dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANYUASIN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 9 Sekojo

Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan

Telpon/Faksmile : 0711 – 7690027 Kode Pos 30753

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan

hidayah- Nya jualah Penyusunan Buku Profil OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan Baik.

Buku Profil OPD ini merupakan Bentuk Kinerja dari Dinas Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang mana setiap isinya berisi

mengenai Dasar dasar Hukum, Struktur Organisasi dan Syarat-syarat Pembuatan Dokumen

Administrasi Kependudukan.

Akhirnya kami berharap buku Profil OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak

untuk mendukung pelaksanaan Program yang terdapat di Kegiatan lainnya. Selanjutnya

semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran serta petunjuk pselama proses

penyusunan Profil OPD ini disampaikan terima kasih semoga Allah SWT senantiasa

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita.. Amin.

Pangkalan Balai, 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUASIN,

dto.

SAUKANI, SE.,MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640312 199312 1 001.

PROFIL DISDUKCAPIL TAHUN 2019 1

PROFIL OPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUASIN

TAHUN 2019

Disusun Oleh :

Sub Bagian Perencanaan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No.09 Sekojo Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan


TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

SAUKANI, SE., MM

REDAKTUR

SULTAN ALRASYID, S.Ip

EDITOR

1. INDAH PUJI KARTINI, SH, M.Si

2. LISMANIAR, S.Ag, M.M

WEB ADMIN

1. SURYA ADI SAPUTRA

2. CEPI SETIAJI, S.Sos

3. ANA SUSANTI

PEMBUAT ARTIKEL

1. MERSI, S.Sos

2. RISPRIYANTI, SE


1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin sebagaimana telah diubah ketiga kali denga Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2012, sebagai Dinas Daerah yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan

urusan peerintahan dibidang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

dibawah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di Bidang Administrasi Kependudukan berdasarkan

asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi

a. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Administrasi

Kependudukan.

b. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian, perencanaan dan

keuangan di bidang Administrasi Kependudukan.

c. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

d. Pengaturan Teknis pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

e. Pembinaan Sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

f. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

g. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi pendaftaran kependudukan

dengan penerbitan KK, KTP, dan Surat Keterangan Kependudukan serta pencatatan sipil

dengan penerbitan Akta-Akta Catatan Sipil.

h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mencapai keberhasilan bidang tugas yang dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, maka disusun suatu Rencana

Kerja sebagai langkah awal aktualisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana

Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun

waktu 5 Tahun sebagaimana yang tertuang dalam Perencanaan Strategis dengan

memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada atau melalui analisis SWOT sehingga

diharapkandapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Rencana Strategis tidak terlepas

dari pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran sehingga kebijakan program dan kegiatan

yang dibuat untuk menjawab dan mengatasi masalah yangtimbul secara realitas, transparan

dan kredibel untuk mengantisipasi perkembangan masa depan pembangunan daerah

Kabupaten Banyuasin.


1.2 VISI DAN MISI

VISI

“ Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang

semakin meluas, Tertib, Valid danBerkualitas”

MISI

1. Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran penduduk;

2. Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Pencatatan Sipil;

3. Mewujudkan Pengelolan database kependudukan, informasi dan komunikasi

data berbasis Teknologi Informasi;

4. Meningkatkan PengelolaanPengembangan, Penyerasian kebijakan

danPerencanaan Kependudukan;

5. Memantapnya Pengelolaan sumber daya dalam mewujudkan pelayanan publik

yang profesional.

1.3 TUGAS POKOK

Melaksanakan Urusan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas

Pembantuan.

1.4 TUJUAN STRATEGIS

Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Yang Dapat Mendukung

Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Berbasis teknologi informasi.

1.5 SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan


1.6 MOTTO DAN JANJI LAYANAN

MOTTO

(Layanan Mudah, Cepat, Tepat dan Transparan)

JANJI LAYANAN

Maklumat janji layanan:

Melayani dengan Sapa, Sopan dan Santun;

Memberikan Pelayanan secara Cepat, Mudah, dan Memuaskan dengan

prinsip Kompetensi dalam manajemen, akuntabilitas, dan penegakan

hukum;

Memberikan Informasi secara tepat dan transparan;

Menerima panduan kritik dan saran;

Menentukan waktu layanan tepat waktu sesuai SOP.


1.7 KESEKRETARIATAN


STAF THL

Permata Purnama,

S.Ip

STAF THL

Latif

STAF THL

Rama Imam Dani

STAF THL

Mastomi, S.Sos

STAF THL

Haryati

STAF THL

Marhun

STAF THL

Indah Wahyudi,

A.Md

STAF ASN

Toni Oktarian, SE

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASUBBAG BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

