perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac ilmu hukum pada fakultas hukum universita sebelas maret...
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
TINJAUAN PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN
ALTERNATIF DAN METODE PEMBUKTIANNYA DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN
KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.
455/Pid.B/2005/PN.SKA)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universita Sebelas Maret
Surakarta
Oleh
TRI SURYANI
E0007230
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : Tri Suryani
NIM : E0007230
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
TINJAUAN PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN
ALTERNATIF DAN METODE PEMBUKTIANNYA DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN
KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.
455/Pid.B/2005/PN.SKA) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan
karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan
ditunjukkan dalam daftaar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa
pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan
hukum (skipsi) ini.
Surakarta, 4 April 2011
Yang membuat pernyataan
Tri Suryani
NIM.E0007230
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
Kemarin adalah sebuah cek mundur
Esok adalah sebuah surat tilang
Hari ini adalah satu-satunya uang tunai yang anda punya,
Jadi pergunakanlah dengan bijak
(Kay Lyons)
“ Dasar utama dari keadilan adalah adanya itikad baik”
(marcus Tullius Cicero, 106-43 SM)
PERSEMBAHAN
Tulisan ini kupersembahkan kepada :
1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bapak dan ibu tersayang.
3. Kakak-kakakku tersayang.
4. Teman-teman dan sahabatku.
5. Almamaterku tercinta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRAKSI
TRI SURYANI, E0007230, TINJAUAN PENGGUNAAN BENTUK SURAT
DAKWAAN ALTERNATIF DAN METODE PEMBUKTIANNYA DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN
KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.
455/Pid.B/2005/PN.SKA), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui metode pembuktian suratdakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif dan efektifitas penggunaan bentukdakwaan alternatif dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kreditoleh penuntut umum dalam pembuktian kesalahan terdakwa.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagaiberikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif, pendekatan studikasus dan pendekatan Undang-Undang, metode penelitian kualitatif, teknikanalisis data dengan metode deduksi, pengumpulan bahan hukum dengan studipustaka dan bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahlihukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, makalah danmajalah), bahan hukum tersier (kamus dan internet) dan sumber penelitian hukumdari bahan hokum primer terdiri dari perundang-undangan, cetakan-cetakan resmiatau risalah dalam pembuatan perundnag-undangan dan putusan-putusan hakimserta bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yangbukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-bukuteks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-kometar atasputusan pengadilan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, penggunaan bentuk suratdakwaan alternatif dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuankartu adalah didasarkan kepada fakta-fakta hukum hasil penyidikan kepolisiandimana penuntut umum mengalami kesulitan untuk menentukan secara pastibentuk dakwaan yang paling tepat dan metode pembuktian bentuk dakwaanalternatif dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredityang dilakukan oleh teerdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar, yaitusesuai dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan alternatif, dimana jikapembuktian terhadap dakwaan kesatu sudah terbukti maka tidak perlu dilakukanpembuktian terhadap dakwaan kedua
Kata kunci : pembuktian, surat dakwaan, penuntutan dan kartu kredit.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABSTRACT
TRI SURYANI, E0007230, A REVIEW ON THE USE OF ALTERNATIVE
INDICTMENT FORM AND ITS AUTHENTICATION METHOD IN THE
TRIAL OF CREDIT CARD MISUSE AND FALSIFICATION CASE (A
CASE STUDY ON VERDICT NO. 455/Pid.B/2005/PN.SKA), Law Faculty of
Sebelas Maret University.
This research aims to find out the authentication method of indictment arranged inalternative form and effectiveness of alternative indictment form use in credit cardmisuse and falsification case by the public prosecutor in authenticating theindicted guilt.
The research method employed in this law writing are as follows: normativeresearch type, prescriptive research nature, case study and statute approaches,qualitative research method, data analysis technique, deduction method, lawmaterial collection using library study and secondary law material (textbookswritten by the law expert, law journals, scholars opinions, scientific work, paperand magazine), tertiary law material (dictionary and internet) and the source oflaw research of primary law material consisting of statute approach, official notesor treatise of legislation and jurist verdict as well as secondary law materialsconstituting all publications of law not belonging to official document. Lawpublication includes textbooks, law dictionary, law journals, and comments on thecourt verdict.
Considering the result of research, it can be concluded that, the use of alternativeindictment form use in the trial of credit card misuse and falsification case isbased on the general facts resulting from the police officer’s investigation inwhich the public prosecutor finds difficulty of determining exactly the appropriateindictment form and the authentication method of alternative indictment form inthe trial of credit card misuse and falsification case committed by the defendantsRifani and John Arieza Iskandar, corresponding to the authentication onalternative indictment form, in which if the authentication on the first indictmenthas been proved, there is no necessity for the authentication on the secondindictment.
Keywords: authentication, indictment, prosecution and credit card.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan
karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :
TINJAUAN PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN
ALTERNATIF DAN METODE PEMBUKTIANNYA DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN
KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
.455/Pid.B/2005/PN.SKA).
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan,
bimbingan, dorongan, saran dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh Karen itu pada
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada :
1. Bapak Muhammad Yamin,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Bambang Santoso, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang
telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan
bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.
3. Bapak Edy Herdyanto,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
4. Tim penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan
memberikan masukan untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
5. Bapak Soehartono, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan ibu tersayang yang telah merangkai doa untuk penulis,
melimpahkan kasih sayang dan dukungan yang tiada henti.
7. Kakakku Joko Budiyanto, Dwi Haryanti dan mbak Ike atas segala nasehat,
dan semangatnya untuk terselesaikannya penulisan hukum ini.
8. Arenta Aulia Susanto dan keluarga terima kasih atas doa, dukungan dan
kesabarannya selama ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
9. Teman-teman selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS : Ay (yang
selalu bisa membuat aku tersenyum), Giska (untuk menjadi yang selalu
dewasa diantara kita), Estu (makasih banget udah bantuin skripsiku),
Hafidz, Ocki, Jefri, padhe, budhe, dan semua teman-teman ‘Happy Heboh’
(yang nggak bisa aku sebutin semuanya, aku nggak bisa melewatkan 4
tahun disini tanpa kalian semua……). Mbak mega, mas andri, mas aw
(makasih atas masukannya….).
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
memberikan bantuannya bagi penulis dalam penylisan hukum ini.
Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memmberikan manfaat
bagi kita sebagai kalangan akademisi, terutama untuk penulisan, praktisi,
maupun masyarakat umum.
Surakarta, April 2011
penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ...................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................... v
ABSTRAK ..................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ................................................................................... vii
DAFTAR ISI .................................................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..................................................................... 1
B. Perumusan Masalah ........................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 7
E. Metode Penelitian .............................................................................. 8
F. Sistematika Penulisan Hukum ........................................................... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori .................................................................................. 13
1. Tinjauan Tentang Pembuktian ..................................................... 13
2. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan................................................. 18
3. Tinjauan Tentang Penuntutan…………………………………... 27
4. Tinjauan Tentang Kartu Kredit..................................................... 32
B. Kerangka Pemikiran ........................................................................... 40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penggunaan Bentuk Surat Dakwaan Alternatif dalam Persidangan
Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit……………...
42
1. Kasus Posisi…………………………………………………….. 42
2. Dakwaan ……………………………………………………….. 43
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
3. Pembahasan……………………………………………………... 46
B. Metode Pembuktian Bentuk Dakwaan Alternatif dalam Persidangan
Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit……………...
50
1. Alat Bukti Dalam Persidangan………………………………….. 50
2. Pembuktian Dakwaan…………………………………………... 60
3. Pembahasan……………………………………………………... 66
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan……………………………………………………….... 71
B. Saran……………………………………………………………….. 72
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan perekonomian dunia yang dewasa ini sedang
mengalami perubahan pesat yang cukup mendasar menuju kepada sistem
ekonomi global yang lebih efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan
semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang menuntut adanya
kemudahan dan kecepatan didalam perpindahan arus lalu lintas modal maupun
perdagangan akibat semakin ketatnya persaingan ekonomi yang saat ini
sedang terjadi di dunia internasional. Menanggapi hal itu maka perlu
diupayakan pemecahan dari masalah-masalah yang timbul agar dapat
ditentukan kebijaksanaan perekonomian yang tepat.
Penggunaan fasilitas perbankan seperti kartu kredit merupakan salah
satu fungsi bank dalam bidang ekonomi yaitu fungsi bank sebagai lembaga
financial intermediary yang artinya, di satu sisi bank dapat melakukan
penghimpunan dana dari masyarakat, dan di sisi lain bank dapat melakukan
penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat itu
sendiri. Kartu kredit merupakan salah satu kartu yang diterbitkan oleh bank
yang kegunaannya sebagai alat pembayaran ditempat-tempat seperti pasar,
swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya, penggunaan
berbagai jenis kartu kredit disebabkan beberapa faktor yaitu untuk
kenyamanan, kemudahan, dan unsur praktis bagi penggunanya.
Saat memberikan fasilitas kartu kredit kepada nasabahnya harus
bertujuan untuk hal yang lebih baik bagi pengguna kartu kredit, sehingga
terjadi unsur kepercayaan dari bank bahwa nasabah kredit dapat melakukan
prestasinya atau mampu mengembalikan kredit sesuai dengan waktu yang
diperjanjikan. Kartu kredit digolongkan dalam kredit jangka pendek yang saat
ini diminati masyarakat karena bunga yang di bebankan sangat ringan yaitu
tidak lebih dari 5% (lima persen). Sedangkan bagi bank dengan memberikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
kredit jangka pendek maka memperkecil resiko yang akan dihadapi oleh bank
seperti macetnya pembayaran tagihan atau kredit macet.
Mekanisme perolehan kartu kredit tidak sulit karena hanya
memerlukan kartu identitas dan slip gaji lalu mengisi formulir yang disediakan
oleh bank. Setelah itu bank melakukan analisa kelayakan pemberian kredit
yang meliputi survey, lalu mengecek dengan melakukan blacklist yang
dikeluarkan oleh bank Indonesia serta melakukan crosscheck terhdap bank
lain selaku sesama penerbit kartu kredit lain agar pemohon hanya memiliki
satu kartu kredit dari penerbit kartu kredit.
Seiring dengan penggunaan kartu kredit yang makin meningkat dari
tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan timbul penyalahgunaan kartu
kredit orang lain dengan berbagai modus yang menimbulkan kerugian tidak
saja bagi bank tetapi juga bagi masyarakat pengguna kartu kredit itu sendiri,
hal itu dapat berakibat terjadinya kredit macet yang dapat mengganggu sistem
perbankan nasional dan melemahkan nilai tukar mata uang Indonesia terhadap
mata uang asing.
Adanya penyalahgunaan kartu kredit maka kejahatan yang ditimbulkan
akan memiliki nilai yang strategis, selain bersifat kejahatan Nasional.
Penyalahgunaan kartu kredit juga bersifat kejahatan lintas Negara atau
Transnasional, karena kartu kredit yang diterbitkan di Indonesia dapat juga
digunakan diluar negeri asalkan penggunaannya ditempat pembayaran yang
memiliki logo yang sama dengan logo penerbit kartu kredit tersebut. Sebagai
contoh warga Negara Indonesia yang pergi ke Negara Jerman, disana dia
menggunakan kartu kredit Mastercard untuk membayar transaksi jual beli
pada mesin EDC (Electronic Draft Capture) yang berlogo Mastercard setelah
itu pelaku langsung membuang kartu kreditnya atau tidak membayar tagihan
atas kartu kreditnya sehingga perbuatan pelaku dapat merugikan Negara
Jerman karena mata uang yang beredar tidak dapat kembali sebagaimana
mestinya dan menjadi kredit macet. Hal inilah yang dimaksud kejahatan kartu
kredit yang bersifat lintas Negara atau Transnasional.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dalam tindak pidana
kartu kredit yang pelakunya terdiri dari satu orang atau segolongan
masyarakat yang memiliki tingkat kepintaran yang tinggi dengan pemanfaatan
teknologi yang canggih. Oleh karena itu pelaku kejahatan tersebut sudah
sepantasnya dijatuhi hukuman pidana maksimum sebagaimana yang
diancamkan oleh peraturan perundang-undangannya agar setimpal dengan
tindak pidana yang dilakukannya.
