diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh …repository.fisip-untirta.ac.id/375/1/ane -...
TRANSCRIPT
-
IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KABUPATEN LEBAK
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada
Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh :
Rachmawati Dwi Maharani
NIM 6661100330
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2014
-
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Rachmawati Dwi Maharani
NIM : 6661100330
Judul Skripsi : Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Lebak
Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 16 Oktober
2014 dan dinyatakan LULUS.
Serang, Oktober 2014
Ketua Penguji
(Kandung Sapto Nugroho., S.Sos., M.Si)
NIP 197809182005011002 ..................................
Anggota :
(Drs. Hasuri Waseh, SE., M.Si)
NIP 196202032000121002 ...................................
Anggota :
(Deden Maulana Haris, S.Sos., M.Si)
NIP 197204072008121002 ...................................
Mengetahui,
Dekan Fisip Untirta Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara
Dr. Agus Sjafari, M.Si Rina Yulianti, SIP., M.Si
NIP: 197108242005011002 NIP: 197407052006042011
-
ABSTRAK
Rachmawati Dwi Maharani. NIM 1100330. Implementasi Program Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak.
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Rina Yulianti, S.IP.,
M.Si dan Pembimbing II: Deden Maulana Haris, S.sos., M.Si
Kata Kunci : Implementasi Program, Penyediaan Air Minum, Sanitasi
Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari
implementasi program tersebut dilihat dari faktor pendukung serta faktor
penghambatnya. Program ini dibuat dengan tujuan dapat meningkatkan jumlah
masyarakat untuk dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak serta
mempraktekan perilaku hidup bersih dan sehat. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrument dalam penelitian
ini adalah peneliti itu sendiri yang didasari pada indikator teori implementasi
kebijakan menurut model Merilee S. Grindle. Indikatornya terdiri dari isi kebijakan
dan konteks kebijakan. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian
ini adalah dalam implementasinya belum berjalan dengan baik. Kurangnya
profesionalitas kerja dan sanksi yang tegas, keterbatasan SDM serta kurangnya
keikutsertaan dari masyarakat terhadap program tersebut. peneliti memberikan saran
agar kinerja dari para pelaksana senantiasa dapat ditingkatkan lagi agar lebih
profesional dan bertanggung jawab.
-
ABSTRACT
Rachnawati Dwi Maharani. Nim 1100330. The Implementation of Water Supply
and Sanitation Community-based at Lebak Regency. Public Administration
Departement. Faculty of Social and Politic. Sultan Ageng Tirtayasa University.
Advisor I: Rina Yulianti, S.IP. M.Si., and advisor II: Deden Maulana Haris, S.Sos.
M.Si.,
Keyword: Implementation Program, Water supply, Sanitation
This research focuses on the Implementation of Water Supply and Sanitation
Program to knowhow successful the implementation of the program see by the
supporting and unsupporting factors. This program is made to increase total amound
of citizen that not only can access water and sanitation but also practice clean and
healthy living. The research method is descriptive methodology in qualitative
approach. The instrument is the researcher herself based on the indicators of policy
implementation theory by Merilee S. Grindle. The indicators are content of policy
and context of policy. The data analyzing technique is interactive analysis technique
by Miles and Huberman. The result of this research is the implementation had not
gone well. The lack of professional work and strick sanctions, limitation of SDM, and
the lack of participation from citizen toward this program. The researcher suggest
that the executive should increase their performance in order to be professional and
responsible.
-
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Alhamdulillah Puja dan Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT
atas segala rahmat, ridho, dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua.
Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi
Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan berkat rahmat,
ridho, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
Adapun dalam peelitian skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di
Kabupaten Lebak. Penyusunan penelitian skripsi ini tentunya tak lepas dari
bantuan banyak pihak yang tentunya sangat berpengaruh dalam pembuatan proposal
skripsi ini, baik secara moril dan materil. Maka peneliti ingin mengucapkan rasa
terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa, kasih
sayang, serta dukungan dan motivasi dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
Pada kesempatan ini juga peneliti akan menyampaikan ucapan terimakasih
yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung
-
peneliti dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. peneliti ingin menyampaikan
terimakasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., selaku Rektor Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Bapak Gandung Ismanto., S.Sos., MM., selaku Wakil Dekan III Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Ibu Rina Yulianti, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa, yang sekaligus menjadi dosen pembimbing I
skripsi. Trimakasih atas kebaikan, bimbingan, waktu dan arahannya selama
proses penyusunan penelitian skripsi ini;
6. Bapak Anis Fuad, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Bapak Deden M.Haris. S.Sos., M.Si., selaku Dosen Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa, yang sekaligus menjadi dosen pembimbing II
-
skripsi. Trimakasih atas kebaikan, waktu, bimbingan dan motivasi yang
selalu diberikan dalam penyusunan penelitian skripsi ini;
8. Ibu Titi Setiawati, M.Si., selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Terimakasih yang tak terhingga untuk kedua orang tuaku tercinta, kepada
Apih Jajuli S.Sos., dan Mamah Rd. Yani Aryani atas doa, cinta kasih dan
motivasi yang telah diberikan tanpa henti dan tak pernah putus kepada
peneliti dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini;
10. Terimakasih kepada kaka tersayang Wildan Alfariza SH M.Si atas segala
dukungannya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyelesaian
proposal skripsi ini;
11. Terimakasih kepada keluarga besar Jaka Wijaya, Keluarga besar Amar
Bastaman, Keluarga Besar AJ, terimakasih Uwa, Om, Tante, teteh, aa
Saudara Sepupu, dan Ponakan atas doa dan semangat yang diberikan
kepada peneliti;
12. Terimakasih kepada Rihat Faris Ardiansyah atas doa, semangat, motivasi,
dan dukungan kepada penliti dalam pembuatan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada A Indra Pratama SE., Kang Alam, Intan Aisyah HR,
Rista Pebriyanti, A apis, A ncha, Gita, De Vina, Oling, Coffee Break,
Allbest, Atangers. Trimakasih atas segala bantuan dan semangatnya.
-
14. Terimakasih untuk para sahabat terbaik Laarons, Ka Safira, Tisa, Nuke,
Lina, Nidya, Citra, Fitra, Gita, Pita, Rurin, Njay atas doa, semangat dan
dukungannya.
15. Terimakasih untuk teman-teman satu angkatan 2010 baik Reguler maupun
Non Reguler, khususnya kelas ANE A dan ANE B yang menjadi motivasi
dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Kepada para sahabat, Kanari Gemilang Al Ridha, Dwi Mayang Sari, Astri
Permata Sari, Pratiwi, Emma Marlini, Ivan Setiawan, yang selalu
mendukung dan memberikan semangat dan canda kebahagian selama
penyusunan skripsi ini.
17. Semua dosen dan staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan;
18. Terimakasih kepada Ibu Ela Arwati dan ibu Anik Arifah bagian Kesehatan
Lingkungan di Puskesmas Rangkasbitung dan Cibadak atas segala
informasi dan bantuannya kepada peneliti dalam proses penyelesaian
proposal skripsi ini;
19. Terimakasih kepada semua informan yang telah membantu peneliti dalam
proses pengerjaan proposal skripsi ini, terimakasih Ibu Windarti, Ibu
Phatma, Bapak Yayat, Bapak Helmi, Bapak Dadan, warga-warga desa
Pasir Tanjung dan desa Tambakbaya atas segala informasi dan bantuannya
kepada peneliti dlam proses penyelesaian proposal skripsi ini;
-
Tidak lupa juga peneliti mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan
dalam penyusunan dan penyadian skripsi ini. Peneliti mengharapkan kritik dan
saran untuk membangun kemujuan yang lebih baik lagi terhadap penelitian
skripsi ini. Semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat berguna dan
memberikan wawasan bagi para pembaca dan peneliti. Akhir kata peneliti
ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.
