See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/303681488

ORGANISASI NAHDATUL ULAMA MEMERANGI RADIKALISME POLITIK ISLAM

DI INDONESIA

Thesis · January 2015

CITATIONS

0READS

8,110

1 author:

Hasbi Aswar

Universitas Islam Indonesia

5 PUBLICATIONS   2 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Hasbi Aswar on 31 May 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

i

HI UII

PROPOSAL PENELITIAN

Kode Nomor:

JUDUL PENELITIAN

ORGANISASI NAHDATUL ULAMA MEMERANGI RADIKALISME

POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Diusulkan Oleh:

Hasbi Aswar, S.IP, MA

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2015

iv

DAFTAR ISI

Halaman Depan......................................................................................................i

Halaman Pengesahan.............................................................................................ii

Daftar Isi................................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..................................................................................................1

1.2 Rumusan Masalah............................................................................................ 3

1.3 Tujuan Penelitian..............................................................................................3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Radikalisme Islam..............................................................................................4

2.2 Kontraradikalisme..............................................................................................7

2.3 Peran NGOs dalam Kontraradikalisme..............................................................9

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Qualitatif............................................................................................12

3.2 Prosedur penelitian..........................................................................................12

a. Pra-riset......................................................................................................12

b. Teknik Pengumpulan Data.........................................................................12

c. Teknik Analisis Data..................................................................................13

BAB IV NAHDLATUL ULAMA & FENOMENA RADIKALISME DI

INDONESIA..........................................................................................................14

4.1 Nadhlatul Ulama dalam Sejarah Politik Indonesia..........................................14

4.2 Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan NU........................................18

4.3 Radikalisme Politik Islam di Indonesia...........................................................24

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN........................................30

5.1 NU versus Dakwah Politik Islam Radikal.......................................................30

v

5.2 NU membendung Gerakan Politik Islam Radikal...........................................37

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI................................................42

6.1 Kesimpulan......................................................................................................42

6.2 Rekomendasi....................................................................................................43

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................v

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Radikalisme Islam saat ini telah menjadi salah satu bagian dari problem yang tidak

hanya dihadapi oleh negeri-negeri mayoritas muslim tapi menjadi bagian dari

persoalan global. Pemimpin-pemimpin dunia membicarakan solusi persoalan

radikalisme Islam di forum-forum dunia. Semuanya mengecam dan mencari solusi

bagaimana menyelesaikan persoalan radikalisme ini.

Untuk menangani persoalan terorisme dan radikalisme global, PBB telah

mengeluarkan strategi kontra terorisme global dan telah diadopsi oleh 192

anggotanya di majelis umum. PBB juga telah membentuk Pelaksana Tugas

Implementasi Kontraterorisme (CTITF) kemudian dibentuk lagi working grup untuk

khusus menangani radikalisasi dan ekstrimisme yang membawa kepada terorisme,

―working Group on “Addressing Radicalisation and Extremism that Lead to

Terrorism‖ (www.un.org).

Lembaga Think Thank Rand Corporation (2004) menjelaskan secara rinci dalam

laporan yang berjudul Muslim World after 9/11 mengenai ideologi radikalisme atau

fundamentalisme Islam. Laporan tersebut memberikan masukan-masukan kebijakan

(policy recommendation) kepada pemerintah Amerika Serikat mengenai strategi-

strategi yang seharusnya diterapkan untuk melawan atau menghadapi pemikiran dan

gerakan radikal di dunia Islam. Perang global melawan radikalisme Islam menurut

laporan tersebut tidak hanya melibatkan kekuatan militer tapi juga kekuatan ide dan

pemenang adu kekuatan tersebut hanya dianggap menang jika ideologi para radikal

ekstrimis sudah tidak menuai dukungan lagi. ―the United States is involved in a war

that is “both a battle of arms and a battle of ideas,” in which ultimate victory can

only be won when extremist ideologies are discredited in the eyes of their host

2

populations and tacit supporters‖. Dengan pertimbangan perang pemikiran, tahun

2007, Rand Corp mengeluarkan tulisan lagi khusus mengenai strategi membangun

jaringan masyarakat muslim yang moderat untuk melawan pemikiran-pemikiran

Radikal.

Bagi pemerintah Indonesia, radikalisme juga sama dianggap sebagai ancaman

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam banyak kesempatan di forum

nasional, regional ataupun global pemerintah Indonesai baik presiden Joko Widodo

maupun wakil presiden, Jusuf Kalla menyatakan sikap pemerintah mengenai

merebaknya paham radikal di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Pemerintah

Indonesia bahkan membentuk sebuah badan khusus untuk menangani masalah-

masalah terorisme dan ideologi radikalisme di Indonesia yaitu BNPT, Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme. Badan ini terbentuk sejak era Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono tahun 2010.

Secara umum strategi pemerintah Indonesia dalam melawan terorisme dan

radikalisme adalah dengan menggunakan pendekatan keras (hard) dan lunak (soft).

Pendekatan hard dengan melakukan tindakan keras terhadap para pelaku teror dengan

melibatkan militer dan intelijen. Sementara tindakan lunak yaitu dengan melibatkan

kerjasama dengan seluruh institusi terkait, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa

(bnpt.go.id).

Salah satu lembaga keagamaan yang ada di Indonesia yang memiliki posisi yang

tegas terhadap maraknya fenomena radikalisme adalah organisasi Nahdhatul Ulama

(NU). Organisasi ini sangat banyak mengutarakan kecaman terhadap radikalisme di

Indonesia. Secara individual, para ulama dan kiai NU diberbagai ceramah dan

wawancara menunjukkan permusuhannya terhadap pemikiran-pemikiran radikalisme

dan telah memperlihatkan upaya-upaya untuk ikut terlibat dalam memerangi

pemikiran tersebut.

3

NU memiliki posisi yang sangat penting dalam dinamika keberagamaan di Indonesia.

NU adalah salah satu organisasi tertua di Indonesia dan memiliki basis pendukung

sekitar 40 juta orang dari semua kalangan baik di desa maupun di kota. Serta

memiliki jaringan pesantren yang cukup besar di Indonesia (www.nu.or.id). Dengan

argumen inilah sehingga penting untuk melihat respon dan peran NU terhadap

berkembangnya pengaruh politik Islam radikal di Indonesia. Pentingnya posisi NU

sebagai organisasi Islam moderat terbesar di Indonesia bahkan di dunia menjadi

bahan kajian menarik bagaimana sikap dan aktifitas organisasi ini dalam melawan

radikalisme di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu bagian dari pemikiran radikalisme yang menjadi sorotan adalah ide

mengenai penyatuan agama dan politik. Gerakan-gerakan Islam yang muncul

belakangan ini di Indonesia yang disebut radikal selalu mengkampanyekan kepada

seluruh umat Islam untuk menegakkan negara Islam global dalam bentuk sistem

Khilafah. Penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana peran NU dalam

menangkal pengaruh radikalisme politik Islam di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan mendeskripsikan peran organisasi Nahdatul Ulama di Indonesia

dalam memerangi radikalisme politik Islam di Indonesia.

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Radikalisme Islam

Istilah radikalisme, fundamentalisme, islamisme, revivalisme Islam dan Islam Politik

merupakan istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk menyebutkan

sebuah fenomena gerakan Islam yang memiliki visi Islam tertentu. Menurut Esposito

(2002), terminologi Fundamentalisme ini diterapkan dalam spektrum yang luas

berkaitan dengan gerakan-gerakan atau aktor-aktor Islam yang memiliki visi untuk

mengembalikan visi Islam yang puritan seperti yang pernah terjadi di masa lalu

(romanticized past) atau gerakan yang memperjuangkan reformasi modern yang

berakar dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Angel Rabasa (2004)

mengggambarkan fundamentalisme Islam sebagai usaha sebagian kalangan muslim

untuk mengikuti keyakinan agamanya secara asasi atau fundamental dan

menginginkan untuk mengembalikan makna keberagamaan secara radikal.

Menurut Tibi (2012), hal yang paling esensial dari islamism adalah bahwa gerakan ini

bukanlah gerakan keagamaan dan memperjuangkan keimanan tapi Islamism adalah

gerakan politik yang dia istilahkan dengan (religionized politics). Religionized

politics bermakna sebagai sebuah proses untuk memperjuangkan sebuah tata

kehidupan politik (political order) yang diyakini bersumber atau terpancar dari

kehendak Allah dan bukan dari kedaulatan rakyat. Gerakan Islamis ini menurut Tibi

memiliki ideologi yang menjadikan agama (din) dan negara (dawlah) dalam tata

politik yang berlandaskan syariah dan memiliki lingkup global yaitu sebuah sistem

kekuasaan global. Tibi mengeritik penyebutan gerakan Islamis dengan menggunakan

istilah Islam Radikal, Islam Moderat, revivalisme Islam, jihadis & Islamis.

Pembagian tersebut menurutnya adalah hal yang menyesatkan karena esensinya

5

semua jenis gerakan tersebut memiliki visi dan agenda politik yang sama meskipun

caranya berlainan menggunakan kekerasan atau tidak.

Menurut Rabasa (2004) kelompok-kelompok Islam radikal-fundamentalis ini bisa

dipahami dari beberapa kriteria yaitu:

1. Memiliki agenda politik dengan memobilisasi Islam sebagai sarana untuk

menggapai cita-cita politiknya.

2. Memiliki ideologi yang berasaskan pada interpretasi literal dari sumber-sumber

ajaran Islam namun dengan beberapa pembaharuan-pembaharuan yang lebih

politis dan menekankan jihad sebagai sebuah kewajiban.

3. Memiliki karakter politik yang revolusioner, anti status quo, dan berusaha

untuk menegakkan negara Islam yang ketat (strict sharia-based state).

4. Menganggap demokrasi sebagai sebuah paham yang kafir (infidel religion).

Dengan memperjuangkan Pan-Islamic Caliphate.

5. Menolak konsep barat yang berkaitan dengan HAM dan kebebasan individu,

serta menolak hak-hak minoritas umat beragama lain atau hak muslim yang

berbeda pandangan.

6. Bersifat reaktif dan cenderung menggunakan kekerasan dan paksaan dalam

menerapkan pemahamannya baik dalam berpakaian atau berperilaku.

7. Kebanyakan kelompok teroris berasal dari kelompok radikal-fundamentalis ini.

Tidak jauh berbeda dengan tulisan Rabasa, Tibi (2012) mencatat beberapa karakter

yang khas yang dimiliki oleh kelompok fundamentalis atau islamis. Poin yang

terpenting menurut Tibi adalah an ambition for a remaking of the word. Visi tata

dunia baru yang dicita-cita oleh kelompok Islamis adalah tata dunia yang berdasarkan

atas hakimiyyat Allah (aturan Allah) sebagai ganti atas konsep kedaulatan rakyat.

Konsep ini menurut Tibi hanyalah buatan dari kelompok Islamis semata dan tidak ada

dalam ajaran Islam tradisional (salaf) dan bukan dari warisan ajaran Islam. Poin

kedua, pemahaman mengenai konflik global antara Islam dan Yahudi. Terdapat

pemahaman dikalangan Islamis bahwa tata dunia baru yang akan dibangun oleh Islam

akan mengancam atau terancam oleh kaum Yahudi yang sekarang menguasai tata

dunia (world jewry). Ketiga, pandangan terhadap demokrasi, meskipun para Islamis

berbeda dalam memandang demokrasi, namun pada dasarnya mereka memiliki visi

6

akhir yang sama yaitu negara Islam. Terakhir, memahami jihad sebagai sarana untuk

menciptakan tata dunia yang berasaskan Islam (Tibi, 2012).

Kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik seperti yang disebutkan diatas,

Rabasa menyebutkan, seperti: al-Jama’a al-Islamiyya (Mesir), Ansar al-Islam (Irak),

Hamas (Palestina), Kelompok Saudi Salafi-jihadist, gerakan Islam di Uzbekistan,

Hizb ut-Tahrir, DDII-Indonesia, MMI-Majlis Mujahidin Indonesia, KMM-Kumpulan

Militan Malaysia, Jamaah Islamiyah (Asia Tenggara), Gerakan Islam Nigeria,

Jama’at al Ulema & Jama’at-i-Islami di Pakistan.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari munculnya kelompok-kelompok atau

gerakan radikal dalam Islam seperti yang diungkapkan Rabasa, antara lain:

Kegagalan rezim di negara-negara muslim dalam membangun kesejahteraan

masyarakatnya serta kondisi politik yang korup dan represif hal ini menimbulkan

kekecewaan yang mendalam di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, kemarahan

terhadap kebijakan Amerika Serikat dan negara-negara barat di negara-negara muslim

seperti pada Isu Israel-Palestina, pendudukan Iraq & Afghanistan serta dukungan

barat terhadap pemerintah-pemerintah totaliter di dunia Islam. Penyebab yang lain

adalah desentralisasi otoritas keagamaan dalam Islam Mazhab Sunni. Dalam Sunni,

ulama memiliki otoritas yang otonom dari kekuasaan untuk memberikan fatwa-fatwa

keagamaan yang hal ini berpotensi disalahgunakan oleh segelintir orang yang

mengatasnamakan diri sebagai ulama untuk menciptakan fatwa-fatwa yang

menyesatkan atau ekstrim. Yang terakhir adalah diamnya kelompok-kelompok

muslim moderat dan ketidak mampuan mereka untuk berhadap-hadapan secara

terbuka dengan kalangan radikal (Rabasa,2004).