Untuk membuktikan kesalahan dari pelaku kejahatan, diperlukan
serangkaian proses mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, sampai
pada putusan yang disertai dengan penjatuhan pidana baik berupa pidana
penjara maupun pidana denda. Dari serangkaian proses tersebut, yang menjadi
ujung tombak untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah pada
proses penuntutannya. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi
penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.
Berdasarkan pada Pasal 13 KUHAP penuntut umum adalah Jaksa yang
diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya
disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas
sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum
mempunyai wewenang:
1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau
pembantu penyidik;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan
memberi petunjukdalam rangka menyempurnakan penyidikan dan
penyidik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau
mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwan;
5. Melimpahkan perkara kepengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan
waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada
terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah
ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab
sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
10. Melaksanakan penetapan hakim.
Dilihat dari sepuluh wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umun
tersebut, wewenang yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana
adalah wewenang untuk membuat surat dakwaan. Karena dalam surat
dakwaan tersebut merupakan dasar, dan menentukan batas-batas bagi
pemeriksaan hakim, apakah perkara tersebut akan dilanjutkan ke proses
selanjutnya ataukah perkara tersebut dihentukan sampai disitu. Hal ini
berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Surat dakwaan sendiri
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan tuntutan yang dapat
digunakan sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim
tidak boleh memutus melebihi apa yang ada dalam tuntutan dan juga tidak
boleh memutus apa yang tidak ada dalam tuntutan.
Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin
melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu
peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang
telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Dari pada itu
kepentingan surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia mengetahui
setepat-tepatnya dan seteliti-litinya yang didakwakan kepadanya sehingga ia
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
sampai pada hal yang sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan
pembalasannya terhadap dakwaan tersebut.
(http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1026 diakses 9 November 2010
12.20)
Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta fakta
perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara
merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur
unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang Undang Pidana yang
bersangkutan. Dalam penyusunan surat dakwaan sendiri terbagi menjadi 5
macam. Salah satunya adalah surat dakwaan alternatif. Dalam dakwaan dibuat
beberapa dakwaan tetapi hanya ada satu tindak pidana saja. Hal ini karena
adanya keragu-raguan dari penuntut umum untuk menentukan tindak pidana
yang paling tepat untuk didakwakan terhadap terdakwa.
Menurut pendapat Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi
Hamzah menguatkan dakwaan alternatif dibuat dalam hal :
1. Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari
ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan,
misalnya apakah terbukti nantinya membujuk melakukan perbuatan atau
melakukan perbuatan.
2. Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan ditetapkan
oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata
terbukti.(A Hamzah,2008:185)
Karakteristik dari dakwaan alternatif adalah masing-masing akan
saling mengecualikan satu sama lain, maka hakim akan memilih salah satu
dakwaan yang didakwakan yang terbukti menurut keyakinannya. Sehingga
hakim bebas memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang terbukti, tanpa
harus memeriksa dan memutus dakwaan yang lainnya. Karena itu dakwaan
alternatif disebut juga dakwaan pilihan (keuze tenlastelgging). Sehingga dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
beberapa perkara pidana, penggunaan dakwaan jenis ini lebih efektif untuk
membuktikan kesalahan terdakwa.
Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan
penulisan hukum tentang pembuktian pada dakwaan yang disusun dalam
bentuk alternatif dan efektifitasnya dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
Untuk itulah penulis termotivasi untuk menulis penulisan hukum dengan
judul, “TINJAUAN PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN
ALTERNATIF DAN METODE PEMBUKTIANNYA DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PENYALAHGUNAAN DAN
PEMALSUAN KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.
455/Pid.B/2005/PN.SKA) ”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka
penulis mengemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana penggunaan bentuk surat dakwaan alternatif dalam
persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.
2. Bagaimana metode pembuktian bentuk dakwaan alternatif dalam
persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.
C. Tujuan Penelitian
Suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang
hendak dicapai, dan suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan
tersebut. Adapun yang menjadi tujuan penelituan ini adalah antara lain sebagai
berikut :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui penggunaan bentuk surat dakwaan alternatif dalam
persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.
b. Untuk mengetahui metode pembuktian bentuk dakwaan alternatif
dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu
kredit.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis
dibidang Hukum Acara khususnya Hukum Acara Pidana.
b. Memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana hukum
dalam bidang ilmu hukum di Fakulas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna,
khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun
manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada
umumnya dan Hukum Acara pada khususnya.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan
literatur dalam dunia kepustakaan tentang metode pembuktian surat
dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif sebagai sarana
pembuktian kesalahan terdakwa.
c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian -
penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran,
membentuk pola pikir ilmiah sekaligus mengetahui kemampuan
penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
b. Menjadi wawasan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat luas
terkait dengan metode pembuktian dalam bentuk surat dakwaan
alternatif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
E. Metode Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,2005:35)
Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini
menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian
normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif
menurut Johny Ibrahim adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Jhny
Ibrahim, 2006:57). Pendapat ini kemudian dipertegas dengan pendapat
Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa disiplin ilmiah dan cara
kerja ilmu hukum normatif adalah pada obyeknya, obyek tersebut adalah
hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum
yang bercampur aduk merupakan chaos, tidak terbilang banyaknya
peraturan perundang-undangan yang dkeluarkan setiap tahunnya. Dan
ilmu hokum (normatif) tidak melihat hukum sebagai suatu chaos atau mass
of rules tetapi melihatnya sebagai suatu structured whole of system (Jhoni
Ibrahim, 2006 : 57). Penulis memilih menggunakan jenis penelitian
hukum yang normatif, karena menurut penulis sumber penelitian yang
digunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat perskriptif dan
terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perskriptif mempelajari
tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas suatu aturan, konsep-konsep
hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam
melaksanakan hukum (Peter Mahmud Marzuki,2005:22).
Penelitian ini oleh penulis akan memberikan preskriptif mengenai
penggunaan bentuk dakwwaan alternatif dan metode pembuktiannya
dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit
(studi kasus dalam perkara nomor No. 455/Pid.B/2005/PN.SKA).
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum mempunyai beberapa macam pendekatan,
pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penlitian hukum adalah
pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). (Peter Mahmud Marzuki,2005:93). Adapun dalam
penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kasus
(case approach) dilakukan dengan melakukan studi kasus terhadap
Putusan No. 455/pid.B/2005/PN SKA dalam perkara penyalahgunaan dan
pemalsuan kartu kredit. Dan pendekatan Undang-Undang (statue
approach) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.
4. Jenis dan Bahan Penelitian Hukum
Jenis data hukum yang digunakan dalam penelitian hukum yang
dilakukan oleh penulis adalah data hukum sekunder. Menurut Peter
Mahmud Marzuki pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya
data. Sehingga yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.
a. Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau otoritas.
Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki,2005:141). Bahan hukum
primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.
b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.
c. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 455/pid.B/2005/PN
SKA.
b. Bahan Hukum Sekunder
Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan
peradilan (Peter Mahmud Marzuki,2005:141) Bahan hukum sekunder
yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku, artikel,
internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan isu hukum dalam
penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian merupakan hal yang
sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang
digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen atau bahan
pustaka baik dari media cetak maupun elektronik yan kemudian
dikategorikan menurut jenisnya. Tehnik pengumpulan bahan hukum
tersebut diatas disebut studi pustaka.
6. Teknik Analisis
Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian
normatif dimana teknik analisi yang penulis gunakan adalah dengan
menggunakan silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola
berfikir deduktif. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode
penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang terkait
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan
sehubungan dengan peristiwa tertentu. Silogisme yang penulis gunakan
adalah menggunakan silogisme pendekatan deduktif yaitu proses
penalaran yan bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus kemudian
ditarik kesimpulan sebagai pernyataan akhir yang mengandung kebenaran.
F. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sitematika
penulisan hukum serta mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan
hukum ini, maka penulis menyajikan sistematikan penunisan ini menjadi 4
(empat) Bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam
pennyusunan penulisan hukum ini.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang menjadi
landasan atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan
pada literature-literatur yang berkaitan dengan penulidan hukum
ini.kerangka teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang
penuntutan, surat dakwaan, penyalahgunaan kartu kredit, dan
pembuktian.
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan
hasil yang diperoleh dari proses meneliti berdasarkan rumusan
masalah yang diteliti. Pokok permasalahan yang dibahas dalam
bab ini yaitu mengenai penggunaan bentuk surat dakwaan
alternatif dan metode pembuktian dakwaan yang disusun dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
bentu alternatif dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan
pemalsuan kartu kredit.
BAB IV: PENUTUP
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang
dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses
meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan
kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan
hukum ini.
DAFTAR PUSTAKA
Berisi sumber-sumber pustaka dalam penulisan hukum ini baik
secara langsung maupun tidak langsung
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian
a. Pengertian Pembuktian
Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum
acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah
menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat
dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk
menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan
Lily Rosita,2003:10).
Pengertian pembuktian tidak secara jelas disebutkan dalam
KUHAP, tetapi dalam KUHAP menerangkan serangkaian proses yang
dapat digunakan untuk pembuktian yang tertuang dalam proses
penyelidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di
persidangan. Pengaturan tentang pembuktian dalam KUHAP hanya
menyebutkan tentang macam-macam alat bukti yang tertuang dalam
Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Sedangkan pembuktian adalah ketentuan yang berisi
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-
Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti
yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan hakim
membuktikan kesalahan yang didakwakan (Yahya Harahap,2000:273)
“Hukum pembuktian adalah ketentuan yang memuat danmengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusundan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehinggamembentuk suatu kebulatan perihal pembuktian, yang jikadilihat dari segi keteraturan dan keterkaitannya dalam suatukebulatan itu dapat juga disebut dengan sistem pembuktian.”(Adami Chazawi, 2008:24).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
b. Teori Pembuktian
1) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif
(positief wettwllijke bewijs theorie)
Menurut teori ini pembuktian hanya didasarkan kepada
undang-undang semata artinya jika telah terbukti suatu perbuatan
sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-
undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori
ini disebut juga teori pembuktian formel ( formele bewijstheorie)
Menurut D.Simons seperti dikutip oleh Andi Hamzah Teori
pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief
wettwllijke bewijs theorie) ini berusaha untuk menyingkirkan
semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara
ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.(Andi
Hamzah,2008:251).
2) Sistem pembuktian berdasarkan pada Undang-Undang secara
terbatas ( negatief wettelijk bewijstheorie)
Menurut sistem ini dalam pembuktian kesalahan terdakwa
hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan
cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.itu tidak cukup,
tetapi harus disertai dengan keyakinan bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana.
Dasar dari sistem pembuktian ini adalah Pasal 183 KUHAP
yang rumusannnya adalah :
“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepasa seorangkecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat buktiyang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatutindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukannnya”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka
(conviction in time).
Menurut sistem ini ,hakim dapat menyatakan telah terbukti
kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan
dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu
mempertimbangkan darimana (alat bukti) dia peroleh dan alasan-
alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam
membentuk keyakinannya tersebut. (Adami Chazawi,2008:25)
4) Sistem keyakinan dengan alasan logis (laconviction in raisonne)
Merupakan sistem pembuktian yang dalam menentukan
kesalahan terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim, tetapi
keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya
kesalahan terdakwa ini didasarkan pada alasan-alasan yang logis.
Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat bukti yang
diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang.
c. Asas –Asas Pembuktian
1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan
Dasar hukum bagi berlakunya asas ini terdapat dalam Pasal
184 ayat (2) KUHAP yang isinya : hal yang secara umum sudah
diketahui tidak perlu dibuktikan. Maksud dari pasal ini adalah
sesuatu yang sudah diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa
tersebut memang sudah demikian halnya atau sudah semestinya
demikian. Dan suatu pengalaman yang selamanya sah selalu
mengakibatkan demikian.
Lazimnya bunyi rumusan Pasal 184 ayat (2) KUHAP ini
selalu disebut dengan istilah notoir feiten yang berarti setiap hal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam
pemeriksaan sidang pengadilan. (Yahya Harahap, 2000:276)
2) Menjadi saksi adalah kewajiban
Diatur dalam Pasal 159 ayat (2) yang isinya: menjadi saksi
adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi
saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk
memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia
dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang
yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.
3) Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)
Pengaturan dari asas ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2)
KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan seorang saksi saja
tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap
perbuatan yang didakwakan kepadanya.