Rangkasbitung, September 2014
Rachmawati Dwi Maharani
-
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS. i
LEMBAR PERSETUJUAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK
KATA PENGANTAR. ii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR. xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Bekang....... 1
1.2 Identifikasi Masalah... 15
1.3 Batasan Masalah..... 15
1.4 Rumusan Masalah.. 16
1.5 Tujuan Penelitian.. 16
1.6 Manfaat Penelitian 17
1.7 Sistematika Penelitian.. 17
BAB II Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Asumsi Dasar Penelitian
2.1 Kebijakan Publik.... 24
2.1.1 Kebijakan dalam Pembangunan.. 27
2.1.2 Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. 30
2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan.. 32
2.1.4 Model-model Implementasi Kebijakan.. 34
2.1.5 Pengertian Pembangunan... 44
2.1.6 Administrasi Pembangunan... 47
-
2.1.7 Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan.. 49
2.1.8 Pengertian Pembangunan Masyarakat 50
2.2 Penelitian Terdahulu.. 51
2.3 Kerangka Berfikir.. 54
2.4 Asumsi Dasar. 63
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.. 64
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian.... 66
3.3 Lokasi Penelitian 66
3.4 Variabel Penelitian 67
3.4.1 Definisi Konsep 67
3.4.2 Definisi Operasional. 68
3.5 Instrumen Penelitian 69
3.6 Informan Penelitian 70
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data. 73
3.7.1 Wawancara.. 73
3.7.2 Pedoman Wawancara... 74
3.7.3 Observasi... 80
3.7.4 Dokumentasi. 80
3.7.5 Teknik Analisis Data.... 80
3.7.6 Sumber Data. 82
3.7.7 Pengujian Keabsahan Data.. 82
3.8 Jadual Penelitian. 84
-
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.. 85
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lebak... 85
4.1.2 Gambaran Umum Desa Pasir Tanjung. 93
4.1.3 Gambaran Umum Desa Tambakbaya.. 96
4.2 Deskripsi Data 100
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian 100
4.2.2 Daftar Informan... 105
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 108
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan... 141
5.2 Saran 143
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
-
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Rekapitulasi Pelaporan Monitoring Stop Babs dan Ctps Puskesmas
Rangkasbitung di Desa Pasir Tanjung. 7
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pelaporan Monitoring Stop Babs dan Ctps Puskesmas
Mandala di Desa Tambakbaya. 8
Tabel 3.1 Informan Penelitian.. 71
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.. 75
Tabel 3.8 Jadual Penelitian. 84
Tabel 4.1 Nama Kecamatan dan jumlah Desa Di Kabupaten Lebak.. 87
Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak 88
Tabel 4.3 Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Kota Rangkasbitung. 89
Tabel 4.5 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Lebak.. 90
Tabel 4.6 Potensi Sumber Daya Manusia Di Desa Pasir Tanjung. 94
Tabel 4.7 Pendidikan Di Desa Pasir Tanjung. 95
Tabel 4.8 Mata Pencaharian Pokok Di Desa Pasir Tanjung.. 96
Tabel 4.9 Potensi Sumber Daya Manusia Di Desa Tambakbaya 98
Tabel 4.10 Pendidikan Di Desa Tambakbaya. 98
Tabel 4.11 Mata Pencaharian Pokok Di Desa Tambakbaya 99
Tabel 4.12 Daftar Informan......... 106
-
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir. 62
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Lebak.. 86
-
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN I Dokumentasi Gambar..
LAMPIRAN 2 Matriks Sebelum Reduksi..
LAMPIRAN 3 Matriks Setelah Reduksi....
LAMPIRAN 4 Surat Izin Penelitian...
LAMPIRAN 5 Member Check........................................................................
LAMPIRAN 6 Pedoman Umum pengelolaan Program Pamsimas..
LAMPIRAN 7 Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor: 001/KEP/M-PDT/I/2005.
LAMPIRAN 8 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI
Nomor: 79/KPTS/DC/2013..
LAMPIRAN 9 Daftar Riwayat Hidup
-
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebijakan pembangunan pada hakikatnya harus bersifat adil, demokrasi, terbuka,
partisipatif dan terintegrasi, sehingga kesenjangan pembangunan daerah yang ada saat
ini dapat segera diatasi. Untuk mengatasi suatu ketertinggalan di daerah menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri, namun Pemerintah Pusat lebih
berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi. Dalam pembangunan diperlukan
pembangunan yang menyeluruh, mulai dari pembangunan sektor kecil pembangunan
desa dengan berbagai faktor permasalahan di desa yang dilanjut ketingkatan yang
lebih tinggi ke pembangunan Kabupaten/Kota dan Nasional.
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target Millenium
Development Goals dalam bidang sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), yaitu
menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air
minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia
melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(Pamsimas), yaitu adalah salah satu program nasional yang diselenggarakan secara
terstruktur oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk dapat
meningkatkan akses penduduk perdesaan dari peri urban terhadap fasilitas air minum
-
dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. program Pamsimas
dimulai padaTahun 2008, dimana sampai dengan Tahun 2012 telah berhasil
meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan
perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 6800 desa/kelurahan yang tersebar di 110
Kabupaten/Kota.
Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap
fasilitas air minum dan sanitasu dalam rangka pencapaian target MDGs, Program
Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016. Program
Pamsimas II dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk
meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang
layak dan berkelanjutan, yaitu (1) Air Bersih untuk Rakyat, dan (2) Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat.
Sebagai Pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No.32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah
menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib
berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah.
Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air
minum dan sanitasi yang memenuhi SPM tersebut, Program Pamsimas berperan
dalam menyediakan dukungan financial baik investasi fisik dalam bentuk sarana dan
prasarana, maupun investasi non fisik dalam bentuk manajemen dukungan teknis, dan
pengembangan kapasitas.
-
Pemerintah telah menetapkan 13 (tiga sebelas) prioritas dalam Program Aksi
Pembangunan Nasional 2010-2014 dengan misi untuk melanjutkan pembangunan
menuju Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilar-pilar demokrasi dan memperkuat
dimensi keadilan di semua bidang. Ketiga belas prioritas ini dipandang mampu
menjawab semua tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa
mendatang, prioritas-prioritas tersebut meliputi :
1. Program aksi bidang pendidikan
2. Program aksi bidang kesehatan
3. Program aksi penanggulangan kemiskinan
4. Program aksi penciptaan lapangan kerja
5. Program aksi pembangunan infrastruktur dasar
6. Program aksi ketahanan pangan
7. Program aksi ketahanan dan kemandirian energi
8. Program aksi perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan
9. Program aksi penegakan pilar demokrasi
10. Program aksi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
11. Program aksi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan
12. Program aksi di bidang lingkungan hidup
13. Program aksi pengembangan budaya
Terkait dengan program prioritas tersebut, maka Kementrian PU melakukan
dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
-
yang dilaksanakan salah satunya melalui program-progeam pembangunan-
pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, dukungan
terhadap kawasan perbatasan dan kawasan terpencil dan terisolir.
Pembangunan yang berbasis pedesaan sangat penting dan perlu untuk
memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan
dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Sebagai solusi bagi
perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Pembangunan diperlukan untuk
merubah suatu kondisi dan situasi seperti sekarang yang dirasa kurang baik kearah
yang lebih baik lagi sesuai kebutuhan masyarakat banyak. Pembangunan desa bisa
melalui beberapa program seperti misalnya listrik masuk desa, hotmix masuk desa,
pembangunan jalan atau jembatan, Pamsimas, pembangunan gedung sekolah baik
penambahan kelas dan pembangunan sarana yang lain.
Program Pamsimas adalah salah satu bentuk aksi nyata dari pemerintah Indonesia
baik pusat maupun daerah dalam upaya pembangunan desa dan peningkatan
penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan meningkatkan kesehatan
masyarakat dan lingkungan di desa, serta berupaya menurukan angka penyakit diare
dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak bersih.
Adapun ruang lingkup dari kegiatan program Pamsimas adalah :
1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal
2. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi
-
3. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum
4. Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan
5. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen proyek
Pamsimas adalah suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan.
Pamsimas dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan apabila berbasis pada
masyarakat dengan melibatkan seluruh masyarakat baik perempuan dan laki-laki,
baik yang kaya dan yang miskin dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap
terhadap kebutuhan masyarakat. Proyek tanggap terhadap kebutuhan masyarakat
tersebut diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan,
melaksanakan, mengoprasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta
melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan.
Program Pamsimas ini adalah salah satu program Pemerintah Pusat dalam
pembangunan yang masuk ke desa-desa untuk menyelesaikan segala permasalahan
yang berhubungan dengan air dan lingkungan yang berbasis masyarakat. Program ini
hadir tentu dengan tujuan awalnya adalah untuk membantu masyarakat di desa dalam
berbagai kebutuhan air untuk aktivitas kehidupan sehari-harinya serta kesehatan
lingkungan tempat mereka tinggal. Program ini memang tidak hanya untuk desa
tertinggal, tetapi untuk semua desa yang memang membutuhkan sarana air ataupun
kekurangan akses air di desa mereka guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
desa tersebut.