Sebab-sebab kemunculan radikalisme kurang lebih sama diungkapkan oleh Zuly

Qodir (2013) yang menuliskan terdapat 4 faktor penyebab radikalisme khususnya di

kalangan para pemuda. Pertama, Kesehatan mental (mental health) yang rentan akibat

persoalan yang terjadi dalam keluarga atau dalam kehidupan sehari-hari. Kedua,

7

faktor ketimpangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat yang berakibat

menciptakan kecemburuan sosial, ditambah lagi maraknya penyimpangan dalam

masyarakat. Ketiga, perubahan kondisi sosial politik yang berpengaruh terhadap

perilaku dan bentuk organisasi keagamaan. Perubahan sosial politik global dan

dampaknya bagi masyarakat ikut mempengaruhi karakteri keberagamaan seseorang

dan arah atau tujuan sebuah organisasi keagamaan. Keempat, religious commitment,

yaitu munculnya paham keagamaan yang ketat dalam memahami dimensi agamanya.

Seluruh dimensi keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang sakral termasuk

diantaranya penggunaan terminologi jihad.

Radikalisme Islam pada intinya adalah sebuah gerakan politik yang menjadikan Islam

sebagai sebuah ideologi untuk memperjuangkan cita-cita politiknya. Sebagian

kalangan lebih memilih untuk menggunakan gerakan tersebut sebagai gerakan politik

Islam karena mereka memiliki cita-cita untuk menegakkan kekuasaan politik Islam

yang melampau batas-batas negara bangsa yaitu negara Khilafah Islam global, Pan

Islamic Caliphate.

2.2 Kontraradikalisme

Kontraradikalisme dalam pengertian Counter-Terrorism Implementation Task Force

(CTITF), PBB merujuk kepada kebijakan-kebijakan dan program-program yang

bertujuan untuk menangani berbagai kondisi yang bisa mengarahkan individu-

individu menjadi teroris. Secara lebih luas, kontraradikalisme dipahami sebagai paket

kebijakan atau program baik sosial, politik, hukum, pendidikan, dan ekonomi yang

didesain khusus untuk mencegah setiap individu yang berpotensi menjadi radikal

untuk menjauh dari hal tersebut. Kontraradikalisme juga bisa dipahami sebagai

program untuk mengembalikan seorang individu yang telah menjadi radikal agar bisa

kembali terintegrasi lagi dalam masyarakat atau setidaknya mencegah dari tindakan

kekerasan (www.un.org)

8

Laporan CTITF juga menuliskan strategi-strategi yang seharusnya diambil dalam

melakukan kontraradikalisme: Seperti melibatkan kerjasama dengan masyarakat sipil,

program penahanan (prison programmes), pendidikan, dialog antar budaya dan

peradaban, menyelesaikan persoalan ekonomi dan kesenjangan sosial, program global

kontraradikalisme, internter, reformasi hukum, program rehabilitasi, pengembangan

dan penyebaran informasi dan pelatihan para agen yang terlibat dalam pelaksanaan

kontraradikalisme.

Untuk menangani persoalan radikalisme yang terjadi di negara-negara muslim,

beberapa kebijakan telah diambil oleh Pemerintah Amerika Serikat seperti yang

tertuang dalam ringkasan Riset US Foreign Policy after 9/11:

1. Mendukung pembentukan jaringan Islam moderat. Dukungan terhadap

kalangan moderat bertujuan untuk mencounter propaganda kelompok radikal.

Kelompok radikal dianggap memiliki jaringan yang kuat walaupun minoritas,

sebaliknya kelompok moderat memiliki jaringan yang lemah padahal

mayoritas diantara kaum muslim.

2. Mengganggu jaringan kelompok radikal dengan cara memahami karakter dari

jaringan mereka dan komunitas yang mendukung mereka kemudian

kelemahan mereka untuk menghancurkan jaringan mereka dan mensupport

kelompok moderat untuk memegang kendali.

3. Mendukung reformasi masjid dan madrasah dengan cara menjamin

tersedianya pendidikan modern serta membangun dan memperkuat dewan

akreditasi pendidikan untuk memonitor dan mereview kurikulum di sekolah-

sekolah swasta ataupun negeri. Dan mendukung pemerintah dan kelompok-

kelompok moderat untuk menjamin supaya masjid terjaga dari penguasaan

kelompok-kelompok radikal.

4. Memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Dengan dukungan

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan mengurangi para

ekstrimis untuk mengeksploitasi kemiskinan untuk visi politik mereka.

5. Mendukung gerakan-gerakan Civil Islam (moderat/liberal) untuk

mengembangkan pendidikan dan aktifitas-aktifitas kultural. (Rand, 2004)

Perang melawan radikalisme dipahami tidak semata melibatkan perang fisik ataupun

militer namun juga melibatkan perang pemikiran atau battle of ideas. Perang ini

meniscayakan kerjasama pemerintah dengan kelompok-kelompok sipil (civil society)

baik kelompok-kelompok komunitas, dan NGOs dalam masyarakat.

9

2.3 Peran NGOs dalam proyek Kontraradikalisme

Non-Governmental Organizations menurut pengertian PBB adalah sebuah kelompok

non-profit yang secara prinsip bukan bagian dari pemerintah yang beraktifitas di

level lokal, nasional atau internasional untuk mengatasi masalah dalam mendukung

kepentingan publik. a not-for-profit group, principally independent from government,

which is organized on a local, national or international level to address issues in

support of the public good. (study.com).

Dalam level Nasional ataupun global NGOs memiliki peran dalam berbagai isu dan

problem dalam masyarakat, seperti lingkungan, kemiskinan, protes terhadap

kebijakan negara, memperjuangkan nasib kemanusiaan, memobilisasi dukungan

publik, melakukan aktifitas melalui jalur hukum, analisis kebijakan, penyedia

layanan, pengawas kebijakan pemerintah, serta mengenforce komitmen negara baik

level nasional ataupun internasional. NGOs bahkan bisa mempengaruhi format

institusi politik nasional ataupun internasional dan menciptakan norma internasional

(Qian Ji Cheng, 2004).

Dalam hubungan internasional, NGOs telah memiliki posisi yang penting dalam

mempengarui proses-proses politik yang terjadi secara global. NGOs mampu

mempengaruhi bahkan mengubah proses pembuatan kebijakan dalam level

internasional seperti kesuksesan ―memaksa‖ negara-negara untuk menciptakan

regulasi lingkungan internasional seperti dalam kampanye global untuk melarang

ranjau darat menjadi peristiwa yang menjadi alasan di bentuknya Mide Ban Treaty

1997. NGOs bahkan telah dilibatkan dalam proses-proses yang terjadi di PBB,

seperti NGO working group on security council tahun 90a (Paul, 2000).

Dalam proyek kontraradikalisme, NGOs memiliki peran untuk terlibat langsung

dalam mencegah radikalisme melalui aktifitas membantu pemerintah dalam

mengatasi persoalan ekonomi, sosial dan politik yang bisa menjadi sumbu munculnya

radikalisme. NGOs juga memiliki peran sebagai penyebar pesan kepada masyarakat

10

untuk melawan ide-ide radikal dan ekstrimis. NGOs dianggap mampu berbaur dengan

masyarakat, memperkuat rasa solidaritas antar masyarakat kemudian mampu

membangun dialog dengan masyarakat untuk membahas isu-isu kontroversial

berkaitan dengan radikalisme. NGOs juga mampu untuk terlibat langsung dan bisa

mengetahui potensi-potensi munculnya radikalisme dalam masyarakat dan bisa

langsung mengambil tindakan pencegahan dengan melibatkan berbagai aktor dalam

masyarakat. Dalam proses deradikalisasi yang terjadi dalam sebuah keluarga

misalnya, NGOs bisa memberikan fasilitas kepada keluarga yang lain baik hal-hal

yang sifatnya praktis atau dukungan emosi (strategicdialogue.org)

Terkait peran NU sebagai salah satu NGOs di Indonesia, Selama ini belum ada kajian

yang spesifik mengenai keterlibatan organisasi Nahdhatul Ulama dalam merespon

berkembangnya pengaruh radikalisme politik Islam di Indonesia, Padahal NU

memiliki perhatian yang sangat besar terhadap berkembangnya paham tersebut. Salah

satu penelitian mengenai Isu dan radikalisme politik Islam adalah hasil penelitian

Miftahul Ilmi, 2008, Persepsi Ulama Nu Tentang Sistem Khilafah (Studi Kasus

Ulama NU Kota Semarang). Tulisan tersebut mengungkapkan respon NU Kota

Semarang dan Ulama NU se Kota Semarang terhadap isu Khilafah dan argumen NU

terhadap cita-cita Khilafah Islamiah yang sering dikampanyekan oleh Hizbut Tahrir

Indonesia. Dalam tulisan tersebut memperlihatkan secara tegas sikap terhadap NKRI

dan Pancasila sebagai konsep yang sudah final di Indonesia sehingga konsep-konsep

lain termasuk khilafah yang ditawarkan di Indonesia, pasti akan ditolak. Sikap

kebangsaan NU yang kokoh ini diyakini adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri.

Nilai kebngsaan yang dimaksud adalah nilai yang berdasarkan kepada nilai-nilai

keislaman, khususnya nilai ahlusunnah wal jamaah (ilmi, 2008).

Alasan Ulama Nu Semarang menolak Khilafah yang ditawarkan oleh HTI,

sebagaimana yang ditulis oleh Ilmi, bahwa Nabi tidak pernah memberikan contoh

model pemerintahan Islam yang baku, termasuk Khilafah. Sementara konsep khilafah

sendiri sudah tidak relevan dengan konteks kekinian dalam sistem negara nation-

11

state. Di tambah lagi, tidak ada satu dalilpun al-Quran maupun al-Hadits yang

mewajibkan tegaknya khilafah (ilmi, 2008). Namun, tulisan Ilmi hanya

mendeskripsikan respon NU terhadap ide khilafah dan tidak membahas mengenai

strategi NU dalam membendung ide tersebut.

Sebuah tulisan menarik ditulis oleh A. Rubaidi (2010) yang berjudul Radikalisme

Islam, Nahdhatul Ulama: Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia, buku

tersebut menuliskan banyak hal terkait radikalisme Islam mulai konsep, sejarah,

organisasi-organisasi Islam Radikal di Indonesia. Dibuku tersebut dituliskan juga

mengenai kebangkitan gerakan Islam (non-mainstream) atau radikalisme di Indonesia

dan kelemahan gerakan-gerakan moderat seperti NU dan Muhammadiah. Disebutkan

bahwa penyebab lebih dominannya aksi dan wacana gerakan Islam Radikal di

Indonesia adalah mereka memiliki manajemen organisasi yang sehat dan sistem

kaderisasi yang teratur dibanding dengan NU dan kelompok moderat lain di

Indonesia. Sayangnya buku kajian mengenai Nahdhatul Ulama vis a vis radikalisme

Islam sangat minim ditulis dalam buku ini, bahkan hanya ditulis di bagian pengantar

saja, sementara sebagian besar yang lain hanya membahas radikalisme secara umum.

Padahal dari judul bukunya, ada harapan penulis buku menjelaskan mengenai

polemik Radikalisme dan Moderatisme Islam di Indonesia yang diwakili oleh NU

melawan gerakan-gerakan dan paham radikal di Indonesia.

12

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Kualitatif

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan observasi

langsung terhadap objek-objek yang akan diteliti yaitu aktifitas NU dan tokoh-tokoh

ulamanya dalam melawan Radikalisme Politik Islam, kemudian mendokumentasikan

aktifitas-aktifitas tersebut, merekam setiap perkataan dan ucapan mereka, dan

mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan aktifitas kontra

radikalisme yang dilakukan oleh NU.

3.2 Prosedur Riset

a. Pra-Riset

Dalam tahap ini pra riset ini, berbagai aktifitas akan dilakukan untuk mempersiapkan

riset seperti, mempersiapkan surat untuk lembaga dan orang yang akan diwawancara,

mempersiapkan instrument-instrumen penelitian dan fiksasi jadwal penelitian.

b. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan teknik penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen

tertulis yang berkaitan dengan buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang mengenai

topik tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data

sekunder dan data primer. Data primer di dapat dari catatan-catatan resmi yang

dikeluarkan oleh Nahdhatul Ulama serta lembaga-lembaga terkait yang pernah

bekerjasama dengan lembaga ini. Sementara data sekunder didapat melalui tulisan-

tulisan, jurnal atau buku yang berkaitan dengan aktifitas NU baik institusional

maupun individual dalam merespon pengaruh radikalisme politik Islam di Indonesia.

13

c. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, data tersebut akan dianalisis melalui beberapa

tahap sebagaimana dalam buku Cresswell (2009) yaitu, Mengelola dan

mempersiapkan data untuk dianalisis termasuk data hasil wawancara dan

dokumentasi data-data yang lain. Langkah selanjutnya adalah, membaca seluruh data

untuk memahami sebuah ide umum yang tersirat dari semua data kemudian akan

dicatat atau direkam ide tersebut. Langkah ketiga, melakukan proses coding, yaitu

dengan melakukan kategorisasi terhadap data-data yang telah dikumpulkan kemudian

diberikan penamaan, seperti Politik Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama, Aktifitas

Nahdlatul Ulama melawan Radikalisme. Langkah keempat adalah mengembangkan

narasi atau deskripsi berdasarkan atas hasil coding tersebut. Dimungkinkan akan ada

penambahan sub-sub tema dan kategori berdasarkan atas masing-masing kategorisasi

diatas. Langkah kelima, menuliskan deskripsi terhadap temuan yang dihasilkan dari

penelitian. Dan langkah terakhir, melakukan interpretasi terhadap hasil temuan dari

penelitian tersebut.