4) Pengakuan terdakwa tidak melenyapkan kewajiban pembuktian.
Pengaturannya terdapat dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP
yang menerangkan bahwa keterangan terdakwa saja ttidak cukup
untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang
didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti
yang lain.
5) Keterangann terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.
Diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang
menerangkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan
terhadap dirinya sendiri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
d. Alat Bukti
Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan
suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat tersebut dapat digunakan
sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas
kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa
(Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003:11).
Macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk
membuktikan yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP
adalah :
1) Keterangan saksi
Pengertian saksi yang diatur dalam Pasal 1 butir 26, saksi
adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai
sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan
ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya
itu.
2) Keterangan ahli
Pengertian ketetangan ahli terdapat dalam Pasal 1 butir 28,
keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan.
3) Surat
Definisi surat menutur Asser-Aneme seperti dikutip oleh
Andi Hamzah, surat-surat adalah segala sesuatu yang mengandung
tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
mengeluarkan isi pemikiran.(Andi Hamzah, 2008:276). Surat yang
dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat atau akta otentik dan
surat di bawah tangan dalam hal jika ada hubungannya dengan isi
dari alat pembuktian yang lain.
4) Petunjuk
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah
terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5) Keterangan terdakwa.
Adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami
sendiri.
Jika dibandingkan dengan alat-alat bukti dalam Pasal 295 HIR,
maka alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada beberapa
perbedaan, perbedaan itu adalah :
1) Alat bukti pengakuan menutur HIR, yang dalam KUHAP diperluas
menjadi keterangan terdakwa. Pengertian keterangan terdakwa
lebih luas dari sekedar pengakuan.
2) Dalam KUHAP ditambahkan alat bukti baru yang dulu dalam HIR
bukan merupakan alat bukti, yalni keterangan ahli. (Adami
Chazawi,2008:37)
2. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan
a. Pengertian Surat Dakwaan
Menurut A Karim Nasution pengertian surat dakwaan yaitu :
“Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatuperumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluanyang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukanpemeriksaan”. (A karim Nasution,1973:75)Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusandari tindak pidana yang didakwakan yang disimpulkan danditarik dari hasil penyidikan dari penyidik dan merupakandasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di mukasidang pengadilan (Yahya Harahap,2000:376)
Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana
yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan
dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup
pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi
penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang
mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau
penasihat hukum tersangka (Kuswindiarti.2005.”Pola Pembelaan
Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses
Pemeriksaan di Pengadilan”. JURNAL MANAJERIAL.Vol. 5, No. 2.).
Berdasarkan pada Surat Edaran Bersama Mahkamah Agung
dan Jaksa Agung tanggal 20 Oktober 1962 No. 6 MA/1962/24/SE
menegaskan bahwa pembuatan surat dakwaan baik dalam perkara
tolakan maupun dalam perkara sumir adalah jaksa, sehingga penuntut
umum ditempatkan pada posisi yang berdiri sendiri. Sehingga terdapat
tiga prinsip dalam pembuatan surat dakwaan yaitu :
1) Pembuatan surat dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri
sendiri atas wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada
penuntut umum.
2) Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan hakim.
3) Hanya jaksa penuntut umum yang berhak dan berwenang
menghadapkan dan mendakwa seseorang yang dianggap
melakukan tindak pidana di muka sidang pengadilan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
b. Fungsi dan Dasar Pembuatan Surat Dakwaan
Fungsi dari Surat Dakwaan ditinjau dari berbagai kepentingan
yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat
Dakwaan dapat dikategorikan :
1) Bagi Pengadilan/Hakim,
Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi
ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan
keputusan;
2) Bagi Penutut Umum,
Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis
yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
3) Bagi terdakwa/Penasehat Hukum,
Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan dan
menyusun pembelaan.
Dasar dalam pembuatan Surat Dakwaan yang diatur dalam
KUHAP sebagai berikut :
1) Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat Surat Dakwaan
(pasal 14 huruf d KUHAP);
2) Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap
siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam
daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke
Pengadilan,yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHAP);
3) Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia
berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan
penuntutan (pasal 140 ayat 1 KUHAP).
c. Syarat-Syarat Pembuatan Surat Dakwaan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat
dakwaan adalah sebagai berikut :Pasal 143 (2) KUHAP menetapkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan,
yakni syarat syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan
Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat syarat
dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil. Sesuai
ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi :
1) Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut
Umum pernbuat Surat Dakwaan;
2) Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa
yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir,
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat
Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap
mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan
tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam
praktek tersebut sebagai syarat materiil. Sesuai ketentuan pasal 143 (2)
huruf b KUHAP, syarat materiil. meliputi:
1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana
yang didakwakan;
2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan
tempat Tindak Pidana itu dilakukan.
Cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam
mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-
undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan
atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan
atau dakwaan tidak dapat dibuktikan, misalnya, adakah pengaduan
dalam hal delik aduan, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan
dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut
belum/sudah kadaluarsa, apakah tindak pidana tersebut nebis in nidem.
Jelas yaitu Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-
unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
perbuatan materil (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat
dakwaan. Dan lengkap adalah uraian dakwaan yang mencakup semua
unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.
Secara materiil. suatu Surat Dakwaan dipandang telah
memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberikan
gambaran secara bulat dan utuh tentang :
1) Tindak Pidana yang dilakukan;
2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;
4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik
materiil).
7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana
tersebut (delik delik tertentu);
8) Ketentuan ketentuan Pidana yang diterapkan.
Komponen komponen tersebut secara kasuistik harus
disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah
Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiii).
Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah
syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan,
sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan
materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan,
kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat formil,
menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedang
tidak terpenuhinya syarat materiil. menyebabkan dakwaan batal demi
hukum (absolut nietig).
d. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
Undang Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan
adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan
praktek, sebagai berikut:
1) Tunggal
Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang
didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan
alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Dakwaan tunggal
digunakan, apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin
benar bahwa :
a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu
tindak pidana saja;
b) Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi termasuk dalam
beberapa ketentuan pidana (eendaadche semenloop=Concursus
idealis), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)
KUHP;
c) Terdakwa melakukan perbuatan yng berlanjut (voorgezette
hadeling), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)
KUHP.
2) Altermatif
Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang
disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan
bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk
dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang
Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun
dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan
saja yang akan dibuktikan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Tujuan yang hendak dicapai dengan pembuatan dakwaan
alternatif oleh penuntut umum pada dasarnya bertitik tolak pada
pemikiran :
a) Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari
pertanggung jawaban hukum pidana (crime liability).
b) Memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang
lebih tepat (Yahya Harahap,2000:390)
3) Subsidair.
Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider
juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara
berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai
pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara
berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana
tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan
pidana terendah.
4) Kumulatif
Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa
Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu
demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara
tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini
dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak
Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang
berdiri sendiri.
5) Kombinasi
Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini
dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan
dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring
dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif
baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang
dipergunakan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
e. Teknik pembuatan Surat Dakwaan
Teknik pembuatan Surat Dakwaan berkenaan dengan
pemilihan bentuk Surat Dakwaan dan redaksi yang dipergunakan
dalam merumuskan Tindak Pidana yang didakwakan.
1) Pemilihan Bentuk.
Bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis Tindak
Pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya
melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal.
Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang
menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam Undang
Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan
ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif
atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak
Pidana yang masing masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri
sendiri sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.
2) Teknis Redaksional
Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan
perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur unsur Tindak
Pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar,
sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan
terdakwa memenuhi segenap unsur Tindak Pidana sebagaimana
dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.
Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang
waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan. Uraian kedua
komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan
menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat kallimat efektif
Berdasarkan pada R.I.B pada pasal 282 R.I.B kemungkinan
mengadakan perubahan surat dakwaan pada waktu sidang berjalan
diperbolehkan. Yaitu diperbolehkannya mengadakan perubahan
surat dakwaan selama persidangan berjalan dengan perubahan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
sedemikian rupa, sehingga penyebutan suatu perbuatan yang
tadinya tidak lengkap dapat diubah menjadi penyebutan suatu
perbuatan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang
perubahannya tidak boleh berakibat bahwa perbuatan tersebut
sesudah dirubah merupakan perbuatan lain daripada perbuatan
yang disebut semula (Faisal Salam,2001:203)
Surat dakwaan diubah baik atas inisiatif penuntut umum
maupun atas saran hakim. Dalam ketentuan pasal 12 Undang-
Undnag Pokok Kejaksaan (Undang-Undang No. 15 Tahun 1961)
ditentukan bahwa “ dalam hal surat tuduhan (dakwaan) kurang
memenuhi syarat-syarat, jaksa wajib memperhatikan saran-saran
yang diberikan oleh hakim sebelum persidangan pengadilan
dimulai”. Dapat disimpulakan bahwa perubahan surat dakwaan
tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan
dipersidangan dimulai. Selain ketentuan diatas dalam KUHAP juga
mengatur tentang jangka waktu yang diperbolehkan untuk
melakukan perubahan terhadap surat dakwaan
(http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1026 diakses 9
November 2010 Pukul 12.20)
Ketentuan pada pasal 282 R.I.B sudah tidak berlaku dengan
keluarnya KUHAP. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP maka
Penuntut Umum hanya diperbolehkan untuk mengubah surat
dakwaan sebelum ditetapkannya hari sidang terhadap perkara yang
bersangkutan, sehingga setelah ditetapkan hari sidang segala
bentuk perubahan atas surat dakwaan tidak diperkenankan. Hal ini
termuat dalam Pasal 144 KUHAP yaitu :
a) Penuntut umum dapat merubah surat dakwaan sebelum
pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk
menyempurnakan, maupun untuk tidak meanjutkan
penuntutannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
b) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu
kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
c) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia
menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat
hukum dan penyidik.
3. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan
a. Pengertian Penuntutan
Definisi penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro seperti
dikutip oleh Andi Hamzah adalah menyerahkan perkara seorang
terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim, dengan
permohonan, supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan
perkara pidana itu terhadap terdakwa (Andi Hamzah, 2008:162).
Perbedaan dengan definisi pada KUHAP adalah disebutkan dengan
tegas “terdakwa” sedangkan dalam KUHAP tidak.
Definisi dari penuntutan yang terdapat dalam KUHAP sendiri
terdapat dalam Pasal 1 butir 7 yaitu :
“penuntutan adalah tindakan penuntut umum untukmelimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yangberwenang dalam hal dan menutur cara yang diatur dalamundang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dandiputus oleh hakim di sidang pengadilan”.Dari bunyi ketentuan pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa penuntutan berarti tindakan penuntut umum untuk :
1) Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang
berwenaang,
2) Dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus
oleh hakim di sidang pengadilan. (Yahya Harahap,2000:374)
b. Asas-Asas Penuntutan
Sehubungan dengan wewenang penuntutan, dalam hukum
acara pidana dikenal dua asas penuntutan, yaitu :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
1) Asas legalitas
Asas legalitas adalah penuntut umum diwajibkan menuntut
semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang
bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas
ini, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah
melakukan tindak pidana.
2) Asas oportunitas
Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak diharuskan
melakukan penuntutan terhadap seseorang, meskipun yang
bersangkutan sudah jelas telah melakukan tindak pidana yang
dapat dihukum. Menurut asas ini penuntut umum tidak wajib
melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan suatu
tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang
tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum, sehingga
demi kepentingan umum seseornag yang melakukan tindak pidana
dapat tidak dituntut.
Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut
seseorang yang didakwakan telah melakukan tindak pidana.
Sedangkan asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut
seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut
pertimbangannya jika orang tersebut dituntut akan merugikan
kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang
melakukan tindak pidana tidak dapat dituntut. Penerapan asas
oportunitas di negara kita berdasarkan untuk kepentingan negara
dan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi. Penuntut Umum
berkewajiban mencari keadilan :
Prosecutors are blessed and cursed with extensivediscretion. They de-cide whether and who to prosecute.They can recommend a harsh or a le-nient sentence. Andwhen exculpatory evidence surfaces following a defendant'sconviction, a prosecutor decides whether to continue toprose-cute or drop the case. Because of the importance of
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
criminal prosecutions and the broad discretion prosecutorshold in pursuing them, prosecutors within an officesometimes disagree. When a prosecutor's view of a casediffers from her boss's perspective, both lawyers mustdecide what justice. requires. A prosecutor is duty bound to¯ seek justice,. not just win a con-viction. (Melanie D.Wilson.2008.”Finding A Happy and Ethical MediumBetween A Prosecutor Who Believes the Defendant didn’tdo it and the Boss Who Says that He did”. NorthwesternUniversity School of Law, Vol. 103.)
c. Penggabungan Perkara
Terhadap penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum,
penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu
sutar dakwaan. Tetapi penggabungan perkara pidana itu dapat
dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 141
KUHAP, yaitu :
1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama
dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap
penggabungannya.
2) Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang
lain.
3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan
yang lain akan tetapi satu dengan yang lainnya itu ada
hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu
bagi kepentingan pemerikasaan.
Pada penjelasan KUHAP dijelaskan maksud dari kata
“bersangkut-paut” adalah :
1) Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat
yang bersamaan.
2) Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan
ketapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang dibuat
oleh mereka sebelumnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
3) Oleh lebih dari seorang dengan maksud mendapatkan alat yang
akan dipergunakan untuk melakukan delik lain atau
menghindarkan diri dari pemidanaan karena delik lain.
d. Pemecahan Perkara (splitsing)
Kebalikan dari penggabungan perkara, penuntu umum dapat
memecah perkara menjadi lebih dari satu. Hal in diatur dalam Pasal
142 KUHAP yang isinya:
“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yangmemuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapaorang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadapmasing-masing terdakwa secara terpisah.”
Pemecahan perkara (splitsing) dilakukan dengan membuat
berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi
sehingga diperlukan pemeriksaan baru baik terhadap tersangka
maupun saksi. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP untuk semua
perkara yang dipecah (splitsing) harus diperiksa kembali.
Menurut Andi Hamzah dalam perkara yang dipecah (splitsing)
tidak harus diperiksa kembali. Mungkin kalau tidak ada saksi
sedangkan ada beberapa orang tersangka bergantian menjadi saksi.
Tetapi hal yang demikian sesungguhnya dapat menimbulkan
kemungkinan orang akan dipaksa berbohong, tidak akan memberatkan
tersangka (terdakwa) karena pada gilirannya nanti ia juga akan menjadi
tersangka (terdakwa). (Andi Hamzah,2008:165).
Tidak selalu dalam memecah perkara perlu pemeriksaan baru.
Kalau ada beberapa tersangka dan juga ada beberapa orang saksi, maka
dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikatnya
saja., dimana daftar nama tersangka diubah menjadi sendiri-sendiri,
dan pemeriksaan saksi tetap. Dalam hal ini penuntut umum dapat
langsung memecah perkara tersebut menjadi beberapa buah. Sehingga
yang perlu diminta penyidik adalah duplikat hasil pemeriksaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
e. Proses Penuntutan
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 7 itu secara singkat proses
penuntutan dan tuntutan pidana sebagai berikut :
1) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke
pengadilan yang berwenang.
2) Pemeriksaan di sidang pengadilan.
3) Tuntutan Pidana.
4) Putusan hakim.
Proses penuntutan dapat dilakukan setelah proses penyidikan
selesai dan berkas penyidikan diberikan kepada kejaksaan adapun
proses penuntutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 138 KUHAP
adalah sebagai berikut :
1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik
segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari
wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan
itu sudah lengkap atau belum.
2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut
umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai
petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan
dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas,
penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu
kepada penuntut umum.
Berdasarkan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa
proses yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam melakukan
penuntutan adalah proses pra penuntutan dimana penuntut umum
memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan
penyidikan. Pada proses pra penuntutan setelah dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dimana
kejaksaan mempunyai wewenang untuk melengkapi berkas perkara
tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Untuk melengkapi berkas
perkara, pemerikasaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan
hal-hal berikut :
1) Tidak dilakukan terhadap tersangka.
2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya
dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau membahayakan
keselamatan Negara.
3) Harus dapat dilaksanakan 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan
Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.
4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.
Proses selanjutnya adalah pembuatan surat dakwaan. Menurut
Pasal 140 KUHAP, apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari
hasil penyidikan dapat dilakukann penuntutan maka penuntut umum
dalam waktu secepatnya harus membuat surat dakwaan.
4. Tinjauan Umum tentang Kartu Kredit
a. Pengertian Kartu Kredit
Menurut Suryo Hadibroto dan Prakoso sebagaimana dikutip
oleh Hermansyah kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran,
sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan
oleh konsumen untuk ditukar dengan produk barang atau jasa yang
diinginkan ditempat-tempat yang menerima kartu kredit (merchant)
atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank
penerbit atau jaringannya ( cash advance ). (hermansyah,2005:45)
Pengertian secara bahasa berasal dari Kata bithaqah (kartu)
secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan
lain, diatasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan
kertas itu. Sementara kata i’timan secara bahasa artinya adalah kondisi
aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dalam dunia usaha artinya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap
peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia
memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara
tertunda.
Pengertian secara termilogis kartu kredit yaitu kartu yang
dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh
pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta
pelayanan tertentu secara hutang. Kalau kita terjemahkan kata ‘kredit
giro’ ini secara langsung artinya adalah kartu pinjaman. Atau kartu
yang memberikan kesempatan kepada pembawanya untuk
mendapatkan pinjaman.
b. Macam-Macam Kartu Kredit
1) Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (charge card)
Keistimewaan paling menonjol dari kartu ini adalah
diharuskannya menutup total dana yang ditarik secara lengkap
dalam waktu tertentu yang diperkenankan, atau sebagian dari dana
tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga
puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan. Kalau pihak
pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah
ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia
menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik
kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan.
2) Kartu kredit pinjaman yang dapat diperbaharui (Revolving Credit
Card)
Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua
tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi
atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan
cara ditunda, dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya. Bila ia
menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Pertama bunga keterlambatan, kedua bunga dari sisa dana yang
belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam
waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja,
yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan
terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga
kartu kreditnya secara simultan.
Jenis kartu kredit berdasarkan pada fungsinya kartu kredit
terbagi menjadi 5, yaitu:
1) Charge card
Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu harus
melunasi semua penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada
saat jatuh tempo.
2) Credit card
Adalah suatu system dimana pemegang kartu dapat
melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara
angsuran pada saat jatuh tempo.
3) Debit card
Merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan
nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank dimana
pada saat membuka kartu.dengan pendebitan tersebut maka
sejumlah uang nasabah yang sesuai dengan nominal transaksi
berkurang atau dikreditkan kepada rekening pedagang tempat
nasabah berbelanja.
4) Cash card
Merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan
tunai pada ATM maupun langsung di teller bank. Namun
pembayaran cash ini tidak dapat dilakukan diluar bank.
5) Check guarantee
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam
penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.
(kasmir,2002: 174)
c. Dasar Hukum Kartu Kredit
Pengaturan mengenai kartu kredit belum secara tegas
disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) namun
dalam didalam KUHPerdata terdapat ketentuan yang dapat dijadikan
dasar hukum pelaksanaan kegiatan bisnis kartu kredit diindonesia yaitu
adanya asas ‘’kebebasan berkontrak’’ (partij autonomie). Penegrtian
dari asas ini adalah setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak
mengadakan perjanjian dengan orang lain baik yang sudah diatur
maupun yang belum diatur oleh undang-undang, kebebasan untuk
menentukan bentuk perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi
perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpangi hukum
perjanjian yang bersifat pelengkap (aanvullend recht). Tetapi
kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu : tidak dilarang oleh
undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak
bertentangan dengan kesusilaan.
Selain dalam KUHPerdata sekarang terdapat beberapa
peraturan yang dapat dijadikan landasan hukum penerbitan kartu kredit
di Indonesia, yaitu :
a. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
Pasal 2 ayat (1) dari Keppres ini antara lain menyebutkan
bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan adalah
melakukan usaha kartu kredit. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (7)
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit
adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam
rangka pembelian barang/jasa dengan mempergunakan kartu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
kredit. Selanjutnya dalam Pasal 3 yang dapat melakukan kegiatan
pembiayaan tersebut, termasuk kartu kredit adalah bank, lembaga
keuangan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan. Namun
sekarang lembaga keuangan bukan bank sudah tidak ada lagi dalam
system hukum keuangan kita.
b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan
Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan
Pembiayaan.
Dalam Pasal 2 dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut
juga menyebutkan bahwa salah satu dari kegiatan pembiayaan
adalah usaha kartu kredit. Dan dalam Pasal 7 ditentukan bahwa
pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara
penerbitan kartu kredit yang dapat digunakan oleh pemegangnya
untuk pembayaran pengadaan barang/jasa.
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankkan yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Dalam Pasal 6 huruf 1 juga dengan tegas dinyatakan bahwa
salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.
d. Pihak-Pihak Dalam Penerbitan Kartu Kredit
Dalam penerbitan kartu kredit terdapat tiga pihak yang terlibat
didalamnya, yaitu :
1) Bank penerbit kartu kredit (issuer bank)
Adalah bank yang menerbitkan kartu kredit yang
mempunyai hak untuk melakukan penagihan pembayaran dari
pemegang kartu atau card holder serta mempunyai kewajiban
untuk melakukan pembayaran kepada merchant.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
2) Merchant
Adalah penjual barang atau jasa yang bersedia menerima
pembayaran dengan kartu kredit. Dan seseorang atau perusahaan
yang melakukan perjasama dengan bank penerbit dalam menerima
kartu kredit sebagai pembayaran atas transaksi barang atau jasa
yang dijualnya, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
dalam perjanjian kerjasama.
3) Pemegang kartu ( Card holder)
Adalah seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh bank penerbit
untuk menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi
dengan merchant yang telah ditetapkan oleh bank penerbit.
e. Tindak Pidana Perbankkan
Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
(selanjutnya disebut UU Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak
pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A.
Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat
macam:
1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal
46.
2) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam
Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A.
3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan
bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
4) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam
pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50
dan Pasal 50A.
(http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-
padang.pdf diakses 9 November 12.31)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
f. Modus Tindak Pidana Kartu Kredit
Modus dari tindak pidana yang berkaitan dengan kartu kredit
adalah :
1) Modus Konvensional :
Pencurian data pada saat pemilik betransaksi di Cashier,
sebelum kartu kredit yang bersangkutan di swipe ke mesin EDC
terlebih dahulu di gesek pada alat mungil bernama Skimming
Device yang dapat membaca dan merekam data pada magnetic
stripe kartu kredit asli. Modus ini jelas melibatkan Merchant staff
tersebut.
2) Modus Chip
Memasang sebuah chip secara diam-diam ke dalam mesin
EDC di berbagai merchant. Hal ini dapat dilakukan oleh staff
pemilik mesin EDC atau Perusahaan yang melakukan jasa service
mesin EDC. Dengan chip tersebut maka data transaksi akan
dengan mudah terekam.
3) Modus Wire Trapping
Modus ini sangat canggih, dimana sitemnya dalam
melakukan penyadapan dari jaringan telekomunikasi data. Dengan
modus ini data yang dapat dicuri sangat banyak sehingga dampak
kerugian akan semakin luas. Pada tehnik ini semua data jenis kartu
kredit dapat tersadap dengan mudah.
4) Hilangnya Kartu Kredit (Lost/Stolen Card)
Modus operandi dalam hal ini sederhana saja. Di mana
pihak pemegang kartu kredit berpura-pura menyatakan bahwa
kartu kreditnya hilang. Baik karena dicuri ataupun bukan.
5) Kartu Kredit Palsu (Counterfeit Card)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
Dalam hal ini di buat suatu kartu kredit palsu yang persis
sama dengan kartu kredit yang asli. Lengkap dengan logo pihak
penerbit. Kadang-kadang magnetic stripe juga ikut ditiru. Dalam
kasus ini seperti ini biasanya terlibat suatu sindikat nasional,
regional maupun internasional.
6) Mengubah Kartu Kredit (Re-Embosssed Card/Altered Card)
Modus operandi dalam tindak pidana kartu kredit dengan
cara mengubah data-data yang terdapat dalam kartu kredit dengan
menggunakan data palsu.
