dewan perwakilan daerah republik indonesia ... · berikut mas, nah ini contoh adalah alur pembinaan...
TRANSCRIPT
Nomor: RISALAHDPD/KMT.III-RDPU/I/2018
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMITE III
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2016-2017
I. KETERANGAN
1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 30 Januari 2018
3. Waktu : 10.30 WIB s.d. 12.40 WIB
4. Tempat : R. Sidang Komite III
5. Pimpinan Rapat :
1. Fahira Idris, SE. (Ketua Komite III DPD RI)
2. Abdul Aziz, SH. (Wakil Ketua Komite III DPD RI)
3. Dr. Delis Julkarson Hehi (Wakil Ketua Komite III DPD
RI)
6. Sekretaris Rapat :
7. Acara : RDP membahas inventarisasi materi pengawasan atas
pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005 tentang sistem
pengolahragaan nasional dengan menghadirkan:
1. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia.
2. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia.
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Kemenpora.
8. Hadir : Orang
9. Tidak hadir : Orang
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 1
II. JALANNYA RAPAT:
PIMPINAN RAPAT: FAHIRA IDRIS, S.E. (KETUA KOMITE III DPD RI)
Bismillahirahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komite III DPD RI.
Yang kami hormati Ibu Hellen Sarita dari Komite Olimpade Indonesia, kemudian
nanti akan menyusul Bapak Mulyana Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dari
Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Mengawali Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI pada pagi hari ini marilah kita
panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan
berkenannya kita semua dapat hadir di ruang sidang yang mulia ini dalam keadaan sehat
walafiat dan tanpa kurang apapun. Sebelum kami membuka RDP Komite III DPD RI terlebih
dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Bapak/Ibu sekalian agar
kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, serta memberikan hasil yang bermanfaat bagi kita
semua dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional kita.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komite III DPD RI, para narasumber, dan
hadirin yang kami hormati dengan mengucapkan bismillahirahmanirrahim pada pagi hari ini
Selasa 30 Januari 2018 Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dalam rangka membahas
inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang sistem keolahragaan nasional saya buka, dan terbuka untuk umum.
KETOK 1X
Perlu kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Anggota Komite III DPD RI bahwa untuk
memperoleh materi, serta informasi yang berkaitan dengan sistem keolahragaan nasional
telah hadir ditengah-tengah kita semua Bapak Mulyana Deputi Bidang Peningkatan Prestasi
Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan yang cantik Ibu Hellen Sarita Plt.
Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia, dan kami sampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas kehadiran para narasumber pada pagi hari ini.
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komite III DPD RI, para narasumber, hadirin
yang kami hormati. Salah satu yang berkontribusi dalam pembangunan kualitas manusia
adalah bidang keolahragaan sebab melalui olahraga diharapkan terdapat peningkatan kulaitas
hidup manusia khususnya manusia Indonesia baik jasmania, maupun rohania sehingga dapat
menjadi modal sosial yang besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal
ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang sistem keolahragaan nasional yang menyebutkan bahwa keolahragaan nasional
bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas manusia,
dan juga menanamkan nilai moral, dan ahlak mulia, sportifitas, disiplin, mempererat, serta
membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta
mengangkat harkat martabat, dan kehormatan bangsa.
RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 2
Salah satu langka dalam mewujudkan tujuan keolahragaan nasional ialah melalui
peningkatan olahraga prestasi dengan tanpa mengabaikan jenis-jenis olahraga lainnya.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan
olahraga prestasi itu sendiri, dimana olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan
mengembangkan olahragawan, serta terencana berjenjang dan berkelanjutan melalui
kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan. Dari definisi tersebut sangat jelaslah bahwa keterlibatan pemerintah dan
lembaga keolahragaan sangat penting dalam mewujudkan prestasi olahraga negara kita.
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komite III DPD RI, para narasumber, dan
hadirin yang kami hormati. Salah satu sarana yang penting dalam mewujudkan prestasi
olahraga ialah melalui terlenggaranya kompetisi olahraga yang memenuhi standar baik
tingkat nasional, maupun internasional. Dengan terselenggaranya kompetisi olahraga selain
mengasah kompetisi dan mental para atlet olahraga penyelenggaraan kompetisi olahraga juga
dapat memberikan dampak positif yang lebih besar salah satunya ialah memberikan dampak
ekonomi bagi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan
kompetisi olahraga selalu menyedot perhatian masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari
bergairahnya berbagai aktivitas ekonomi mulai dari penjualan tiket pertandingan, kebutuhan
akomodasi, dan transportasi, sehingga kegiatan terkait sponsorship, pembuatan merchandise,
hingga souvenir yang dipastikan melibatkan masyarakat. Berbagai dampak positif di atas
memang belum termaksud berbagai kompetisi tingkat internasional yang kita selenggarakan.
Salah satunya yang sedang jadi agenda besar kita tahun adalah penyelenggaraan Asian
Games pada bulan agustus nanti melalui penyelenggaraan event-event keolahragaan baik
nasional maupun internasional berdampak pada peningkatan marwah negara sekaligus citra
positif di dunia global dan tentunya yang paling terpenting bagi semua ialah meningkatnya
rasa nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat kita lihat bagaimana besarnya
antusias masyarakat dalam mendukung tim-tim Indonesia ketika bertanding baik menjadi
tuan rumah maupun bertanding dinegara lain, dan kita semua tentu sepakat bahwa modal ini
harus kita pupuk secara terus menerus demi terwujudnya pertahanan nasional yang kuat, dan
melalui RDP pada pagi hari ini kami ingin sekali mengetahui lebih dalam sistem
keolahragaan nasional dari para narasumber sehingga dapat menjadi modal kami dalam
menyusun pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
sistem keolahragaan nasional.
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komite III DPD RI, para narasumber, dan
hadirin yang kami hormati. Demikianlah pengantar singkat kami untuk mempersingkat
waktu kami persilakan kepada para narasumber untuk menyampaikan pandangannya masing-
masing 20 menit. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Boleh, terserah saja, dari
Kemenpora boleh.
PEMBICARA: MULYANA (DEPUTI BIDANG PRESTASI OLAHRAGA
KEMENPORA)
Bismillahirahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera.
Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati Ketua Pimpinan Sidang Ibu Fahira, saya ingat
betul dulu ketemu di Beijing Bu, kemudian para anggota sekalian Komite III, Bapak dan Ibu
yang kami hormati Ketua sorry, Plt. Sekjen KOI, dan anggota eksekutif Pak Bambang.
Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami
terkait dengan masalah penjelasan mengenai Undang-Undang sistem keolahragaan nasional
yang dijadikan bahan landasan kami dalam melakukan pekerjaan.
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 3
Yang kedua salam dari Pak Menteri, Ibu Pimpinan bahwa beliau tidak bisa hadir
tetapi kami mewakilkan kepada saya untuk menjelaskan terkait dengan masalah apa yang
sudah di isukan di dalam TOR ini.
Kami ingin menyampaikan secara global terkait dengan masalah Undang-Undang
sistem keolahragaan nasional. Memang beberapa poin yang kemarin dijelaskan ada beberapa
yang harus diperhatikan terkait dengan masalah olahraga pendidikan mohon Mas, olahraga
pendidikan ini memang di dalam Pasal 17 Undang-Undang sistem keolahragaan itu ada
lingkup olahraga mulai dari olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi olahraga nah ini
menjadikan sebagai bagian dari landasan kami menuju sebuah prestasi internasional sebagai
kebanggaan bangsa ini, tetapi memang landasan ini harus kuat. Kuatnya apa, bahwa olahraga
pendidikan menjadi pondasi bagi pengembangan olahraga prestasi di masa depan yang saat
ini sedang berjalan adalah memang bukan berbenturan, tetapi mungkin barangkali nanti harus
ada semacam sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kemenpora
terkait dengan olahraga pendidikan sebab di Kementerian Pendidikan itu ada namanya O2SN
kemudian juga di kami juga ada namanya Popnas inikan sama-sama objeknya adalah siswa,
itu yang pertama.
Yang kedua dari sisi budgeting pun sama itu berbeda anggaran, tetapi tujuannya
mungkin sama nah ini barangkali perlu ada semacam sinkronisasi dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pada pembinaan atlet-atlet usia muda. Nah
Kementerian Olahraga dan Pendidikan itu sedang menjalin kerjasama dengan kesepahaman
itu adalah terkait dengan membangun SKO (Sekolah Keberbakatan Olahraga) dimana, apa
pembagiannya secara kelembagaan antar Kemenpora dengan pendidikan itu jelas disitu
misalnya ada sembilan poin mungkin saya lupa bawa, ada yang yang disebut dengan, kalau
misalnya pendidikan itu membangun infrastrukturnya, sekolahnya nah sementara melalui
Kemenpora dan Dinas Olahraga setempat itu menyediakan untuk honorarium dan
sebagainya. Itu pembagian itu sudah ada di dalam tuangan kesepahaman dan ini akan kami
lakukan, dan sekarang ini teman-teman di pendidikan, Kementerian Pendidikan itu sudah
berjalan, SKO sekarang sudah ada 13 SKO. Tujuannya adalah supaya atlet PPLP yang dibina
oleh kami adalah bisa sekolah di SKO nah ini adalah integritas antara dua kepentingan
sekaligus juga pembinaan di masa yang akan datang. Kemudian secara khusus memang,
secara khusus jujur kalau kita bicara tentang infrastruktur memang yang punya anggaran
banyak itu adalah Dinas Pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan sementara kami
itu lebih kepada infrastruktur yang disebut dengan penyelenggaraan tentang katakanlah
misalnya lapangan sepak bola, lapangan yang tidak memenuhi persyaratan di dalam dunia
pendidikan nah ini barangkali yang harus kita lakukan secara bersama mungkin ada
pembagian tugas dan Tusinya kira-kira akan fokus kemana pendidikan, kami akan fokus
kemana secara olahraga pendidikan. Berikut Mas mohon, kemudian terkait masalah potensi
saat ini barangkali ini menjadi potensi paling besar bahwa ada, ini potensi yang sekarang ada.
Hampir semua masyarakat Indonesia ini mulai dari yang disebut dengan Sekolah Dasar,
Menengah, dan Tinggi ini adalah potensi kami kedepan hampir sekitar, ini adalah menjadi
bagian yang harus kita bina antara pembagiannya, antara Dinas Pendidikan khususnya
Kementerian Pendidikan dan Kementerian Olahraga. Saat ini kami sudah melakukan
beberapa cara supaya apa yang potensi ini kita bisa kembangkan menjadi sesuatu yang
berharga nanti dikemudian hari, ini potensi. Berikut Mas, nah ini langkah yang paling kita
lakukan adalah strategis pemerintah adalah yang disebut dengan sporting pictures for all.
Jadi berdasarkan lingkup itu sebetulnya pondasi yang utama, budaya masyarakat untuk
berolahraga itu ada tiga yaitu pendidikan, komunitas, dan orang tua itu menjadi bagian yang
sangat penting dalam rangka menciptakan tadi yang disebut dengan Pimpinan adalah
kebugaran, kesehatan, kemudian juga membangun produktifitas dan sebagainya. Ini menjadi
sporting pictures for all ini menjadi pondasi kami di dalam rangka melaksanaka lingkup
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 4
dalam Undang-Undang Pasal 17 tadi, dan hasilnya memang kita belum lihat. Dulu pada
tahun sekitar 2007 kami melakukan yang namanya penelitian SDI (Sport Development
Index) itu adalah dengan 4 dimensi dimulai dari SDM, infrastruktur dalam hal ini ruang
terbuka, kemudian kebugaran, satu lagi sosial, dan ini jujur memang masih rendah artinya
masyarakat kita terkait dengan kebugaran jasmaninya masih di bawah 50% nah ini menjadi
harus dijadikan sebagai salah satu isu nasional supaya kedepan masyarakat Indonesia itu
memiliki kebugaran yang, sehingga kalau punya bugar maka produktivitasnya akan
meningkat pada sisi yang disebut dengan pekerjaan seperti itu, ini adalah strategi kami dalam
melakukan proyeksi kedepan. Berikut Mas, nah ini contoh adalah alur pembinaan atlet di
usia sekolah dimana ada pembagian disana, ada dinas pendidikan, ada dinas, ada
kementerian, ada Kementerian Menpora dan semua termaksud orang tua, termaksud peran
sekolah dan termaksud peran guru di dalam pembelajaran di sekolah. Ini kami sudah
melakukan berbagai upaya seperti ini memang sejujurnya Pimpinan mohon maaf ini perlu
ada semacam pengkajian supaya fokus-fokus dilakukan ini bisa sesuai dengan satu arah, satu
tujuan. Kami punya program ini mungkin Kementerian Pendidikan juga tidak sampai larinya
kesana sementara kami ingin sesuatu budaya masyarakat untuk melakukan olahraga sebagai
salah satu pencitraan, kebugaran, dan perioritas itu menjadi sasaran kami disamping prestasi,
tapi saya belum tahu bagaimana Kementerian Pendidikan seperti itu. Ini adalah yang jadi alur
bagaimana altet disekolah bisa menjadi atlet berprestasi internasional event seperti itu, ini
yang belum barangkali belum di jadikan sebagai landasan bersama bersinergi, berkoordinasi
sehingga bisa menghasilkan suatu yang berguna dimasa depan. Berikutnya Mas, nah ini
contoh adalah sport development programs yang dijadikan sebagai landasan mulai dari orang
tua disini pondasinya kemudian ini adalah menjadi poin penting karena bagaimanapun orang
tua itu bisa menjadikan sebuah anak itu bisa jadi atlet, bisa jadi penyanyi, bisa jadi apapun
karena lingkungan bisa memberikan pengaruh, dan saat ini pondasi itu baru sebatas sabtu-
minggu yaitu kalau jalan-jalan habis itu makan bubur, sabtu-minggu kemudian car free day
itu banyak tapi dalam olahraga minimal 48 jam bisa mempengaruhi terhadap jatung dan
organ itu adalah 48 jam jadi kalau latihan seminggu dengan tingkat tinggi pun tidak ada
manfaat kalau hanya satu kali nah ini yang masih kesadaran budaya masyarakat ini masih
kurang nah disini adalah sekolah sebetulnya in proses dan in proses ini adalah sebagai
jalannya nah kalau sudah sekolah baik maka sebetulnya adalah performance sama partisipan
ini bagus maka kita bisa menghasilkan atlet yang barangkali kita harapkan di masa depan,
tapi mohon jujur ini kami saat ini sedang memperbaiki blueprint tentang pembinaan olahraga
secara keseluruhan dimana lingkup olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi menjadi
landasan kami di dalam rangka menghasilkan solusi kedepan bagaimana bangsa ini, atlet ini
bisa memberikan sebuah kebanggan bagi bangsa, ini proses yang tidak mudah proses yang
barangkali perlu berbagi stakeholder itu ikut sama-sama terkait. Berikut Mas, nah ini
pembinaan atlet dan pelatih ada pertanyaan di dalam TOR itu apakah kita boleh merekrut
pelatih asing dan atlet-atlet asing. Secara prinsip tidak masalah kalau itu bisa dijadikan
sebagai rule model bagi pembinaan atlet tentu ada batasan-batasan tapi kalau naturalistik
kami tidak akan menerima sebab bangsa ini punya potensi besar tinggal bagaimana membina
atletnya antar kementerian atau stakeholder terkait itu sama-sama membangun, tapi kalau
naturalistik atlet atau pelatik kami tidak begitu setuju. Potensi kami sekarang ada program di
kami adalah menciptakan sejuta pelatih di dalam tahun 2018 kemudian kami juga kemarin
tahun 2017-2018 itu ingin menciptakan seribu lapangan desa itu adalah dalam rangka
pembinaan potensi atlet di desa karena kami pun yang hadir disini adalah dari desa sekarang
berada di Jakarta. Desa itu menjadi poin penting, dan menjadi potensi besar maka kami
punya program menciptakan 1.000 pelatih khususnya di kabupaten/kota dan kecamatan.
