

Peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi.

Sasaran 3 :

a. Terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di Kota Salatiga.

b. Terbentuknya FK-METRA (Forum Komunikasi Media Tradisional) di

Kota Salatiga.

c. Terbangunya Website Kelurahan/Kecamatan dan Perangkat Daerah.

Tujuan 4 :

Peningkatan pelayanan e-goverment.

Sasaran 4 :

Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan e-goverment.

Tujuan 5 :

Penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral.

Sasaran 5 :

a. Tersedianya data statistik sektoral

b. Terbangunnya Single Data System (Sistem Sastu Data)

Tujuan 6 :

Peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Sasaran 6 :

a. Terjaminnya keamanan data / informasi daerah.

b. Terpenuhinya sarana dan prasarana penyelenggaraan persandian untuk

keamanan data / informasi.

Tujuan 7 :

Peningkatan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Sasaran 7 :

Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam

hubungan komunikasi.

IV | 3

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan

Kondisi

Awal Target Kinerja Sasaran

Target

Akhir

Renstra Tahun 0 Tahun

ke-1

Tahun

ke-2

Tahun

ke-3

Tahun

ke-4

Tahun

ke-5

Tahun

ke 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Pemenuhan kebutuhan

pendukung

pelayanan untuk

meningkatkan kinerja perangkat

daerah.

Terpenuhinya sarana dan

prasarana untuk menunjang kinerja pelayanan

Cakupan ketersediaan sarana prasarana

% 0 100 100 100 100 100 100 100

Terpenuhinya Administrasi

Perkantoran

Cakupan Pelayanan

Administrasi Perkantoran % 100 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya Disiplin ASN Prosentase ASN yang

meningkat kinerjanya % 100 100 100 100 100 100 100 100

Terpenuhinya SDM sesuai

dengan kualitas dan kuantitas

yang dibutuhkan

Cakupan ketersediaan SDM % 5 30 50 60 70 80 90 90

Jumlah SDM orang 5 24 4 3 20 3 0 59

2

Penyediaan

kebijakan dibidang Komunikasi

Informasi, Statistik,

Persandian dan Tata

kelola e-goverment

Tersedianyakebijakan dibidang Komunikasi


Persandian dan Tata kelola

e-goverment

jumlah Perda/Perwali terkait dengan Komunikasi dan

Informatika

dokumen 0 0 1 4 4 4 4 4

jumlah Perda/Perwali terkait

dengan Statistik dan Persandian dokumen 0 0 1 2 2 2 2 2

Jumlah Perda / Perwali terkait

dengan tata kelola e-goverment dokumen 0 0 0 1 1 1 1 1

jumlah SOP dokumen 1 4 12 12 12 14 17 17

IV | 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3

Peningkatan kinerja

pelayanan

komunikasi dan

informasi

terbentuknya KIM

(Kelompok Informasi

Masyarakat) di kota Salatiga

Prosentase kecamatan yang terbentuk KIM

% 0 0 1 1 1 1 0 4

Prosentase kelurahan yang

terbentuk KIM % 0 0 4 6 6 7 0 23

terbentuknya FK-METRA di

tingkat kota

Jumlah FK-METRA di tingkat

kota Forum 0 0 1 1 1 1 1 1

Terbangunnya website di

SKPD dan Kelurahan

Prosentase terbangunnya

website SKPD % 100 100 100 100 100 100 100 100

Prosentase terbangunnya website kelurahan

% 0 9 9 100 100 100 100 100

4

Peningkatan

pelayanan e-goverment

terselenggaranya pelayanan

e-goverment sesuai dengan regulasi

Jumlah layanan e-government

yang sesuai dengan regulasi % 20 30 40 50 60 70 80 80

5

penyediaan dan

pengeloaan data

statistik sektoral

Tersedianya statistik sektoral

Tersedianya sistem pengelolaan

data statistik kegiatan 0 1 1 1 1 1 1 1

Prosentase ketersediaan data

statistik % 15 15 50 60 70 80 100 100

Terbangunya Single Data

System (Sistem Satu Data)