LISMANIAR, S.Ag, MM

STAF THL

Syamsul Bahri

STAF THL

Yasir Hidayat

STAF THL

Nurjannah

STAF THL

Roaita

STAF THL

Octavia Helyanti

STAF THL

Nanda Anjela

STAF THL

Penti Ariska

STAF THL

Muhammad Mohan

STAF THL

Salama, SE

STAF THL

Adi Pranata

STAF THL

Desi Azhari, S.Psi STAF THL

Anisa Marsella, S.Sos

STAF THL

Meisa Purnama

Putera,SE

STAF THL

Fanny Faizal

STAF THL

Meidy Setiawan

STAF THL

Bayumi, S.Kom

STAF THL

Margani, S.Sos STAF THL

Raddy Edwan P, S.Kom


STAF ASN

Rispriyanti, SE

STAF THL

Fitri Yani STAF THL

Pipin Agustina U, A.Md

STAF THL

Ana Susanti

STAF THL

Cepi Setiaji

STAF THL

Surya Adi Saputra

SUB. BAGIAN KEUANGAN

SUB. BAGIAN PERENCANAAN

KASUBBAG PERENCANAAN

INDAH PUJI KARTINI, SH, M.Si

STAF THL

Nuri Nurmasari, SE

STAF THL

Marisa Krista Melinda

STAF ASN

Rika Sulia Atika, S.Sos

STAF THL

Neng Onih Hartini, SH

STAF THL

Vika Nafari Julianti

STAF ASN

Mersi, S.Sos


STAF THL

Apriawan, SH

STAF THL

Andika

STAF THL

Nazima Erliana

STAF THL

Rhendy Gustiawan, SP

STAF THL

Doddy Triwandra, S.Ip

STAF THL

Peni Septiani, ST

STAF THL

Weni Astria

STAF THL

Inkanina Insanina

Fitri, SE

STAF THL

Muhammad Rebji

Armadian, SH

STAF THL

Lasmi Parmasari,

A.Md

STAF THL

Eris Emilia, S.Pd

STAF THL

Maya Sartika ES, SP

STAF THL

Asry Rosyidin

STAF THL

Suhardi, S.Sos

STAF THL

Rima Melati, S.Sos

STAF THL

Sera Mei Lan Ga

STAF THL

Zitra Mutiara, S.Kom

STAF THL

Supriadi

STAF THL

Nini Anggraini

STAF THL

Harniyati, A.Md

STAF THL

Fera Afrida STAF THL

Rahman Baut

STAF THL

Taslim

STAF THL

Ayu Pratiwi

BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

KASI PENDATAAN PENDUDUK

Suyono, S.Sos

KASI PINDAH DATANG PENDUDUK

Hj. Fadillah, SH

KEPALA BIDANG

-

KASI IDENTITAS PENDUDUK

Zizka Margarina, SE

STAF THL

Reni

STAF THL

Intan Mareta

STAF THL

Yeni Wahyuni

STAF THL

Ahmad Subagja, SH

STAF THL

Fauzia Ndya Sukma,

SE

STAF THL

Fitri Emilda, SE

STAF THL

Ibrahim, SH

STAF ASN

Alexander


STAF THL

Teti Heryana Sari, SE

STAF THL

Edo, SH

STAF THL

Ambar Wati

STAF THL

Tika Fitriyanti, S.Si

STAF THL

Nizar Effendi, S.Pd

STAF THL

Icha Sandari, S.Kom

STAF ASN

Ketut Sugiarta

STAF ASN

Eddy Pattimura, SH

STAF THL

Mentari Joana Agusta

BIDANG PENCATATAN SIPIL

KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

Setiagusnawan, S.Sos

KASI KELAHIRAN HENDRA HASAN, S.Kom, M.Si

KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Indah Marliza, SH

STAF THL

Siska Alza, SE

KASI PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN

Candra Irawan, S.Ag

KASI TATA KELOLA DAN SDM TI DAN KOMUNIKASI

IMAM ARDANI, S.Sos

STAF ASN

Bambang Irawan, S.Ag

STAF THL

Nopita Sari, S.Kom

STAF THL

Susi Susanti, SE

STAF THL

Nuraziza, S.Kom

STAF THL

Maryani, S.Sos.i

STAF THL

Lamsiana

STAF THL

Tuti Lisnani, S.Pd

STAF THL

M. Ikhsan, S.Sos

STAF THL

Amrul Nadi, AM.Kep

STAF ASN

Kasnariansyah, S.Ip

STAF THL

Elizabet, SH

STAF THL

Faisal

STAF THL

Roynita, S.Kep

STAF THL

Dedi Irawan, S.Sos, M.Si

KEPALA BIDANG

Hj. Trisni, S.Sos

STAF THL

Hendri Wijaya, SP

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEPALA BIDANG

Ir. HENDRI YUSKA

KASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Anwar Yusuf, SE, M.Si

STAF THL

Yayan Supriyan, S.Pd

STAF THL

Nopa Sari

STAF THL

Fera Nopriana, S.Si

STAF THL

Gunawan Hasan, SH,

MH


1.8 DAFTAR URUT KEPANGKATAN

Jumlah Karyawan : 28 PNS, 92 Tenaga Teknis. Jumlah Total : 120 orang. Komposisi Jumlah Personil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan per Desember 2018.

Jabatan Pangkat Gol. Ruang Jumlah

Kepala Dinas Pembina Utama Muda IV / c 1 org

Sekretaris Pembina IV / a 1 org

Kepala Bidang Penata TK. I III / d 3 org

Kasubbag Penata III / c 2 org

Penata Muda TK. I III / b 1 org

Kasi Pembina IV / a 1 org

Penata TK. I III / d 4 org

Penata III / c 5 org


Staf Penata TK. I III / d 1 org

Penata III / c 2 org


Penata Muda III / a 2 org

Pengatur Muda TK. I II / b 1 org

BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI

PELAYANAN

STAF THL

Faizal Setiawan, SE

STAF THL

Indriyani, SH

KASI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

AFNIZAR

KASI INOVASI PELAYANAN Mashuri, SH.i, M.Si

KEPALA BIDANG

ALI SODIKIN, S.Ag, M.Si

STAF THL

Lenawati, SH

KASI KERJASAMA Utiah, SH


2.1 Pendaftaran Penduduk

A. DASAR HUKUM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN.

2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELANKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN.

3. PERPRES NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

4. PERPRES NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU

TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA

NASIONAL.

5. PERATURN BUPATI BANYUASIN NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN

SIPIL DALAM KABUPATEN.

B. PENDAFTARAN PENDUDUK

Pendaftaran Penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan biodata,

penduduk rentan dan pelaporan atas peristiwa kependudukan, serta penerbitan dokumen penduduk

berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggaraan.

C. PERISTIWA PENDUDUK

Peristiwa penduduk adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena

membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan atau surat keterangan

kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

DAN PENCATATAN SIPIL


perubahan status kunjungan menjadi tinggal terbatas dan status tinggal terbatas dan status terbatas

menjadi tinggal tetap (bagi WNA).

D. NONOR INDUK KEPENDUDUKAN

Nomor induk kependudukan adalah nomor induk kependudukan yang bersifat unik/khas

tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

E. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan

oleh pemerintah kabupaten/kota yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan republik

Indonesia.

F. KARTU KELUARGA

Kartu Keluarga adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan an hubungan

dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.

G. SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG PENDUDUK

Surat keteranagn pindah datang penduduk adalah perubahan atas tempat tinggal dari tempat

lama ke tempat yang baru.

H. KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Kartu Identitas Anak ( KIA ) adalah Kartu yang diterbitkan Pemerintah untuk

melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-

anak yang ada di Indonesia. KIA ini sendiri dibagi dua jenis. Antara lain KIA umur anak

antara 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya adalah untuk KIA 0-5

tahun tanpa menggunakan foto, sedangkan KIA usia 5-17 tahun kurang satu hari

sebaliknya.

I. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Proses Penerbitan :

1. Penduduk warga negara indonesia wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui kepala

desa/lurah/camat untuk mencatatkan biodatanya.

2. Pencatatan biodata penduduk warag negara indonesia untuk mendapatkan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat.

3. Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar penerbitan KK, KTP dan pemuktahiran

database kependudukan.

NO. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN PENDUDUK

1 SURAT PENGANTAR DARI DESA/KELURAHAN SETEMPAT.

2 KUTIPAN AKTA KELAHIRAN.

3 IJAZAH ATAU SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (BAGI YANG

MEMILIKI)

4 KK DAN KTP

5 KUTIPAN AKTA PERKAWINAN/KUTIPAN AKTA NIKAH.


6 KUTIPAN AKTA PERCERAIAN (BAGI YANG BERCARAI).

7 SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG (MUTASI) BAGI

PENDUDUK YANG BARU DATANG DARI DAERAH ASAL.

Pencatatan biodata penduduk bagi warga negara indonesia yang datang dari luar negeri karena

pindah kembali ke indonesia berupa :

1. Paspor.

2. Dokumen pengganti Paspor.

Pencatatan biodata penduduk bagi Warag Negara Asing (WNA) yang memiliki Kartu Izin Tinggal

Terbatas (KITAS) setelah memenuhi persyaratan berupa :

1. Paspor.

2. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

3. Buku Pengawana Orang Asing (POA).

Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berupa status menjadi Izin Tinggal Tetap

melapor kepada instansi pelaksana dengan persyaratan :

a. Paspor.

b. Surat Keterangan Tempat Tinggal.

c. Kartu Izin Tinggal Tetap.