14

BAB IV

NAHDLATUL ULAMA &

FENOMENA RADIKALISME DI INDONESIA

4.1 Nadhlatul Ulama dalam Sejarah Politik Indonesia

Nahdlatul Ulama atau disingkat NU telah memiliki peran yang sangat besar dalam

dinamika pergolakan pemikiran Islam dan politik di Indonesia. Kader-kader

organisasi ini tercatat dalam sejarah Indonesia memiliki posisi yang penting, diantara

mereka ada yang menjadi tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, menduduki jabatan

pemerintahan, majelis ulama Indonesia, dan jaringan pesantren di seluruh Indonesia.

Jumlah warga NU dan basis pendukungnya berjumlah sekitar 40 juta orang dari

berbagai kalangan dan profesi, dari berbagai wilayah kota maupun desa (nu.or.id).

NU di Indonesia diklasifikasikan sebagai organisasi tradisional, beberapa ciri yang

menjadi khas dari Islam tradisionalyaitu: pertama, terdapat pola hubungan yang kuat

antara kiai, santri dan masyarakat sebagai akibat dari hubungan mereka yang

sederhana dan menempatkan kiai atau ulama dalam posisi yang sangat tinggi atau

terhormat. Kedua, keterikatan mazhab ahl al-sunnah wa al-jama`ah menciptakan

ikatan emosional yang kuat bagi pengikutnya, bahkan sampai ke tahap fanatisme

buta. Ketiga, bersifat inklusif terhadap budaya tradisional dalam masyarakat dan

mengintegrasikannya menjadi tradisi Islam di tengah masyarakat seperti Tahlilan,

Barazanji, sedekahan dll. Keempat, Pesantren menjadi pusat kaderisasis untuk

melanjutkan tradisi pemikiran dari kelompok Islam tradisional. Kelima, Ulama

ditempatkan dalam posisi yang penting dalam masyarakat, primordialisme (Daman,

2001: 31-33).

Ahlu Sunnah Wal Jamaah (Aswaja) menjadi fondasi atau landasan pemikiran dan

organisasi ini. Menurut NU, merujuk kepada Aswaja sebagai aliran yang harus diikuti

berangkat dari hadits nabi yang mengabarkan bahwa umat Islam akan terbagi dalam

15

73 aliran dan semuanya masuk surga kecuali satu golongan yaitu ahlu sunnah wal

jamaah.

Faham Ahlu Sunnah yang dimaksud oleh NU adalah, faham yang dicetuskan oleh

Abul Hasan Al-Asyari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam aspek akidah, dan

mazhab empat (Hanafi, Hambali, Syafii, dan Maliki) dalam bidang fiqh dan Imam

Abu Qosim al Junaid dalam bidang Tasawwuf. Secara umum ciri khas dari teologi

aswaja adalah: mendahulukan dalil naqli (Al-Quran & Sunnah) daripada aqli,

menjadikan akal sebagai alat untuk membuktikan rasionalitas nash, dan tidak

gampang mengkafirkan atau memusyrikkan orang yang berbuat dosa (Daman, 2001:

64-65).

NU memang tidak mendeklarasikan diri sebagai organisasi politik dan

memperjuangkan kepentingan politik tertentu, namun NU tidak bisa dilepaskan

dalam dinamika politik di Indonesia, begitupun sebaliknya Indonesia tidak bisa lepas

dari peran politik NU. Peran politik NU sejak awal berdirinya sudah kelihatan

mencolok, bahkan berdirinya NU sebenarnya tidak lepas dari persoalan politik yang

terjadi di dunia Islam saat itu. Salah satu pemicu berdirinya NU adalah respon para

ulama pesantren terhadap kongres dunia Islam ke-4, Agustus 1925 di Makkah yang

salah satu hasilnya adalah larangan mengajarkan aliran aswaja di masjidil haram,

Makkah waktu itu telah menjadi bagian dari kekuasaan wahhabi yang

memperjuangkan purifikasi Islam dari tradisi-tradisi lokal masyarakat. Hasil kongres

tersebut membuat cemas para ulama pesantren di Indonesia, akhirnya ulama

pesantren mengirim delegasi untuk menghadap raja Saud dan meminta untuk tidak

melarang pengajaran berbagai mazhab, tradisional dan tarekat di Hijaz, komite ini

bernama komite Hijaz yang kemudian hari menjadi Nahdlatul Ulama (Karim,1995:

48-49).

Selain dari momentum kongres dunia Islam, NU juga dianggap sebagai pewaris dan

pelembagaan terhadap perjuangan ulama sejak ratusan tahun lalu di nusantara, seperti

16

perlawanan Dipanegoro (1825-1830) dan perlawanan rakyat Aceh (1872-1912).

Kemudian pada abad dua puluh, KH. Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul

Wathan sebagai wadah untuk menumbukan rasa perjuangan dan nasionalisme di

Indonesia serta untuk membentengi aswaja dari ancaman-ancaman pembaharuan kala

itu.

Perjalanan sejarah NU di Indonesia dibagi oleh Masyhur Amin dalam tiga periode

yaitu periode NU sebagai Jam`iyah Diniyah Mahdlah, organisasi keagamaan murni

(1926-1936), kedua, Keterlibatan NU dalam partai politik dan menjadi partai (1936-

1984), dan ketiga, NU kembali ke Khittah 1926 (1979-sekarang), (Amin, 1995: 61).

Pada periode sebagai keagamaaan murni, Amin menyebutkan, NU tidak melibatkan

diri dalam persoalan politik dan hanya disibukkan dalam aspek-aspek ritual

keagamaan semata seperti Isra Mi`raj, Nisfu Sya`ban, Maulid dsb. Melihat fakta-fakta

sikap NU dan perilaku NU dalam perpolitikan di Indonesia pada periode ini,

sebenarnya, pernyataan bahwa NU pernah berada di periode keagamaan murni masih

patut dipertanyakan. Sebab pada era ini malah NU memperlihatkan sikap politiknya

terhadap peristiwa yang terjadi baik nasional ataupun global, contohnya, kunjungan

KH. Wahab Hasbullah dan Ahmad Ghanaim, perwakilan NU, diterima oleh raja Ibnu

Saud untuk menyampaikan pesan-pesan dari para ulama tradisional di Indonesia salah

satunya, mengusulkaan bahwa semua hukum yang berlaku di Hijaz ditulis sebagai

undang-undang.

Dalam berbagai muktamar NU I tahun 1926, Muktamar II, 1927, memperlihatkan

sikap politik NU terhadap situasi dan suasana keberislaman di Indonesia. Dalam

Muktamar I, 1926 di Surabaya, NU mempertegas dan mengharuskan umat Islam di

Indonesia untuk mengikuti salah satu dari mazhab 4 (Hanafi, Syafii, Hambali, Maliki)

kemudian dalam muktamar II, 1927 di Surabaya, NU menuntut agar pemerintah

melakukan pengawasan terhadap anak yang menikah di bawah umur, dan penghulu

nikah haruslah bermazhab ahlu sunnah dan telah disetujui oleh ulama setempat.

17

Keputusan yang lain, pakaian ala barat diperbolehkan kalau hanya mengikuti trend

saja (Amin, 1995: 61-63).

Untuk mempertegas sikap politik NU di masa itu Gaffar Karim menuliskan bahwa:

―betapapun NU terutama sekali lahir dan berdiri sebagai organisasi sosial keagamaan

(Jam`iyah Diniyah Mahdlah), namun kibaran panji-panji keagamaan yang ada telah

dipikul dengan semangat politis yang cukup jelas pula. Visi politik jamaah yang

terwadahi dalam NU, dengan sub-sub wadah berupa pesantren-pesantren, tercermin

misalnya dalam sikap eskapisme mereka berhadapan dengan kolonialisme. Baik

secara fisik dengan mengundurkan diri dari daerah urban ke daerah pedesaan yang

relatif jauh dari jangkauan belanda, maupun secara psikologis dengan menjauhi segala

hal yang dianggap berbau Belanda, seperti pemakaian dasi, bahkan celana panjang‖

(Karim, 1995: 50).

Periode selanjutnya, adalah periode keterlibatan NU dalam politik atau periode

perjuangan politik (1936-1952). Periode ini diawali oleh hasil keputusan Muktamar

XI tahun 1936 di Banjarmasin yang menyatakan bahwa, negara dan tanah air

Indonesia wajib dilestarikan secara hukum fiqh, dalam muktamar ini juga diserukan

persatuan umat Islam dan menjauhkan diri dari persoalan-persoala khilafiyyah atau

furuiyyah yang bisa memicu perselisihan atau pertengkaran (Amin, 1995: 67-68).

Langkah konkrit dari keterlibatan Nu dalam politik di Indonesia bisa dilihat di saat

bergabungnya NU ke dalam MIAI (Majelis Islam A`la Indonesia) tahun 1939. MIAI

berpengaruh terhadap pandangan-pandangan politik NU seperti pada kongres-kongres

yang diadakan pada tahun 1938, 1939, 1940, perbincangan-perbincangan pokoknya

banyak menyinggung persoalan-persoalan kenegaraan, bahkan isu Palestina juga

menjadi bagian dari pembahasan kongres tersebut.

Pada tahun 1938, dalam muktamar XII di Banten telah muncul sebuah isu bahwa NU

harus berusaha mendudukkan wakilanya di dewan rakyat. Muktamar XV di

Surabaya, tahun 1940 dibahas mengenai tuntutan Indonesia berparlemen, pemerintah

memberikan pertolongan terhadap jemaah haji Indonesia yang tertahan di Makkah

akibat perang Belanda Jerman, mencabut ordonansi guru 1925, dan pembicaraan

terkait pemimpin masa depan di Indonesia (Karim, 1995: 53). Di era kekuasaan

18

Jepang, hubungan NU dan penguasa Jepang terjaga dengan baik, K.H Hasyim Asyari

diangkat menjadi KUA (Shumubu) saat itu. MIAI membubarkan diri tahun 1943

karena hubungan yang tidak baik dengan Jepang kemudian membentuk Masyumi.

Tahun 1946 NU masuk ke Masyumi, namun keluar lagi karena kecewa terhadap

kepemimpinan Masyurmi dan akhirnya menjadi partai politik sendiri. Perwakilan

NU, KH. Wachid Hasyim dan Kiai Masykur, terlibat dalam panitia persiapan

kemerdekaan Indonesa tahun 1945 serta terlibat dalam perumusan Piagam Jakarta.

Dalam pemilu tahun 1955, NU berhasil menempatkan 45 kadernya di parlemen, serta

ikut terlibat dalam pemberantasan PKI tahun 1965. Pada tahun 1979 dalam Muktamar

di Semarang ke 26 diputuskan bahwa NU kembali sebagai jamiyyah seperti tahun

1926. Aspirasi politik NU disalurkan melalui partai persatuan pembangunan (PPP).

Hingga saat ini keterlibatan politik NU bersifat menyebar baik di partai Islam

maupun partai-partai Sekuler dan tetap menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan

yang bercorak Islam dan tetap bertahan sebagai benteng aswaja di Indonesia.

4.2 Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan NU

Dalam konsep Islam, negara merupakan bagian yang sangat penting, seluruh umat

Islam sepakat bahwa Islam dan negara tidak bisa dipisahkan. Islam yang menjadi

pembimbing negara dan negara sebagai penopang dan pelaksana ajaran-ajaran Islam.

Masalah yang muncul dan tidak pernah habis diperdebatkan adalah, bagaimana

hubungan antara Islam dan negara secara ideal. Munawwir Sjadzali (Nashir, 2013:

140-141) mengungkapkan perbedaan pandangan antar umat Islam mengenai Islam

dan negara.

Aliran pertama, bahwa praktek kenegaraan dan sistem politik sebuah negara adalah

bagian dari hukum Islam yang sudah jelas ketetapannya di dalam aturan Islam. Islam

merupakan agama yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi ada pengadopsian dari

sistem politik yang lain. Umat Islam hanya harus menjalankan yang nabi Muhammad

19

dan Khulafaur Rasyidin jalankan. Para pemikirnya seperti, Hasan Al-Banna, Sayyid

Quthb, Muhammad Rasyid Ridha, Maulana Maududi, dan Taqiuddin an-Nabhani.

Aliran kedua, bahwa Islam dan negara tidak memiliki hubungan sama sekali. Nabi

Muhammad diutus hanya sebagai pembawa risalah moral keagamaan semata dan

bukan politik. Para pendukung gagasan ini adalah Thaha Husain dan Ali Abdul

Raziq. Aliran ketiga, Islam tidak mewariskan bentuk negara tertentu namun, Islam

mengajarkan berbagai etika dalam bernegara. Pendukungnya, Muhammad Husein

Haikal

Aliran pertama yang mengintegrasikan Islam dan politik dikenal dengan aliran

tradisional atau integralistik, aliran kedua di kenal dengan aliran modernis-sekuler

dan aliran ketiga dikenal sebagai aliran modernis-reformis.

Berbeda dengan Sjadzali, Bahtiar Effendi, tidak memasukkan kelompok modernis

sekuler dalam pengklasifikasiannya, Effendi menuliskan hanya dua cara pandang

mengenai hubungan Islam dan Politik di Indonesia, yaitu yang pro terhadap negara

Islam serta anti demokrasi, dan kelompok lain yang sama dengan kelompok

modernis-moderat, Islam tidak mewarisi negara namun, memiliki panduan-panduan

moral dan nilai dalam bernegara (Effendi, 2011: 14-15).