7) Kartu dari Bocoran Informasi (Solicited Card)
Ada pihak-pihak seperti penerbit atau karyawan dari
penerbit ataupun pihak yang dekat dengan pemegang yang
membocorkaninformasi tentang nomor dan kode kartu kredit
kepada suatu sindikat pemalsu kartu kredit.
8) Kejahatan dalam Pengiriman Kartu (Mail Order Fraud)
Apabila kartu kredit dikirim dengan pos maka kartu
tersebut tidak sampai ke tangan pemegangnya. Biasanya pelaku
adalah orang dalam/pegawai kantor pos tersebut.
(http://www.scribd.com/doc/22370900/Paper-Tentang-Kartu-
Kredit diakses 12 November 2010 14.35)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
B. Kerangka Pemikiran
Bagan I :Kerangka Pemikiran
Keterangan :
Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat dijelaskan bahwa
telah terjadi tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunan kartu kredit.
Dengan adanya tindak pidana maka telah terjadi pelanggaran terhadap
hukum pidana yang berlaku. Maka pelaku harus proses pemeriksaan
Penuntutan Oleh PenuntutUmum
Pembuktian KesalahanYang Dilakukan Oleh
Terdakwa
Dakwaan
Alternatif
Metode
Pembuktian
Putusan HakimPengadilan Negeri
Tindak Pidana Pemalsuandan Penyalahgunaan Kartu
Kredit
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
perkara dipersidangan untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana
yang telah dilakukannnya.pemeriksaan perkara dipersidangan ini
dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup untuk tindak pidana
yang didakwakan terhadapnya.
Proses pemeriksaan persidangan ini dimulai dari tindakan
penangkapan sampai dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polri,
kemudian berkas perkara penyidikan itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri
untuk diperiksa dan ditindak lanjuti. Setelah perkara pidana dilimpakhan
ke Kejaksaan Negeri maka memasuki tahap proses persidangan, dimana
menjadi kewenangan dari penuntut umum untuk melakukan penuntutan
terhadap perkara pidana tersebut, penuntutan yang dilakukan oleh penuntut
umum bertujuan untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh
terdakwa.
Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan penyusunan surat
dakwaan. Karena surat dakwaan merupakan dasar dalam proses
persidangan. Dalam hal ini dakwaan yang digunakan adalah dakwaan
alternatif karena dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang paling
efektif untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan metode
pembuktian yang dilakukan terhadapnya. Dan berdasarkan pembuktian
yang dilakukan oleh Penuntut Umum maka hakim dapat mengambil
putusan yang mengikat dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan
kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
C. Penggunaan Bentuk Surat Dakwaan Alternatif dalam Persidangan
Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit
a. Kasus Posisi
Pada awalnya terdakwa Rifani membeli kartu kredit HSBC master card
jenis gold No. 5409-2600-00676-0058 atas nama Arief.S dari saudara
Rudi seharga Rp. 4.000.000,-. Selanjutnya terdakwa Rifani mencari
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arief.S dengan alamat Jl.
Cemara Raya No. 119 Rt.01/10 Kelurahan Cibodasari Kec. Cobodas
Tanggerang, setelah memperoleh KTP tersebut terdakwa Rifani
mengajak Jhon Arieza Iskandar ke Solo bermaksud untuk
menggunakan kartu kredit HSBC miliknya karena sebelumnya saudara
Rudi berpesan agar kartu kredit HSBC digunakan di Solo, karena Solo
sudah dikondusikan dan dijamin tidak ada masalah. Setelah berada di
Solo para terdakwa meminta tolong kepada saksi Ari Patria Wisnu
untuk menarik uang sebesar Rp. 4.500.000,- menggunakan kartu
tersebut setelah ada kesepakatan dengan Toko Satelit bahwa Bank
mendapatkan 2,8 % dan Toko Satelit mendapatkan 1,2 % guna
membayar telepon dan listrik maka kartu digesekkan di mesin EDC
(Elektronic Data Capture ) setelah mendapat persetujuan transaksinya
dibayar maka Toko Satelit dalam hal ini saksi Libranis Suhoko,
membayar Rp. 4.500.000,- kepada saksi Ari Patria Wisnu selanjutnya
oleh saksi Ari Patria Wisnu diserahkan kepada terdakwa Rifani yang
pada saat itu bersama terdakwa Jhon Arieza Iskandar menunggu di luar
Toko Satelit kemudian oleh para terdakwa uang tersebut sidah habis
digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
Identitas Terdakwa
Nama : Rifani
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun/1 Juni 1974
Jenis Kelamin : Pria
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Mawar Berduri 12 Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tehnisi komputer
Pendidikan :Sarjana Ilmu Komputer
Nama : Jhon Arieza Iskandar
Tempat Lahir : Bekasi
Umur/Tgl. Lahir : Bekasi, 32 tahun/23 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Melati Nan Wangi No. 23 Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D3 Elektro
b. Dakwaan
pertama
Bahwa ia terdakwa Rifan bersama-sama dengan temannya yang
bernama Jhon Arieza Iskandar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober
2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005
bertempat di Toko “Satelit” Jalan Slamet Riyadi Solo atau setidak-
tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud secara melawan hukum
dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh
para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
Pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2005 Rifan di sebuah counter
HP di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, membeli sebuah kartu kredit
HSBC master card jenis gold No. 5409-2600-00676-0058 atas nama
Arif S dari seorang laki-laki bernama Rudi seharga Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah). Selanjutnya Rifan mencari Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama Arif S dengan alamat Jalan Mampang Prapatan XV
No. 23C Jakarta Selatan. Setelah memperoleh KTP tersebut, Rifan
mengajak Jhon Arieza Iskandar ke Solo dengan tujuan untuk
menggunakan kartu kredit tersebut miliknya, karena sebelumnya
saudara Rudi berpesan agar kartu kredit HCBS digunakan di Solo
karena Solo sudah dikondisikan dan dijamin tidak ada masalah.
Setelah berada di Solo, Rifan dan Jhon Arieza Iskandar pada hari
Selasa tanggal 2 Nopember 2010 minta tolong kepada seorang laki-
laki bernama Ari Patria Wisnu untuk menarik uang sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan kartu kredit
tersebut. Oleh Ari Patria Wisnu, Rifan dan Jhon Arieza Iskandar
diajak ke sebuah toko ”Satelit” yang terletak di Jalan Slamet Riyadi
No. 204/206 Solo. Setelah ada kesepakatan dengan Toko ”Satelit”
bahwa Bank mendapat 2,8 % dan Toko ”Satelit” mendapat 1,2 % guna
membayar telepon dan listrik, maka kartu kredit digesekkan di mesin
EDC (Electronic Data Capture) toko tersebut. Setelah mendapat
persetujuan transaksinya dibayar, maka pemilik Toko ”Satelit”, yaitu
Lebranis Suhoko Kimiananta membayar Rp. 5.000.000,- lima juta
rupiah) kepada Ari Patria Wisnu. Selanjutnya Ari Patria Wisnu
menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut kepada Rifan dan
Jhon Arieza Iskandar yang menunggu di luar toko. Rifan dan Jhon
Arieza Iskandar menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang
dan kebutuhan sehari-hari. Pada hari Kamis 20 Oktober 2005 sekitar
pukul 09.30 WIB pemilik toko ”Satelit” mendapat telepon dari Lippo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Bank Yogyakarta bahwa kartu kredit HCBS yang digesekkan di
tokonya adalah palsu.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
A T A U
Kedua
Bahwa ia terdakwa Rifan bersama-sama dengan temannya yang
bernama Jhon Arieza Iskandar pada hari Selasa tanggal 2 Nopember
2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008
bertempat di Toko “Satelit” Jalan Slamet Riyadi Solo atau setidak-
tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Surakarta secara melawan hukum dengan memakai
nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun
menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan
cara-cara sebagai berikut :
Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2010 Rifan di sebuah counter
HP di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, membeli sebuah kartu kredit
HSBC master card jenis gold No. 5409-2600-00676-0058 atas nama
Arif S dari seorang laki-laki bernama Rudi seharga Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah). Selanjutnya Rifan mencari Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama Arif S dengan alamat Jalan Mampang Prapatan XV
No. 23C Jakarta Selatan. Setelah memperoleh KTP tersebut, Rifan
mengajak Jhon Arieza Iskandar ke Solo dengan tujuan untuk
menggunakan kartu kredit tersebut miliknya, karena sebelumnya
saudara Rudi berpesan agar kartu kredit HCBS digunakan di Solo
karena Solo sudah dikondisikan dan dijamin tidak ada masalah.
Setelah berada di Solo, Rifan dan Jhon Arieza Iskandar pada hari
Selasa tanggal tanggal 2 Nopember 2010 minta tolong kepada
seorang laki-laki bernama Ari Patria Wisnu untuk menarik uang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan kartu
kredit tersebut. Oleh Ari Patria Wisnu, Rifan dan Jhon Arieza
Iskandar diajak ke sebuah toko ”Satelit” yang terletak di Jalan Slamet
Riyadi No. 204/206 Solo. Setelah ada kesepakatan dengan Toko
”Satelit” bahwa Bank mendapat 2,8 % dan Toko ”Satelit” mendapat
1,2 % guna membayar telepon dan listrik, maka kartu kredit
digesekkan di mesin EDC (Electronic Data Capture) toko tersebut.
Setelah mendapat persetujuan transaksinya dibayar, maka pemilik
Toko ”Satelit”, yaitu Lebranis Suhoko Kimiananta membayar Rp.
5.000.000,- (lima juta lrupiah) kepada Ari Patria Wisnu. Selanjutnya
Ari Patria Wisnu menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut
kepada Rifan dan Jhon Arieza Iskandar yang menunggu di luar toko.
Rifan dan Jhon Arieza Iskandar menggunakan uang tersebut untuk
membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari. Pada hari Kamis 20
Oktober 2005 sekitar pukul 09.30 WIB pemilik toko ”Satelit”
mendapat telepon dari Lippo Bank Yogyakarta bahwa kartu kredit
HCBS yang digesekkan di tokonya adalah palsu
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
c. Pembahasan
Dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada
penemuan hukum materiil (materiale warheid), aspek meteriil yaitu
suatu kebenarat yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya.
Berbeda dengan hukum perdata yang menggunakan kebenaran formil.
Prinsip ini terlihat dalam proses persidangan bahwa meskipun
terdakwa telah mengakui kesalahannya, belum cukup dijadikan alasan
untuk dijatuhi putusan, masih diperlukan beberapa bukti lain untuk
mendukung pengakuan terdakwa tersebut. Pengakuan dalam proses
persidangan hanya digunakan sebagai petunjuk, bukan sebagai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
kebenaran. Sehingga proses beracara dipersidangan sangatlah penting
untuk mencari kebenaran dari suatu tindak pidana yang terjadi.
Pada proses pembuktian di persidangan tidak bisa lepas dari
bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Karena
bentuk dakwaan menentukan bagaimana pembuktian dari tindak
pidana yang didakwakan misalnya saja apakah hanya perlu dibuktikan
satu saja tindak pidana yang didakwakan atau harus dibuktikan secara
keseluruhan dari dakwaan tersebut. Terhadap masing - masing bentuk
surat dakwaan terdapat beberapa maacam pembuktian juga, yaitu :
d. Tunggal
Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja
yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk
mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Sehingga
pembuktian yang digunakan dalam dakwaan ini hanya
diperuntukkan terhadap satu tindak pidana yang didakwakan saja.
b. Alternatif
Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun
secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat
mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini
digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana
mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan
terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang
akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara
berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan
yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka
dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
c. Subsidair.
Sama dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga
terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis
dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti
lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi
sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana
terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari
lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti.
Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan
dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang
bersangkutan.
d. Kumulatif
Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa
Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu
demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara
tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini
dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak
Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang
berdiri sendiri. Pembuktian terhadap dakwaan komulatif adalah
dibuktikan satu demi satu dari dakwaan yang ditujukan kepada
terdakwa, karena sifat dari dakwaan ini yang masing-masing tindak
pidananya berdiri sendiri, sehingga putusan yang dijatuhkan juga
berupa kumpulan dari masing-masing tindak pidana yang
didakwakan.
e. Kombinasi
Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini
dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan
dakwaan alternatif atau Subsidair. Pembuktiann dalam dakwaan ini
adalah dengan dibuktikannya semua dakwaan yang disebutkan
dalam surat dakwaan.
