perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id penerbitan surat ... filepenerbitan surat keterangan asal...
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL SEBAGAI DOKUMEN
EKSPOR OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA SURAKARTA
TUGAS AKHIR
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh
Sebutan Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang
Manajemen Administrasi
Oleh :
OKTIYANA DWI NINGRUM
D1509066
PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMNINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : Oktiyana Dwi Ningrum
NIM : D 1509066
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang berjudul :
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL SEBAGAI DOKUMEN
EKSPOR OLEH DISPERINDAG KOTA SURAKARTA adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi
dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang saya
peroleh dari tugas akhir tersebut.
Surakarta, Mei 2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
HALAMAN M O T T O
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh yang lain dan hanya kepada
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.
(Q. S Alam Nasrah : 6, 7, 8)
“Pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh,
agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta, dan
ilmu dan agama adalah wajah yang cantik dan tampan”
(Albert Einstein)
“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong,
Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi,
Dan sekali-kali kamu tidak akan setinggi gunung”
(AL Isra : 37)
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba.
Karena di dalam mencoba itulah, kita menemukan dan belajar membangun
kesempatan untuk BERHASIL”
(Penulis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN
Dengan rasa cinta dan ketulusan hati, tugas akhir ini kupersembahkan untuk :
● Kedua Orang Tua Ku tercinta yang tiada putus asa akan do’a, kasih sayang
dan pengorbanannya serta yang selalu mengharap keberhasilan buah
hatinya ini..
.
● Kakakku yang selalu mendukung selama ini.
● Mas Bayu Susilo, terimakasih atas semangat dan dukungannya.
● Semua teman-teman D-3 Manajemen Administrasi Kelas B
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap Alhamdulillahi Robbil’Alamin, puji syukur penulis
panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul :
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL SEBAGAI DOKUMEN EKSPOR
OLEH DISPERINDAG KOTA SURAKARTA.
Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli
Madya di Jurusan Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, pengarahan, dan
bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih
dan penghargaan kepada :
1. Bapak Drs.Suryatmojo, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan
pengarahan, petunjuk, nasehat, dan bimbingan.
2. Ibu Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, S.Sos.MPA selaku penguji yang telah
memberikan nasihat dalam perbaikan tugas akhir ini.
3. Ibu Endang Sri Rejeki selaku pembimbing pada saat kuliah kerja magang di
Disperindag yang telah memberikan banyak bantuan.
4. Seluruh staff Disperindag Kota Surakarta, khususnya departemen
perdagangan luar negeri atas bantuannya selama penulis melaksanakan kuliah
kerja magang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Administrasi FISIP UNS atas
segala ilmu yang diberikan selama penulis kuliah.
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas sebelas Maret
Surakarta.
7. Teman-teman terdekat : Susi, Sriyono, Wawan, Komenk, Edwin, Agus,
Luchy, terimakasih atas dukungannya selama ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
8. Ketua Program DIII Manajemen Administrasi Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga
kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan terbuka untuk
perbaikan tugas akhir ini kedepannya. Semoga tugas akhir ini berguna serta
bermanfaat bagi para pembaca.
Penulis
Surakarta, 2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL…………………………………………………………...
PERSETUJUAN……………………………………………….......................
PENGESAHAN………………………………………………........................
PERNYATAAN……………………………………………….......................
HALAMAN MOTTO……………………………………..............................
HALAMAN PERSEMBAHAN……....…………………………………….....
KATA PENGANTAR………………….....................……………………....
DAFTAR ISI..............……………………………………………………......
DAFTAR GAMBAR……………………………………..............................
DAFTAR TABEL....…………………………….……………………………..
ABSTRAK.............................................................................................
BAB I. PENDAHULUAN.................................................................................
A. Latar Balakang Masalah……….………………………...................
B. Perumusan Masalah………………….……………………............
C. Tujuan Penelitian...…………….……………………....................
D. Manfaat Penelitian...………………….…………………................
BAB II. LANDASAN TEORI………………………………………...............
A. Dokumen Ekspor…………………………………………………..
B. Surat Keterangan Asal sebagai Dokumen Ekspor…………………
C. Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal……………………….
BAB III. METODE PENGAMATAN……………….....……………………...
A. Jenis Pengamatan…………………………………………............
B. Lokasi Penelitian.....................................................................
C. Sumber Data…………………………….......................................
D. Teknik Pengumpulan Data………………………........................
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
ix
xi
xii
xiii
1
1
3
4
4
5
5
6
7
11
11
11
12
13
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
E. Teknik Analisis Data ……………………………...........................
BAB IV. DESKRIPSI LEMBAGA...................................................................
A. Visi dan Misi……………………………………..………………..
B. Struktur Organisasi……………………………….………………..
BAB V. PEMBAHASAN……………………………………………………..
A. Surat Keterangan Asal yang Diterbitkan Oleh Disperindag………
B. Penerbitan Surat Keterangan
Asal………………………………….
C. Hambatan dalam Penerbitan SKA…………………..…………….
BAB VI. PENUTUP………………………………………………………..
A. Kesimpulan………………………………………………………..
B. Saran-saran………………………………………………………..
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..
LAMPIRAN
13
15
15
16
20
26
38
39
42
42
43
44
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar Judul Gambar Halaman
1
2
3
4
5
6
Struktur Organisasi Disperindag Surakarta………..........................
Bidang Kesekretariatan….................................................................
Bidang Perdagangan…………………………………………...........
Bidang Perindustrian………………………………………………...
Skema Penerbitan SKA dengan Cara Manual………………………
Skema Penerbitan SKA dengan Sistem Otomasi……………………
15
16
17
18
32
37
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR TABEL
Tabel Judul Tabel Halaman
1
2
3
SKA Preferensi..................................................................................
SKA Non Preferensi……………………………..............................
Perbedaan Penerbitan dengan Cara Manual dan Sistem Otomasi…..
19
23
38
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
ABSTRAK
OKTIYANA DWI NINGRUM D1509066, PENERBITAN SURATKETERANGAN ASAL SEBAGAI DOKUMEN EKSPOR OLEH DINASPERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA. ProgramDiploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Sebelas Maret Surakarta.
Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran lebihmendalam mengenai surat keterangan asal yang diterbitkan oleh Disperindag KotaSurakarta, dan penerbitannya serta hambatan yang dihadapi Disperindag dalammenerbitkan SKA dan solusi untuk mengatasinya. Surat Keterangan Asal ini sangatpenting artinya sebagai salah satu dokumen penunjang dalam pelaksanaan ekspor.Metode pengamatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dan datayang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil melaluiwawancara dan observasi secara langsung dengan para staff Bidang PerdaganganLuar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, sedangkan datasekunder diperoleh melalui buku-buku, kepustakaan, dokumentasi, dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakansebagai pelengkap dan pendukung dari data primer.
Hasil dari pengamatan ini menunjukkan bahwa terdapat dua jenis SKA yangditerbitkan oleh Disperindag, yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.Penerbitan SKA ini dapat dilakukan dengan cara manual tanpa menggunakanteknologi informasi dan dengan sistem otomasi dengan menggunakan teknologiinformasi. Permasalahan pokok yang masih sering dihadapi oleh Disperindag adalahkurangnya pengetahuan tentang penerbitan SKA oleh para eksportir. Namundemikian Disperindag telah mempunyai program untuk mengatasi permasalahantersebut. Saran yang dapat diberikan yaitu Disperindag sebagai instansi yangbertanggung jawab dalam proses penebitan SKA sebaiknya meningkatkan koordinasidan sosialisasi tentang tata cara penerbitan SKA pada masyarakat pelaku eksporuntuk menunjang kelancaran kegiatan ekspor di Surakarta.
Kata Kunci : Penerbitan SKA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan membuat
dunia semakin menyatu. Adanya perkembangan dalam berbagai bidang seperti ilmu
pengetahuan, telekomunikasi, teknologi informasi, jaringan transportasi dan sektor-
sektor kehidupan lainnya menyebabkan arus info semakin mudah dan lancar antara
individu atau kelompok, sehingga telah membawa perubahan yang besar dan telah
memberikan kontribusi terhadap perekonomian internasional. Semula hubungan
ekonomi internasional hanya diwarnai oleh pertukaran barang, kemudian migrasi
sumber daya manusia, transaksi jasa lalu lintas perbatasan dan selanjutnya, arus
modal dan pembiayaan antar negara semakin berperan dalam percaturan ekonomi
internasional. Fenomena tersebut tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari yang lain,
namun lalu lintas barang dan pertukaran sumber daya internasional, jasa dan modal
adalah saling berkaitan dan terdapat ketergantungan satu sama lain. Salah satu
kegiatan ekonomi tersebut adalah perdagangan internasional, yang merupakan
perdagangan antara penduduk negara satu dengan penduduk negara lain atas dasar
kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar individu satu
dengan individu lain, antara individu dengan pemerintah suatu negara lain, atau
pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.
Globalisasi perekonomian akan membuka peluang masuknya produk-produk
global ke dalam pasar domestik, dan sebaliknya juga membuka peluang perdagangan
dari dalam negeri ke pasar internasional. Oleh karena itu, salah satu cara agar
Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut adalah dengan melakukan ekspor
untuk produk-produknya. Ekspor, menurut undang-undang Kepabeanan Nomor 10
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
tahun 1995 mempunyai pengertian untuk mengeluarkan barang dari daerah pabean.
Daerah pabean merupakan wilayah untuk mengawasi arus lalu lintas barang, baik
yang dibawa dari luar negeri atau dimasukkan ke luar negeri, terkait dengan sistem
dan prosedur yang harus dilaksanakan oleh orang atau perusahaan yang terlibat dalam
perdagangan internasional tersebut.
