DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM

Tahun Sidang : 2019 – 2020

Masa Persidangan : II Rapat ke : - Jenis Rapat : Rapat Kerja

Dengan : Menteri Hukum dan HAM RI Sifat Rapat : Terbuka

Hari, tanggal : Selasa, 25 Februari 2020 Pukul : 11.30 WIB – 15.14 WIB Tempat : RR Komisi III, Gd. Nusantara II lantai 2

Ketua Rapat : H. Desmond Junaidi M., SH.,MH. Sekretaris : Novianti, S.E. Acara : Melanjutkan Rapat Kerja hari Senin tanggal 24 Februari 2020

Hadir

: A. Anggota DPR RI : 34 dari 53 orang Anggota dengan rincian: PIMPINAN 3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry 2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum 3. H. Desmond Junaidi M., SH.,MH.

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

9 orang dari 11orang Anggota: 1. M. Nurdin 2. Bambang DH 3. Trimedya Panjaitan 4. Masinton Pasaribu 5. Ichsan Soelistio 6. Wayan Sudirta 7. H. Safaruddin 8. Agustiar Sabran 9. H. Mohammad Idham Samawi

/2.Fraksi Partai Golongan Karya 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

- 2 -

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota: 1. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn. 2. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si 3. Supriansa, S.H., M.H. 4. Ir. Hj. Sari Yuliati, MT.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota: 1. Habiburokhman, SH., MH 2. Romo H.R. Muhammad Syafi’i., SH., M.Hum 3. H. Rahmat Muhajirin, SH. 4. Muhammad Rahul 5. Bambang Haryadi, SE.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota: 1. Eva Yuliana, M.Si. 2. Ary Egahni Ben Bahat, SH

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota: 1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P 2. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota: 1. Dr.Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS 2. Didik Mukrianto, SH., MH. 3. Dr. Benny Kabur Harman, SH.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsy.,SE 2. H.Muhammad Nasir Djamil.,M.Si 3. Drs. H. Adang Daradjatun

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 3 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Pangeran Khairul Saleh 2. Sarifuddin Sudding, SH., MH. 3. H. Nazaruddin Dek Gam

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN: 0 orang Anggota dari 1 orang Anggota

B. UNDANGAN Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya

Jalannya Rapat:

- 3 -

KETUA RAPAT:

Bisa mulai ya? Sekarang jam 11.30 pas. Rapat kita lanjutkan, rapat kita lanjutkan dan akan kita skor jam satu atau? Jam satu ya kita untuk rehat makan siang dan sholat. Rapat saya buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DI BUKA PUKUL 11.30 WIB)

Rapat kemarin baru ada 2 (dua) fraksi dari 9 (sembilan) fraksi yang

sudah PDIP dan PKB. Kemarin kesepakatannya atas, tengah, bawah. PPP belum datang, kami persilahkan bawah atas, PAN. Kami persilakan Pak Sudding.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih Ketua. Bapak Ibu Anggota Komisi III Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya yang saya hormati. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua

Pertama saya masih ingin mendalami ya tentang persoalan Masiku yang cukup mendapatkan perhatian publik dan saya kira persepsi publik pun yang selama ini melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Menteri Hukum dan HAM penuh dengan kejanggalan telah melakukan pembohongan publik bahkan apa obstruction of justice menghalang-halangi proses penyidikan dan sebagainya.

Pandangan ini memang cukup beralasan tidak hanya civil society tapi

juga Lembaga Ombudsman juga menyampaikan hal yang sama. Kalau melihat penjelasan Saudara Menteri Hukum dan HAM kemarin saya kira akan banyak muncul pertanyaan bagi kita. Persoalan Saudara Masiku yang penjelasan Saudara Menteri Hukum dan HAM bahwa sejak tanggal 6 yang bersangkutan sudah berangkat ke luar negeri Singapura dan yang bersangkutan belum pulang.

Tanggal 9 oleh pihak KPK menetapkan tersangka dan meminta supaya

segera dilakukan pencekalan, akan tetapi Saudara Menteri mengatakan bahwa tidak mungkin kita melakukan pencekalan karena yang bersangkutan masih di luar negeri, kan begitu. Ini yang menurut saya bahwa Saudara Menteri mengambil suatu kesimpulan sangat prematur dan hanya didasarkan pada persoalan data yang tidak sampai ke pusat, dari apa namanya dari PC bandara tidak sampai. Ketika hanya didasarkan pada data elektronik seperti itu sementara kasus ini cukup mendapatkan perhatian publik, banyak

- 4 -

persoalan seperti ini muncul sebelum-sebelumnya dan justru mengambil data tidak hanya pada satu sumber apalagi hanya sekedar menanyakan kepada Pak Dirjen Keimigrasian seperti yang disampaikan Saudara Benny kemarin rilis yang disampaikan oleh salah satu media Tempo melihat mengambil dari CCTV lalu kemudian juga manifes dan sebagainya, kenapa hal ini tidak dilakukan, kan begitu.

Di satu sisi Saudara Menteri Hukum dan HAM mengetahui tentang

keberangkatan Saudara Masiku bahwa dia berada di luar negeri sejak tanggal 6, tapi di sisi lain tidak mengetahui tentang kepulangan. Nah ini kan juga menjadi pertanyaan informasi dari mana Saudara mengetahui bahwa Saudara Masiku itu berangkat tanggal 6, begitu itu loh. Nah sementara data server itu sudah bermasalah sejak tanggal 23 Desember. Sudah ada persoalan disitu kan. Berarti data-data tentang keluar masuknya warga negara ya orang yang masuk ke negara kita itu sudah bermasalah sejak tanggal 23 Desember, sementara dia berangkat tanggal 6 dan Saudara mengambil kesimpulan bahwa yang bersangkutan sudah berada di luar negeri. Saudara mengambil kesimpulan seperti itu. Itu informasi darimana dan Saudara mengambil data dari mana bahwa yang bersangkutan sudah berangkat ke luar negeri, kan begitu. Artinya Saudara paham benar ya tentang keberadaan Saudara Masiku ini. Sejak tanggal 6 yang bersangkutan keluar.

Ini sebenarnya dalam rangka untuk apa memberikan klarifikasi atau

penjelasan karena kita juga tidak inginkan ketika Saudara Menteri Hukum dan HAM yang begitu respon terhadap persoalan ini mengabaikan semua data-data yang ada lalu kemudian menyampaikan sesuatu ke masyarakat dan itu tidak mengandung kebenaran sehingga anggapan persepsi bahwa Saudara melakukan pembohongan publik anggapan itu saya juga sependapat karena tidak didasarkan pada data yang valid. Itu yang pertama. Karena ini persoalan saya kira perlu di clear-kan ya, karena posisi Menteri Hukum dan HAM ya di satu sisi dalam sebagai pejabat publik dan di sisi lain juga ada keterkaitan dengan posisinya di partai politik. Nah ini yang perlu mendapatkan penjelasan ya.

Yang kedua, dalam kaitan menyangkut masalah lembaga

pemasyarakatan. Saya kira setiap kali kita rapat di Komisi III ini hampir ini yang selalu menjadi perhatian kita semua menyangkut masalah over crowded ya, kelebihan penghuni, masalah keamanan, lalu kemudian juga masalah kerusuhan di lapas dan sebagainya, saya ingin pertanyakan apa sih kerjanya Sekjen ini? Ya kan gitu. Bagaimana strategi yang sudah, karena ini sejak 2009 saya masuk di DPR ini selalu jadi pertanyaan ini tentang masalah lapas dan itu persoalan ada disitu. Bagaimana para narapidana yang ada di dalam masih leluasa menggunakan handphone berkomunikasi keluar, bagaimana para narapidana begitu leluasa, ada transaksi narkoba di dalam, dan menggunakan para aparat, para sipir dan sebagainya sehingga ketika itu ada keinginan kita bagaimana menaikkan remunerasi para sipir ini, ya. Supaya betul-betul punya tanggung jawab, punya integritas dalam rangka melaksanakan tugasnya di sana, tapi ternyata bahwa persoalan ini tidak

- 5 -

pernah selesai tanpa arah. Saya ini yang selalu ditanyakan, bosan juga kita tanya ini tidak ada progress gitu loh.

Saudara Sekjen strategi yang Saudara lakukan dalam rangka untuk

memperbaiki tentang kondisi lapas ini karena saya lihat juga Pak Sekjen ini enjoy saja gitu loh, mau lapas mau rusuh, mau apa tapi tidak jelas arah kemana dalam konteks untuk perbaikan tentang lembaga pemasyarakatan ini. Begitu pula tentang Ibu Dirjen. Tolonglah diberikanlah progresif. Kemarin yang terjadi dimana ini kerusuhan kemarin di Medan? Kabanjahe. Nah ini kan yang melakukan ini kan sipir yang baru 2017 kalau tidak salah ya. Baru gitu loh, tapi mereka terpengaruh tentang apa namanya permainan yang ada di dalam, ya kan begitu. Tentang transaksi narkoba dan sebagainya. Kan tidak mungkin ada hape bisa nyelonong begitu saja masuk di lapas, tidak mungkin narkoba nyelonong begitu saja masuk di lapas tanpa ada yang memfasilitasi. Atau bisa jadi Sekjen juga mengambil bagian disitu? Kan tidak ada progress dalam hal ini, perbaikan menyangkut lembaga permasyarakatan ini.

Cobalah ya supaya kita tidak setiap kali rapat hanya sekedar ini aja

ditanyakan, setiap kesimpulan hanya persoalan lapas saja gitu Pak. Persoalan transaksi narkobalah di dalam, persoalan kerusuhanlah dan sebagainya. Jangan hanya menggunakan alasan klasik gitu loh karena ini terjadi over kapasitas dan sebagainya dan sebagainya tapi bagaimana perbaikannya manajemen, lembaga permasyarakatan ini supaya ada progress bahwa iya betul sudah ada perbaikanlah. Ya kan begitu.

Nah berikutnya dalam kaitannya seperti yang ditanyakan oleh Pak

Ketua kemarin Pak Adies tentang adanya perusahaan yang ada di lembaga apa di Nusa Kambangan ya Holcim itu, yang menurut Pak Menteri bahwa ada itu, itu KSO ya? Yang ada penerimaan hanya sekedar 12 milyar ya selama 30 tahun. Berapa Pak? Tiap tahun? Tiap tahun. Oh tiap tahun ada 10 milyar lalu kemudian ada CSR 2 milyar dan lain sebaginya. Itu untuk masuk. Gimana tentang kerjasama dengan perusahaan ini? Iya, coba dijelaskan karena ini juga cukup apa namanya tentang pabrik semen yang ada disitu karena itu kan juga sangat rawan Pak Menteri, ini kan lembaga permasyarakatan lalu kemudian ada perusahaan yang ada di dalam bagaimana untuk mengawasi orang-orang yang bisa saja menggunakan atas nama perusahaan masuk tapi ada misi tertentu yang mereka bawa masuk di Nusa Kambangan kan begitu. Bagaimana mengawasi perusahaan-perusahaan ini orang-orang yang di perusahaan-perusahaan ini bahwa itu tidak ada kaitan ataukah ada misi ataukah dan sebagainya menyangkut masalah para narapidana yang ada di dalam situ. Saya kira untuk sementara itu nanti saya kembangkan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Sebelum dijawab mungkin ada hal, mungkin bukan ada hal dari beberapa catatan Pak Sudding tadi. Ini ada proses yang stagnan dalam persoalan lapas Bu Dirjen. Dari pengamatan kami sebagai Pimpinan catatan khusus itu kita diskusikan di Pimpinan. Silakan Ketua catatan-catatan yang

- 6 -

berkaitan dengan mutasi dan macam-macam di lapas ini yang telah kita bikin catatan-catatan tersebut. Silakan. KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERY):

Terima kasih Pimpinan. Saudara Menteri dan jajaran yang saya hormati

Saya terusik dengan apa yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Sudding barusan soal sistem yang stagnan. Perlu diketahui sejak dulu saya katakan bahwa lapas itu ada fenomena ekonomi tersendiri di dalam Lapas. Di semua lapas besar itu ada perputaran uang yang sangat luar biasa, itu yang saya katakan fenomena ekonomi yang ada di dalam lapas. Sejak dulu, sejak dulu yang namanya Dirjen Lapas itu adalah pejabat karir. Dirjen Lapas itu adalah pengendali operasi, artinya seorang menjadi Dirjen Lapas dia tahu betul persoalan perlapasan karena selalu Dirjen itu pejabat yang memulai karirnya dari bawah, tidak ujug-ujug.

Nah yang menjadi masalah di Kumham adalah mau di Lapas, mau di

Imigrasi, atau Dirjen lainnya sistem mutasi dan penempatan orang-orang pejabatnya itu yang salah. Salahnya dimana? usernya adalah para Dirjen tetapi para user ini hanya bisa mengusulkan penempatan pejabat sampai dengan eselon terendah, Eselon IV pun hanya bisa mengusulkan bagaimana seorang dirjen yang sangat menguasai teknis operasional mengusulkan orang-orang yang dianggap oleh dirjen tahu fungsi, tahu tugas, dan punya integritas tetapi ingat hanya bisa mengusulkan. Yang memutuskan semuanya ada tim di kesekjenan, dirjen sama sekali tidak punya kewenangan untuk menentukan, menetapkan pejabat mana yang akan menjadi pejabat di bawah dirjen sebagai user.

Tidak jarang apa yang diusulkan oleh para dirjen, mau imigrasi, mau lapas, atau Dirjen AHU, pejabat-pejabat dibawahnya saat dia usulkan belum tentu diterima bisa keluar namanya lain, sehingga orang yang ditempatkan itu terus terang saja penuh dengan subjektivitas manajemen karena bukan user yang menentukan. Disini bukan tidak mungkin terjadi kepentingan seperti saya katakan tadi bahwa di lapas itu ada putaran ekonomi yang luar biasa, ada kepentingan-kepentingan. Bayangkan satu botol aqua yang harganya Rp 500 didalam bisa harganya Rp 3.000.

Kita tidak usah bicara narkoba, kita bicara soal makan minum sehari-

hari ada koperasi dan segala macam, itu dikendalikan oleh Lapas. Saya mencurigai jangan-jangan ada kepentingan tertentu sehingga pejabat-pejabat yang ditempatkan adalah orang-orang memang sengaja dipasang dari Kesekjenan ini koreksi buat Menteri dan Sekjen.

Oleh sebab itu, dalam rapat ini saya minta kita buatkan sebuah

kesimpulan rapat bahwa Menkumham dan jajarannya harus merubah sistem penempatan dan promosi mutasi jabatan di setiap Direktorat Jenderal.

- 7 -

Berikan kewenangan kepada user yang menentukan, bukan Sekjen yang menentukan. Supaya jika terjadi masalah para pejabat ini, dirjen-dirjen ini bisa dimintai pertanggungjawaban, kenapa? Karena ini seurut kacang sampai ke bawah. Jangan sampai dirjen tidak bisa mengendalikan ke bawah karena pejabat yang ditempatkan bukan dia yang pilih, dia milih tapi tidak disetujui, ditempatkan orang lain yang sesuai dengan selera Kesekjenan. Ini koreksi dan ini apa adanya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya minta Menteri atau Sekjen menjelaskan bagaimana sistem mutasi dan penempatan orang-orang di setiap Direktorat Jenderal. Saya kira itu Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih. Silakan Pak Menteri. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Baik, terima kasih.