Dalam kasus tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan
kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon
Arieza Iskandar dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum adalah
dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu rumusan tindak pidana
pemalsuan surat dan penipuan. Alasan penggunaan dakwaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
alternatif oleh penuntut umum adalah tindak pidana yang didakwakan
terhadap para terdakwa mempunyai kemiripan dalam hal rumusan
tindak pidananya yaitu terhadap dakwaan pertama yaitu Pasal 263
ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya
sebagai berikut :
Barang siapa
Dengan sengaja
Menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara
palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak
dipalsukan.
Mendatangkan kerugian.
Dilakukan secara bersama-sama.
Sedangkan untuk dakwaan kedua dalam dakwaan alternatif,
yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-
unsurnya sebagai berikut :
Barang siapa
Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Secara melawan hukum
Memakai nama palsu atau martabat palsu
Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya.
Dilakukan secara bersama-sama.
Selain itu terhadap kedua rumusan tindak pidana tersebut
mempunyai ancaman hukuman yang hampir sama yaitu terhadap
tindak pidana pemalsuan surat ancaman hukumannya selama 6 (enam)
tahun dan terhadap tindak pidana penipuan ancaman hukumannya
selama 4 (empat) tahun. Alasan lain penggunaan bentuk dakwaan
alternatif adalah penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti
perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
nantinya di Pengadilan, yaitu apakah pemalsuan surat seperti yang
tertuang dalam dakwaan pertama atau penipuan seperti yang tertuang
dalam dakwaan kedua.
Dan adanya keragu-raguan dari penuntut umum tentang
ketentuan pidana mana yang akan ditetapkan oleh hakim atas
perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti. Dan
dengan dakwaan alternatif yang disusun oleh penuntut umum
sebenarnya didalam dakwaan tersebut hanya ada satu tindak pidana
saja yang dilakukan oleh para terdakwa yang dituangkan dalam dua
dakwaan.
Terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu
kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza
Iskandar, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili adalah
Pengadilan Negeri Surakarta. Hal ini berkaitan dengan locus delicti
atau tempat dilakukannya tindak pidana. Sehingga walaupun
pemalsuan kartu kredit tersebut dilakukan di Jakarta tetapi tindak
pidananya yang mendatangkan kerugian terjadi di kota Surakarta,
tepatnya di Toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta.
D. Metode Pembuktian Bentuk Dakwaan Alternatif dalam Persidangan
Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit
a. Alat Bukti dalam Persidangan
Dalam kasus tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan
kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon
Arieza Iskandar, alat bukti yang digunakan didalam persidangan
berupa :
a. Keterangan saksi
1) Saksi Antonius Prihananto, di bawah sumpah menerangkan :
i. Bahwa benar saksi bekerja di Lippo Bank sejak 6 Mei 1996
dan ditugaskan di bagian Risk Management Unit sejak 14
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
Februari 2001 dan tugas pokoknya memonitoring dan
menangani kasus yang berkaitan dengan transaksi
penyalahgunaan kartu kredit.
ii. Bahwa untuk mendapatkan Kartu Kredit di Bank atau
lembaga keuangan yang dimaksud dilakukan dengan
melampirkan fotokopi KTP, slip gaji, dan surat keterangan
dari atasan tempat bekerja dan berdasarkan permohonan
pihak bank atau lembaga keuangan akan melakukan
verifikasi atas data-data yang diberikan. Dan apabila
dianggap memenuhi syarat maka pihak bank atau lembaga
keuangan akan menerbitkan kartu kredit atas nama
pemohon berikut nomor kartu kredit yang masa berlakunya
selama satu tahun dan dapat diperpanjang lagi.
iii. Bahwa batas maksimum (limit) pemberian kredit sebuah
kartu kredit ditentukan berdasarkan jenis kartunya,
misalnya Classic Gold dan Platinum, sebagai contoh kartu
kredit limitnya Rp. 2.000.000,- kartu kredit jenis Gold
limit kreditnya Rp. 9.000.000,- dan jenis Platinum limit
kreditnya Rp. 100.000.000,-
iv. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2005
sekitar pukul 18.30 WIB, tilah terjadi tindak pidana
pemalsuan atau penipuan kartu kredit di toko Satelit Jl.
Slamet Riyadi No. 204/206 yang dilakukan oleh terdakwa
Riffani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar.
v. Bahwa benar kartu kredit yang dimiliki para terdakwa
dengan nomor 5409 2600 067 0058 telah digunakan untuk
transaksi di toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 204/206
telah digunakan untuk menarik uang sebesar Rp.
4.500.000,-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
vi. Bahwa benar kartu kredit yang ada di tangan para terdakwa
itu atas nama Arief. S tidak terdaftar di HSBC di Lippo
Bank pusat.
vii. Bahwa kartu kredit atas nama Arief.S dengan nomor 5409
2600 067 0058 yang dibawa para terdakwa itu tidak
terdaftar di Bank Indonesia, namun nomor 5409 2600 067
0058 terdaftar di Kookmin Bank Republik Indonesia
Korea, dengan demikian para terdakwa ini melakukan
pemalsuan atau penipuan memakai kartu kredit tersebut.
2) Saksi Lebranis Suhoko Kimiananta, di bawah sumpah
menerangkan :
i. Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa
sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga daik sedarah
maupun semenda.
ii. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2005
sekitar pukul 18.00 WIB di toko saksi Jl. Slamet Riyadi
No.206 Timuran Banjarsari Ska bahwa telah terjadi tindak
pidana pemalsuan atau penipuan dengan menggunakan
kartu kredit yang dilakukan oleh dua orang laki-laki yang
belum saksi kenal.
iii. Bahwa benar di toko saksi ada mesin EDC untuk Bank
Lippo yang dipasang di toko saksi.
iv. Bahwa benar para terdakwa melakukan pemalsuan atau
penipuan dengan menggunakan tartu kredit HSBC Lippo
Bank yang mesinnya dipasang di toko saksi dan saat itu
terdakwa akan menarik uang sebesar Rp. 4.500.000,-
dengan perincian Bank mendapat 2,8 % dan saksi
mendapat 1,2 % guna biaya telepon dan listrik ( sekitar
Rp.60.000,-) setelah ada kesepakatan maka kartu saksi
gesekkan ke mesin EDC dan langsung diproses dan
setelah mendapatkan persetujuan dapat dibayarkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
transaksinya, maka saksi langsing membayar kepada
terdakwa Rp.4.500.000,-
v. Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau kartu kredit itu
palsu (yang dibawa terdakwa) setelah pada hari Kamis 20
Oktober 2005 sekitar pukul 09.30 WIB, Lippo Bank
Yogyakarta menelpon ke toko saksi dan memberitahukan
bahwa karti kredit HSBC yang digesekkan atau transaksi
di toko saksi dengan menarik uang sebanyak Rp.
4.500.000,- adalah palsu. Selanjutnya saksi berusaha
mencari orang yang menggesekkan kartu di toko saksi
berdasarkan KTP/fotokopi KTP yaitu di daerah
Penumping dan dapat ditemukan. Ternyata orang itu
hanya suruhan para terdakwa. Kemudian saksi
menanyakan dimana alamat terdakwa, lalu saksi diberi
informasi lagi bahwa terdakwa akan datang lagi dan
kemudian saksi memanggil polisi untuk melakukan
penangkapan dan ternyata benar tidak lama kemudian
terdakwa datang dan lalu dilakukan penangkapan dan
akhirnya saksi serahkan ke kantor polisi Laweyan
Surakarta.
vi. Bahwa menurut saksi kartu kredit tersebut kelihatannya asli
karena pada waktu saksi gesekkan di mesin keluar kertas
kemudian saksi adakan transaksi dan saksi bayar sesuai
permintaan para terdakwa ini.
vii. Bahwa benar saksi puny amesin EDC kerjasama dengan
Bank Lippo kurang lebih dua tahun dan jualan kelontong
serta melayani menggesekan kartu kredit HSBC.
viii. Bahwa cara mencairkan karu kredit tersebut adalah setelah
kartu kredit HSBC saksi gesekkan ke mesin EDC
kepunyaan saksi kemudian keluar kertas dan menunjukkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
adanya transaksi pembayaran, kemudian saksi membayar
bank yang telah dituji yaitu Bank Lippo.
ix. Bahwa benar sebelumnmya saksi minta fotokopi KTP-nya
dan ternyata KTP tersebut kepunyaan temannya dan
akhirnya saksi dapat melacaknya dan dapat menangkap
terdakwa tersebut lewat bantuan polisi.
3) Saksi Ari Patria Wisnu, di bawah sumpah menerangkan :
i. Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2005 sekitar
pukul 19.00 WIB saat saksi sedang berada di kantor
mendapat telefon dari orang yang mengaku bernama
Arief.S untuk minta tolong mengantarkan pergi ke toko
Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta untuk
menarikkan uang dengan kartu kredit. Lalu pada hari kamis
tanggal 20 Oktober 2005 sekitar pukul 11.00 WIB saat
saksi sedang berada di kantor telah kedatangan tamu toko
Satelit memberitahukan kepada saksi bahwa kartu kredit
kemarin untuk menarik uang di toko Satelit adalah palsu.
ii. Bahwa benar saksi telah diminta tolong para terdakwa
untuk menarikkan uang dengan kartu kredit milik para
terdakwa itu dan berhasil menarik uang sebesar Rp.
4.500.000,- dan atas jasa tersebut saksi akan diberikan
upah sebesar Rp. 300.000,- tetapi belum dibayarkan
karena dijanjikan upah akan diberikan setelah saksi akan
menarik uang yang kedua.
iii. Bahwa benar pada waktu penarikan yang kedua ternyata
tidak dapat upah karena pada saat akan menarik uang
dengan kartu kredit tersebut para terdakwa dan saksi
ditangkap polisi.
iv. Bahwa saksi bekerja pada CV yang bergerak pada
perdagangan atau supplier dan saksi bekerjasama dengan
Bank BCA tahun 2004 sampai dengan sekarang dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
bekerja sama dengan Bank Lippo untuk menggesekkan
kartu kredit.
v. Bahwa saksi menerima kartu kredit itu sore dan kemudian
saksi bersama terdakwa Rifani datang lagi ke toko Satelit
untuk menarik uang dengan kartu kredit HSBC itu.
vi. Bahwa saksi tidak bisa membedakan mana yang asli dan
mana yang tidak asli, setahu saksi apabila kartu kredit itu
digesekkan keluar kertas yang ada permintaan untuk
dibayarkan setahu saksi itu asli.
vii. Bahwa benar atas jasa penggesekkan kartu kredit HSBC
tersebut dan uang juga telah cair, saksi belum mendapat
upah karena pada waktu akan mencairkan yang kedua
terdakwa dan saksi keburu ditangkap polisi.
