dewan perwakil.an rakyat r.i. untuk bersama-sama...
TRANSCRIPT
DEWAN PERWAKIL.AN RAKYAT R.I. FRAKSI KKI
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2003 SERTA NOTA KEUANGANNYA
Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tanggal 22 Agustus 2002 Oleh F.X. SUMITRO No.Anggota: A- 280
Yang terhormat,
Saudara Pimpinan, para Anggota Dewan,
Saudara Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah,
serta hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagiai
Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha
Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita semua ,dapat
berkumpul dalam persidangan ini, dalam keadaan sehat wal'afiat
2
untuk bersama-sama menyampaikan dan mendengarkan
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang
Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2003.
Sidang Dewan yang terhormat,
Sebagai pendahuluan perkenankanlah FKKI menyampaikan hal
halsebagai be~kut:
Menurut FKKI, sudah seharusnya meninggalkan paradigma teori
kapitalis yang berupa indikator pertumbuhan ekonomi untuk
menilai keadaan ekonomi nasional dewasa ini. Sebab apabila
dilihat dari perbandingan indikator asurrisi dasar ekonomi
makro nasional sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu
Realisasi 2002 dan RAPBN 2003
1. Pertumbuhan ekonomi 4% 5%
2. Tingkat inflasi 9,5% 8%
3. Nilai tukar rupiah Rp 9.500,- Rp 8.700,-
4. Suku bunga SBI 3 bulan 16% 13% . 5. Harga minyak/barrel (USD) 22 20,5
6. Produk minyak (juta barreljhari) 1,26 1,2
3
Dikaitkan dengan indikator pertumbuhan perekonomian dunia
2002-2003 dari 218°/o diperkirakan akan menjadi 4°1o1 memberi
gambaran bahwa sebenarnya Indonesia telah masuk kedalam
negara yang tidak mengalami krisis. Namun gambaran itu
bertentangan dengan kondisi riil yang terjadi, dimana
sesungguhnya sampai sekarang bangsa Indonesia belum
mampu keluar dari krisis ekonomi moneter yang sudah
memakan waktu 4 (em pat) tahun, bahkan kita dihadapkan
kepada kondisi ketidakpastian kapan kita akan keluar dari krisis
tersebut, karena justru kita dihadapkan pada kondisi riil adanya
tanda-tanda perlambatan pemulihan ekonomi yang sangat serius
dan fundamental sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. Dalam Pemandangan Umum FKKI tentang Rancangan
APBN TA 2002 di tempat ini pula FKKI menyampaikan
informasi kepada Pemerintah bahwa kurang lebih "40 juta
rakyat Indonesia dalam keadaan menganggur dan tidak
tahu apa yang harus dilakukan karena lapangan kerja
baginya sangat tertutup rapat bahkan puluhan juta yang
bekerja pun diselimuti rasa ketakutan karena kondisi
tempat kerjanya tidak mampu memberikan jam1nan
terhadap kelangsungan hidupnya yang layak sebagaimana
4
diamanatkan oleh UUD 1945. Kondisi yang demikian ini
sekarang masih belum berubah bahkan semakin bertambah
karena pengangguran semakin membengkak dan
kemiskinan semakin bertambah besar, sehingga dalam
-- Sidang Tahunan MPR-RI yang baru lalu dikeluarkan
Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan
Ekonomi Nasional dengan Ketetapan MPR-RI Nomor
II/M PR/2002.
2. Keterlambatan pemulihan ekonomi juga terlihat pada
adanya kemerosotan ekspor non migas dimana penurunan
ekspor non migas terus berlangsung dan pada 5 bulan
pertama tahun ini ekspor non migas merosot menjadi 5,4°/o
dibandingkan dengan 5 bulan pertama tahun 2001.
Pertumbuhan ekspor non migas yang negatif disebabkan
semakin berkurangnya daya saing produk-produk ekspor
Indonesia terhadap negara-negara Asia lainnya disamping
semakin banyak industri ekspor Indonesia yang hijrah ke
luar negeri karena biaya produksi yang mahal dan
keamanan yang belum stabil disamping tidak adanya
kepastian hukum sehingga hanya meninggalkan
pengangguran yang semakin membengkak. _ C -~ -- ---~---- -•- ------------------
Permasalahannya adalah Mengapa Pemerintah tidak
memiliki kebijakan yang secara proaktif dapat mencegah
pelarian investasi ke luar negeri.