Klasifikasi aliran pemikiran Munawwir Sjadzali dan Bahtiar Effendi ini bisa menjadi

cara pandang dalam mengamati keragaman pemikiran Politik Islam di Indonesia

termasuk pemikiran politik Nahdlatul Ulama.

Dilihat dari sejarah politik Nahdlatul Ulama dan NKRI, NU tidak ada masalah

dengan NKRI dan sistem negara beserta paham kebangsaan yang ada di Indonesia.

Bahkan NU pernah ikut terlibat dalam proses-proses politik walaupun akhirnya

kembali menjadi ormas biasa, jam`iyyah. Hingga saat ini, kader-kader NU menyebar

di partai-partai politik yang ada di Indonesia dan menduduki jabatan-jabatan penting

di Pemerintahan seperti menteri agama, dan menjadi pengurus Majelis Ulama

Indonesia.

20

Di saat masa penjajahan Belanda, hubungan NU dan Belanda bersifat kooperatif

kecuali jika terdapat kebijakan pemerintah kolonial yang merugikan umat Islam di

Indonesia, NU akan protes. Sikap kooperatif NU ini bisa dipahami karena NU

memandang Belanda adalah pemerintahan yang sah di Hindia Belanda serta, Nu

memahami bahwa Indonesia adalah sebuah negara Islam, darul Islam. Sikap NU ini

ditunjukkan saat muncul sebuah pertanyaan dalam Muktamar di Banjarmasin, tahun

1935 bahwa, wajibkah bagi kaum muslimin mempertahankan kawasan Hindia

Belanda yang diperintah oleh orangorang non-muslim? Muktamar menjawab, wajib.

Dengan alasan di wilayah Hindia Belanda Islam dipraktekkan secara bebas oleh

pemeluknya serta, kerajaan-kerajaan Islam sudah pernah ada di wilayah tersebut

(Wahid, 2011: 5).

Pemahaman ini membawa NU mengakui keabsahan pemerintahan kolonial belanda,

dan secara otomatis mengharamkan pemberontakan atau penggulingan terhadap

pemerintahan kolonial belanda. Keyakinan ini juga nampaknya menjadi alasan NU

untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah Jepang. Di era pembentukan

konstitusi negara Indonesia, NU bersama tokoh-tokoh muslim yang berada dalam

front pro Islam sebagai dasar negara Indonesia berseberangan dengan kelompok-

kelompok nasionalis, dan kristen. Dalam berbagai sidang, akhirnya NU dan tokoh-

tokoh pro Islam bersepakat untuk menerima Pancasila.

Di era Soekarno, NU menunjukkan kembali sikapnya yang pro terhadap negara yang

baru lahir, Indonesia. Soekarno dalam pandangan NU adalah sah sebagai seorang ulil

amri yang diakui umat Islam indonesia dengan istilah, ulil-amri dharuri bis saukah.

Sementara NKRI sendiri menurut NU sah secara fiqih. Pandangan ini menjadi

landasan, Kyai Hasyim Asyari mengeluarkan resolusi jihad bersama para ulalam pada

22 Oktober 1945 saat kembalinya tentara Sekutu dan Belanda yang ingin menjajah

Indonesia (Margono, 2011: 342).

Di era Soeharto, hubungan Nu dan pemerintah bermasalah. NU dimarjinalkan dan

tidak mendapatkan tempat dalam pemerintahan Soeharto sejak bertahta tahun 1967

21

termasuk departemen agama yang awalnya didominasi NU kemudian bergeser

kepada kelompok-kelompok modernis yang tidak punya afiliasi dengan NU.

Kebijakan ini diambil Soeharto dalam rangka menetralisir pengaruh NU dalam tubuh

pemerintahan. Berbeda di masa Soekarno, NU menikmati hak istimewa dalam

politik.

Yang mengherankan, disaat hubungan NU dan pemerintah tidak harmonis, NU

mendeklarasikan menerima asas tunggal Pancasila yang diproklamirkan oleh

Soeharto padahal banyak kalangan mengeritik dan menolak kebijakan Soeharto

tersebut. Seperti dikalangan kelompok modernis Muhammadiah. Malik Ahmad,

Wakil Ketua Muhammadiah, mengatakan lebih memilih Muhammadiyah bubar

daripada menerima Pancasila. Tokoh-tokoh Muhammadiyah bolak-balik melakukan

negosiasi dengan presiden dan berbagai menteri agar Muhammadiyah dikecualikan

dalam menerima asas tunggal, tetapi semuanya tetap mewajibkan untuk ikut asas

tunggal. Akhirnya Muhammadiyah menerima Pancasila dan tidak mempertanyakan

kembali sejak keputusan dalam kongres 41 di Surakarta pada tahun 1985

(Assyaukani, 2011: 137).

Tokoh yang paling penting dalam kebijakan NU menerima asas tunggal adalah

Abdurrahman Wahid dan Achmad Siddiq. Keduanya berhasil menyakinkan anggota

NU bahwa Islam dan Pancasila sejalan dan tidak bertentangan.

Siddiq, menyatakan Islam dan Pancasila tidak bertentangan dengan beberapa alasan.

Pertama, Islam mengajarkan sikap tawassut (jalan moderat), penerimaan pancasila

merupakan bagian dari sikap moderat tersebut dan penolakan terhadap Pancasila

merupakan sikap ekstrem yang bertentangan dengan Islam. Kedua, berdasarkan atas

dalil al-Quran, Surah Ali Imran, 64 yang menyuruh untuk bersatu dalam kalimatun

Sawa`, maka hal itu sama dengan poin yang telah dicantumkan dalam Pancasila.

Ketiga, penggunaan Qiyas. Menurut Siddiq, Pancasila telah dipakai di Indonesia

sudah berpuluh-puluh tahun (40 tahun), ibaratnya makanan yang telah dimakan sejak

sekian lama, maka tidak relevan lagi untuk mempertanyakan halal

22

haramnya(Assyaukani, 2011:134-135). Dalam satu kutipannya dalam meyakinkan

anggota NU untuk menerima pancasila, Siddiq menyatakan:

Pancasila dan Islam bisa berjalan beriring dan saling melengkapi. Keduanya tidak

bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Tidak perlu memilih salah satu dan

membuang yang lain…. Islam adalah agama wahyu sementara Pancasila adalah hasil

pemikiran manusia…. NU menerima Pancasila bukan karena pertimbangan politik

tapi lebih karena pertimbangan hukum Islam. (Assyaukanie, 2011: 136).

K.H. Abdurrahman Wahid, merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh

dalam NU dan menjadi salah satu rujukan terkait isu-isu kenegaraan dalam perspektif

NU. Abdurrahman Wahid yang sering dikenal dengan Gusdur di kalangan NU cukup

terkenal karena juga dia merupakan cucu dari pendiri NU, KH. Hasyim Asy`ari dan

anak dari KH. Wahid Hasyim seorang tokoh penting di NU.

Dalam bukunya Islamku, Islam Anda, Islam Kita (2011), Abdurrahman Wahid

menuangkan berbagai pemikirannya diantaranya pandangan mengenai hubungan

Islam dan negara. Dalam buku tersebut Wahid menegaskan, Islam tidak pernah

mengajarkan untuk mendirikan negara tertentu, atau sistem negara Islam. Pendirian

negara Islam menurutnya hanya akan akan menjadikan warga non-muslim sebagai

warga kelas dua yang akan tersingkirkan. Serta akan berdampak pada warga muslim

yang abangan/nominal yang jelas berbeda derajat keislamannya dengan kaum santri.

Yang dibutuhkan oleh umat Islam yaitu menjadikan Islam menjadi bagian dari

pengamalan kehidupan sehari-hari seperti tauhid, pengamalan rukun islam,

menolong sesama manusia, profesional dalam pekerjaan termasuk bersabar dalam

setiap musibah dan cobaan yang terjadi. Jika semua nilai diatas sudah terlaksana,

menurut Wahid, sistem Islam tidak dibutuhkan lagi, bahkan ketaatan seorang

muslim tidak diukur dari perwujudan sistem atau negara Islam (Wahid, 2011: 4-5).

Lagipula, dalam pandangan Wahid, dalam sejarah Islam tidak ada sistem tunggal

yang sifatnya tetap tunggal seperti, teknis pengangkatan pemimpin yang tidak tetap

dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab, ke Utsman bin Affan dan ke Ali bin Abi

Thalib kemudian penguasa-penguasa setelahnya. Begitu juga, ukuran masyarakat

23

Islam sifatnya yang beragam. Di era Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar,

masyarakat Islam berwujud sebagai sebuah komunitas, kemudian berubah menjadi

imperium di era Umar, menjadi negara bangsa di era kolonialisme hingga kini dst.

Keragaman tersebut, menurut wahid, menjadikan konsep negara Islam tidak dapat

dibangun (Wahid, 2011: 15).

Wahid mempertegas sikapnya terhadap hubungan Islam dan negara dengan

mengungkapkan:

―Karena itu penulis berpendapat, dalam pandangan Islam tidak diwajibkan adanya

sebuah sistem Islami, ini berarti tidak ada keharusan untuk mendirikan sebuah

negara Islam. Ini penting untuk diingat, karena sampai sekarang pun masih ada

pihakpihak yang ingin memasukkan Piagam Jakarta ke dalam UUD (Undang-

Undang Dasar) kita. Dengan klaim mendirikan negara untuk kepentingan Islam

jelas bertentangan dengan demokrasi. Karena paham itu berintikan kedaulatan

hukum di satu pihak dan perlakuan sama pada semua warga negara di hadapan

Undang-Undang (UU) di pihak lain‖ (Wahid, 2011: 6)

Gaya berfikir Wahid yang anti formalistik dikelompokkan oleh Syafii Anwar sebagai

tipologi pemikiran substantif-inklusif. Pemikiran model ini memiliki beberapa

karakteristik yaitu, pertama, Islam tidak memiliki konsep negara tertentu dan al-

Quran hanya mengajarkan etika dan pedoman moral kehidupan manusia dan tidak

mendetailkan setiap persoalan dalam kehidupan termasuk bernegara. Kedua, Nabi

Muhammad diutus bukanlah untuk menjadi seorang pemimpin negara tapi hanya

sebagai pendakwah yang menyebarkan nilai Islam dan kebajikan. Ketiga, Syariat

tidak ada hubungannya dan tidak terikat dengan persoalan negara serta tidak boleh

diletakkan dalam lingkup negara. Keempat, menjadikan Islam sebagai sebuah acuan

nilai dalam berpolitik dan serta dalam membangun format pemikiran dan lembaga

politik (Wahid, 2011: xix-xxi) .

Pemikiran Abdurrahman Wahid ini diikuti atau sama dengan pemikiran-pemikiran

tokoh NU yang lain di PBNU termasuk, Hasyim Muzadi, Masdar Farid Masudi dan

Said Agil Siradj dan Ulil Abshar Abdallah. Dalam sebuah pidatonya pada hari

peringatan hari Pancasila 1 Juni di gedung DPR/MPR RI, Said Aqil Siradj ketum

24

PBNU (2010-Sekarang) menegaskan bahwa bagi NU, Pancasila merupakan hasil

final perjuangan umat Islam dan hasil kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syariah dan

akhlak Islam Ahlusunnah wal Jamaah, sehingga mengamalkan Pancasila adalah

sama dengan mengamalkan syariat Islam aswaja itu sendiri. Sikap politik ini,

menurut Siradj, berimplikasi pada tidak perlu lagi ada aspirasi dan seruan untuk

menegakkan syariat Islam karena toh telah dijewantahkan dalam Pancasila (Siradj,

2012).

3.3. Radikalisme Politik Islam di Indonesia

Gerakan dan visi politik Islam telah ada di bumi Indonesia bahkan sebelum

Indonesia merdeka. Kemunculannya dipengaruhi oleh konteks bertumbuhnya

sentimen kebangsaan dan sentimen anti penjajah di era kekuasaan Hindia Belanda.

Salah satu ikon perjuangan politik Islam saat itu adalah Sarikat Islam di tahun-tahun

awal abad 20 yang muncul untuk melawan kebijakan diskriminatif penjajah Belanda

baik di bidang ekonomi maupun sosial (Hadiz, 2010:13).

Visi politik Islam juga telah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Islam yang ikut

memperjuangkan dan merumuskan konsep-konsep dasar Negara Republik Indonesia.

Kalangan yang pro terhadap negara Islam ini (Islamis) berkeinginan untuk

menjadikan Islam sebagai landasan dan konstitusi negara namun berseberangan

dengan kelompok nasionalis yang menginginkan Indonesia berdasarkan atas

nasionalisme saja dengan menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya.

Salah satu peristiwa penting gerakan politik Islam di Indonesia adalah

pemberontakan gerakan Darul Islam yang mencita-citakan pendirian Negara Islam

Indonesia yang berlangsung cukup lama antara tahun 1948-1962. Pemberontakan

gerakan ini menyebar di Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Di era tahun 1945-1957, ikon perjuangan politik Islam saat itu adalah Masyumi,

Majelis Syura Muslim Indonesia, tempat berkumpulnya ormas-ormas Islam yang ada

di Indonesia baik dari kalangan tradisionalis dan modernis. Masyumi memiliki cita-

25

cita untuk menjadikan Indonesia berlandaskan hukum Islam. Organisasi ini pernah

menduduki posisi yang penting dalam pemerintahan Indonesia. Pernah menjadi salah

satu partai terbesar di Indonesia, dan beberapa kali memimpin kabinet di era

Soekarno. Peran Masyumi menjadi berkurang saat Soekarno semakin dekat dengan

Partai Komunis Indonesia. Tahun 1960, Soekarno membubarkan Masyumi.