4) Ahli Muhammad Mussi Sofyan, tidak dapat hadir ke
persidangan sehingga keterangannya dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) di kepolisian dibacakan :
i. Bahwa benar saksi bekerja di HSBC sejak tanggal 19
Agustus 2004 dan oleh pimpinan diberikan jabatan atau
ditugaskan di bagian Risk Management Unit, yang mana
tugas pokoknya memonitoring dan menangani kasus atau
perkara yang berkaitan dengan transaksi atau
penyalahgunaan kartu kredit.
ii. Bahwa benar kartu kredit HSBC Master Card No. 5409
2600 0676 0058 atas nama Arief.S diduga palsu atau
dipalsukan dan terhadap HSBC Indonesia tidak
mengalami kerugian secara financial, akan tetapi dapat
menimbulkan kerugian dari aspek social yaitu
menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap logo
HSBC yang telah dipalsukan pada kartu kredit tersebut.
iii. Dan setelah saksi mengamati kartu kredit HSBC Master
Card No. 5409 2600 0676 0058, empat angka awal 5409
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
yang merupakan BIN ( Bank Identification Number )
bukan dikeluarkan dari Bank HSBC Indonesi dan nomor
kartu tersebut dikeluarkan oleh Kookmin Bank Seul
Republic of Korea, sedangkan cirri-ciri fisik kartu kredit
HSBC Master yang dikeluarkan oleh HSBC Indonesia dan
berdasarkan surat pernyataan adalah nomor awal master
5185.35.5184.94.5183.23, bagian depan terapat nama
bank dan logo HSBC Bank, serta dibagian belakang kartu
kredit tertulis nomor costomer service HSBC Indonesia
yaitu (62-21) 25244844.
b. Keterangan ahli
Ahli Teguh Irwanto,S.H., di bawah sumpah menerangkan :
i. Bahwa benar saksi telah bekerja di BNI Card Center Jakarta
bagian Unit Collection dari tahun 2001 dan sejak Januari
2002 sampai dengan januari 2005 dipindahkan ke BNI Card
Center Semarang bagian Fraud Control dan Collection yang
tugas pokoknya melakukan penagihan, memonitoring dan
menangani kasus yang berkaitan dengan transaksi
penyalahgunaan kartu kredit.
ii. Bahwa benar seseorang tidak dibenarkan menggunakan kartu
kredit milik orang lain dengan alasan apapun juga, karena hal
tersebut telah disepakati dalam perjanjian antara bank
penerbit dengan pemegang kartu kredit saat pihak bank
penerbit menyerahkan kartu kredit kepada nasabah atau yang
mengajukan permohonan kartu kredit.
iii. Bahwa modus operandi atau jenis kejahatan kartu kredit yang
terjadi selama ini dapat menggunakan kartu kredit asli yakni
dengan fraud application, non received card atau lost.stolen
card. Selain itu dapat pula menggunakan kartu kredit palsu
yaitu dengan cara altered card, totally counterfeit card
dimana terdakwa dapat mencetak atau membuat dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
menggunakan kartu tiruan bergambar/logo dan fisik 100 %
palsu.
iv. Bahwa menurut ahli para terdakwa ini termasuk ke dalam
modus dan jenis kejahatan kartu kredit yang palsu secara
keseluruhan (totally counterfeit card) dimana terdakwa dapat
mencetak atau membuat dan menggunakan kartu tiruan
bergambar/logo dan fisik 100 % palsu.
v. Bahwa untuk menentukan keaslian kartu kredit jenis master
adalah dengan cirri-ciri sebagai berikut :
Enam digit pertama dari 16 digit nomor kartu kredit
merupakan BIN atau nomor identitas bank yang harus
sesuai dengan logo bank penerbitnya yang tercetak pada
fisik kartu kredit dan juga menunjukkan jenis kartu
kreditnya (misalnya classic, gold, atau platinum).
Hologram master yang merupakan gambar dua bola dunia
yang saling beririsan akan terlihat tiga dimensi dan tidak
mudah terkelupas.
Bola dunia yang terlihat pada master card, jika digerakkan
tidak akan menunjukkan dan tidak memperlihatkan gambar
kepulauan Indonesia dan benua Australia.
Lingkaran garis yang memperlihatkan irisan dua bola
kualitas garisnya terlihat sangat tipis dan jika terlihat di
bawah kaca pembesar didalam garis tersebut akan terlihat
rangkaian huruf MC secara berturut-turut.
Pada logo Mater card terlihat tanda “Regestrasi”
disamping atau di bawah huruf “d”.
c. Surat
Dalam kasus ini alat bukti berupa surat yang diajukan di
persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap
tersangka, saksi maupun saksi ahli yang dibuat oleh penyidik
selama proses penyidikan. Dasar hukum dapat digunakannya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai alat bukti surat dalam
persidangan tedapat didalam Pasal 187 KUHAP huruf a yang
bunyinya :
berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuatoleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuatdihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadianatau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminyasendiri, disertai dengan alas an yang jelas dan tegas tentangketerangannya itu.
d. Petunjuk
Alat bukti petunjuk diperoleh berdasarkan adanya
kesesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat dan
keterangan terdakwa selama proses persidangan untuk
membuat terang suatu tindak pidana. Alat bukti petunjuk dalam
kasus ini bisa dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan adanga
kesesuaian antara keterangan yang diberikan oleh para saksi,
para terdakwa dan alat bukti yang ada. Sehingga dapat menjadi
petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa benar-benar telah terjadi
tindak pidana pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh para
terdakwa.
e. Keterangan terdakwa
1) Terdakwa Rifani :
i. Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggesekan
dengan kartu kredit HSBC pada hari Rabu, tanggal 19
Oktober 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di toko Satelit Jl.
Slamet Riyadi No. 206 Surakarta.
ii. Bahwa benar terdakwa melakukan penggesekan kartu
kredit HSBC dengan terdakwa Jhon Arieza Iskandar.
iii. Bahwa benar kartu kredit itu atas nama Arief.S yang
terdakwa dapatkan dari Rudi yang tidak jelas alamatnya
dan Rudi mengaku dari Malang, Jawa Timur.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
iv. Bahwa benar kartu itu fisiknya saja HSBC, namun
dalamnya bukan dan terdakwa mengetahui bahwa kartu
kredit itu palsu, bukan asli.
v. Bahwa terdakwa membeli kartu kredit itu dari Rudi di
Jakarta seharga Rp. 4.000.000,- dan terdakwa
membelinya sekitar tanggal 12 Oktober 2005 dan
terdakwa mengakui kartu kredit yang dimilikinya tidak
melalui prosedur yang benar.
vi. Bahwa terdakwa baru sekali mencairkan kartu kredit
tersebut di Surakarta di toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No
206 Surakarta sejumlah Rp.4.500.000,-
vii. Bahwa benar kartu kredit atas nama Arief.S dengan kode
5409 2600 0676 0058 berlaku dari bulan Oktober 2004
sampai dengan Oktober 2007.
viii. Bahwa hasil penarikan uang itu adalah untuk terdakwa dan
terdakwa Jhon Arieza Iskandar.
2) Terdakwa Jhon Arieza Iskandar
i. Bahwa benar terdakwa diajak terdakwa Rifani untuk
menemani ke Solo untuk menarik uang dengan kartu kredit
yang dibeli dari Rudi.
ii. Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Rifani mencairkan
kartu kredit HSBC sebesar Rp.4.500.000,- pada hari Rabu,
tanggal 19 Oktober 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di toko
Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta.
iii. Bahwa benar saat dicairkan oleh terdakwa Rifani, terdakwa
ada di mobil menunggu dan terdakwa tidak masuk ke toko
Satelit tersebut.
iv. Bahwa benar terdakwa hanya diajak saja untuk menemani
terdakwa Rifani.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
v. Bahwa terdakwa tahu kalau kartu kredit itu palsu namun
diberitahu Rudi apabila dicairkan di daerah Solo tidak ada
masalah.
vi. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta
berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.
Selain dari alat bukti tersebut diatas, dalam kasus pemalsuan
kartu kredit yang dilakukan oleh para terdakwa, juga terdapat barang
bukti yang diajukan didalam persidangan, yaitu :
Satu buah kartu kredit HSBC Master card No.
5409.2600.0676.0058 a.n Arief.s (palsu).
Satu buah KTP a.n Arief.S (palsu).
Satu bendel sales draf yang dikeluarkan mesin EDC (Electronic
Data Capture).
Satu nota transaksi tagihan.
b. Pembuktian Dakwaan
Proses beracara yang dilakukan di dalam persidangan dimulai
dengan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, eksepsi oleh
terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tanggapan oleh Penuntut
Umum terhadap eksepsi terdakwa, duplik oleh terdakwa, putusan sela
oleh Mhjelis Hakim, pemeriksaan saksi dan alat bukti., tuntutan oleh
Penuntut Umum dan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Dari
serangkaian proses tersebut, proses pembuktian terdapat. Karena
dakwaan digunakan sebagai acuan dalam pembuktian dengan
pemeriksaan alat bukti. Dasar hukum dalam pemeriksaan alat bukti
terdapat dalam Pasal 184 KUHP dan aturan lain yang mengatur
tentang hal tersebut diluar KUHAP.
Dilihat dari proses pembuktian yang diperoleh dari keterangan
yang diberikan oleh saksi, ahli maupun terdakwa dan alat bukti lain
yang diajukan didalam persidangan, maka pembuktian yang dilakukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
ditujukan untuk membuktikan dakwaan pertama dari dakwaan
alternatif yaitu Pasal 263 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP,
yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
a. Barang siapa
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja
sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam
kasus ini berdasarkan pada keterangan para saksi dan pengakuan
terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan identitas diri terdakwa
dalam BAP penyidik dari surat dakwaan Penuntut Umum dan
berdasarkan pada fakta-fakta tersebut yang dihubungkan dengan
yurisprudensi pada putusan No.1043/K/Pid/1982 tanggal 19
Agustus 1982 maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwalah
pelaku tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan
pertama Jaksa Penuntut Umum.
b. Dengan sengaja
Yang dimaksud dengan sengaja (opzet) didalam undang-
undang dikatakan bahhwaseseorang yang melakukan perbuatan
dengan sengaja haruslah menhendaki perbuatan itu serta menguasai
akan akibatnya dari perbuatan itu. Upaya yang dapat dilakukan
untuk menyatakan bahwa pelaku terbukti memenuhi unsur
“dengan sengaja” didepan persidangan maka baik hakim maupun
penuntut umum harus dapat membuktikan tentang :
Adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang
dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah
merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan.
Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan
itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat
secara palsu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu
kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon
Arieza Iakandar unsur “dengan sengaja” didalam persidangan
dapat dibuktikan dengan melihat pada keterangan para saksi dan
keterangan terdakwa yang meliputi :
Saksi Antonius Prihanto yang menyatakan bahwa para
terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemalsuan kartu
kredit dengan membuat kartu kredit atas nama Arief S dengan
nomor 5409 2600 0676 0058 tidak terdaftar di Bank Indonesia,
namun kartu kredit dengan nomor 5409 2600 0676 0058
tersebut terdaftar di Kookmin Bank Republik Indonesia Korea.
Saksi Lebranis Suhoko Kimiananta yang menyatakan bahwa
para terdakwa melakukan pemalsuan dengan menggunakan
kartu kredit HSBC Lippo Bank yang mesinnya dipasang ditoko
saksi dan saat itu terdakwa akan menarik uang sebesar Rp.
4.500.000,- dengan perincian Bank mendapatkan 2,8% dan
saksi mendapatkan 1,2 % guna biaya telepon dan listrik (sekitar
Rp.60.000,-). Setelah ada kesepakatan maka kartu saksi
gesekkan di mesin EDC dan langsung diproses dan setelah
mendapatkan persetujun dapat dibayarkan transaksinya, naka
saksi langsung membayar kepada terdakwa Rp.4.500.000,-
Terdakwa Rifani yang menyatakan bahwa terdakwa
mengetahui bahwa kartu kredit HSBC atas nama Arief S yang
digesekkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 sekitar
pukul 19.30 WIB di Toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206
Surakarta yang didapatkan dari rudi hanya fisiknya saja yang
HSBC, namun dalamnya bukan dan terdakwa mengetahui
bahwa kartu kredit itu palsu, bukan asli.
Keterangan dari para saksi dan terdakwa tersebut juga
dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa satu buah kartu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
kredit HSBC master card No. 5409 2600 0676 0058 atas nama
Arief S (palsu) dan satu buah KTP atas nama Arief S (palsu).
Dilihat dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang
dikuatkan dengan adanya barang bukti maka dapat disimpulkan
bahwa para terdakwa telah dengan sengaja memalsukan kartu
kredit HSBC dengan momor 5409 2600 0676 0058 atas nama Arief
S untuk melakukan penarikan uang pada hari Rabu, tanggal 19
Oktober 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di Toko Satelit Jl. Slamet
Riyadi No. 206 Surakarta dimana atas kehendak dan
sepengetahuan para terdakwa sendiri untuk melakukan tindak
pidana pemalsuan kartu kredit tersebut.
c. Menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu
sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan.
Termasuk didalamnya dalam hal pemakai telah
menggunakan surat tersebut untuk memperdaya orang lain
terhadap orang dimana ia bermaksud untuk menggunakan surat
yang bersangkutan. Dalam unsur “Menggunakan surat yang
dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli
dan yang seolah-olah tidak dipalsukan “ diisyaratkan bahwa yang
dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu haruslah merupakan :
Sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu
perikatan atau suatu pembebasan suatu utang.
Sepucuk surat yang mempunyai kegunaan untuk membuktikan
suatu kenyataan.
Dalam rumusan tindak pidana pada dakwaan pertama ini,
jika dihubungkan dengan tindak pidana pemalsuan dan
penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani
dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar maka Penuntut Umum
menganalogikan kartu kredit dengan surat. Pengertian dari surat
adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pemikiran.