Yang kedua adalah sering disebut sejuta bola itu juga kami akan sampaikan ke teman-teman
di provinsi dalam kabupaten/kota termaksud juga adalah infrasruktur dan lain sebagainya.
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 5
Nah kemudian terkait dengan masalah disable nah memang jujur saat ini malah disable
sudah hampir sama.
Pimpinan yang kami hormati, dan para anggota baru minggu lalu kami bersama
Menpan itu melakukan kerjasama dan menghasilkan yang namanya atlet berprestasi baik itu
normal maupun disable itu adalah diangkat menjadi CPNS 137 tahun ini, termaksud atlet
paragim, termaksud atlet yang kemarin Kevin pun dapat semua itu jadi 137 itu semua
kriterianya adalah atlet berprestasi pre medali dan itu dilaksanakan oleh Menpan, kami
tinggal menerima paketnya seperti itu. kami tinggal menyiapkan kriteria sementara Menpan
menentukan dan sebagainya, itu CPNS 137. Pada tahun depan itu ada 300 akan direkuit juga
sama, itu adalah bagian daripada bonus, atau untuk peningkatan kesejahteraan pelaku
olahraga disamping ada CPNS kami juga akan menyediakan rumah bagi para peraih medali
emas tentu bonus cast money yang tahun lalu di Incheon Asean Games itu hanya 400, tahun
ini sekitar 1 sampai 2 M jadi ini sudah meningkat, itu yang dilakukan oleh pemerintah dalam
rangka memberikan pengembangan khususnya para kesejahteraan dan pelaku atlet olahraga
di masa depan, maupun yang akan datang. Memang kemarin ada kesalahan terutama atlet
olahraga olimpian itu kemarin ada perubahan, kami sedang menyusun perubahannya kemarin
itu diputus dulu gajinya olimpian itu, tapi karena ada kesalahan dalam aturan nah sekarang
nanti akan di perbaiki di tahun ini mudah-mudahan olimpian pun akan dapat hak yang sama
seperti itu. Berikut Mas masih ada lagi terus.
Nah Ibu dan Bapak sekalian terkait dengan masalah standarisasi keolahragaan itu ada
pertanyaan disana bahwa pemerintah melalui Undang-Undang SKN Pasal 81 itu sudah
menghasilkan standar mulai dari standar kopetensi tenaga keolahragaan misalnya adalah para
instruktur, para pelatih, kemudian isi program penataran pelatih tenaga keolahragaan. Ada 6
standar, 6 standar ini dijadikan sebagai salah satu Permen bagi cabang olahraga kalau ingin
naikkan great yang menjadi pelatih yang bagus maka harus melakukan yang namanya
memiliki kopetensi tenaga keolahragaan sesuai dengan induk organisasi cabang olahraga
misalnya disebelah saya ini Pak Bambang sebagai Manager Silat itu punya level. Kalau level
elit dengan elit atlet, maupun elit atlet itu harus punya jam terbangnya berapa, berapa lama
dia harus berkinerja, berapa lama dia harus memiliki pengalaman dan waktu maka itu bisa
dikatakan sebagai salah satu elit internasional pelatih nah itu adalah sebagai salah satu
kopetensi tenaga keolahragaan disamping itu juga ada yang namanya kurikulum. Nah terkait
dengan kurikulum mohon maaf Pimpinan sebagainya ada perbedaan meet antara olahraga
pendidikan dengan kurikulum untuk prestasi seperti di PPLP dan lain sebagainya. Kami
bekerjasama dengan SKO dalam hal ini menyusun kurikulum bersama supaya atlet itu dalam
bahasa kami disebut dengan to model one goal atlet bisa belajar, bisa akademiknya jalan,
prestasinya juga jalan maka goalnya adalah atlet itu bisa kedepan itu tidak bermasalah
dengan pendidikan maupun di prestasi dan ini sekarang sudah menjadikan sebuah trend
sehingga ini dijadikan sebagai landasan kami untuk melakukan yang disebut dengan to model
one goal tadi seperti itu kemudian ini adalah standar yang sudah dibuat dan ini sudah ada
Permennya sementara kami juga sudah menyusun, sudah membentuk yang namanya Besang
Bu, Badan Standarisasi Akreditasi Keluarga Nasional yang barangkali di bawah Kementerian
Menpan pada saat ini dan itu adalah SK Presiden yang sudah dibentuk dan sampai saat ini
sudah bekerja sudah menghasilkan beberapa poin. Berikut Mas, nah ini barangkali pekerjaan
yang harus dilakukan dalam rangka penerapan standarisasi dimulai dari akreditasi, sertifikasi,
dan disusun oleh pembelajaran. Ini yang melakukan akreditasi adalah Besang yang disebut
dengan Badan Standarisasi tadi seperti kalau di perguruan tinggi namanya BAN PT nah ini
kami disini melakukan akreditasi terhadap cabang olahraga. Kemudian mengsertifikasi, apa
di sertifikasi adalah tenaga SDM-nya. Kemudian sarana prasarana apakah layak, apakah
internasional rule ataukah hanya ya dikatakan untuk semacam ramai-ramai supaya dibangun
karena 1.000 lapangan desa itu kami tidak melakukan sesuai dengan Olympic Charter, sesuai
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 6
dengan IOC tetapi kami yang penting ada lapangan, masyarakat bisa bergerak, masyarakat
bisa bugar, produktivitas meningkat sehingga itu bisa menjadi bagian dari permasalahan
olahraga dikemudian hari.
Berikut Mas, nah ini barangkali kedudukan yang disebut dengan tadi ada sarananya.
Jadi yang mengajukan sarana tadi adalah lembaga sertifikasi khususnya sarana infrastruktur
dan sebagainya, ini yang Besang punya. Besang punya itu nanti memiliki satu yang disebut
dengan akreditasi kemudian ada yang namanya LSTK Lembaga Sertifikasi Tenaga
Keolahragaan plus sarana prasarana itu yang akan melakukan kelayakan dari semua sarana
infrasturktur adalah Besang bersama dengan teman-teman cabang olahraga tentunya akan
melakukan itu semua. Terus Mas berikut, nah ini penghargaan Ibu/Bapak sekalian bahwa
kami disamping PNS juga bonus dan lain sebagainya sudah menjadi kewajiban kami. Jadi
kami tahun ini di 2018 ini kami sudah memperkirakan bahwa berdasarkan tatas kami dengan
Pak Presiden bahwa bonus harus disampaikan dari awal cuma besarnya ini di atas 1 M kalau
tahun lalu Incheon itu hanya 400, emas kalau sekarang diatas 1 M. Kami sedang menggodok
anggarannya supaya sesuai dengan kebutuhan karena jujur Asean Games ini menjadi harga
mati harus berprestasi karena bangsa ini sudah dari dulu Asean Games itu 62 sekarang sudah
sekitar 50 tahun lebih bahwa ini menjadikan momentum bagi kebangkitan olahraga di
Indonesia dengan Asean Games sebagai tuan rumah jadi seluruh stakeholder olahraga
masyarakat itu semua menjadi satu kesatuan termaksud kami menjadi konsentrasi adalah di
prestasi menjadi bagian yang sangat penting untuk menghasilkan prestasi target sesuai
dengan anjuran pemerintah yaitu 10 besar sebab tahun lalu di Incheon kita 17 rankingnya
hanya 4 medali emas nah tahun ini kami targetkan 10 medali emas sorry targetnya 10 besar
jadi kalau kami ngomong 10 besar paling tidak minimal 15 medali emas harus kita raih. Dari
cabangnya kita sudah tahu nanti mungkin barangkali KOI akan menjelaskan secara rinci
cabang-cabang dan kami sudah punya analisis seperti itu dan sekarang ini menjadi gejolak
mungkin Ibu Pimpinan dan teman-teman lain kan selalu membaca koran itu antara Cabor
dengan kami itu tarik ulur mengenai masalah pemangkasan anggaran. Sebetulnya bukan
pemangkasan memang anggaran kami hanya 735 M bagi 40 cabang olahraga jadi kami harus
mengatur bagaimana caranya dengan indikator poinnya adalah number of event sebagai
medali emas termaksud juga barangkali Ibu Fahira menembak pun kami tidak memberikan
maksimal karena tidak ada potensi untuk meraih medali. Melawan di Asia itu lebih
kompetiter lah seperti, berikut Mas. Nah ini mengenai pendanaan jujur kami saat ini yang ada
khusus mengenai kementerian itu memang sangat dibutuhkan disamping pendanaan internal
APBD juga mungkin juga sponsor. Dulu pada saat 2000 kebelakang 15 itu ada istilah Bapak
angkat atau BUMN dijadikan sebagai sponsor untuk pembinaan altet, tapi kemudian
sekarang ini sudah melempem lagi. Nah kemarin kami melakukan semacam koordinasi
dengan induk Cabor bahwa kalau terus mengandalkan kepada beban pemerintah dalam hal
ini APBN itu sangat berat karena dengan dana terbatas bagaimana caranya Cabor itu juga
berusaha untuk mencari sponsor, mencari Bapak angkat sebagai bagian daripada Pimpinan
jangka panjang, dan ini beberapa Cabor angkat besi ini dari kereta api, kemudian basket itu
dari BRI, kemudian layar dari Ancol kebetulan orang layar sebelah saya. Kalau silat jangan
diragukan dari Pak Prabowo jadi pas itu, itu Pak Bambang ya, tidak akan kuranglah masalah
seperti itu nah itu adalah upaya kami di dalam rangka pendanaan disamping itu juga jujur di
daerah ini berdasarkan Pasal 13, 14, 15 dalam Undang-Undang olahragaan Pemerintah Pusat
berkewajiban juga membina. Provinsi juga ada berkewajiban nah ini barangkali yang perlu
diberi semacam suntikan kepada provinsi bagaimana bukan hanya PON saja begitu ramainya,
kalau menjelang PON ramai anggaran banyak, tapi dibuat dalam bentuk Perda atau Perbup
supaya setiap tahun itu menjadi bagian dari pembinaan jangka panjang. Kami berharap
kepada beberapa Cabor itu khususnya di provinsi itu yang sudah maju seperti di Jawa Barat,
DKI, Jawa Timur itu memang di Jawa khususnya tidak diragukan tetapi di luar Jawa ini yang
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 7
barangkali kekuatiran cukup tinggi. Muncul dulu kan, terkait dengan masalah Pasal 40
dimana pejabat publik tidak boleh menjadi Ketua Umum KONI. Sekarang pun sudah hilang
tapi banyak kalau tidak, olahraga tidak akan maju di daerah. Itu konsekuensi dari sebuah
Pasal 40 zamannya 2013 itukan ramai, kemudian hilang nah sekarang khusus di wilayah
timur itu hampir Ketua KONI adalah para gubernur, bupati karena memang sokongan
anggarannya dari sana. Dari sponsor memang kalau yang punya uang itu, di olahraga itu
harusnya tidak berseri. Kalau berseri tidak ada habis seketika seperti itu. Itu barangkali. Nah
terkait dengan regulasi ya tentu adalah diharapkan adanya regulasi dari Pemerintah kami
sudah melakukan realokasi kepada dinas-dinas olahraga sebetulnya bantuan dalam bentuk
apapun supaya bisa menjadikan bagian dari pembinaan olahraga usia dini sampai ke atas nah
terus Mas ada lagi, mohon maaf nah ini peran industri barangkali kami sudah melakukan
berbagai upaya sekarang kami sedang melakukan yang namanya Succes Story Olympian jadi
seperti mohon maaf Taufik Hidayat itu bisa menjadi legend, dan itu bisa dijadikan sebagai
industri bagi sponsor nah kemudian juga altet Susi Susanti bulutangkis itu bisa menjadi
legend kemudian kita bisa jual melalui sponsor. Kalau di negara tetangga seperti Thailand itu
altet bagus kemudian sponsornya bisa jalan nah ini kami sedang berusaha di industri itu,
industri itu bukan menciptakan produk, tapi produk yang lama itu bisa dijadikan sebagai
income generating bagi pengembangan olahraga dikemudian hari. Berikut Mas, nah ini yang
paling penting Ibu Pimpinan, Bapak sangat diaturnya adanya Perda dan Perbup supaya
bagian daripada, ingat bahwa kita semua lahir di desa jadi kalau bisa masyarakat desa itu
tidak perlu ke Jakarta tapi membangun desanya baik itu dengan olahraga nah diperlukannya
adanya infrastruktur, adanya media, adanya kamis sekarang sudah melakukan yang namanya
langsung terjun ke desa-desa nah ini adalah upaya kami supaya satu budaya olahraga menjadi
kebutuhan. Kalau budaya olahraga maka akan muncul bugar, kalau sudah bugar maka akan
meningkat produktivitas kerja, dan kalau sudah produktivitas maka bangsa ini akan lebih
sehat, lebih makmur sehingga mungkin rumah sakit itu tidak perlu lagi nanti kemudian hari
kalau itu sudah bugar sebab kalau bugar itu pasti bugar, tapi kan kalau sehat belum tentu
bugar nah ini barangkali itu salah satu pandangan kami terkait dengan masalah Undang-
Undang sistem kelolahragaan baik dari sisi lingkup 17, baik dari pendanaan, bagi dari sistem
13, 14, 16 mengenai peran Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota termaksud
infrastruktur dan sertifikasi, dan lain sebagainya. Barangkali itu dari kami mudah-mudahan
ini memberikan inspirasi bagi kami dikemudian hari sehingga olahraga itu menjadikan
sebagai pijakan hidup seperti di negara lain.