Di dalam proses ekspor sangatlah dibutuhkan dokumen-dokumen yang dapat
membantu kelancaran eksportir dalam mengekspor produk-produk dagangannya.
Salah satu dokumen tersebut adalah Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin),
yang disingkat dengan SKA. SKA merupakan dokumen penunjang yang
membuktikan bahwa produk yang di ekspor tersebut berasal, dihasilkan, dan diolah di
Indonesia sehingga negara yang menjadi tujuan ekspor tidak ragu dalam menerima
ekspor Indonesia. Selain itu, SKA juga berfungsi sebagai persyaratan dalam
memperoleh preferensi (keringanan bea masuk) yang disertakan pada barang ekspor
tertentu untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau seluruh bea masuk yang
diberikan oleh suatu negara atau kelompok negara tertentu. Dengan adanya
pematuhan dan pemanfaatan SKA sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
negara tujuan ekspor merupakan peluang bagi Indonesia untuk lebih dapat
meningkatkan ekspor. Mengingat peran SKA sebagai dokumen penunjang sangat
penting, maka pengamatan ini penting untuk dilakukan.
Di Surakarta, instansi yang bertugas dalam menerbitkan SKA adalah
Departemen Perdagangan Luar Negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selama ini pelayanan yang diberikan oleh Disperindag cukup baik, para petugas
memberikan pelayanan dengan ramah, dan berusaha untuk tepat waktu karena pada
dasarnya petugas sangatlah mengerti dan memahami bahwa dokumen SKA yang
dibutuhkan eksportir sangatlah penting. Dengan adanya kemudahan dalam
pengurusan SKA menjadikan Disperindag menjadi isntansi pemerintah yang berperan
penting dalam mendukung dan mendorong peningkatan ekspor di daerah Surakarta.
Berdasarkan pertimbangan bahwa terjadi peningkatan dan pertimbangan terhadap
penggunaan SKA yang mengakibatkan adanya kecenderungan penyalahgunaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
pemakaian SKA yang semakin bertambah dan proses penerbitan SKA yang harus
disesuaikan dengan perkembangan teknologi ,maka terjadi perubahan mengenai
mekanisme penerbitan surat keterangan asal, sehingga peraturan Menteri
Perdagangan RI Nomor: 17/M-DAG/PER/9/2005 tentang penerbitan surat keterangan
asal (certificate of origin), untuk barang ekspor Indonesia diubah menjadi Peraturan
Menteri Perdagangan RI Nomor: 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang penerbitan surat
keterangan asal untuk barang ekspor Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh
terhadap proses penerbitan SKA, yaitu pengurusan penerbitan SKA yang dulu
dilakukan dengan cara manual tanpa menggunakan teknologi informasi sekarang
dapat dilakukan dengan sistem otomasi. Perubahan tersebut kemungkinan akan
membuat para eksportir atau pihak-pihak lain yang memerlukan surat keterangan asal
sebagai dokumen pendukung ekspornya akan kebingungan mengenai proses
penerbitan surat keterangan asal yang baru.
Untuk itulah penulis memilih judul Penerbitan Surat Keterangan Asal Sebagai
Dokumen Ekspor Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta,
sehingga diharapkan dengan adanya Tugas Akhir ini dapat mengurangi
ketidakpahaman para eksportir atau pihak-pihak tertentu yang memerlukan untuk
penerbitan surat keterangan asal.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang telah penulis
ungkapkan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apa saja jenis Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Disperindag Kota
Surakarta?
2. Bagaimanakah penerbitan Surat Keterangan Asal sebagai dokumen ekspor oleh
Disperindag Kota Surakarta?
3. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Disperindag dalam melakukan
penerbitan SKA dan bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
B. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :
1. Tujuan operasional
Untuk mengetahui jenis dan penerbitan SKA oleh Disperindag Kota Surakarta
serta hambatan yang dihadapi Disperindag dalam melakukan penerbitan SKA,
dan solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut.
2. Tujuan Fungsional
Penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca
maupun instansi, dan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Baik
pihak yang memerlukan izin penerbitan maupun pihak yang memberikan izin
penerbitan SKA terkait masalah penerbitan SKA.
3. Tujuan Individual
Diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh sebutan ahli madya pada
Program Diploma III Manajemen administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat pengamatan merupakan salah satu aspek yang penting dalam
kegiatan pengamatan. Manfaat dari hasil pengamatan ini adalah :
1. Mengetahui gambaran yang lebih jelas dan terperinci tentang penerbitan SKA
di Disperindag Kota Surakarta.
2. Menambah jumlah referensi bacaan di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Menambah informasi kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada
khususnya tentang peranan Disperindag sebagai lembaga yang menerbitkan
SKA.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Dokumen Ekspor
Kata dokumen berasal dari kata bahasa inggris yaitu document. Dokumen
adalah surat-surat yang tertulis atau tercetak yang dapat di gunakan sebagai bukti
keterangan. Dokumen berisikan suatu informasi atau menjelaskan sesuatu, yang
berbentuk tulisan maupun lisan. Dokumen ekspor merupakan surat-surat keterangan
yang harus dilengkapi pada saat melakukan ekspor. (www.scribd.com). Dokumen
ekspor merupakan penunjang dalam kelancaran kegiatan perdagangan
internasional (ekspor impor), baik yang dikeluarkan pengusaha,
perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya. Semua dokumen yang
menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dan diteliti dengan seksama. Dokumen-
dokumen dalam perdagangan internasional tersebut dapat d i b e d a k a n m e n j a d i
b e b e r a p a m a c a m .
Dokumen ekspor yang penting dalam perdagangan internasional antara lain
Letter Of Credit (L/C), yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan
importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir
tersebut yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas
importir yang bersangkutan. Dokumen ekspor lainnya adalah Bill Of Lading (B/L),
merupakan surat tanda terima barang yang telah dimuat dikapal laut dan juga
merupakan tanda bukti kepemilikan barang atas adanya kontrak atau perjanjian
pengangkutan barang melalui laut. Dokumen ekspor berikutnya adalah invoice, yaitu
suatu dokumen penting dalam perdagangan internasional karena dengan adanya
invoice maka dapat dilihat berapa jumlah wesel yang dapat ditarik, misalnya jumlah
penutupan asuransi dan penyelesaian segala bea masuk.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
B. Surat Keterangan Asal sebagai Dokumen Ekspor
Ekspor merupakan suatu kegiatan dalam perdagangan internasional, dimana
terdapat kebijakan dan aturan-aturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan
ekspor tersebut. Pengertian ekspor yaitu kegiatan usaha dalam memperjualbelikan
suatu barang dengan melintasi daerah pabean, sehingga pelaksanaannya harus sesuai
dengan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan (PPEI, 2003:3). Diantaranya
adalah berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No
118/MPP/Kep/2/2003 yang berisi bahwa kegiatan ekspor dapat dilakukan oleh
perusahaan atau perorangan yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha atau SIUP, Izin
usaha dari Departemen Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan Tanda Daftar Perusahaan. Kebijakan dan peraturan lainnya tentang
pelaksanaan ekspor adalah dengan adanya dokumen pendukung sebagai persyaratan
dalam melakukan ekspor yaitu Surat Keterangan Asal (SKA), menurut Dinas
Perindustrian dan Perdagangan SKA adalah suatu dokumen ekspor berdasarkan
kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan
sepihak yang diberlakukan oleh suatu negara tertentu yang wajib menyertakan SKA
pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tersebut yang
digunakan untuk membuktikan, bahwa barang tersebut benar-benar berasal,
dihasilkan dan di olah di Indonesia (Departemen Perindustrian dan Perdagangan,
Dirjend Perdagangan Luar Negeri).
Menurut Roselyne Hutabarat SKA adalah surat keterangan yang digunakan
sebagai dokumen penyerta pada saat dilakukannya kegiatan ekspor, sebagai bukti
bahwa barang yang dimaksud berasal, dihasilkan atau diolah di Indonesia (Roselyne
H, 1996 :114). Status dokumen ekspor SKA adalah sebagai dokumen penyerta barang
ekspor Indonesia yang akan memasuki wilayah negara tertentu dan fungsinya untuk
membuktikan bahwa barang tersebut benar-benar berasal, dihasilkan dan diolah di
Indonesia. (Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Jenderal
Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Fasilitas Ekspor Impor, 2002:3). Dengan
disertai dengan keterangan asal barang, yaitu kriteria atau persyaratan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
ditetapkan baik dalam perjanjian regional, bilateral, dan multilateral maupun
ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu, yang wajib dipenuhi oleh suatu barang
ekspor untuk dapat diterbitkan SKA-nya oleh pemerintah atau instansi di negara asal
barang tersebut (Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Jenderal
Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Fasilitas Ekspor Impor, 2002:3) yang harus
dituangkan dalam formulir SKA, yaitu daftar isian SKA yang telah dibakukan baik
dalam bentuk, ukuran dan warna kertas, serta isinya sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Sebagai dokumen ekspor, SKA mempunyai beberapa manfaat yaitu
untuk mendapatkan preferensi (pengurangan/penghapusan) bea masuk bagi komoditi
Indonesia, untuk menetapkan Negara Asal Barang (Country of Origin), untuk
memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap pembiayaan ekspor yang
menggunakan L/C, data realisasi ekspor, data realisasi kuota, dan pelacakan tuduhan
dumping.
C. Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal
Prosedur merupakan bagian dari suatu perencanaan, dimana perencanaan
tersebut dibuat oleh pimpinan organisasi dan diperlukan dalam menentukan tahapan
pelaksanaan rencana yakni petunjuk pelaksanaan yang bersifat deskriptif karena dapat
membantu dalam pelaksanaan koordinasi dengan jalan menyediakan petunjuk
tindakan pada situasi yang berulang-ulang muncul. Harold Koontz (1989:24)
memberikan pengertian tentang prosedur sebagai berikut :
“Prosedur adalah rencana yang menetapkan metode penanganan yang dibutuhkanuntuk aktivitas-aktivitas yang akan datang. Ia merupakan pedoman untuk bertindak,bukan untuk berfikir, dan ia menguraikan cara yang tepat untuk menyelesaikankegiatan tertentu. Ia merupakan urut-urutan kronologis dari tindakan-tindakan yangdibutuhkan”.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), terdapat dua pengertian
tentang prosedur yaitu tahap-tahap kegiatan untuk suatu aktivitas, dan metode
langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu problem. Dari
pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur penerbitan SKA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
adalah tata cara, aturan, atau ketentuan yang berisi tahapan atau urut-urutan yang
wajib dilaksanakan dan ditaati baik oleh instansi penerbit SKA maupun oleh eksportir
pemohon SKA. Ketentuan atau aturan tersebut sangat bermanfaat dalam
berlangsungnya proses penerbitan SKA. Ada beberapa manfaat atas ketentuan,
aturan, dan tata cara dalam proses penerbitan SKA antara lain untuk memudahkan
dalam melakukan pengawasan, memudahkan pendelegasian dan penempatan
tanggung jawab, memungkinkan penghematan personalia, membantu dalam
melakukan koordinasi.
Proses penerbitan SKA dilakukan oleh instansi-instansi terkait yang
bertanggungjawab dalam penerbitan SKA sebagai dokumen ekspor, yaitu instansi
atau lembaga yang ditetapkan oleh menteri dan diberi kewenangan untuk
menerbitkan SKA. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007, tentang instansi atau lembaga yang ditetapkan
sebagai instansi penerbit SKA yaitu disebutkan pada :
1) Pasal 9 a. Ayat 1 yang berisi bahwa instansi atau lembaga yang membidangi
perdagangan pada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut sebagai instansi atau lembaga yang telah
memenuhi pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
penerbitan SKA.
b. Ayat 2 berisi tentang penetapan instansi atau lembaga sebagai
instansi penerbit SKA sesuai dengan apa yang telah disebutkan
pada ayat 1 harus dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri atas nama menteri.
2) Pasal 10 berisi bahwa berdasarkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
penerbitan SKA, Direktur Jenderal atas nama menteri dapat: menetapkan
penambahan atau pengurangan instansi sebagai instansi penerbit SKA, dan
menetapkan instansi penerbit SKA tertentu yang diberi kewenangan untuk
menerbitkan SKA.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
3) Disebutkan dalam pasal 13, bahwa eksportir dapat memilih tempat untuk
mengajukan permohonan penerbitan SKA pada instansi penerbit SKA
berdasarkan lokasi atau wilayah kerja instansi penerbit SKA yaitu :
a. Instansi penerbit SKA yang tempat kerjanya mencakup tempat
barang diproduksi.
b. Instansi penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat
Bank Devisa sebagai korespondensi bank dari eksportir.
c. Instansi penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengeluarkan PEB atau
tempat dimana PEB mendapat persetujuan ekspor dari pejabat
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dari pelabuhan ekspor.
d. Instansi penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat
pembelian barang.
e. Instansi penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat
pemberangkatan atau pengiriman barang.
Penerbitan SKA sendiri mempunyai dua maksud, yang pertama sebagai
dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor tersebut berasal, dihasilkan dan
diolah di Indonesia. Dokumen ini dipersyaratkan oleh negara pengimpor. Dan yang
kedua adalah sebagai dokumen untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan
sebagian atau seluruh bea masuk impor yang diberikan oleh suatu negara atau
kelompok negara tertentu. Artinya, barang ekspor Indonesia bisa saja masuk ke
negara pemberi preferensi meskipun tidak dilengkapi dengan SKA preferensi, hanya
saja tidak berhak mendapatkan keringanan bea masuk.(www.indag-ska.co.id). Dalam
menerbitkan SKA, harus diketahui terlebih dahulu dokumen-dokumen apa saja yang
diperlukan sebagai dokumen pendukung untuk memperoleh SKA. Dokumen-
dokumen tersebut antara lain :
1. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh
pihak Bea Cukai di pelabuhan muat dan sebagai dokumen utama yang
diperlukan pada awal proses kegiatan ekspor.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
2. B/L (Bill Of Lading) yaitu dokumen yang ditandatangani oleh kapten kapal atau
pemilik kapal dan agennya yang menjelaskan tentang barang yang dimuat dan
syarat-syarat pengangkutannya.
3. AWB (Air Way Bill) merupakan surat perjanjian pengangkutan barang eksportir
dengan perusahaan penerbangan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
dengan ongkos angkut dari pelabuhan muat hingga pelabuhan tujuan.
4. Cargo Receipt, barang yang diekpsor melalui jalur darat dapat menggunakan
surat perjanjian berupa cargo receipt.
5. Invoice yaitu suatu dokumen yang diterbitkan oleh eksportir mengenai harga
dan uraian barang yang sesuai dengan jenis yang tercantum dalam sales kontrak
atau perjanjian jual beli.
6. Packing List merupakan catatan mengenai jumlah, ukuran, berat, tipe, dan lain-
lain dalam daftar barang-barang yang dimasukkan dalam peti atau tempat
lainnya.
7. Struktur Biaya per Unit dalam Dollar Amerika Serikat yang berisi uraian dari
total nilai yang terdapat dalam invoice yang penulisannya dalam dollar
Amerika.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
BAB III
METODE PENGAMATAN
Setelah memperoleh sedikit gambaran tentang penelitian melalui latar
belakang masalah, perumusan masalah serta tinjauan pustaka dari berbagai
literatur,maka berikut ini akan diuraikan hal-hal tentang teknik pengumpulan data,
teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.
A. Jenis Pengamatan
Pengamatan yang dilakukan untuk penulisan tugas akhir ini berawal dari
pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui tentang surat keterangan asal sebagai
dokumen ekspor,bagaimana penerbitannya dan hambatan yang dihadapi dalam proses
pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal tersebut. Pengamatan ini sifatnya
menggali, menelusuri masalah-masalah atau kendala yang ada sekaligus memberikan
penjelasan tentang penerbitan surat keterangan asal oleh Disperindag.
Jenis pengamatan ini merupakan pengamatan deskripsi kualitatif. Sutopo
(2002:183) yang mengemukakan bahwa melalui pengamatan ini akan dapat
memberikan berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang teliti dan penuh
nuansa yang lebih berharga daripada sekedar pernyataan jumlah ataupun frekuensi
dalam bentuk angka.
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan penelitian dan tempat
diperolehnya sejumlah data yang dibutuhkan dari masalah yang diamati. Lokasi
penelitian ini terletak di jalan Yosodipuro No 164 Surakarta. Pada lokasi ini penulis
melakukan tugas pada bagian kesekretariatan, perdagangan dan perindustrian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
C. Sumber Data
Untuk memperoleh laporan pengamatan yang terarah maka diperlukan adanya
data yang lengkap dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat
dipercaya kebenarannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari
beberapa sumber, meliputi :
1. Informan
Informan atau narasumber sangat penting peranannya sebagai orang yang
memiliki informasi, narasumber bukan hanya sekedar memberikan tanggapan
yang diminta peneliti, tetapi ia juga lebih memilih arah dan selera yang
menyajikan informasi (Sutopo,2002:50). Data dari informan diperoleh melalui
wawancara yang dilakukan selama magang.
2. Peristiwa atau aktivitas
Informasi dapat juga dikumpulkan melalui suatu peristiwa, aktivitas, atau
perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diamati.
Namun, tidak semua peristiwa dapat diamati secara langsung, kecuali
merupakan suatu aktivitas yang masih berlangsung pada saat penelitian
dilakukan (Sutopo, 2002:51). Data yang diperoleh melalui peristiwa atau
aktivitas ini dilakukan melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas
yang terkait.
3. Dokumen atau Arsip
Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu
peristiwa ataupun aktivitas tersebut. Dokumen bisa berupa rekaman tertulis
tetapi juga berupa gambar atau benda peninggalan yang berkaitan dengan
aktivitas tertentu (Sutopo,2002:54). Dalam pengamatan ini penulis memperoleh
data dari dokumen dan arsip yang terkait dengan permasalahan pengamatan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
D. Teknik Pengumpulan Data1. Wawancara / Interview
Wawancara merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam
penelitian kualitatif berupa manusia sebagai narasumber (Sutopo,2002:58).
Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh keterangan melalui
komunikasi, tanya jawab, dan berhadapan langsung dengan informan yang
dapat memberikan informasi mengenai jenis SKA yang diterbitkan di
Disperindag, prosedur penerbitannya, serta hambatan yang dihadapi oleh
Disperindag dalam menerbitkan SKA. Wawancara yang dilakukan mengacu
pada pedoman wawancara yang telah di siapkan sebelumnya.
2. Dokumen tertulis dan Arsip
Dokumen tertulis dan arsip merupakan salah satu sumber data yang memiliki
peranan penting dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi Sasaran kajian
adalah latar belakang atau peristiwa yang terjadi di masa lampau dan sangat
berkaitan dengan kondisi atau peristiwa di masa kini yang sedang di teliti
(Sutopo,2002:69). Dalam pengamatan ini penulis mengambil dokumen berupa
buku pedoman dan file yang terdapat pada instansi.