Kondisi politik Islam juga dimarjinalkan di era Soeharto, orde bare dengan alasan

kecurigaan terhadap politik Islam yang bisa berpotensi menjadi ancaman terhadap

Pancasila. Sikap ini membawa Soeharto membuat kebijakan yang ketat terhadap

politik Islam termasuk mengakui hanya satu partai yang membawa aspirasi umat

Islam yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) termasuk kebijakan asas tunggal

yang memaksa semua kelompok dan partai mengakui dan memperjuangkan

Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan melarang selainnya (Lee, 2004: 93-94).

Pasca reformasi, suara-suara yang meneriakkan penegakan syariat Islam dan

pengembalian piagam jakarta, kelompok-kelompok yang diera Soeharto tidak

memiliki panggung untuk menyuarakan aspirasinya, setelah reformasi, menjadi

terbuka lebar. Muncullah nama-nama kelompok Islam seperti, Dewan Dakwah

Islam, DDII Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Laskar Jihad, Forum

Komunikasi Ahlusunnah Wa al Jamaah, (FKAWJ), Front Pembela Islam, Jamaah

Ikhwan al-Muslimin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (Azra, 2005:15).

Kelompok-kelompok ini dikenal sangat tegas terhadap perjuangan penerapan syariat

Islam di Indonesia, anti terhadap berbagai produk-produk pemikiran dari barat

termasuk demokrasi, dan HAM, termasuk sangat kritis terhadap kebijakan Amerika

Serikat di Timur Tengah dan negara-negara muslim lainnya.

Salah satu kelompok Islam yang paling nyaring suaranya dalam meneriakkan

penegakan syariat Islam dalam bentuk negara Khilafah adalah Hizbut Tahrir (HT).

Negara yang diperjuangkan pun sifatnya melampau negara bangsa karena yang

dicita-citakan oleh Hizbut Tahrir adalah negara Islam internasional atau pan-khilafah

state.

26

Dalam perspektif Hizbut Tahrir, Khilafah wajib diterapkan oleh seluruh kaum

muslimin karena merupakan bagian dari kewajiban agama. Terdapat tiga alasan

fundamental HT mewajibkan khilafah yakni, dalil al-Quran, as-Sunnah dan Ijma`

Sahabat. Dalam al-Quran, menurut HT, disebutkan dalam banyak surat yang

mewajibkan seluruh umat Islam untuk terikat oleh hukum Islam dan menjalankan

kehidupan bernegaranya sesuai dengan aturan dari Allah SWT. Salah satu ayat

dikutip adalah surah al Maaidah: 48 ayat yang mewajibkan untuk berhukum kepada

hukum Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu. Dari sisi Hadits Rasul, banyak hadits

yang ditunjukkan memiliki makna bahwa umat Islam harus mengangkat seorang

khalifah, seperti hadits riwayat imam ahmad dan thabrani, di situ nabi bersabda

bahwa orang yang mati dan tidak membaiat seorang khalifah maka matinya seperti

mati jahiliyah. Untuk ijma` shahabat, HT berargumen, bahwa pengangkatan Abu

Bakar sebagai khalifah pertama setelah wafatnya nabi Muhammad SAW sebelum

nabi dikebumikan bermakna bahwa mengangkat khalifah adalah sebuah hal yang

paling utama daripada yang lain (an-Nabhani, 2002: 274-275).

Selain alasan normatif, HT memperjuangkan khilafah dengan alasan kegagalan

sistem saat ini yang dibangun dengan landasan sekulerisme. Sekulerisme

meniadakan peran agama dalam kehidupan dalam sehingga yang menjadi sumber

hukum adalah manusia, manusialah yang menjadi legislator terhadap kehidupan

mereka sendiri. Poin ini bertentangan dengan aqidah Islam yang memerintahkan

untuk hanya berhukum pada hukum Allah SWT dalam semua aspek kehidupan.

Sehingga demokrasi dan kapitalisme yang menjadi bagian dari sekulerisme juga

haram dan merupakan sistem kufur yang tidak boleh diadopsi oleh umat Islam

(Hizbut Tahrir, 2009: 75).

Ketiadaan khilafah, menurut HT, merupakan sumber dari semua persoalan umat

Islam saat ini. Tidak adanya khilafah berakibat pada terpecah belahnya umat Islam

dalam negara-negara bangsa yang mayoritas dibawah kekuasaan negara-negara kafir,

serta munculnya penguasa-penguasa antek kafir penjajah yang menindas rakyatnya.

27

Absennya khilafah menjadikan hukum yang diterapkan di dunia Islam adalah

hukum-hukum kufur miliki orang kafir, termasuk kafir mendidik generasi muda

Islam dengan kurikulum pendidikan barat yang akhirnya tercekoki pandangan barat

dan memusuhi Islam khususnya khilafah. Ketiadaan khilafah berakibat pada

dirampasnya kekayaan alam miliki kaum muslim sementara para pejuang khilafah

distigma sebagai pelaku kriminal dan teroris yang harus diburu dan diberikan

sanksi(al-Jawi, 2004: 6-7). Berbagai alasan inilah yang menjadi bahan pemikiran

bagi HT hingga akhirnya berkesimpulan bahwa Khilafah menjadi bagian kewajiban

umat Islam yang terpenting pada saat ini.

Dalam manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, HT memberikan jaminan terhadap

semua masalah yang terjadi di Indonesia dan dunia, bahwa dengan penegakan hukum

Islam maka semua persoalan umat manusia akan terselesaikan, berikut beberapa poin

kebijakan Khilafah yang tertuang dalam manifesto:

1. Khalifah yang dipilih oleh umat, memerintah hanya dengan syariah Islam saja,

bukan dengan hukum sekuler, baik yang bercorak kapitalistik maupun sosialistik.

2. Anggota Majelis Umat, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai mazhab, ras,

dan bahasa serta agama, yang dipilih oleh rakyat dan bertugas untuk mengoreksi

kebijakan Khalifah menurut sudut pandang Islam.

3. Mahkamah Madzalim yang akan mengadili para penguasa, termasuk Khalifah, atas

berbagai pelanggaran yang mereka lakukan. Khalifah tidak berhak mengganti qadhi

Mahkamah Madzalim yang sedang menangani sebuah perkara terkait dengan

kebijakan Khalifah.

4. Sebuah masyarakat yang bisa menghimpun seluruh warganegara, tanpa melihat

perbedaan agama, mazhab, jenis kelamin, bahasa maupun ras.

5. Proses penyatuan kembali seluruh Dunia Islam menjadi sebuah negara yang paling

kuat di dunia, yang dilakukan melalui sebuah kebijakan yang progresif serta usaha

pembebasan negeri-negeri Muslim yang terjajah.

6. Sistem ekonomi yang memberikan jaminan kepada seluruh warga negara untuk

mendapatkan kebutuhan primer dan akses untuk terpenuhinya kebutuhan sekunder,

serta jaminan ketersediaan kebutuhan pokok (primer) bagi kalangan yang kurang

mampu.

7. Industri berat, termasuk industri penghasil mesin, motor, dan elektronik. Sebuah

kebijakan industri yang menjamin upaya pengembangan teknologi mutakhir,

28

termasuk teknologi energi nuklir, pengembangan energi alternatif, elektronik

nirkabel, nanoteknologi, dan perjalanan luar angkasa.

8. Pembebasan dari segala bentuk penjajahan baik politik maupun ekonomi, termasuk

penjajahan melalui pinjaman luar negeri yang disertai bunga maupun penguasaan

sumber-sumber kekayaan alam oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

9. Pendidikan dengan standar internasional bebas bea bagi seluruh warganegara, tanpa

memandang agama, mazhab, kekayaan maupun pengaruh.

10. Sebuah negara yang akan memimpin dunia dan menyebarkan Islam ke seluruh

penjuru bumi. Sebuah negara yang akan menyuarakan harapan seluruh umat

manusia, termasuk bangsa-bangsa di kawasan Afrika dan Asia serta Amerika Latin

yang saat ini ditindas oleh negara-negara penjajah (Hizbut Tahrir Indonesia, 2009:

12-13).

Meskipun memiliki ide yang sama dengan kelompok-kelompok jihad seperti al-

Qaeda namun, HT bersifat non kekerasan. Aktifitas untuk memperjuangkan Khilafah

dilalukan melalui cara-cara persuasif yaitu dengan melakukan kajian-kajian rutin,

melakukan kontak-kontak dengan berbagai pihak, serta mengadakan acara-acara

besar seperti seminar, konferensi, dan demonstrasi-demonstrasi.

Dalam level internasional, HT dianggap sebagai sebuah organisasi yang berpotensi

paling berbahaya, disamping karena jaringan yang sangat meluas di berbagai benua,

Amerika, Eropa, Asia, HT mendukung berbagai aktifitas jihad di berbagai negara

utamanya yang berada dalam pendudukan koalisi Amerika Serikat. (Baran,2004:x).

Hizbut Tahrir dilarang di banyak negara, tapi di Indonesia Hizbut Tahrir bebas untuk

menjalankan segala agenda politiknya. Hubungan dengan semua kalangan juga

terlihat sangat baik, baik di level masyarakat, ulama, pengusaha, politisi, keamanan

dsb. Bahkan aksi demonstrasi, seminar dan konferensi yang dilaksanakan oleh HT

sangat bebas dan terbuka di Indonesia. Meskipun demikian, banyak juga kalangan

yang resisten terhadap gerakan Hizbut Tahrir dan ide-ide yang dibawanya. Yang

jelas, ide-ide atau pemikiran politik HT termasuk ikut mempengaruhi wacana politik

Islam di Indonesia pasca reformasi.

Secara historis, gerakan HT di Indonesia dimulai saat bertemunya aktifis HT

internasional, Abdurrahman al-Baghdadi dan Abdullah bin Nuh, pemimpin pesantren

29

al-Ghazali, Bogor, tahun 1960an di Australia. Al-Baghdadi kemudian diajak ke

Indonesia dan menyebarkan ajaran HT di Indonesia melalui pesantren yang diasuh

oleh Abdullah. Saat itu HT belum secara terang-terangan menyatakan identitas

organisasinya mengingat kondisi politik saat itu di era Soeharto yang tidak ramah

terhadap Islam. Namun, pemikiran-pemikiran HT tetap menyebar di kalangan pelajar

dan mahasiswa khususnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Universitas

Indonesia Depok. Setelah runtuhnya Soeharto tahun 1998, HT semakin bebas

bergerak dan mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu kekuatan politik Islam di

Indonesia. Berbagai aktifitas dan publikasi dilakukan seperti penerbitan buku-buku

dan buletin al- Islam, majalah al-Wa`ie. Penyebaran HT juga semakin meluas hingga

memiliki struktur organisasi sampai ke daerah-daerah terpencil di Indonesia

(Muhtadi, 2009: 626-628).

30

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 NU versus Dakwah Politik Islam Radikal

Dari pembahasan terdahulu mengenai sikap NU terhadap NKRI dan kebangsaan, bisa

dilihat komitmen NU terhadap eksistensi negara Indonesia. Sikap NU ini terlihat dari

berbagai peristiwa politik yang terjadi sebelum Indonesia dideklarasikan hingga saat

ini. Indonesia telah diakui oleh NU sebagai darul Islam, negara Islam dan setiap

pemimpinnya diakui sebagai pemimpin yang sah dalam pandangan fiqih Nahdlatul

Ulama.

Pasca orde baru, gerakan-gerakan yang ingin menegakkan Negara Islam ikut

meramaikan pergerakan Islam di Indonesia bahkan, menurut Rubaidi (2010), opini

gerakan-gerakan tersebut cenderung mendominasi dan mengalahkan gerakan Islam

seperti NU dan Muhammadiah. Akhmad Sahal, Wakil Ketua Pengurus Cabang

Istimewa NU (PCINU) Amerika-Kanada, mengungkapkan kekhawatiran yang sama

dialami Rubaidi, Menurut Sahal, Suara NU dan Muhammadiah tak lagi tampak

sebagai pemain utama dan malah cenderung terdesak oleh berbagai organisasi lain

dalam percaturan wacana keislaman menurut Sahal. Bahkan gaung gerakan seperti

HTI dan FPI cenderung lebih keras dibanding kedua organisasi besar yang ada di

Indonesia (Ginanjar, 2015). NU jelas tidak tinggal diam, para petinggi dan ulama NU

secara tegas di berbagai kegiatan menyatakan sikap penolakan NU terhadap gerakan-

gerakan tersebut bahkan, dari berbagai pertemuan pimpinan dan ulama NU, isu yang

menjadi pembicaraan penting adalah penolakan mereka terhadap perjuangan negara

Islam atau khilafah serta mengajak untuk mempertahankan dan membela NKRI.

Penolakan NU terhadap sistem negara Islam dan Khilafah Islamiyah sebenarnya telah

banyak didiskusikan oleh KH. Abdurrahman Wahid, atau Gusdur. Telah dijelaskan

dalam bab sebelumnya, pendirian tegas Gusdur terhadap ide formalisasi negara Islam

31

yang menurutnya absurd dan ahistoris. Gusdur lebih menyetujui Islam sebagai bagian

dari kehidupan setiap individu dalam masyarakat. Ketaatan seorang hamba tidak

diukur apakah dia menerapkan negara Islam atau bukan tapi ketaatannya secara

individual kepada tuhannya.