Prosentase terbangunnya Single

Data System % 0 0 30 50 70 80 100 100

IV | 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6

Peningkatan

Penyelenggaraan persandian untuk

pengamanan

informasi daerah

terjaminnya keamanan

data/informasi daerah

Prosentase perangkat daerah

yang menggunakan sandi kriteria

tidak

layak

tidak

layak layak layak baik baik baik baik

Terpenuhinya sarana dan prasarana penyelenggaraan

persandian untuk keamanan


Prosentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana

keamanan informasi

% 10 10 20 40 60 80 100 100

7

Meningkatkan pola hubungan

komunkasi sandi

antar perangkat daerah

Meningkatnya jumlah

perangkat daerah yang

menggunakan sandi dalam

komunikasi

Prosentase Perangkat daerah

yang telah menggunakan sandi

dalam komunkasi Perangkat

Daerah

% 0 0 20 40 60 80 100 100

V| 1

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah

sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pendukung pelayanan melalui pengadaan

dan pemeliharaan.

2. Peningkatan pelayanan melalui pemenuhan administrasi

perkantoran.

3. Peningkatan disiplin aparatur melalui pengadaan seragam.

4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui diklat,

bintek dan workshop.

5. Melalui penambahan SDM ASN dan Tenaga Harian Lepas.

6. Peningkatan efektifitas kinerja dan tertib administrasi melalui

penyediaan regulasi kebijakan dan penyusunan SOP.

7. Penyebaran informasi dengan melibatkan peran serta masyarakat

melalui pembentukan KIM dan FK-METRA.

8. Penyebarluasan informasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat

melalui media elektronik.

9. Terlaksananya 10 layanan e-goverment sesuai standart layanan

e-goverment.

10. Peningkatan kinerja statistik melalui penyediaan sistem satu data

11. Penyediaan alat persandian, assistensi dan penyelenggaraan

assesment keamanan informasi kota Salatiga.

12. Peningkatan tata kelola hubungan antar SKPD melalui koordinasi

dan penetapan kebijakan.

V| 2

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah

sebagai berikut

1. Pembangunan gedung baru.

2. Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.

3. Peningkatan kinerja ASN.

4. Peningkatan kapasitas SDM bidang Pranata Komputer, Sandiman

dan Statistik.

5. Penambahan SDM dengan Prioritas kualifikasi di bidang Pranata

Komputer, Persandian dan Statistik.

6. Peningkatan kinerja ASN dengan prioritas pada penyediaan regulasi

kebijakan.

7. Peningkatan peran serta msyarakat dengan prioritas pembentukan

KIM ditingkat kelurahan dan pembentukan FK-METRA di tingkat

kota.

8. Penyebarluasan informasi melalui optimalisasi web.

9. Peyediaan 10 layanan e-goverment secara bertahap dengan sekala

prioritas pada layanan penyediaan internet SKPD, penyediaan

jaringan antar SKPD, layanan pembuatan aplikasi dan fasilitas

internet ruang publik.

10. Optimalisasi integrasi data antar SKPD.

11. Peningkatan nilai indeks kemanan informasi.

12. Optimalisasi pemahaman dan penyamaan persepsi antar SKPD

terkait kemanan informasi.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat

Daerah tercantum pada Tabel 5.1 berikut ini

V| 3

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022

VISI

Salatiga HATI BERIMAN yang SMART

MISI

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang

baik (good governance)

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 2 3 4

Pemenuhan

kebutuhan

pendukung

pelayanan untuk

meningkatkan

kinerja perangkat

daerah.