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara :

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk warga negara indonesia

(f1.01).

b. Petugas Desa/Kelurahan mencatatkan dalam buku harian peristiwa kependudukan dan

peristiwa pening.

c. Petugas registrasi melakuakn verifikasi dan validasi data kependudukan.

d. Kepal Desa/Lurah menandatangain formulir biodata penduduk.

e. Petugas registrasi menyampaiakn formulir (f1.01) biodata penduduk kepada petugas di

Kecamatan, diketahui oleh camat atau petugas yang ditunjuk oleh camat.

Pencatatan Biodata Penduduk di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara :

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi/validasi data kependudukan.

b. Camat atau petugas yang telah ditunjuk oleh camat menandatangani permohonan biodata

penduduk.

c. Petugas Registrasi di Kecamatan atau penduduk yang bersangkutan menyampaikan formulir

biodata yang telah ditandatangani oleh camat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.

Penerbitan dokumen biodata penduduk warga negara Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatn Sipil dilakukan dengan tata cara ;

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi/validasi formulir biodata penduduk serta merekam

data kedalam database kependudukan untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan

(NIK).


b. Pemohon menyerahkan formulir dan persyaratan di loket yang ditentukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani dokumen

biodata penduduk dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pencatatan biodata penduduk bagi warga negara Indonesia yangbbaru datang dari luar negeri karena

pindah kembali, dilakukan dengan tata cara :

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk warga negara Indonesia.

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi/validasi data kependudukan.

c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam dalam database

kependudukan untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

d. Kepela Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata

penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

melaui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

PENCATATAN PERUBAHAN BIODATA PENDUDUK BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

(WNI) DILAKUKAN DENGAN CARA :

NO. DESA / KELURAHAN

1 PENDUDUK MENGISI DAN MENANDATANGANI SURAT

PERNYATAAN PERUBAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN

FORMULIR PERUBAHAN BIODATA PENDUDUK.

2 PETUGAS REGISTRASI MENCATATKAN DALAM BUKU HARIAN

PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA PENTING.

3 PETUGAS REGISTRASI MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

DATA KEPENDUDUKAN.

4 KEPALA KELURAHAN ATAU PETUGAS YANG DITUNJUK OLEH

LURAH UNTUK MENANDATANGANI FORMULIR PERUBAHAN

BIODATA PENDUDUK.

5 PETUGAS REGISTRASI MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN

PERUBAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN FORMULIR PERUBAHAN

PENDUDUK WARAG NEGARA INDONESIA KEPADA CAMAT.

NO. KECAMATAN


DATA PENDUDUK.

2 CAMAT MENANDATANGANI FORMULIR PERUBAHAN BIODATAN

PENDUDUK ARGA NEGARA INDONESIA.

3 PETUGAS REGISTRASI MENYAMPAIKAN FORMULIR PERUBAHAN

BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA KEPADA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANYUASIN.

NO. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATTAN SIPIL

KABUPATEN BANYUASIN


DATA PENDUDUK.

2 OPERATOR MEREKAM DATA KEDALAM DATABASE

KEPENDUDUKAN.


3 KEPALA DINAS MENERBITKAN DAN MENANDATANGANI BIODATA

PENDUDUK YANG TELAH DIUBAH.

WAKTU PENYELESAIAN PENERBITN BIODATA PENDUDUK ADALAH 3 (TIGA)

HARI KERJA SEJAK TERHITUNG PENDAFTARAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUASIN.

PROSES PENERBITAN NIK TERDIRI DARI 16 DIGIT YAITU :

NO. PROSES PENERBITAN NIK

1 6 (ENAM) DIGIT PERTAMA MERUPAKAN KODEN WILAYAH

PROVINSI.

2

6 (ENAM) DIGIT KEDUA ADALAH TANGGAL, BULAN DAN TAHUN

KELAHIRAN. DAN KHUSUS UNTUK PEREMPUAN TANGGAL

KELAHIRANNYA DITAMBAH 40.

3

4 (EMPAT) DIGIT TERAKHIR MERUPAKAN NOMOR URUT

PENERBITAN NIK YANG DIPROSES SECARA OTOMATIS DENGAN

SIAK.

4 16 (ENAM BELAS) DIGIT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT

(1) DILETAKAN PADA POSISI MENDATAR.

5 NIK DITERBITKAN OLEH INSTANSI PELAKSANA.

6 NIK BERLAKU SEUMUR HIDUP DAN SELAMANYA.

7

NIK DICANTUMKAN DALAM SETIAP DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DAN DIJADIKAN DASAR PENERBITAN DOKUMEN IDENTITAS

LAINNYA.

8

NIK YANG DITERBITKAN SETELAH DILAKUKAN PENCATATAN

BIODATA PENDUDUK SEBAGAIDASAR PENERBITAN KK DAN KTP

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

WAKTU PENYELESAIAN PENERBITAN NIK BERSAMA DENGAN KK ADALAH 3 (TIGA)

HARI KERJA SEJAK TERHITUNG PENDAFTARAN DI DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL.

2.1.1 PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK)

PROSES PENERBITAN :


1. Penduduk warga negara indonesia wajib

melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banyuasin melalui kepala RT/RW, Desa/Lurah

dan Kecamatan.

2. Orang Asing (OA) yang memiliki Kartu Izin

Tinggal Tetap (KITAP) wajib melaporkan

susunana keluarganya kepada Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banyuasin, setiap keluarga hanya memiliki 1

(Satu) KK dan setiap penduduk hanya dicatat

dalam 1 (Satu) KK.

A. Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI :

NO. PERSYARATAN

1 SURAT PENGANTAR DARI RT / RW DESA (FORMULIR F1-16).

2 MEMBAWA SURAT PENGANTAR DARI RT / RW.

3 MEMBAWA PHOTO COPY KUTIPAN AKTA KELAHIRAN.

4 MEMBAWA PHOTO COPY SURAT NIKAH/AKTA PERKAWINAN BAGI

YANG TELAH MENIKAH.

5 MENGISI FORMULIR BIODATA (F1-01).

6 MENGISI DATA SUSUNAN ANGGOTA KELUARGANYA.

7 MEMBAWA SURAT KETERANGAN PINDAH DARI DAERAH ASAL

BAGI PENDUDUK YANG BARU.

8 MEMBAWA SURAT KETERANGAN KEDATANGAN DARI LUAR

NEGERI BAGI PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA YANG

DATANG DARI LUAR NEGERI.

9 IZIN TINGGAL TETAP BAGI ORANG ASING (OA).

B. Perubahan KK karena penambahan anggotab keluarga dalam KK, bagi penduduk yang

mengalami kelahiran :

NO. SYARAT-SYARAT

1 KK LAMA.

2 PHOTO COPY KUTIPAN AKTA KELAHIRAN.

C. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi

penduduk WNI :

NO. SYARAT-SYARAT

1 KK LAMA.

2 KUTIPAN AKTA KELAHIRAN.

3 KK YANG AKAN DI TUMPANGI.

4 SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG BAGI PENDUDUK YANG

PINDAH DALAM WILAYAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA.