Kembali menjelaskan tentang mengapa saya ujungnya saja karena saya sudah jelaskan sangat lengkap kemarin dan bahkan tim independen sudah menyampaikan kepada publik. Mengapa tanggal 6 bisa? Karena tanggal 6 Harun Masiku berangkat dari Terminal 3 yang sistemnya sudah selesai yang langsung sudah berhubungan ke sistem di karena yang paling perjalanan luar negeri yang paling besar ada di Terminal 3 dan ini yang duluan diperbaiki Pak.

Sistem tadi vendor dan anggota kita karena itu sangat besar itu duluan

diperbaiki, jadi transisi perbaikan Simkin satu ke Simkin dua di Terminal 3 sudah selesai. Maka pada waktu dia berangkat naik Garuda kalau saya tidak silap dari Terminal 3 itu sistem ada karena dia terkoneksi ke server atas tidak stuck di counter, PC counter ya ini terkoneksi.

Di Terminal 2F seperti yang saya jelaskan kemarin, itu lah yang

menjadi masalah karena sejak tanggal 23 itu data tetap berada di PC counter Terminal 2F dari tanggal 23 10 Januari, 10 Januari mulai disadari dan juga ada beberapa surat masuk dari Kakanim Jakarta, Kakanim Soetta mengenai mempertanyakan Kitas-kitas mengapa terkendala dalam sistem kemudian dikirim 3 surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi, mulai di trace kembali wah ini ada data yang tidak masuk ke server. Nah itu sebabnya data itu mulai dibuka. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Sebentar, sebentar. Saudara tahu tentang. KETUA RAPAT: Ada Pimpinan disini. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

- 8 -

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT: Silakan. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Saudara tahu bahwa di Terminal 2F ada masalah itu sejak kapan? MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Setelah Tim bukan, setelah Tempo membuat berita baru kita lihat wah ada apa ini? Baru mereka, mereka lihat kok tidak ada data, Tempo sebenarnya dapat karena CCTV yang diminta ke Angkasa Pura untuk konfirmasi. Ya, baru di check itu sebabnya Kabag apa Kabag Humas sudah menjelaskan karena CCTV tidak dalam domain kita. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Ya, bukan bukan bukan bukan persoalaan CCTV Pak, bukan persoalan CCTV ya. Tadi Saudara jelaskan bahwa nanti diketahui setelah dimuat lewat Majalah Tempo. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Bukan, setelah itu baru kita lihat kenapa ini tidak ada dalam server pusat, kenapa data entry tidak masuk dalam server pusat baru di … KETUA RAPAT: Sebentar, sebentar Pak Menteri.

Ini ada, ada persoalan, persoalannya gini ini kan ada dua pintu masuk yang IT nya berbeda. Itu dulu jelas, 2 sama 3. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Yes. KETUA RAPAT: Yang sempurna 3. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc.,

- 9 -

Ph.D.): Ya. KETUA RAPAT:

Yang otomatis orang datang pada saat itu langsung masuk, ini di 2

tidak masuk, tapi Tempo ya melihat mengambil CCTV, itu dulu deh. Jadi tidak bisa dilihat, pada saat Pak Menteri ya melihat di pusat itu belum masuk, itulah intinya. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Ya, ya. KETUA RAPAT: Ini dulu. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Iya, iya, paham, paham. KETUA RAPAT: Apalagi? F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Paham, paham tentang itu Ketua. Yang jadi pertanyaan kita dari tanggal 23 sampai tanggal 10 menurut Pak Menteri tadi terjadi error katakanlah seperti data itu tidak masuk ke pusat. Setiap perkembangan itu kan harus kita ketahui gitu loh. Kok ya kenapa day to day itu pasti kelihatan, oh ini ada orang masuk ya, warga negara masuk, ini warga negara keluar kok sampai begitu lamanya Saudara lalai untuk meng-update tentang tentang apa orang yang keluar masuk. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):

Begini, begini ada data banyak dari Ngurah Rai, dari Terminal 3, dari seluruh Indonesia masuk, data entry dari Batam dari mana-mana, itu semua ter-record di dalam data kita. Perubahan sistem pelatihan tanggal 23 semua taken for granted bahwa sistem berjalan dengan sempurna, kan persoalannya begitu, kita tidak, kalau kita tahu tanggal 20 apa namanya sistem karena data itu masuk otomatis, biasanya kalau sudah dibuka servernya otomatis masuk dan semua data perlintasan selalu dicheck pada server pusat, semua data perlintasan bahkan kalau seseorang mau mengambil paspor, Pak Sudding mau mengambil paspor diapply oleh daerah, dia harus cross check ke Pusat

- 10 -

Simkin di pusat karena disini semua data. Benarkah orang ini setiap orang punya data yang cukup besar ada biomatrix, ada semua-semua. Orang asingnya juga semua-semuanya data paspornya ada di kita, dan semua kita check bukan di PC counter karena PC counter stand alone, hanya orang itu yang tahu itu. Jadi dari barisan stand alone apa itu PC yang stuck datanya disitu tidak masuk terkirim, kita hanya check di dan itu sangat reliable. Seandainya saja, seandainya saja itu tidak ada masalah server ter-connect tidak ada kesalahan pemasukan ke URL, tidak ada masalah di pusat karena supaya dilihat itu dapat, siapa yang dicekal di pusat itu dapat semuanya. Nah itu yang dibilang apes, makanya saya katakan harus ada yang bertanggung jawab disini.

Jadi bukan adab misalnya sama dengan kita sekarang di kami

sekarang di Pusdatin mau lihat berapa pendapatan AHU, bukan kami tanya lagi ke daerah, ke kantor fidusia atau yang lain-lain, kita cukup lihat di AHU dan semua sistem sudah ada pakai barcode siapa yang sudah dapat langsung karena apa? Sistem berjalan secara baik, ya.

Nah ini yang tadi, jadi di Terminal 2F ada beberapa counter itu semua

ter ter-record semua di dalam stand alone PC counter, tidak ter-connected ya tidak ter-connected masuk ke data pusat. Akibatnya ketika di enter data apakah ada Harun Masiku masuk yang terdaftar adalah data keberangkatan dia yang dari Terminal 3 tetapi tidak ada masuk itu sebabnya Kabag Humas mengatakan, tanggal berapa itu? Tanggal 13 mengatakan belum. Kemudian baru kemudian tanggal 16 saya tanya karena saya sudah tanya, eh masa tidak masuk, coba check. Di check seperti biasanya dicheck di sistem pusat, dicheck perlintasannya, tidak ada. Makanya Pak Sekjen bilang setelah diperiksa juga dicheck disitu oleh Bagian IT tidak ada dalam sistem kita, belum kembali. Dalam pikiran kita juga make sense kenapa tanggal 6 berangkat, tanggal 8 terjadi OTT, tanggal 7 mungkin dia tahu, dia tidak balik. Tapi betul-betul diperiksa saya karena Kabag suka mengatakan tidak ada saya check lagi Pak Dir coba dicheck pastikan karena saya pasti ditanya wartawan, dicheck kembali dalam sistem tidak ada. Baru kemudian tanggal 18, bukan tanggal 18 saya doorstop, jadi transisi 120.000 data-data, 120.661 diproses masuk dari server tanggal berapa? Tanggal 10? Tanggal 10 itu ada.

Jadi kalau kita lihat record apanya record digitalnya sangat jelas transfer datanya itu ada, tidak mungkin jejak digitalnya itu nampak benar bahwa itu berlangsung mulai tanggal 10 sampai 122 data itu baru masuk di tanggal 19, dan baru kita check dan minta Dirjen dan Direktur IT mengapa sampai ini terjadi.

Jadi ini yang yang kita katakan ya memang ini namanya honest

mistake dari apa tetapi kesalahannya pasti ada di itu yang kita minta mau pertanggungjawaban mereka. Jadi sistem sangat jelas di server pusat ya. Ini yang kita katakan memang kalau apa namanya tidak ter-connect ke server dan mengapa itu kita selalu kita mencheck di pusat dan memang pusat data adalah pusat dimana semua informasi terekam disana, dan belum pernah terjadi kejadian itu mengapa kita mengganti Simkin karena Simkin satu itu

- 11 -

tahun 2008, kapasitasnya sering down mulai tahun 2016 saya sudah mengatakan supaya itu di upgrade ada revitalisasi sistem mulai tahun 2016, tahun 2018 saya sudah mengatakan harus itu jelas apanya adminstrasinya rapat-rapatnya sebelum Oktober eh September kita rapat kembali bahkan November rapat kembali memastikan karena apa sering juga paspor karena data tidak transisi ini tidak terintegrated dengan baik, paspor yang tertunda pencetakannya datanya tidak sinkron data pusat, ini memerlukan makanya saya paksa ini harus segera. Janji kepada saya 2019 clearance sudah clear. Itu janji Dirjen maupun Direktur IT kepada saya, 2019 kelar sistem. Ini yang menjadi persoalan tadi.

Rupanya pada waktu training-training dilakukan pakai dummy data

artinya training anggota kita bagaimana ininya dia tidak waktu training supaya terganggu tidak data pusat dia stop dan tidak tidak dibuka itu. Kelalaian yang sangat fatal sekali ya. Sama dengan kita di sini kalau kita tidak connected online ke apa ke database tidak akan bisa dapat Pak, dia akan tetap pada di di stand alone, tetapi tidak hilang, tetap disini dihardisk-nya stand alone, jadi ada beberapa counter itu Pak. Nah ini yang barangkali saya pikir sudah sangat jelas ya. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Saya interupsi Pak Ketua. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Apanya datanya mengenai hal ini, dan mana tadi tunggu dulu ya. Jadi saya sudah kalau penjelasan saya nanti kalau mau minta tim IT nya tim independen bawa kemari, bawa tim independen dari tim IT nya dari apa silakan mereka berdebat disitu, apa benar itu tidak ya. Berikutnya tentang apa namanya Lapas. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Tunggu dulu tunggu dulu Ketua sebelum pindah ke Lapas Ketua dalami dulu ini. KETUA RAPAT: Bentar, intinya itu ada problem yang tidak sengaja, itu yang ingin ditegaskan sama Pak Menteri tadi. Ini yang dimaksud Pak Menteri begitu gitu loh. Nah persoalannya Pak Sudding bisa menerima atau tidak? F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Ya, ya saya pahami. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

- 12 -

Sudah itu saya Pak Ketua ya, saya ya. KETUA RAPAT: Pak Sudding dulu, Pak Sudding dulu ya. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Saya pahami tentang penjelasan yang bahwa ini ada kesalahan dan sebagainya. Yang saya tidak masuk di akal saya dan itu yang dikatakan penuh dengan kejanggalan, Saudara hanya mengandalkan satu sumber informasi gitu kan sementara ini kasus cukup mendapatkan perhatian publik kan begitu ya kan, ini cukup mendapatkan perhatian publik Pak Yasonna ya. Kalau dikatakan bahwa ada di Simkin apa segala macam, belum masuk apa dari PC masuk kesitu dengan apa segala macam dan hanya melihat dari satu sisi lalu kemudian Saudara memberikan satu statement yang menyakinkan gitu loh. Ini kan sangat menyakinkan, saya ikutin betul Pak Yasonna memberikan satu statement menyakinkan. Saudara kenal dengan Harun Masiku? MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Bagaimana? F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Saudara kenal dengan Harun Masiku? MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Sama sekali tidak. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Ya terlepas sama Saudara kenal atau tidak. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Lihat, lihat mukanya fisik juga tidak pernah, hanya fotonya. Ini saya orang Kristen Pak. KETUA RAPAT: Jangan nyeletuk-nyeletuk, bentar Pak Benny. Ini Pak Sudding, pada prinsip dasarnya Anda melihat ya bahwa.

- 13 -

MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Sebentar saya jawab. KETUA RAPAT: Respon Menteri itu kurang. itu kan intinya dari semua yang Anda maksud tadi. Nah itu Pak Menteri, jadi Pak Sudding mengharapkan ya seharusnya. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Begini Pak Desmond, sebagai pejabat publik. KETUA RAPAT: Oke. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Sebagai pejabat publik dalam hal memberikan keterangan statement apalagi apa kasus yang mendapatkan perhatian publik itu penuh dengan kehati-hatian kan begitu.

KETUA RAPAT: Ya. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Jangan memberikan suatu statement menyakinkan publik padahal itu mengandung kebohongan kan begitu. KETUA RAPAT: Oke. Cukup Pak Sudding, sudah jelas. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Sebentar Pak, saya tambah. KETUA RAPAT: Silakan Pak Menteri. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc.,

- 14 -

Ph.D.): Kalau saya tidak percaya lagi kepada statement dua orang Direktur TI dan Dirjen yang memeriksa sistem yang selama ini semua kita selalu siapa yang mau dicekal, siapa yang mau ini tetap melihat kepada Pusdatin kepada siapa lagi, apakah saya harus datang ke yang lurusan Kakanim saja yang tidak memeriksa TI-nya disitu. Apakah saya harus datang ke stand alone sistem memeriksa itu. Kalau sudah statement dari seorang Kabag, kalau saya minta kepada seorang Dirjen dan meminta kepada ini waduh itu saya kira manajemennya sudah tidak, sudah terlalu tidak apa. Bahkan itu Tempo baru kan dapat 13 dengan melihat apa, jadi kalau kalau kita tidak percaya lagi kepada seorang Dirjen, percaya lagi kepada harus saya lagi harus datang kepada ini dan saya tahu pada sistem kita memang selalu apa namanya reliable dalam selama ini, belum pernah kejadian seperti itu, bagaimana lagi apakah memang seorang kita harus pergi lagi ke apa untuk memeriksa itu, untuk apa mereka ada disitu semua. Untuk apa jajaran itu ada disitu semua. KETUA RAPAT: Sudah, sudah jelas Pak Menteri bahwa ini ada sesuatu-sesuatu hal ya ini tidak perlu dijelaskan karena pemahaman saya juga dan urusan imigrasi, kita pura-pura tidak tahu ya, banyak main-main lucu juga, kita paham ini cuma semakin kesini ya semakin tidak jelas. Benny berkaitan dengan ini sudah sangat jelas loh, apalagi? F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Ya, belum jelas ini Pak Ketua. KETUA RAPAT: Yang mana? F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Ya tunggu aja. KETUA RAPAT: Ya mana yang tidak jelas? F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Ya makanya saya mau tanya. Berkenan Pak Ketua? KETUA RAPAT:

- 15 -

Yang mana? F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Ya makanya ini yang mau saya tanya. KETUA RAPAT: Ini ini masih berkaitan dengan F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Soal Masiku dan alat-alatnya tadi. KETUA RAPAT: Oh ya kalau memang belum jelas yang mana, kalau masih berkaitan dengan tidak jelas saya potong. Iya silakan dulu Pak Benny. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Saya mulai dengan pertanyaan langsung saja Pak ya supaya ini. KETUA RAPAT: Siap. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Pak Menteri tidak kenal Masiku? MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Tidak. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia dari Caleg dari Partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang Kristen. Jangan bawa-bawa Tuhan lah disini. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Saya begini Bang, saya sudah tahu tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP.