Terpenuhinya sarana

dan prasarana untuk

menunjang kinerja

pelayanan

Pemenuhan kebutuhan

pendukung pelayanan

melalui pengadaan dan

pemeliharaan

Pembangunan gedung

baru

Terpenuhinya

Administrasi

Perkantoran

Peningkatan pelayanan

melalui pemenuhan

administrasi perkantoran

Pemenuhan kebutuhan


Meningkatnya Disiplin

ASN

peningkatan disiplin

aparatur melalui

pengadaan seragam

peningkatan kinerja

ASN

Terpenuhinya SDM

sesuai dengan kualitas

dan kuantitas yang

dibutuhkan

Meningkatkan kapasitas

dan kompetensi SDM

melalui diklat, bintek

dan workshop

Peningkatan kapasitas

SDM bidang Pranata

Komputer, Sandiman

dan Statistik

Melalui penambahan

SDM ASN dan Tenaga

Harian Lepas

Penambahan SDM

dengan Prioritas

kualifikasi di bidang

Pranata Komputer,

Persandian dan Statistik

V| 4

1 2 3 4

Penyediaan

kebijakan

dibidang

Komunikasi

Informasi,

Statistik,

Persandian dan

Tata kelola

e-goverment

Tersedianyakebijakan

dibidang Komunikasi


Persandian dan Tata

kelola e-goverment

peningkatan efektifitas

kinerja dan tertib

administrasi melalui

penyediaan regulasi

kebijakan dan

penyusunan SOP

peningkatan kinerja

ASN dengan prioritas

pada penyediaan

regulasi kebijakan

Peningkatan

kinerja pelayanan

komunikasi dan

informasi

terbentuknya KIM

(Kelompok Informasi

Masyarakat) di kota

Salatiga

Penyebaran informasi

dengan melibatkan

peran serta masyarakat

melalui pembentukan

KIM dan FK-METRA

Peningkatan peran serta

msyarakat dengan

prioritas pembentukan

KIM ditingkat kelurahan

dan pembentukan FK-

METRA di tingkat kota

terbentuknya FK-

METRA di tingkat

kota

Terbangunnya website

di SKPD dan

Kelurahan

Penyebarluasan

informasi pelayanan

pemerintah kepada

masyarakat melalui

media elektronik

penyebarluasan

informasi melalui

optimalisasi web

Peningkatan

pelayanan

e-goverment

terselenggaranya

pelayanan

e-goverment sesuai

dengan regulasi

terlaksananya 10

layanan e-goverment

sesuai standart layanan

e-goverment

peyediaan 10 layanan

e-goverment secara

bertahap dengan sekala

prioritas pada layanan

penyediaan internet

SKPD, penyediaan

jaringan antar SKPD,

layanan pembuatan

aplikasi dan fasilitas

internet ruang publik

V| 5

1 2 3 4

penyediaan dan

pengeloaan data

statistik sektoral

Tersedianya statistik

sektoral peningkatan kinerja

statistik melalui

penyediaan sistem satu

data

optimalisasi integrasi

data antar SKPD Terbangunya Single

Data System (Sistem

Satu Data)

Peningkatan

Penyelenggaraan

persandian untuk

pengamanan

informasi daerah

terjaminnya keamanan

data/informasi daerah penyediaan alat

persandian, assistensi

dan penyelenggaraan

assesment keamanan

informasi kota Salatiga

peningkatan nilai indeks

kemanan informasi

Terpenuhinya sarana

dan prasarana

penyelenggaraan

persandian untuk

keamanan


Meningkatkan

pola hubungan

komunkasi sandi

antar perangkat

daerah

Meningkatnya jumlah

perangkat daerah yang

menggunakan sandi

dalam komunikasi

peningkatan tata kelola

hubungan antar SKPD

melalui koordinasi dan

penetapan kebijakan

optimalisasi pemahaman

dan penyamaan persepsi

antar SKPD terkait

kemanan informasi

VI| 1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

INDIKATIF

Dengan mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Salatiga, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk

program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep

pembangunan dalam periode 2017-2022.

6.1. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Tahun 2017-2022

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kota

Salatiga Tahun 2017-2022, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan

program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga adalah

peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan di bidang

Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian.

Selanjutnya kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi

dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga, dalam Rencana

Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2017-2022

akan direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

VI| 2

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Kota Salatiga Tahun 2017-2022

2017 targetRp

(000)target

Rp

(000)target

Rp

(000)target

Rp

(000)target

Rp

(000)

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

Terpenuhinya

sarana prasarana

Cakupan

ketersediaan

sarana prasarana

PROGRAM :

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Outcome

Terlaksannya pelayanan


Dinas

Komunikasi dan

Informatika

KEGIATAN : Output :

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya materai lembar 190 190 2,060 190 2,060 190 2,060 190 2,060 190 2,060

