GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR TA]IUN 2Ol9

TENTANG

SISTEM PENILAIAN PRESTASI XTRJA PEGASIAI NEGTRI SIPESECARA ELEKTRONIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a,

b.

c,

GUBERNUR RIAU,

bahwa salah satu agenda reformasi birokrasi dilingkungarPemedntah Provinsi Riau adalah penerapan penilaian prestasikerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai secaraproporsional, terukur, transparan dan akuntabel sesuai GrandDesign Reformasi Birokrasi 20lO-2O25:

bahwa untuk terwujudnya penerapan penilaian prestasi kerjadan peningkatan kesejahteraan pegawai secara proporsional,terukur dan transparan perlu diiakukan penilaian secaraelekrronik melalui sua tu aplikasi:

bahwa berdasarkan pertimba.ngan sebagaimana dimaksud padahurrrf a dan hurrrf b perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri SipilSecara Elektronik Dilinglrrngan Pemerintah Provinsi Riau;

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara RepubiikIndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor I9 Tahun 1957 tentangPembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I SumateraBarat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang {l,embaranNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, TarobahanLembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1646);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4843), sebagaimana teiah diubah denganUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang PerubaLtan AtasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 59521:

Mengingat : 1.

2.

3.

-2-

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor4846)i

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta$g PemerintahanDaerah (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, 'farnbat'an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah {Lembarart Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambal]an kmbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

7. Peiaturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembararr Negara Republiklndonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri $ipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang PenilaianKinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6340);

10. Peiaturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SistemPemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik lndonesia Tahuo 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 26 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2013Nomor 33ll

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PDNILAIANPRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARAELEKTRONIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturar Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau,

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkunganPemerintah Provinsi Riau.

6. Pegawai Negeri Sipil selajutnya disingkat PNS adalah PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

7. Calol] Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalahCalon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah ProvinsiRiau.

8. Peniiaian Kinerja Aparatur adalah penilaiarr secara periodikpelaksanaan pekerjaan seorang PNS atau CPNS berdasarkanPrestasi kerja,

9. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS atauCPNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengaa SasaranKerja Pegawai dan Pe.ilaku Kerja.

10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKp adalahrencana kerja dan target yang akan dicapai oieh PNS atauCPNS, yang disusun dan disepakati bersama antara PNS atauCPNS dengan arasan pegawai.

11. Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalaltanggapan atau reaksi seorang PNS atau CPNS terhadaplingkungan kerjanya.

12. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiappelaksanaan T\]gas Jabatan.

13. Angkat Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatandan/ atau akumuiasi nilai butir-butir kegiatan yalg harusdicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karieryang bersangkutan baik unsur utama maupun unsurpenunjang yang memiliki keterkaitan langsung terhadappencapaian.

14. Capaian SKP adalah hasil akhir kegiatan yang diperoleh seorangPNS atau CPNS berdasarkan periode penilaian.

16.

17.

18.

19,

15.

21,.

20.

Periode penilaian SKP adalah penilaian capaian SKP 1 (satu)tahun dan penilaian capaian SKP bulanan selama 1 (satu)tahun.

Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS atau CPNS yangdinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon IV(empat) atau pejabat lain yang ditentukan.Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari PejabatPenilai.

Dalam jariqgan yang selanjutnya disebut Daring adalah keadaaayang menyatakan terhubung melalui jejaring komputer,internet, dan terintegrasi secara real time.

Sistem Penilaian Prestasi Kcrja secara Elektronik selanjutnyadisebut e-SIKAP adalah Sistem berbasis webservice/daring yangdapat merekam dan menyimpan data target dan capaial SKPPNS atau CPNS dan terhubung dengan basis data PNS atauCPNS, Sistem Informasi Pengeiolaan Keuangan Daerah, e-Officeatau aplikasi lainnya,