-
Indikator capaian Pamsimas tahun 2008-2012:
1. Bertambahnya 6-7 juta penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat
mengakses air minum.
2. Bertambahnya 3,1 juta penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat
mengakses sanitasi.
3. Bertambahnya 80% masyarakat stop BABS.
4. Bertambahnya 80% masyarakat yang mengadopsi program cuci tangan pakai
sabun.
5. Adanya rencana peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota pelaksana
Pamsimas untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan
Pamsimas.
6. Meningkatkan prosentase anggaran Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)
untuk pencapaian target MDGs.
Pencapaian keberhasilan Pamsimas:
1. Adanya keberlanjutan pelayanan sarana air minum dan sanitasi.
2. Adanya perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup sehat serta
terjadi peningkatan pelayanan kesehatan dan sanitasi.
3. Adanya prioritas program kepada masyarakat yang miskin dan termajinalkan.
-
Seleksi dan pemilihan lokasi sasaran dari program Pamsimas untuk mendapatkan
desa/kelurahan lokasi sasaran dilakukan tiap tahun, dan dilaksanakan pada 1 tahun
pelaksanaan program. Jumlah desa/kelurahan yang masuk dalam daftar panjang desa
layak (eligible longlist) sama dengan jumlah kouta lokasi sasaran per Kabupaten/Kota
dikurangi jumlah desa/kelurahan yang telah menjadi lokasi program Pamsimas pada
tahun-tahun sebelumnya. Untuk menentukan desa/kelurahan yang dinilai layak dan
akan diundang dalam sosialisasi program di tingkat Kabupaten/Kota, TKK (Tim
Koordinasi Kecamatan) membuat suatu tabel daftar panjang (longlist) desa/kelurahan
dengan menggunakan kriteria pada tabel berikut :
No. Kriteria Lokasi Sumber Daya
1. Indeks Kemiskinan desa/kelurahan yang tinggi BPS 2005
2. Desa/Kelurahan yang terbatas akses terhadap
air minum
Potdes, PU, Dinkes
3. Desa/Kelurahan yang terbatas akses terhadap
sanitasi
Potdes, PU, Dinkes
4. Desa/Kelurahan dengan prevalensi penyakit
diare/terkait air yang tinggi
Dinkes/Puskesmas
5. Desa/Kelurahan yang belum mendapatkan
program sejenis (air minum & sanitasi) dalam
2tahun terakhir
Bappeda, PU, Dinkes
-
Berdasarkan daftar tersebut, TKK (Tim Teknis Kabupaten/Kota) kemudian
membuat rangking dengan memberikan skor terhadap desa-desa ataupun kelurahan
yang bersangkutan agar dapat menentukan prioritas desa/kelurahan yang dipilih untuk
ikut sertadalam kegiatan pertemuan sosialisasi proyek. Jumlah desa/ kelurahan yang
akan mengikuti pertemuan sosialisasi dapat disesuaikan dengan jumlah desa calon
penerima proyek yang ditargetkan, dengan mempertimbankan dua hal utama sebagai
berikut ini :
1. Rangking desa/ kelurahan daftar calon lokasi proyek, dimana menunjukan
prioritas suatu desa/ kelurahan untuk memperoleh bantuan dari proyek.
2. Lokasi desa/ kelurahan, dimana lokasi-lokasi yang dipilih sebaiknya
masih dalam satu wilayah, kecamaan, atau kecamatan yang berdekatan
agar menunjang efektivitas dan efiiensi proses pendampingan kepada
masyarakat.
Di setiap Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran lokasi Program Pamsimas
dibentuk Tim Evaluasi RKM (Rencana Kerja Masyarakat) oleh TKK (Tim
Koordinasi Kabupaten) dan menyampaikan laporannya kepada TKK. TKK dibentuk
berdasarkan SK Bupati/Walikota dengan diketuai oleh Kepala Bappeda setempat, dan
beranggotakan Dinas Cipta Karya, Dinas/Instansi Pemberdayaan Masyarakat, Dinas
Kesehatan, serta perwakilan kelompok masyarakat sipil/LSM lokal atau kelompok
peduli dapat diundang sebagai pengamat atau partisipan. Aspek koordinasi pada
tingkat kecamatan memiliki posisi strategis dan penting terutama terkait dengan
-
distribusi dan geografi desa/kelurahan sasaran di wilayahnya. Kecamatan sangat tepat
untuk mengkoordinasi sekelompok desa/kelurahan sasaran Program Pamsimas.
Tujuan Umumnya adalah Meningkatkan masyarakat berpenghasilan rendah di
perdesaan dan pinggiran kota di lokasi Pamsimas dalam (Penggunaan sarana air
minum dan sanitasi dan juga praktik perilaku hidup bersih da sehat), sebagai upaya
pencapaian target WSS-MDGs. Hal ini dapat dicapai melalui pengarusutamaan
program dan perluasan pendekatan berbasis masyarakat secara nasional.
Indikator dari penetapan lokasi sasaran dari Program tujuan umumnya adalah (1)
Tambahan jumlah orang yang memiliki akses sarana air minum yang sesuai. (2)
Tambahan jumlah orang yang memiliki akses sarana sanitasi yang sesuai. Kemudian
Intervensi dari Kegiatannya yaitu RKM I : (1)Pelatihan Manajemen administrasi dan
keuangan. (2) Pelatihan teknis sarana air minum dan sanitasi. (3) Pembangunan
sarana air minum umum di daerah pedesaan. (4) Pembangunan sarana sanitasi
komunal di daerah pinggiran kota. RKM II: (1) Pembangunan sarana sanitasi di
sekolah. (2) Pelatihan PHBS di masyarakat dan di sekolah. (3) Pelaksaaan PBHS di
masyarakat dan sekolah. (4) Penyiapan dan pelatihan pengelola sarana air minum dan
sanitasi.
-
Selanjutnya adalah tahapan dari Program Pamsimas adalah sebagai berikut :
Proses pemilihan lokasi berdasarkan kriteria dengan menggunakan Metode
Rapid Participatory Assessment (RPA), mulai dari daftar panjang (Longlist) dan
daftar pendek (Shortlist) sampai dengan penetapan lokasi terpilih. Dari tabel diatas
adalah pelaku program tingkat Kabupaten/Kota serta tingkat Kecamatan dan
Desa/Kelurahan, adapun Pamsimas ini dilakukan dari tingkat Pemerintahan Pusat
sampai dengan desa. Dimana Tim Pusat bertanggungjawab penuh dalam menjamin
tercapainya tujuan antara indikator kinerja program sebagaimana disepakati dan
ditetapkan dalam Financing Agreement serta dokumen proyek.
Pelaku di Kabupaten/
Kota
Pelaku di Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
1. TKK
2. Bappeda
3. DPU
4. Dinkes
5. PMD
6. Bappedalda
7. Pokja AMPL
8. Tim Penggerak PKK
9. DPMU
10. Koor Fasilitator
Kecamatan :
1. TKKc
2. TTKc
3. Sanitarian Puskesmas
4. Kasi PMD
5. Kaurbang
6. TFM
Desa/Kel :
1. Aparat Desa
2. Lkm/Satlak Pamsimas
3. Natural Leader
4. Masyarakat
-
Tabel 1.1 Rekapitulasi Pelaporan Monitoring Stop Babs
dan Ctps Puskesmas Rangkasbitung di Desa Pasir Tanjung
Jumlah
Dusun/
RW
Jumlah
KK
Jumlah
Rumah
Jumlah
Penduduk
Sebelum Implementasi
Kebiasaan Tempat
BAB
Jumlah
Kasus
Diare BABS Jamban
Sabagi 339 339 1,120 1,052 68 13
Babakan 104 104 455 381 74 -
Sawit 159 159 480 417 63 -
Pasir
Nangka 152 152 569 499 70 12
Cipancur
Lebak 184 184 617 586 31 7
Cipancur
Pasir 174 174 532 509 23 9
Cilengkeng 113 113 374 358 16 5
Ciunut 152 152 386 319 67 8
Jumlah
1,377 1,377 4,533 4,121 412 54
(Sumber: Dinas Kesehatan Rangkasbitung, 2009)
Dari data tabel diatas, dapat dilihat pada sebelum implementasi program
Pamsimas di Desa Pasir Tanjung tersebut ada sebanyak 4,121 jiwa penduduk di desa
tersebut yang membuang air besarnya sembarangan atau BABS dan ada sebanyak 412
jiwa penduduk yang melakukan aktivitasnya tersebut di jamban. Hal tersebut tentu
saja menggambarkan lebih banyak masyarakat yang BABS dibandingkan dengan
-
yang menggunakan jamban bersih, kemudian adanya kasus diare yangbtimbul karena
pola kebiasaan prilaku masyarakat sendiri sehingga di desa tersebut sebanyak 54
penduduk yang terdata yang terkena penyakit diare. Maka dapat dikatakan bahwa
masih banyak masyarakat di desa pasir tanjung yang masih BABS dibandingkan
dengan yang menggunakan jamban.