Sehingga kartu kredit sama halnya dengan surat tetapi dalam
bentuk digital dengan adana magnetic stripe didalamnya.
Dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit
yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza
Iakandar unsur “Menggunakan surat yang dipalsukan atau yang
dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah
tidak dipalsukan” didalam persidangan dapat dibuktikan dengan
melihat keterangan para saksi, keterangan ahli, maupun keterangan
terdakwa yang berupa :
Saksi Lebranis Suhoko Kimiananta yang menerangkan bahwa
terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp.
4.500.000,- di toko saksi dengan menggunakan kartu kredit
atas nama Arif S, yang kemudian diketahui kemudian oleh
saksi bahwa kartu kredit tersebut adalah palsu.
Ahli Teguh Irwanto,S.H. yang menerangkan bahwa modus
yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak
pidana pemalsuan kartu kredit terdebut termasuk kedalam jenis
kejahatan kartu kredit yang palsu secara keseluruhan (totally
counterfeit card) dimana terdakwa dapat mencetak atau
membuat dan menggunakan kartu tiruan bergambar/logo dan
fisik 100% palsu. Dan terhadap kartu kredit atas nama Arif S
yang dimiliki oleh para terdakwa tidak terdapat ciri-ciri dari
kartu kredit jenis master yang asli.
Terdakwa Rifani yang menerangkan bahwa terdakwa membeli
kartu kredit HSBC atas nama Arief S dari Rudi di Jakarta
seharga Rp.4.000.000,- yang dimilikinya tidak melalui
prosedur yang benar, dimana kartu kredit tersebut digunakan
oleh terdakwa untuk melakukan penarikan uang pada hari
Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di
Toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta yang seolah-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
olah kartu kredit tersebut adalah asli. Dan terdakwa mengetahui
bahwa kartu kredit tersebut adalah palsu bukan asli.
Keterangan yang diberikan oleh para saksi, ahli dan
terdakwa sesuai dengan barang bukti yang ada yang berupa kartu
kredit HSBC dengan momor 5409 2600 0676 0058 atas nama Arief
S. sehingga dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah
menggunakan kartu kredit HSBC palsu dengan nomor 5409 2600
0676 0058 atas naam Arief S untuk melakukan penarikan uang
sebesar Rp.4.500.000,- di Toko Satelit yang beralamat di Jl. Slamet
Riyadi No. 206 Surakarta dengan seolah-olah kartu kredit tersebut
tidak dipalsukan.
d. Mendatangkan kerugian
Pengertian dari unsur “menimbulkan kerugian” termasuk
didalamnya adalah baik kerugian yang bersifat kebendaan atau
materiil maupun kerugian yang bersifat bukan kebendaan atau
inmateriil. Dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu
kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon
Arieza Iakandar, kerugian materiil yang dialami oleh saksi
Lebranis Suhoko Kimiananta selaku pemilik dari Toko Satelit
dimana para terdakwa melakukan penarikan uang sebesar
Rp.4.500.000,- dengan menggunakan kartu kredit HSBC dengan
nomor 5409 2600 0676 0058 atas naam Arief S.
Sedangkan kerugian inmateriil akibat dari tindak pidana
pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh para terdakwa adalah
berupa kerugian dari aspek sosial yaitu menurunnya kepercayaan
masyarakat terhadap logo HSBC yang telah dipalsukan pada kartu
kredit tersebut. Kerugian inmateriil itu dialami oleh HSBC
Indonesia selaku penerbit yang sah dari kartu kredit tersebut diatas.
e. Dilakukan secara bersama-sama
Yang dimaksud bersama-sama adalah sedikit-dikitnya
harus ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
tersebut. Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan dan
pemalsuan kartu kredit ini dilakukan oleh terdakwa Rifani dan
terdakwa Jhon Arieza Iskandar, unsur “dilakukan secara bersama-
sama” dapat dibuktikan dengan adanya keterangan dari saksi Ari
Patria Wisnu yang menyatakan bahwa saksi telah dimintai tolong
oleh para terdakwa (terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza
Iskandar) untuk menarik uang dengan menggunakan kartu kredit
yang dimiliki oleh para terdakwa dan atas jasa tersebut saksi akan
diberi upah sebesar Rp.300.000,-. Dari keterangan saksi tersebut
dapat disimpulkan bahwa para terdakwa secara bersama-sama
sepakat untuk melakukan tindak pidana pemalsuan dan
penyalahgunaan kartu kredit.
c. Pembahasan
Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara
pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya
mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan
hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk
mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu
pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan
putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu
tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu
dapat dipersalahkan”.
Untuk mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak
terhadap perkara yang didakwakan, bukan merupakan hal yang mudah.
Hal tersebut harus dengan dibuktikan alat-alat bukti yang cukup.
Untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah
melalui proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dan untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.
Dalam pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan
kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan
masyarakat berarti bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan
pidana atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman
yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa
berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian
rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat
hukuman. Dan bila memang terbukti bersalah maka hukuman itu harus
seimbang dengan kesalahannya.
Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam
proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian
inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu
perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila
hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-
undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada
terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya
jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus
dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. . Oleh
karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan
mempertimbangkam nilai pembuktian. Menilai sampai mana batas
minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs kracht dari setiap alat
bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai
pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian,
maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal.
KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut
hukum acara pidana di Indonesia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-
undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada
terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-
alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan
hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap,
2000: 273). Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang
sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.
Menurut sistem penuntutan yang diatur dalam UU No. 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dibebani pembuktian adalah
Penuntut Umum. Hal ini karena penuntut umumlah yang membuat surat
dakwaan, sehingga wajar beban pembuktian ada di pundak penuntut
umum. Salah satu tugas penuntut umum adalah membuat surat dakwaan.
Dalam menyusun surat dakwaan, maka penuntut umum bisa memilih
bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif mempunyai ciri, yaitu
antara dakwaan yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan kata
penghubung “atau”. Dakwaan ini memberi pilihan kepada hakim untuk
menentukan dakwaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana
yang dilakukan terdakwa berada dua atau beberapa delik yang mempunya
corak dan ciri yang hampir sama. Sedangkan metode atau. cara
pemeriksaannya adalah :
1. memeriksa dakwaan pertama, kalau terbukti, dakwaan berikut
dibiarkan.
2. Diperiksa dakwaan secara keseluruhan, baru ditentukan dakwaan yang
tepat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
Pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam putusan
yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah
didapatkan kenyataan bahwa para terdakwa yaitu terdakwa Rifani
membeli kartu kredit HSBC dari temannya Rudi di Jakarta seharga
Rp.4.000.000,- selanjutnya bersama-sama dengan dan terdakwa Jhon
Arieza Iskandar pergi ke Surakarta serta sesampainya di Surakarta minta
bantuan saksi Arie untuk menarik uang tunai dengan menggunakan kartu
tersebut sebanyak Rp.4.500.000,- di Toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No 206
Surakarta hasilnya uang tersebut digunakan untuk belanja dan kebutuhan
yang lainnya bersama terdakwa Jhon Arieza Iskandar dan telah habis,
sedangkan Rp.300.000,- untuk Arie sebagai upah mencairkan dan
terdakwa mengetahui kartu tersebut palsu dan kartu tersebut atas nama
Arief S dengan No.5409.2600.0676.0058 berlaku dari bulan Oktober 2004
s/d bulan Oktober 2007.
Berdasarkan pada pembuktian didepan persidangan dalam
kasus tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit ini
dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar maka
semua unsur yang ada dalam dakwaan pertama dalam dakwaan alternatif
telah terbukti. Sehingga dengan telah terbuktinya dakwaan pertama dalam
dakwaan alternatif maka menghilangkan pula beban pembuktian dalam
dakwaan kedua dalam dakwaan alternatif. Hal ini dituangkan dalam salah
satu pertimbangan dalam putusan terhadap perkara tersebut yang isinya :
menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka
dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi.
Sehingga berdasarkan pada pertimbangan dari majelis hakim
dalam pengambilan putusan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan
dan pemalsuan kartu kredit ini dilakukan oleh terdakwa Rifani dan
terdakwa Jhon Arieza Iskandar dengan bentuk dakwaan alternatif sudah
sesuai dengan ketentuan dalam hal pembuktian terhadap dakwaan dalam
bentuk alternatif. Dimana jika pembuktian terhadap dakwaan pertama
sudah terbukti maka tidak perlu dilakukan pembuktian terhadap dakwaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
kedua. Karena hanya ada satu tindak pidana saja yang dituangkan kedalam
dua dakwaan.
Pertimbangan hakim dengan hanya melakukan pemeriksaan
dan pembuktian didepan persidangan hanya terhadap rumusan tindak
pidana dalam dakwaan pertama pada dakwaan alternatif, karena terhadap
dua dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum mempunyai
kemiripan dalam rumusan tindak pidananya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan
pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :
1. Penggunaan Bentuk Surat Dakwaan Alternatif dalam Persidangan
Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu adalah didasarkan
kepada fakta-fakta hukum hasil penyidikan kepolisian dimana
Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk menentukan secara pasti
bentuk dakwaan yang paling tepat. Hal demikian disebabkan antara
tindak pidana yang satu dengan yang lain mempunyai corak yang
hampir sama. Dalam kasus yang Penulis kaji Penuntut Umum memilih
bentuk dakwaan alternatif untuk perkara pemalsuan dan
penyalahgunaan kartu kredit, yaitu dakwaan pemalsuan surat atau
penipuan. Unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana pemalsuan surat
dan penipuan yang hampir sama adalah adanya unsur pemalsuan atau
memakai sesuatu hal yang dipalsukan, dalam hal ini adalah surat, nama
atau martabat, selain itu juga mempunyai ancaman hukuman yang
tidak terpaut jauh yaitu ancaman hukuman selama 6 (enam) tahun
untuk dakwaan pertama dan 4 (empat) tahun untuk dakwaan kedua.
Sehingga dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit
ini terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa
dimasukkan kedalam dua pilihan rumusan dakwaan yang disusun
didalam dakwaan dalam bentuk alternatif. Hal ini dimungkinkan untuk
mencegah para terdakwa terbebas dari hukuman.
2. Metode Pembuktian Bentuk Dakwaan Alternatif terdapat dua pilihan
metode pembuktian yang akan digunakan yaitu dengan melakukan
pembuktian terhadap dakwaan pertama dan jika dakwaan pertama
sudah terbukti maka tidak perlu dilakukan pembuktian lagi terhadap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
3. dakwaan kedua. Untuk metode pembuktian yang kedua adalah dengan
melakukan pembuktian terhadap keseluruhan dari dakwaan yang
didakwaan yaitu terhadap dakwaan pertama dan kedua, kemudian baru
dilakukan pemilihan tentang rumusan tindak pidana mana yang tepat
dan paling sesuai dengan tindak pidana y ang dilakukan oleh terdakwa.
Dalam persidangan perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu
Kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza
Iskandar pembuktian hanya dilakukan terhadap dakwaan pertama dari
dakwaan alternatif yaitu terhadap Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55
ayat ke-1 KUHP. Yang berdasarkan pada fakta yang terungkap
didalam persidangan para terdakwa telah secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam
dakwaan pertama dalam dakwaan alternatif. Sehingga dengan
terbuktinya dakwaan pertama dalam dakwaan alternatif dalam perkara
Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit yang dilakukan oleh
teerdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar maka tidak perlu
dilakukannya pembuktian terhadap dakwaan kedua dalam dakwaan
alternatif yaitu tindak pidana yang didakwa dengan Pasal 378 KUHP
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena hanya ada satu tindak pidana
saja yang dilakukan oleh para terdakwa yang dituangkan kedalam dua
rumusan dakwaan.
B. Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan
sebelumnya pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis
menyampaikan saran sebagai berikut :
1. Penuntut umum seyogyanya lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian
dan kecermatan di dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan,
agar proses beracara dipersidangan dapat berjalan dengan maksimal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
2. Meningkatkan koordinasi antara penuntut umum, hakim, dan terdakwa
dalam proses pembuktian dipersidangan agar tercapainya tujuan
hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
3. Untuk perkara yang menyangkut kejahatan kartu kredit, diperlukan
peran aktif dari penuntut umum untuk berkoordinasi dengan ahli agar
pelaksanaan pembuktian dapat berjalan optimal.