3. Keterlambatan pemulihan ekonomi juga didorong adanya
kemerosotan investasi baik dalam maupun luar negeri yang
selama ini terjadi misalnya : selama semester pertama
tahun ini investasi dari luar anjlok 42 °/o dibandingkan
dengan semester I Tahun 2000. Dan untuk penanaman
modal dalam negeri untuk periode yang sama anjlok
sebesar 72 °/o.
Hal ini terjqdi karena Indonesia sudah termasuk negara
Asia dengan biaya produksi yang sangat tinggi sehingga
tidak menarik bagi investor .
4. Keterlambatan pemulihan ekonomi me!)jadi makin kentara
karena mulai adanya perlambatan pertumbuhan sektor
retail yang selama ini menjadi kebanggaan kita bersama.
Penurunan dari pada pertumbuhcin sektor.retail disebabkan
disamping sifatnya yang konsumtif yang tidak mampu
bertahan lama karena tidak memiliki akar yang kuat, tetapi
juga disebabkan karena adanya kenaikan biaya-biaya BBM;
listrik, upah kerja dan rental, serta pajak pusat dan daerah:
Sidang Dewan yang terhormat,
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut FKKI sudah
waktunyalah kita mengukur keberhasilan ekonomi nasional
dengan menggunakan parameter yang berupa indikator ekonomi
yang paling penting yaitu menciptakan lapangan kerja dari
angka pengangguran yang menjadi masalah bangsa, sebab
hanya orang yang berkerjalah yang mampu meningkatkan
kesejahteraan. Oleh karena itu dalam menyusun RAPBN harus
mampu me·nciptakan kebijakan di bidang ekonomi yang secara
komprehensif dapat menstimulus terjadinya program-program
pembangunan dan pemulihan ekonomi yang mampu
menggerakkan seluruh anggota masyarakat untuk terlibat
kedalamnya.
Sidang Dewan yang terhormat,
Setelah kami menyampaikan gambaran umum,
perkenankanlah kami menyampaikan beberapa indikator penting <.
pada RAPBN Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut: -
7
1. Indikator ekonomi makro dalam RAPBN 2003 yang
disampaikan pemerintah yaitu : pertumbuhan ekonomi 5°/o,
tingkat inflasi 8°/o, nilai tukar rupiah per US $ Rp. 8.700,-,
suku bunga SBI 3 (tiga) bulan 13°/o.
Sekalipun hal tersebut belum mampu menyerap tenaga
kerja yang menjadi permasalahan nasional, FKKI tidak
yakin bahwa hal itu dapat dicapai tanpa adanya reformasi
birokrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah
sebagaimana kami usulkan dalam Pemandangan Umum
APBN Tahun Anggaran 2002 karena tanpa adanya '
reformasi birokrasi, kita tidak akan mampu menyelesaikan
masalah yang kita hadapi.
2. Menurut Ringkasan APBN Tahun Anggaran 2002 dan
RAPBN Tahun Anggaran 2003 Pendapatan Negara dari Rp
301,9 triliyun meningkat menjadi Rp 327,8 Triliyun.
Kenaikan pendapatan negara tersebut terletak pada
peningkatan pajak sebesar Rp. 51,2 Triliyun. Peningkatan
pajak secara signifikan dengan cara intensifikasi yang tidak
diimbangi adanya · pelayanan publik yang lebih baik
sebagaimana yang ,(.'jtharapkan ol~h · masyarakat akan
menimbulkan ketidakadilan sosial, Oleh karena itu
8
pemerintah harus memiliki kebijakan yang arif terhadap
pelaksanaan perpajakan.
3. Disamping kenaikan pendapatan negara tersebut terdapat
-:: pula kenaikan belanja negara dari Rp. 344 Triliyun menjadi
Rp. 354, 1 Triliyun, kenaikan belanja negara sebesar Rp.