E. Teknik Analisis Data
Dalam teknik analisis data ini penulis menggunakan model analisis interaktif.
Analisis data merupakan model analisis yang menggunakan tiga tahap yaitu
mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Menurut Sutopo
(2002:186) ketiga komponen tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif dengan
proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.
Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan
abstrak data. Prosesnya diawali sebelum pengumpulan data dan berlangsung sejak
peneliti melakukan pemilihan masalah. Penyajian data merupakan suatu rangkaian
deskripsi dalam bentuk yang disusun dengan pertimbangan masalah yang sedang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
diamati. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga meliputi berbagai
gambar, jaringan kerja, dan tabel sebagai pendukung narasi. Penarikan kesimpulan
yaitu setelah proses reduksi dan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah
penarikan kesimpulan.
Dari analisis data di atas penulis melakukan reduksi data dengan cara
membuat ringkasan data-data yang telah dikumpulkan yang berhubungan dengan
masalah penerbitan SKA. Dalam melakukan penyajian data penulis menyajikan data
dilapangan dalam bentuk narasi, tabel dan juga gambar sebagai data pendukung.
Penulis melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan setelah
melakukan proses verifikasi data.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
BAB IV
DESKRIPSI LEMBAGA
Disperindag sangat penting peranannya sebagai unsur pelaksana pemerintah
daerah dibidang perindustrian dan perdagangan dalam mengembangkan
perekonomian daerah. Dalam menjalankan perananannya Disperindag mempunyai
beberapa tugas antara lain : menyelenggarakan tata usaha dinas, menyelenggarakan
pembinaan dan bimbingan untuk mengembangkan pengusaha industri,
mengembangkan pembinaan perdagangan di dalam dan luar negeri, melakukan
pengawasan terhadap badan usaha milik daerah, serta perlindungan terhadap
konsumen.
A. Visi dan Misi
Sebagai organisasi yang baik, dalam menjalankan tugasnya Disperindag
mempunyai visi dan misi sebagai pedomannya. Visi merupakan suatu pernyataan
yang ringkas tentang cita-cita organisasi dan berisikan arahan tentang apa yang akan
diperbuat oleh organisasi tersebut di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan visi
tersebut maka suatu organisasi perlu melakukan pengembangan misi yang akan
dijalani dalam setiap aktivitas. Misi merupakan penetapan tujuan dan sasaran
organisasi mencakup kegiatan tertentu yang akan dilakukan, dalam upaya mencapai
visi yang telah ditetapkan.
Visi Misi Dinas Perindustrian dan perdagangan yaitu :
Terwujudnya Kota Solo sebagai kota perdagangan dan industri yang berwawasan
lingkungan dan budaya, dengan sasaran :
1. Menciptakan kesempatan bagi masyarakat luas untuk bekerja di sektor
perdagangan dan industri dengan tetap memperhatikan lingkungan menurut
norma-norma yang berlaku sesuai dengan budaya Kota Solo.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
2. Meningkatkan kelancaran proses pendistribusian barang dan jasa untuk
diperdagangkan di dalam dan luar negeri.
B. Struktur Organisasi
Suatu organisasi perlu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk
dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pembagian tugas dan
wewenang sangat diperlukan agar dapat mewujudkan hal tersebut, untuk itu
diperlukan adanya struktur organisasi dengan tujuan agar tugas dan wewenang
tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak saling tumpah tindih.
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta
adalah :
Gambar 1
Struktur Organisasi Disperindag Surakarta
Sumber : Peraturan Walikota surakarta Nomor 21 Tahun 2008
Struktur organisasi Disperindag terdiri dari beberapa bidang yaitu bidang
Kesekretariatan, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Perlindungan
dan Pengawasan Konsumen. Setiap Bidang mempunyai tugas dan fungsinya masing-
Kepala Dinas
B.Perindustrian
IndustriKecil
IndustriMenengah&Besar
B.Perdagangan
Sekretariat
DalamNegeri
LuarNegeri
B.Pengawasan&Perlindungan Konsumen
Pengawasan
Perlindungan konsumen
Keuangan
Perencanaan,Evaluasi&perlengkapan
Umum&Kepega-waian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
masing, namun dalam menjalankan tugasnya harus tetap menjalin kerjasama yang
baik dalam masing-masing bidang agar tujuan bersama dapat tercapai.
Gambar 2
Bidang Kesekretariatan
Sumber : Peraturan Walikota surakarta Nomor 21 Tahun 2008
Bidang Kesekretariatan mempunyai fungsi dalam penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bagian perencanaan, evaluasi dan
pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Setiap bagian dalam kesekretariatan
memliki tugas masing-masing yaitu :
1. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan untuk kebijakan teknis, penyiapan perlengkapan dalam
menunjang kebijakan yang ada, melakukan evaluasi dan pelaporan.
2. Bagian Keuangan mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan, verifikasi,
pembukuan dan akuntansi di lingkungan dinas.
3. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk mengelola admistrasi
kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, dan
perlengkapan di lingkungan dinas.
Sekretariat
Keuangan Perencanaan,Evalu-asi&perlengkapan
Umum&Kepega-waian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Gambar 3
Bidang Perdagangan
Sumber : Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 tahun 2008
Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai pelaksana pembinaan untuk
perdagangan di dalam dan luar negeri, serta kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas. Setiap bagian dalam perdagangan mempunyai tugasnya masing-
masing yaitu :
1. Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas untuk mendata harga kebutuhan
pokok dalam negeri, menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan
pengembangan perdagangan dalam negeri, memfasilitasi program kemitraan
perdagangan dan pembentukan asosiasi perdagangan.
2. Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas untuk menyusun dan
melaksanakan program pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri,
memfasilitasi program kemitraan antar eksportir dengan industri perdagangan
kecil dan menengah, melaksanakan pembinaan teknis perdagangan
internasional, melaksanakan penerbitan dokumen ekspor impor (Certificate Of
Origin).
B. Perdagangan
Dalam Negeri Luar Negeri
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
Gambar 4
Bidang Perindustrian
Sumber : Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2008
Bidang Perindustrian mempunyai fungsi dalam melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kecil, dan
industri menengah besar. Setiap bagian dalam perindustrian mempunyai tugasnya
masing-masing yaitu :
1. Industri kecil mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelatihan
keterampilan teknik industri, menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan
pameran dan promosi bidang industri kecil, dan memfasilitasi pembinaan
mutu atau kualitas hasil industri kecil.
2. Industri menengah dan besar mempunyai tugas untuk melaksanakan program
pembinaan dan pengembangan industri menengah dan besar, memfasilitasi
program kemitraan antar pengusaha dan mengklarifikasi jenis industri,
memfasilitasi magang dan alih teknologi industri menengah dan besar, dan
memfasilitasi pelatihan keterampilan teknik industri menengah dan besar.
B. Perindustrian
Industri Kecil IndustriMenengah&Besar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
BAB V
PEMBAHASAN
A. Surat Keterangan Asal yang Diterbitkan Oleh Disperindag
Disperindag Surakarta merupakan salah satu instansi yang berwenang dalam
menerbitkan surat keterangan asal, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang instansi
atau lembaga yang ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA. Menurut keterangan
dari staf departemen perdagangan luar negeri di Disperindag, ada dua jenis surat
keterangan asal yang diterbitkan oleh Disperindag sebagai salah satu dokumen
penyerta ekspor. Yang pertama adalah jenis surat keterangan asal preferensi, surat
keterangan asal preferensi merupakan jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai
persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor
tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruh bea
masuk ekspor. SKA preferensi ini diberikan oleh oleh suatu negara atau kelompok
negara tertentu, sesuai dengan data yang ada di Disperindag SKA Preferensi terbagi
dalam beberapa macam SKA yaitu :
Tabel 1
SKA Preferensi
No Nama SKA Negara Tujuan Kegunaan
1. Generalized Systemof PreferenceCertificate ofOrigin Form “A”
Kanada, Jepang, Selandia Baru,Norwegia, Swiss, AmerikaSerikat, Bulgaria, Ceko,Hongaria, Polandia, Rusia,Austria, Belgia, Denmark,Perancis, Finlandia, Jerman,Irlandia, Italia, Luxemburg,Belanda, Pertugis, Spanyol,
Untukmemperolehpreferensi ataukeringanan danpenghapusanbea masuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Swedia, Inggris, dan Yunani.
2. ASEAN CommonEffectivePreferential TariffScheme Certificateof Origin Form“D”
Brunei Darussalam, Malaysia,Philipina, Singapura, Thailand,Vietnam, Laos, Myanmar, danCambodia.