5 SURAT KETERANGAN DATA DARI LUAR NEGERI BAGI WARGA

NEGARA INDONESIA YANG DATANG DARI LUAR NEGERI KARENA

PINDAH.


D. Perubahan KK akrena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin

tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK warga negara Indonesia atau orang asing

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

NO. SYARAT-SYARAT

1 KK ALAM ATAU KK YANG DITUMPANGI.

2 PASPORT.

3 IZIN TETAP TINGGAL.

4 SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN BAGI ORANG ASIN

TINGGAL TETAP.

E. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan orang

asing tinggal tetap :

NO. SYARAT-SYARAT

1 KK LAMA.

2 SURAT KETERANGAN KEMATIAN.

3 SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG BAGI PENDUDUK YANG

PINDAH DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA.

4 PEMOHON MEMBAYAR RETRIBUSI YANG TELAH DITETAPKAN

KEPADA BENDAHARA PENERIMAAN YANG SELANJUTNYA

MEMBERIKAN TANDA TERIMA PEMBAYARAN KEPADA PEMOHON.

5 PEMOHON MENYERAHKAN TANDA TERIMA PEMBAYARAN

KEPADA PETUGAS REGISTER UNTUK PENGAMBILAN KARTU

KELUARGA.

6 FORMULIR F1-06 SELANJUTNYA DISERAHKAN KEPADA

OPERATOIR SIAK UNTUK MELAKUKAN PROSES INPUT DAN

PENCETAKAN

7 FORMULIR F1-06 SELANJUTNYA DISERAHKAN KEPDA KEPALA

SEKSI UNTUK DIVERIFIKASI DAN DIPARAF YANG SELANJUTNYA

DITERUSKAN KEPADA KEPALA BIDANG PENDAFTARAN

PENDUDUK UNTUK VERIFIKASI DAN PARAF

8 KARTU KELUARGA YANG DICETAK SELANJUTNYA DISERAHKAN

KEPADA KEPALA BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK YANG

SELANJUTNYA DIBERIKAN KEPADA KEPALA BIDANG DINAS

UNTUK PENANDATANGANAN DAN PENGESAHAN.

9 KARTU KELUARGA YANG TELAH DITANDATANGANI KEPALA

DINAS DISERAHKAN KEPADA PETUGSA REGISTER KABUPATEN

UNTUK PROSES PENYERAHAN KEPADA PEMOHON.

WAKTU PENYELESAIAN PENERBITAN KARTU KELUARGA ADALAH 7 HARI KERJA

SEJAK

TERHITUNG PENDAFTARAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATN SIPIL

RETRIBUSI SESUAI DENGAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 10 TAHUN

2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA

CATATAN SIPIL


2.1.2 PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

1. PROSES PENERBITAN :

A. Penerbitan KTP baru bagi penduduk warga

negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi

syarat ;

a) Telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau

sudah menikah atau pernah menikah ;

b) Surat pengantar dari RT/RW/Kepala

Desa/Lurah ;

c) Foto Copy :

Kartu Keluarga (KK)

Kutipan akta nikah/kutipan akta

perkawianan bagi penduduk yang

berusia 17 (tujuh belas) Tahun ;

Kutipan Akta Kelahiran ;

d) Surat keterangan datang dari luar negeri

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang

dari luar negeri karena pindah.

B. Penduduk WNI wajib melapor kepada kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyratan ;

C. Petugas registrasi desa menerima, meneliti berkas pelaporan dan persyaratan dengan melihat

Buku Induk Penduduk (BIP) atau hasil print out Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

D. Jika biodata penduduk perkeluarga telah memiliki NIK dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, selanjutnya mengisi formulir f1-21 (permohonan KTP) ditanda tangani

pemohon dan ditanda tangani dan can Kepala Desa/Lurah ;

E. Formulir f1-07 yang telah ditanda tangani & cap kepala desa/lurah dibawa kekantor

kecamatan yang bersangkutan ;

F. Petugas register kecamatan menerima, meneliti (verifikasi dan validasi) atas formulir f1-07

melalui Buku Induk Penduduk (BIP) atau hasil print out Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, selanjutnya formulir f1-21 ditanda tangani camat ;

G. Pemohon membayar retribusi yang telah ditetapkan kepada bendahara penerima dan

kemudian memberikan tanda terima pembayaran kepada pemohon ;

H. Menyerahkan tanda terima kepada penduduk untuk pengambilan E-KTP dan operator

melakukan perekaman verifikasi E-KTP.

2. PERSYARATAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK

a. Syarat-syarat Pendaftaran KTP baru adalah :


1. Surat Pengantar dari RT/RW/Desa;

2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK).

b. Syarat-syarat Perpanjangan KTP adalah :


2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK);

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak.

c. Syarat-syarat Perbaikan KTP karena hilang/rusak adalah :


2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK);

3. Kartu tanda Penduduk (KTP) yang rusak;

4. Surat laporan kehilangan dari kepolisian bagi KTP yang hilang.

d. Syarat-syarat Perekaman E-KTP adalah :

1. Wajib KTP tidak dapat diwakilkan;

2. Rekaman Photo Diri;

3. Rekaman Iris Mata;

4. Rekaman Sidik Jari.

3. WAKTU PENYELESAIAN :

Waktu Penyelesaian penerbitan KTP adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung

pendaftaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

4. RETRIBUSI

Sesuai dengan peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2011 ditetapkan bahwa

penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI tidak dipungut biaya retribusi dan bagi

WNA biaya retribusi Rp. 50.000,- .

2.1.3 PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN

A. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Warga Negara Asing

1. KETENTUAN UMUM SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)

a. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) diberikan kepada penduduk WNA yang

memiliki dokumen ke imigrasian berupa Kartu Identitas Tinggal Terbatas (Kitas);

b. Penerbitan SKTT dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Banyuasin selaku instansi pelaksana di Kabupaten Banyuasin.

c. Setiap penduduk WNA pemegang Kitas wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabuapetn Banyuasin untuk mendapatkan SKTT;

d. Masa berlaku SKTT disesuaikan dengan masa berlaku Kitas yang dimiliki.

2. PROSEDUR PELAYANAN

a. Penduduk membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan;

b. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran penduduk

izin tinggal terbatas dan formulir biodata orang asing;

c. Menyerahkan formulir permohonan kepada WNA untuk diisi dan ditandatangani;

d. Menerima dan meneliti berkas serta mencatat berkas pemohon ke dalam buku BIP

WNA;

e. Melaksanakan perekaman data ke dalam database;

f. Menerbitkan SKTT;

g. Kepala Dinas menandatangani SKTT;


h. Menyerahkan SKTT yang telah ditandatangani kepada pemohon.

3. PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN SKTT

a. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas);

b. Fotocopy Pasport;

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

d. Surat jaminan dari sponsor atau instansi tempat kerja;

e. Pas Foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar;

f. Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA).

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian penerbitan SKTT adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak terhitung

pendaftaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

5. RETRIBUSI

Sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2011 ditetapkan bahwa

SKTT bagi WNA dikenakan biaya Rp. 35.000,- .