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pelaporan Monitoring Stop Babs
dan Ctps Puskesmas Mandala di Desa Tambakbaya
Jumlah Dusun/
RW
Jumlah
KK
Jumlah
Rumah
Jumlah
Penduduk
Sebelum Implementasi
Kebiasaan Tempat
BAB
Jumlah
Kasus
Diare BABS Jamban
Kampung Pasir
Melati RW 01 104 98 482 251 231 3
Kampung
Peucangeun RW
02 155 140 807 441 366 6
Kampung
Cidalung RW 02 158 116 593 190 390 4
Kampung Pasir
Cau RW 03 53 44 174 112 64 0
Kampung
Tambakbaya RW
04 201 141 792 90 615 22
Kampung
Pengkolan/Bojong
Kondang Rw 05 130 105 508 132 393 3
Kampung Pasir
Kadu RW 07
56 38 207 20 170 0
-
Kampung Sempur
Dua RW 07
56 45 229 135 90 2
Jumlah 913 727 3,792 1,371 2,319 40
(Sumber: Puskesmas Mandala Kec.Cibadak, 2012).
Dari data tabel diatas, dapat dilihat pada sebelum implementasi program
Pamsimas di desa Tambakbaya pada sebelum implementasi, masyarakat yang
melakukan BABS ada sebanyak 1,371 jiwa orang. Kemudian ada sebanyak 2,319
jiwa orang yang melakukannya di jamban. Hal ini tentu lebih baik dari Desa Pasir
Tanjung yang memang masyarakatnya masih banyak yang BABS, namun dilihat dari
banyaknya masyarakat yang menggunakan jamban apakah jamban tersebut jamban
bersih dan sehat, kemudian dalam tahap pengelolaan pembuangannya apakah
langsung ke sungai atau apakah sudah dengan baik pengelolaannya sehingga tidak
merusak dan mengganggu lingkungan. Pada desa Tambakbaya ada sekitar 40 jiwa
orang yang terkena kasus diare, memang jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan
dengan desa Pasir Tanjung.
Dari pelaksanaan implementasi program Penyediaan Sanitasi Berbasis
Masyarakat ini atau Pamsimas adalah program yang di keluarkan oleh Kementerian
PU, dan pelaksana di daerahnya Dinas Cipta Karya berkoordinasi dengan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan program Pamsimas tersebut.
Dinas Cipta Karya sendiri tentunya sebagai pelaksana pembangunan secara fisik
bangunan penampungan air sanitasi berbasis masyarakat dan puskesmas sendiri
-
dibawah pengawasan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan untuk merubah
kebiasaan dan perilaku masyarakatnya melalui kegiatan pemicuan bukan dari fisik
dalam pembangunannya seperti yang dilakukan Dinas Cipta Karya.
Pada awal mula sebelum adanya program ini masuk ke desa mereka, para
warga di desa Pasir Tanjung maupun Tambakbaya tersebut melakukan sebagaian
aktifitas kehidupannya yang berhubungan dengan air di sungai, seperti mandi,
membuang air besar/kecil, mencuci baju, mencuci piring. Aktivitas ataupun
kebiasaan yang dilakukan oleh warga Desa Pasir Tanjung dan Desa Tambakbaya
tentu adalah kebiasaan yang tidak baik ataupun tidak sehat. Karena dengan aktivitas
tersebut maka dapat menimbulkan beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh air dan
lingkungan kotor seperti diare, dan bukan hanya itu saja lingkungan sekitarpun tentu
akan menjadi tidak bersih dan tidak sehat atas aktivitas ataupun kebiasaan masyarakat
yang akan merugikan masyarakat itu sendiri.
Perilaku hidup tidak sehat ini dapat ditinggalkan dan dirubah dikit demi
sedikit dengan adanya program Program Pamsimas tersebut. Masyarakat dibuatkan
penampungan air yang telah ditentukan titik penyimpanan penampungan air
Pamsimasnya untuk dialirkan kerumah penduduk di desa tersebut, selain itu warga
atau penduduk di desa dibuatkan MCK untuk mereka melakukan aktifitas
kehidupannya untuk mengganti kebiasaan aktivitas sehari-hari masyarakat di sungai
menjadi ke MCK tersebut.
-
Di tahun 2008-2009 di Desa Pasir Tanjung sendiri sudah ada sebanyak
delapan titik pembangunan penampungan air sanitasi berbasis masyarakat atau
Pamsimas, diantaranya yaitu berada di Kampung Sabagi, Kampung Babakan,
Kampung Sawit, Kampung Pasir Nangka, Kampung Cipancur Lebak, Kampung
Cipancur Pasir, Kampung Cilengkeng dan Kampung Ciunut. Sedangkan di Desa
Tambakbaya ada tujuh titik penyimpanan penampungan air ada sebanyak delapan
titik yang tersebar diantara di Kampung Pasir Melati, Kampung Peucangeun,
Kampung Cidalung, Kampung Pasir Cau, Kampung Tambakbaya, Kampung
Pengkolan/Bojong Kondang, Kampung Pasir Kadu dan Kampung Sempur Dua.
Maka dapat dijelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Pasir
Tanjung Kecamatan Rangkasbitung dan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak
Kabupaten Lebak mengenai Implementasi Program Penyediaan Air Minum Sanitasi
Berbasis Masyarakat, karena pada dasarnya permasalahan yang muncul dari kedua
desa tersebut adalah tidak jauh berbeda. Maka dari observasi awal peneliti
permasalahan yang muncul adalah:
1. Kurangnya keterlibatan langsung dari masyarakat di Desa Pasir Tanjung
dan kurang koordinasi pihak pengelolaa Pamsimas. Hal ini disampaikan
langsung oleh Ibu Ela sebagai Sanitarian di Puskesmas Kecamatan
Rangkasbitung, bahwa pada awal program Pamsimas ini masuk ke Desa
Pasir Tanjung masyarakat kurang terlibat langsung dalam pembangunan
Pamsimas karena pembangunan dilakukan oleh tukang dan bukan
-
masyarakat di desa tersebut yang membangun secara gotong royong. Serta
adanya kurang koordinasi yang baik antara pengelola atau penyelenggara
Pamsimas seperti dari Dinas Cipta Karya dan Puskesmas, karena
seharusnya dinas-dinas terkait melakukan sosialisasi ataupun pemicuan
sebelum program tersebut dilaksanakan.
Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Anik
sebagai sanitarian dari Puskesmas Mandala pada Desa Tambakbaya juga
masyarakatnya kurang terlibat langsung dalam pembangunan
penampungan airnya, sehingga menimbulkan rasa memiliki yang kurang
dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah disediakan
dari program tersebut. Hal tersebut dapat pula menyebabkan kurangnya
pemeliharaan dari masyarakat tentu dapat disebabkan karena kurangnya
partisipasi awal pada pembangunan sarana penampungan air tersebut,
sehingga kurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap penampungan
air tersebut.
2. Penempatan penyimpanan penampungan yang kurang strategis.
Penempatan titik penyimpanan atau penampungan air tersebut tidak di
tempatkan di tempat yang sesuai dan strategis dengan pemukiman warga
yang akan diairi, dalam prosesnya keputusan penempatannya di dasari
oleh aspek politik seperti kekerabatan dan kepentingan khusus ataupun
kepentingan pribadi. Sehingga menyebabkan penempatan yang tidak
sesuai, tidak strategis dan tidak adil atau tidak menyeluruh bagi
-
masyarakat di desa Pasir Tanjung tersebut yang dapat mengakibatkan
tujuan adanya program tersebut tidak dapat dirasakan secara menyeluruh
oleh warga di Desa Pasir Tanjung dan DesaTambakbaya.