Untukmendapatkanpreferensi antaranegara ASEAN
3. Certificate inRegard toTraditionalHandicrafts BatikFabrics of Cotton
Jepang Untuk eksporhasil kerajinanbatik tradisionalyang terbuat darikain kapas
4. Certificate inRegard to CertainHandicraftsProducts
Austria, Belgia, Denmark,Perancis, Finlandia, Jerman,Irlandia, Italia, Luxemburg,Belanda, Portugis, Spanyol,Swedia, Inggris, dan Yunani
Untuk eksporbarang-barangkerajinannontekstil
5. Certificate Relatingto Silk CottonHandloomProducts
Austria, Belgia, Denmark,Perancis, Finlandia, Jerman,Irlandia, Italia, Luxemburg,Belanda, Portugis, Spanyol,Swedia, Inggris, dan Yunani
Untuk eksporbarang kerajinantangan yangterbuat daribahan suteraatau kapas yangtermasuk dalamcakupan modelbarang-barangkerajinanmasyarakatEropa
6. Industrial CraftsCertification (ICC)
Australia Untuk eksporbarang yangtermasuk“IndustrialCraftsMerchandise”
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
7. Global System ofTrade PreferenceCertificate ofOrigin
Aljazair, Argentina,Bangladesh, Benin, Bolivia,Kamerun, Chili, Kolombia,Kuba, Korea Utara, Ekuador,Mesir, Ghana, Guine, Haiti,India, Indonesia, Iran, Irak,Libya, Malaysia, Meksiko,Maroko, Mozambique,Nikaragua, Nigeria, Pakistan,Peru, Philipina, Qatar, KoreaSelatan, Rumania, Singapura,Sri Lanka, Sudan, Thailand,Tunisia, Tanzania, Urugay,Venezuela, Vietnam,Yugoslavia, Guyana, danZimbabwe
Untuk eksporbarang-barangtertentu yangtermasuk dalamdaftar barang-barang yangtelah diberikankeringanan beamasuk kepadasesama negaraberkembangpeserta “ GlobalSystem Of TradePreferences”yang telahditetapkan olehmenterikeuangan
8. Certificate ofHandicrafts Goods
Kanada Untuk eksporbarang-barangkerajinan
9. Certificate ofAuthenticityTobacco
Austria, Belgia, Denmark,Perancis, Finlandia, Jerman,Irlandia, Italia, Luxemburg,Belanda, Portugis, Spanyol,Swedia, Inggris, dan Yunani
Untukmengeksportembakau
10. ASEAN-China FreeTrade AreaPreferencial TariffCertificate oforigin
China Untuk mendapatpreferensi dinegara ASEANdan China
Sumber : Data Disperindag yang telah dikelola oleh penulis
Jenis SKA kedua yang diterbitkan oleh Disperindag adalah SKA Non
Preferensi. SKA Non Preferensi merupakan jenis dokumen SKA yang berfungsi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
sebagai dokumen pengawasan atau dokumen penyerta asal barang yang disertakan
pada barang ekspor untuk dapat memasuki wilayah suatu negara tertentu.Sesuai
dengan data yang ada di Disperindag SKA Non Preferensi dapat dibagi menjadi
beberapa macam SKA, yaitu :
Tabel 2
SKA Non Preferensi
No Nama SKA Negara Tujuan Kegunaan
1. ICO Certificate ofOrigin
Semua negara tujuan Untuk eksporkopi ke semuanegara tujuananggota ICOmaupun bukananggota ICO
2. Export Certificate Austria, Belgia, Denmark,Perancis, Finlandia, Jerman,Irlandia, Italia, Luxemburg,Belanda, Portugis, Spanyol,Swedia, Inggris, dan Yunani
Untuk ekspormaniok yangkuotanya telahditetapkan olehkomisi UniEropa
3. FisherieshCertificate ofOrigin
Amerika Serikat Sebagaidokumenpenyerta eksporhasil perikanandari jenistertentu
4. Certificate OfOrigin for Importof AgriculturalProducts into theEuropeanEconomicCommunity
Austria, Belgia, Denmark,Perancis, Finlandia, Jerman,Irlandia, Italia, Luxemburg,Belanda, Portugis, Spanyol,Swedia, Inggris, dan Yunani
Untuk eksporprodukpertaniantertentu
5. CommercialInvoice
Amerika Serikat Untuk eksportekstil danproduk tekstil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
yang terbuat darikapas, seratbuatancampuransutera, dan seratalam lainnyaselan kapas yangtelah dikenakankuota
6. Certificate ofOrigin Form “K”
Kanada Untuk eksportekstil danproduk tekstilyang terkenakuota
7. Export Licence(Textile Products)
Austria, Belgia, Denmark,Perancis, Finlandia, Jerman,Irlandia, Italia, Luxemburg,Belanda, Portugis, Spanyol,Swedia, Inggris, dan Yunani
Untuk eksportekstil danproduk tekstilyang terkenakuota
8. Certificate ofOrigin Form “N”
Norwegia Untuk eksportekstil danproduk tekstilyang terkenakuota
9. Certificate inRegard toHandloomsHandicrafts andTraditional TextileProduct of Thecottage Industry
Austria, Belgia, Denmark,Perancis, Finlandia, Jerman,Irlandia, Italia, Luxemburg,Belanda, Portugis, Spanyol,Swedia, Inggris, dan Yunani
Untuk eksporkain tenun,kerajinan daritekstil
10. Certificate inRegard toHandlooms TextileHandicraftTraditionalIndonesians Batikand Traditional
Norwegia Untuk eksporbarang kerajinantangan daritekstil industripedesaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
Textile Products ofthe CottageIndustry
11. Certificate ofOrigin (TextileProducts)
Austria, Belgia, Denmark,Perancis, Finlandia, Jerman,Irlandia, Italia, Luxemburg,Belanda, Portugis, Spanyol,Swedia, Inggris, dan Yunani
Untuk eksportekstil danproduk tekstil
12. Republic ofIndonesiaDepartment ofIndustry and TradeCertificate oforigin Form “B”
Semua negara apabilamewajibkan
Untuk eksporsemua produkdari Indonesia
13. Certificate De PaisDe Origin
Meksiko Untuk eksporproduk tekstil,pakaian jadi danalas kaki
Sumber : Data Disperindag yang telah dikelola oleh penulis
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff perdagangan luar negeri
(Daglu) di Disperindag terdapat perbedaan dari kedua jenis SKA tersebut dilihat dari
fungsinya. SKA Preferensi berfungsi sebagai persyaratan bagi barang ekspor tertentu
untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk.
SKA Non preferensi berfungsi sebagai dokumen pengawas dan dokumen penyerta
bagi barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu, sesuai
dengan yang dipersyaratkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
B. Penerbitan Surat Keterangan Asal
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan suatu ketentuan yang
terdiri dari beberapa tahapan yang harus ditaati dan wajib dilakukan baik bagi
eksportir yang memerlukan SKA maupun instansi penerbit yang berwenang dalam
menerbitkan SKA. Berdasarkan dokumen yang ada di Disperindag, ada beberapa
pihak yang terkait dalam penerbitan SKA, antara lain eksportir, pihak lain berupa
badan usaha, surveyor, petugas pelayanan formulir, petugas penerimaan penguruan
SKA, Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri, Kepala Sub Dinas Perdagangan, dan
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta.
1. Eksportir yaitu badan usaha atau perseorangan yang melakukan ekspor.
Eksportir dapat terbagi dalam beberapa macam, yang pertama eksportir umum
merupakan eksportir yang telah mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha
Perdagangan) dan melakukan ekspor barang dagangannya, yang kedua
eksportir produsen yaitu eksportir yang mengekspor barang produksinya
sendiri yang telah memiliki ijin industri atau ijin teknis dari departemen
perdagangan. Selanjutnya adalah eksportir terdaftar, eksportir ini telah
mendapatkan pengakuan dari menterei perdagangan untuk mengekspor
barang-barang yang diatur ekspornya.(www.indag-ska.co.id).
2. Pihak-pihak lain yang memerlukan SKA, dapat berupa badan usaha atau
perseorangan bukan eksportir melainkan badan usaha atau perseorangan yang
bergerak dibidang jasa penerbitan surat keteranga asal.
3. Surveyor adalah petugas yang mempunyai tugas untuk meneliti mengenai
kebenaran dan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh eksportir.
4. Petugas pelayanan formulir yang bertugas dalam memberikan pelayanan
kepada eksportir dalam pembelian formulir SKA.
5. Petugas penerimaan pengurusan SKA adalah petugas yang bertugas untuk
melayani eksportir dalam penerimaan formulir SKA yang telah diisi dan
pengambilan formulir SKA yang telah diterbitkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
6. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri (Kasi Daglu) yaitu pejabat di
Disperindag yang bertugas menyatakan kebenaran dan kelengkapan atas
formulir SKA yang diajukan oleh eksportir.
7. Kepala Sub Dinas Perdagangan (Kasubdin Perdagangan) yaitu pejabat di
Disperindag yang bertugas memberikan paraf persetujuan atas kebenaran dan
kelengkapan dari formulir SKA yang diajukan oleh eksportir.
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) yaitu pejabat di
Disperindag yang mengesahkan formulir SKA.