Terima kasih.
Mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: FAHIRA IDRIS, S.E. (KETUA KOMITE III DPD RI)
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita beri applause dulu. Luar biasa paparannya Pak Mulyana. Selanjutnya yang
terhormat Ibu Hellen Sarita.
Kami persilakan.
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 8
PEMBICARA: HELLEN SARITA DE LIMA, S.H. (Plt. SEKRETARIS JENDERAL
KOMITE OLIMPIADE INDONESIA)
Terima kasih Ibu Fahira sebagai Pimpinan.
Bapak-bapak, dan Ibu-ibu Anggota Komite III DPD RI yang saya hormati.
Saya disini sebagai Plt. Sekjen Komite Olimpiade Indonesia didampingi oleh
eksekutif Komite Bapak Bambang Efendi. Kami berdua ditugaskan oleh Ketua Umum untuk
bisa menghadiri acara di pagi hari ini. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi, Pak
Mulyana itu adalah dari sisi pemerintah dengan apa yang sudah diprogramkan. Nah kalau
kami mungkin lebih sempit dari itu Pak, kita lebih terkait dengan TOR yang disampaikan
bagaimana kita melihat dari sisi implementasi Undang-Undang Nomor 3 tentang sistem
keolahragaan Indonesia yang terkait dengan tugas daripada Komite Olimpiade Indonesia.
Untuk itu mungkin saya mulai saja paparan kami. Kami masuk didalam implementasi
Undang-Undang Nomor 3.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Komite III yang saya hormati. Terkait dengan
tugas dan fungsi KOI dari Undang-Undang Nomor 3 itu dia diatur hanya dalam dua pasal,
Pasal 44 dan Pasal 50. Pasal 44 itu adalah menyangkut yang pertama adalah berkat
keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional sebagai mana dimaksud pada
Pasal 43 Butir (d) bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia, serta
untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi. Kedua
keikutsertaan Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh KOI
atau NOCs sebagaimana telah diakui oleh International Olympic Committee. Mungkin
Bapak/Ibu sedikit saya menjelaskan. Jadi Komite Olimpiade Indonesia ini berafiliasi kepada
International Olympic Committee. Oleh karena itu International Olympic Committee itu dia
di Indonesia adalah yang disebut dengan National Olympic Committee yang kita sebut
dengan KOI. Kemudian yang nomor tiga, KOI meningkatkan dan melihara kepentingan
Indonesia serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti Olympic Games, South
Asian Games, dan Pekan Olahraga Internasional lainnya. Nah poin yang nomor tiga ini sudah
mencangkup dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mulyana secara luas. Yang keempat,
KOI bekerja sesuai dengan peraturan International Olympic Council of Asia, South East Asia
Federation and Organization, olahraga internasional lainnya yang menjadi afiliasi KOI
dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undangnya.
Jadi Bapak/Ibu sekalian Undang-Undang Nomor 3 itu sendiri juga apa, memberikan
ruang kepada Komite Olimpiade Indonesia sebagai NOCs untuk juga menjalankan segala
sesuatu yang merupakan tugas daripada NOCs itu di dalam Olympic Charter. Mungkin
Olympic Charter Bapak/Ibu belum tahu, tapi kami akan menyampaikan copy-nya yang
khusus terkait dengan tugas dan fungsi NOCs itu sebagai, seperti apa. Berikut, nah untuk
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ini maka oleh pemerintah
dikeluarkan yang disebut Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16
tentang penyelenggaraan keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang
penyelenggaraan pekan dan kejuaraan keolahragaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18
tentang pendanaan keolahragaan. Nah untuk yang nomor 16 mungkin kami tidak
menjelaskan terlalu panjang, tetapi kalau untuk yang Peraturan Pemerintah Nomor 17 yang
dia merupakan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan untuk mengimplementasikan Nomor
3 itu secara ANSI keseluruhan itu dia itu mengadop daripada Undang-Undang Nomor 3. Jadi
secara detailnya sebenarnya belum mencangkup apa yang disebut dengan tugas dan fungsi
daripada Komite Olimpiade Indonesia yang juga adalah National Olympic Committee.
Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang pendanaan keolahragaan. Memang untuk
pendanaan kepada KOI selama ini kepada pemerintah dia berjalan baik ya untuk persiapan-
persiapan kontingen ada yang berupa swakelola, ada yang juga berupa fasilitas. Nah ini yang
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 9
sementara kita selalu berproses dengan Kemenpora. Mungkin sebelum Pak Mulyana ada di
Deputi IV itu kita memang waktu itu ada kesulitan Pak karena memang dalam rangka untuk
persiapan kontingen kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 3 kita kan harus dilibatkan
dari perencanaan Pak, tetapi kenyataanya itu tidak terjadi sehingga kita hanya mengajukan di
ujung pada saat kita mau mempersiapkan kontingen, nah ini yang menjadi masalah.
Kemudiankan juga Komite Olimpiade Indonesia sebagai mitra itu belum dia mendapat
nomenklatur khusus sebagai apa, sumber dana. Dia masih belum berbentuk global Pak, ini
yang mungkin perlu nanti menjadi usulan kami untuk bisa dipikirkan bagaimana kira-kira
jalan keluarnya. Kemudian nah selain implementasi Peraturan Pemerintah yang diterbitkan
ada juga Peraturan Menteri Olahraga yaitu Nomor 006 Tahun 2014 tentang petunjuk
pelaksanaan tugas dan kewenangan KON, KON itu adalah Komite Olahraga Nasional serta
tugas dan kewajiban KOI. Nah kemudian dia di, ada juncto Nomor 100 Tahun 2015 sama
persis hanya perbedaannya terdapat di, kalau di Tahun 2015 ini dia timbul setelah ada
keputusan daripada Mahkamah Yudisial terkait dengan gugatan yang diajukan oleh KONI
pada saat itu terkait dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Oleh karena
itu dia menerbitkan lagi Peraturan Menteri Olahraga nah peraturan ini dia timbul justru dia
tidak menjawab implementasi Undang-Undang Nomor 3 sebagaimana yang sudah di
undangkan yang kemudian untuk diatur di dalam peraturan pemerintah sebagai petunjuk
pelaksanaan Nomor 17 itu nah karena apa, di dalam Pasal, kalau kita lihat di dalam Undang-
Undang, di dalam Peraturan Menteri Olahraga Nomor 6 maupun Nomor 100 itu ada pasal
yang menyatakan bahwa didalam mempersiapkan kontingen itu KOI harus berkoordinasi
dengan KONI ya kan begitu. Nah kemudian juga dalam menunjuk CdM, KOI juga harus
berkoordinasi dengan KONI. Nah ini sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 3 yang mengakui tugas KOI juga di anut didalam Olympic Charter. Di dalam
Olympic Charter artikel 27-28 itu dia mengatur jelas tentang tugas dan fungsi NOCs yang
diakui oleh Undang-Undang Nomor 3. CdM itu atau Chef de Mission atau Pimpinan
kontingen itu merupakan right daripada KOI kemudian kita melihat masalah apa, persiapan
atlet. Dalam mempersiapkan atlet yang Koi itu oleh Olympic Charter diakui Undang-Undang
Nomor 3 menyeleksi atlet yang diajukan oleh Cabornya untuk ke multi event internasional.
Di dalam petunjuk oleh Olympic Charter itu sendiri seleksi tidak hanya dilihat dari sisi high
performance tapi juga dari sisi ability-nya, berbicara tentang ability berarti ada kaitan dengan
prestasi.
NOCs memiliki program yang dibantu dari Olympic Solidarity yaitu yang disebut
dengan sport science dan juga high performance. Nah ini yang selama ini memang belum
secara menyeluruh atau secara komprehensif kita bersama-sama dengan pemerintah
membahas kenapa, kita sadari KOI baru aktif lagi Tahun 2007 setelah ada Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 lalu 2 tahun dia sosialisasi kemudian Tahun 2007 KOI kembali apa,
mengambil posisi sebagai NOCs yang tadinya jadi satu dengan KONI dia terpisah menjadi
NOCs nah kemudian kan baru satu periode berjalan, ya satu periode lebih berjalan Ibu Rita
Subowo pada saat itu sekarang kami dengan term yang sekarang, yang di bawah pimpinan
Pak Erik Thohir, dan cuma memang karena kita dalam fokus untuk bagaimana organisasi ini
bisa kita majukan kita diperhadapkan dengan persiapan Asean Games jadi ini kita secara
bersama-sama sementara running. Nah kita berharap nanti kita bersama-sama dengan
pemerintah kita akan duduk bersama-sama untuk berbicara ini. Kenapa, nanti kita akan
membentuk tim seleksi yang terdiri dari KOI, Cabor dan juga dari pihak Pemerintah. Kita
harus bersama-sama karena KOI juga tidak punya right untuk menetapkan apa, standarisasi
untuk bisa menyeleksi itu seperti apa, tentunya kita harus apa mensinergikan kita punya
kepentingan masing-masing sehingga apa yang kita hasilkan itu bukan dari hasil daripada
KOI itu sendiri atau pemerintah sendiri atau Cabor sendiri tetapi ini dalam rangka untuk
memajukan olahraga demi kepentingan bangsa. Oleh karena itu inilah sementara di gagas
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 10
oleh KOI untuk bisa bagaimana menerapkan apa, fungsi dan tugas KOI sesuai dengan
Olympic Charter yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 itu. Terus lanjut,
jadi Bapak/Ibu sekalian terkait dengan masalah elementasi Undang-Undang Nomor 3 ini
memang kita juga sadari bahwa Undang-Undang Nomor 3 ini sudah berusia lebih dari 10
tahun sekarang sudah 12 tahun untuk itu kalau memang waktunya kita harus melakukan
evaluasi memang sudah tepat dan kami apa, ingin memberikan sedikit masukan kalau
memang dari pihak DPD juga mau membantu untuk bisa bagaimana ini menjadi rumusan ya
kalau bisa Undang-Undang Nomor 3 ini dapat ditinjau dengan usianya yang sudah lebih dari
10 tahun bagaimana bisa memperjelas kita punya struktur legislasi tentang olahraga apa,
sistem keolahragaan Indonesia itu seperti apa, karena apa, KOI mempunyai anggota yaitu
yang terdiri dari Olympic Sports dan juga non olympic sport yang diakui oleh OCE dan juga
oleh SIGAF. Apa artinya itu, jadi ada olympic games sudah ada terdiri dari kurang lebih 33
cabang olahraga kemudian yang diluar daripada olympic games itu adalah cabang-cabang
olahraga yang diakui dan menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan misalnya di Asean
Games nah kalau sekarang sudah 40 karena kan kalau di Indonesia kan 40 jadi sudah 40 nah
kemudian ada cabang-cabang olahraga dia tidak di Asean Games tapi dia ikut di Sea Games
itu juga menjadi Anggota KOI nanti di dalam suara, hak suaranya akan dihitung mana hak
suara, dua suara, mana yang satu suara itu seperti itu Pak nah inilah yang harus diperjelas.
Nah kemudian KONI juga punya anggota, KONI itu punya anggota dia tidak
mengenal Olympic Games atau non Olympic Games tapi dia punya anggota secara
keseluruhan nah dalam hal ini berartikan ada dua, ada dua bodies ya, ada dua stakeholder
yang menyelenggarakan kegiatan untuk olahraga di Indonesia nah KONI itu dia lebih kepada
nasional seperti Pekan Olahraga Nasional, KOI lebih kepada multi event internasional nah
inilah yang apa, selalu menjadi apa, multitafsir di dalam menjalankan tugas dan fungsi
masing-masing apalagi dengan adanya Peraturan Menteri Olahraga Nomor 006 dan juga
juncto 0100 nah inilah yang harus kita apa, memberikan masukan kepada pemerintah agar
sekiranya dalam rangka untuk persiapan perubahan atau usulan penyempurnaan Undang-
Undang Nomor 3 ini perlu dipikirkan untuk bisa memperjelas struktur daripada legilasi untuk
sistem keolahragaan Indonesia itu yang lebih baik kemudian kita lihat juga, kemudian kita
lihat juga karena KOI itu juga sebagai NOCs Indonesia fungsinya adalah mengembangkan
dan mempromosikan Olympic Movement maka diharapkan juga nanti di dalam Undang-
Undang yang disempurnakan atau yang akan dirubah seperti apa, perlu juga diberikan ruang
kepada KOI juga untuk bisa membantu Pemerintah dalam rangka mensinergikan kita punya
program yang namanya Sport Science dan juga hyper performance supaya kita tidak apa,
hanya dipikirkan sebagai yang seakan-akan hanya mengirim kontingen keluar padahal
persepsi mengirim itu tidak hanya datang-kirim nah ada dia punya step-stepnya seperti itu
nah bahkan terus terang saja Bapak/Ibu sekalian KOI itu dibilang tidak punyak hak untuk
membina. Siapa bilang KOI tidak punya hak untuk membina. Bagaimana saya bisa, kita bisa
menerapkan penyeleksian itu yang baik kalau pembinaan saja kita tidak touch begitu ya
mungkin secara keseluruhan itu adalah merupakan right daripada cabang olahraga itu sendiri
tetapi untuk kepentingan kualitas, kepentingan peningkatan prestasi kita perlu dilibatkan
seperti itu nah cuma memang kembali lagi inikan masa kami apakah nanti, inikan proses ini
kita kan tahun depan selesai 2019 apakah nanti komite eksekutif yang akan datang itu punya
kapasitas atau tidak untuk mengelolah itu anyway yang penting secara hirais saya harus
berbicara itu karena memang ini ada. Kita, ini berdampak pada kita, pada saat kita mengikuti
rapat di internasional seperti contoh kita inikan anggota daripada Association National
Olympic Committees (ANOC) namanya. Nah kalau kita hadiri Rapat ANOC itu kita itu kecil
kenapa, karena kita ini tidak merupakan NOCs yang seutuhnya. Kita ini dianggap sebagai
sebuah agent yang mengirim orang keluar begitu. Jadi belum secara komprehensif kita itu
memiliki kita punya esensial tentang siapa, apa itu KOI, iya seperti itu. Nah cuma tiketnya
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 11
ambil lagi debt travel begitu, nah sedangkan kita punya apa, tur operaternya itu CDN nah itu.