10,1 Triliyun. Kenaikan tersebut bila dibandingkan dengan
tingkat inflasi justru merupakan kemunduran, hal ini terjadi
karena pemerintah hanya memperbaiki anggaran dengan
memperkecil defisit anggaran dari Rp. 42,1 Triliyun menjadi
Rp. 26,3 Triliyun. Daripada berpihak kepada tuntutan
kebutuhan hidup rakyat. FKKI setuju prinsip memperkecil
defisit namun tidak boleh mengorbankan kepentingan
rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, oleh karena
itu pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatan
negara dari Rp . 327, 8 Triliyun menjadi Rp. 375
Triliyun.
4. Anggaran Belanja Daerah Tahun 2003 direncanakan
mencapai Rp. 113,2 Triliyun atau kurang lebih 30°/o dari
belanja negara, dana tersebut tidefk menanggung beban
utang seperti · halnya dana yang dianggarkan untuk cf •---------------------------~~---
keperluan pemerintah pusat yang sebagian besar
digunakan untuk membayar utang, baik utang pokok
maupun bunga.
Oleh karena itu dana APBD tersebut harus dapat
menstimulus pembangunan daerah-daerah yang terkait dan
hal ini hanya dapat terjadi apabila pemerintah pusat
mampu secepatnya menciptakan standar supervisi di
daerah dan standar pelayanan publik yang baik pada
daerah tersebut, sehingga dapat mendorong peran serta
masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Disamping hal
tersebut hendaknya pemerintah mengkaji ulang masalah
pemeliharaan jalan-jalan di daerah yang sebagian menjadi
beban pemerintah pusat,
pemerintah daerah.
agar dibebankan kepada
5. Tentang subsidi BBM FKKI dapat menyetujui program
pemerintah untuk menghapuskan subsidi BBM · kecuali
minyak tanah kepada rakyat yang miskin. Namun
hendaknya pemerintah harus memindahkan subsidi BBM
yang selama ini diberikan kepada Pertamina dibagikan
kepada masyarakat melalui peningkatan program
pendidikan dan kesehatan rakyat, sehingga kenaikan harga
yang terjadi sebagai akibat hal tersebut tidak memberatkah
rakyat kecil. Disamping itu agar sistem pembiayaan
program sektor pendidikan yang selama ini diberlakukan
:: ditinjau kern bali dengan memberi prioritas utama pada
pencapaian sasaran yaitu dapat dipenuhinya kewajiban
belajar 9 tahun yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Pemerintah.
6. Pengeluaran Rutin sektor Pertahanan dan Keamanan dari
Rp. 15, 4 Triliyun menjadi Rp. 18,8 Triliyun termasuk di
dalamnya komponen Gaji TNI/ Polri, menurut FKKI
seharusnya komponen tersebut dimasukkan ke dalam
Belanja Pegawai pada butir 1, yaitu gaji dan pensiun. Hal
ini sangat penting dan sangat substansial.
7. Belanja pegawai dari Rp 41,3 triliun untuk Tahun Anggaran
2002 menjadi Rp 51,5 triliun untuk Tahun Anggaran 2003
hendaknya ditinjau kembali dalam rangka pelaksanaan
ref6rmasi birokrasi, sebab mempertahankan sistem
penggajian yang sekarang berlaku bagi Pegawai Negeri
Sipil maupun TNI-Polri yang jauh dibawah standar
'
kehidupan yang layak baginya hanya akan meningkatkan
budaya KKN yang dapat menghancurkan moral bangsa.
Dengan beberapa hal yang kami sampaikan di atas FKKI
sec~ra prinsip dapat menerima dan menyetujui RUU tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2003 untuk dibahas pada tahap berikutnya.
Demikian Pemandangan Umum FKKI ini kami sampaikan,
semoga Tuhan yang Maha Pengasih senantiasa membimbing
kita dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan kepada
kita.
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA DPR-RI
Wakil Ketua
Drs. H. A. HAMID MAPPA A-279
F.X. SUMITRO A-280