Penerbitan SKA telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:
43/M-DAG/PER/10/2007 tentang penerbitan surat keterangan asal (certificate of
origin) untuk barang ekspor Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Oktober
2007 yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara manual dan dengan
sistem otomasi, hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh staff Daglu
Disperindag. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu staff Daglu
Disperindag, penerbitan surat keterangan asal dengan cara manual telah dilaksanakan
oleh Disperindag selama bertahun-tahun. Hal tersebut membuat banyak eksportir
yang memerlukan SKA lebih menyukai untuk menggunakan cara manual dibanding
dengan sistem otomasi yang baru saja dilaksanakan pada tahun 2007. Cara manual
yang digunakan dalam penerbitan SKA yaitu dengan melakukan proses
penyimpanan, dan pengisian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam
penerbitan SKA yang dilakukan tanpa menggunakan teknologi informasi. Sesuai
dengan dokumen yang ada di Disperindag ada beberapa tahapan dalam penerbitan
SKA dengan cara manual, yaitu :
a) Memperoleh Formulir SKA
Eksportir yang memerlukan SKA dapat memperoleh formulir SKA dengan
membeli pada petugas pelayanan formulir SKA. Eksportir dapat membeli formulir
SKA dengan harga Rp.5000,- dengan menyerahkan dokumen pelengkap berupa
fotocopy PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan form permohonan SKA yang
telah diisi. Eksportir yang memerlukan SKA dapat memperoleh formulir SKA sesuai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
dengan jumlah B/L (Bill of Lading) atau AWB (Air Way Bill) atau Cargo Receipt
yang terdapat dalam PEB. Jadi, apabila dalam satu PEB terdapat dua B/L, AWB atau
Cargo Receipt, maka formulir yang didapat sebanyak dua lembar.
b) Pencatatan Nomor
Petugas pelayanan formulir SKA kemudian akan mencatat nomor seri
formulir SKA. Pencacatan nomor SKA tersebut terletak pada sudut kiri bawah form
permohonan SKA dan memberikannya kepada eksportir yang memerlukan SKA.
c) Pengisian SKA
Setelah memperoleh formulir SKA, eksportir yang memerlukan SKA wajib
mengisi formulir SKA dengan cara diketik dan menggunakan huruf yang sama dalam
bahasa inggris secara jelas, lengkap dan benar sesuai dengan kolom-kolom yang
terdapat dalam formulir tersebut. Pengisian tersebut mempunyai beberapa ketentuan
dalam pengisian formulir SKA. Ketentuannya antara lain tidak boleh terdapat adanya
coretan dan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian formulir SKA
maka harus diganti dengan formulir SKA yang baru, setiap angka yang menunjukkan
jumlah harus diikuti dengan huruf (wording) dalam tanda kurung, misalnya 200 (two
hundred) tons.
Ketentuan berikutnya apabila pengisian kalimat pada kolom uraian barang
tidak penuh satu baris, maka setelah akhir kalimat harus diberi tanda penutup berupa
tanda bintang (*) sampai pada batas akhir baris tersebut, sedangkan kolom uraian
barang yang tidak dipakai atau diisi seluruhnya maka ruangan yang masih tersisa
harus diberi garis penutup berbentuk huruf “Z”. Apabila pengisian formulir SKA
pada kolom uraian barang tidak cukup maka dapat digunakan formulir SKA tanbahan
sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan yang pengisiannya hanya kolom uraian
barang, pernyataan eksportir dan pengesahan pejabat instansi penerbit SKA.
d) Penyerahan Formulir SKA
Eksportir yang memerlukan SKA tersebut kemudian menyerahkan formulir
SKA yang telah diisi kepada petugas penerimaan pengurusan SKA. Penyerahan
tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen-dokumen
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
pendukung tersebut harus sesuai dengan ketentuan barang yang akan di ekspor.
Untuk barang yang dikenakan ketentuan ekspor harus dilengkapi dengan fotocopy
PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah disahkan oleh petugas kantor
pelayanan Bea dan Cukai dipelabuhan muat atau lembar cetak PEB yang dibuat
dengan pertukaran data elektronik dengan dilampiri lembar asli persetujuan ekspor,
lembar asli B/L (Bill of Lading) atau fotocopi AWB (Air Way Bill) atau fotocopy
Cargo Receipt, Invoice, Packing List. Barang yang dibebaskan dari ketentuan ekspor
harus dilengkapi dengan kuitansi pembelian, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi warga negara asing atau surat kuasa dari
pemilik barang apabila pelaksanaannya menggunakan perusahaan jasa titipan.
Khusus untuk ekspor barang yang menggunakan SKA form A harus
dilengkapi dengan fotocopy PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah
disahkan oleh petugas Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak PEB yang
dibuat dengan cara pertukaran data elektronik dengan dilampiri lembar asli
persetujuan ekspor, lembar asli B/L (Bill of Lading) atau fotocopy AWB (Air Way
Bill) atau fotocopy Cargo Receipt, Invoice, Packing List, struktur biaya per Unit
dalam Dollar Amerika Serikat, dan surat penegasan bila jenis barang yang akan di
ekspor sama dengan sebelumnya, pernyataan permohonan SKA Form A apabila
permohonan SKA adalah eksportir produsen (eksportir yang menangani sendiri
ekspor hasil produksinya), pernyataan permohonan SKA Form A dan pernyataan
produsen bila pemohon SKA bukanlah eksportir produsen.
Kelengkapan dokumen yang khusus digunakan untuk ekspor barang yang
menggunakan SKA Form D, E, dan GSTP (Global System of Trade Preferences)
harus dilengkapi dengan struktur biaya per unit dalam Dollar Amerika Serikat. Dan
untuk barang tertentu yang tidak disertai SKA preferensi atau SKA yang
dipersyaratkan secara khusus berdasarkan kesepakatan internasional wajib disertai
dengan SKA Form B dan harus dilengkapi dengan fotocopy PEB (Pemberitahuan
ekspor Barang) yang telah disahkan oleh petugas kantor pelayanan Bea dan Cukai di
pelabuhan muat atau lembar cetak PEB yang dibuat dengan cara pertukaran data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
elektronik dengan dilampiri lembar asli persetujuan ekspor, lembar asli B/L (Bill of
Lading), atau fotocopy AWB (Air Way Bill) atau fotocopy Cargo Receipt, surat
pernyataan permohanan SKA, Invoice, Packing List.
e) Pemeriksaan Formulir SKA
Formulir dan dokumen pendukung tersebut kemudian akan diperiksa oleh
petugas penerimaan pengurusan SKA. Pemeriksaan formulir SKA mencakup
kebenaran dan kelengkapan dan mencatatnya di kartu kendali. Pencatatan tersebut
dengan maksud agar barang yang diekspor memenuhi ketentuan asal barang,
pelaksaan ekspornya didukung dengan dokumen yang benar, pengisian mengenai
uraian barang sesuai dengan dokumen yang diserahkan.
f) Penyerahan kepada Kasi Daglu
Apabila telah memenuhi persyaratan, maka formulir dan dokumen pendukung
tersebut diberikan kepada Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri (kasi Daglu).
Formulir yang telah diberikan kepada Kasi Daglu kemudian diberi pernyataan bahwa
data tersebut benar dan lengkap.
g) Penyerahan Kepada Kasubdin Perdagangan
Setelah formulir diberi pernyataan oleh Kasi Daglu, selanjutnya formulir
diserahkan kepada Kasubdin Perdagangan. Formulir SKA yang telah diserahkan
kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan (Kasubdin Perdagangan) akan mendapatkan
paraf persetujuan.
h) Pengesahan Formulir SKA
Formulir SKA yang telah mendapatkan paraf persetujuan tersebut kemudian
disahkan dengan ditandatangani dan diberi cap atau stempel oleh pejabat yang diberi
wewenang dan tanggung jawab untuk menandatangi SKA pada masing-masing
instansi. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang menangani perdagangan luar
negeri, yang terdiri dari pejabat penandatanganan SKA yaitu pejabat yang diberi
kekuasaan penuh dalam melakukan penandatanganan SKA, biasanya kepala dari
instansi penerbit. Selanjutnya pejabat penandatanganan pengganti I yaitu pejabat
yang diberi kekuasaan untuk menandatangani SKA bila pejabat penandatanganan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
SKA berhalangan dalam menandatangani SKA yaitu Kasubdin. Bila Kasubdin
perdagangan juga berhalangan dalam menandatangani formulir SKA tersebut, maka
penandatanganan formulir SKA akan diserahkan kepada kepala Pejabat
penandatangan Pengganti II yaitu Kasi Daglu.
i) Penerbitan SKA
Bagi permohonan SKA yang telah memenuhi persyaratan dan telah
memperoleh pengesahan dari Kadisperindag, maka SKA-nya dapat diterbitkan
selambat-lambatnya dalam satu hari kerja. Satu hari kerja disini maksudnya adalah
dimulainya jam kerja mulai pukul 07.30 sampai dengan 15.30, sebagai contoh apabila
permohonan diajukan pada pukul 07.30 maka dapat diterbitkan selambat-lambatnya
pukul 15.30. Namun, bila permohonan diajukan pukul 10.00 maka dapat diterbitkan
selambat-lambatnya pada pukul 10.00 pada hari kerja berikutnya.
Bagi permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, maka Disperindag akan
memberikan tanggapan dengan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan
penerbitan SKA dengan disertai alasan penolakan tersebut, selambat-lambatnya satu
hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan dari eksportir yang memerlukan
SKA.
Menurut salah satu staff Daglu Disperindag, penerbitan surat keterangan asal
dengan cara manual biasanya digunakan apabila terjadi keadaan yang tidak
diinginkan. Keadaan yang tidak diinginkan tersebut seperti pemadaman listrik, atau
kerusakan sarana dan prasarana dalam melakukan proses penerbitan, misalnya
komputer yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, penerbitan surat keterangan asal
dengan cara manual di Disperindag dapat digambarkan sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
Gambar 5
Skema Penerbitan SKA dengan Cara Manual
Sumber : Dokumen yang ada di Dipserindag yang telah dikelola oleh penulis
Petugas PelayananFormulir SKA
a
Eksportir yangmemerlukan
SKA
b
cMengisi Formulir
d
Petugas PenerimaanPengurusan SKA
e
Diteliti Kelengkapannya
f
KASI DAGLU
g
KASUBDINPERDAGANGAN
h
KADISPERINDAGi
Diterbitkan
i
Ditolak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Penerbitan surat keterangan asal dengan sistem otomasi telah digunakan oleh
Disperindag sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya peraturan menteri Perdagangan
Nomor: 43/M-DAG/PER/10/2007 pada tanggal 22 Oktober 2007 hal tersebut seperti
yang diungkapkan oleh staff Daglu. Penerbitan surat keterangan asal dengan sistem
otomasi dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dalam proses
penyimpanan dan pengisian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam proses
penerbitan SKA. Sesuai dengan hasil wawancara dengan staff Daglu Disperindag,
sistem otomasi dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama dengan
menggunakan media penyimpanan elektronik yaitu permohonan penerbitan SKA
dengan menyampaikan data SKA dan dokumen pendukung melalui media
penyimpanan elektronik, seperti CD atau flash disk.