Nah jadi kita berbicaranya agak sulit kita melihat mereka pelaporan Komisi Atlet, kita kan
punya Komisi Atlet. Komisi Atlet punya program ini hyper performance, ini mempunyai apa,
Sport Science ini. KOI tidak ada punya itu begitu ya kan seperti itu kenapa, kita dibatasi oleh
aturan begitu. Padahal kalau kita difungsikan juga sebenarnya ada nilai plusnya. Plusnya apa,
kita kan mempunyai sumber bantuan internasional yang namanya Solim (Olympic
Solidarity). Negara-negara lain semua menggunakan itu nah KOI baru menggunakan itu
hanya untuk olympic day yang selalu menjadi koordinator adalah Pak Bambang sebagai
Komite Eksekutif Sport Of All kemudian saya, selain saya sebenarnya adalah sport and low
yang juga mendapat bantuan dari Seoul Olympic Solidarity untuk kegiatan sosialisasi tentang
five rings. Mungkin Bapak/Ibu pernah mendengar bahwa perselisihan antara KOI dan KONI
tentang penggunakan logo lima ring itu nah itu properti daripada KOI yang tidak bisa
digunakan oleh orang lain. Kita punya right itu ya IOC tidak bisa.
Kemudian Bapak/Ibu sekalian seperti women and sport itu dinegara luar kegiatannya
banyak sekali dan kita sama sekali tidak punya nah ini. Kami nanti tahun 2018 ini kami akan
mungkin ke, arahkan punya kegiatan yang namanya peningkatan kapasitas administrasi
untuk pengurus cabang olahraga, tapi orientasi kita adalah untuk perempuan. Supaya
bagaimana perempuan-perempuan juga yang ikut menjadi pengurus atau menjadi apa,
volunteer di organisasi olahraga itu juga dia mempunyai kapasitas jadi tidak hanya ambil
tarik begitu saja. Nah kemudian kami juga mempunyai apa, program khusus yang namanya
Memos, Memos itu adalah sebuah apa, program eksekutif master untuk sport manajemen
yang sekarang saya lagi ikut itu gratis. Semua dibiayai oleh IOC dan memberikan wawasan
luar biasa nah ini juga belum terjamah karena memang aturan yang membatasi kita untuk
menyelenggarakan itu semua nah tetapi ini tidak, belum terlambat kan tadi saya bilang inikan
baru apa, second step nah kemudian kita juga minta kalau bisa nanti dari pihak DPD kalau
memang juga bisa membantu untuk mengusulkan sehingga draf daripada perubahan itu kalau
bisa dia disosialisasikan kepada, kita secara bersama sehingga jangan terkesan menerima
masukan, menggodok sendiri lalu menerbitkan tanpa kita tidak tahu lagi. Begitu muncul kita
tidak tahu apa yang muncul nah akan ada masalah lagi. Yang menjadi persoalan apakah ini
mau menyelesaikan masalah atau menimbulkan masalah nah jadi mungkin itu saja hal-hal
yang, sebenarnya yang Komite Olimpiade Indonesia itu ingin mengusulkan kalau bisa apa
hal-hal yang memang terkait dengan masalah, nah ini satu juga mungkin Pak Mulyono juga
sudah tahu. Terkait dengan masalah uang saku daripada atlet Pak ya nah kami selama ini
uang saku atlet yang kita dapat dengan program dari pemerintah itu dia masih dihitung sama
seperti seorang Pegawai Negeri yang pergi bertugas keluar. Nah ini mungkin coba kita minta
kalau bisa dikhususkan karena apa, bayangkan saja seorang atlet itu kalau yang sudah
berumah tangga ya dia pergi meninggalkan istri dan anak dan dia mempertaruhkan nyawa.
Bayangkan kalau dia hanya dianggap sebagai seorang pegawai negeri yang pergi bertugas
keluar negeri itu rasanya kasihan juga. Tadi Pak Mulyana sudah bercerita bahwa bonus
pertama itu, aduh saya sudah senang sekali ya, buat mereka oke banget itu. Nah kemudian
kita juga minta sudah usulkan juga dengan Pak Mulyana untuk bisa juga izin keberangkatan
itu Pak ya yang setiap saat kita harus menunggu persetujuan dari Sekneg. Kayak kemarin kita
waktu Sea Games itu sekitar 700-an waduh bolak-balik, bolak-balik akhirnya dari pihak
Kemenpora dari pihak Kemenpora mengambil kebijakan melalui Ibu Menko baru bisa selesai
nah ini syukur alhamdulillah tahun ini kita Asean Games di Indonesia jadi kita tidak perlu
mengurus apa-apa ya kan begitu, tapi kita akan mengurus 1.500 orang ya Pak. Jadi mudah-
mudahan tidak ada masalah yang kita inginkan bagaimana prestasilah seperti tadi Pak
Mulyana bilang harga mati kita harus menunjukkan prestasi kan kita sudah dapat arahan juga
dari Wapres ya jangan sampai nanti rakyat menjadi kecewa dengan kita karena uang yang
sudah di keluarkan untuk persiapan ini bukan uang kecil, sudah besar nah bagaimana kita
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 12
bisa menghargai spend money yang besar ini dengan sebuah prestasi untuk kepentingan
bangsa dan saya rasa mungkin hal-hal yang di usulkan KOI hanya itu terkait tugas dan fungsi
KOI tapi saya mau minta mungkin Pak Bambang juga adalah senior saya mungkin juga
memberikan sedikit masukan.
Silakan Pak Bambang, saya mempersilakan.
PEMBICARA: BAMBANG RUS EFFENDI (KOMISI SPORT FOR ALL)
Terima kasih Ibu Hellen.
Yang saya hormati Ibu Ketua, Ibu Fahira Idris dan Bapak-bapak, serta Ibu dari
Komite III DPD RI yang terhormat.
Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dengan Pak Mulyana selaku induk dari olahraga
di Indonesia ini dan tentunya apa yang di paparkan tadi sudah betul-betul merupakan satu
rencana kerja yang bagus karena Pak Mulyana ini pengalamannya cukup banyak beliau
seorang olahragawan kita pernah di KONI, pernah di UNJ juga Pak, yang luar biasa dan saya
bersama beliau sejak lama bersama-sama dan tentunya kita inginkan olahraga kedepan ini
dengan adanya Pak Mulyana mungkin baru seumur jagung baru 2 bulan Pak, menjabat ini
kita punya harapan yang besar dan tadi dijelaskan juga oleh Ibu Hellen peranan KOI Bu,
karena memang pada jaman lalu itu kenapa prestasi bagus, sekarang menurun karena KOI
dengan PORI bersama didalam satu KONI sehingga mungkin manajemen dan pengelolaanya
lebih mudah namun mulai dari tadi dijelaskan oleh Ibu Hellen Tahun 2007 terpisahlah KOI
berdiri sendiri sebagai NOCs penuh, dan KONI sebagai pembina dari olahraga nasional. Nah
tentunya ini harus ada sinkronisasi yang baik dengan Tupoksi yang sudah dituangkan di
dalam Undang-Undang Nomor 3 olahraga Nomor 25 ini namun 12 tahun sudah berlalu
ternyata nah pandangan kita semua prestasi ini menurun tapi oke lah what ever apapun
bahwa KONI dan KOI harus bersama dengan Kemenpora. Kemenpora sudah bagus sekali
menata tata kerja dan tata olahraga di Indonesia ini berkaitan dengan tingkat pendidikan dan
lain sebagainya. Sementara kami di KOI ini sendiri juga punya komite-komite Bu, seperti
saya ini Sport For All membidangi tadi masalah keolahragaan masyarakat. Tadi disampaikan
oleh Pak Mulyana Sporting Picture For All hampir mirip Pak. Jadi rasanya berkaitan dengan
kinerja dari Komite Sport For All ini yaitu membina masyarakat untuk segar bugar kemudian
dari usia dini sampai usia senja ya orang tua dan lain sebagainya karena dari dasar inilah
akan merucut menjadi seorang atlet atau seorang profesional. Nah mungkin kami di
kesempatan ini tadi sudah banyak di jelaskan oleh Bu Hellen maupun oleh Pak Mulyana saya
ingin menghadapkan bahwa di dalam pertemuan atau RDPU kita ini mendapatkan atau
mencetuskan suatu ide yang baik bagi keolahragaan kita di masa yang akan datang mungkin
itu saya terima kasih Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: FAHIRA IDRIS, S.E. (KETUA KOMITE III DPD RI)
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 13
PEMBICARA: HELLEN SARITA DE LIMA, S.H. (Plt. SEKRETARIS JENDERAL
KOMITE OLIMPIADE INDONESIA)
Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi betul kami juga beringinan kalau bisa
ada pemikiran bagaimana bisa KOI dan KONI ini jangan lagi berselisih lah dalam
bersinggungan nah tapi seadainya ada pemikiran, seadainya ada pemikiran mau misalnya di
satukan ataukah seperti apa kami hanya memberikan masukan Pak. Ada sebagian pemikiran
bagaimana mungkin KONI jadinya Sport Conseil misalnya begitu ya dibawah pemerintah
langsung yang KOI tetap sebagai NOCs begitu kan nah kemudian, tapi kalau ada pemikiran
yang mempersatukan saya ingatkan Bapak/Ibu sekalian harus mempelajari keputusan
daripada Mahkamah Yudisial tentang apa, keputusannya karena disitu dia telah menyatakan
bahwa KONI adalah beda dari KOI dan karena waktu itu KONI mengatakan KOI adalah Ad
Hoc dan bilang keputusan, KOI bukan Ad Hoc adalah lembaga yang juga mempunyai sama
fungsinya sehingga jangan sampai nanti begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu membuat draft
untuk misalnya harus dipersatukan sewaktu-waktu adalah lagi gugatan karena ada putusan
Inkrah kan begitu Pak ya, nah ini hanya sebagai data referensi saja. Saya rasa itu Bapak/Ibu
Komite III DPD RI dan saya kembalikan kepada Ibu Fahira sebagai Pimpinan.
Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
PIMPINAN RAPAT: FAHIRA IDRIS, S.E. (KETUA KOMITE III DPD RI)
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita beri applause dulu buat Bu Hellen dan Pak Bambang. Luar biasa pemaparannya,
terima kasih banyak Bapak/Ibu narasumber.
Selanjutnya kami akan mempersilakan kepada para anggota untuk mengekspor atau
untuk menanyakan kepada para narasumber. Kami persilakan dari kiri, sisi kiri ya Ibu Novita
kemudian lanjut Pak Abdul Jabbar Toba, kemudian Ibu Suryati.
Kami persilakan Ibu Novita Anakotta Senator dari Maluku.
PEMBICARA: NOVITA ANAKOTTA, S.H., M.H. (PROV. MALUKU)
Terima kasih Pimpinan.
Yang saya hormati Bapak Mulyana dari Kemenpora, kemudian Ibu Hellen yang saya
selalu apresiasi ini, seorang dari Maluku, Bapak/Ibu. Kemudian Pak Bambang, iya jadi
memang Ibu Hellen ngotot terus tentang KOI dan KONI jadi ya intinya kembali lagi ke
regulasi, tapi itu akan menjadi perhatian dari Komite III.
Yang pertama saya ingin menanyakan Pak Mulyana selaku perwakilan dari
Kemenpora. Yang ingin saya tanyakan adakah kendala dari sisi regulasi terkait dengan
sinergitasan sinkronisasi yang perlu Kementerian Pendidikan maupun Kemenpora lakukan
selama ini. Kemudian apa indikator yang ditetapkan untuk memperoleh ada program 1.000
lapangan, kemudian sejuta bola, 1.000 pelatih karena kalau mau dibilang kami Maluku pun
sangat membutuhkan itu. Kemudian kepada Ibu Hellen yang ingin saya sampaikan tadi ada
masukan dari Ibu supaya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ini kalau bisa di tinjau
kembali. Yang ingin kami dapat masukan adalah kira-kira selain terkait dengan KOI hal-hal
yang cukup esensi apakah yang perlu ditinjau untuk menjadi perhatian sehingga memang
kami kali ini tidak mendapatkan, tidak menjadikan inisiasi yaitu revisi terkait dengan
Undang-Undang ini yang kami inisiasikan ini adalah revisi Undang-Undang Guru dan Dosen
tetapi kami masih era tahun depan juga dan mungkin kalau memang ini urgent itu akan
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 14
menjadi perhatian bagi kami. Untuk itu kami butuh masukan-masukan terkait hal-hal yang
esensi yang memang perlu mendapat perhatian di dalam revisi kalau memang di inginkan itu
terjadi revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: FAHIRA IDRIS, S.E. (KETUA KOMITE III DPD RI)
Terima kasih Ibu Novita.