Selain itu, penempatan kurang tepat yang menyimpan penampungan air di
rumah keluarga Kepala Desa ataupun di rumah Kepala Desanya membuat
warga segan dan mersa malu untuk menggunakan air tersebut. Sehingga
warga di desa pun tidak menggunakan penampungan air tersebut dengan
baik, dan tidak banyak dari warga yang memilih kembali ke sungai.
Bukan hanya dari penyimpanan yang kurang stategis saja memang, karena
pada penempatan penampungan yang kurang meratapun dirasakan
masyarakat di Desa Pasir Tanjung dan Desa Tambakbaya, sehingga hal
tersebut menyebabkan warga kembali BABS atau menjalankan aktivitas
kesehariannya seperti sebelum adanya Program Pamsimas masuk ke desa
mereka.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan dan kebersihan
lingkungan hidup. Pada awal sebelum adanya program ini masuk ke Desa
Pasir Tanjung dan Tambakbaya, aktivitas sehari-hari masyarakat di desa
tersebut yang berhubungan dengan air adalah denga melakukannya di
sungai ataupun di kebun-kebun sekitar desa. Seperti mencuci, mandi,
membuang air kecil/besar, sehingga kesehatan masyarakat pun dapat
terganggu dan kebersihan lingkungan pun dapat terganggu. Hal tersebut
menggambarkan masyarakat di desa yang kurang memiliki kesadaran
-
akan pentingnya kesehatan dan menjaga lingkungan hidup demi
keberlangsungan hidup mereka sendiri pula.
Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan diatas, dapat dikatakan bahwa
permasalahan yang terjadi pada program Pamsimas tersebut ialah pada awal program
tersebut akan direalisasikan di Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung dan
Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak adalah masih kurangnya partisipasi dan
koordinasi yang selaras dari para pelaksana yang menjadi kendala awal dalam
program tersebut. Serta peran masyarakat yang kurang dalam implementasi program
ini agar dapat berjalan dengan baik dan berdayaguna. Sehingga pada pelaksanaan dan
impelementasi program tersebut masih memiliki beberapa kendala ataupun
permasalahan-permasalahan yang muncul dan mengganggu implementasi program
berjalan dengan baik.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang diperoleh
adalah sebagai berikut :
a. Adanya penempatan penampungan air dari Program Pamsimas yang tidak
merata di Desa Pasir Tanjung dan Desa Tambakbaya.
b. Masih kurangnya peran serta langsung dari masyarakat terhadap Program
Pamsimas di desa mereka.
c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan
dan kebersihan lingkungan hidup.
-
1.3 Batasan Masalah
Karena keterbatasan waktu, tenaga serta biaya yang dimiliki serta
minat dan perhatian penulis, masalah penelitian ini dibatasi dengan
Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis
masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak, adapun Kecamatan yang
diambil oleh peneliti yaitu hanya Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan
Cibadak.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi serta batasan masalah diatas, maka
rumusan masalah dari penelitian ini adalah :
a. Bagaimanakah implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lebak?
b. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menjadi pendukung dan penghambat
dalam dalam pelaksanaan implementasi Program Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lebak?
-
1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini ;
a. Untuk mengetahui sejauh manakah program pembangunan desa di
Kabupaten Lebak dengan melalui program Pamsimas.
b. Untuk melihat perubahan di desa Pasir Tanjung dan desa Tambakbaya
setelah adanya program Pamsimas.
1.6 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari peneletian ini, yaitu sebagai berikut :
1. Secara Teoritis
a. Dalam rangka pengembangan teori yang telah diperoleh selama
perkuliahan
b. Mengetahui prinsip pembangunan desa
c. Dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman yag lebih untuk peneliti.
2. Secara Praktis
a. Untuk meningkatkan kualitas belajar dan referensi berfikir serta
memberikan wawasan yang luas bagi seluruh mahasiswa khususnya
peneliti.
b. Mengetahui secara langsung bagaimana implementasi kebijakan program
Pamsimas.
-
c. Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan kepada para
pelaksana program Pamsimas.
1.7 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Latar belakang menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang
akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang paling
umum hingga menukik ke masalah yang paling spesifik, yang relevan dengan
judul skripsi.
1.2 Identifikasi Masalah
Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari tema atau
judul penelitian dan dengan masalah atau variabel yang akan diteliti.
Identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan.
1.3 Batasan Masalah
Pembatasan masalah memfokuskan pada masalah spesifik yang akan diajukan
dalam rumusan masalah. Pembatasan masalah dapat diajukan dalam bentuk
pernyataan. Selain itu pembatasan masalah juga perlu menjelaskan lokus,
tujuan dan waktu penelitian.
-
1.4 Rumusan Masalah
Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yag
paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. Perumusan masalah
adalah mendefinisikan permasalahan yang telah diterapkan dalam bentuk
definnisi konsep dan definisi oprasional. Kalimat yang digunakan adalah
kalimat pernyataan.
1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang igin dicapai dengan
dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan
rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah.
1.6 Manfaat Penelitian
Menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuan penelitian.
1.7 Sistematika Penulisan
Menjelaskan isi bab per bab yang terdapat dalam penelitian.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
Mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan dan
variabel penelitian, kemudian disusun secara teratur dan rapih yang digunakan
untuk merumuskan masalah.
-
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakuka oleh
peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik
Skripsi, Tesis, disertai Jurnal Penelitian. Jumlah jurnal yang digunakan
minimal 2 jurnal.
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian
Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan
dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai
hipotesisnya. Kerangka berpikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang
menunjukan alur piker peneliti sertakaitan antar variabel yang diteliti. Bagan
tersebut disebut paradigm atau model penelitian.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Bagian ini menguraikan tentang tipe/pendekatan penelitian, yaitu: survey
(deskriptif analisis, eksplanatory, eksplanatory, eksperimental atau teknik
kuantitatif dan kualitatif lain).
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian
Menjelaskan tentang substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan.
-
3.3 Lokasi penelitian
Menjelaskan tempat (lokus) penelitian dilaksanakan. Menjelaskan tempat
penelitian, serta alasan memilihnya. Jika dipandang perlu dapat diberi
deskripsi tentang tempat penelitian dilaksanakan.
3.4 Variabel Penelitian
3.4.1 Definisi Konsep
Definisi konseptual memberikan penejalasan tentang konsep dari
variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan
Kerangka Teori yang digunakan.
3.4.2 Definisi Oprasional
Definisi oprasional merupakan penjabaran konsep atau variabel
penelitiandalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Variabel
penelitian dilengkapi dengan tabel matriks variabel, indikator, sub
indikator, dan nomor pertanyaan sebagai lampiran.
3.5 Instrumen Penelitian
Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang
digunakan, pada penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri.
Sehingga perlu disampaikan pedoman wawancara yang akan digunakan dalam
pengumpulan data dan observasi.
3.6 Informan Penelitian
Seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap,
memahami, dan memenuhi permintaan penelitian penelitian, memiliki
-
kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk
wawancara, dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian. Pada
penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana informan
kunci (key informan) di dapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus
penelitian. Sedangkan, pemilihan informan kedua (secondary selection)
berfungsi sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan
partisipan secara langsung.
3.7 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan
data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode
tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap
jawaban yang diwawancarai.
3.8 Jadwal Penelitian
Menjelaskan jadwal peneliti secara rinci berserta tahapan penelitian yang akan
dilakukan. Jadwal penelitian ditulis dalam bentuk tabel.
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
Menjelaskan tentang obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas,
struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan serta hal lain
yangberhubungan dengan obyek penelitian.
-
4.2 Deskripsi Data
Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan
mempergunakan teknik analisis data yang relevan.
4.3 Pembahasan
Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Pembahasan
akan lebih mendalam jika dikonfrontir atau didiskusikan dengan hasil penelitian
orang lain yang relevan (sejenis).
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Menyimpulkan hasil peneli yang diungkapkan secara singkat, jelas, dan
sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.
5.2 Saran
Berisi tindakan dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti
baik secara teoritis maupun praktis.
-
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR
PENELITIAN
2.1 Kebijakan Publik
Menurut Riant Nugroho (2008:54) Kebijakan Publik adalah keputusan yang
dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan
tujuan Negara yang bersangkutan.Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar
masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa awal, memasuki
masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.
Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau perda adalah jenis
kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering
diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung
operasional antara lain kepres, inpres, kepmen, keptusan kepala daerah, keputusan
kepala dinas. Jadi kebijakan publik dimulai dari program, ke proyek, dan kemudian
ke dalam bentuk kegiatan.