- 16 -

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Tadikan ngomong soal itu. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Ya. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Oke. Jangan bohonglah, jangan bohong Pak Menteri. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Tidak tahu saya, tidak pernah karena itu urusan administrasi di tingkat kesekjenan. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Lalu kenapa Dirjennya dipecat? Kalau alat yang salah kenapa manusianya yang dipecat? MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Saya coba jelaskan. Mulai tahun 2016, saya memerintahkan kepada jajaran Imigrasi karena sistem kita 2008 saya memerintahkan ada beberapa hal yang saya sampaikan karena sistem Simkin 2008 source code-nya ada pada vendor. Saya katakan saya mau kita reform system ini karena satu alasan peningkatan jumlah perlintasan, dua karena peningkatan ekonomi, kemudian bebas visa, kemudian apa namanya umroh. Maka sistem lama ini harus diperbaiki, direstrukturisasi.

Kemudian saya mau arahan saya boleh dicheck. Arahan saya, saya mau satu source code tetap harus kita yang control. Yang kedua menggunakan sistem yang state of the art, system dan mulai administrasi membangun bahkan dulunya saya menunjuk tim independen diluar tidak hanya terdiri dari tim imigrasi untuk memrestrukturisasi sistem adminstrasi kita. Tahun 2018 saya peningkatan sistem, kemudian 2019 terus kita mengadakan rapat dan mereka berjanji kepada saya 2019. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Udah Pak Ketua. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc.,

- 17 -

Ph.D.): Sekarang saya mau tanya, who is responsible? Kan harus ada, karena siapa yang, bukan ini ujug-ujug. Sistem ini sudah tiga tahun kita mintakan supaya dibangun dengan baik supaya dengan menggunakan biaya yang sangat besar dan kita tidak hanya sekali rapat, berkali-kali rapat bahkan sampai pakai suara-suara yang keras karena selalu ada pada waktu transisi selalu ada passport lah yang tertinggal, down di sistem, ada yang sistem yang lama karena sistem down dan lain-lain karena sudah overload, sistem yang lambat dan lain-lain. Maka saya katakan ini tidak bisa ditoleransi. Jadi bukan tidak mungkin kita salahkan alatnya, manusia yang mengoperasional alat, manusia yang mengatur program, manusia yang me-manage ini semua, manusia yang bertanggung jawab soal pelaksanaan sistem ini. KETUA RAPAT: Oke Pak Menteri kalau itu sebenarnya, kalau bicara tentang manusia di Kementerian Kumham ya, kita sangat paham ya, banyak tikungan-tikungan yang tidak jelas yang tidak patuh kepada Menterinya. Ini kita sangat paham ya, ini sangat paham. Maka pertanyaan saya ya, kedepan gitu loh. Ini kan pertama kali di periode ini kita ketemu ini, tentunya ada hal-hal yang kedepan harus dirapikan ya. Pak Benny, lanjut juga ngapain gitu loh. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Bukan begitu Pak Ketua, tadi saya tanya simple tapi jawabannya kemana-mana begitu loh. KETUA RAPAT: Saya paham Pak, hanya itu yang Beliau maksimal Beliau. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Bukan saya Pak Ketua, kita ingin ada akuntabilitas public, kan begitu Pak, membantu Beliau juga. Membantu jadi tidak ada niat untuk ini. Misalnya tadi kan Beliau kenapa Bapak Menteri yang sangat saya hormati menyangkal bahwa Masiku itu adalah sahabat Bapak. Iya toh. KETUA RAPAT: Tidak, tidak, ini tahu dari mana dulu Ben, ini jangan-jangan. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Bagaimana toh Pak Beliau ini kan masuk dalam tim hukum toh, gimana toh Mas, Mas Desmond, Pak Ketua. KETUA RAPAT:

- 18 -

Siap. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Ini yang saya bilang janganlah bohong di siang hari bolong. Itu saja, itu saja. Terima kasih. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Di proses, karena saya DPP itu baru sesudah periode, proses Caleg dan lain-lain itu saya belum DPP Pak Ben, saya belum DPP jadi jangan ada pretensi yang tanpa data, tanpa apa namanya. Jadi kita itu DPP baru sesudah kongres yang ini. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Interupsi Pak Ketua. Pak Menteri, kita tidak persoalkan itu. Yang saya kecewa adalah

Saudara menyangkal Masiku, padahal Masiku dari rumah yang sama dengan Anda, tidak boleh itu Pak. Apapun Masiku itu sahabat Anda, Anda bela wajib. Tapi belanya kepada publik, kan itu. Saudara juga petugas partai toh sama dengan kita juga. Tapi ini urus negara Pak, urus bangsa itu loh.

Jadi Pak Ketua sudahlah kita cukup aja ini, kalau mau lebih terbuka

lagi saya usul bikin Panja. Supaya kita tidak ada yang tidak ada kebencian Pak Ketua, tidak ada kebencian kepada Pak Menteri. Misalnya tadi Pak Dirjen misalnya apakah dia diberhentikan sepengetahuan Bapak Presiden? kan gitu Pak pertanya jadi banyak sekali tanya-tanya yang muncul akibat penjelasan Bapak yang tidak tuntas. Belok kesana, belok kemari yang ditanya tidak dijawab, yang dijawab yang tidak ditanya. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Oke. Pak saya pikir tidak perlu dijawab lagi ya pasti tidak tuntas juga, tinggal lanjutan dari pertanyaan Pak Sudding yang belum dijawab apa saja. Silakan. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Baik. Mungkin Pak Benny punya kemampuan mengetahui semua Anggota Demokrat yang ada disekitarnya. Kita, saya tidak punya kemampuan untuk oh ya. Semua yang dimana-mana tahu dia pokoknya Demokrat tahu dia. Kita belum mempunyai kemampuan itu. Terima kasih. Baik yang soal apa, soal Holcim, ini kontraknya mulai 2001 Pak jadi

- 19 -

berakhir 2030. Tahun 2018 kita minta adendum, adendum kontrak dulunya terlalu kecil yang bisa diberikan kepada kita. Ini karena ini investasi jadi di luar, di luar apa di luar kita tahun 2001, saya tidak tahu 2001 jamannya apa ini. Kemudian dengan adendum 2018, kemudian adendum ketiga 2019 kita minta penambahan jadi 10 milyar untuk barang ada beberapa pembangunan di jalan ya, fasilitas di Nusa Kambangan sehingga tidak perlu APBN dan kemudian CSR 2 milyar jadi 10 milyar. Kalau kita mau tunggu mungkin 2030 ya 2030 dan itu sudah pasti sebaiknya tidak kita teruskan Pak ya. Soal. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Yang saya tanyakan tentang pengawasan ya, pengawasan orang-orang yang ada di perusahaan ini yang masuk ke Nusa Kambangan sementara daerah ini adalah daerah yang steril katakanlah apa kemarin waktu di kunjungi Pak Ketua kemarin itu kan, security-nya betul-betul sangat terjamin begitu, bagaimana pengawasan dari Kemenkumham ini dari jajarannya ini tentang orang-orang perusahaan ini yang keluar masuk di Nusa Kambangan ini. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Kalau masuk ke lokasi Pak karena dia di depan itu ada sistem kita semua yang masuk, id card khusus ya, jadi pakai id card dan kalau masuk ke Nusa Kambangan kan sekarang pakai finger print, jadi itu memang karena mereka punya id card khusus tinggal dimasukkan ke scan kita. Jadi orang-orangnya memang sudah terdaftar dan mereka bukan ke arah lapas tetapi ke arah belok kirinya jadi dia beda tempat, tempat di persimpangan. Saya kira itu, yang kemudian.. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Sebentar Pak Menteri, interupsi Pimpinan. KETUA RAPAT: Iya. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Saya kan kebetulan kemarin dengan rombongan mimpin ke sana ya, memang lokasinya Itu belok ke kiri, kalau lapas ke kanan. Di dalam yang ke kanan Itu ada juga jalan ke kiri lagi itu tembus ke pasir putih, kalau tidak salah. Ini masih satu kesatuan pulau makanya Pak Menteri mestinya ikut kemarin itu ada Pak kami sudah lihat itu. Ini masih satu kesatuan pulau Pak, tempat yang sedimen muncul itu saja juga masih dalam satuan pulau karena itu ke kanan, kanan lagi, tidak jauh belok kanan ada kanan lagi. Lah yang jadi

- 20 -

permasalahan yang disampaikan Pak Sudding itu bukan masalah belok kiri belok kanannya. Ini masalahnya masih satu kesatuan didalam pulau Kawasan pulau yang namanya Pulau Penjara Nusa Kambangan. Itu yang menjadi harus menjadi concern daripada Menteri Hukum dan HAM. Apalagi ini sudah 30 tahun, oke memang itu sebelum Pak Laoly di sana. Nah yang ingin kami tanyakan memang bagaimana sistem pengamanannya? Itu kalau orang istirahat siang atau pulang, itu keluar langsung lurus kesana juga tidak ada yang tahu Pak, karena kita lihat disana orang bisa saja lewat ada mobil motor selewar-seliwir, begitu dia masuk ke Nusa Kambangan yang tadi katanya ada passed masuk dan lain-lain kami belum lihat juga passednya ditaruh dimana kemarin itu, karena begitu kapal darat sudah jalan saja langsung, kita tidak tahu dimana dia passed- passednya. Orang kalau sudah masuk didalam itu sudah pasti bisa kemana-mana, tidak ada lagi apa pengawasan didalam itu. Mobil motor bisa langsung kemana. Ini yang yang concern Pak Sudding maksudnya bagaimana pengawasannya orang yang sudah masuk didalam itu, ini sudah masuk dalam bukan mau masuk, sudah ada didalam. Begitu Pak Menteri. Terima kasih. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Baik, kalau pengawasannya protapnya sudah ada Pak, kalau dia tidak ada jalan dari atas balik hanya tetap ke kanan itu jalan yang sama yang kita pergi ke lapas. Iya, bisa tetapi kalau masuk kalau dia memang hanya mungkin sekedar lewat tetapi kalau masuk ke lapas kan protapnya sangat jelas. Jadi sangat jelas tidak mungkin dia bisa masuk tanpa ada protap yang khusus mengenai itu. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Izin Pimpinan. Izin Pimpinan. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Tapi pengawasan ini. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Bentar bentar Pak Menteri. Apalagi disitu ada minimum security penjara, penjara minimum yang tidak ada apa, tidak ada tembok, tidak ada pagar, dan lain-lain. Nah ini kan akhirnya nanti bisa berinteraksi dengan mereka itu yang dikhawatirkan begitu Pak Sudding ya. Iya silakan Pak. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc.,

- 21 -

Ph.D.): Baik. KETUA RAPAT: Mungkin dibantu Bu Dirjen ini, kita mau dengar suara Bu Dirjen Lapasnya ni. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Saya kira masukan saja Pak nanti. KETUA RAPAT: Oke. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):

Masukkan nanti kita check lagi, dievaluasi lagi. Iya makasih. Soal mutasi Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan bahwa usulan

mutasi biasanya dimulai dari Kanwil ya, masuk ke Dirjen, Dirjen diadakan pembahasan bahkan beberapa waktu yang lalu kita juga desak supaya Dirjen segera mengusulkan ke Sekjen. Kemudian dibahas kembali dan itu dibahas biasanya dibahas di Sekjen ikut Sesditjen masing-masing Kementerian dan unit-unit Ditjen dan tim Kesekjenan untuk membahas mutasi. Kalau dia Eselon II nanti kita bawa rapat dibawa dipimpin Menteri langsung dibahas di rapat dan semua Dirjen, Sesditjen hadir di rapat kita putuskan mulai dari satu-satu nama kalau ada komentar, kadang-kadang ada perubahan kita ubah di situ sesuai dengan apa. Memang Eselon III, IV, kita rapat ses untuk membahasnya, dan itu ada tim Panitia Kerja namanya.

Biasanya usul dari Direktorat Jenderal mungkin yang meleset setelah

dibahas bersama paling 15-20% mungkin, mungkin saja 15 tetapi mayoritas mungkin 80% dari itu usulan itu apa yang diusulkan dari bawah. Ada dari Kanwil masuk ke Dirjen misalnya, kalau dari Kanwil diusulkan sesuai dengan Direktorat Jenderal yang, kalau dia dari Yankum masuk ke apakah di KI, di PP, di AHU, dimana-mana. Kemudian kalau dia dari Direktorat Jenderal PAS nanti Kanwil tentu Kadipasnya dikirim ke Dirjen PAS, dibahas di sana siapa yang ini, dan usulan itu masuk ke Sekjen kemudian kita bahas kembali di sana ya. Memang tidak 100% apa yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal karena kita bahas bersama-sama antara tim Kesekjenan dengan tim unit utama, dan baru disampaikan kepada saya sebagai Menteri untuk kita lihat one by one karena kadang-kadang jumlahnya sampai ribuan ya, sampai ribuan ya kita lihat yang yang strategis-strategis saja untuk itu. Itu prosedurnya. Tapi nanti masukan dari Ketua Komisi akan kita lihat tapi

- 22 -

ketentuan perundang-undangan di dalam pengelolaan manajemen SDM-nya itu bawah Sekjen.

Yang berikutnya tentang perbaikan memang yang perlu saya laporkan

yang di Kabanjahe sudah di 160 ya 160 sudah kembali masuk ke Rutan Kabanjahe. Sudah masuk Rutan Kabanjahe yaitu tahanan. Jadi 160-an sudah masuk. Yang sudah berkekuatan tetap kita distribusi ke beberapa lapas di sekitar itu ya, di sekitar itu. Memang sangat menyedihkan ada dua pegawai kita yang baru terlibat di dalam ikut menggunakan narkoba dan ikut membantu ke dalam. Jadi ini yang menjadi persoalan kita berpikir pada seorang yang masih muda mungkin karena kondisi lapasnya juga sudah sedemikian over kapasitas memudahkan mereka apa namanya berinteraksi diantara mereka dan pada umumnya adalah narkotika. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.): Ketua sedikit, Ketua.

Ini jawaban Menteri ini tidak tahu kemana ini, lain yang ditanya lain yang dijawab. Bukan persoalan berapa yang kembali berapa yang belum ditangkap gitu loh. Persoalan manajemen lembaga pemasyarakatan gitu. Ini yang saya katakan tadi bahwa setiap kali kita rapat saya sejak 2009 ini persoalan ni sangat mendasar ini. Saya tidak asumsi bahwa lembaga pemasyarakatan dikapitalisasi ya memang betul. Jadikan tempat kapitalisasi di dalam gitu loh. Kalau kita lihat itu orang-orang yang pedagang-pedagang narkoba yang sempat diwawancarai apa segala macam ya kerja samalah dengan Bapak-bapak ini. Nah bagaimana perbaikannya ini jangan ini terus yang jadi persoalan buat kita gitu loh.

Sekjen, mana progresnya, perbaikan? Tidak ada. Kerusuhan setiap

saban hari akan muncul, perdagangan narkoba juga begitu, gimana tentang integritas orang-orang ini. Jangan lembaga permasyarakatan itu dikapitalisasi. Ini tidak jelas ini blueprint-nya apa lembaga permasyarakatan ini. Itu yang saya mau gitu loh. Supaya ada perbaikan kedepan. KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERRY): Interupsi Ketua.