2.1.4 PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG (SKPD)

A. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN PINDAH DATANG BAGI PENDUDUK WNI

1. Pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dalam wilayah Negara

Kesatuam Republik Indonesia :

a. Surat keterangan pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja;

b. Pada saat diserahkan surat keterangan pindah kepada penduduk, maka KTP yang

bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh instansi yang menerbitkan surat keterangan

pindah;

c. Surat keterangan pindah berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum

diterbitkan;

d. Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayan NKRI

dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk;

e. Surat keterangan pindah sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu

Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat baru ke dalam database kependudukan.

2. Persyaratan Perindahan Penduduk Warga Negara Indonesia :

a. SURAT PENGANTAR RT/RW/DESA/KELURAHAN SETEMPAT;

b. KARTU KELUARGA (KK);

c. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) BAGI YANG WAJIB KTP;

d. PAS FOTO 2 (DUA) LEMBAR UKURAN 3 X 4 DAN BERWARNA.

3. Tata Cara Perpindahan Penduduk Wrga Negara Indonesia (WNI) Tata Cara Perpindahan

Penduduk Klasifikasi (A) dan (B) :

a. Penduduk mengisi formulir permohon pindah penduduk;

b. Petugas registrasi di desa/kelurahan mencatat dalam buku harian peristiwa

kependudukan;

c. Petugas registrasi di desa/kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

d. Lurah/Kepala Desa menerbitkan surat keterangan pindah;

e. Petugas registrasi desa/kelurahan mencatat dalam buku induk dan mutasi penduduk;

f. Surat keterangan pindah dilaporkan oleh penduduk kepada camat untuk tujuan pindah.


2.1.5 KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

A. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN KIA

Syarat-syarat penerbitan Kartu Identitas Anak, adalah sebagai berikut:

1. Bagi anak yang baru lahir KIA akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akta kelahiran

2. Bagi anak yang belum berusia 5 tahun tapi belum memiliki KIA harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan akta kelahiran yang asli

KK asli orangtua/wali; dan

KTP asli kedua orangtua/wali

3. Bagi anak yang telah berusia 5 tahun, persyaratannya sebagi berikut:

fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan akta kelahiran yang asli

KK asli orangtua/wali; dan

KTP asli kedua orangtua/wali

pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar

2.2 Pencatatan Sipil

A. DASAR HUKUM AKTA PENCATATAN SIPIL :

1. UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN.

2. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006.

3. PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN

DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

4. UNDANG – UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974.

5. PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2010 PASAL 9 TENTANG PERKAWINAN

YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU PERISTIWA PERKAWINAN DAN TEMPAT

DOMISILI BERBEDA, PENCATATAN DAPAT DILAKUKAN DITEMPAT DOMISILI

SETELAH ADANYA PENETAPAN PENGADILAN.

6. PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN AKTA

PENCATATAN SIPIL.


B. PENCATATAN SIPIL

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa yang dialami oleh seseorang dalam register

pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

JENIS – JENIS PERISTIWA PENTING :

a. KELAHIRAN;

b. KEMATIAN;

c. LAHIR MATI (28 MINGGU);

d. PERKAWINAN;

e. PERCERAIAN;

f. PENGAKUAN ANAK;

g. PENGESAHAN ANAK;

h. PERUBAHAN NAMA;

i. PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN;

j. PEMBATALAN PERKAWINAN;

k. PEMBATALAN PERCERAIAN:

1. PEMBETULAN AKTA.

2. PEMBATALAN AKTA.

JENIS – JENIS KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL :

a. AKTA KELAHIRAN;

b. AKTA PERKAWINAN;

c. AKTA KEMATIAN;

d. AKTA PERCERAIAN;

e. AKTA PENGAKUAN ANAK;

2.2.1 AKTA KELAHIRAN

BAHWA SETIAP KELAHIRAN WAJIB

DILAPORKAN OLEH PENDUDUK KEPADA

INSTANSI PELAKSANA (DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL) DI

TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA KELAHIRAN

PALING LAMBAT 60 (ENAM PULUH) HARI

SEJAK KELAHIRAN.

(UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

PASAL 27 AYAT 1)

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 PASAL :

PASAL 27 AYAT 1 :

SETIAP KELAHIRAN WAJIB DILAPORKAN

OLEH PENDUDUK KEPADA INSTANSI

PELAKSANA DITEMPAT TERJADINYA

PERISTIWA KELAHIRAN PALING LAMBAT 60

(ENAM PULUH) HARI SEJAK KELAHIRAN.


PASAL 32 AYAT 2 :

PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 1 (SATU) TAHUN

SEJAK KELAHIRAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI.

PASAL TERSEBUT SEJAK TANGGAL 1 MEI 2013 MELALUI SURATEDARAN

MAHKAMAH

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NO.1 TAHUN 2013 MENYATAKAN

BAHWA PENGADILAN TIDAK LAGI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA

PERMOHONAN

PENETAPAN AKTA KELAHIRAN (PASAL 32 AYAT 2 DIHAPUSKAN).

1. AKTA KELAHIRAN DITERBITKAN DALAM 3 (TIGA) STATUS HUKUM YAITU :

a. Akta kelahiran diterbitkan dari pasangan suami istri dari perkawinan yang sah (menurut

agama dan pemerintah).

b. Akta Kelahiran diterbitkan dari seorang ibu.

c. Akta kelahiran diterbitkan tidak mengetahui asal usul.

2. PERSYARATAN AKTA KELAHIRAN SEBAGAI BERIKUT :

a. Asli surat keterangan dari dokter/bidan.

b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) legalisir.

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

d. Fotocopy akta nikah/perkawinan orang tua (legalisir) DEPAG/KUA bagi yang muslim dan

Duk-Pencapil bagin yang non muslim.

e. Mengisi formulir pelaporan kelahiran (f2.01) dan data serta tanda tangan dua orang saksi.

f. Orang tuanya datang sendiri (tanoa perantara).

3. MANFAAT AKTA KELAHIRAN

NO. MANFAAT AKTA KELAHIRAN

1 Sebagai wujud pengakuan Negara mengenai status individu, perdata,

Kewarganegaraan seseorang.

2 Sebagai Dokumen/bukti sah mengenai identitas.

3 Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen misalnya ijazah.

4 Masuk Sekolah.

5 Melamar Pekerjaan.

6 Membuat Paspor.

7 Ahli Waris.

8 Menikah.

9 Tunjangan Keluarga.

10 Pengurusan Beasiswa.

11 Menunaikan Ibadah Haji.

12 Syarat Pengangkatan Anak.

13 Syarat Pengakuan Anak.

14 Syarat Pengurusan Kematian.

15 DLL.

4. LEGALISIR KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Legalisir kutipan akta pencatatan sipil (akta kelahiran, kematian, perceraian, perkawinan dan

pengakuan anak). Harus dilakukan oleh instansi pelaksana yang mencatatkan dan menerbitkan

akta.