Kebijakan menurut Thomas R.Dye dalam Buku Budi Winarno (2012:20) adalah
apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public
policy is whatever governments choose to do or not to do). Maknanya adalah bahwa
-
kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Dan
kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh
badan pemerintah. Menurut Robert Eystone (Winarno, 2012:20) mengatakan bahwa
secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit
pemerintahan dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Jeffrey L.Presman dan
Aaron Wildavsky yang dikutip oleh Budi Winarno (2012:22) mendefinisikan
kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan
akibat-akibat yang bisa diramalkan.
Menurut James Anderson (Winarno,2012:23) kebijakan publik ini mempunyai
beberpa implikasi, yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan
publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.
Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi
begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem
politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh
pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang
tersendiri.
Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-
undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan
pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh
pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau
mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
-
Keempat, keijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.
Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas
untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin
mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk
mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan
yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat
mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang
umum maupun khusus.
Maka kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di
masyarakat dimana dalam penyusuannya melalui berbagai tahapan. Kebijakan publik
merupakan suatu keputusan atau suatu pilihan keputusan untuk mengambil atau tidak
mengambil keputusan dalam permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kebijakan
publik mengatur baik secara langsung atau tidak langsung mengelolaan sumberdaya
alam, sumberdaya manusia, atau pengelolaan tatanan kenegaraan dan perekonomian
untuk kepentingan publik atau kepentingan umum, yaitu masyarakat luas, segala
lapisan penduduk dalam suatu negara.
-
2.1.1 Kebijakan Dalam Pembangunan
Kebijakan pemerintah suatu negara atau bangsa terhadap program
pembangunan adalah suatu hal yang sangat penting keberadaannya karena sangat
menentukan kemajuan suatu negara atau bangsa. Oleh sebab itulah hanya dengan
program pembangunan yang dapat menciptakan kemampuan negara atau bangsa
tersebut dalam rangka usaha untuk menetapkan suatu kebijakan di bidang
pembangunan di mana hasil-hasilnya diharapkan dapat dinikmati seluruh warga
negara yang bersangkutan.
Berdasarkan pola pemikiran yang telah dikemukakan diatas, masih dapat
dipertanyakan kegiatan-kegiatan apa saja yang berkaitan dengan kebijakan
pembangunan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam
kehidupan masyarakat tentu juga termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut kita
dapat diperjelas:
1. Kebijakan pembangunan dalam perencanaan. Sebagaimana kita ketahui
bahwa perencanaan adalah sebuah proses kegiatan dalam rangka
menghasilkan rencana yang akan digunakan atau dengan kata lain sebagai
pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan yang rinciannya tergambar
dalam rencana tersebut.
-
2. Kebijakan pembangunan dalam pelaksanaan. Setiap terjadinya tindakan
manusia terdiri atas dua bagian: pertama karena digerakan oleh naluri yaitu
suatu tindakan yang dilakukan secara refleks tanpa melalui suatu
pertimbangan rasionalitas karena terdapat gangguan secara tiba-tiba dalam
kehidupan manusia yang bersangkutan, hal ini sebenarnya bukan tindakan
yang dimaksudkan dalam kebijakan pembangunan. Kedua, adalah tindakan
yang digerakan oleh pemikiran rasional agar kegiatan yang dilakukan itu
dapat dikerjakan secara sistematis serta dapat pula memberikan kegunaan
dan manfaat untuk memunjang dalam rangka pemenuhan kebutuhan
manusia, hal inilah yang sesungguhnya perlu ditetapkan atau diatur dalam
sebuah kebijakan pembangunan.
3. Kebijakan pembangunan dalam pengawasan. Pengawasan dibutuhkan dalam
pelaksanaan pembangunan tentunya bertujuan untuk dapat memberikan
hasil yang maksimal dengan meminimalisir pelanggaran agar tidak terjadi
kerugian yang lebih besar di mana kemungkinannya menyengsengsarakan
kepada semua pihak terutama semua anggota masyarakat.
4. Kebijakan pembangunan dalam penyebaran hasil-hasilnya. Tujuan
ditetapkannya suatu bentuk kebijakan terutama yang berkaitan dengan
pembangunan dalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya
untuk memenuhi faktor pemuas kehidupan yang dapat dicapai dengan
melalui proses pelaksanaan pembangunan baik yang diprogramkan oleh
pemerintah maupun diprogramkan oleh anggota masyarakat itu sendiri.
-
5. Kebijakan pembangunan dalam peningkatan martabat manusi. Kemiskinan
adalah salah satu kondisi yang dapat merendahkan martabat antar manusia
dengan manusia organisasi lainnya, dan bahkan sampai kepada bangsa yang
satu dengan bangsa yang lain.
6. Kebijakan pembangunan dalam partisipasi masyarakat. kelancaran suatu
program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan bahkan
sampai kepada evaluasi atau penilaian sangat diperlukan keterlibatan atau
dengan kata lain partisipatif bagi aktif anggota masyarakat.
7. Kebijakan pembangunan dalam pembinaan bangsa. Sebagaimana kita
maklumi bahwa unsur utama dari pada suatu bangsa adalah adanya wilayah
tertentu, kekuasaan pemerintahan, dan anggota masyarakat atau sering juga
disebut warga negara. (Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;122)
Maka memang kebijakan pemerintah suatu negara atau bangsa terhadap
program pembangunan adalah suatu hal yang sangat penting keberadaannya karena
sangat menentukan kemajuan suatu negara atau bangsa. Oleh sebab itu pemerintah
membuat kebijakan yang mengatur pembangunan dari segi perencanaan
pembangunan yang akan dilakukan baik sebelum dibuat kebijakan ataupun setelah
kebijakan dibuat dengan ditinjau secara berkala. Kemudian kebijakan pembangunan
dalam pelaksanaannya, kebijakan pembanguan dalam pengawasan, kebijakan
pembangunan dalam penyebaran hasil-hasilnya tentu sangat saling berhubungan
dalam mensukseskan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
-
Kebijakan pembangunan dalam peningkatan martabat manusia tentu sebagai
alasan kebijakan tersebut dibuat adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada
di tegah masyarakat dan mengharapkan masyarakat dapat hidup secara sejahtera.
Kemudian, kebijakan pembangunan dalam partisipasi masyarakat dimaksudkan
dalam kelancaran suatu kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah tentu
diperlukan partisipasi atau peran serta langsung dari amsyarakat untuk mensukseskan
program yang dibuat oleh pemerintah tersebut, karena tentu pemerintah prospeknya
adalah untuk masyarakat.
Dalam kebijakan pembangunan dalam pembinaan bangsa unsur yang utama
dari pada suatu bangsa adalah adanya wilayah tertentu, kekuasaan pemerintah, dang
anggota masyarakat. Maka perlu pembinaan oleh pemerintah dan jajarannya kepada
masyarakat untuk lebih terlibat dalam berbagai program pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah.
2.1.2 Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah salah satu usaha yang
dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang untuk menjaga lingkungan
alam sekitarnya agar alam dapat bersinergi dan seimbang dengan kehidupan manusia.
lingkungan merupakan suatu sahabat hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya,
misalnya dengan kerusakan lingkungan akan menciptakan bencana yang bisa
berakibat kematian bagi manusia dan kemusnahan makhluk hidup yang lainnya.
-
Tindakan memelihara dan melestarikan lingkungan adalah suatu tindakan
yang sangat terpuji dan patut menjadi kebanggaan suatu bangsa dan negara, karena
pengalaman pelaksanaan pembangunan terutama bagi kasus di Indonesia lebih
berorientasi kepada memperjelas kemiskinan dan memperjelas kekayaan bagi warga
negara, sehingga Indonesia lahir sebagai negara yang memiliki kesenjangan yang
sangat melebar antara orang kaya dan orang miskin, misalnya ada anggota
masyarakat memiliki penghasilan hanya sekitar puluhan ribu dan ada yang
berpenghasilan ratusan juta perbulan. Jika kita menyelusuri proses pembangunan
yang berwawasan lingkungan pada dasarnya bahwa masyarakat yang memiliki
penghasilan di atas ratusan juta itu senantiasa menginvestasi atau dengan lain
merusak lingkungan dalam rangka mendapatkan penghasilan yang lebih besar.