Jadi sebentar Pak Menteri. Supaya ini supaya menyambung. Apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Menteri mengenai kasus Masiku, kita bicara soal lapas semua kita dengar dan ujung-ujungnya adalah human error, sumber daya manusia yang lemah, ujung-ujungnya itu. Sumber daya manusia ini tidak bisa kita perbaiki selama sistem promosi, mutasi, dan penempatan tidak diubah. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Saudara Sudding dari tahun, saya dari tahun 2004 ada disini persoalan yang sama, persoalannya sama. Ada di sumber daya manusia dan urusan kepentingan subjektif. Oleh sebab itu, saya usul konkret pada rapat ini kesimpulan kita bikin, kita akan mengadakan rapat khusus dengan memanggil Sekjen dan semua jajarannya untuk menjelaskan semua sistem promosi dan mutasi, kemudian

- 23 -

kalau bisa kita usulkan untuk diubah sistemnya. Itu usul konkret dari saya terima kasih. KETUA RAPAT: Oke Pak Menteri. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, jadi bagi kita sebenarnya semuanya sudah lama ya. Kita tahu hampir semua lapas, pegawai lapasnya adalah pengedar gitu. Tidak mungkin karena pada saat kita itu, sangat jelas kok semuanya.

Nah, merespon ini persoalannya ke kedepan tuh ngapain? Mumpung ya penataan-penataan ini, ini yang telah yang dimaksud dengan Ketua Komisi bahwa kita harus duduk bareng ini, harus lebih perubahan mau kemana yang jelas ya. Jangan kayak gini saja, kayak gini lagi, kayak gini lagi, kayak gini lagi, kayak gini lagi, kita turun sama persoalan-persoalannya. Silakan Pak Menteri. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Baik. Dalam rangka perbaikan manajemen dan juga perbaikan zona integritas ya, kami boleh, jadi ada beberapa lapas bukan kami menilai ya tapi dari luar ya pembangunan zona integritas ada 2018 4 (empat) yang WBK, 2019 12 (dua belas) WKB, 2017, dan sekarang 2019 ada 2 (dua) WBBM.

Jadi itu bukan dari kita Pak. Jadi kalau kita barangkali pergi ke lapas-lapas yang itu tadi boleh dilihat peningkatannya, dan sekarang kami mendorong terus pembangunan zona integritas dari lapas-lapas yang ada. Memang boleh kita katakan berat karena jumlah over kapitas tapi terus kita menambah setiap tahun kita menambah pembangunan zona integritas masing-masing lapas rutan yang ada. Dibandingkan dengan kantor-kantor imigrasi memang lapas masih di bawah ya di bawah jumlah yang masuk zona integritas. Pola rekruitmen masukan yang apa baik untuk kita apa namanya kita pikirkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pasca penerimaan sipir lapas yang 14.000 tahun 2017 karena kekurangan sipir penjara, memang ada penurunan ya ada penurunan dari jumlah yang kita peroleh juga ada penurunan secara bertahap dari data-data penggunaan narkoba dan bandar-bandar. Kalau dulu itu barangkali beritanya sangat sering terjadi tetapi kita tidak menutup mata bahwa itu sampai sekarang, sampai sekarang masih banyak di antara staf-staf kita yang ikut bermain di dalam. Untuk itu setiap anggota yang atau kami sudah sampaikan kemarin data ya 2019 pelanggaran berat ada 75, 2018 dihukum berat 108, 2017 141, 2016 121, 2015 115, jumlah 560 dan diantaranya yang dihukum berat dan dipecat itu ada sekitar 200-an.

Membangun zona integritas memang mudah dikatakan Bapak Ibu tetapi itu adalah on going prosess yang terus kita dorong kepada setiap unit-unit kerja yang ada. Kami boleh berbangga mengatakan bahwa kalau ada

- 24 -

lapas yang bisa sampai zona integritas itu sudah top. Tidak mudah, iya sekarang tahun ini berapa? Ya tahun ini 179 diusulkan untuk pembangunan zona integritas, mungkin kalau dapat aja 30% dari itu akan baik. Kita kasih reward kepada petugas-petugas yang mampu meningkatkan zona integritas di masing-masing satkernya dan pegawai-pegawainya dapat promosi, itu adalah sistem reward and punishment kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Tentunya akan lebih baik lagi kalau memang fasilitas daripada baik teknologi maupun fasilitas-fasilitas yang ada untuk pembangunan lapas rutan penambahan blok akan kita lakukan karena memang kondisinya.

Yang kedua seperti yang saya sampaikan kemarin. Selama Undang

Undang Narkotika dan selama jumlah yang masuk jauh lebih besar dari kemampuan kita untuk menambah fasilitas persoalan ini akan tetap menjadi persoalan yang menimbulkan moral hazard juga. Walaupun kita sudah melakukan redistribusi sampai belasan ribu tetapi kalau yang tambah masuk sekarang, kemarin Bapak apa memberitahu saya sekarang yang di lapas di rutan-rutan Polri saja sekarang jumlahnya sudah sangat besar. Nah kalau itu masuk ke kita lagi itu akan menambah kembali.

Kemarin saya jelaskan mempercepat proses reintegrasi, itu juga sangat sedikit membantu ya. Maka oleh karenanya barangkali rekruitmen pimpinan-pimpinan unit-unit tetap menjadi prioritas dan pembangunan zona integritas menjadi penentu salah satu faktor menjadi penentu perbaikan struktur, perbaikan sarana prasarana adalah berikutnya dan penambahan secara bertahap ya, secara bertahap rekruitmen-rekruitmen baru yang kita harapkan bisa bebas dari perbuatan-perbuatan ini.

Kami boleh mengatakan bahwa sipir-sipir yang baru-baru sekarang ini

dari 14.000 yang kita terima, kalau ada beberapa orang mungkin ada 10 atau 15 orang yang terpapar belakangan ini tertangkap, termasuk yang di beberapa tempat, itu dibandingkan dengan jumlah yang ada boleh kita katakan masih relatif kecil, tapi kami akan berupaya untuk terus memberikan penguatan-penguatan integritas kepada mereka Pak Ketua. Saya kira itu terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yuk ke Fraksi Nasdem. Nasdem tengah baru atas. Nasdem ada orang?

F-P.NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Ada, ada. Izin Ketua. Boleh tidak kalau kita dua penanya. KETUA RAPAT: Satu orang saja, nanti ada waktunya oke.

- 25 -

F-P.NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.): Oh baik. Baik terima kasih Ketua dan seluruh, terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III. Yang saya hormati Pak Menteri Kumham beserta seluruh jajarannya

Tadi mungkin kita panjang lebar untuk mendiskusikan soal sistem dan kemudian soal bagaimana di lapas, bagaimana di imigrasi, AHU dan lain sebagainya. Saya rasa kesimpulan tadi yang diberikan oleh Pak Ketua Komisi dalam interupsinya itu benar adanya Pak. Mungkin Bapak menjelaskan panjang lebar soal lapas ini persoalannya mungkin tidak hanya dalam lapas itu saja Pak tapi persoalan yang paling krusial adalah pada satu sistem dan kemudian human, human error system yang seperti itu.

Kalau boleh saya tarik lagi Pak adalah mungkin Bapak perlu

melakukan refresh Pak dimutasi, dirotasi agar orang-orang atau personil-personil yang ada dibawah Bapak dalam jajaran Bapak itu tidak dalam comfort zone. Ketika orang itu ada dalam comfort zone maka tidak ada perubahan Pak dari tahun ke tahun seperti yang disampaikan oleh Pak Sudding, dari tahun ke tahun persoalannya ya itu-itu saja. Perputaran ekonomi yang ada di Lapas narkoba dan lain sebagainya, tidak akan terurai kalau kemudian tidak ada reformasi personil atau reformasi pejabat-pejabat petugas-petugas yang ada dalam Kumham.

Jadi menurut saya ini adalah persoalan yang krusial bagaimana Bapak

dalam Kementerian yang Bapak pimpin ini bisa menciptakan suasana baru di reformasi direfresh, dimutasi, dirotasi sehingga semuanya ada dalam zona untuk restorasi, perbaikan. Ketua sekali lagi Ketua, kalau boleh ditambahkan ibu Ary Egahni. Terima kasih dari saya. Tambahkanlah satu ya, baik. F-P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H.):

Baik, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Selamat siang buat kita semua

Terima kasih Pimpinan. Yang terhormat Bapak Menteri dan seluruh jajaran

Pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan masukan Pak kebetulan saya juga di Baleg, tentang RKUHP yang nanti akan sama-sama kita eksekusi untuk menjadi KUHP. Jadi saya berharap bahwa pembahasan tentang pasal-pasal yang krusial, itu tidak hanya dibatasi pasal-pasal tertentu yang diributkan dipermasalahkan oleh publik tetapi juga terlebih khusus masalah living law di Pasal 2 dalam draft ini perlu menjadi perhatian dan

- 26 -

kajian bagi kita bersama dan kita berharap RKUHP yang akan kita eksekusi itu benar-benar menjadi pedoman dan saya kira akan lebih baik juga di simulasi untuk masyarakat bisa mengerti dan tahu, itu yang pertama.

Yang kedua, kesempatan ini saya mengapresiasi dan berterima kasih

karena secara khusus di Dapil saya Kalimantan Tengah itu sudah ada lapas perempuan. Nah tetapi dengan posisi yang ada lapas yang ada secara umum itu justru di tengah kota jadi lapas perempuan itu masuk Bu masuk ke dalam kenapa saya tahu? Saya sering berkunjung karena kegiatan sosial keagamaan saya sering kesana. Nah di Lapas perempuan ini saya melihat memang karena tempatnya terpencil Pak Menteri jadi sarana dan prasarananya masih sangat kurang. Yang saya catat yang saya tahu kalau masjid sudah ada sudah ada, gereja belum ada, poliklinik belum ada, kemudian karena itu di daerah lahan yang cukup terpencil dan jauh jadi ketika drainasenya belum berfungsi baik airnya meluap jadi kasihan, justru apa namanya napi perempuan di situ sangat miris keadaannya kalau sudah banjir mereka kerja bakti.

Nah mungkin tolong perhatikan baik-baik apakah ide ini satu ide yang

baik atau ide yang agak sedikit gila menurut saya, bagaimana kalau agar lebih baik menurut saya lapas perempuan itu yang di tengah, justru yang untuk umum itu yang kedalam karena justru yang di dalam itu kan lebih lebih kelihatan horor gitu, jadi karena yang umum lebih banyak mengkhawatirkan tentang hukumannya.

Kemudian selain itu dalam penanganan kita melihat juga lapas dan

rutan ini ada juga napi terorisme ya. Nah saya berharap dengan overcrowding yang ada bagaimana kalau saran saya karena para napi teroris ini ketika berada di lapas pun mereka pasti memiliki pemikiran paham-paham yang mungkin saja disebarkan kepada yang lain. Kita berharap ada separate, ada pemisahan dari para napi teroris. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahtaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom KETUA RAPAT: Silakan Pak Menteri dari dua penanya dari Nasdem. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Baik, terima kasih. Ya, sistem AHU, Lapas, human error ya memang kita harus membangun sistem IT. Di kami sejak beberapa tahun yang lalu kita sudah mendeklarasikan e-government. Boleh kami sampaikan bahwa untuk tidak,

- 27 -

kami tidak terlalu jelek lah mungkin kalau ada yang terbaik salah satu diantaranya manajemen sistem IT kita itu termasuk didalamnya. Bahwa ada yang memang perbaikan-perbaikan dimana-mana contohnya imigrasi ini kita dalam proses itu ya, kalau AHU boleh kita katakana, KI kekayaan intelektual boleh kita katakan bahkan manajemen dengan perbaikan IT kita di kekayaan intelektual terjadi lompatan yang signifikan dalam PNBP termasuk menyelesaikan backlog semua itu karena dukungan IT.

Jadi dalam tahun 2019 tahun 2014 300 sekarang sudah 700 Miliyar. Kita berharap nanti 2020 dan 2021 kekayaan intelektual akan menyumbang PNPB 1 Triliun. Karena apa? percepatan dengan sistem dengan KI ya, ini yang apa mengapa fidusia bisa lebih cepat dulunya hanya PNBP kita dari Fidusia mencapai 700 miliyar, hanya dari Fidusia saja, karena memang kita membangun sistem online yang sangat ya boleh kita katakan state of the art lah termasuk pendaftaran badan hukum.

Di lapas kita mengenalkan Remisi PB online. Yang dulu orang hanya berbicara tentang remisi itu dengan apa namanya surat diantar sampai ke Jakarta, surat di ini, sekarang semua menjadi sistem online. Jadi proses dari unit dari UPT masuk ke Kanwil tembusan masuk ke Jakarta semua melalui digital dan membuat percepatan pemberian remisi ya, online menjadi jauh lebih cepat sangat jauh lebih cepat.

Mutasi saya setuju bahwa memang kita itu kalau ke UPT itu 2 tahun

sudah lama itu maka rotasi percepatan rotasi itu untuk dan kita buat dari orang yang dari Timur. Jadi kalau dia baru promosi ke timur, ke tengah, ke barat supaya fair. Kita mulai prosesnya mulai dari assessment kemudian job fit kemudian pansel. Jadi ini semua pola yang kita gunakan. Assessment kita gunakan untuk Eselon III dan IV. Job fit kita gunakan untuk Eselon IIB dan IIA. Pansel melalui open bidding kita gunakan untuk Eselon I.

Dan dari hasil job fit, dari hasil assessment kita punya talent pool yang

kita siapkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang sudah berhasil di assess. Jadi kita punya talent pool orang. Kami boleh menyampaikan bahwa manajemen kepegawaian kami mendapat penghargaan dari BKN ya dan Simpeg (Sistem Kepegawaian) kita ya menjadi percontohan bagi Kementerian Lembaga.

Jadi kami tidak mengatakan bahwa itu sudah sempurna tetapi Simpeg

kami itu, kami lah yang memulai Kementerian Hukum dan HAM yang memulai pensiun langsung SK, pensiun langsung otomatis SK keluar langsung di Taspennya akan keluar bulan depannya. Kalau dulu orang mengurus pensiun dari daerah ke Jakarta, ke kantor Sekjen, dari Sekjen ke BKN, sekarang semua itu sudah online. Jadi pegawai Kementerian Hukum dan HAM hari ini pensiun otomatis, SKnya otomatis, SK otomatis dikirim ke Taspen, berikutnya Taspen akan mengirim ke yang bersangkutan uangnya, tanpa jumpa. Ini akan memotong ongkos dan memotong kalau dulu orang mengurus pensiun harus keluar uang sekarang semua by sistem otomatis. Ini mendapat penghargaan juga bahwa masih kurang sempurna, tentu.

- 28 -

Kami sudah memperoleh renumerasi jadi tadi dikatakan harus ada

rumah, Kementerian Hukum dan HAM memperoleh renumerasi 80%. Kalau dia pembangunan zona integritas kemarin kita memperoleh 43 UPT memperoleh zona integritas dan semua mereka kita reward-nya adalah promosi. Jadi kita kasih reward promosi ya dan mendapat renumerasi tambahan, 1 grade ya. Jadi ini yang mendorong kita untuk terus mendorong UPT melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan mereka. Jadi kita tantang mereka untuk masuk ke zona integritas Pak, itu dia, dan itu tidak apa itu semua dibuat dinilai oleh Menpan dan salah satu indikatornya adalah kepuasan publik. Jadi didalam kantor-kantor pelayanan publik kita itu ada ada barcode, kalau Anda puas tekan, Anda tidak puas tekan. Inilah namanya indeks kepuasan publik yang tidak ditentukan oleh kita, tidak ditentukan Menpan, ditentukan oleh publik.