Pemahaman Gusdur ini juga sama dengan pemimpin-pemimpin NU setelahnya,

seperti K.H Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU 1999-2010, dan juga K.H Said Aqil

Siradj yang juga sama menolak formalisasi syariat Islam dalam bentuk negara

khilafah.

Muzadi berpendapat, ideologi para pejuang Khilafah secara jelas mengancam NKRI,

Pancasila dan UUD karena ide ini tidak berasal dari tradisi dan budaya masyarakat

Indonesia. Sementara para pejuang ini ketika berada di sebuah negara hanyalah

menjadi mengganggu ketenangan bernegara karena hanya mengajak mendelegitimasi

dan mendekonstruksi negara yang sudah mapan dan berdaulat.

(muslimmedianews.com, 2014; NU Online, 2007a). Muzadi menganggap terjadi

kesalahan penafsiran bagi kalangan pejuang Khilafah mengenai pemahaman Islam

Kaffah. Gerakan pro-khilafah berkeyakinan Islam Kaffah itu bermakna harus

mendirikan pemerintahan Islam padahal, menurut Muzadi, Islam kaffah itu memang

wajib tapi tidak tidak perlu melalui pemerintahan Islam. ―Ber-Islam dengan sungguh-

sungguh tak harus dengan Khilafah Islamiyah. Mengakui dan taat pada

pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah wajib‖ ((NU Online, 2007b).

Dalam pandangan Said Aqil Siradj, ketua PBNU 2010 – sekarang, Negara khilafah

bukanlah solusi terhadap persoalan bangsa. Konsep negara Indonesia menurutnya

jauh lebih baik dibandingkan negara-negara Islam lain termasuk negara Islam di

Timur Tengah. Sebab Indonesia saat ini dengan komitmen amanah keagamaan dan

komitmen kebangsaan membuatnya tak mudah untuk dipecah belah oleh pihak lain

kebalikan dengan negara-negara Islam Timur Tengah yang akhirnya justru hancur

karena tidak memperhatikan komitmen kebangsaan. Bila Indonesia berubah menjadi

konsep khilafah, Siradj mengkhawatirkan Indonesia akan hancur (islaminesia, 2015).

32

Seandainya pun Khilafah itu harus diadopsi maka haruslah khilafah yang bersinergi

dengan semangat kebangsaan atau nasionalisme, dalam istilah Siradj, Khilafah

Nasionalisme. Intinya dalam pandangan Siradj, Pancasila dan NKRI adalah harga

mati, sehingga tidak boleh ada ide yang bertentangan dengan konsep yang sudah final

tersebut. Konsep nasionalisme di Indonesia pun merupakan sebuah konsep yang

sudah sempurna untuk sebuah negara atau kekhalifahan yang sangat plural dengan

berbagai keragaman agama, suku dan budaya (qiblat.net, 2014). Siradj menyatakan,

karena kepemimpinan nasional Indonesia sudah khilafah, Joko Widodo yang

berkuasa saat ini juga sudah layak untuk disebut sebagai khalifah sebagai perwakilan

sah umat Islam yang ada di Indonesia, (news.firmadani, 2014).

Pendapat Aqil Siradj sama dengan Muzadi dan Gusdur yang menganggap ide

Khilafah yang bersifat internasional tidak logis dan rasional sebab secara historis nabi

tidak pernah mendirikan negara Islam justru, nabi membuat piagam madinah sebagai

kesepakatan yang menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antar warga yang

berbeda suku, ras dan agamanya supaya bisa hidup rukun dan harmonis. Sepeninggal

rasul pun tidak ditemukan model pemerintahan yang sifatnya baku, umat Islam

pernah dipimpin dalam sistem khilafah, Imarah bahkan kesultanan yang jumlahnya

cukup banyak dan kebanyakan menurut Siradj, dalam pemerintahan Islam yang

pernah terjadi banyak pertumpahan darah sesama muslim sendiri. Sehingga yang

lebih penting menurut Siradj adalah adalah pemimpin jujur adil, dan melayani

masyarakat dengan baik (NU Online. 2007c).

Kritik secara metodologis kajian khilafah yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir di

Indonesia dilakukan oleh Ainur Rofiq al-Amin, Pimred majalah Nahdlah PCNU

Jombang dan Pengurus LTN-NU Jombang, dan Muhammad Idrus Ramli, Sekretaris

Lembaga Bahtsul Masail NU Kencong, Jawa Timur.

Idrus Ramli menulis khusus dua buku terkait Hizbut Tahrir yaitu Hizbut Tahrir dalam

sorotan (2011) dan Jurus Ampuh Membungkam HTI (2012). Idrus Ramli menolak

perjuangan Khilafah Islamiah dilandasi dengan beberapa argumen (Ramli, 2013) :

33

Pertama, kepemimpinan yang diwajibkan oleh Islam bermakna umum dan tidak

mesti bernama khilafah. Kedua, Kewajiban umat Islam mengangkat seorang

pemimpin tunggal yang memimpin seluruh umat Islam di dunia hanya berlaku ketika

umat Islam mampu dan memungkinkan untuk melaksanakan itu, jika tidak mampu

maka kewajiban tersebut gugur. Argumen ini mengacu pada pendapat Abu Amr al-

Dani, dalam al-Risalah al-Wafiyah. Yang wajib untuk mengangkat seorang

pemimpin tunggal seandainya memungkinkan hanyalah ahlul halli wal-`aqdi dan

para tokoh yang layak jadi pemimpin umat, selain dua tersebut tidak diwajibkan. Jadi

ketika tidak ada pemimpin tunggal maka yang berdosa hanya dua kalangan. Ketiga,

mengutip pendapat dari imam al-Haramain al-Juwaini (1028-1085 M), bahwa ulama

tidak melarang untuk membentuk sebuah kepemimpinan di level lokal jika dalam

lingkup pemimpin global tidak bisa terpenuhi. Keempat, bahwa era kekhilafahan itu

hanyalah berusia 30 tahun sebagaimana hadits nabi yang menerangkan, kekhilafahan

itu usianya hanya 30 tahun setelah itu adalah kerajaan (HR Ahmad dan al-Tirmidzi).

Kelima, disaat umat Islam tidak memiliki seorang khalifah, rasul tidak

memerintahkan untuk berjuang dan berpartisipasi dalam menegakkan seorang

khalifah bahkan rasul mengajak untuk menjauhi kelompok-kelompok yang mengajak

pada perpecahan. Pernyataan Ramli ini dilandasi oleh sebuah dalil dari Nabi

Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-bukhari dan muslim. Hadits ini bercerita

tentang suatu kondisi umat Islam di suatu masa di mana akan muncul kelompok-

kelompok yang mengajak kepada keburukan dan mereka juga bagian dari kaum

muslimin. Nabi memerintahkan untuk tidak mengikuti mereka dan tetap dalam

jamaah kaum muslim dan pemimpinnya, jika tidak ada jamaah dan imam maka,

diperintahkan untuk tidak mengikuti satu aliran pun.

Sementara Ainur Rofiq al-Amin, secara khusus dalam disertasi doktornya yang

ditulis dalam buku, Mombongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia,

2012, mendiskusikan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir tentang khilafah dan

menuliskan bantahan-bantahannya.

34

Dalam salah satu artikelnya, al-Amin, mengajak warga NU untuk membentengi diri

dari HTI melalui warisan pemahaman yang diwariskan oleh KH. Abdul Wahab

Hasbullah. Abdul Wahhab Hasbullah dalam pidato di Parlemen tahun 1954 yang

berjudul ―Walijjul Amri Bissjaukah” menyampaikan pandangannya mengenai

keabsahan kepemimpinan negara Indonesia saat itu di bawah Soekarno. Hasbullah

menyatakan bahwa mengangkat seorang imam a`dhom itu adalah wajib bagi seluruh

kaum muslim di seluruh dunia sebagaimana yang telah dipahami oleh para ulama

ahlusunnah wal jamaah namun, yang berhak dipilih hanyalah yang memiliki kualitas

seorang mujtahid, sementara yang memiliki kemampuan tersebut sudah tidak ada

sejak 700 tahun lalu hingga sekarang. Karena sudah tidak ada lagi yang memenuhi

kualifikasi tersebut maka, umat islam harus mengangkat imam daruri, pemimpin

darurat di masing-masing negara.

Dari pidato Wahhab Hasbullah ini, al-Amin menyimpulkan bahwa Khilafah sudah

tidak mungkin lagi diterapkan karena tidak ada lagi yang memiliki kualitas yang

berhak untuk menduduki kursi kekhilafahan, bahkan sejak 700 tahun lalu, kedua,

Presiden NKRI sah secara hukum Islam, dengan status imam daruri dan yang ketiga,

Wahab Hasbullah tidak pernah mencita-citakan untuk menegakkan khilafah (al-

Amin, 2015).

Amin juga mengeritik konsep khilafah yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir yang

dianggap berpotensi otoriter karena tidak pembagian kekuasaan dan usia

kepemimpinan seorang khalifah tidak dibatasi atau seumur hidup. Hizbut Tahrir juga

dianggap hanya memperlihatkan sisi positif sejarah khilafah tapi tidak jujur

memperlihatkan sisi negatif dalam kekhilafahan yaitu hampir seluruh sejarah khilafah

pergantian pemimpin dilakukan dengan penunjukan putra mahkota. Ditambah lagi

sejarah khilafah yang penuh dengan berbagai pelanggaran dan pertumpahan daraah.

Intinya, al-Amin berpendapat Islam tidak menetapkan sistem negara apapun,

sehingga NKRI juga sah secara Islam dan telah diakui oleh para ulama di Indonesia.

Menurut al-Amin mengganti NKRI dengan khilafah adalah buang-buang energi.

35

Yang dibutuhkan umat sekarang adalah mengisi NKRI dengan nilai-nilai yang ideal

bukan malah mendekontruksi karena hanya akan menghasilkan konflik dan

perpecahan.

―Maka NKRI kalau ditarik dalam konteks ushul fiqih, sudah merupakan ijma’ ulama

Indonesia, tentu sungguh tidak elok bila mau diganti dengan khilafah. Energi kita

nanti akan habis untuk hal tersebut. Kita tidak mau mengulang lagi sejarah piagam

Jakarta hingga Dekrit Presiden tahun 1959, dan mereproduksi kembali DI/TII.

Akan sangat bijaksana bila umat Islam semua rakyat Indonesia dengan ragam

pemikiran dan keyakinannya untuk mengisi NKRI dengan nilai-nilai yang mereka

idealkan, bukan malah mendekonstruksi. Cara dekonstruksi selain tidak benar, juga

political cost yang harus dikeluarkan sangat mahal, outputnya hanya friksi-friksi tajam

yang kontra-produktif dan destruktif‖. (al-Amin, 2013).

Respon terhadap konsep Khilafah dan NKRI secara institusional dibahas oleh ulama-

ulama NU dalam Musyawarah Alim Ulama pada 1-2 November 2014. Dalam

pembahasan mengenai khilafah, kesepakatan musyawarah tersebut adalah khilafah

sudah kehilangan relevansinya di era negara bangsa saat ini, Islam hanya

mewajibkan berdirinya sebuah negara tapi tidak menetapkan secara baku sebuah

bentuk negara Islam dan mewajibkannya. Yang terpenting adalah negara apapun sah,

termasuk NKRI, yang penting bisa menjamin kebutuhan pokok warganya. Sehingga,

umat Islam di Indonesia hanya wajib untuk memperjuangkan dan mempertahankan

keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Berikut kutipan lengkapnya (nu.or.id, 2014):

1. Islam sebagai agama yang komprehensif (din syamil kamil) tidak mungkin

melewatkan masalah negara dan pemerintahan dari agenda pembahasannya. Kendati

tidak dalam konsep utuh, namun dalam bentuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar

(mabadi` asasiyyah). Islam telah memberikan panduan (guidance) yang cukup bagi

umatnya.

2. Mengangkat pemimpin (nashb al-imam) wajib hukumnya, karena kehidupan

manusia akan kacau (fawdla/chaos) tanpa adanya pemimpin. Hal ini diperkuat oleh

pernyataan para ulama terkemuka, antara lain:

a. Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam Ihya` „Ulum al-Din:

فضائع له حارس ال وها فوهدوم له أصل ال فوا حارس، والسلطاى أصل فالديي تىأهاى، والولك الديي “

36

“Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan

fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak

memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, akan

tersia-siakan‖

b. Syaikh al-Islam Taqi al-Din Ibn Taimiyyah dalam as-Siyasah al-Syar‟iyyah fi

Ishlah al-Ra‟i wa al-Ra‟iyyah:

بها إال للديي قيام ال إذ الديي، واجباث أعظن هي الناس أهر واليت إى

"Sesungguhnya tugas mengatur dan mengelola urusan orang banyak (dalam sebuah

pemerintahan dan negara) adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung. Hal

itu disebabkan oleh tidak mungkinnya agama dapat tegak dengan kokoh tanpa adanya

dukungan negara‖

3. Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem

pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya. Umat diberi kewenangan sendiri untuk

mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan perkembangan

kemajuan zaman dan tempat. Namun yang terpenting suatu pemerintahan harus bisa

melindungi dan menjamin warganya untuk mengamalkan dan menerapkan ajarankan

agamanya dan menjadi tempat yang kondusif bagi kemakmuran, kesejahteraan dan

keadilan.