Berbeda halnya dengan masyarakat yang memperoleh penghasilan yang relative kecil
kelihatannya sangat memedulikan kelestarian lingkungan dalam proses pelaksanaan
kegiatannya. Oleh sebab itulah peranan kebijakan pembangunan yang berwawasan
lingkungan sangat penting. (Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;129)
1. Kelestarian lingkungan sosial.
2. Kelestarian lingkungan pendidikan.
3. Kelestarian lingkungan kerja.
4. Kelestarian lingkungan alam.
5. Kelastarian lingkungan pergaulan.
6. Kelestarian lingkungan keluarga
-
Maka memang kita harus sadar bahwa lingkungan adalah penting dalam
keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya yang ada di bumi ini.
kebijakan dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan semakin
dibutuhkan mengingat bahwa sudah semakin menurun tingkat kesadaran dan
kepedulian masyarakat atau manusia dalam menjaga lingkungan sekitar tempat
tinggalnya tersebut dilihat dari berbagai lingkungan, baik lingkungan sosial
tempat mereka hidup, lingkungan sekolah tempat mereka mencari ilmu,
lingkungan kerja dimana tempat mereka mencari nafkah, lingkungan alam tempat
mereka tinggal, lingkungan pergaulan dimana mereka melakukan sosialisasi
dengan sesame manusia serta lingkungan keluarga sebagai salah satu faktor yang
dapat mempengaruhi kualitas keberlangsungan kehidupan mereka.
2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan
Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:147) Implementasi
kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses
kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara
luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor,
organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan
dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut
Ripley dan Frankin (Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah
apa yang terjadi setalah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas
program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah
-
implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud
tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat
pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan)
oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat
program berjalan.
Merilee S.Grindle dalam Budi Winarno (2012:149) implementasi adalah
membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa
direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas
implementasi mencakup terbentuknya a policy delivery system, dimana sarana-
sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan
yang diinginkan. Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012:149)
membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-
keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk
mengubah keputusan-keputusan menjadi tindaka-tindakan operasional dalam kurun
waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai
perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan
kebijakan.
Maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu proses
tahapan dari kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk melihat sejauh
-
mana program pemerintah dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan maksud dan
tujuan awal apakah masih ada berbagai permasalahan atau penghambat dalam
penerapan atau pencapaian kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah.
Jadi implementasi adalah kegiatan untuk melihat sejauh mana kebijakan dilaksanakan
seusai dengan sasaran awal sebagai upaya penyelesaian masalah di lingkungan
sasaran tersebut.
2.1.4 Model-model Implementasi Kebijakan.
2.1.4.1 Model Van Meter dan Van Horn
Model van Meter dan van Horn dalam Budi Winarno (2012:158) mempunyai
enam variabel yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja
(performance). Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara
variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan,
tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Variabel
tersebut dijelaskan oleh van Meter dan van Horn sebagai berikut :
1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan
Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang
menentukan kinerja kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn, identifikasi
indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis
implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana
ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-
-
ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan
keputusan kebijakan secara menyeluruh.
2. Sumber-sumber kebijakan
Sumber-sumber yang tersedia dianggap perlu mendapatkan perhatian dalam
proses implementasi kebijakan. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian
karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, sumber-sumber yang
dimaksud mencakup dana atau perangsang (insentive) lain yang mendorong
dan mempelancar implementasi yang efektif.
3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan
Implementasi akan berjalan dengan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam
kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian
yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan
kebijakan.
4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana
Struktur birokrasi diartikan sebagaikarakteristik-karakteristik, norma-norma,
dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan
eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan
apa yang mereka miliki dengan menajalankan kebijakan. Van Meter dan Horn
mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu
organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :
-
1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan
proses-proses dalam badan pelaksana;
3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara
anggota-anggota legislatif dan eksekutif).
4) Vitalitas suatu organisasi;
5) Tingkatkomunikasi-komunikasi terbuka, yang didefinisikansebagai
jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta
tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan
invividu-individu di luar organisasi;
6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat
keputusan atau pelaksana keputusan.
5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik
merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para
peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik
dalam mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-
hasil kebijakan.
6. Kecenderungan Pelaksana (Implementator)
Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar
dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat pentig. Para
pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan denga
-
tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-
kebijakan tersebut.
7. Kaitan antara Komponen-Komponen Model
Implementasi merupakan proses yang dinamis, faktor-faktor yang mungkin
mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dalam tahap-tahap awal mungkin
akan mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya.
8. Masalah kapasitas
Kapasitas sebagai faktor yang berpengaruh bagi implementasi kebijakan.
Menurut van Meter dan Horn, implementasi yang berhasil juga merupakan
fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang
diharapkan untuk dikerjakan.
2.1.4.2 Model George C. Edwards
Menurut Edwards (Winarno,2012:177), studi implementasi kebijakan adalah
krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah
salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-
konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Edward memberikan
empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik, faktor
tersebut adalah sebagai berikut :
-
1. Komunikasi
Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi
kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Jika kebijakan-
kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-
petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk-
petunjuk tersebut harus dikomunikasikan secara jelas.
2. Sumber-sumber
Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan
konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang
diperluan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasipun
cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan
faktor yang penting dalam melasanakan kebijakan publik.
3. Kecenderungan-kecenderungan
Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang
mempunyai konsekuensi penting bagi implementasikebijakan yang efektif.
Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dna hal
ini berarti danya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan
kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan awal.
4. Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara
keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau
-
tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif,
dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.
2.1.4.3 Model Mazmanian dan Sabatier
Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian
dan Paul Sabatier dalam buku Leo Agustino (2012,144). Model yang ditawarkan
mereka disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis. Kedua ahli
ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah
kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercpainya
tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel
yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:
1. Mudah atau Tidaknya yang akan Digarap, meliputi:
1. Kesukaran-kesukaran Teknis
Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada
sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk
mengembangkan indikator-indikator pengukur prestaserai kerja yang tidak
terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal
yang mempengaruhi masalah. Disamping itu tingkat keberhasilan suatu
kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya
teknik-tekik tertentu.
-
2. Keberagaman Perilaku yang Diatur
Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam
pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat
peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar
kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat dan pelaksana
(administrator atau birokrat) di lapangan.
3. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran
Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan
diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang
untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan
dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.
4. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki
Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh
kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh
implementasi yang berhasil. Artinya, ada sejumlah masalah yang jauh
lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang
dikehendaki tidaklah terlalu besar.
2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Cepat
Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk
menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:
a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang
akan dicapai.
-
b. Keterkendalaan teori kausalitas yang diperlukan.
c. Ketetapan alokasi sumberdana.
d. Keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-
lembaga atau instansi-instansi pelaksana.
e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.
f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam
undang-undang.
g. Akses formal pihak-pihak luar.
3. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.
a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.
b. Dukungan publik.
c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.
d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.
2.1.4.4 Model Grindle
Model Grindle yang dikemukakan oleh Wibawa dalam Buku Riant Nugroho
(2012:690), model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks
implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan,
barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat
implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal
berikut :
-
1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan.
Sementara itu, konteks implementasinya adalah :
1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.
Namun demikian, jika kita yang menyangkut dengan implementator, penerima
implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor
implementasi, serta kondisi mencermati model Grindle, kita dapat memahami bahwa
keunikan model Grindle teletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks
kebijakan, khususnya -kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.
-
2.1.4.5 Model Hogwood dan Gunn
Model Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gunn (Riant Nugroho, 2009:630)
yang dalam pemetaan kita beri label MS yang terletak di kuadran puncak ke
bawah dan berada di mekanisme paksa dan mekanisme pasar. Menurut kedua
pakar tersebut untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat,
yaitu :
1. Syarat pertama adalah, jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh
lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
2. Syarat kedua adalah, apakah untuk melaksanakan tersedia sumber daya yang
memadai, termasuk sumber daya waktu.
3. Syarat ketiga adalah, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar
ada.
4. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari
hubungan kausal yang andal.
5. Syarat kelima adalah, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
6. Syarat keenam adalah, apakah hubungan saling kebergantungan kecil.
7. Syarat ketujuh adalah, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap
tujuan.
8. Syarat kedelapan adalah, bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan
dalam urutan yang benar.
-
2.1.4.6 Model Elmore, dkk.
(Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern & David Oportor)
Model yang disususn oleh Richard Elmore, Benny Hjern dan David OPorter
dalam Riant Nugroho (2002:635) model ini diberi lebel RE, dkk yang terletak di
kuadran bawah ke puncak dan berada di mekanisme pasar. Model ini dimulai
dari identifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan
kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka
miliki.model implementasi ini didasarkan pada jeniskebijakan publik yang
mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap
melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah.