Jadi di kantor-kantor yang mau kita masuki zona integritas kita siapkan

barcode apakah seperti di bank, apakah Anda puas kalau tahu kalau di Singapura di kamar-kamar mandinya itu kita lihat puaskan Anda dengan kebersihannya, puas ini. Kita buat barcode-nya Pak, supaya berdasarkan itu. Kalau misalnya satu UPT kita melihat ada ketidakpuasan yang signifikan kita akan ingatkan KUPT nya, ini pelayananmu tidak benar. Ini manajemen yang kita buat didalam kerangka meningkatkan pelayanan publik kita dan memberikan reward kepada UPT-UPT yang telah memenuhi pembangunan zona integritas.

Setuju Bu RKUHP harus kita bahas kembali nanti ini di pembicaraan kita dengan Komisi III sebelumnya ini menjadi prioritas untuk kita carry over. Bagaimana carry overnya nanti tentunya tidak bisa kami menetapkan sendiri akan dibicarakan dengan Komisi III sebagai, terserah nanti DPR yang mutus rapat Komisi III, tentunya Komisi III karena ini dulu yang membahasnya, ya.

Soal lapas perempuan nanti kami cek Bu itu Kalteng ya karena dia

bangunan baru ya nanti mungkin kita lihat kekurangan fasilitasnya ya, nanti kita cek ya. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Sekarang jam F-P.NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.): Ketua. Boleh menanggapi tadi Pak Ketua? KETUA RAPAT: Ada yang kurang jelas?

- 29 -

F-P.NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.): Ya. KETUA RAPAT: Yang mana yang kurang jelas? F-P.NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.): Diperjelas yang soal sistem dan soal personil Ketua. Jadi Bapak, Bapak Menteri tadi kalau Bapak sampaikan bahwa sistem itu sudah sedemikian baik dan kemudian mendapatkan bisa dibilang terbaik, kembali lagi kepada yang dibahas oleh Anggota Komisi III yang terdahulu, bagaimana dengan sistem yang kemudian tadi ada kelambanan dalam informasi atau delay apa namanya ya delay system atau error system yang terjadi pada lalu lintasnya Harun Masiku. Nah itu kan perlu perlu dilihat kembali Bapak, perlu di review kembali perlu di review bagaimana sistem yang ada, karena tadi yang disampaikan Bapak ada kelambanan ada delay. Saya rasa kalau sistem yang baik tentu tidak akan terjadi yang seperti ini.

Nah kemudian soal rotasi dan penataan personil. Bapak Menteri saya pernah mendapati ada sekian Kadiv yang kemudian itu Plh dan dibiarkan hal ini oleh Pak Sekjen agak lama di Jawa Tengah. Satu, satu Kadiv menangani beberapa-beberapa divisi yang lain sehingga ini menjadi kendala tentu, sekarang sudah, tapi pada saat itu ada beberapa saat itu dan dibiarkan lama oleh Pak Sekjen. Saya rasa ini perlu menjadi perhatian itu baru satu provinsi. Nah kita lihat mungkin di berbagai karena saya yakin Pak Menteri tidak bisa dengan dalam satu waktu tidak bisa menjangkau semuanya kemudian bisa berjalan dengan sempurna. Kami-kami di sini inilah Pak yang menjadi mata dan tangan yang kami bisa mengawasi karena kami di antara sekian Anggota Komisi tentu memiliki dapil-dapil yang menyebarkan yang kemudian bisa melihat bagaimana kondisi Kanwil Kumham yang di daerah masing-masing. Terima kasih Ketua.

MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):

Baik. Itu sebabnya mengapa kita membuat membangun sistem di imigrasi karena memang sistem lama itu sudah tidak baik, maka kita perbaiki. Masuklah namanya ke Simkin 2 mulai tiga tahun prosesnya. Bahwa ada kesalahan kemarin ya memang mungkin human error karena dia lupa dan penetapan penghubungnya ke server tetapi itu mengapa itu karena memang kita sedang membangun sistem membangun jaringan itu membangun dari sistem lama mengintegrasikan sistem baru kan bukan pekerjaan yang gampang. Jadi itu adalah dalam rangka perbaikan sistem Bu, hanya ada kesalahan dari vendor, itu yang saya katakan yang harus dia nanti bertanggung jawab. Kalau kita tidak mau membangun sistem itu hanya begitu-begitu saja nanti lamban dia, maka membangun sistem dari yang lama

- 30 -

ke baru, datanya puluhan juta integrasi puluhan berapa puluh juta itu pemilik paspor Indonesia data perlintasan itu semua pakai biometrik pakai foto, pakai ini, ini datanya satu orang itu cukup besar. Jadi kalau sampai 40-an juta data pembangunan integrasinya ke sistem baru tentunya memerlukan sistem yang canggih ya dan keleletannya itu juga kita rasakan beberapa lama yang lalu sampai pengurusan paspor, pengurusan kitas mandek tetapi memang itu harus kita lakukan, kalau tidak kita harus tergantung kepada lama yang pada suatu saat akan rusak berat ya, itu-itu masalahnya.

Dan kami sudah minta sudah dengan peristiwa itu kita di audit oleh

BSSN ya maupun security-nya ya, security-nya, inkripsinya itu sekarang sedang kami mau lihat kembali diaudit oleh BSSN, kami sudah bertemu dengan BSSN karena itu tadi kita perlu membangunnya dengan baik.

Untuk pengisian memang beberapa waktu yang lalu cukup lama kita

buat, dan memang untuk pengisian jabatan iya sejak peristiwa Kementerian Agama yang lalu kan kita hati-hati juga dan pengisian jabatan harus mendapat rekomendasi dari KSN, itu Undang-Undang ASN, tidak bisa lagi seperti dulu, dulu itu mudah buat kita. Sekarang pengisian-pengisian jabatan sesudah kita ada talent pool ini ada assessment semua prosedurnya itu kita serahkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Komisi Aparatur Sipil Negara akan membuat pandangannya, membuat rekomendasi setelah itu setuju kita baru, baru kita eksekusi.

Jadi memang protap yang berbelit-belit sebetulnya Ketua. Ya

barangkali ada kelambanan tetapi memang prosedur harus kita lakukan. Setelah melakukan penelitian itu, KSN memberikan kita taat asas dalam penentuannya ya mungkin bisa delay ya tapi belakangan ini sudah tertata semua Bu, kalau pun ada pergeseran-pergeseran baru sejajar dibawahnya nanti itu tahapan-tahapan berikutnya. Ada yang pensiun, ada yang ini, ada untuk rotasi UPT, untuk kebutuhan organisasi yang kita lakukan. Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke, sekarang jam satu kurang, kalau kita lanjut tidak cukup waktu tapi ada catatan. Kementerian Hukum HAM lebih maju daripada Dirlantas Polri dalam persoalan teknologi SIM juga lebih maju daripada Departemen Dalam Negeri dalam persoalan Kartu Tanda Penduduk. Ini juga harus kita akuin ya sistem yang ada, yang dibangun oleh Kementerian Hukum dan HAM.

F-PKB (CUCUN AHMAD SYAMSURIZAL, M.A.P):

Interupsi Pimpinan. Pimpinan. Satu saja Pak, boleh?

KETUA RAPAT: Apa itu? Waktunya.

- 31 -

F-PKB (CUCUN AHMAD SYAMSURIZAL, M.A.P): Nggak ada interupsi satu aja.

KETUA RAPAT: Masalah apa?

F-PKB (CUCUN AHMAD SYAMSURIZAL, M.A.P): Tadi masalah Imigrasi. Ada aspirasi-aspirasi disampaikan.

KETUA RAPAT: Oh nanti, oke habis makan kita akan lanjutkan. Untuk itu saya skor

sampai jam?

F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, S.H., M.Hum.): Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti Pak.

F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, S.H., M.Hum.): Maksudnya ditanya saja jawabnya nanti habis istirahat.

KETUA RAPAT: Oh nggak, ini biar kita makan dulu agar Beliau tidak mikir pertanyaan

ya. Agar jangan bertanya nanti Beliau memikirkan pertanyaan kasihan ya. Rehat-rehat. Oke. Kita akan masuk jam? Jam 2 ya? Kita skors sampai jam 2.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.49 WIB)

- 32 -

KETUA RAPAT:

(SKORS DI CABUT PUKUL 14.08 WIB)

F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, S.H., M.Hum.): Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Menteri dan jajaran yang kami hormati Tadi hampir satu sesi kita membahas tentang Harun Masiku dan jawaban yang diberikan jatuh pada kesalahan IT walaupun yang bertanggung jawab adalah manusianya. Sekarang saya masuk ke bidang hukum menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-undangan yang diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 bahwa Kumham memiliki tugas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Saya yakin tidak salah karena ini undang- undang. Pertanyaannya baru-baru ini staf khusus Presiden Dini Purwono mengatakan ada missed understood instruction tentang Pasal 170 RUU Omnibus Law ya. Ini apakah juga kesalahan IT karena kalau melihat tugas dari Kumham ini pasti dibahas secara komprehensif tidak cukup hanya melihat apa yang di tertera dalam IT.

Saya tidak ingin mendapat jawaban seperti yang tadi tentang Harun Masiku tapi kenapa pasal ini masuk, ya kalau memang harus bertanggung jawab itu memang konsep awal yang ingin diperjuangkan tapi karena setelah diributi itu kita anggap sebuah kesalahan, saya kira itu lebih bagus ketimbang seakan-akan tetap tidak ada masalah hanya kesalahan ketik. Apalagi nanti kalau kami berhasil menyampaikan beberapa pasal lagi yang sebenarnya tidak layak masuk didalam Omnibus Law karena benar-benar menabrak konstitusi kita. Jadi saya ingin jawaban yang benar-benar bisa membuat kita paham bahwa sebenarnya memang Pemerintah ingin ya tugas DPR itu tidak usah ada lagi dalam penyusunan perundang-undangan.

Kemudian yang kedua, masih di bidang hukum, statement

Kementerian hukum HAM tentang nasib 600 lebih mantan ISIS yang seolah-olah mereka ini sudah kehilangan kewarganegaraan hanya karena membakar paspor ya. Di tangan saya copy Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, saya tidak membaca satu pasal dan ayat pun bahwa membakar paspor itu menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan. Ada proses yang harus dilalui secara hukum, ya kalau Pemerintah akan mencabut kewarganegaraan seseorang itu harus dengan keputusan Presiden dan orang perorang identitasnya, masalahnya, harus cukup jelas, dan yang paling penting adalah di Pasal 24 ya Ayat (i) bahwa kalau kewarganegaraan Indonesia terhadap seseorang dicabut harus lebih dulu dipastikan dengan pencabutan itu dia tidak stateless itu undang-undang menurut saya.

- 33 -

Lalu kalau ada statement dari Kementerian bahwa mereka kehilangan kewarganegaraan saya kira ini lagi-lagi apa mungkin salah kutip wartawan saya kira jangan itu jawabannya, karena saya memegang langsung undang-undangnya gitu ya dan sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menerima kembali apalagi di situ ada anak-anak. Orang tuanya dicabut kewarganegaraannya saja, anak-anaknya yang belum 18 tahun itu tidak serta merta kehilangan kewarganegaraan. Lalu 600 lebih itu tidak diterima dan ada statement untuk anak-anak akan dipertimbangkan, saya kira itu bukan statement hukum, itu sudah statement yang diluar dari landasan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum, dan ini pasti melanggar HAM karena mereka tidak pernah sumpah setia dengan negara lain, tidak menjadi angkatan bersenjata negara lain, tidak menyatakan menolak kewarganegaraan malah menyatakan ingin pulang ke Republik Indonesia. Ini pasti sesuatu yang sudah melanggar hukum dan HAM.

Saya tidak ingin jawabannya tanpa dasar peraturan perundang

undangan. Harus jelas jawabannya apa yang menyebabkan kita harus menolak. Kalau kekhawatiran itu bukan jawaban menurut saya, karena kita punya BNPT yang dibiayai dengan sangat besar untuk bisa membuat program deradikalisasi dari warna merah menjadi warna kuning, menjadi warna hijau, menjadi warna biru, untuk kembali disosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat. Jadi saya kira penolakan kembalinya mantan kombatan ISIS itu, itu melanggar peraturan perundang-undangan. Saya minta peraturan perundang-undangan mana yang membenarkan kita menolak warga negara Indonesia minta kembali ke Indonesia apalagi sampai mencabut status kewarganegaraannya.

Yang ketiga masih di bidang hukum, soal Habib Rizieq. Kalau

penjelasan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Habib Rizieq itu nggak bisa pulang karena dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi. Nyata Pemerintah Arab Saudi tidak bantah, cuma dia tambah atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia, dan saya kira berita tentang itu dokumen tentang itu sudah sangat banyak bersebar di masyarakat. Kita hanya ingin minta kejelasan apa yang menyebabkan Habib Rizieq tidak bisa kembali ke Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh bukan Habib Rizieq ya Pemerintah Indonesia dalam rangka melaksanakan tujuan Republik ini melindungi segenap bangsa Indonesia. Apa yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia agar Habib Rizieq bisa kembali pulang ke Negara Republik Indonesia yang dia adalah salah satu warga negara Republik Indonesia. Itu pertanyaannya saya tentang hukum.

Kemudian tentang terorisme dan lapas. Terpidana terorisme meninggal

di lembaga pemasyarakatan high risk tercatat kurang lebih 9 orang. 1. Muhammad Basri asal Makassar, 7 Juli 2018 meninggal, Lapas Pasir Putih

Nusa Kambangan 2. Yaser bin Thamrin asal Bima, meninggal 19 Juli 2018, Rutan Gunung

Sindur 3. Sunardi alias Abu Alana asal Jambi, meninggal 20 Juli 2018, Rutan

Gunung Sindur

- 34 -

4. M. Irsan bin Jamri asal Tolitoli, meninggal 12 Agustus 2018, LP Batu Nusa Kambangan

5. M. Lufianto asal Probolinggo, 17 Agustus 2018, Rutan Gunung Sindur 6. Bindoro asal Karanganyar, 21 September 2018, Lapas Batu Nusa

Kambangan 7. Bakri asal Makassar, 30 September 2018, Rutan Gunung Sindur 8. Rifat El Bakri asal Padang, 20 Januari 2020, Rutan Gunung Sindur 9. Romi Andika asal Padang, 13 Februari 2020, Rutan Gunung Sindur

Saya minta penjelasan kematian mereka ini lalu diperlakukan seperti apa. Hasil kunjungan kita ke beberapa rutan Pak Menteri, ada keluhan ya pertama gangguan sistem pencernaan, gangguan sistem pernafasan, rasa sakit pada kaki yang pada umumnya terlihat bengkak di kaki, rasa kebas di kaki di tubuh bagian bawah bahkan beberapa diantara mereka ke persidangan itu dipapah karena sudah lumpuh, kerusakan kulit. Pertanyaannya bagaimana, kemarin saya tanya di Nusa Kambangan tapi belum sempat ditanya. Bagaimana fasilitas yang diperoleh oleh narapidana high risk ini, karena kami lihat dari CCTV, kalau saya dengan Pak Laoly masuk ke sana kalau istilah orang Medan sebulan sudah seteheng kita Pak Menteri, kalau orang Jakarta bilang crowded, memang bangunannya bagus tapi memang sangat luar biasa.