(SUMBER SURAT MENDAGRI NO. 472/1205/MD TANGGAL 24 FEBRUARI 2010)

2.2.2 AKTA PERKAWINAN

“BAHWA SETIAP PERKAWINAN YANG SAH

BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG -

UNDANGAN WAJIB DILAPORKAN OLEH PENDUDUK

KEPADA INSTANSI PELAKSANA (DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)

DITEMPAT TERJADINYA PERKAWINAN PALING

LAMBAT 60 (ENAM PULUH) HARI SEJAK TANGGAL

PERKAWINAN”.

(UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2006 PASAL 34 AYAT

1).

PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENDUDUK

NON MUSLIM DILAKSANAKAN OLEH DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

SEDANGKAN BAGI YANG BERAGAMA ISLAM DI DEPAG/KUA.

PERMENDAGRI NO 12 TAHUN 2010 PASAL 9 : “PERKAWINAN YANG

MELAMPAUI BATAS WAKTU PERISTIWA PERKAWINAN DAN TAMPAT

DOMISILI BERBEDA, PENCATATAN DAPAT DILAKUKAN DITEMPAT DOMISILI

SETELAH ADANYA PENETAPAN PENGADILAN.

AKTA PERKAWINAN KEDUA DITERBITKAN APABILA HILANG/RUSAK YANG

DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN DARI PIHAK YANG

BERWENANG (KEPOLISIAN).

PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG SALAH

SATUNYA MENINGGAL DUNIA. AKTA PERKAWINAN TIDAK DAPAT

DITERBITKAN KARENA PENCATATAN PERKAWINAN HARUS

MENANDATANGANI REGISTER PERKAWINAN OLEH SUAMI ISTRI. OLEH

SEBAB IITU PENCATATAN BAGI PASANGAN DIMAKSUD HANYA PASANGAN

TERSEBUT PERNAH MENIKAH SETELAH ADANYA KEPEUTUSAN NEGERI.

0SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 472,2/1231/MD TANGGAL 28 MARET

TAHUN 2007)

1. PERSYARATAN AKTA PERKAWINAN

NO. PERSYARATAN AKTA PERKAWINAN

1 ASLI SURAT KETERANGAN DARI PEMUKA AGAMA.

2 FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK) LEGALISIR.

3 KARTU TANDA PENDUDUK (KTP).

4 Asli surat keterangan dari lurah/kades.

5 PAS FOTO TERBARU UKURAN 4X6 SEBANYAK 4 (EMPAT) LEMBAR

(GANDENG DAN BERWARNA)

6 SUAMI ISTRI MENANDATANGANI REGISTER AKTA PERKAWINAN.

7 MENGISI FORMULIR PELAPORAN F2.09.


2. MANFAAT AKTA PERKAWINAN :

NO. MANFAAT AKTA PERKAWINAN

1 BUKTI AUTHENTIK BAHWA PERKAWINAN TELAH DICATATKAN.

2 PERSYARATAN MENGURUS AKTA KELAHIRAN ANAK.

3 AHLI WARIS.

4 DAN LAIN-LAIN.

2.2.3 AKTA KEMATIAN

SETIAP KEMATIAN WAJIB DILAPORKAN OLEH

KELUARGANYA ATAU YANG MEWAKILI KEPADA

INSTANSI PELAKSANA (DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL) PALING LAMBAT 30 (TIGA

PULUH) HARI SEJAK TANGGAL KELAHIRAN.

(UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 PASAL 1 AYAT 1).

KEMATIAN SESEORANG YANG TIDAK DITEMUKAN

JENAZAHNYA, MAKA PNCTATANNYA BARU DAPAT

DILAKSANAKAN SETELAH ADANYA PENETAPAN

PENGADILAN NEGERI.

(UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 PASAL 44 AYAT

4)

PERSYARATAN AKTA KEMATIAN:

NO. MANFAAT AKTA KEMATIAN

1 PENGURUSAN WARIS.

2 MELAKSANAKAN PENCATATAN PERKAWINAN (CERAI MATI).

3 MENGKALIM ASURANSI JIWA.

4 MENGKLAIM ASURANSI JASA RAHARJA.

5 PENCAIRAN DANA/TABUNGAN BANK.

2.2.4 AKTA PERCERAIAN

PERCERAIAN WAJIB DILAPORKAN OLEH YANG

BERSANGKUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA

(DINAS KEPENUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)

PALING LAMBAT 60 (ENAM PULUH) HARI SEJAK

KEPTUSAN PENGADILAN TENTANG PERCERAIAN

YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM

TETAP.

(UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 006 PASAL 40

AYAT 1).


PERSYARATAN AKTA PERCERAIAN :

NO. PERSYARATAN AKTA PERCERAIAN

1 PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERCERAI MENGISI

FORMULIR PENCATATAN PERCERAIAN.

2 SALINAN KEPEUTUSAN PENGADILAN.

3 ASLI KUTIPAN AKTA PERKAWINAN 2 (DUA) LEMBAR.

4 AKTA KELAHIRAN.

2.2.5 AKTA PENGAKUAN ANAK

PASAL 49 AYAT 1 PASAL 49 AYAT 2

PENGAKUAN ANAK WAJIB

DILAPORKAN OLEH ORANG TUA

PADA INSTANSI PELAKSANA PALING

LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI

SEJAK TANGGAL SURAT PENGAKUAN

ANAK OLEH AYAH DISETUJUI OLEH

IBU DARI ANAK YANG

BERSANGKUTAN.

KEWAJIBAN MELAPORKAN

SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA

AYAT 1 DIKECUALIKAN BAGI

ORANG TUA YANG AGAMANYA

TIDAK MEMBENARKAN

PENGAKUAN ANAK YANG LAHIR DI

LUAR HUBUNGAN PERKAWINAN

YANG SAH.

2.2.6 PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

SETIAP PENGESAHAN ANAK WAJIB DILAPORKAN OLEH ORANG TUA KEPADA

INSTANSI PELAKSANA PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SEJAK AYAH DAN

IBU DARI ANAK YANG BERSANGKUTAN MELAKUKAN PERKAWINAN DAN

PENDAFTARAN AKTA PERKAWINAN.

KEWAJIBAN MELAPORKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1

DIKECUALIKAN BAGI ORANG TUA YANG AGAMANYA TIDAK MEMBENARKAN

PENGESAHAN ANAK YANG LAHIR DILUAR HUBUNGAN PERKAWINAN YANG SAH.

BERDASARKAN LAPORAN PENGESAHAN ANAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA

AYAT 1 PEJABAT PENCATATAN SIPIL MEMBUAT CATATAN SIPIL PINGGIR PADA

AKTA KELAHIRAN.

“YANG DIMAKSUD PENGESAHAN ANAK ADALAH PENGESAHAN STATUS SEORANG ANAK

YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH PADA SAAT PENCATATAN PERKAWINAN

KEDUA ORANG TUA ANAK TERSEBUT”.


2.2.7 PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN PERUBAHAN STATUS

KEWARGANEGARAAN

1. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DILAKSANAKAN BERDASARKAN PENETAPAN

PENGADILAN NEGERI TEMPAT PEMOHON.