4. Khilafah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah

dipraktikkan oleh al-Khulafa` al-Rasyidun. Al-Khilafah al-rasyidah adalah model

yang sangat sesuai dengan eranya; yakni ketika kehidupan manusia belum berada di

bawah naungan negara-negara bangsa (nation states). Masa itu umat Islam sangat

dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem khilafah. Pada saat umat manusia

bernaung di bawah negara-negara bangsa (nation states) maka sistem khilafah bagi

umat Islam sedunia kehilangan relevansinya. Bahkan membangkitkan kembali ide

khilafah pada masa kita sekarang ini adalah sebuah utopia.

5. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil perjanjian luhur

kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini. NKRI dibentuk guna mewadahi

segenap elemen bangsa yang sangat mejemuk dalam hal suku, bahasa, budaya dan

agama. Sudah menjadi kewajiban semua elemen bangsa untuk mempertahankan dan

memperkuat keutuhan NKRI. Oleh karena itu, setiap jalan dan upaya munculnya

gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan NKRI wajib ditangkal. Sebab akan

menimbulkan mafsadah yang besar dan perpecahan umat.

6. Umat Islam tidak boleh terjebak dalam simbol-simbol dan formalitas nama yang

tampaknya islami, tetapi wajib berkomitmen pada substansi segala sesuatu. Dalam

adagium yang populer di kalangan para ulama dikatakan: بالوظهر ال بالجىهر العبرة “Yang

menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriah

37

‖ باإلسن ال بالوسوى العبرة “Yang menjadi pegangan pokok adalah sesuatu yang diberi

nama, bukan nama itu sendiri‖ Dengan demikian, memperjuangkan tagaknya nilai-

nilai substantif ajaran Islam dalam sebuah negara—apapun nama negara itu, Islam

atau bukan—jauh lebih penting daripada memperjuangkan tegaknya simbol-simbol

negara Islam.

4.2 NU membendung Gerakan Politik Islam Radikal

Menyadari ancaman gerakan Politik Islam radikal di Indonesia, NU telah melakukan

banyak hal untuk menghadapi dan membendung hal tersebut. Di samping secara

individu tokoh-tokoh dan ulama NU diseluruh Indonesia yang melakukan kritik

melalui ceramah, diskusi publik, menulis buku dan mengkampanyekan lewat website,

NU juga bekerjasama dengan berbagai pihak baik kerjasama antar lembaga,

pemerintah maupun lembaga internasional.

As’ad Said Ali, wakil ketua PBNU, (2015) menyatakan NU telah dan akan membuat

berbagai kegiatan atau aksi untuk membentengi masyarakat dari ancaman pemikiran

radikal yang meliputi tiga hal, dakwah, kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Dibidang dakwah yakni dengan melakukan memperkuat nilai-nilai aswaja,

ahlusunnah wal jamaah an-nahdliyah dan melakukan kaderisasi yang

berkesinambungan termasuk, dengan terlibat dalam usaha-usaha menciptakan

kehidupan masyarakat global yang damai. Dibidang sosial, yaitu dengan melakukan

pelayanan sosial masyarakat melalui zakat, infaq dan shodaqoh untuk membantu

masyarakat keluar dari persoalan sosialnya, seperti mengembangkan kurikulum yang

membentuk karakter cinta tanah air serta mandiri. Dalam bidang pemberdayaan

ekonomi, NU mendorong masyarakat untuk berwirausaha dan juga mengembangkan

ekonomi shariah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk mengikis

kesenjangan sosial di tengah masyarakat (Ali, 2015). Program-program NU tersebut,

menurut Ali, dilaksanakan mulai dari struktur paling atas hingga ke cabang termasuk

lembaga-lembaga otonom, lembaga pendidikan milik warga NU, pesantren, masjid,

dan surau-surau.

38

NU juga bekerjasama dengan pemerintah dan ormasi-ormas yang lain untuk melawan

radikalisme, seperti kerjasama Muslimat NU, Wahid Institute dan BNPT yang

tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) tahun 2012 (NU Online,

2012). Kemudian, kerjasama pengurus pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

(IPPNU) dan BNPT untuk menangkal pengaruh pemikiran radikal & terorisme

termasuk ISIS di kalangan pelajar Indonesia (Mulyana, 2015). Kerjasama NU dan

BNPT untuk penguatan jaringan anti radikalisme di kalangan ulama muda muda,

penguatan jaringan online NU & BNPT (Gombol,2015). Pesantren-pesantren yang

berafiliasi di NU juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan kampanye anti

radikalisme di Indonesia. Dalam bidang pendidikan, PBNU bekerjasama dengan

kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui penandatanganan notaksepahaman

untuk mendidik karaktek para pelajar di seluruh Indonesia dengan Islam moderat dan

jauh dari pemikiran-pemikiran radikal (Wulandari, 2015). Dalam bidang

kepemudaan, pemerintah melalui Kemenpora bekerjasama dengan NU untuk

membentengi pemuda dan para santri dari pengaruh radikalisme (Arifin, 2015).

Dalam level internasional, NU telah mengadakan penjajakan kerjasama dengan

berbagai pihak dari luar negeri untuk mendakwahkan Islam yang moderat. Seperti

penjajakan kerjasama NU dan kerajaan Uni Emirat Arab untuk melakukan pertukaran

pelajar NU dan UEA pada awal tahun 2015 (Wijaya, 2015). NU, melalui Aswaja

Center bersama Univerisit Tun Husein Onn Malaysia (UTHM) bekerjasama

membentuk majelis aswaja untuk memperkuat Islam moderat melalui ajaran

ahlusunnah wal jamaah di wilayah Asia Tenggara. Salah satu bentuk kerjasama

kedua lembaga tersebut adalah pertukaran, guru, ustad, dosen dan tukar menukar

informasi seputar gerakan radikalisme dan liberalisme di Indonesia dan Malaysia

(Rimanews, 2014). Masih banyak lagi kerjasama-kerjasama NU lain dan usaha-usaha

kampanye Islam Moderat NU di luar negeri.

Satu langkah penting yang dilakukan oleh NU pada adalah, mengangkat sebuah visi

besar Islam di Indonesia dalam momentum muktamar ke-33 di Jombang, Jawa

39

Timur, tahun 2015 dengan tema ‖Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban

Indonesia dan Dunia‖ dalam muktamar ini NU menawarkan sebuah visi baru untuk

Islam di Indonesia yaitu Islam Nusantara.

Konsep Islam Nusantara diterjemahkan oleh Said Aqil Siradj, Ketua PBNU, sebagai

konsep Islam yang telah melebur dengan tradisi atau budaya nusantara. Ciri khas

Islam nusantara ini adalah praktek-praktek berislam di Indonesia yang memiliki

kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah seperti tradisi hari

raya, tahlilan, baca al-Quran dibarengi sedekah, maulidan, barazanji dsb. Menurut,

KH Afifuddin Muhajir, Katib Syuriah PBNU, ―Makna Islam Nusantara tak lain

adalah pemahaman, pengamala, dan penerapan Islam dalam segmen fiqih mu`amlah

sebagai hasil dialektika antara nash, syariat, urf, budaya, dan realita di bumi

nusantara” (Muhajir, 2015).

Said Aqil Siradj menjabarkan Islam Nusantara sebagai wujud Islam yang santun,

ramah beradab dan berbudaya. Islam Nusantara menghormati budaya dan tradisi yang

ada dan tidak menghancurkan budaya tersebut bahkan diadopsi jika tidak

bertentangan dengan ajaran Islam. Konsep ini, menurut Siradj, merupakan warisan

dari metode dakwah para Wali Songo yang mengedepankan dakwah nusantara

dengan hikmah (kebijaksanaan) dan nasihat serta diskusi dan tidak menggunakan

kekerasan. Ajaran Islam Walisongo juga tidak eksklusif dengan budaya-budaya

setempat bahkan, budaya yang ada dilebur menjadi bagian dari tradisi Islam dengan

catatan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Konsep Islam Nusantara ini dalam

pandangan Siradj, berbeda dengan praktek Islam yang disaksikan di negara-negara

Timur-Tengah. Wajah Islam di Timur Tengah adalah wajah yang buruk dengan

konflik, perang yang terjadi di wilayah itu (news.okezone.com, 2015).

Untuk melestarikan Islam Nusantara, Siradj menawarkan beberapa jalan yang harus

ditempuh. Pertama, memperkuat akhlak sebagai semangat keberagamaan, semangat

keberagamaan yang substantif dan tidak formalistis. Kedua, memperkuat semangat

kebangsaan atau nasionalisme serta tidak mempertentangkan antara Islam dan

40

Nasionalisme karena keduanya saling melengkapi. Ketiga, melestarikan semangat

Islam Nusantara, yakni semangat menghargai pluralitas dalam negara Indonesia.

Keempat, Menjaga semangat kemanusiaan yang akan menjadikan musyawarah dan

perdamaian adalah prioritas dalam menyelesaikan masalah-masalah atau konflik yang

terjadi (David & SAIF, 2015). Dari gambaran NU terkait proyek Islam Nusantara ini

sangat jelas merupakan bagian NU untuk membentengi Indonesia dari paham-paham

keagamaan yang radikal termasuk organisas-organisasi yang memperjuangkan negara

Islam, khilafah Islamiah seperti Hizbut Tahrir, dsb.

Visi Islam Nusantara Nahdlatul Ulama ini diapresiasi oleh banyak pihak baik

termasuk presiden Jokowi dan Jusuf Kalla. Bahkan kementerian agama mengadopsi

konsep Islam Nusantara ini untuk dikembangkan di Indonesia khususnya dalam

bidang pendidikan. Dana yang disiapkan untuk penulisan buku pun cukup banyak

sekitar, 50 juta bagi dosen, peminat kajian, peneliti dan penulis di tahun 2015

(Wulandari. red, 2015). Pemerintah, melalui kementerian pendidikan dan

kebudayaan, bahkan membangun Museum Islam Nusantara dengan biaya 30 miliar

untuk mensosialisasikan sejarah Islam, tokoh-tokoh dan pemikiran-pemikiran Islam

yang pernah ada di nusantara ini (Yatimul, 2015).

Dari berbagai respon dan aktifitas NU serta kerjasama NU baik antar lembaga dalam

membendung pemikiran politik Islam radikal atau radikalisme di Indonesia

memperjelas peran penting dari lembaga-lembaga keagamaan non pemerintah atau

NGOs untuk ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan radikalisme yang

mengancam dunia saat ini. Peran penting NU sebagai gerakan moderat di Indonesia

diakui sendiri oleh presiden Jokowi yang menyatakan bahwa peran seluruh kalangan

masyarakat termasuk organisasi Islam moderat sangat penting untuk ikut terlibat

dalam mengajarkan Islam yang toleran, cinta damai dan sopan santun untuk

menjauhkan rakyat Indonesia dari pemikiran-pemikiran radikal yang memicu

terorisme di Indonesia. Strategi pelibatan jaringan kelompok Islam moderat juga telah

41

menjadi bagian dari strategi global Amerika Serikat dalam memerangi radikalisme

dan terorisme di dunia saat ini (Rand 2004).

NU telah menjalankan fungsinya sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan untuk

melawan berbagai pemikiran radikal di Indonesia, yakni sebagai penyampai pesan

atau kontra-narasi terhadap pemikiran-pemikiran radikal melalui berbagai kegiatan

baik seminar, training, muktamar, termasuk juga melalui publikasi-publikasi baik

cetak maupun via online. Di sisi lain NU juga telah mengambil peran dalam berbagai

kegiatan sosial, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bekerjasama

dengan pemerintah untuk memaksimalkan perannya dalam kegiatan kontradikalisme

di Indonesia.

42

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Organisasi Nahdlatul Ulama menjadi bagian penting dalam membendung pemikiran

politik Islam radikal di Indonesia. NU merupakan organisasi Islam moderat terbesar

bukan hanya di Indonesia namun, seluruh dunia. Dalam berbangsa dan bernegara NU

telah memperlihatkan sikapnya terhadap NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Dalam

pandangan NU, bangsa dan negara Indonesia sudah final karena sudah menjadi

kesepakatan para pendiri bangsa termasuk para ulama. Indonesia adalah hasil

perjuangan masyarakat muslim di Indonesia sehingga harus dipertahankan.

Sementara ideologi-ideologi baru, seperti negara Islam & Khilafah Islamiah, dalam

pandangan NU adalah ancaman bagi NKRI.

Khilafah bukanlah sebuah kewajiban agama dalam pemahaman NU dan Islam tidak

pernah mewajibkan umatnya untuk bernegara Islam karena memang Islam tidak

mewariskan negara. Sehingga, yang paling penting dalam pandangan NU adalah

mendirikan negara yang bisa menaungi dan mengayomi seluruh masyarakat islam

serta mampu memenuhi kebutuhan pokok seluruh warganya.

Untuk membendung pengaruh gerakan-gerakan Islam yang ingin memperjuangkan

khilafah, NU telah menempuh berbagai cara baik dilakukan oleh setiap individu-

individu tokoh dan ulama NU maupun secara institusional. Secara individual, tokoh

dan ulama NU telah merespon dan menangkal ide-ide para pejuang khilafah melalui

berbagai forum dan tulisan baik melalui buku, majalah, maupun media online.