Verifikatur a.dalah PNS yang ditunjuk dan diberi tugas untukmelakukan verifikasi rencana kerja, target kualitas, kuantitas,waktu dan biaya seorang PNS atau CPNS, yang disusun dandisepakati bersama antara PNS atau CPNS denga! atasan pNSatau CPNS, melalui hak akses administrator untuk melakukanvalidasi data pengguna lain pada sistem e-SII(Ap yangditetapkan dengan Keputusan Gubernur.Admin sistem e-SIKAP adalah PNS yang diberi hak akses untukmengelola dan menetukan parameter-parameter yangdiperlukan dalam sistem serta melakukan koreksi atauperbaikan data pada aplikasi e-SIKAP yang ditetapkan denganKeputusan Gubernur,

pasal 2

{1) Penerapan e-SIKAP dimaksudkan untuk memudahkanpenginputan dan pendokumentasian unsur prestasi kerja.

(2) Tujuan penerapan e-SIKAP adalah untuk:a. peningkatan kine{a PNS dan CPNS;

b. melakukan penilaian atas prestasi kerja pNS dan CpNS;c. meningkatkan keadilan dan kesejaiteraan pNS dan CPNS;

d. mendorong terciptanya kompetisi kerja yang sehat pNS danCPNS;

e. memudahkan uniuk merekap data capaian kerja atauprestasi kerja PNS dan CPNS secara periodik/bulanan; dan

f. sebagai dasar pengembangan karir pNS dan CpNS.

-5-

12)

(3)

(4)

(1)

\2)

(s)

BAB IIPENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 3

(1) Penilaian prestasi ke{a PNS dan CPNS terdiri atas unsur :

a. SKP; dan

b. PKP.

Bobot niiai unsur SKP sebesar 6070 (enam puluh perseratus)dan PKP sebesar 40% {empat puluh perseratus).

Penlrusunan, perekaman dan perhitungan nilai SKP dan PKPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui e-SIIiAPyalg diintegrasikan dengan aplikasi e-Office, e-absen/kehadirandan aplikasi pendukung secara dariag.

Formulasi perhitungan dan formulir laporan e-SIKAPsebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempedomani ketentuanperaturan Perundang-undangan,

Bagian KesatuSKP

Pasal 4Setiap PNS dan CPNS wajib menlusun dan rnenginput SKPsebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatanberdasarkan rincian tugas jabatan, tanggung jawab danwewenang jabatan dengan mempedomani perjanjian kinerja.

SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatantugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktupenilaian yang bersifat nyata dan terukur.Target yairg harus dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2),meliputi:

a. target kuantitas (Target Outputl, dapat berupa dokumen,konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan dan lain-lain;

b. target kualitas, penetapannya dengan memprediksi mutuhasil kerja yartg terbaik dan target kualitas diberikan nilaipaling tinggi 100 (seratus);

c. target waktu, dalam penetapannya memperhitungkan berapawaktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatupekerjaan, yang dapat berupa bulanan, triwulan, kwartal,semester dan tahunan;

d. target biaya, dalam pen€tapannya memperhitungkal berapabiaya yang dibutuhkan untuk raenyelesaikan suatupekerjaaar; dan

e. target angka kredit, dalan penetapannya mempertimbangkanbutir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabatrungsional. baik unsur urama maupun unsur penunjarrg yangmemiliki keterkaitan langsung terhadap pencapain ta:rget UnitOrganisasi dan/atau Perangkat Daerah.

-6-

(4) Untuk Penetapan target angka kredit sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf e mencantumkan angka kredit minimalsetiap tahun, berdasarkan jenjang jabatan yarrg didudukinyasesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan,

(5) Pencapaian target angka kredit sebagaimana dimaksud padaayat (4) sebagai berikut :

a. serendah-rendahnya 80% (delapan puluh perseratus) berasaldari unsur utama; dan

b. setinggi-tingginya 2OVo (d:ua puluh perseratus) dari unsurpenunjang.

Pasal 5

(1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harusdisetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai pada bulanJanuari tahun berjalan.

(2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di jabarkar menjadiSKP bulanan berdasarkan target masing-masing tugas jabatanuntuk dilakukan penilaian Lerhadap capaiannya.

(3) Penilaian capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target.

(4) Dalam ha1 kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran,target biaya tidak dihitung sebagai target capaian bulanan.