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan

Listrik

Terbayarnya rekening

listrik, air dan telepon

bulan - - - - - - - - - - -

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terbayarnya pajak

kendaraan

dinas/operasional

unit 9 15 16,000 15 17,600 15 19,360 15 21,296 15 23,426

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya alat tulis

kantor

jenis 77 77 50,000 77 55,000 77 60,500 77 66,550 77 73,205

Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan fotocopy

lembar 5,200 6,000 15,000 6,000 16,500 6,000 18,500 6,000 19,965 6,000 21,962

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Terlaksananya

pengadaan komponen

instalasi listrik

jenis 6 6 6,000 10 6,600 10 7,260 10 7,986 10 8,785

Kondisi

Awal

Perangkat

Daerah

Penanggung-

jawab

2018 2019 20120 2021 2022Satuan

Pemenuhan

kebutuhan

pendukung

pelayanan untuk

meningkatkan

kinerja perangkat

daerah.

Tujuan SasaranIndikator

SasaranProgram dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

VI| 3

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Tersedianya peralatan

rumah tangga

jenis 27 27 10,000 27 11,000 27 12,100 27 13,310 27 14,641

Penyediaan Bahan

Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

Tesedianya bahan

bacaan

bln 9 12 1,440 12 1,584 12 1,742 12 1,917 12 2,108

Penyediaan bahan

logistik kantor

Terbelinya bahan logistik

kantor

jenis - 2 1,000 2 1,100 2 1,210 2 1,331 2 1,464

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Tersedianya jamuan

makan minum tamu dan

rapat

dos 200 100 3,000 200 5,000 200 5,500 200 6,050 200 6,655

Rapat-Rapat Koordinasi

Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daera

bln 12 12 100,000 12 150,000 12 165,000 12 181,500 12 199,650

Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis dan

Keamanan

Terbayarnya honor

pegawai

orang 3 3 33,000 10 120,100 10 132,100 10 145,300 10 159,820

Penyediaan jasa jaminan

kesehatan non PNS

Terbayarnya Jasa

Jaminan Kesehatan Non

PNS

orang - 3 918 10 36,720 10 40,392 10 44,431 10 48,874

PROGRAM :

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

OUTCOME :

Terwujudnya sarana dan

prasarana aparatur

KEGIATAN : OUTPUT :

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya

perlengkapan gedung

kantor

unit - - - 100,000 110,000 121,000 133,100

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Terlaksananya

pengadaan peralatan

gedung kantor

jenis 10 10 305,000 10 335,500 10 369,050 10 405,955 10 446,551

VI| 4

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

Pengadaan Mebeleur Terlaksananya

pengadaan mebeleur

jenis 9 - - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 131,100

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

terpeliharanya gedung

kantor

gedung 1 1 100,000 - - - - - - - -

Pemeliharaan

Rutin/Berkala kendaraan

Dinas Operasional

Terpenuhinya kebutuhan

perawatan kendaraan

dinas

unit 5 5 100,000 5 110,000 5 121,000 5 1,331,000 5 146,410

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor

jenis - 4 8,000 10 8,800 10 9,680 10 10,648 10 15,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor

unit - 11 35,000 21 100,000 21 110,000 21 121,000 21 131,100

PROGRAM :

PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

KEGIATAN :

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Terlaksannya pengadaan

pakaian dinas dan

kelengkapannya

stel 30 - - 36 20,000 - - 59 45,000 - -

PROGRAM :

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

KEGIATAN :

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tersedianya data capaian

kinerja, keuangan dan

kepegawai

dokumen 15 7 13,000 7 14,100 7 15,730 7 17,303 7 19,033

VI| 5

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

PROGRAM :

PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN

MEDIA MASA

KEGIATAN :