NU juga telah bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah seperti, Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Agama untuk menyebarkan

43

ide-ide Islam yang moderat untuk menangkal pengaruh radikalisme di Indonesia. Tak

hanya, nasional, NU juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga dari berbagai negara

untuk ikut terlibat dalam melawan radikalisme secara global dan mengkampanyekan

ide-ide Islam yang ramah, damai dan toleran.

5.2 Rekomendasi

Proyek kontra radikalisme yang dijalankan oleh NU sebenarnya tidaklah tanpa pro

kontra, ide-ide atau isu khilafah pun dikalangan ulama NU masih ada yang

mendukung bahkan ada menyarankan NU untuk ikut memperjuangkan ide tersebut.

Termasuk visi Islam Nusantara yang sedang marak disosialisasikan NU juga masih

banyak mengundang perselisihan perihal layak tidaknya atau legal tidaknya

penggunaan istilah tersebut. Dalam tulisan hasil penelitian ini, penulis tidak

memberikan ruang untuk mendiskusikan polemik ini dengan pertimbangan penulis

ingin fokus kepada upaya NU untuk membendung radikalisme politik Islam di

Indonesia. Oleh sebab itu, polemik mengenai isu Khilafah dan Islam Nusantara di

internal tokoh dan ulama NU masih bisa menjadi tema menarik bagi para peneliti

yang ingin mengkajinya.

v

DAFTAR PUSTAKA

Al Jawi, Muhammad Shiddiq . (2004). Malapetaka Akibat Hancurnya Khilafah. Al

Azhar Press. Bogor

Amin, Masyhur. (1996). NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya. IAIN SUKA.

Yogyakarta

An-Nabhani, Taqiyuddin. (2009). Daulah Islam, (Edisi Mu’tamadah). HTI Press.

Jakarta

Assyaukanie, Luthfi. (2011). Ideologi Islam dan Utopia: tiga model negara

demokrasi di Indonesia. Freedom Institute. Jakarta

Azra, Azyumardi. (2005). Islam In Southeast Asia:Tolerance and Radicalism. Paper

Presented at Miegunyah Public Lecture, The University of Melbourne,

Wednesday 6 April

Baran, Zeyno, Editor. (2004). The Challenge of Hizb ut-Tahrir: Deciphering and

Combating Radical Islamist Ideology:Conference Report. The Nixon Center.

Washington

Baedowi, Ahmad, et.al. (2013). Menghalau Radikalisasi Kaum Muda: Gagasan dan

Aksi. MAARIF, VOL. 8, No. 1-Juli 2013

Creswell, John W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix

Methods Approaches (2nd ed.). Sage. California.

Daman, Rozikin. (2001). Membidik NU: Dile Percaturan Politik NU Pasca Khittah.

Gama Media. Yogyakarta

Effendy, Bahtiar. (2011). Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik

Politik Islam di Indonesia: Edisi Digital. Democracy Project. Jakarta

Hadiz, Vedi R. (2010). Political Islam in Post-Authoritarian Indonesia. Crise

Working Paper No. 74, February.

Hizbut Tahrir. (2009). Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir.:

Pustaka Thariqul Izzah. Bogor

vi

Esposito, John L. (2002). What Everyone Needs to Know About Islam. Oxford

University Press. New York

Ilmi, Miftahul. (2008). Persepsi Ulama Nu Tentang Sistem Khilafah: (Studi Kasus

Ulama NU Kota Semarang). Skripsi, tidak dipublikasikan. Semarang: Fakultas

Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Karim, Gaffar. (1995). Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia. LkiS.

Yogyakarta,

Lee, Jeff. (2004). The Failure of Political Islam in Indonesia. Stanford Journal of

East Asian Affairs. Volume 1. No. IV

Muhtadi, Burhanuddin. (2009). The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia. Asian

Journal of Social Science 37 (2009) 623–645

Margono, Hartono. (2011). KH. Hasyim Asy‟ari dan Nahdlatul Ulama:

Perkembangan Awal dan Kontemporer. Media Akademika, Vol. 26, No. 3, Juli

Qodir, Zuly. (2013). Perspektif Sosiologi tentang Radikalisasi Agama Kaum Muda.

Dalam Baedowi, Ahmad, et.al. Menghalau Radikalisasi Kaum Muda: Gagasan

dan Aksi (hal. 55-59). MAARIF, VOL. 8, No. 1-Juli 2013

Rabasa, Angel. (2004). Overview. Dalam Rabasa, Angel M, et.al. The Muslim World

After 9/11. (hal. 05-40) Rand Corporation. Santa Monica

Rand Project Air Force. (2004). U.S. Strategy in the Muslim World After 9/11:

Research Brief. Rand Corporation. California

Rubaidi. A. (2010). Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama: Masa Depan Moderatism

Islam di Indonesia. Logung Pustaka. Yogyakarta

Tibi, Bassam. (2012). Islamism and Islam. London: Yale University Press

Wahid, Abdurrahman. (2011). Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat,

Negara, Demokrasi. Edisi Digital. Jakarta. Democracy project

Ainun, Yatimul. (2015). Pemerintah Bangun Museum Islam Nusantara di Jombang.

Diakses 20/12/2015 dari

http://regional.kompas.com/read/2015/05/27/08523711/Pemerintah.Bangun.Mu

seum.Islam.Nusantara.di.Jombang

vii

Al-Amin, Ainur Rofiq. (2015). Kiai Wahab, NU Dan Khilafah: Sebuah Koreksi.

Diakses 15/12/2015 dari http://www.muktamarnu.com/kiai-wahab-nu-dan-

khilafah-sebuah-koreksi.html

Al-Amin, Ainur Rofiq . (2013). Muktamar Khilafah HTI, Penyimpangannya, dan

NKRI. Diakses 17/12/2015 dari http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-

s,detail-ids,4-id,45181-lang,id-c,kolom-

t,Muktamar+Khilafah+HTI++Penyimpangannya++dan+NKRI-.phpx,

Ali, As’ad Said . (2015). Peran NU dalam Menangkal Radikalisme. Diakses

17/12/2015 dari http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-

id,58396-lang,id-c,kolom-t,Peran+NU+dalam+Menangkal+Radikalisme-.phpx

Arifin, Nurul. (2015). Pemerintah Gandeng NU Lawan Radikalisme. Diakses

17/12/2015 dari

http://news.okezone.com/read/2015/08/03/519/1189859/pemerintah-gandeng-

nu-lawan-radikalisme

Counter­Terrorism Implementation Task Force.(tt). First Report of the Working

Group on Radicalisation and Extremism that Lead to Terrorism: Inventory of

State Programmes. diakses 30 Oktober 2015, dari

http://www.un.org/en/terrorism/pdfs/radicalization.pdf

David & Saif. (2015). Ini Empat Semangat Melestarikan Islam Nusantara. Diakses

20/12/2015 dari http://www.muktamarnu.com/ini-empat-semangat-

melestarikan-islam-nusantara.html

Ginanjar, Ging. (2015). NU dan Muhammadiyah terdesak HTI,FPI,MUI?.

Diakses 15/12/2015 dari

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150802_indonesia_m

uktamar_nu_muhammadyah.

Gombol, Agus . (2015). BNPT: Generasi dan Ulama Muda Harus Bentengi Diri

Dengan Ilmu Agama Yang Kuat. Diakses 17/12/2015 dari

http://damailahindonesiaku.com/bnpt-generasi-dan-ulama-muda-harus-

bentengi-diri-dengan-ilmu-agama-yang-kuat.html

viii

Hizbut Tahrir Indonesia. (2009). Manifesto Hizbut Tahrir Untuk indonesia:

Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam. diakses 11/12/2015

dari http://hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2009/07/manifesto-ht-untuk-

indonesia.pdf

Institute for Strategic Dialogue. Tt. The Role of Civil Society in Counter-

Radicalisation and Deradicalisation: A Working paper of the Europian Policy

Planners, Network on Countering Radicalisation and Polarisation (PPN).

diakses 30/10/2015 dari http://www.strategicdialogue.org/PPN%20Paper%20-

%20Community%20Engagement_FORWEBSITE.pdf

islaminesia. (2015). KH. Said Aqil: „Negara Khilafah‟ Bukan Solusi Persoalan

Bangsa. Diakses 15/12/2015 dari http://islaminesia.com/2015/05/kh-said-aqil-

negara-khilafah-bukan-solusi-persoalan-

bangsa/?fb_comment_id=836527473088368_836649116409537

Muhajir, Afifuddin. (2015). Maksud Istilah Islam Nusantara. Diakses 20/12/2015.

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,60458-lang,id-c,kolom-

t,Maksud+Istilah+Islam+Nusantara-.phpx

Muslimmedianews. (2014). Pandangan KH. Hasyim Muzadi terhadap Gerakan

Khilafah. Diakses 15/12/2015 dari

http://www.muslimedianews.com/2014/03/pandangan-kh-hasyim-muzadi-

terhadap.html.

Mulyana, Ade. (2015). IPNU Kerjasama BNPT Cegah Paham Isis Di Kalangan

Pelajar. Diakses 17/12/2015 dari

http://www.rmol.co/read/2015/08/12/213196/%E2%80%8EIPNU-Kerjasama-

BNPT-Cegah-Paham-ISIS-di-Kalangan-Pelajar-

news.okezone. (2015). Muktamar NU dan Islam Nusantara. Diakses 20/12/2015 dari

http://news.okezone.com/read/2015/07/31/337/1188494/muktamar-nu-dan-

islam-nusantara

ix

News.firmadani. (2014). Ketua PBNU Said Aqil: Jokowi Adalah Khalifah Indonesia.

Diakses 15/12/2015 dari http://news.fimadani.com/read/2014/11/04/ketua-

pbnu-said-aqil-jokowi-adalah-khilafah-indonesia/

NU Online. (2007). Silakan Khilafah, Jangan Bawa Nama NU. Diakses 15/12/2015

dari http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,9829-lang,id-

c,warta-t,Silakan+Khilafah++Jangan+Bawa+Nama+NU-.phpx

NU Online. (2007). PBNU: Konsep Khilafah Islamiyah Tidak Pernah Jelas. Diakses

15/12/2015 dari http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,9731-

lang,id-c,warta-t,PBNU++Konsep+Khilafah+Islamiyah+Tidak+Pernah+Jelas-

.phpx,

NU Online. (2007). PBNU: Khilafah Islamiyah Celakakan Muslim Minoritas di

Negara Lain. Diakses 15/12/2015 dari http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-

s,detail-ids,1-id,9577-lang,id-c,warta-

t,PBNU++Khilafah+Islamiyah+Celakakan+Muslim+Minoritas+di+Negara+Lai

n-.phpx

Paul, James A. (2000). NGOs and Global Policy-Making. diakses 30 Oktober 2015,

dari https://www.globalpolicy.org/empire/31611-ngos-and-global-policy-

making.html.

NU Online. (2012). BNPT-Muslimat NU Kerjasama Tekan Radikalisme. Diakses

17/12/2015 dari http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-

id,36424-lang,id-c,warta-

t,BNPT+Muslimat+NU+Kerjasama+Tekan+Radikalisme-.phpx

Qathrunnada. (2014). Said Aqil: Tolak Negara Khilafah Kecuali Khilafah

Nasionalis!. Diakses 15/12/2015 dari http://www.kiblat.net/2014/11/05/said-

aqil-tolak-negara-khilafah-kecuali-khilafah-nasionalis/

Qian Ji Cheng. (2004). The Emerging Roles of NGOs in International Relations.

diakses 30/10/2015 dari

http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/33686/8/53003108.pdf.

x

Ramli, Muhammad Idrus. (2013). Wajibkah Memperjuangkan Khilafah?. Diakses

15/12/2015 dari http://www.idrusramli.com/2013/wajibkah-memperjuangkan-

khilafah/

Siroj, Said Aqil. 2012.Pidato Ketua Umum Pbnu Pada Peringatan Hari Lahir

Pancasila: Menegakkan Kembali Pancasila. Diakses 15/12/2015 dari

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,6-id,38234-lang,id-

c,taushiyah-t,Menegakkan+Kembali+Pancasila-.phpx

Rimanews. (2014). RI-Malaysia Sepakat Perangi Radikalisme dan Liberalisme.

Diakses 17/12/2015 dari

http://nasional.rimanews.com/keamanan/read/20141224/188797/RI-Malaysia-

Sepakat-Perangi-Radikalisme-dan-Liberalisme

Wijaya, Akbar. (2015). Lawan Radikalisme, NU Gandeng Kerajaan Uni Emirat

Arab. Diakses 17/12/2015 dari

http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/03/28/nlx5dx-

lawan-radikalisme-nu-gandeng-kerajaan-uni-emirat-arab

Wulandari, Indah. (2015).Cegah Radikalisme, NU Ikut Berikan Pendidikan Karakter.

Diakses 17/12/2015 dari

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/07/04/nqxknv-

cegah-radikalisme-nu-ikut-berikan-pendidikan-karakter

Wulandari, Indah. (2015). Kemenag Sediakan Dana Pembuatan Buku tentang Islam

Nusantara. Diakses 20/12/2015 dari

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-

nusantara/15/08/22/nth1xk346-kemenag-sediakan-dana-pembuatan-buku-

tentang-islam-nusantara

________.tt. Non-Governmental Organizations (NGOs) as International Political

Actors. diakses 30 Oktober 2015 dari http://study.com/academy/lesson/non-

governmental-organizations-ngos-as-international-political-actors.html,

View publication statsView publication stats