Selanjutnya yang terhormat Bapak Ir. H. Abdul Jabbar Toba Senator dari Sultra.
PEMBICARA: Ir. H. ABDUL JABBAR TOBA (PROV. SULTRA)
Terima kasih Ibu Ketua.
Bapak-bapak dan Ibu Anggota DPD RI Komite III, Bapak narasumber.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau saya dengarkan tadi penjelasan saya mulai dari Pak Mulyana saya sangat-
sangat tertarik Pak. Kalau kita lihat sebuah rencana ini di desa itu pasti ada lapangan sepak
bola pasti ada, ternyata tidak dilapangan Pak. Bola voli saja tidak ada, bola kaki tidak ada
berarti ada terputus barangkali ya, kebijakan pusat dengan daerah ini yang perlu di lihat
kembali, ditinjau karena saya dilapangan ini terus terang setiap saya reses minimal 20 Pak
apa, bola voli saya beli karena kaitannya apa, karena tidak ada bantuan Pak dari Pemda.
Dinas Pemuda Olahraganya tidak pernah bergerak nah ini jadi saya tertarik memang ada
bantuan sekaligus saya minta di bantu Pak supaya saya tidak beli lagi bola voli nanti saya
reses ini tanggal 16 jadi nanti berikutnya saya tidak beli lagi bola voli sebanyak 30 biji per
satu reses. Harga bola volinya tidak mahal hanya 400 per 1001 dengan net-nya 250 lantas
150 Pak ini baru bola voli kenapa saya tekankan banyak bola voli karena bukan saja laki-laki,
yang perempuan, Ibu-ibu pun main ya main itu Ibu-ibu ramai-ramai juga saya bilang jadi
saya hanya main-main. Jangan sampai Ibu-ibu main voli, Bapaknya dia lupa nah ini. Katanya
tidak, tetap jalan seperti biasa nah oleh karena itu saya sarankan kalau bisa Pak, saya
bermohon 100 biji bola voli supaya bawa nanti tanggal 16 Februari ini supaya saya tidak beli
lagi bola voli, bola kaki jadi di mobil saya itu ada 6 bola kaki dan masih ada 4 bola voli dan
net-nya 4 itu masih ada di mobil saya jadi alhamdulillah jadi itu permintaan saya. Kemudian
memang di desa sangat potensial pembinaan olahraga dan sekaligus mencegah kenakalan
anak-anak remaja kita olehraga oleh karena itu saya mencoba membuat satu kegiatan, satu
kecamatan itu hanya baru contoh, tapi saya melihat aslinya tidak terlalu signifikan karena
pelatihnya bukan pelatih ahli, pelatih sepak bolanya padahal waktu itu saya sudah bentuk 3
kelompok. Kelompok 15, kelompok 18, dan kelompok 21 keatas nah untuk main bola
disiapkan bajunya, bola kakinya ya yang saya tidak siapkan itu hanya sepatunya Pak, karena
terlalu mahal, kalau kita reses berapa sih uangnya kita pakai. Jadi saya sangat tertarik sekali
ya barangkali juga perlu disampaikan ke Dinas Pemuda Olahraga itu sebenarnya secara tidak
anu, terputus itu. Saya pernah konsultasi dengan Dinas Pemuda Olahraga katanya
anggaranya hampir tidak ada jadi sangat kecil itu barangkali perlu juga di sampaikan ke
bawah supaya ini betul-betul Pemuda Olahraga ini memanfaatkan anak-anak dimana, di
tingkat desa karena tingkat desa daripada nganggur lebih baik di apa namanya, dicapekan
pada waktu sore malamnya tidur, tidak perlu lagi pergi jalan-jalan malam itu anunya.
Yang kedua mengenai lapangan sepak bola Pak, lapangan sepak bola keluhannya
Kepala Desa tidak ada uangnya ya saya bilang kenapa tidak di pakai dana desa itu.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disitukan boleh dipakai, disitu hanya
dikatakan hanya dua yang tidak boleh di pakai dalam Undang-Undang Dana Desa itu yang
pertama tidak boleh membangun sarana ibadah. Yang kedua tidak boleh dipakai untuk kantor
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 15
desa, yang lain boleh silakan tapi sampai pada hari ini baru satu desa yang berani Pak, yang
lainnya tidak berani takut karena masih ada di atas tingkat kabupaten ini. Yang mengarahkan
anggaran itu selalu yang dia pakai adalah bagaimana membuat sarana jalanan, sarana
olahraga apa namanya, sarana pengairan dan sebagainya ada benar juga tapi jangan
semuanya di full-kan ke sana karena itu 200 juta masa tidak bisa diatur 700 juta per tahun itu
di desa saya disana 700 juta dia dapat. Disamping itu dia dapat juga dana apa, Anggaran
Dana Desa (ADD) jadi kependekannya DD dengan ADD (Anggaran Dana Desa) itu sekitar
250 juta jadi hampir 1 miliar Pak. Jadi saya minta waktu itu Pak Camat sama Turu, tolong
Pak Camat instruksikan kepada desanya supaya membuat lapangan sepak bola. Baru satu
desa yang saya tahu terakhir ini pada satu tahun yang lalu saya sudah sampaikan nah itu Pak
sekali lagi Dinas Pemuda Olahraga tolong Pak di anukan kembali, bank kalau perlu dibantu
dengan apa namanya, anggaranya lah begitu sehingga dengan demikian dia bisa, minimal
membantu dalam satu tahun, satu kecamatan kira-kira. Saya kira itu yang saya sampaikan
mudah-mudahan karena saya tertarik tadi ada disediakan bola volly, bola dan sebagainya.
Saya kira Pak Agus lewat DPD RI saja Pak, lewat itu sekaligus merupakan tanah kampanye
itu apalagi menghadapi Tahun 2018 Pak kalau Anggota DPD menyerahkan bola volly 100
satu kabupaten, sudah minimal 100 kali 11 berarti ada 1.100 yang mendukung ini, ini anu
Pak supaya kedepan, kalau saya terus terang tidak mau maju lagi, tapi saya tetap Insya Allah
akan tetap membantu masyarakat tentang apa namanya, olahraga ini. saya kira demikian
terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: FAHIRA IDRIS, S.E. (KETUA KOMITE III DPD RI)
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa Pak Abdul Jabbar Toba.
Selanjutnya yang terhormat Ibu Hj. Suriati Armaiyn Senator dari Maluku Utara.
PEMBICARA: Hj. SURIATI ARMAIYN (MALUT)
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi para Pimpinan Komite III, Anggota DPD RI, narasumber yang saya
hormati.
Apa yang disampaikan Pak Jabbar, saya Maluku Utara juga minta kalau dibagi bola
kaki dan bola volly. Terima kasih sebelumnya Pak. Penjelasan Bapak sangat membahagiakan
kita pagi hari ini tapi hasilnya masih kurang. Mudah-mudahan kedepan kita bisa melihat
prestasi-prestasi yang ini meningkat. Kita Indonesia ini dalam bidang prestasi rasanya belum
maksimal dibandingkan dengan negara-negara lain maaf ya Pak, dimana letaknya,
kekurangan, kesalahan Pimpinan KONI selama ini sehingga belum menghasilkan prestasi-
prestasi yang kita inginkan selama ini. Kemudian kedua Ibu Hellen, Ibu sampaikan bahwa
selama ini KOI di anggap sebagai agent saja karena dibatasi dengan aturan-aturan. Saya
ingin tahu apa selama ini sudah ada pendekatan atau koordinasi dengan pemerintah
khususnya dengan Kemenpora.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 16
PIMPINAN RAPAT: FAHIRA IDRIS, S.E. (KETUA KOMITE III DPD RI)
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya yang terhormat Ibu Hj. GKR. Ayu Koes Indriyah Senator dari
Jawa Tengah.
PEMBICARA: Hj. GKR AYU KOES INDRIYAH (JATENG)
Terima kasih Ibu Ketua.
Bismillahirahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para Anggota yang saya muliakan dan Ketua narasumber dari Kemenpora maupun
dari KOI, kayak rumah makan Ibu ya, KOI ada di Blok M itu rumah makan KOI, juga ikan.
Tadi penjelasan Bapak dari Kemenpora tentang usaha Pemerintah dalam memajukan
olahraga nasional apakah di dalamnya itu termaksud kemajuan pendidikannya Pak, karena
saya lihat di sekolah itu pemberian pendidikan olahraga itu hanya seperti pelengkap dari
sebuah keharusan itu harus diberikan sehingga anak-anak itu tidak terpacu untuk mengetahui
dengan pasti perlunya pendidikan itu, ataupun punya keinginan untuk menjadi olahragawan
jadi saya kira hal ini penting dilakukan oleh Pemerintah untuk menumbuhkan semangat dan
keinginan masyarakat kita untuk ikut memajukan olahraga nasional di mulai dari segi
pendidikan dari yang paling rendah. Jadi di Indonesia ini sepertinya semangat nonton seperti
kemarin sepakbola itu U berapa, U berapa, kita menang dulu begitu kalah di caci-maki
setelah itu dan orang tidak ingin melihat lagi itu nah bagaimana ini sikap Pemerintah melihat
semangatnya anak-anaknya yang U berapa, U berapa itu kemudian hak apa yang dilakukan
karena ada beberapa klub olahraga sepakbola yang mengambil pelatih dari luar negeri.
Apakah juga sangat diperlukan bahwa negara ini untuk memajukan PPSI diharuskan untuk
membiayai terhadap pelatih luar negeri sehingga kita ini jumlahnya 200 berapa, 50 juta masa
tidak bisa ketemu 12 atau 24 orang saja untuk bisa bermain sepakbola secara benar mendapat
fasilitas yang benar dari Pemerintah mendapat penjaminan kehidupan yang jelas sehingga dia
konsentrasi dengan olahraga, apa tidak bisa dilakukan itu oleh Kemenpora saya heran sekali
kenapa tidak pernah bisa, kenapa kita dengan negara-negara tetangga saja pecundangi terus
apalagi tingkat yang lebih tinggi ini misalnya di Eropa, bisa 0-30 kalau kita main bola ini.
Nah kenapa tidak ada semangat dari Pemerintah untuk fokus mencari bibit dan itu di gaji
Pemerintah lah,bagaimanalah sehingga saya berfikir bahwa saya lihat dari struktur
pendanaan atau APBN-nya Pemerintah kepada Kemenpora itu sangat kecil. Kenapa Bapak
tidak bisa bikin usulan begini, supaya ditingkatkan itu pendanaan untuk Kemenpora.
Program yang di bikin oleh Kemenpora seperti ini loh Kementerian Pendidikan akhirnya
mendapatkan 20% untuk guru karena membuat program kenaikan ini untuk ini kenapa tidak
dilakukan itu. Kalaupun tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah melalui APBN-nya apa yang
akan dilakukan oleh Kemenpora misalnya bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang
ada di tingkat paling atas, yang menjadikan orang-orang itu menjadikan orang paling kaya di
Indonesia kenapa tidak bisa untuk bekerjasama, kenapa yang namanya Corporate Social
Responsibility-nya mereka, CSR-nya itu mereka sendiri yang harus memutuskan untuk apa,
dan untuk kemana, dan jumlahnya sekian apa, terhitung benar dari keuntungan mereka sekian
persen. Kenapa, apa tidak bisa di ikat oleh Kementerian Kemenpora misalnya untuk
mengambil lebih dari itu jadi mereka tidak seperti maunya sendiri, memberikan bantuan,
memilih sendiri, dan kemudian habis untuk buat umbul-umbul. Saya sering bekerjasama
dengan Djarum Foundation Pak, untuk bidang seni saya. Mereka bisa membiayai semua ini
dan tidak kecil 1 miliar, 2 miliar bisa, tapi mereka harus muncul nah munculnya itu sudah
menghabiskan berapa ratus juta dulu, nah kenapa Kemenpora tidak melakukan ini, saya tidak
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 17
pernah melihat itu ada padahal mereka mau kalau itu jelas termunculkan ininya Djarum
memang tidak boleh dalam olahraga, tapi tidak apa-apa kan, dikerjasamakan. Jadi saya pikir
harus ada inovasi dan sikap-sikap strategis yang dilakukan Kemenpora supaya olahraga
Indonesia ini maju di luar dari apakah ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 yang kami juga minta masukan dari Bapak supaya ini bisa sinergi. Apakah harus
di haruskan oleh Pemerintah begini, begini itu silakan Bapak masukan ke sini kita akan
memperjuangkan untuk Komite III, untuk itu.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: FAHIRA IDRIS, S.E. (KETUA KOMITE III DPD RI)
Terima kasih banyak Ibu GKR Ayu.
Silakan Pak Stefa. Selanjutnya Pak Ir. Stefanus B.A.N Liow dari Sulawesi Utara.
PEMBICARA: Ir. STEFANUS B.A.N. LIOW (SULUT)
Terima kasih Pak Mulyana, Ibu Hellen, Pak Bambang dari Kemenpora, dan KOI.
Rasanya Ibu Ketua kalau bisa kita sepakati perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang sistem keorganisasional sampai ke PPUU dan PPUU bisa berapat
dengan Pemerintah dan Baleg DPR RI supaya masuk dalam ke Prolegnas 2019 maupun
2019-2024 karena banyak hal yang mendesak dalam rangka pembinaan dan pengembangan
olahraga baik apresiasi dan penghargaan kepada atlet kepada pelatih prasarana dan prasarana
dan sampai sekarang ini masih bergelut dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 karena di
provinsi saya saja sendiri Gubernur Sulawesi Utara ini adalah Ketua Umum KONI mohon
maaf juga, istri saya juga Ketua KONI di satu kota, kalau saya salah satu Ketua Pengurus
Cabang Olahraga kalau dalam Undang-Undang inikan hanya dibatasi, pejabat publik, pejabat
struktural tidak boleh masuk pada pengurus KONI kalau cabang bisa, tidak bisa dipungkiri
dalam pembinaan olahraga ini Pemerintah dan DPRD itu memasukan Dana Hibah. Ada
kebijakan yang baru-baru ini karena gubernurnya Ketua Umum Pimpinan Anggota DPRD di
sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Utara juga adalah Ketua KONI maka Inspektorat dan
BPK sarankan untuk pengelolaan ini di tunjuk POH ketua, itu kebijakan yang saya pantau di
daerah karena dalam Undang-Undang ini kan memang tidak memungkinkan karena
Kementerian pejabat Struktural dan Pejabat Publik tetapi sesungguhnya tidak ada sanksi
tetapi kalau ini dibiarkan terus bukan tidak mungkin akan berdampak kepada efek terjerat
hukum, pejabat-pejabat publik dan struktural menjadi pengurus KONI.