Terselenggaranya

Publikasi Informasi

% 100 - - - - - - - - 12 -

Terlaksananya

pembinaan dan

pengembangan FK-Metra

kali - 6 140,000 6 154,000 6 169,400 6 186,340 6 204,974

Pembinaan dan

pengembangan

sumberdaya komunikasi

dan informasi

Terselenggaranya

publikasi informasi

pemerintah daerah

% - 100 90,000 100 180,000 100 198,000 100 217,800 100 239,580

Pengadaan alat studi Terbangunannya

infrastruktur jaringan

komunikasi data

kegiatan - - - - - - - - - - -

Perencanaan dan

pengembangan

kebijakan komunikasi

dan informasi

Terwujudnya perda /

perwali bidang

komunikasi informasi,

statistik, persandian dan

tata kelola e-geverment

kegiatan - 1 25,000 3 100,000 2 75,000 2 82,500 2 90,750

Pengkajian dan

pengembangan sistem

informasi

Terselenggaranya

Pengembangan sistem

informasi dan aplikasi yg

mendukung

e-goverment

Aplikasi - 3 87,000 - - - - - - - -

Penyediaan jasa akses

internet

Terselengaranya

komunikasi data

bulan 12 12 1,470,000 12 1,617,000 12 1,778,700 12 1,956,570 12 2,152,227

Pengembangan sarana

dan prasarana

telekomunikasi dan

persandian

Terbangunannya

jaringan telekomunikasi

dan persandiaan yang

berkualitas

paket - 1 54,000 - - - - - - - -

Meningkatkan

kinerja

pelayanan

komunikasi dan

informasi

Terbangunnya

website di SKPD

dan Kelurahan

Prosentase

terbangunnya

website SKPD

dan Kelurahan

Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan

Informasi

VI| 6

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

PROGRAM

PENGKAJIAN DAN

PENELITIAN BIDANG

INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

KEGIATAN :

Pembinaan, pengawasan

dan Pengendalian

bidang komunikasi dan

informatika

OUTPUT :

Terlaksananya pendataan

menara telekomunikasi

kelurahan 23

PROGRAM

KERJASAMA

INFORMASI DENGAN

MAS MEDIA

235,000 2,380,000 420,000 3,010,000 555,000

Terlaksananya papan

informasi : KOTA

SALATIGA :

paket 1

Terlaksananya

pengadaan Baliho Papan

Informasi

unit 2

Terlaksananya studi

kelayakan lokasi

pemasangan Vidiotron

paket 1

Terlaksananya

pembangunan Videotron

- 1 unit 2,000,000 1 unit 2,500,000

Penyebaran luasan

informasi melalui baliho

dan Videotron

kali

(konten

baliho

dan

konten

videotron)

- 6 kali

konten

baliho

60,000 12 kali

konten

baliho dan

3 kali

konten

videotron

180,000 12 kali

konten

baliho dan 4

kali konten

videotron

200,000 12 kali

konten

baliho dan

7 kali

konten

videotron

260,000 12 kali

konten

baliho dan 8

kali konten

videotron

280,000

Terlaksananya Forum

PPID

bulan 10 175,000 10 200,000 10 220,000 10 250,000 10 275,000

KEGIATAN :

Penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan

pemerintah daerah

VI| 7

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

95,000 150,000 170,000 190,000 210,000

Telaksananya sosialisasi

UU ITE,UU Pornografi,

UU Narkoba dan UU

Perlindungan anak

peserta - 200 200 200 200 200

Sosialisasi tingkat RW peserta - 250 250 250 250 250

Sosialisasi E-Commerce peserta - 150 150 150 150 150

Roadshow ke

SMA/SMK/MA

talkshow isu faktual

SMA/SMK/

MA

- 10 10 10 10

PROGRAM

PENINGKATAN TATA

LAKSANA

KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

KEGIATAN : OUTPUT :