PENCATATAN PERUBAHAN NAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1

WAJIB DILAPORKAN PENDUDUK KEPADA INSTANSI PELAKSANA YANG

MENERBITKAN AKTA PENCATATAN SIPIL PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH)

HARI SEJAK DITERIMANYA SALINAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI OLEH

PENDUDUK.

BERDASARKAN LAPORAN SEBAGTAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 2, PEJABAT

PENCATATAN SIPIL MEMBUAT CATATAN PINGGIR PADA REGISTER AKTA

PENCATATAN SIPIL DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL

2. PRSYARATAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

NO. PERSYARATAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

1 SALINAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TENTANG PERUBAHAN

NAMA

2 KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL

3 KUTIPAN AKTA PERKAWINAN BAGI YANG SUDAH KAWIN

4 FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK) LEGALISIR

5 FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) LEGALISIR

2.2.8 PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DI WILAYAH

NEGARA KESATUAN RI

PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DARI WARGA NEGARA ASING (WNA)

MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) WAJIB DILAPORKAN OLEH PENDUDUK

YANG BERSANGKUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA DITEMPAT PERISTIWA

PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN PALING LAMBAT 60 (ENAM PULUH)

HARI SEJAK BALITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH ATAU PERNYATAAN JANJI

SETIA OLEH PEJABAT.


BERDASARKAN LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1, PEJABAT

PENCATATAN SIPIL MEMBUAT CATATAN PINGGIR PADA REGISTER AKTA

PENCATATAN SIPIL DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL.

PERSYARATAN PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN SEBAGAI

BERIKUT :

NO. PERSYARATAN PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

KEWARGANEGARAAN

1 AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH BAGI YANG SUDAH MENIKAH

2 FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK) LEGALISIR

3 FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) LEGALISIR

4 FOTOCOPY PASPORT

5 MENGISI FORMULIR PELAPORAN PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN

1. PEJABAT PENCATATAN SIPIL MEMBUAT CATATAN PINGGIR PADA

REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL

PENCATATAN PERUBAHAN STATUS :

KEWARGANEGARAAN DARI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) MENJADI WARGA

NEGARA ASING (WNA) DILUAR KESATUAN RI.

PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DARI WARGA NEGARA INDONESIA

(WNI) MENJADI WARGA NEGARA ASING (WNA) DILUAR WILAYAH NEGARA

KESATUAN RI YANG TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI NEGARA

SETEMPAT WAJIB DIPALORKAN OLEH PENDUDUK YANG BERSANGKUTAN

KEPADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

PERWAKILAN RI SETEMPAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1,

MENERBITKAN SURAT KETERANGAN PELAPORAN KEWARGANEGARAAN

INDONESIA.

PERWAKILAN RI SETEMPAT MEMBERITAHUKAN KEPADA MENTERI UNTUK

DITERUSKAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA YANG MENERBITKAN AKTA

PENCATATAN SIPIL.

PEJABAT PENCATATAN SIPIL MEMBUAT CATATAN PINGGIR PADA REGISTER DAN

KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL.


2. PERSYARATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DARI WARGA

NEGARA INDONESIA (WNI) MENJADI WARGA NEGARA ASING (WNA)

SEBAGAI BERIKUT :

NO. PERSYARATAN PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

KEWARGANEGARAAN DARI WNI MENJADI WNA

1 KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

2 FOTOCOPY AKTA PERKAWINAN BAGI YANG SUDAH MENIKAH

3 PASPORT

4 MENGISI FORMULIR PELAPORAN

2.2.9 PENCATATAN PERISTIWAN PENTING LAINNYA

1. PENCATATAN PERISTIWA PENTINGLAINNYA DILAKUKAN OLEH PEJABAT

PENCATATAN SIPIL ATAS PERMINTAAN PENDUDUK YANG BERSANGKUTAN

SETELAH ADANYA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YANG TELAH MEMPEROLEH

KEKUATAN HUKUM TETAP.

2. PENCATATAN PERIWTIWA PENTING LAINNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA

AYAT 1 PALING LAMBAT 30 HARI SEJAK DITERIMANYA SALINAN PENETAPAN

PENGADILAN.

PENJELASAN : YANG DIMAKSUD PERISTIWA PENTINGLAINNYA ADALAH

PERISTIWA YANG DITETAPKAN OLEH PENGADILAN NEGERI UNTUK

DICATATKAN PADA INSTANSI PELAKSANA, MISALNYA “PERUBAHAN JENIS

KELAMIN” DAN LAIN-LAIN.

3. PEJABAT PENCATATAN SIPIL MEMBUAT CATATAN PINGGIRAN PADA REGISTER

DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL DITEMPAT AKTA DITERBITKAN.

PERSYARATAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA SEBAGAI BERIKUT

:

NO. PERSYARATAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

1 PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI PERISTIWA PENTING

LAINNYA

2 KARTU (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) LEGALISIR

3 MENGISI DAN MENYERAHKAN FORMULIR PENCATATAN PERISTIWA

LAINNYA

2.2.10 PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL :

PEMBENTULAN AKTA PENCATATAN SIPIL DAPAT DILAKSANAKAN “KARENA

KESALAHAN TULISAN REDAKSIONAL DAN BELUM DISERAHKAN KEPADA

PEMEGANG, DILAKUKAN DENGAN MENGACU PADA” :

i. DOKUMEN AUTENTIK YANG MENJADI PERSYARATAN PENERBITAN AKTA

PENCATATAN SIPIL.


ii. DOKUMEN DIMANA TERDAPAT KESALAHAN TULIS REDASIONA (ASLI KUTIPAN

AKTA PENCATATAN SIPIL).

PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL KARENA SALAH TULIS REDAKSIONAL

YANG TELAH DISERAHKAN PEMEGANG DILAKUKAN DENGAN MENGACU PADA :

i. DOKUMEN AUTENTIK YANG MENJADI PERSYARATAN PENERBITAN AKTA

PENCATATAN SIPIL.

ii. ASLI KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL.

2.2.11 PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL :

PEMBATALAN AKTA PENCATTAN SIPIL DILAKUKAN DENGAN ADANYA SYARAT

ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM

TETAP.

PENCATATAN PEMBATALAN DILAKUKAN DENGAN TATA CARA :

a. Membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil.

b. Menarik dan membuat kutipan akta pencatatan sipil.

c. Menerbitakn akta pencatatan sipil sesuai denagn perintah putusan pengadilan.

2.2.12 PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK DILAKSANAKAN BERDASRKAN PENETAPAN

PENGADILAN DI TEMPAT TINGGAL PEMOHON.

PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAIMANA AYAT 1 DI ATAS, WAJIB

DILAPORKAN OLEH PENDUDUK KEPADA INSTANSI PELAKSANA YANG

MENERBITKAN KUTIPM AKTA KELAHIRAN PALING LAMBAT 30 HARI SETELAH

DITERIMANYA SALINAN KEPUTUSAN PENGADILAN OLEH PENDUDUK.

BERDASARKAN PELAPORAN PADA AYAT 2 DI ATAS, PEJABAT PENCATATAN SIPIL

MEMBUAT CATATAN PINGGIR PDA REGISTERDAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN.