Kalau tadi Ibu Hellen menyarankan perlu ada perubahan dan revisi kami ingin
mendengarkan langsung dari Pak Bambang, dari pihak kemenpora. Ada hal juga Pak, bukan
rahasia lagi menjadi isu nasional sekarang sebenarnya kan upaya bagus dalam rangka
pimpinan dan pengembangan olahraga. Proyek triliun rupiah Hambalang sampai saat inikan
berhenti gimana kira-kira jadi perkumpulan menjadi kendala pertahanan pihak Kemenpora
ini padahal itu kalau mungkin itu tidak ada kendala dan itu jalan dengan baik Indonesia
bukan rangking 5 di Korea Selatan bisa saja rangking 2, 1 dan seterusnya karena terhambat
demikian. Belum lagi ada berapa pejabat di sejumlah daerah termaksud di Sulawesi Utara
masuk penjara karena adanya prasarana GOR yang dibiayai APBN Kementerian Pemuda dan
Olahraga itu banyak sehingga berapa bupati, walikota tidak mau untuk ngotot mendapatkan
anggaran karena belajar dari kabupaten kota lain sehingga pasti dia menghambat dalam
pembinaan dan pengembangan olahraga yang ada di daerah. Kendala juga yang kami pantau
apakah ini juga seiring dengan KOI, apakah juga dengan Kemenpora dengan moratorium
penerimaan CPNS, kalau inikan CPNS yang terima ini 100 lebih itukan karena kebijakan,
penghargaan bagi yang berprestasi, tetapi dengan moratorium ini pelatih-pelatih, guru
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 18
olahraga, dosen olahraga semakin lama semakin tua dan pensiun sehingga yang ada sekarang
ini latarbelakang pelatih kebanyakan hanya karena atlet karena prestasinya mungkin saja
mereka tidak dilatih bagaimana sebenarnya teknik prosedural dan seterusnya berbeda dengan
guru atau dosen itu hanya catatan dari kami dan terima kasih Ibu Ketua.
PIMPINAN RAPAT: FAHIRA IDRIS, S.E. (KETUA KOMITE III DPD RI)
Terima kasih banyak Pak Stefa.
Apakah ada tambahan pertanyaan lagi, selamatan datang Pak Waka.
Mungkin dari saya ada sedikit tambahan pertanyaan saja. Untuk Pak Mulyana saya,
mungkin kita juga ingin penjelasan mengenai teknis bagaimana mengenai orang tua angkat
katakanlah seperti contohnya Cabor menembak di DKI itu sangat sulit mendapatkan orang
tua angkat sementara Jawa Barat dengan mudahnya mendapatkan orang tua angkat dari
Korea Selatan misalnya, mungkin kami juga perlu informasi Pak ya, kemudian mengenai
sponsor tadi Pak apakah ada batasannya karena setahu saya dulu memang waktu, mungkin
tahun sekitar 2007, 2005 mungkin ya itu iklan rokok itu masih bisa mensponsori olahraga,
tetapi informasinya kemudian kalau yang menyangkut rokok dan minuman beralkohol tidak
bisa begitu sehingga kita memang agak kesulitan mencari sponsor, tetapi kenapa tiba-tiba
kadang-kadang justru minuman beralkohol muncul di iklan salah satu klub olahraga dan
sampai hari ini juga itu masih terus ada di kaosnya sedangkan kalau menurut saya sendiri
sepertinya kurang elok juga kalau seandainya minuman beralkohol menjadi sponsor sebuah
event olahraga. Kemudian juga untuk Sport Science dulu saya pernah dapat cerita, tapi ini
terjadinya mungkin sekitar tahun 1900 sekian kalau untuk olahraga menembak itu Pak,
mereka pernah mendatangkan seorang ahli dari Cina yang dia bisa hanya melihat struktur
tangan, panjang tangannya, kemudian bentuk tubuh dia sudah bilang bahwa ini penembak
atau ini bukan. Nah menurut saya juga sebetulnya agak lebih memudahkan untuk mencari
apa, atlet-atlet yang potensial lain memang juga yang ke sekolah-sekolah juga sangat
diperlukan.
Kemudian selanjutnya Pak untuk, tadikan Bapak mengatakan bahwa ada regulasi, ada
Permen, ada 7 Permen yang tadi saya baca di layar. Saya mau nanya, bagaimana update
seluruh rancangan regulasi tersebut mana yang sudah terbit, mana yang belum. Kalau
misalnya sudah Pak bila berkenan kita minta e-mailnya, minta di email begitu karena kita
butuh sekali informasi itu nanti untuk kita sebarkan kepada anggota. Kemudian juga terkait
perda dan Pergub itu kira-kira daerah mana sih yang sudah berhasil punya Perda atau Pergub
yang memang betul-betul mempuni untuk di daerahnya karena kalau DKI sendiri juga
rasanya belum terlalu baik terus kemudian juga untuk Ibu Hellen, untuk KOI temuan dari
Komite III ini Bu memang ada disharmonisasi satu pasal yang dengan pasal lain dalam
Undang-Undang Nomor 3 terkait dengan kedudukan KONI dan KOI yang menjadi akar
permasalahan konflik atau persinggungan diantara kedua lembaga ini. Keberadaan KONI
sebenarnya menurut Pasal 36 berkaitan dengan pengelolaan keolahragaan ada di Bab 8
tentang pengelolaan. Sedangkan keberadaan KOI berkaitan dengan penyelenggaraan
kejuaraan itu ada di Bab 9 tentang penyelenggaraan kegiatan olahraga tetapi ketentuan ini
menjadi disharmoni dan in sinkronisasi dengan adanya ketentuan Pasal 46. Pasal 46 yang
tiba-tiba menyebut tugas KONI untuk menyelenggarakan kejuaraan di tingkat nasional dan
daerah. Pasal 46 inilah mungkin yang menjadi sumber permasalahan kemungkinan, artinya
definisi pengelolaan berbeda dengan definisi penyelenggaraan. Selain itu dari sisi
pembentukan KONI dibentuk oleh masyarakat dalam hal ini oleh induk-induk Cabor secara
mandiri adapun keberadaan KOI tegas disebut oleh Undang-Undang. Atas dasar itu
seharusnya kedudukan KOI juga lebih kuat termaksud dalam hal anggaran dari APBN itu
mungkin sedikit dari saya, kita minta komentarnya.
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 19
Terima kasih.
Mungkin dari Pak, untuk itu kami persilakan kepada para narasumber untuk
menjawab beberapa pertanyaan dari para anggota. Kami persilakan.
PEMBICARA: MULYANA (DEPUTI BIDANG PRESTASI OLAHRAGA
KEMENPORA)
Mohon maaf ini susah benar pertanyaan ini. saya biasa nguji doktor lebih susah
pertanyaan pada saat menguji ini, baik.
Bismillahirahmanirrahim.
Pimpinan, para anggota sekalian saya ingin mencoba menjawab satu persatu supaya
lebih jelas dari Ibu Novita Senator dari Maluku. Terima kasih Ibu ini sudah memberikan
masukan kepada kami dengan masalah kendala regulasi terkait dengan Menpora dan
Kementerian Pendidikan. Sebenarnya kami sudah melakukan MoU dengan Pendidikan
terkait dengan masalah SKO (Sekolah Keterbakatan Olahraga) disitu sudah jelas posisi
Kementerian Pendidikan itu misalnya tadi disebutkan membangun infrastruktur sekolahnya,
peralatannya, termaksud pendidikannya sementara kalau Menpora itu lebih kepada
standarisasi atlet mau masuk sekolah itu mau apa, uang sakunya termaksud juga makannya
nah ini sudah jelas, dan ini memang sudah di implementasikan dalm sebuah kegiatan yang
namanya SKO ini sudah tidak ada kendala Bu, yang mungkin yang kendala itu belum
seluruhnya provinsi memiliki SKO nah jadi aturannya SKO itu kalau di bangun dari provinsi
melalui Pak Gubernur mengajukan kepada Menteri Pendidikan kemudian dari situ akan
divisitasi, di verifikasi kemudian bangun, dibangunlah oleh Menteri Pendidikan dari
Pendidikan kemudian isi dari siswanya itu adalah dari kami, dari Kemenpora. Itu sudah ada
rampung dan itu sudah ada MoU-nya. Saya mohon maaf tidak di bawa Bu.
Nah yang kedua mengenai masalah indikator 1.000 lapangan desa sejuta bola.
Memang ini adalah kalau saya bilang tadi Pak Abdul memang dalam rangka Pilkada ini,
dalam rangka Dapil sebetulnya sudah di gagas oleh Komisi X jadi terkait dengan itu memang
kaitannya dengan masalah itu memang nanti kami merancangnya, indikatornya sebetulnya
gampang mengusulkan kepada kami nanti dalam situ Ibu Novita Dapilnya mana, munculkan
fotonya ini loh sumbangan dari Pak Abdul Jabbar supaya, tujuannya supaya kepilih lagi kan
begitu jadi seperti itu. Itu dirancangan seperti itu jadi mohon maaf saya buka, memang ini
poinnya adalah pesanlah kasarnya karena bagaimanapun kalau kita bicara mengenai masalah
objektivitas tentang lapangan desa itu memang harus mengajukan proposal. Nanti ada pihak-
pihak yang mengajukan proposal kepada kami kemudian kami nanti itu biasanya sudah ada
pesanannya begitu daerah ini, daerah ini, daerah ini seperti itu. Ini biasa tahun Dapil lah,
tahun politik ini seperti itu jadi artinya kami memang begitu. Bagaimana pun adalah seperti
yang sekarang DPD RI itu adalah mitra juga harus tetap menjadi eksis di kemudian hari di
masyarakat dan lain sebagainya.
Jadi indikatornya Ibu Novi mungkin bisa mengajukan proposal kepada kami nanti Ibu
sebutkan saja Dapilnya di mana, nanti ada orang kontak person seperti itu. Biasanya begitu
Bu, biasanya tapi kalau misalnya normal kalau ada budgeting kami akan bantu termaksud
sejuta bola Pak, jadi kami bukan yang harga 100-200 Pak harga bolanya yang sejutaan Pak,
yang kualitas karena itu request Pak. Jadi kalau bolanya cuma sekali pakai terus habis nah itu
disalahkan Pak, wah Pak Abdul Jabbar kasih bola kok sekali bola langsung habis. Nanti
Bapak bahaya begitu, ini request-request ini barangkali ini mohon maaf ini hanya saya
sampaikan seperti itu karena bagian daripada ya kami juga memahami secara utuh tetapi
tahun politik ini seperti itu. Jadi indikatornya Ibu, kalau Ibu punya lapangan, lapangan itu
bebas maka ajukan proposal nanti ada legalitas dari desa, dari lurah bahwa ini bisa
digunakan. Kami hanya memberikan bantuan lapangan ini loh, silakan anda kelolah uangnya
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 20
sendiri dan sebagainya, seperti itu. Termaksud juga GOR Pak, Pak Abdul Jabbar juga sama.
Tahun ini kami memang hampir banyak GOR tapi banyak juga yang gagal, tapi karena
waktunya cukup sempit semua itu jadi tahun ini akan dilanjutkan dengan sejuta bola dan
lapangan desa seperti itu. Mohon kalau Pak Abdul Jabbar pulang, mohon proposalnya Pak
ajukan kepada kami ke Menpora itu nanti kementerian Pak, Menteri Menpora kemudian pasti
nanti ditembusnya kepada, cheque kepada Deputi IV nanti kami akan masukan ada namanya
Asdep standarisasi dan infrastruktur, ada juga kalau Bapak dan Ibu butuh yang namanya
Tenaga SDM perlu pelatihan dan lain sebagainya, ada juga Asdep mengenai ketenagaan dan
organisasi olahraga, itu semua ada. Jadi nanti kami tinggal sebar saja seperti itu, itu Ibu
Novita barangkali. Nah mengenai revisi jujur Bu, memang sudah 10 tahun lebih Undang-
Undang ini sudah berjalan. Apakah sesuai dengan harapan masayarakat dan tidak, itu
memang tergantung pada pihak masyarakat khususnya para stakeholder untuk menilai
keberadaan pasal demi pasal seperti mohon maaf saya menyinggung mengenai masalah
KONI dan KOI. Sebetulnya Tusinya itu berbeda-beda tinggal nanti memang itu kalau kita
bicara tentang organisasi kelembagaan itu memang semua bisa jalan. Fungsi KOI itu akan
lebih kepada Internasional Federasi karena itu adalah IOC Nasional Olympic Komite,
kemudian kalau KONI itu lebih kepada internal di nasional nah ini tugasnya sebenarnya
KONI itu adalah membina atlet di provinsi sebab anggotanya adalah para KONI-KONI
provinsi dan kabupaten/kota seperti itu sebetulnya, tetapi mungkin orang melihatnya dari sisi
paling tinggi tidak dibawah nah itu juga pertanyaanya Ibu dari Maluku Utara Bu, mengapa
permasalahan olahraga tidak pernah maju karena konfliknya off internalnya itu. kalau kita
bicara tentang prestasi sebagai bagian daripada yang paling tinggi elit atlet itu dimulai dari
bawah, yang di bawah ini tidak pernah disentuh itu membuat, jadi kalau kita bicara tentang
atlet, atlet ke Sea Games itu jadi bahasa kami selalu mengatakan 4L lo lagi, lo lagi, lo lagi, lo
lagi ya Sea Games dia, Asean Games dia, olympic Games dia tidak ada lagi. Nah kami
sekarang sedang mencari kami punya program yang namanya 16.000 pembibitan. Bu tadi
kami ada namanya Asdep pembibitan melakukan yang namanya pemaduan bakat di seluruh
Indonesia tahun ini target kami 16.000 hari ini berada di Samarinda terkait dengan ada atlet
anak sekolahan di talent id oleh kami. Mana yang, anggap tadi Bu Fahira bilang adalah
antropometri. Kalau tanganya panjang suka ambil barang karena tanganya panjangnya seperti
itu, kalau tanganya panjang itu jadi atlet apa ya kalau lututnya rendah maka dia akan jadi
atlet apa ya, kemudian kalau badannya tinggi jadi, itu namanya antropometri Pak, dilihat dari
antropometri itu hanya satu bagian saja tapi yang paling penting disebut dengan sport skill
jadi kalau orang menembak itu fokusnya harus nol, tapi kalau dia kesana-kemari jangan
menembak mungkin jadi tukang parkir karena misalnya seperti itu, contoh seperti itu. Ini
adalah kaitan dengan masalah itu.