Kemudian penerbitan dengan menggunakan e-mail, yaitu permohonan
penerbitan SKA dengan menyampaikan data SKA dan dokumen pendukung melalui
e-mail. Selanjutnya, dengan menggunakan sistem jaringan on line yang dapat
digunakan dengan mengisi dan menyampaikan data SKA serta dokumen pendukung
melalui situs website pelayanan penerbitan SKA on line.(www.skaservice.com).
Menurut staff Disperindag, tujuan dari diterapkannya sistem ini adalah untuk
membangun database serta melakukan penelusuran asal barang yang diekspor dari
Indonesia.
Penerbitan SKA dengan sistem otomasi tidak dapat dilaksanakan apabila
terjadi keadaan yang tidak diinginkan seperti bencana alam, kebakaran, pemadaman
listrik, dan terjadi kerusakan atau pencurian atas sarana maupun prasarana pendukung
sistem otomasi hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh salah satu staff
Daglu. Keadaan tersebut pastinya akan mengakibatkan penerbitan SKA dengan
menggunakan sistem otomasi pada Instansi Penerbit SKA tidak dapat dilaksanakan,
maka penerbitan SKA dapat dilakukan dengan menggunakan cara manual sampai
keadaan tersebut dapat diatasi. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu
staff Daglu, penerbitan SKA dengan sistem otomasi sebenarnya lebih praktis
dibandingkan dengan cara manual, akan tetapi banyak eksportir yang memerlukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
SKA masih merasa kebingungan apabila menggunakan sistem ini. Hal tersebut
dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai sistem penerbitan dengan
menggunakan teknologi oleh para eksportir. Berdasarkan dokumen yang ada di
disperindag ada beberapa tahapan dalam penerbitan SKA dengan sistem otomasi,
yaitu :
a) Memperoleh Formulir SKA
Eksportir yang memerlukan SKA datang ke Disperindag dengan membawa
data SKA dan dokumen pendukung yang telah disimpan dalam media penyimpanan
elektronik. Media penyimpanan tersebut dapat berupa CD atau flash disk yang
kemudian diserahkan kepada surveyor, dokumen pendukung harus disesuaikan
dengan ketentuan barang yang akan diekspor. Untuk barang yang dikenakan
ketentuan ekspor, dokumen yang dilampirkan dapat berupa fotocopy PEB
(Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah disahkan oleh petugas kantor pelayanan
Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak PEB yang dibuat dengan cara
pertukaran data elektronik dengan dilampiri lembar asli persetujuan ekspor, lembar
asli B/L (Bill of Lading) dan fotocopy AWB (Air Way Bill) atau fotocopy Cargo
Receipt, Invoice, dan Packing List. U
Untuk barang yang dibebaskan dari ketentuan ekspor dapat menggunakan
dokumen berupa kuitnasi pembelian, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
paspor untuk warga negara asing atau surat kuasa apabila pelaksanaannya
menggunakan perusahaan jasa titipan. Apabila barang yang akan diekspor
menggunakan SKA Form A maka menggunakan dokumen khusus berupa fotocopy
PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah disahkan oleh petugas kantor
pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak PEB yang dibuat
dengan cara pertukaran data elektronik dengan dilampiri dengan lembar asli
persetujuan ekpsor, lembar asli B/L (Bill of Lading) dan AWB (Air Way Bill) atau
fotocopy Cargo Receipt, Invoice, Packing List, Struktur biaya per Unit dalam Dollar
Amerika Serikat, surat penegasan bila jenis barang yang akan diekspor sama dengan
sebelumnya, pernyataan permohonan SKA Form A bila pemohon SKA adalah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
eksportir produsen (eksportir yang menangani barang ekspor hasil produksinya),
pernyataan permohonan SKA Form A dan pernyataan produsen bila pemohon SKA
bukan eksportir produsen. Apabila pengekspor menggunakan SKA Form D, E, dan
GSTP (Global System of Trade Preference) maka dokumen harus dilengkapi dengan
struktur biaya per Unit dalam Dollar Amerika Serikat.
Barang tertentu yang tidak disertai SKA preferensi atau SKA yang
dipersyaratkan secara khusus berdasarkan kesepakatan internasional, maka wajib
disertai dengan SKA Form B dengan dilampiri dokumen berupa fotocopy PEB
(Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah disahkan oleh petugas pelayanan Bea dan
Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak PEB yang dibuat dengan cara pertukaran
data elektronik dengan dilampiri persetujuan asli ekspor, lembar asli B/L (Bill of
Lading) dan AWB (Air Way Bill) atau fotocopy Cargo Receipt, surat pernyataan
permohonan SKA, Invoice, Packing List.
b) Pemeriksaan Formulir SKA
Setelah kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan barang dilengkapi
selanjutnya akan diproses oleh surveyor. Petugas surveyor kemudian akan
memproses data yang ada dalam media penyimpanan elektronik dan meneliti
kelengkapan SKA tersebut.
c) Pencetakan Formulir SKA
Bila data yang diserahkan oleh eksportir telah lengkap dan benar, maka
surveyor dapat mengisi formulir SKA. Setelah melakukan pengisian formulir
surveyor akan mencetaknya dan menyerahkan formulir SKA tersebut kepada petugas
penerimaan dan pengurusan SKA di Disperindag. Surveyor akan memberitahukan
kepada eksportir via phone mengenai kelengkapan data tersebut, apabila data yang
diserahkan oleh eksportir belum lengkap dan benar.
d) Penyerahan Kepada Kasi Daglu
Petugas penerimaan pengurusan SKA di Disperindag kemudian melakukan
pemeriksaan ulang dan mencatatnya di kartu kendali. Pencatatan di kartu kendali
tersebut dengan maksud agar barang yang diekspor memenuhi ketentuan asal barang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Pelaksaan ekspornya juga harus didukung dengan dokumen yang benar, pengisian
mengenai uraian barang sesuai dengan dokumen yang diserahkan. Bila formulir SKA
telah sempurna, maka data tersebut diberikan kepada kepala seksi perdagangan luar
negeri (Kasi Daglu) untuk dinyatakan bahwa formulir tersebut benar dan lengkap.
e) Pemberian Paraf
Formulir SKA yang telah benar, akan diserahkan kepada Kepala Sub Dinas
Perdagangan (Kasubdin Perdagangan). Untuk formulir yang sudah benar
kelengkapannya akan mendapatkan paraf persetujuan.
f) Penandatanganan Formulir SKA
Formulir SKA yang telah mendapatkan paraf persetujuan tersebut kemudian
disahkan dengan ditandatangani dan diberi cap atau stempel oleh pejabat yang diberi
wewenang dan tanggung jawab untuk menandatangi SKA pada masing-masing
instansi. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang menangani perdagangan luar
negeri, yang terdiri dari pejabat penandatanganan SKA yaitu pejabat yang diberi
kekuasaan penuh dalam melakukan penandatanganan SKA, biasanya kepala dari
instansi penerbit.
Selanjutnya pejabat penandatanganan pengganti I yaitu pejabat yang diberi
kekuasaan untuk menandatangani SKA bila pejabat penandatanganan SKA
berhalangan dalam menandatangani SKA yaitu Kasubdin. Bila Kasubdin
perdagangan juga berhalangan dalam menandatangani formulir SKA tersebut, maka
penandatanganan formulir SKA akan diserahkan kepada kepala Pejabat
penandatangan Pengganti II yaitu Kasi Daglu.
g) Penerbitan SKA
Permohonan SKA yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh
pengesahan dari Kadisperindag, maka SKA-nya dapat diterbitkan selambat-
lambatnya dalam satu hari kerja. Satu hari kerja disini maksudnya adalah dimulainya
jam kerja mulai pukul 07.30 sampai dengan 15.30, sebagai contoh apabila
permohonan diajukan pada pukul 07.30 maka dapat diterbitkan selambat-lambatnya
pukul 15.30. Namun, bila permohonan diajukan pukul 10.00 maka dapat diterbitkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
selambat-lambatnya pada pukul 10.00 pada hari kerja berikutnya. Namun bagi
permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, maka Disperindag akan memberikan
tanggapan dengan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan penerbitan SKA
dengan disertai alasan penolakan tersebut, selambat-lambatnya satu hari kerja sejak
tanggal diterimanya permohonan dari eksportir yang memerlukan SKA.
Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Daglu di Disperindag, penerbitan
surat keterangan asal dengan sistem otomasi yang melalui e-mail dan jaringan on line
akan lebih memudahkan bagi para eksportir yang memerlukan penerbitan SKA
karena lebih praktis. Selain itu, juga memberi manfaat yang lebih kepada petugas
penerbitan dalam melakukan penelusuran mengenai asal barang yang diekspor dari
Indonesia, serta untuk memenuhi permintaan penerbitan SKA yang cukup banyak
setiap harinya. Namun, seperti yang telah diungkapkan oleh staff Daglu hal tersebut
masih saja terkendala dengan pengetahuan para eksportir yang terkadang kurang
mengerti tentang teknologi dalam menunjang pelaksanaan penerbitan SKA. Untuk
lebih jelasnya mengenai penerbitan SKA dengan sistem otomasi dapat digambarkan
sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
Gambar 6
Skema Penerbitan SKA dengan Sistem otomasi
Sumber : Data Disperindag yang telah dikelola oleh penulis
Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Daglu di disperindag, penerbitan
surat keterangan asal dengan cara manual dan dengan sistem otomasi yang
menggunakan media penyimpanan media elektronik terdapat suatu perbedaan. Pada
dasarnya tahapan pada kedua penerbitan tersebut sama. Perbedaan antara kedua
Surveyor
b
Memproses Data
c
Petugas Penerimaan& Pengurusan SKA
d
KASI DAGLU
e
Kasubdin Perdagangan
f
Kadisperindag
g
Diterbitkan
f
a
Eksportir yangmemerlukan
SKA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
penerbitan tersebut tidak begitu mencolok, tapi ada beberapa perbedaan yang dapat
dilihat antara lain :
Tabel 3
Perbedaan Penerbitan dengan Cara Manual dan Sistem Otomasi
Penerbitan Surat Keterangan Asal
Cara Manual Sistem otomasi
Dokumen diserahkan tanpa
menggunakan media
penyimpanan elektronik
Dokumen diserahkan dengan
menggunakan media penyimpanan
elektronik
Dokumen diserahan
bersamaan dengan formulir
SKA
Dokumen diserahkan pada awal proses
penerbitan SKA
Formulir SKA diisi oleh
pemohon
Formulir SKA diisi oleh surveyor
Sumber : Data Disperindag yang telah dikelola oleh penulis
C. Hambatan dalam Penerbitan SKA
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff Daglu di Disperindag
dalam melakukan penerbitan SKA, seringkali Disperindag mengalami beberapa
hambatan yang dapat memperlambat kelancaran proses penerbitan SKA. Hambatan
tersebut bisa berasal dari eksportir yang ingin menerbitkan SKA atau dari instansi
dan pihak negara tujuan ekspor itu sendiri. Adanya keraguan atas keabsahan atau
kebenaran data SKA dari pihak yang menjadi tujuan ekspor, merupakan salah satu
dari hambatan yang sering dihadapi oleh Disperindag yang kemudian akan dilakukan
permintaan penerbitan surat verifikasi untuk dimintai jawaban verifikasi dari
Disperindag hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh staff Daglu di Disperindag.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 43/M-
DAG/PER/10/2007, Verifikasi merupakan suatu proses penyidikan atau penelitian
yang dilakukan atas permintaan pemerintah di negara tujuan ekspor barang kepada
instansi penerbit atas keabsahan dan kebenaran pengisian dokumen SKA tersebut.
Terjadinya verifikasi dapat disebabkan karena adanya keraguan pihak negara tujuan
ekspor terhadap SKA yang telah diterbitkan tentang keabsahan atau kebenaran
formulir (tanda tangan pejabat dan cap stempel dinas), kebenaran data dan informasi
yang dicantumkan dalam SKA, maupun persyaratan untuk memenuhi ketentuan asal
barang yang telah berlaku. Staff Daglu di Disperindag mengungkapkan bahwa untuk
mengatasi permasalahan tersebut, Disperindag melakukan upaya dengan cara meneliti
kembali bukti dokumen pendukung, pengadaan bahan baku, dan proses pengerjaan
barang ke perusahaan eksportir yang bersangkutan. Apabila dijumpai kendala dalam
proses penelitian maka, Disperindag dapat berkonsultasi dengan Direktorat Ekspor,
Direktorat Hubungan Bilateral atau Direktorat Hubungan Perdagangan multilateral
dan Regional. Setelah diperoleh jawaban atas permintaan verifikasi, Disperindag
akan mengirimkannya langsung kepada pihak negara tujuan dengan tembusan kepada
instansi penerbit tingkat pusat dan Direktorat Ekspor.
Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu unsur utama dalam
kemajuan suatu negara, sehubungan dengan hal tersebut kendala yang paling sering
dihadapi oleh Disperindag adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan
masyarakat sebagai pelaku ekspor tentang tata cara penerbitan SKA terutama dengan
sistem otomasi, hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh staff Daglu di
Disperindag. Padahal SKA mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu
dokumen ekspor, dimana tanpa adanya SKA maka akan menghambat kelancaran
kegiatan ekspor sehingga dapat menjadi kendala dalam proses kegiatan perdagangan
internasional. Salah satu staff Daglu di Disperindag mengungkapkan bahwa
Disperindag telah menyusun berbagai program untuk mengatasi kendala tersebut,
diantaranya adalah dengan melaksanakan sosialisasi maupun seminar mengenai
kebijakan tentang tata cara dalam melakukan penerbitan SKA terutama dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
menggunakan sistem otomasi yang menggunakan teknologi dalam pelaksanaan
penerbitannya kepada masyarakat sebagai pelaku ekspor. Dapat juga dengan
melakukan koordinasi program untuk pengembangan ekspor dengan instansi terkait,
maupun asosiasi dan pengusaha pelaku ekspor.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
43/M-DAG/PER/10/2007 tentang instansi penerbitan SKA sebagai instansi yang
berwenang dalam melakukan penerbitan SKA, Disperindag harus memberikan
pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat pelaku ekspor. Namun, hal
tersebut masih terkendala dengan kurangnya teknologi sebagai unsur utama dalam
melakukan proses penerbitan misalnya komputer sebagai sarana penunjang dalam
proses penerbitan SKA hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh staff Daglu di
Disperindag. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berdasarkan hasil wawancara
dengan salah satu staff Daglu di disperindag, upaya yang dapat dilakukan
Disperindag khususnya Departemen Luar Negeri adalah dengan melakukan
koordinasi dengan kepala instansi terkait dengan permasalahan tersebut sehingga
dapat meningkatkan kinerja para staff dalam melakukan penerbitan SKA.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan suatu dokumen ekspor berdasarkan
kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, dan multilateral serta kesepakatan
sepihak dari suatu negara yang wajib menyertakan SKA pada saat barang ekspor akan
memasuki wilayah negara tersebut. SKA penting keberadaannya sebagai dokumen
pelengkap dalam perdagangan internasional. Ada dua jenis SKA yang diterbitkan
oleh Disperindag sebagai instansi yang berwenang dalam menerbitkan SKA, ada
SKA Preferensi untuk mendapatkan keringanan bea masuk ekspor dan SKA Non
Preferensi sebagai dokumen pengawas dan penyerta asal barang untuk dapat
memasuki wilayah suatu negara tertentu.
Dalam menerbitkan SKA sesuai dengan peraturan menteri perdagangan RI
nomor: 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang penerbitan surat keterangan asal.
Disperindag dapat menerbitkan SKA dengan dua cara, yang pertama penerbitan SKA
dengan cara manual yang merupakan suatu cara yang digunakan dalam proses
penyampaian dan pengisian formulir, pengolahan data, penyimpanan dan
pengadministrasian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam penerbitan SKA
tanpa menggunakan teknologi informasi. Yang mempunyai beberapa tahapan, antara
lain pemohon membeli formulir yang diperlukan kemudian diisi sesuai dengan
ketentuan, setelah itu formulir dan dokumen pendukung diserahkan kepada petugas
untuk diperiksa dan dikoreksi, kemudian formulir SKA diserahkan kepada petugas
yang berkepentingan untuk diberi paraf persetujuan, setelah mendapatkan pengesahan
formulir SKA dapat diterbitkan setelah ditandatangani oleh pejabat penandatanganan
SKA.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
Penerbitan SKA yang kedua dengan sistem otomasi yang menggunakan media
penyimpanan data berupa flash disk atau CD yang merupakan suatu cara yang
digunakan dalam proses penyampaian dan pengisian formulir, pengolahan data,
penyimpanan dan pengadministrasian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam
penerbitan SKA dengan menggunakan teknologi informasi. Penerbitan dengan sistem
otomasi mempunyai beberapa tahapan antara lain pemohon menyerahkan data yang
disimpan pada media penyimpanan elektronik melalui flash disk atau CD kepada
petugas untuk diproses menjadi formulir SKA yang kemudian diserahkan kepada
petugas lain untuk diberi paraf persetujuan, setelah mendapat pengesahan formulir
SKA dapat diterbitkan setelah ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SKA.
Solusi terhadap permasalahan dalam penerbitan SKA yang dilakukan oleh
Disperindag, melalui adanya kerja sama dengan instansi-instansi tekait yang
berhubungan dengan masalah penerbitan SKA, dan dengan dilaksanakannya program
sosialisasi tentang kebijakan penerbitan dokumen ekspor terhadap masyarakat pelaku
ekspor.
B. Saran
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dipaparkan diatas, penulis mencoba
untuk memberikan beberapa saran dan masukan kepada Disperindag Surakarta
khususnya terkait dalam hal penerbitan SKA. Saran-saran tersebut antara lain :
1. Meningkatkan ketelitian dalam proses pemeriksaan pengisian data SKA,
beserta dokumen pendukung lainnya yang dilakukan oleh para staff
Departemen Luar Negeri Disperindag Surakarta.
2. Adanya pembinaan dan penyuluhan kepada dunia usaha tentang tata cara
memperoleh dokumen ekspor sebagai persyaratan dalam melakukan ekspor.
3. Meningkatkan sarana pendukung dalam kegiatan penerbitan SKA, misalnya
dengan menambah dan memperbaharui komputer yang tersedia untuk
memperlancar proses penerbitan SKA.