Penyediaan dan

pendayagunaan

tehnologi informasi dan

komunikasi

Tersedianya aplikasi

pengumpulan DIP,

aplikasi pelayanan

informasi dan aplikasi

jendela informasi daerah

aplikasi - 3 75,000 3 85,000 3 95,000 3 105,000 3 115,000

70,000 200,000 220,000 242,000 266,200

Terlaksananya Forum

PPID dan PPID Pembantu

kali 3 1 - - -

Terlaksananya Forum

Pranata Komputer Kota

Salatiga

kali 3 6 6 - 6 - 6 -

Terlaksananya

Workshop KIM

kali 1 6 6 - 6 - 6 -

Terlaksananya

Workshop Relawan TIK

kali - 2 2 2 2

Penyebarluasan

informasi yg bersifat

penyuluhan bagi

masyarakat

Pengelolaan lembaga

informasi masyarakat

VI| 8

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

2,500,000 170,000 190,000 210,000 3,070,000

Terbangunnya desk

layanan informasi daerah

bulan 1 12 60,000 12 70,000 12 80,000 12 90,000

sistem penyediaan

layanan informasi melalui

pembangunan pusat

informasi

1 1 unit

command

centre

2,500,000 12 bulan 100,000 12 bulan 110,000 12 bulan 120,000

Meningkatkan

pelayanan e-

goverment

terselenggaranya

pelayanan e-

goverment

sesuai dengan

regulasi

Jumlah layanan e-

government

yang sesuai

dengan regulasi

PROGRAM :

FASILITASI

PENINGKATAN SDM

BIDANG

KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

155,000 60,000 66,000

KEGIATAN : OUTPUT :

Pelatihan SDM dalam

bidang komunikasi dan

informasi

Terlaksananya pelatihan

internet sehat dan aman

pada anak usia dini

oarng 400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Telaksananya sosialisasi

UU ITE,UU Pornografi,

UU Narkoba dan UU

Perlindungan anak

orang 200

Terlaksananya sosialisasi

Rencana Induk e-

Goverment

SKPD 33

Pelatihan TIK untuk Guru orang - 30 30 30 30 30

Terlaksananya pelatihan

teknis prakom

orang - 86 86 86 86 86

Pengembangan SDM

TIK

Terlaksananya

assesment, pelatihan,

pendidikan dan sertifikasi

bagi SDM

orang - - - 50 75,000 50 100,000 75 150,000 75 150,000

Penyediaan dan

pengelolaan informasi

daerah

VI| 9

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

PROGRAM

OPTIMALISASI

PEMANFAATAN

TEKNOLOGI

INFORMASI

7,060,000 5,490,000 5,540,000 5,590,000

KEGIATAN :

Penyelenggaraan

layanan nama domain

Tersedianya software

pendukung nama domain

unit - 3 50,000 3 60,000 3 70,000 3 80,000

3,400,000 2,600,000 2,610,000 2,620,000

Tersedianya layanan data

center pemerintah kota

kegiatan - 0 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000

Tersedianya layanan

infrastruktur dasar TIK

pemerintah kota salatiga

kegiatan - 1 900,000 1 100,000 1 110,000 1 120,000

Pemeliharaan

infrastruktur TIK

Terpeliharanya

infrastruktur TIK

kegiatan - 1 100,000 1 110,000 1 120,000 1 130,000

Pengembangan dan

pengelolaan aplikasi

Tersedianya aplikasi e-

Government Pemkot

Salatiga

aplikasi - 5 110,000 5 120,000 5 130,000 15 140,000

penyediaan dan

pengeloaan data

statistik sektoral

Tersedianya

statistik sektoral

Tersedianya

sistem

pengelolaan data

statistik

PROGRAM :

PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI

STATISTIK

SEKTORAL

Outcome :

Terwujudnya

pengembangan data /

informasi statistik

sektoral

KEGIATAN :

Penyusunan dan

pengumpulan

data/informasi

kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

Output :

1. Buku data

pembangunan

2. Aplikasi Single Data

System

3. Forum Data

4. Sosialisasi SDS

kegiatan 4 -

Pengadaan infrastruktur

data center, DRC dan

TIK Pemkot

VI| 10

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

Penyusunan dan

pengumpulan

data/informasi

kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

Output :

1. Buku data

pembangunan

2. Pengembangan

Aplikasi Single Data

System

3. Forum Data

4. Sosialisasi SDS

kegiatan - 1 190,000

Output :

1. Buku data

pembangunan

2. Pengembangan

Aplikasi Single Data

System

3. Forum Data

4. Sosialisasi SDS

kegiatan - - - 1 250,000 1 250,000 1 275,000 1 300,000

PROGRAM :

PENYELENGGARAAN

PERSANDIAN UNTUK

PENGAMANAN

INFORMASI

OUTCOME :

Terjaminnya keamanan

data / informasi daerah

625,013 462,515 452,767

KEGIATAN : OUTPUT :