Saya untuk melihat tempat yang kosong saja itu wajib pakai baju anti

peluru itu, dan untuk bisa melihat bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan orang luar itu masuk ke ruangan khusus, di gari kaki, di gari tangan dan yang berkomunikasi ada di ruangan yang jaraknya ratusan meter. Saya tidak persoalkan itu, tentu SOP high risk tapi bagaimana pelayanan yang mereka terima.

Saya melihat ada niat yang luar biasa dari Ibu Dirjen. Sewaktu kami

ada di Cipinang, Beliau mengatakan maunya klinik yang ada di Cipinang ini dinaikkan statusnya menjadi Rumah Sakit, betul ya Pak, Ibu Dirjen ya? Tapi kemarin saya ke Nusa Kambangan Pak Menteri, luas Nusa Kambangan itu 21.600 hektar hutan, dan di dalamnya ada 9 UPT ya 9 tambah Bapas ya, itu ada 9 ada 9 UPT di sana dari mulai high, medium sampai low security yang terbuka tidak ada pagar itu.

Yang menjadi masalah ternyata di sana jangankan klinik macam ada di

Cipinang eh jangankan rumah sakit, klinik saja tidak ada. Lalu nanti kalau ada jawaban bahwa kesehatan mereka terjamin, bahwa kesehatan mereka itu dikontrol, saya tidak melihat ada indikasinya karena jangankan rumah sakit, klinik pun tidak ada di areal 21.600 hektar di Nusa Kambangan itu. Saya bukan ingin membela para terpidana tapi mereka itu warga negara kita, mereka itu bukan musuh mereka dan mereka diberi nama di sana sebagai warga binaan berarti itu tanggung jawab kita untuk bisa mengembalikan mereka ke dalam kehidupan masyarakat yang normal. Tapi dalam situasi ini, ini sangat mengkhawatirkan.

- 35 -

Yang ketiga, ini soal layanan imigrasi. Ini ada yang mengkhawatirkan Pak Menteri, dua hari yang lalu di Bandara Ngurah Rai itu sistem operasional Keimigrasian itu terhambat, ya kan terhambat. Tidak bisa masuk dan keluar bandara selama berjam-jam. Tercatat pelayanan imigrasi dalam sebulan terakhir sudah dua kali mengalami serangan hingga menganggu pelayanan publik. Pertama tanggal 31 Januari 2020 di Pelayanan Imigrasi kelas 1 Denpasar dan diserang oleh hacker. Ini ada apa gitu loh. Ada yang bilang, ada yang mereka nampak mirip-mirip Masiku di Bali ketika ada kerusakan imigrasi sehingga pelayanan dilakukan secara manual, jadi tidak bisa dideteksi lagi dengan IT karena dilayani secara manual selama sistem itu mengalami kerusakan. Ini menjadi perhatian kami ketika tadi ada konstituen dari Bali menyampaikan dan foto-foto tentang pelayanan manual keimigrasian di Bali yang mereka sinyalir kayaknya ada orang yang mirip Masiku ketika pelayanan itu rusak. Demikian Ketua. Saya kira tiga itu pertanyaan saya untuk mendapat jawaban, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Silakan langsung dijawab Pak Menteri. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Baik, terima kasih.

Itu Pasal 170 sebenarnya didalam beberapa rencana undang-undang mungkin wardingnya yang tidak pas. Misalnya didalam Undang-Undang tentang Terorisme dikatakan keterlibatan TNI dan mengatasi terorisme diatur dalam Pilpres dengan berkonsultasi terhadap DPR. Sebenarnya didalam Pasal 170 ketentuan lebih lanjut ya, ketentuan lebih lanjut mengenai apa yang diatur dalam undang-undang ini diatur dengan peraturan pemerintah dan karena ini menyangkut ada beberapa ketentuan perundang-undangan ya maka harus dikonsultasikan, PP yang harus biasanya PP tidak perlu konsultasi ke DPR tapi di dalam pengaturan itu ya, karena substansi mengenai peraturan perundang-undangan yang hendak diatur lebih lanjut maka diatur didalam peraturan pemerintah harus berkonsultasi DPR, itu nature-nya sebetulnya tapi kalau ada perbedaan pendapat boleh saja dimasukkan nanti di DIM dari fraksi-fraksi mengenai hal itu. Jadi itu clear untuk diperdebatkan. Berikutnya ini tentang terrorist fighters, foreign terrorist fighters ya. Pemerintah mengkaji, sampai sekarang masih mengkaji ya, sampai sekarang masih mengkaji data yang terakhir nanti akan dikembalikan kita membahas ya dari 689 data, pengembangan terakhir ada 1.276, tervalidasi 297 ya dan keputusan kita kemarin terus dikaji dan di assess anak-anak ya anak-anak yang di bawah 10 tahun boleh kita kembalikan yang lain nanti kita lihat nature-nya seperti apa. Karena di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang Bapak stir tadi, Pak Romo stir di dalam Pasal 23 Ayat (d), Ayat (e) dikatakan secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dinas semacam itu di Indonesia dengan ketentuan peraturan hanya didapat oleh

- 36 -

Warga Negara Indonesia. Secara sukarela mengangkat sumpah atau janji kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut dan kemudian masuk dalam dinas tantara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden, ya itu Pasal 23 Ayat (d), Ayat (f). (i) nya yang Bapak yang Romo sampaikan adalah bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama 5 tahun secara terus menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka 5 tahun berakhir dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan izin pernyataan tetap warga negara kepada perwakilan yang meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahu secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Maksudnya (i) nya ini merujuk kepada pelepasan kewarganegaraan dalam huruf (i) sebetulnya itu. Nah terjadi perdebatan apakah foreign fighters yang sudah betul-betul bahkan bersumpah membai’at kepada negara asing atau organisasi asing yang memasuki dinas tantara secara undang-undang kehilangan hak kewarganegaraannya ya, secara undang-undang. Hanya kami sekarang Pemerintah masih terus melihat sejauh mana sebelum kita mengambil keputusan, sejauh mana masing-masing bersangkutan kita kaji dan masih di assess ada Tim yang BNPT, Densus, yang lain-lain tentang apa yang dilakukan di sana. Tetapi sementara nanti yang buat transisi pertama kita mengecualikan kepada anak-anak di bawah 10 tahun itu pun kita assess seperti apa.

Ya jadi tindakannya sampai sekarang menunda dulu tidak bisa masuk ke Indonesia. Dan kami berkoordinasi dengan Pemerintahan di sana untuk betul-betul memberikan akses kepada kita melakukan assessment kepada orang-orang yang terdata ya, berkembang data yang awalnya 689 terakhir pengembangannya sampai hari kemarin ya? Dengan BNPT, Densus 1.276 dan tervalidasi mempunyai paspor Indonesia, datanya lengkap 297. Nah ini nanti kita assess lagi, kita lihat seperti apa dia di sana, bagaimana dia di sana, ini semua nanti bekerja sama dengan dunia intelegen disana ya. Jadi kalau kita mengatakan memang prinsip dari suatu apa, apa namanya perlindungan warga negara ya, tetapi kalau secara nyata-nyata sudah menyatakan perlawanan kepada kehendak negara ya itu tentu ada ketentuan hukum yang berlaku mengenai hal tersebut.

Kalau soal yang dikatakan tadi menjadi stateless memang itu berlaku kepada yang 5 tahun berturut-turut di negara asing tanpa memberitahukan dan lain-lain, Pasal 23 itu merujuk kepada ketentuan itu, namun memang kita masih berpikir berlaku satu prinsip asas ya asas sebetulnya orang tidak boleh stateless tapi akan kita timbang bagaimana nanti hasil analisis assessment tentang yang bersangkutan. Sampai sekarang Pemerintah belum mengambil keputusan legal formal mengenai hal itu harus diadakan assessment yang lebih dalam tentang mereka-mereka itu di sana. Itu yang kita sepakati dulu sebelum mengambil tindakan-tindakan sementara kita tidak kembalikan ke

- 37 -

Indonesia ya menunggu assessment-assessment secara mendalam terhadap masing-masing orang yang ada di sana. Itu yang mau kami sampaikan.

Yang berikutnya soal Habib Rizieq, kalau Beliau mau masuk ya masuk

aja tidak ada kita tidak ada daftar cekal kita, tidak ada daftar tangkal di kita. Kalau mau masuk, masuk. Kita tidak ada buat, kami tidak ada Pemerintah sama sekali tidak ada membuat penangkalan. Di Imigrasi tidak ada data penangkalan sama sekali, sudah berkali-kali Imigrasi menyampaikan statement itu ya tidak ada. Kalau ada cekal dari sana kami belum melihat surat yang mengatakan ada surat yang mengatakan bahwa dia dicekal Pemerintah Saudi atas permintaan Indonesia. Kami belum melihat itu, tetapi saya tidak tahu kalau sudah ada, tapi sampai saat ini boleh kita katakan Pemerintah tidak ada melarang untuk kembali, kalau mau kembali, kembali saja, tidak ada permintaan dari penegak hukum atau dari siapa saja kepada Imigrasi yang mengatakan yang bersangkutan ditangkal untuk masuk Indonesia. Tidak ada Pak. Dalam sistem free, anytime kalau Beliau mau masuk ya masuk saja. Tidak ada apa paling tidak dari sisi keimigrasian yang saya tahu sampai saat ini tidak ada. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya.

Dan juga terpidana yang fasilitas di high risk, memang fasilitas itu

berbasis kepada gradasi bahaya. Di Lapas Super Maksimum, di Lapas Maksimum, di Lapas Medium. Kalau ada perubahan assessment dari perilaku kita pindahkan ke maksimum. Kalau dari maksimum kemudian terbaik lagi kita pindahkan ke medium dan seterusnya ke minimum. Jadi tahapan sesuai dengan protap yang ada Pak Romo. Dan memang kalau di sana belum ada klinik ya, belum ada klinik, ada klinik? Ada klinik tak ada Dokter. Kalau di apa? Iya, Dokternya 3 Perawatnya 4 tapi tidak ada rumah sakit maksud saya, tidak ada rumah sakit ya. Rumah Sakit di Cipinang itu disebut Rumah Sakit Pengayoman di bawah Dirjen PAS ya dan Kanwil DKI. Sudah lama kita bermaksud meningkatkan itu kelasnya menjadi Rumah Sakit dari D menjadi C tapi terbatas Dokter Spesialis, dokter ini makanya pada penerimaan kemarin kita mau menerima dokter-dokter spesialis sampai sekarang belum memenuhi syarat. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, S.H., M.Hum.): Izin Ketua. Iya. Kalau Klinik di Cipinang emang ada Pak Menteri. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Rumah sakit Pak. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, S.H., M.Hum.): Itu yang mau ditingkatkan menjadi kelas C itu ya. Ini yang jadi persoalan kita bukan yang di Cipinang tapi di Nusa Kambangan. Gitu ya di Nusa Kambangan.

- 38 -

MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Kalau klinik-klinik ada Pak.

F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, S.H., M.Hum.):

Itu kemarin kalau ada langsung kita minta ditunjukkan fasilitasnya.

Kalau penjelasan sementara yang kita terima itu tidak ada. Lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkan tentang kesehatan napi.

Kemudian saya koreksi soal masuk ke angkatan bersenjata lain. Saya

kira ISIS itu bukan negara Pak Menteri, ISIS itu bukan negara dan semua orang tahu bahwa ISIS itu bukan Negara, dan kemudian yang kedua bahwa mereka itu tetap ingin menjadi warga negara Indonesia itu sudah cukup jelas bahwa mereka mau pulang ke Indonesia. Kalau kekhawatiran kita punya BNPT saya kira itu.

Kemudian koreksi tentang Pasal 170 itu bukan Peraturan Pemerintah

bahwa Presiden bisa merubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tanpa harus dibahas di DPR. Maksud saya kalau memang Pak Menteri menganggap itu benar, tidak ada masalah, saya bukan ingin mengetahui yang yang apakah ini ditolak atau tidak. Kemarin Staf Presiden itu bilang salah ketik. Pak Menteri menjawab itu soal Peraturan Pemerintah, yang kami baca merubah pasal dalam undang-undang. Nah artinya kalau memang itu benar keinginan Pemerintah maksudnya dinyatakan saja terserah kepada DPR mau diubah atau tidak tapi memang itulah usulan Pemerintah maksud saya seperti itu. Terima kasih Pak Menteri. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Baik, untuk tidak berpanjang-panjang dimasukkan aja di DIM nya Pak.

Yang berikutnya kan disini Pak dikatakan masuk dalam dinas tentara asing, tidak disebut negara asing. Dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu beda dengan secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing ya, karena memang bedanya itu sangat jelas, masuk dalam dinas tentara asing, bukan dinas tentara negara asing, tidak ada perkataan negara didalamnya. Bawa senjata ya menjadi tentara bayaran di negara asing tanpa izin. Jadi ini ada ketentuannya Pak tapi seperti yang saya katakan ini masih terus kita assess Pak ya, terus kita assess masing-masing sejauh mana mereka di sana assessment terus datang dan kita bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah yang di sana yang bekerja sama dengan kita untuk mengetahui sejauh mana peran masing-masing. Saya kira itu nanti akan setelah ada kebijakan yang akan apa akan sampaikan berikutnya kepada Komisi III kalau sudah menjadi keputusan politik pemerintah.

- 39 -

Di Nusa Kambangan ada klinik tapi tidak rumah sakit walaupun ini dia Pak ini dia kliniknya ya kalau dia cepat nanti ada masalah Pak langsung kita bawa ke Cilacap Pak ke RSUD, itu kita sudah kerjasama sudah ada kerjasama dengan mereka. Jadi tetap ada klinik ada 3 dokter, ada 4 perawat.

Kasus Bandara Ngurah Rai itu ya kasus Bandara Ngurah Rai itu

firewall dan adaptornya yang rusak Pak, sehingga di bypass, betul itu di bypass sehingga manual dulu, setelah awalnya manual baru bypass, 3 jam kemudian lebih 3 jam kemudian baru sistem jalan kembali. Jadi memang itu saya katakan tadi perbaikan sistem ini terus menjadi perhatian kami dan kami sudah meminta BSSN untuk mengaudit lebih baik apa yang hendak kita kerjakan di sana, dan saya tidak yakin kalau dikatakan Harun Masiku itu kan perjalanan luar negeri, tidak mungkin loh perjalanan luar negeri masuk di Bandara Internasional, itu impossible itu hanya hoax sengaja melempar hoax. Kalau dia perjalanan dalam negeri dia pasti masuk domestik tidak internasional ini adalah internasional, makanya terkendala karena sistem kita tadi sistem IT yang rusak, apanya rusak adaptornya kemudian firewall-nya. Jadi tidak mungkin kita terbang dari domestik masuk ke internasional itu tidak mungkin. Jadi mungkin itu hanya sengaja membuat apalah hura-hura politik saja, kira-kira begitu. Terima kasih Ketua. F- P.GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Interupsi Ketua. Ya, ini Pak Menteri kita buka masuk DIM atau tidak Pak Menteri, soal

Pasal 170. Kami ingin kejelasan saja karena Pak Menkopolhukam bilang salah ketik, Bapak ditulis ini di Jawa Pos salah ketik ya 170, persoalannya seperti apa kalau salah ketik kan didrop tapi Bapak tadi bilang ya terbuka untuk didiskusikan, ya semua undang-undang, semua pasal ya akan kita diskusikan Pak. Ini buat masyarakat supaya tahu saja Pak. KETUA RAPAT: Itu ya Bib ya yang ingin dipertegas gitu Pak, ini ada politik dibalik itu. Kalau salah ketik itu tidak fatal tapi ini kan ada perusahaan apa persoalan yang melanggar undang-undang, masa salah ketik sekian banyak poin gitu loh Pak, banyak kalimat, mungkin itu yang dimaksud ya Bib? F- P.GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.): Iya, khususnya 170 Ketua, 170 itu kan sangat fatal ya, itu jelas-jelas anti demokrasi anti konstitusi kalau peraturan pemerintah bisa merubah undang-undang. KETUA RAPAT: Ya intinya tidak salah ketik, itu saja.