Bagian KeduaPKP

Pasal 6

(1) PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf bmeliputi aspek:

a. orientasi pelayanan;

b. integritas;

c. komitmen;

d. disiplin;

e. kerja sama: danf lzenemimninan

(2) Penilaian PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui pengamatan oleh Pejabat Penilai terhadap PNS danCPNS sesuai kriteria yang ditentukan bersamaan denganpenilaian SKP.

(3) Penilaian kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hur-uf f hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki JabatanPimpinan Tinggi, Administraror. dan Pengawas.

,8,

(1)

(2)

Pasal 9

Selain melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (1) Pejabat Penilai juga melakukan penilaiaaterhadap kehadiran ditempat bekerja berdasarkan jumlah harikerja.

Penilaian terhadap kehadiran ditempat bekerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penginputanaktifitas / agenda harian.

Bagian KeempatPenerapan Apllkasi Terintegrasi

Pasal 10

{1) e-SIKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapatdiakses melalui web browser pada situshttps:/ /skp.riau.qo.id/, dan untuk aplikasi e-Ofhce melalui ur1https: / / e-office..iau. so. id.

Setiap PNS dan CPNS diberikan akun pada aplikasi melaluisistem pengamanan pribadi, yang tedntegrasi dengan datakepegawaian serta data uraian tugas jabatan dan fungsiPerangkat Daerah sesuai tempat PNS dan CPNS bertugas.

Untuk menunjang penerapan e-SlKAP, Sub BagianKepegawaian dan umum atau sebutan lain pada PerangkatDaerah wajib melakukan peremajaan data PNS dan CPNSsecara berkaia melalui https; / /opd.asn.riau.eo.id/.

BAB IIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal target SKP tidak tercapai yang diakibatkan olehfaktor diluar kemampuan individu PNS dan CPNS, makapenilaian didasarkaa pada pertimbangan kondisi penyebabnyaatas penilaian Tim Peniiai Kinerja.

Perbaikan terhadap target SKP sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Vedflkatur dibantu oleh seoraig Admine-SIKAP.

Dalam hal e-SIKAP tidak berjalan sebagaimana mestinya, makapenilaian prestasi kerja PNS darr CPNS dilakukan secaramanual yang dinyatakan oleh Sekretaris Daerah.

(21

(3)

(1)

12)

{3)

-9-

BAB IVKETENTUAN PENUTUP

pasal 12

Pada saat Peraturan Cubernur ini mulai berlaku,Gubernur Riau Nomor 8 TahunSistem Penilaian Kinerja Aparatur Secaradilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (BeritaTahun 2017 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan

maka Peraturan2OI8 tentang

Elektronik (e-SIKAP)Daerah Provinsi Riautidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbarupada tanggal

YAMSUAR

IAU,

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR

cuaonwun nrau,

Diundanekan Pekanbaru

LAMPIMN ; PERA?URAN GUBERNUR RIAUNOMOR :TANGGAL :

INDIKATOR PENILAIAN PKPI. Orlentasi Pelayanan

No. URAIAN Nilai Angka1 Selalu dapat menyelesaikan tugas pAay;;;;-;baik

baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baikuntuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.

91-100

2. Pada umumnya dapat menyelesaikan @- peiayanindengal baik dal sikap sopan serta memuaskan baikuntuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.

76-90

3. Adakalanya dapat menyeiesaikan tugas petayaidn de-ngarlcukup baik dan sikap cukup sopan serta culiupmemuaskan baik untuk pelayanan internal maupuneksternal organisasi.

61-75

+. Kurang dapat menyelesaikan iugus pei;yan;" d"ngan baikdan srkap kurang sopan serla kurang memuaskan bajkuntqLpeiayanan internal maupun eksternal organisasi.

51 60

5. Tidak pernah dapat menyele=-F ;-E$;-;Adanandengan baik darr sikap tidak sopan serta tidakmemuaskan baik untuk pelayalan internal maupuneksternal oreanisasi.

50ke bawah

II. Integf,itas

No. URAIAN Nilai Angka1. Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap julur, it<fr1as,

dal tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya sertaberant menanggung risiko dari tindakan vansdilakukannva

91- 100

2. Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikapjujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakanwewenangnya tetapi berani menanggung risiko daritindakan yang dilakukannya.