2.1.5 Pengertian Pembangunan
Saul M. Katz (Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;34) mendefinisikan
pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat dan
bukan sekedar pada sektor ekonomi saja melainkan sektor lainnya seperti perubahan
pendapatan perkapita atau perubahan pada grafiktenaga kerja dan lainnya.
Menurut Sondang P.Siagian (Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;35),
mengemukakan arti pembangunan adalah :
-
a) Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata
kehidupan sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa
tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
b) Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana
yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah,
menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building).
Maka pembangunan adalah melakukan perubahan secara sadar kearah yang lebih
baik lagi dengan tujuan memperbaiki kondisi ataupun situasi yang ada sekarang
menjadi kesituasi yang lebih baik lagi yang lebih ideal dan berbasis kepada
kebutuhan atau kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan awal dari suatu
pembangunan tersebut.
2.1.5.1 Prinsip-prinsip Pembangunan
1. Prinsip Pembangunan
Beberapa prinsip dan proses pembangunan yang penting antara lain (Adam
Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;50):
a. kesemestaan.
b. Partisipasi masyarakat.
c. Keseimbangan.
d. Kesinambungan.
-
e. kekuatan sendiri.
f. Kesisteman.
g. Strategi jelas.
h. Skala prioritas.
i. Kelestarian ekologis.
j. Pemerataan dan pertumbuhan.
2. Proses Pembangunan
a. Konseptualisasi.
b. Motivasi (Felt needs).
c. Keputusan Politik.
d. Dasar hukum.
e. Rencana Pembangunan.
f. Programming.
g. Proyek.
h. Pelaksanaan.
i. Evaluasi dan monitoring.
j. Feed back.
k. Politik.
l. Sosial budaya.
m. Hankam.
n. Teknologi.
o. Agama
-
Pembangunan daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan
perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus,
berlandaskan kemampuan daerah dan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan
perkembangan keadaan daerah, nasional, dan global. Maka semua point atau prinsip-
prinsip pembangunan dan proses pembangunan adalah satu kesatuan yang saling
berhubungan dan berkesinambungan dalam melakukan suatu pembangunan wilayah.
2.1.6 Administrasi Pembangunan
Menurut Mustopadidjaya (dalam Afifuddin 2010:51) mengatakan administrasi
pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem
administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan
pembangunan secara efektif dan efisien.
Menurut Montgomery dan Esman (dalam Afifuddin (2010: 53) dalam
Development Administration In Malaysia mengemukakan Administrasi
pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pemerintaan (The
Development of Administration) dan juga berarti perbaikan dan pelaksanaan usaha
pembangunan (Administration of The Development).
Menurut Thompson (Afifuddin 2010:52) seperti dikutip Bintoro
Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Admiistrasi Pembangunan menyebutkan
-
bahwa Administrasi pembangunan melawati kemampuan organisasi untuk melakukan
pembaharuan.
Menurut Fred W. Riggs (Afifuddin 2010:52) Administrasi Pembangunan
menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-
program , atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan.
Menurut Sondang P.Siagan (Afifuddin 2010:52) Administrasi Pembangunan
adalah rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara
terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa atau negara untuk mencapai
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).
Administrasi pembangunan adalah administrasi negara dan publik yang
berperan sebagai agen perubahan dengan tujuan menyukseskan pembangunan dalam
berbagai aspeknya, melalui perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan, transfer
teknologi,transformasi sosial, pengembangan kapasitas, dan partisipasi masyarakat
serta pemerataan hasil pembangunan. (Weidner, Unites Nation, Gaiden, Naomi,
Wildawsky dan Aaron dalam buku Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;24)
Jadi administrasi pembangunan adalah suatu proses merubah bentuk kearah
yang lebih baik atau memperbaiki bentuk atau susunan yang lama menjadi susunan
yang baru sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi yang diperlukan secara efektif
dan efisien serta berdaya guna. Maka melakukan perubahan atas permintaan
-
masyarakat ataupun desakan lingkungan mengenai memenuhi kebutuhan yang
diinginkan dengan proses yang administratif.
2.1.7 Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan
Mengenai ruang lingkup Administrasi Pembangunan, Bintoro Tjokroamidjojo
(Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011;31) mengemukakan bahwa Administrasi
Pembangunan mempunyai tiga fungsi yaitu :
a) Penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan Administrasi Negara yang
meliputi upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang
diperlukan, kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana Administrasi lainnya.
Ini disebut the development of administration yang kemudian lebih dikenal
dengan istilah administrative reform.
b) Perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan di
berbagai serta, pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut the administration of
development.
Administrasi untuk pembangunan (the development of administration) dapat
dibagi dua, yaitu:
a) Perumusan kebijakan pembangunan, perumusan kebijakan-kebijakan
pemerintah/negara, sekarang masuk wilayah administrasi negara. Oleh karena
itu, mekanisme dan tata kerja dalam proses analisis perumusan dan
pengambilan keputusan mengenai kebijakan-kebijakan dan program-program
-
pembangunan harus disempurnakan. Hal-hal tersebut termasuk ke dalam
wilayah penyempurnaan administrasi yang diperlukan dalam proses
perumusan kebijakan.
b) Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif, untuk ini diperlukan
penyusunan instrument-instrumen yang baik, seperti kepemimpinan,
koordinasi, pengawasan, dn fungsi-fungsi administrasi yang lain sebagai
unsur pembaharuan, dan administrasi fungsional dalam arti sempit seperti:
kepegawaian, pembiayaan pembangunan dan lain-lain sebagai sarana
pencapaian tujuan kebijakan dan program-program pembangunan.
c) Pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil
kegiatan pemeritahan saja. Oleh karena itu, ada fungsi lain yang penting
dalam administrasi pembangunan yaitu membangun partisipasi masyarakat.
2.1.8 Pengertian Pembangunan Masyarakat
Menurut PBB, pembangunan masyarakat atau Pembangunan Komunitas
adalah suatu proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan
pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut
Sanders, Pembangunan Masyarkat dapat dipaang pada:
1. Proses
2. Program
3. Gerakan
-
4. Metode
Maka pembangunan masyarakat adalah berorientasi kepada perubahan aktivitas
manusia yang tidak baik menjadi aktivas yang lebih baik, seperti merubah kebiasaan
masyarakat yang tidak baik seperti membuang sampah sembarangan, Buang Air
Besar Sembarangan, dan hal-hal lainnya aktivitas ataupun kebiasaan masyarakat yang
buruk ataupun tidak baik diharapkan dapat berubah kearah yang lebih baik lagi.
2.2 Penelitian Terdahulu
Dari hasil penelitian terdahulu dengan judul Judul Implementasi Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa
Cileles Kecatamatan Jatinangor Sumedang oleh Vina Eka Yuliani dari Universitas
Padjajaran.
Penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di
Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Berdasarkan latar
belakang yang memuat beberapa permasalahan diantaranya kurang koordinasi antara
unit-unit terkait serta kurang optimalnya proses sosialisasi dan partisipasi dari
masyarakat, sehingga maksud dan tujuan dari program tersebut belum tersampaikan
secara merata keseluruh lapisan masyarakat.
-
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode
penelitian deduktif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi
kepustakan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Teknik penentu informan menggunakan purposive sampling dengan jumlah informan
sebanyak 10 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model
analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu data reduction, data display, dan
conclusion drawing/verification. Peneliti menggunakan teori implementasi dari
Charles O. Jones yang di dalamnya terdapat aspke-aspek kegiatan implementasi
program yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi, sebagai pedoman peneliti dalam
melakukan penelitian.
Maka dapat disimpulkan jika secara umum implementasi program Pamsimas
dapat dinilai belum cukup efektif mencapai tujuan formalnya. Beberapa hal yang
harus diperhatikan agar program ini dapat mencapai tujuannya dengan baik adalah
penetapan sasaran program yang tepat dan konsisten dilaksanakan sesuai ketentuan,
pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh pihak pelaksana di desa dan
pelaksanaan pengawasan yang tepat dan rutin untuk mencegah terjadinya
penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan program di lapangan.
Sedangkan penelitian terdahulu dari BarkahWelli Sanjaya dengan judul Evaluasi
Pelaksanaan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat) Tahun 2009-2010 Di Kabupaten Grobogan program Pamsimas
-
merupakan program pemerintah p