PENGANGKATAN ANAK ADALAH PERBUATAN HUKUM UNTUK

MENGALIHKAN HAK ANAK KE LINGKUNGAN KELUARGA ORANG TUA, WALI YANG

SAH KEPDA ORANG LAIN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERAWATAN,


PENDIDIKAN DAN MEMBESARKAN ANAK TERSEBUT KE DALAM LINGKUNGAN

KELUARGA ORANG TUA ANGKATNYA BERDASARKAN PUTUSAN ATAU PENETAPAN

PENGADILAN.

TERLAMBATNYA MELAPORKAN PEMBATALAN PERKAWINAN (LEWAT DARI

30 HARI SEJAK DITERIMANYA SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI).

TERLAMBATNYA MELAPORKAN PEMBATALAN PERKAWINAN (LEWAT DARI

90 HARI SEJAK TANGGAL PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMBATALAN

PERKAWINAN.

TERLAMBATNYA MELAPRKAN PERISTIWA PENTING (LEWAT DARI 30 HARI

SEJAK TANGGAL DITERIMANYA SALINAN PUTUTSAN PENGADILAN).


3.1 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3.1.1 BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banyuasin di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas pengembangan sistem informasi

administrasi kependudukan.

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan informasi


3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data


4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian dan layanan

informasi administrasi kependudukan.

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan dokumentasi kebijakan

pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3.1.2 SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan jaringan komunikasi

data serta pengembangan sistem dan aplikasi;

2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur dan jaringan

komunikasi data serta pengembangan sistem dan aplikasi;

3. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur dan

jaringan komunikasi data serta pengembangan sistem dan aplikasi;

4. pelaksanaan penyusunan pemetaan urusan pengelolaan infrastruktur dan jaringan


5. pelaksanaan pengelolaan infrastruktur dan jaringan komunikasi data serta pengembangan

sistem dan aplikasi;

6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan infrastruktur dan jaringan


7. pemberian bimbingan teknis dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan komunikasi data

serta pengembangan sistem dan aplikasi;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

DAN INOVASI PELAYANAN


3.1.3 SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN

Seksi Pengolahan dan Penyajian mempunyai tugas ;

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pengelolaan data kependudukan,

pelayanan data kependudukan, pengelolaan data center dan disaster recovery center serta

penyajian data kependudukan

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pengelolaan data

kependudukan, pelayanan data kependudukan, pengelolaan data center dan disaster recovery

center serta penyajian data kependudukan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengendalian pengelolaan data



d. pelaksanaan penyusunan pemetaan urusan pengendalian pengelolaan data kependudukan,

pelayanan data kependudukan, pengelolaan data center dan disaster recovery center serta

penyajian data kependudukan;

e. pelaksanaan pengendalian pengelolaan data kependudukan, pelayanan data kependudukan,

pengelolaan data center dan disaster recovery center serta penyajian data kependudukan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pengelolaan data



g. pemberian bimbingan teknis dan pengendalian pengelolaan data kependudukan, pelayanan

data kependudukan, pengelolaan data center dan disaster recovery center serta penyajian

data kependudukan:

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.4 SEKSI TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Seksi Tata Kelola dan Sumber daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai

tugas ;

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Tata Kelola Tehnologi Informasi dan Komunikasi

serta Sumber daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Tata Kelola Tehnologi Informasi dan

Komunikasi serta Sumber daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Tata Kelola Tehnologi Informasi

dan Komunikasi serta Sumber daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;

d. pelaksanaan penyusunan pemetaan urusan Tata Kelola Tehnologi Informasi dan Komunikasi

serta Sumber daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;

e. pelaksanaan pengendalian Tata Kelola Tehnologi Informasi dan Komunikasi serta Sumber

daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Tata Kelola Teknologi Informasi dan

Sumber daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;

g. pemberian bimbingan teknis dan pengendalian Tata Kelola Tehnologi Informasi dan

Komunikasi serta Sumber daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;



3.2 PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

3.2.1 BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas :

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan, dan kerja sama administrasi kependudukan, serta inovasi

pelayanan administrasi kependudukan.

3.2.2 SEKSI KERJASAMA

Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama antar lembaga pengguna pemerintah

dan lembaga pengguna non pemerintah meliputi layananan administrasi data

kependudukandan layanan teknis data kependudukan dalam pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama antar lembaga pengguna

pemerintah dan lembaga pengguna non pemerintah meliputi layananan administrasi data



c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kerjasama antar lembaga

pengguna pemerintah dan lembaga pengguna non pemerintah meliputi layananan

administrasi data kependudukandan layanan teknis data kependudukan dalam

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

d. pelaksanaan penyusunan pemetaan urusan kerjasama antar lembaga pengguna pemerintah

dan lembaga pengguna non pemerintah meliputi layananan administrasi data



e. pelaksanaan pengendalian kerjasama antar lembaga pengguna pemerintah dan lembaga

pengguna non pemerintah meliputi layananan administrasi data kependudukandan

layanan teknis data kependudukan dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerjasama antar lembaga pengguna




g. pemberian bimbingan teknis dan pengendalian kerjasama antar lembaga pengguna





3.2.3 SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan melipti keamanan informasi dengan tatakelola, teknologi dan

personalisasi serta pengamanan infrastruktur dan sistem aplikasi pemanfaatan data dan


b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan melipti keamanan informasi dengan tatakelola, teknologi dan




c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pemanfaatan data

dan dokumen kependudukan melipti keamanan informasi dengan tatakelola, teknologi

dan personalisasi serta pengamanan infrastruktur dan sistem aplikasi pemanfaatan data

dan dokumen kependudukan;

d. pelaksanaan penyusunan pemetaan urusan pelayanan pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan melipti keamanan informasi dengan tatakelola, teknologi dan



e. pelaksanaan pengendalian pelayanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

melipti keamanan informasi dengan tatakelola, teknologi dan personalisasi serta

pengamanan infrastruktur dan sistem aplikasi pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan pemanfaatan data dan




g. pemberian bimbingan teknis dan pengendalian pelayanan pemanfaatan data dan





3.2.4 SEKSI PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas;

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan Inovasi Pelayanan

administrasi kependudukan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan Inovasi Pelayanan


c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pengembangan Inovasi

Pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelaksanaan penyusunan pemetaan urusan Pengembangan Inovasi Pelayanan


e. pelaksanaan pengendalian dan Pengembangan Inovasi Pelayanan administrasi

kependudukan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan Inovasi Pelayanan


g. pemberian bimbingan teknis dan pengendalian Pengembangan Inovasi Pelayanan


h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya


BAB IV

PENUTUP

Demikian Buku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun

2019 berisi tentang Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun

2019, serta Penguraian dari Bidang Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk yang disertai degan

syarat-syarat Pencatatan dan ketentuan yang berlaku.

Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat sebagai dasar penentu kebijakan-kebijakan

yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang

sedalam-daLamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Buku Dinas

Kependudukan dan Pencatatam Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2019.

BAB IV

PENUTUP

dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten

Documents