76-90

3, melaksanakan tugas bersikap cukupikhlas, dan kadang kadangwewenangnya serta cukup berani

dari tjndakan vang dilalukannve

Adakalanya dalamJujur, cukupmenyalahgunakanmena{rggung risiko

61-75

4. Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugasdal sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kur;gberani menanggung risiko dan tindakan yangdiiakukannva.

51-60

5.

dilakukannya.

Tidaktugas,tidak

pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanal<andan selaiu menyalahgunakan wewenangnya sertaberani menarggung risiko dari tindakan yarg 50ke bawah

.IIL Komltmen

Selalu.berusaha dengan sungguh-su"ggut -.neg"k*a"ldeolo$ negara pancasila. Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Negara KesaiuanRepublik Indonesia {NKRI), Bhineka Trrnggal Ika danrencana-rercana pemerintah dengan tujuan untuk dapatmelaksanakan tugasnya secata berdaya guna dan berhasilguna serta mengutamakan kepentingan kedinasaldaripada kepentingan pdbadi dan/atau golongan sesuaidengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagaiunsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana

91- 100

Pada umumnya berusaha dengan sunggutr-sqnggl_11menegakkan ideologi negara pancasila, Undang_UndingDasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, NegariKesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Ttnggal-Ikaclan rencata-rencana pemerintah dengan tujuan untukdapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna danberhasil guna serta mengutamakan kepentingankedinasan daripada kepentingan pribadi dan/aiaugoiongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya. sebagai unsur aparatur negara terhada!

Adakalanya berusaha dengan sungguh sungguhmenegalkan ideologi negara pancasila, Undang_UndingDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NegaraKesatuan Republik Indonesia {NKRI), Bhineka Tunggaflkadan rencana-rencana pemerintah dengaa tqjuan untukdapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna danberhasil guna serta mengutanakan kepentingarkedinasan daripada kepentingan pribadi dan/a:taugolongan sesuai dengan tugas. fungsi, dan tanggungJawaonya. sebagar unsur aparatuf negara terhadap

tempat dimana ia bekeria.Kurang_ _ berusaha dengal su.rggut -srr.fgguh

isasi tempat dimana iaqlganrsasl LempaL climana ia beke|a.

menegakkan ideologi negara pancasila, Undang_UndaigDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-, NegariKesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal-Ikaoan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untukdapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna danberhasil guna serta mengutamatan kepentingankedinasan daripada kepentingan pribadi dan/a-taugolongan sesuai dengan tugas, Iungsi, dan tanggungJa\raDnya. sebagal unsur aparatur negara terhadap

Tidak pernah berusaha dengan sungguh--;gguh-menegal<kan id€ologi negara pancasila, Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-, NesariKesatuan Republik tndonesia (NKRT), Bhineka tunggailkaoan rencana-rencana pemerintah dengan tqjuan untukdapat melaksanakan tugasnJ,a secara berdala guna danDernaslt guna se-rta mengutamakan kepentingankediaasan daripada kepentingan pribadi dan/aiaugolongan sesuai dengan tugas, fungsi. dan tanggungJawaDnla. setragar unsur aparalur negara terhadap

tempat dimana ia bekeria,

50 Ke bawah

IV. Disiplin

Selalu mentaati peraturan@P:111"ti. kedinasan yang berlaku dengan risa tanggungjawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja -iertima m pu menyimpan dan /arau memelihara baran g_ baranemilik negara yang dipercaya_kan kepadanya denga""

".U"if.]