Pengembangan sarana

dan prasarana

telekomunikasi dan

persandian

Terbangunnya jaringan

telekomunikasi dan

persandian yang

berkualitas

paket - 1 200,000

Penyediaan,

pemeliharaan dan

pengelolaan sarana dan

prasarana operasional

persandian

Tersedianya dan

terpilharanya sarana dan

prasarana operasional

persandian

paket - 1 100,000 1 110,000 1 120,000

Analisis dan identifikasi

tata kelola dan pola

hubungan komunikasi

sandi pemerintah daerah

Tersusunnya pedoman

tata kelola dan pola

hubungan komunikasi

sandi pemerintah daerah

paket - 1 50,000 1 50,000

Asistensi

penyelenggaraan

pengamanan informasi

dan tingkat kerahasiaan

informasi berklasifikasi

Terselenggaranya


dan pengklasifikasian

informasi

paket - 1 75,000 1 82,500 1 90,750

VI| 11

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

Pengelolaan informasi

yang terklasifikasi dan

informasi yang

dikecualikan

Terkelolanya informasi

yang terklasifikasi dan

informasi yang

dikecualikan

paket - 1 75,000 1 82,500 1 90,750

Penyediaan aplikasi

penyelenggaraan

persandian untuk


Tersedianya aplikasi

penyelenggaraan

persandian untuk


paket - 1 75,000 1 82,500 1 90,750

Koordinasi dan

konsultasi

penyelenggaraan

persandian untuk

pengaman informasi

Terselenggranya forum

komunikasi

penyelenggaraan

persandian untuk

pengaman informasi

paket - 1 50,000 1 55,000 1 60,500

VII| 1

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran

kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau

tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai

dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun

sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran

mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode

masa jabatan. Hal ini ditujukkan dengan akumulasi pencapaian indikator

Outcome progam pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang

bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada

akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Salatiga dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

VII| 2

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

(skor)Skor 15 50 70 80 90 100 100

2 Skor PeGi (Pemeringkatan E-Goverment) Skor 26 53 72 82 91 100 100

3Persentase ketersedian data statistik

sektoral% 10 70 80 90 100 100 100

4 Tingkat pengamanan informasi daerah kriteriaTidak

layakLayak Layak Baik Baik Baik Baik

5Cakupan pola hubungan komunikasi sandi

antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota.% 0 20 40 60 80 100 100

NO Indikator SatuanTarget Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

periode

RPJMD

VIII| 1

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Rencana Strategis 2017 – 2022 merupakan penjabaran dari visi dan misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga yang dalam penyusunannya telah

memperhatikan aspek normative seperti yang telah diatur dalam peraturan

perundangan. Penyusunan Rencana Strategis 2017 – 2022 dimaksudkan untuk

memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan

sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi,

informatika, Statisstik dan Persandian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan.

Dalam penyusunan program ini mengacu pada sejumlah program yang

secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-

2022, RPJP Kota Salatiga, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi

Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta produk-

produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum. Dokumen renstra

ini secara normative telah diupayakan untuk mendukung program-program visi

dan misi Walikota Kota Salatiga yang telah ditetapkan untuk memberikan arah

sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya rencana

strategis 2017-2022 akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di

bidang komunikasi dan informatika serta dalam implementasinya harus

memperhatikan kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan, dengan

demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 6 tahun kedepan.

2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang

bersumber dari APBD maupun APBN.

VIII| 2

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2017 - 2022

disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di

sektor komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian serta untuk menjadi arah

dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika bagi

seluruh unit kerja dan stakeholder sektor komunikasi Informatika, Statistik dan

Persandian. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Salatiga secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun

2017-2022 dengan sebaik-baiknya.

2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga dijabarkan

kedalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Tahun 2017 – 2022 dan menjadi acuan bagi Sekretariat, Bidang Bidang dan

Rencana Kerja Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

3. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga perlu

dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil

program serta kegiatan renstra, diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah

daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2017-2022 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2016-2021 khususnya sektor komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga dapat dilakukan perubahan

apababila ada perubahan kebijakan ditingkat nasional dan daerah.

dinas komunikasi dan informatika kota ......sistematika penulisan rencana strategi dinas komunikasi...

Documents