- 40 -

F- P.GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.): Kita ingin kejelasan. KETUA RAPAT: Oke silakan Pak Menteri dipertegas saja. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):

Jadi gini, kan dikatakan disitu bahwa ada perubahan-perubahan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sebenarnya itu yang seharusnya ada disitu penguatannya karena ini menyangkut pasal-pasal yang banyak makanya dikatakan khusus mengenai PP ini diatur harus dikonsultasikan DPR ya. Jadi saya kira kalau warding yang mungkin kesalahan warding dan lain-lain silakan saja nanti dimasukkan di DIM. Saya kira itu saja, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke selanjutnya PKS.

F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN): Terima kasih Pimpinan. Menkumham dan jajaran Saya rasa beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan sudah terdahulu jadi kami tidak ulangi kembali tapi saya menarik tadi apa yang dipertanyakan oleh rekan-rekan terdahulu tentang sistem pengamanan di Nusa Kambangan. Ada jawaban Bapak tadi akan dievaluasi dan kita akan bertemu kembali pada rapat kerja yang akan datang, tidak tahu kapan tapi kami ingin melihat perkembangan dan evaluasi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian terhadap permasalahan yang cukup banyak tadi ditanyakan di Nusa Kambangan. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Pak Menteri. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Baik, memang karena ada di sana satu perusahaan, kalau mau masuk ke yang kanan itu kan biasanya portal Pak, ada portal tapi namun demikian untuk mencegah apa yang dikhawatirkan oleh Pak Adies karena memang di sana ada lapas apa namanya minimum security, lapas terbuka maka nanti

- 41 -

kami akan cek evaluasi kembali nanti kami laporkan ya, nanti dicatat dilaporkan kembali. Satu lagi akses publik juga ada Pak disana. Contohnya setiap saya tidak tahu setiap berapa tahun sekali di belakang pasir putih itu ada pembaretan Kopassus Pak, ada pembaretan Kopassus disana. Jadi kita kerja sama juga dengan Kopassus disana. Memang ada juga penduduk-penduduk menerabas hutan di sana dan kami sudah meminta kerja sama dengan pemerintah daerah di sana. Yang pasti kami berusaha untuk memperlebar sungai kami sudah mengajukan surat beberapa kali mungkin karena terkendala anggaran untuk mengeruk sedimen yang ada di Pulau Laut dengan Nusa Kambangan. Memang barangkali memerlukan biaya yang lumayan tapi kami sudah menyurati Menteri PU agar itu dikorek untuk mencegah pelintas-pelintas yang masuk ke Nusa Kambangan. Kadang kalau sudah dalam keadaan musim kemarau dan sangat surut itu bisa berjalan Pak ke seberang, maka itu harus sedimentasinya ini dikorek lalu sudah berpuluhan tahun mungkin sedimennya menjadi sebuah pulau hampir satu kecamatan Pak. F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN): Baik Pimpinan kami lebih kepada ingin bahwa tolong disiapkan saja karena kita sebagai mitra pasti kita akan mendukung program tersebut. Terima kasih. F-PG (ANDI RIO PANDJALANGI, S.H., M.Kn): Makasih Pimpinan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Menteri yang saya hormati beserta jajarannya Ini pertanyaan mungkin berulang-ulang Pak Menteri tapi tidak enak juga kalau saya tidak bertanya tidak enak rasanya Pak. Pak Menteri terus terang saja Bapak itu berprestasi di dalam hal-hal soal prestasi-prestasi ini yang Bapak sebutkan disini terbaiklah terutama di AHU. Saya tahu itu dalam hal notaris, fidusia, termasuk juga sistem di Imigrasi juga, mungkin juga kadang-kadang ada juga kelemahan. Tapi yang membuat saya miris Pak yang betul-betul yang Bapak tulis prestasi ini adalah prestasi di bidang permasyarakatan itu sama sekali tidak ada, dan ini berkali-kali kami kunjungan ke lapas maupun ke rutan, ini alasan klasik Pak, dari dulu semua Menteri Kementerian Hukum sampai sekarang mungkin juga Bapak itu tidak pernah bisa membasmi yang namanya narkoba dalam lapas dari dulu mungkin semenjak Kementerian ini berdiri tidak pernah ada ini, dan ini menjadi sesuatu pertanyaan gitu loh Pak. Jangan-jangan mohon maaf ini jangan-jangan di Kementerian Bapak ini memang ada orang-orang yang di Kementerian Bapak yang ingin sengaja mungkin hidup atau memelihara barang-barang ini gitu loh Pak.

- 42 -

Yang masalahnya adalah Pak apa sih yang menyebabkan sampai Bapak atau kendala apa Bapak yang tidak bisa membasmi peredaran ini, itu yang jadi masalah Pak. Apa yang menyebabkan Bapak atau kendala apa? Ini semua Menteri tidak pernah bisa Pak. Nah sekarang Bapak punya prestasi bagus ini tapi tidak ada ini prestasi di sini hancur, kalau disoal begitu masuk di lapas sudah habis Bapak tertutupi ini Pak. Jadi harapan saya Pak, Bapak fokus dululah ke lapas karena ini musuh Negara, musuh bangsa dan musuh Bapak sendiri. Apalagi di Kementerian yang Bapak pimpin ini boleh dikatakan musuh dalam selimut Pak. Itu saja mungkin Pak. Silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Dengan dengan dengan catatan Pak Menteri semua menteri gagal untuk ini termasuk Pak Andi Matalata kalau gitu ya, ini catatan dari Pimpinan ini. Tidak tidak benar ya? betul ya? Ini pengakuan Pak karena mertuanya Andi Matalata Pak. Silakan Pak Menteri. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Jadi Pak Ketua, dimana-mana di dunia ini memang persoalan lapas adalah persoalan yang klasik sekali kecuali Belanda. Amerika saya tahu benar mereka boleh kita katakan sampai-sampai kepada konsep menswastakan lapas. Ternyata dalam kajian, ada beberapa orang yang datang kepada saya tim dari menawarkan swastanisasi lapas datang, ternyata disitu di Amerika juga lapas swasta, di Australia juga ada lapas swasta ternyata tidak berjalan dengan baik. Yang saya khawatir kalau kita buat di Indonesia Pak moral hazard tinggi Pak karena swasta yang ngatur Pak. Masuk di dalam, bayar, namanya swasta, untung harus besar fasilitas minimal, bahaya lagi. Nah tapi itu tidak boleh menjadi alasan kita untuk alasan pemaaf Pak untuk mengelola lapas ini karena kita berhadapan dengan manusia-manusia yang bermasalah, bukan manusia-manusia yang tidak bermasalah. Mengelola orang-orang bermasalah memang bermasalah tersendiri, apalagi persoalan kita adalah narkoba, ini persoalannya. Isi lapas itu sudah mendekati secara rata-rata sudah mendekati 50% narkoba. Kalau di kota-kota ada yang 7%, 60% narkoba di Medan 75% narkoba. Yang membuat moral hazard-nya adalah bergabungnya para pemakai, kurir di dalam lapas terjadilah pasar dan ini moral hazard kepada petugas, dikasih sekali tidak mau, dikasih dua kali yang paling memprihatinkan seperti di Kabanjahe baru masuk 2017 belum 3 tahun sudah tergoda akhirnya dipecat. Kemarin saya jumpa sama dia dan saya mendapat informasi orang tuanya minta-minta mohon maaf tapi saya bilang tidak bisa ini sudah komitmen kita, masih semuda ini sudah rusak moralnya. Padahal Pak di kita itu remunerasi sudah 80% sebetulnya untuk kebutuhan seorang anak muda sudah lebih dari cukup Pak, asal sabar-sabar saja.

- 43 -

Jadi memang Bapak Ketua integritas juga maka kami mencoba dengan program pembangunan zona integritas baru 17 Lapas yang masuk dalam kategori ini Pak Ketua, WBK 2019 baru 17 Pak dari 584, dan ini sekarang kita dorong terus kita paksa, sekarang kita dorong 179. Jadi nanti Pak Ketua dibuat di situ di masing-masing apa ini. KETUA RAPAT:

Apapun yang diomongkan Pak Menteri yang dibutuhkan oleh Komisi III itu tindakan konkrit. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Yes. KETUA RAPAT:

Ya, tidak perlu panjang-panjang menjawabnya.

MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tindakan konkrit saja sesudah ini ya Bu ya. Itu yang paling kita hormati gitu loh, kita ini Senin depan mulai lagi berkunjung ini, reses ini ya. Sesudah itu kita akan berkunjung lagi, kalau sama saja, panjang-panjang jawabannya juga percuma. Saya pikir cukuplah Pak jawaban ini.

MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):

Baik.

KETUA RAPAT: Oke Bapak Ibu sekalian, Fraksi-fraksi banyak yang tidak hadir berarti

dengan tidak hadir Fraksi sudah selesai. Pak Menteri ada agenda ya saya pikir. F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.): Ya Pak Ketua, Anggota Pak Ketua.

- 44 -

KETUA RAPAT: Ya sekarang dibatasin 2 menit, 2 menit ya, Masinton 2 menit saja.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.): Iya terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT: Langsung dikumpulin saja jawab sekalian langsung Pak Menteri.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.): Iya terima kasih Pak Ketua.

Pak Menteri yang terhormat dan para Dirjen Pertama tolong lihat persoalan lapas ini kan bukan lagi persoalan Kumham saja menurut saya Pak Menteri tapi ini sudah menjadi persoalan nasional. Persoalan yang sampai detik ini tidak terurai baik itu persoalan overload-nya, over kapasitas atau kemudian overstay-nya juga dan anggaran negara yang begitu besar menurut saya juga untuk lapas ini tapi kita tidak mampu mengurai, Pemerintah dalam hal ini Pak Menteri. Nah menurut saya ini langkah Pemerintah ini sudah harus sungguh-sungguh Pak Menteri karena kalau kita rapat pasti persoalannya begini saja, ini menampakan sebenarnya Pemerintah gimana saya bilang kalau mau ini ya, jalan ditempat dalam persoalan ini atau mengalami kemunduran. Bukan tidak berupaya kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Pak Menteri, Dirjen PAS berupaya untuk melakukan perbaikan tapi tidak cukup hanya langkah satu kementerian saja.

Menurut saya juga Presiden sudah harus turun tangan persoalan mengatasi persoalan lapas ini karena dia sudah menjadi persoalan nasional maka yang kami tunggu sebenarnya adalah terobosan-terobosan dari Pemerintah, dalam hal ini persoalan di lapas umpama kalau kita tanya BNN selalu nuding persoalan di lapas Pak. Di lapas itu 90% peredaran narkotika itu dikendalikan dari lapas, itu pernyataan dan itu data yang kami terima dari BNN.

Nah sekarang yang kami coba mau tanyakan juga adalah apakah di

Dirjen PAS memiliki peta dimana-mana saja itu lapasnya. Nah kenapa kok masih bisa dari 90% itu yang penyampaian BNN loh. Nah ini kan bukan nanya menjadi persoalan BNN dan Pemasyarakatan saja tapi ini sudah menjadi masalah yang memang harus kita urai sama-sama. Dalam 5 tahun saya sebagai Anggota DPR periode lalu kita rapat persoalannya pasti begini saja Pak. Kalau kita kunjungan ke apa persoalannya pasti begitu sama persis yang disampaikan tadi tapi betapa apa ya gimana menggambarkannya, betapa anehnya kita tidak mampu mengurai ini, negara dalam hal ini Pak ya. Negara dalam hal ini tidak mampu mengurai persoalan di lapas ini yang sudah

- 45 -

menjadi persoalan. Bukan lagi persoalan hukum HAM dan Komisi III tapi sudah menjadi persoalan nasional bagi saya.

Nah menurut saya harus ada langkah konkrit Pak Menteri

dibicarakanlah sama Presiden, Menkopolhukam agar ini menjadi apa bisa diatasi negara dalam hal ini Pemerintah. Nah tentu kami di Komisi III kan mendukung langkah-langkah perbaikan lapas ini kalau kita tidak melakukan ini ini pengulangan saja kita Pak Menteri pengulangan saja. Demikian Pak Ketua itu saja titik tekannya. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Ya, pada prinsip dasar Pak Menteri sama kita berharap banyak ya ada perubahan dipenanganan dipersoalan Lapas. Habib silakan. F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, SE): Bismillahirahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mohon maaf Ketua saya terakhir, terlambat. Singkat kata saya tidak akan ngomong Masiku saya sudah paham, sudah banyak yang bicara Masiku.

Yang kedua, pertanyaannya sesuai Undang-Undang 133 di

Keimigrasian itu kena pidana 5 tahun kalau ada yang menyalahi apa alat-alat Keimigrasian, nah ini harus diproses atau belum. Ini yang perlu kejelasan.

Yang ketiga, saya mendengar sejumlah staf Direktorat Jenderal

Imigrasi di Menkumham Hak Asasi Manusia memasang logo imigrasi berwarna hitam katanya benar tidak tuh ya, ada apa tuh perlu penjelasannya ya, apa ada sesuatu ketidakpuasan atau bagaimana gitu.

Yang ketiga, yang selanjutnya maksud saya saya baru saja ke Nusa

Kambangan Pak Menteri banyak kebanggaan yang saya dapati tapi juga banyak catatan artinya bahwa sesungguhnya backup dari Komisi III kepada Menkum saya rasa cukup maksimal sungguhpun belum memuaskan ya paling tidak kita sudah punya untuk yang pengamanan high risk-nya sudah. Sebentar-sebentar Pak Ketua sedikit lagi. Dalam sebulan ini saja catatan saya tentang narkoba tinggi sekali Pak ini sebulan terakhir saja saya tidak ngomong jauh-jauh, ini Bu Lapas Dirjen. Kalau saya sebutin satu-satu ini banyak sekali mulai di Cirebon, di Medan ya kasus kurir iya terus dimana lagi nih, 2 ½ kg sabu-sabu di Medan ya sudah 8 kali menjadi kurir. Terus selanjutnya di Lapas Kabanjahe ya, terus lagi ada lagi kasus NS dan AL keduanya di Lapas Tanjung Gusta Medan ya jumlahnya cukup besar dan itu semua ada cuma di sebulan terakhir. Ini ada apa ada apa, apa yang ada masalah gitu yang membuat kok bisa secepat itu dalam waktu di bulan terakhir saja kejadian begitu tinggi.

- 46 -

Saya pikir ini ada yang serius Pak Menteri tolong artinya mungkin kita kelihatannya hanya ini-ini saja yang kita urus, tidak memang kerjaan kita ini. Ini aja harus kita kontrol terus memang tidak ada cerita, gitu. Jadi mohon penjelasannya kok bisa dalam hanya satu sebulan ini kejadian dalam catatan saya banyak sekali Pak cuma tidak usah saya bacakan karena Pak Ketua ni bawaannya sudah mau nutup. Terima kasih, semoga dapat penjelasan dengan baik. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

Wihadi. F-P.GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH): Terima kasih Pak.