9r-100

Pada umumnya mentaati peraturu.r Femndang-undangandai-I/ atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan risatanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja sertamampu menyimpan dan/atau memelihara barang_barang

dipercayakan kepadanya dengan ba ik.

cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan i.t f."4"serta cukup mampu menfmpan danf atau memelihaiabarang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanvadengan cukup baik. serLa ridak masuk arau rarlamb;tmasuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam

AoaKaran)a men{aatl peraLuran perundang_undangandan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dlngan J.sa

{erja ra.1p1. alasar lang sah selama 5 1tima1 sarnpaldengan 15 (lima belas) harj kerir

furgg mentaati peraturan perundang-undanEEdan/atau peraturan kedinasan yang berlaku d-engan risakurang tanggung jawab, mentaati ketentuan ia]n keriaserta kurang mampu menyimpan dan/atau rnemelihaiabarang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanyadengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambatmasuk kerja d-an lebih cepat pularrg dari ketentuan jamKerJa tanpa atasan yang sah selama 16 {enam bejaslsampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

Tidak pernah mentaati p".rtu..tr Fe.lrnda.rg-undalrga.,fl1n/atau peraturan kedinasan yang berlaku J..rg.., ,is.tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan iam ke"ria sertalidak mampu menyimpan dan/atau

^.rnilihu.u t".ung_oarang mrlrk negara yang dipercayakan kepadanya denganKurang balk, serta iidak masuk atau terlambat masukkerja dar lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerjatanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari

50 ke bawah

V. Kerjasama

No. URAIAN Nilai Angka1.

2.

lreraru mampn bekerlasama dengan rekan kerja. atasan,Jbawahan baik di daiam maupundi luar orgar-isasi serLa

I menghargar dan menerima pendapal orang lain, bersedia

I menerlma keputusan yang diambil secara sah yang telahmenjadi keputusan bersarna.

raoa umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja.atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisisiserta menghargai dan menerima pendapat orang lain,bersedia menerima keputusaa yalg diambil seca;a sahyang telah menjadi keputusan bersama.

AoaKaranla mampu bekerja sama dengan rekan kerja,atasan, bawahan baik didalam maupu., diluar organisa"lserta adakalanya menghargai dan menerima pendapatorang Jain, kadang kadang bersedia menerima k;putusanyang diambiL secara sah yang telah menjadi keputusanoersama.

bawahan baik didalam maupun diluar organisasi sertakurang menghargai dan menerima pendapac orang lain,kurang bersedia menerima keputusan yang diambil iecarasah yang telah menjadi keputusan bersama.

91- 100

76-90

3.

61,-75

4.

51-60

5. Tidak pernah mamp-u be@atasan, bawahan baik didalam maupun di luar organisasiserta tidak menghargai dan menerima pendapat oranglain, tidak bersedia menerima keputusan yang diamUl'isecara sah yang telah menjadi keputusan bersama.

50 ke bawah

VI. Kepemlmplnan

No. URAIAN Nilai Angka1.

I Deraru Der-atndak tegas dan tidak memihak, memberikanJteladan

yang baik.. kemampuan menggerakkan tim kerja

lunruK mencapar krnerJa yang ringgi. mampu menggugahlsemangar dan menggerakkan bawahan dalammelaksana*an_ tugas serta mampu mengambil keputusaj.loengan cepat dan teDat.Haqa umumnya berlindak tegas dan tidak memihak,memberikan reladan yang bajk. kemampuan mengerakkarrum kerJa untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampumenggugah semangat dal menggerakkan bawihan dalammelaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusandengan cepat dan teDat.AclaKaranya c'ertlndak tegas dan ddak memihak,memberikan teladan, cukup mampu mengerakkan timKerJa untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukupmampu menggugah semangat dar menggerakkanbawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampumengambil keputusan densan cenrf dan rehAi

91- 1Q0

2.

76-90

3.

6I-75

4.^urang

Dertrndak tegas dan terkadang memihak, kurangmampu nemberikan teladan yang baik, kurang mamprlmengerakkan tim kerja untuk mencapai tinerja yangtinggi, serta kurang mampu menggugah semangat- daimenggerakkan bawahan dalam melaksanakan tusas sertakurang mampu mengambil keputusan dengan cepal daltepat.

lrdat< pernah mampu berrindak Legas dan memihak, ridakmemberikan reladan yang baik. tidak mampumengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yangtinggi, tidak mampu menggugatr s.-angat -

daimenggerakkan bawahan dalam melaksanakan tusas sertat-ida k mampu mengambil keputusan dengan ce-par dantepat.

51-60

5.

50 ke bawah

Rra