Nah kemudian Pak Abdul Jabbar jadi kebijakan sejuta bola itu sudah saya sampaikan
mudah-mudahan Bapak juga nanti bisa memasukan proposal Pak. Kemudian Ibu Hj. Suriati
tadi request sama Bu tadi poinnya seperti itu. Kami punya teman disana Anggota Dewan
namanya, Pak Djafar itu dulu mantan Kepala Dinas itu patner kami di daerah. Nah mengenai
masalah tadi Bu prestasi kenapa kita selalu tidak menciptakan atlet ini susah seperti Ibu dari
Ibu Ayu sesuai dengan namanya Ayu juga jadi seperti itu nah itu jujur Bu kalau kita bicara
mengenai prestasi pembinaan olahraga bukan di kami Pemerintah bukan, pembinaan
olahraga ada di induk organisasi cabang olahraga seperti Pak Bambang ini silat, mereka yang
membina atlet adalah pancat silat. Kami sesuai dengan fungsinya adalah memberikan
regulasi, fasilitator termaksud kebijakan termaksud yang sekarang berada di Asean Games.
Kami memberikan bantuan kepada induk Cabor jadi per X rupiah seperti itu. Kami hanya
bisa membantu tapi tidak boleh mengintervensi contoh kalau kita Pemerintah mengintervensi
PSSI di bann oleh FIFA itu tidak boleh begitu. Jadi yang paling penting bagaimana sponsor
itu bisa masuk, bisa menghire sponsor atlet itu harus berprestasi Bu, seperti di bulutangkis itu
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 21
tidak diragukan lagi atletnya sudah kena sponsor semua karena memang memiliki prestasi,
tapi kalau di sepak bola berat paling hanya satu, dua saja seperti sekarang sedang pergi ke
Malaysia nah itu hanya satu, dua saja tapi secara keseluruhan memang sulit karena bicaranya
adalah bicara tentang bagaimana SDM-nya sudah mempeni Bu, tapi kalau sudah tingkat di
atas 23U itu melempem Bu nah ini ada apa, pelatih dari luar bayar mahal tapi tetap saja
susah. Ini kalau kita mau cerita tentang olahraga mohon maaf ya Bu, struktur body Indonesia
sama luar itu sangat berbeda terutama kekentalan otot Bu, mohon maaf. Di luar ini saya
bandingkan, luar itu tidak pernah mengenal nasi yang ada roti, keju maka ototnya lebih kuat.
Kita ini kalau tidak makan nasi tidak bisa itu yang bahaya. Pada saat tertentu otot ini akan
memiliki peran penting. Dilatih apapun kalau memang tetap asupan gizinya seperti itu tidak
bisa meningkat yang ada adalah jadi sakit kuning kalau disana Bu, di bentuk oleh, bukan nasi
nah itu bedanya. Beda ini jadi ada sesuatu yang barangkali berbeda karena kita memang agak
culture ya kita juga saya tidak makan nasi juga tidak bisa Bu tapi ya itu barangkali itu adalah
mengenai masalah culture dan value seperti itu.
Kemudian mengenai masalah tadi Bu, kami tahun ini di pembibitan itu ada 16.000
mencari atlet berbakat cabangnya adalah atlet angkat besi sama voli pasir nah ini kenapa,
kalau atletik itu kan mother of sport jadi Ibunya olahraga itu adalah atletik itu harus diberikan
karena daerah itu pasti banyak namanya lari itu sudah biasa. Di Afrika itu mengapa dia selalu
juara di olympic atletnya 10 di kirim ke olimpiade dapat 10 medalinya Bu, kalau kita atlet di
kirim 200 hanya 2 dapat medali nah itu bedanya. Kalau disana latihan dengan alam karena
Afrika itu hampir di atletik nomor jarak jauh itu pasti dapat emas di olimpiade nah kita di
bulutangkis lagi, di bulutangkis lagi begitu tapi nanti di Asean Games tidak Pak, pencak silat
akan dapat emas prestasi karena itu olahraga kita Pak, kalau silat tidak dapat emas kita
sunatin Pak Bambang, bergurau bercanda Pak mohon maaf biar tidak tegang saja. Nah
kemudian masalah sponsor jujur Ibu kami bukan tidak ingin pendekatan sponsor, sponsor itu
adanya tanggung jawab di induk organisasi olahraga. Pemerintah tidak boleh mengikut
campurkan masalah sponsor paling kami hanya memberi silakan pergi kesini, cari sponsor
dan lain sebagainya dan satu hal sponsor itu akan mendekat bila cabang olahraga itu
profesional seperti bulutangkis. Atletnya memang punya legend Bu, tapi kalau belum, dulu
zamannya Bu Fahira di menembak itu sponsor tidak usah di panggil Bu, datang sendiri
zaman dulu Bu, zaman menembak dulu tapikan sekarang sudah lain Bu, Ibu Fahira sudah
disini ini lain lagi begitu maka kami sebetulnya butuh figure Ibu Fahira untuk membina
dicabang menembak kalau perlu cabang lain begitu Bu, itu karena figure-figure seperti itu
dibutuhkan. Saat ini memang orang yang memiliki kapabilitas seperti Ibu Fahira dibutuhkan
karena memang tidak bicara mengenai masalah tapi pengorbanan waktu dan lain sebagainya
itu yang kami butuhkan. Komitmen itu yang sekarang kita berikan, ngejarnya bukan uang
tapi adalah komitmen kita untuk membangun olahraga sehingga bangsa ini jadi hormat
begitu kemudian mengenai masalah Pak Stefanus, terima kasih Pak memang jujur ini kami
bukan ingin tidak melanjutkan Hambalang Pak jadi kalau kami akan masuk ke Hambalang
sebetulnya kasus hukumnya kasus yang lama, yang baru ini tapikan kalau saat kami akan
bicara tentang Hambalang Pak JK itu, sorry Pak JK dan Pak Presiden itu sudah lihat kesana
Pak, memang struktur tanahnya kalau dibangun akan bahaya Pak, jadi itu kemiringan dan
kalau dibangun akan hancur dan lain sebagainya maka dibiarkan seperti itu nah saya
sebetulnya kemarin baru saja ketemu dengan Presiden dari Jababeka yang ada di Cikarang
dia punya lahan, dia punya peralatan seperti ada Stadion Gio Mukti dan sebagainya, kolam
renang disana. Kami akan bekerjasama dengan Pemda dan jajaran Jababeka untuk
membangun asrama khususnya bagi PPLM, PPLP bagi para mahasiswa dan atlet, dan kami
sudah merancang itu semua dan Jababeka akan menyediakan lahan kemudian Pemda
membangun, kami yang menggunakan bagi kepentingan atlet di jangka panjang sedang kami
rancang Pak dan itu memang idenya Pak menteri untuk bisa lari kesana sebab kalau di
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 22
Jakarta susah lagi. Kami dulu mau membangun namanya Olympic Center di Cibubur terus
tidak jadi alasannya karena takut seperti Hambalang nah sekarang kalau maksain bangun
tinggal pakai kan lebih mudah seperti itu dan yang paling penting barangkali mungkin jadi
masukan di dalam rapat ini adalah saya memimpikan yang namanya Sports Saint Center Bu
Fahira, Sports Saint Center itu seperti di Ais Australia dia itu membina atlet dengan
saintifiknya, teknologinya. Di Indonesia ini belum ada, dulu kita mau membangun di
Senayan terus tidak jadi memang kemarin arahan Pak JK itu Sports Saint itu memang
menjadi seperti gudangnya pembinaan atlet. Tadi saya mungkin KOI lah yang bisa
menggagas sebab KOI itu punya aplikasi dengan internasional, bisa dengan IOC dan bisa
dengan OCA, minta bantuan hibah kesana mungkin bisa tapi kepentingan itu nasional jadi
Sports Saint bisa di bangun di Jakarta, itu sebetulnya impian, impian kami sebab kami punya
yang namanya PPIKON tetapi terbatas tapi kalau ada semua lengkap seperti di Australia, ICE
itu Australian Sport Sains Internasional kemudian di Jepang wah barangkali itu mimpi yang
paling indah kalau itu bisa dilaksanakan itu yang barangkali perlu di inikan Bu.
Mengenai masalah monotorium Pak memang jujur Pak kami saat ini banyak, pada
saat zamannya Pak Adhyaksa jadi menteri itu 1.000 PNS diangkat dari daerah juga masuk
sama nah tahun ini kemudian dibatasi oleh Menpan. Nah Menpan sekarang memberikan
jatah Pak 137 atlet berprestasi langsung mendapat CPNS nah ini kami manfaatkan betul. Nah
tahun depan akan ada 300 artinya bahwa peluang atlet berprestasi itu memang tidak perlu tes
bisa jadi tetapi kalau yang normal harus tes dan lain sebagainya nah ini yang barangkali dan
usia pun tidak dibatasi Pak, padahal di PNS itu kan maksimal 30. Ada atlet yang lebih di
pendidikan itu kebijakan Menpan yang begitu sangat bekerjasama dengan kami sehingga
banyak atlet khususnya para atlet paragim Pak, paragim yang normal itu, yang cacat itu
banyak Pak, kemarin itu paling banyak ada sekitar 70 orang mendapat CPNS sisanya adalah
atlet biasa seperti itu.
Kemudian mengenai masalah Ibu Fahira tadi penjelasan tentang orang tua angkat ya
dulu Bu memang KONI itu ingat betul dulu ada yang namanya kerjasama dengan BUMN
zamannya Ibu Rita, saya ingat betul kalau Ibu Fahira masih ingat zaman Ibu Rita Subowo itu
kebetulan Ketua KONI dan Ketua KOI itu satu jadi tidak ada berantem itu karena satu figure
begitu selepas itu mulai lah Pak Tono bicara, KONI loh Ketua NOC. Kemudian Ibu Rita,
kami lah NOC-nya sampai di London, di Incheon ramai begitu seperti itu jadi ini saya ingat
betul karena saya dulu saya bagian dari anak buahnya Ibu Rita, sejarah itu Ibu sejarah tapi
mengenai masalah Bapak angkat itu memang yang sudah dilaksanakan itu perkereta apian itu
ke angkat besi, ke angkat besi, kemudian basket itu BRI, Pertamina itu juga BRI sama Bu,
kemudian atletik itu bank apa saya lupa, ini memang tergantung kebetulan kan kalau atlet itu
kan Pak Bob Hasan itu tergantung pendekatan Ketua Umumnya jadi kalau mengandalkan
kepada prestasi atlet berat, tetapi bagaimana link and match-nya antar Ketua Umum dengan
stakeholder yang lain itu akan membantu Cabor, saya membantu Cabor dan contoh sekarang
banyak Ketua Umum Cabor itu dari Polisi maka mudah itu, mudah dapat sesuatunya mudah
artinya memang itulah kalau silat apalagi silat itu tidak usah dibantu sudah pergi sendiri
begitu apalagi Pak Edi-nya kan Anggota Dewan kan, nah jadi. Sebetulnya memang Ibu
Fahira saya ingin kembali lah Bu, kembali lah tetap Ibu jadi Pimpinan di DPD tapi juga
kembali ke Cabor jangan di silat lagi Bu, dicabang lain.
Kemudian mengenai masalah apa, bantuan olahraga nah ini memang banyak. Saya
tidak bisa mengindentifikasi sponsor itu dari rokok maupun dari minuman begitu tetapi kami
sudah membuat regulasi itu dan biasa lah Bu kadangkala curi-curi tempat seperti itukan,
terima kasih Ibu masukannya kami akan lakukan itu semua. Nah mengenai masalah
kerjasama dengan Jabar, dengan Korea itu istilahnya G to G Bu, nah jadi G to G itu memang
kepandaian teman-teman induk organisasi dan KONI. Itu Jawa Barat itu bukan hanya dengan
Korea, dengan Jepang juga banyak Bu karena ada JICA nah begitu. Cabor lain dulu saya
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 23
ingat betul menembak dengan Cina dulu di kasih kesempatan sama Ukraina, kemudian
angkat besi itu dengan Amerika tapi terus tidak mau akhirnya dengan Cina. Jadi memang
kepawaian Ketua Organisasi ini juga memberikan warna terhadap Cabor dan dibutuhkan
memang yang seperti itu, figure seperti itu.
Barangkali itu saja Bu mengenai masalah penjelasan dari kami, dan mudah-mudahan
sudah bisa mengakomodir keinginan teman-teman dari Anggota Dewan yang sudah mau
tanya, dan kalau tidak terjawab mudah-mudahan bisa tanya kembali begitu.
Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: FAHIRA IDRIS, S.E. (KETUA KOMITE III DPD RI)
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita beri applause dulu ke Pak Mulyana, terima kasih.
Selanjutnya untuk Ibu Hellen, silakan.
PEMBICARA: HELLEN SARITA DE LIMA, S.H. (Plt. SEKRETARIS JENDERAL
KOMITE OLIMPIADE INDONESIA)
Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Komite III DPD RI yang saya
hormati.