Saya langsung saya Pak Menteri. Pada saat ini ada 5.000 wisatawan China yang ada di Bali yang mereka tidak bisa kembali dan ini Pemerintah baru-baru ini sudah memberikan keputusan bahwa bebas visa dicabut. Nah ini dengan 5.000 wisatawan yang ada di Bali asal China ini terindikasi juga kemungkinan bisa Corona juga. Nah ini saat ini kalau kita melihat pada baru-baru ini kita lihat bahwa ada Turis Jepang setelah dari Bali mereka terkena Corona. Nah hal tersebut juga kita harus tahu bahwa bagaimana yang namanya imigrasi mendetect 5.000 Turis China ini yang ada di Bali karena pasti mereka sudah overstay saat ini dan ini saya minta secara konkret imigrasi harus seperti apakah ini harus dipulangkan secepatnya karena overstay karena ini jangan sampai bahwa mereka ini justru menjadi epidemi Corona yang ada di Bali dan ini sangat berbahaya bagi kita semua. Saya kira itu saja, terima kasih. F-P.GERINDRA (H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H.):

Terima kasih Pimpinan. Menteri Menkumham yang saya hormati Pak Menteri, perihal masalah tahanan atau narapidana narkoba kemarin kami coba cek di dapil itu dapil kami kebetulan ada 5 lapas, ulangi, 4 lapas sama 1 Lemasmil. Kenapa tidak dicoba terobosan untuk para tahanan atau narapidana narkoba itu coba dibina atau alih binakan ke Lemasmil karena Lemasmil (Lembaga Permasyarakatan Militer) ya, karena saya yakin di sana nanti mereka akan dilatih untuk disiplin tinggi kemudian kita juga ketahui bersama bahwa lembaga permasyarakatan militer itu juga akan apa namanya mengawasi dengan ketat juga, jadi insya Allah hal-hal yang dikhawatirkan tadi insya Allah tidak akan terjadi kalau itu coba dititipkan di Lemasmil. Jadi Pak Menteri mungkin bisa koordinasi dengan Kemenhan atau Babinkum TNI. Sementara itu Pak Menteri dari kami. Terima kasih.

- 47 -

KETUA RAPAT: Terima kasih. Ringkas padat yang berbau lapas-lapas tidak usah dijawab ya Pak. Kita ingin tindakan saja ya. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Terima kasih Pak Ketua. Masinton ya ini nanti saya kira ada dua soal ya kita harus revisi segera Undang-Undang Narkotika karena itu sudah direvisi. Saya yakin over kapasitas akan harus kita revisi. Jadi rehabilitasi para pemakai ketimbang dimasukkan ke dalam.

Yang berikutnya Pak kalau Undang Undang RUU KUH Pidana selesai

dengan konsep restorative justice ini juga akan mengurangi potensi untuk itu. Kami akan terus membangun zona integritas target kami 179, kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian Komisi III coba mengunjungi lapas yang sudah memenuhi zona integritas. Coba dilihat bedanya dengan lapas biasa. Jadi supaya ada sample dan ini akan kami gunakan sebagai cambuk kepada mereka karena yang menilai bukan kita Pak.

Yang berikutnya, ya alat-alat Pak Habib Aboe ya alat-alat keimigrasian

mempunyai ada kemudian apa ada pasal ini yang saya mau panggil sudah dikerjakan oleh Irjen untuk segera kita minta ini pertanggungjawaban ya jangan hanya terima uangnya pintar Pak. Kemudian logo berwarna hitam, ya mungkin itu individu-individu biasalah kalau ada komandan kita yang apa biasalah itu ya. Disinyalir pasti ada lah, biasa itu apa namanya bersimpati itu biasa.

Soal yang kasus-kasus yang Pak Ketua sampaikan ya kami akan

berupaya tetapi seperti yang saya katakan mengatakan 90% dari lapas itu overstated statement Pak. Kami sudah membangun mengapa kita bangun Lapas Batu ya, mengapa kita bangun Lapas Batu, mengapa kita bangun Lapas NK yang super maksimum untuk masukan termasuk teroris dan termasuk bandar narkoba. Kita sudah meminta siapa-siapa itu bandar dan ada beberapa yang sudah kita pindah disana supaya kita masukkan di dalam sudah pasti kedap signal dan lain-lain. Kita minta, kami kan tidak punya apa itu Ketua. KETUA RAPAT: Pak Menteri intinya kalau bicara Lapas tidak usahlah. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Iya oke.

- 48 -

KETUA RAPAT: Kalau kita lihat yang paling jelas Sukamiskin diganti orangnya

brengsek lagi, brengsek lagi. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Ya, oke. KETUA RAPAT: Jadi mau apa ini sebenarnya jadi jangan berlebihanlah. Nah Dirjen yang hadir ini tantangannya disitu gitu loh, ini kan disamping persoalan brengsek-brengsek, bahasanya jadi tidak enak gitu loh, orang kepala ini tidak beres, ganti lagi kepalanya tidak beres, ini loh persoalan mendasarnya hari ini. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Baik ini yang 5.000 wisatawan China kalau dia sudah overstay sudah 30 hari Pak, berarti sudah melebihi waktu inkubasi, inkubasi kan 14 hari. Jadi kalau dia sudah overstay tidak ada demam dan tidak sakit ya memang sudah waktu dia meminta izin terpaksa tinggal berarti dia sudah tidak mungkin kena Corona. Jadi karena apa Covid 19 hanya inkubasi 14 hari ya, 14 hari. KETUA RAPAT: Ada masalah Di? Silakan. F-P.GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH): Begini Pak Menteri, permasalahannya bukan saat ini pun kita tidak bisa mendetect bahwa Indonesia ini ada Corona atau tidak. Jadi sekarang permasalahannya secara jelas apakah itu sudah diperiksa atau belum. Jadi jangan kita berandai-andai 14 hari, 30 hari, sekarang keberadaannya dimana itu imigrasi tahu tidak mereka itu dimana. Padahal mereka kan di Bali jangan-jangan mereka sudah kemana-kemana-kemana kan tidak tahu.

Nah untuk itu 5.000 itu secara jelas declare nama-namanya siapa dan ini siapa dan segala macem declare semua. Ada tidak yang mereka dari Wuhan, ada tidak yang mereka dari Beijing. Nah sehingga masyarakat tahu bahwa ini jangan ada epidemi yang berjalan kemana-mana, karena indikasi itu ada Pak di Bali kemarin turis Jepang yang dari Bali setelah 4 (empat) hari di Indonesia mereka terdampak Corona di Jepang. Jadi jangan berandai-andai bahwa disini sudah inkubasi dan segala macam. Sudah tidak dilakukan pengecekan itu terhadap turis-turis itu. Terima kasih.

- 49 -

MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Jadi kita kerja sama dengan KKP Pak, kami kan tidak bisa mengetahui orang itu sakit apa tidak, yang memeriksa adalah KKP. Kita kerja sama dengan KKP di Bandara ya dan dimana-mana. Kalau KKP bilang clearance-clearance kita masukin Pak. Jadi memang kerja sama kita dengan KKP karena mereka yang punya alat itu jadi saya kira. KETUA RAPAT:

Bukan itu substansinya Pak. Banyak orang di Bali itu tidak, ini apakah

sekian ribu orang di hotel yang sama bisa kita kendalikan itu loh substansinya. Ini beredar dimana-mana, itu loh ini masyarakat kita ya. Ini persoalannya, kalau ini satu tempat saya setuju dengan Pak Menteri tapi kalau orang ini menyebar ada apa dengan masyarakat Bali gitu loh Pak. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):

Jadi tidak ada 5.000 Pak. Ini kan data permohonan masuk terpaksa itu

2.834 dan itu waktu mereka masuk kita kontrol dan mereka harus memberitahukan keberadaan mereka. Nanti kalau melewati batas waktu kita cek kembali ulang, namun demikian masukan dari Pak Wihadi kami akan cross check kembali ya. Saya kira begitu.

Terima kasih ke Pak Rahmat ya menarik idenya Lembaga

Pemasyarakatan Militer hanya mungkin tidak cukup Pak karena Lembaga Permasyarakatan Militer mungkin kapasitasnya terbatas tapi menarik untuk kita pikirkan, menarik untuk kita pikirkan, nanti kita analisis juga seterusnya saya kira demikian Ketua. KETUA RAPAT:

Ya, apapun dijawab Pak untuk lapas tetap saja tidak memuaskan. Selanjutnya tolong tayangkan kesimpulan ya.

Yang pertama, Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM

untuk segera menindaklanjuti target penyelesaian legislasi khususnya RKUHP dan Undang-Undang Permasyarakatan serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang mendukung optimalisasi pendapatan negara serta percepatan pembangunan ekonomi sumber daya manusia penegakan hukum dan hak asasi manusia. Ada masalah? WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Iya. Bentar Pimpinan, kita tinggal menanyakan kepada Pak Menkumham ini kapan kita bisa mulai membahas ini Pak, apa begitu masuk

- 50 -

reses kita sudah bisa membahas atau masih ada kendala lain ini terkait RKUHP dan PAS ini Pak. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Jadi begini Pak, kita kan masuk dulu makanya kita desak DPR untuk segera membahas RUU Cipta Kerja karena ini yang lebih dulu, iya, tapi tanpa itu selesai berikutnya karena Supres dari Presiden kami sudah mencoba. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Pak Menteri tolong dijelaskan dulu Pak prosesnya carry over ini sebenarnya seperti apa, ini kan usulan DPR dan Pemerintah bukan hanya usulan Pemerintah, DPR dan Pemerintah. Apa mesti ada Surpres lagi atau atau apa, apa bisa kita langsung membahasnya kenapa kok dikaitkan dengan Omnibus Law dan lain-lain, itu kan mesti harus dijelaskan padahal kita sudah membahas ini 99,99% itu. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Jadi harus ada Supres Pak karena ini kan sudah peralihan pemerintahan. Tapi nanti Surpres diajukan oleh Presiden kemudian kita sepakati bahwa ini tidak nol tetapi carry over sampai batas yang kita sepakati bersama sampai dimana, misalnya sampai Pembicaraan Tingkat I kecuali beberapa hal poin-poin yang kemarin menjadi persoalan. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Kalau usulan DPR itu perlu Surpres juga? MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Usulan DPR? WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Iya. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Kalau usulan DPR tetap harus data Presiden Surpres Pak.

- 51 -

WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Kenapa Minerba di Komisi VII bisa jalan? MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Surpres Pak. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Sudah ada Surpresnya? MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Sudah ada Surpres termasuk data pribadi sudah ada Surpres Pak. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Oh sudah ada? MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Sudah ada Pak. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Yang ini kan ada carry over ada dua nih, KUHP sama PAS ini kenapa kok lama tidak bareng? MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Benar, nanti kita tanyakan lagi ke Setneg Pak, nanti kita tanyakan kembali dan ini berdasarkan keputusan tapi akan kami surati kembali nanti. KETUA RAPAT: Oke, tidak perlu dijawab, Dis cukup, kenapa tanggal 20 itu reses kita akan ketemu lagi tanggal 23. Sesudah itu kita akan ada rapat khusus tentang ini. Ya Pak Menteri catatannya kita percepat ini tidak di kesimpulan. Bagaimana dengan kesimpulan pertama setuju? Pak Menteri?

- 52 -

(RAPAT: SETUJU) Dua, terkait efektivitas dalam pola manajemen sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM, Komisi III DPR RI mengundang Sekjen Kemenkumham dan jajaran terkait lainnya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pola manajemen pegawai yakni dalam sistem penempatan pegawai atau pengisian jabatan, mutasi seharusnya dilakukan berdasarkan kualitas, kompetensi, dan integritas.

Setuju? Sebenarnya terlalu jauh ini Komisi III tapi karena Menterinya

setuju boleh juga.

(RAPAT: SETUJU) Ini pasti pesanan Menteri kepada Ketua Komisi ini. Tiga, terkait permasalahan di bidang pemasyarakatan yang harus yang terus menerus terjadi seperti kelebihan over crowd di LP dan Rutan di Indonesia persoalan keamanan, peredaran barang illegal, Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk menerapkan langkah-langkah strategis melalui evaluasi kebijakan efisiensi, layanan pemberian hak warga binaan, revitalisasi, program pembinaan, ini tidak usahlah ini poin 3. Ini kan sudah memang tugas Kementerian. Drop, ini memang sudah tugas Kementerian di drop ya? Empat jadi tiga. Komisi III DPR RI minta Kementerian Hukum dan HAM agar membentuk pulau, kok membentuk pulau? Belum ada ya, mau dibentuk Pak Menteri bagaimana caranya. Ini tulisannya. F- P.GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.): Menetapkan diganti menetapkan. Salah ketik. KETUA RAPAT: Makanya ini. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Komisi III juga bisa salah ketik. F- P.GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.): Kalau ini baru salah ketik. KETUA RAPAT: Menetapkan Pulau Nusa Kambangan menjadi wilayah khusus untuk optimalisasi lahan demi kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi

- 53 -

permasyarakatan serta peningkatan fasilitas sarana dan prasarananya, dan kesejahteraan pegawai. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Yang kesehatan pegawai tidak ada langsung kaitannya Pak, cukup sampai prasarananya, iya, iya. KETUA RAPAT: Susah, hilang ya. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Bahwa mau ditambahkan ada insentif khusus di daerah-daerah lapas-lapas terpinggir dan lain-lain itu barangkali berbeda konteksnya Pak Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Oke tapi ini oke, sudah-sudah. Oke Bapak Ibu sekalian? Setuju ya.

(RAPAT: SETUJU) Terakhir, Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang keimigrasian secara tuntas khususnya terkait permasalahan sinkronisasi data pada sistem informasi manajemen keimigrasian sehingga tercipta akuntabilitas data lalu lintas keimigrasian, pencegahan, pengawasan terhadap pelanggaran keimigrasian dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Bagaimana ini Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian. MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Jawab Ketua, saya mengundang Saudara-saudara dari Komisi III ke Pusat Data Imigrasi kita di Kantor Pusat dan bila perlu ke Terminal 2F, Terminal 3 untuk melihat jadi artinya ini kan perlu transparansi dimana dan mungkin menanyakan nanti bagaimana pengembangan seterusnya yang pasti, pasti kita ingin membangun dan dukungan Komisi III untuk anggaran dan lain-lain pasti kita butuhkan. Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT: Ya, untuk itu besok Pak, Pak Roni bersedia dalam rangka proses rekonsiliasi sekalian katanya. Pak Roni yang mimpin besok Pak Menteri.

- 54 -

MENKUMHAM RI (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.): Oke. KETUA RAPAT: Kita atur, kita atur di waktu reses juga tidak apa-apa. Oh iya karena dalam rangka, Pak Menteri dong, oke ini oke ya? Bapak Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU) Dengan demikian rapat hari ini cukup sampai disini. Apa poin kelima sebentar. Ini ada poin dua Romo. Kita akan ada rapat tentang ini, lihat poin duanya, sudah ada di poin dua karena kita akan rapat lanjut dengan Kesekjenan.

Dengan demikian rapat kita cukup sampai sekian. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 15.14 WIB)

Jakarta, 25 Februari 2020

a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT,

NIP. 196711041988032001

Noviati, S.E.