Saya mencoba untuk memberikan sedikit komentar terkait dengan pertanyaan dari Ibu
Novi yang mana terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 yang tadi saya sudah paparkan
terkait tugas dan fungsi KOI Ibu Novi mempertanyakan kira-kira ada selain daripada KOI
apakah ada hal-hal yang menjadi perhatian untuk nanti kita evaluasi. Nah menurut hemat
kami yang menjadi perhatian yang memang juga butuh kalau bisa nanti dalam
penyempurnaan supaya lebih, dan memperjelas itu seperti contoh artinya Undang-Undang
Nomor 3 inikan kita buat dengan PP-nya inikan bukan hanya kepentingannya dipusat inikan
harus disosialisasikan sampai ke pelosok. Nah bentuk daripada sosialisasi itu perlu ada
sebuah mekanisme yang jelas apakah dia hanya satu kali kah, ataukah dia hanya dua kali saja
kah, atau seperti apa. Kalau saya melihat contoh artinya saya juga dari Maluku saya juga
hanya mencontohkan Maluku story. Kita melihat ya di Maluku itu Undang-Undang Nomor 3
ini kalau menurut saya tidak tersentuh karena tidak tahu, ketidaktahuan. Saya ini pengurus
KONI di Maluku itu dari zaman tahun, zaman Pak Wismoyo kemudian berganti Pak Agung
Gumelar dan Ibu Rita, itu saya pengurus KONI. Yang kita cuma merasakan adalah kucuran
dana dari Pemda itupun kita tidak diberikan, katanya hibah kan tapi kita tidak diberikan
untuk mengelolah karena bendahara itu adalah bendahara Pemerintah Daerah nah kalau
menurut hemat saya memang tidak boleh itu apa publik, jabatan publik itu menjadi Ketua
KONI di daerah kenapa itu menghalangi leadership daripada anak daerah itu sendiri. Kalau
sampai misalnya ada alasan bahwa kalau tidak melibatkan Pemerintah Daerah nanti tidak ada
uangnya, loh kalau ada seperti itu ini statemen yang perlu harus dihilangkan kenapa, jadi apa
sih tugas dan fungsi daripada Pemerintah Daerah, apakah dia harus jadi Ketua dulu baru ada
uangnya, ya kalau memang seperti itu ya sudah mati suri kan. Nah seperti contoh tadi pagi
kan ada wawancara ini soal pariwisata. Berbicara soal pariwisata mempertanyakan masalah
situasi dan pengembangan pariwisata. Kembali saya mempertanyakan, tanyakan kepada
daerah pariwisata itu bagi dia adalah sebuah yang prioritas atau tidak, kalau ini bukan
merupakan sesuatu yang prioritas ya tidak usah bicara ya kan begitu. Nah ini kembali kepada
olahraga sama, nah kita sebagai anak daerah kalau terlalu banyak bicara, maksud lo apa ini,
apa yang lagi di inikan begitukan, ya saya dengan Ibu Novi sama kita tahu lah ya, cuma kita
ya namanya seperti itu nah kalau misalnya nantinya kemudian perlu ada sebuah pemetaan
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 24
dan kemudian terkait dengan mekanisme untuk sosialisasi karena setiap 5 tahun itu ada
pergantian Kepala Daerah itu berarti perlu juga ada penyegaran karena kalau tidak ada itu
maka dia akan mati suri. Staf atau pegawai-pegawai di daerah itu di Pemerintah Daerah
mereka itu tidak pernah berinovasi, selalu dia menunggu perintah atasan itu yang terjadi
sehingga dengan demikian waktu kita nanti melakukan sebuah sosialisasi setelah ada
penyempurnaan ini betul-betul harus dibuat dengan jelas ya apa, karena daerah-daerah
potensi seperti Maluku itu kalau sepakbola, renang, atletik, tinju itu bukan baru sudah dari
zaman dulu tapi sekarang mana, tadi seperti Pak Mulyana bilang sudah tidak ada bibit yang
apa, lo lagi, lo lagi, lo lagi, lo lagi ya seperti itu. Kita sudah tidak ada lo lagi loh, sudah
selesai sudah tidak ada apa-apanya. Nah ini mungkin sebuah apa, story yang memang kita,
saya rasa di daerah-daerah pasti sama tapi apakah ada yang tahu, ada yang tidak tahu seperti
itu. Saya rasa seperti itu Ibu Novi terkait dengan masalah itu.
Kemudian saya juga mau katakan tadi seperti yang Pak Mulyana bilang dari
Kemenpora dengan ... (kurang jelas, red.) sudah ada perjanjian tentang apa, untuk bakat
itukan nah itu. Nah KOI ini yang tadi saya bilang adalah yang mempunyai salah satu tugas
untuk mempromosikan oleh big movement di dalam itu adalah kita mempromosikan Olympic
Value, Olympic Value itu adalah sebuah filosofi. Dia mengajak orang sama dengan unsur
yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 nah ini kita menghendaki kalau bisa kita
bersinergi dengan P dan K untuk bisa dijadikan, masukan di dalam program. Kalau ini
dimasukan dalam program dia akan menjadi sebuah embrio untuk mensupport, incorrect
student untuk bisa mensukseskan programnya Pak Mulyana tadi karena apa, dia di anggap
untuk bagaimana apa, membuat sesuatu untuk mencapai tingkat yang disebut dengan
excellent. Pada saat dia mencapai sesuatu yang di tingkat excellent dia juga bagaimana
mewujudkan rasa respek satu dengan yang lain lalu terhadap respek itu, dia tidak hanya
respek pada temannya dia di dalam kelas atau dia punya orang tua di rumah tapi dia respect
terhadap semua orang yang ada disekitar dia. Itulah filosofi yang ada di dalam Olympic
Value excellent, respect, friendship. Ini filosofi ini selalu didegung-degungkan kepada
seluruh atlet karena apa, di dalam sebuah kompetisi kita akan datang dari semua
latarbelakang yang berbeda. Kita harus menunjukkan kemampuan kapasitas kita dalam
mencapai sebuah keunggulan, sebuah prestasi, meraih sebuah prestasi itulah yang disebut
dengan excellent. Nah kita kalah, menang kita harus saling respect nah kita berbaur di dalam
suatu pertandingan kita menciptakan friendship nah itu yang dibutuhkan supaya jangan
terjadi seperti pertikaian yang terjadi di Bandung Pak waktu PON. Bapak dan Ibu mungkin
masih ingat, kemarin juga kan di stadiun yang baru ada terjadi pertikaian juga yang naik-naik
di atas kursi sampai rusak itu Pak, ini perlu nah ini mungkin kalau bisa ini juga menjadi salah
satu fokus bagaimana ini bisa menjadi link. Jadi pendidikan benar-benar juga menjadi motor
untuk bisa kita menggodok itu para calon-calon atau kandidat-kandidat atlet muda supaya
mereka itu tumbuh dengan sehat, cara berfikirnya juga sehat dan ini kalau kita mau apa,
menyelesaikan program Pemerintah dengan namanya apa, itu apa Pak Bambang yang PMK
lagi buat revolusi mental, ini benar tepat itu nah saya rasa seperti itu dari saya. Terima kasih.
Itu yang pertama untuk Ibu Novi kemudian Ibu Suryati terkait dengan yang tadi saya
memaparkan bahwa KOI tidak bisa menjalankan seluruh tugas dan fungsinya secara baik
karena kita dibentuk dengan aturan-aturan yang ada. Soal koordinasi dengan Kemenpora kita
koordinasi tetapikan kalau regulasi yang dikeluarkan bukan lagi dengan Kemenpora karena
itukan sudah di godok melalui legislator ya kan seperti itu. Nah oleh karena itu dengan
melalui media inilah kita ingin supaya bagaimana ini bersama-sama kita share supaya bisa
memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk bisa menciptakan sistem keolahragaan
Indonesia itu yang lebih baik nah kemudian apa, tadi Ibu Fahira. Saya rasa Ibu Fahira sudah
mengatakan itu sudah benar Ibu, dan tadi juga sudah ditanggapi dengan Pak Mulyana itu
sudah tepat cuma itulah didalam kenyataanya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 25
seharusnya dan saya yakin bahwa yang tadi Pak Mulyana sampaikan tentang tugas dan
fungsi KONI itu pasti mereka juga tidak ngerti Pak, ini tidak semuanya begitu. Semuanya
belum mengerti karena dia lebih konotasi melihat cabang induk, cabang-cabang olahraga
yang ada di Pusat padahal fungsinya yaitu lebih membina kepada KONI-KONI Provinsi
dimana KONI-KONI Provinsi itu mempunyai anggota, cabang-cabang olahraga ya begitu
Pak, anyway saya tidak ikut campur sampai disitu nanti jadi masalah yang pasti kita tidak
mau ada apa, perselisihan antara KONI dan KOI kita mau maju sama-sama. Secara pribadi
kita dan KONI baik kok, kita mempunyai hubungan yang baik sekali bahkan di KOI juga ada
pengurus yang juga pengurus KONI begitu tapi it’s oke itu yang terjadi dan saya rasa dengan
melalui media ini mungkin bisalah menjebatani untuk bisa bagaimana draft bagaimana ini
bisa kita secara bersama-sama pikirkan.
Saya rasa seperti itu kalau mungkin Pak Mulyana mau tambah silakan Bapak terima
kasih.
PEMBICARA: MULYANA (DEPUTI BIDANG PRESTASI OLAHRAGA
KEMENPORA)
Ini ada tambahan dari Ibu Ayu terkait dengan masalah budget Pemerintah Bu ya, saat
ini memang sedang ada Asean Games maka nilainya menjadi 5T Bu, tapi itu turun lagi Bu.
Jadi memang kalau di hitung dengan dana pendidikan itu hanya nol koma sekian persen saja
olahraga itu yakni mungkin saya terima kasih Ibu Ayu, mudah-mudahan Ibu Ayu bisa
berjuang untuk Menpora dan bisa jadi Menteri nanti kalau Ibu berjuang, iya Ibu soalnya kami
memang kalau dibanding dengan Dinas, sorry Kementerian Pendidikan kita hanya nol koma
sekian persen saja begitu. Ini padahal olahraga itu bisa membangun bangsa loh Bu, di
internasional dan sebagainya nah ini yang harus kita pikirkan bersama kedepan sehingga
olahraga itu ya sejalan dengan, kalau kita banding dengan negara lain ya kita tidak enak
kalau membanding Bu, kita hanya berapa persen saja nah itulah juga salah satu indikator Bu
Hajja terkait dengan masalah tidak maksimalnya prestasi olahraganya barangkali itu.
Terkait juga kedua dengan masalah honor dan uang saku. Jangan disamakan seperti
PNS memang itu sudah standar seperti sekarang Bu, honor atlet itu, itu adalah yang
keluarkan SBML-nya adalah Menteri Keuangan. Kami tidak tidak bisa mengeluarkan, tapi
Menteri Keuangan dengan indikator apa, misalnya begini elit atlet internasional di jaman
dulu Bu Fahira itu tidak menggunakan istilah itu kalau sekarang 15 juta sebulan, pelatih itu
15 juta juga elit internasional, paling rendah itu 8 juta sebulan. Zamannya Ibu Fahira jadi
atlet kan tidak ada begitu kan ya sekarang atlet memang sudah hargai seperti itu. Nah kalau
memang perjalanan dinas kan kita menggunakan aturan dari Menteri Keuangan sama seperti
PNS 150 kalau tidak salah US dolar sehari perjalanan dinas ini, sama Bu begitu. Kami jangan
melebihi para PNS Bu nanti bahaya, itu Bu barangkali itu menjelasan mengenai masalah
perjalanan dinas dan sebagainya.
Yang kami sekarang sedang kerjakan harapannya adalah pertama kami sedang
bagaimana gaji atau honor atlet itu sama seperti PNS dibayar satu tanggal sebelum bekerja
itu yang kami sedang berusaha kepada KPPN jadi kalau PNS kan dibayar sebelum bekerja
atlet ini biasanya dibayar akhir bulan nah sekarang bisa kan sama-sama begitu. Nah itu
sedang berjuang untuk Dirjen Anggaran dan Menteri Keuangan supaya bisa sama seperti itu.
Barangkali itu saja kedepannya Ibu Pimpinan.
Terima kasih.
RDP KOMITE III DPD RI MS III TS 2016-2017
SELASA, 30 JANUARI 2018 (PAGI) 26
PIMPINAN RAPAT: FAHIRA IDRIS, S.E. (KETUA KOMITE III DPD RI)
Terima kasih.
Beri applause dulu untuk Ibu Hellen dan Pak Mulyana atas paparannya yang luar
biasa.
Jadi memang kesimpulannya Pak, menanggapi berbagai permasalahan dalam
penyelenggaraan pembangunan olahraga nasional maka dapat disimpulkan diperlukan
sinkronisasi dan penyelerasan substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
sistem keolahragaan nasional dan juga PP Nomor 17 Tahun 2007, Permenpora Nomor 6
Tahun 2014 juncto Nomor 100 Tahun 2015 dengan Olympic Characters agar dapat
menyesuaikan tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua strategis Pemerintah dalam
pengembangan olahraga memang harus menekankan kepada satu kemitraan antar lembaga
dalam peningkatan kualitas atlet dan SDM ketenaga kerjaan dibidang olahraga, infrastruktur,
sponsorship dan olahraga kemudian yang kedua juga harus menekankan kesejahteraan
ekonomi dan sosial atlet. Ketiga, menekankan juga setiap Pemda harus memiliki regulasi
dalam rangka pembidangan olahraga dan terakhir juga mengenai anggaran tadi, dan tentu
saja kami selaku Komite III Pak, akan nanti pada saat kita akan memanggil menterinya
urusan Bapak terakhir terakhir anggaranya itu akan kami suarakan. Jadi dengan demikian
kita telah menyelesaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini maka dengan
mengucapkan hamdalah kita akhiri RDPU ini semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa
melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETOK 3X
RAPAT DITUTUP PUKUL 12.40 WIB